Xcloud.id

Tag: Syafrin Liputo

  • Petugas patroli keliling dan CCTV awasi parkir liar Blok M

    Petugas patroli keliling dan CCTV awasi parkir liar Blok M

    Jakarta (ANTARA) – Petugas gabungan melakukan patroli keliling dan dilakukan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, untuk mencegah pelanggaran perparkiran, termasuk parkir liar.

    “Kami melakukan patroli keliling khususnya di sore hari. Tim gabungan juga melakukan penertiban parkir yang tidak pada tempatnya di sekitar Blok M,” kata Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Bernard Oktavianus Pasaribu saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Bernard mengatakan, hal ini sesuai arahan dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo terkait pengawasan Blok M Hub yang dibuka 24 jam.

    Nantinya ada 18 personel gabungan yang dikerahkan untuk mengawasi parkir liar di kawasan tersebut.

    “Anggota yang dikerahkan, yakni delapan orang Sudin Perhubungan Jakarta Selatan, satu unit tim derek, lima orang Unit Pengelola (UP) Perparkiran dan empat orang tim Lintas Jaya TNI-Polri,” ujarnya.

    Kemudian, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan unit terkait untuk pemasangan CCTV di kawasan yang digandrungi anak muda Jakarta itu.

    Dinas Perhubungan (Dishub) DKI menertibkan juru parkir liar hingga memasang CCTV di kawasan Blok M Jakarta Selatan sebagai upaya pengamanan 24 jam.

    Ditegaskan juru parkir hanya boleh mengatur perparkiran dan jika ada pengemudi yang memberikan uang maka akan dianggap secara sukarela.

    Dengan demikian, penertiban ini diharapkan mampu menjadi efek jera bagi masyarakat yang mencoba untuk melakukan parkir liar di tempat-tempat yang dilarang, ataupun oknum-oknum tertentu yang mencoba mengatur untuk kendaraan parkir di tempat terlarang tersebut.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ganjil genap pekan depan hanya tiga hari

    Ganjil genap pekan depan hanya tiga hari

    tanggal 29-30 Mei 2025 gage (ganjil genap) ditiadakan karena Hari Libur Nasional (Kenaikan Isa Almasih dan cuti bersama)

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sistem ganjil-genap untuk kendaraan pribadi di Jakarta pada pekan depan hanya berlangsung tiga hari yakni 26, 27, dan 28 Mei 2025, sementara pada 29 dan 30 Mei 2025 ditiadakan.

    “Pekan depan, tanggal 29-30 Mei 2025 gage (ganjil genap) ditiadakan karena Hari Libur Nasional (Kenaikan Isa Almasih dan cuti bersama),” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo melalui pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Peniadaan sistem ganjil genap ini sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2019 pasal 3 ayat 3 bahwa sistem gage tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional.

    Selain itu, ini juga merujuk Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1017 tahun 2024, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2024, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2025.

    Syafrin mengatakan penerapan sistem ganjil genap di 25 lokasi Jakarta untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, alih-alih kebijakan sistem jalan berbayar secara elektronik (Electronic Road Pricing/ERP).

    Jakarta Pusat meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman.

    Kemudian, Jalan Salemba Raya sisi barat dan Jalan Salemba Raya sisi timur (mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Jalan Diponegoro), Jalan Kramat Raya, Jalan Stasiun Senen, Jalan Pintu Besar Selatan dan Jalan Gunung Sahari.

    Di Jakarta Selatan, yakni Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati, Jalan Balikpapan, Jalan Kyai Caringin, Jalan Suryopranoto, Jalan Gatot Subroto dan Jalan HR Rasuna Said.

    Sedangkan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, yakni Jalan Tomang Raya, Jalan Jenderal S Parman, Jalan MT Haryono, Jalan DI Pandjaitan dan Jalan Jenderal A Yani.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI kemarin, Blok M Hub 24 jam hingga patung M.H. Thamrin dipindah

    DKI kemarin, Blok M Hub 24 jam hingga patung M.H. Thamrin dipindah

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta pada Sabtu (24/5) antara lain kawasan Blok M Hub dibuka selama 24 jam untuk sambut HUT ke-498 Kota Jakarta hingga patung lama M.H. Thamrin dipindah ke Balai Kota.

    Berikut rangkumannya:

    1. Sambut HUT ke-498, Pemprov DKI buka Blok M Hub 24 jam

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kawasan Blok M Hub, Jakarta Selatan, selama 24 jam untuk menyambut HUT ke-498 Kota Jakarta bertemakan “Jakarta Kota Global dan Berbudaya”.

    Blok M Hub merupakan proyek revitalisasi kawasan sekitar terminal dan mal Blok M yang diproyeksikan menjadi hub (penghubung) transportasi dan fasilitas umum di area tersebut.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Dishub DKI tertibkan juru parkir liar hingga pasang CCTV di Blok M

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan DKI menertibkan juru parkir liar hingga memasang kamera pengawas (CCTV) di kawasan Blok M Jakarta Selatan sebagai upaya pengamanan 24 jam.

    “Juru parkir liar ya, nah itu yang memang kami sudah menyampaikan ke pengelola parkir, bahwa itu tidak lagi boleh tarif di dalam,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo kepada wartawan di kawasan Blok M Jakarta Selatan, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Rano Karno usul gedung Sekretariat ASEAN dibuka untuk publik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Rano Karno atau Bang Doel mengusulkan agar gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta Selatan dibuka untuk publik sebagai sarana pembelajaran.

    “Ada keinginan dari kita agar Sekretariat ASEAN bisa dibuka untuk umum, karena di sana ada museum. Anak-anak kita bisa belajar tentang bagaimana ASEAN itu,” kata Rano usai pencanangan HUT ke-498 Kota Jakarta di Blok M Jakarta Selatan, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    4. DKI tampilkan musik di CFD setiap minggu sambut HUT ke-498 Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI akan menampilkan panggung musik di Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) setiap minggu dalam rangka menyambut HUT ke-498 Jakarta.

    “Coba besok bayangin. Sekarang setiap minggu Car Free Day ada musik. Itu membuat masyarakat Jakarta selain sehat, juga bahagia,” kata Wakil Gubernur DKI Rano Karno usai pencanangan HUT ke-498 Kota Jakarta di Blok M Jakarta Selatan, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    5. DKI pindahkan patung lama M.H. Thamrin ke Balai Kota

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memindahkan patung lama M.H. Thamrin ke Balai Kota tepatnya Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat sebagai bentuk penghormatan dan penguatan budaya Betawi.

    “Karena bagian penghormatan kita kepada tokoh Betawi dan tokoh pemikir yang namanya MH Thamrin, patung lamanya seizin bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, saya akan taruh di balai kota,” kata Gubernur DKI Pramono Anung dalam pencanangan HUT ke-498 Kota Jakarta di Blok M Jakarta Selatan, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Transjabodetabek rute Sawangan Depok-Lebak Bulus diresmikan pekan depan

    Transjabodetabek rute Sawangan Depok-Lebak Bulus diresmikan pekan depan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan meresmikan Transjabodetabek rute Sawangan Depok-Lebak Bulus dan Bekasi-Kuningan pada pekan depan.

    “Rencananya memang pekan depan kita akan resmikan rute dari Sawangan ke Lebak Bulus dan Terminal Bekasi ke Kawasan Kuningan,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo kepada wartawan di kawasan Blok M Jakarta Selatan, Sabtu.

    Ia mengatakan, nanti tarifnya menyesuaikan dengan jam keberangkatan, yakni pukul 05.00 – 07.00 WIB berbayar Rp2.000 dan pukul 07.00 – 22.00 WIB dengan tarif Rp3.500.

    Dia berharap dengan adanya peningkatan layanan transportasi umum tersebut maka pengguna kendaraan pribadi akan berpindah ke angkutan umum.

    “Apalagi harganya murah, sehingga ini menjadi lebih ‘worth it’ untuk dilakukan perpindahan,” ujarnya.

    Sebelumnya, antusiasme masyarakat terhadap Transjabodetabek cukup tinggi. Rute Alam Sutera-Blok M yang diluncurkan beberapa waktu lalu juga sangat diminati masyarakat.

    Setiap hari lebih dari 2.200 penumpang dan di akhir pekan 3.500 penumpang menggunakan transportasi tersebut.

    Nantinya ada beberapa rute lagi yakni Terminal Depok-Terminal Kampung Rambutan, Sawangan-Lebak Bulus, Karawaci-Grogol, Grand Wisata Bekasi-Cawang dan Bojong Gede-Kampung Rambutan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dishub DKI tertibkan juru parkir liar hingga pasang CCTV di Blok M

    Dishub DKI tertibkan juru parkir liar hingga pasang CCTV di Blok M

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan DKI menertibkan juru parkir liar hingga memasang kamera pengawas (CCTV) di kawasan Blok M Jakarta Selatan sebagai upaya pengamanan 24 jam.

    “Juru parkir liar ya, nah itu yang memang kami sudah menyampaikan ke pengelola parkir, bahwa itu tidak lagi boleh tarif di dalam,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo kepada wartawan di kawasan Blok M Jakarta Selatan, Sabtu.

    Syafrin menegaskan juru parkir hanya boleh mengatur perparkiran dan jika ada pengemudi yang memberikan uang maka akan dianggap secara sukarela.

    Ditambahkan pula, pihaknya akan terus melakukan penertiban agar kawasan Blok M semakin tertib dalam perparkiran.

    “Jadi yang juru parkirnya cukup mengatur, memang ada pengemudi yang secara sukarela karena sudah membantu melakukan pengaturan,” ujarnya.

    Kemudian, terkait pemasangan CCTV, pihaknya menyatakan akan bertahap akan memasang seperti yang sudah dilakukan di kawasan Tanah Abang.

    “Sehingga begitu ada potensial terjadi parkir satu dua kendaraan, itu kami langsung kerahkan anggota tim Lintas Jaya yang merupakan gabungan Dishub, Satpol PP, TNI dan Kepolisian untuk melakukan penertiban ke lokasi tersebut,” ucapnya.

    Dengan demikian, penertiban ini diharapkan mampu menjadi efek jera bagi masyarakat yang mencoba untuk melakukan parkir liar di tempat-tempat yang dilarang, ataupun oknum-oknum tertentu yang mencoba mengatur untuk kendaraan parkir di tempat terlarang tersebut.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • “Park and ride” harus diperbanyak untuk kurangi kemacetan

    “Park and ride” harus diperbanyak untuk kurangi kemacetan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperbanyak fasilitas “park and ride” sebagai upaya mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta.

    “Kita usulkan untuk disiapkan titik-titik ‘park and ride’ yang ada di ujung pintu masuk Jakarta,” kata Wahyu di Jakarta, Jumat.

    Fasilitas tempat parkir ini, menurut Wahyu, perlu dibangun di wilayah pinggiran atau yang menjadi pintu masuk masyarakat luar yang ingin ke Jakarta.

    Dengan begitu, masyarakat yang ingin beraktivitas di Jakarta bisa menitipkan kendaraan pribadinya di “park and ride” dan melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi umum.

    “Agar Jakarta tidak macet dan semua fasilitas (transportasi) di Jakarta bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal,” katanya.

    Arsip foto – Petugas saat mengangkut sepeda motor di Jakarta, Rabu (26/2/2025). ANTARA/Ho-Sudinhub Jakpus

    Ia juga meminta “park and ride” dibangun di sejumlah pusat keramaian seperti di pusat kuliner di Jakarta Selatan.

    Dia banyak mendapat keluhan warga karena kendaraan pengunjung tempat kuliner diparkirkan di bahu jalan maupun trotoar.

    “Kalau bisa disiapkan ‘park and ride’ yang dapat mengakomodir kegiatan di situ supaya tidak ada lagi parkir sembarangan,” katanya

    Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo menyatakan siap untuk memperbanyak “park and ride”. Karena itu, dalam waktu dekat akan segera membuat kajian untuk menentukan dan memastikan “park and ride” yang akan dibangun.

    “Untuk pembangunan gedung ‘park and ride’, kami akan masukan untuk kajian. Sehingga nanti beberapa lokasi yang masuk dalam rencana induk transportasi Jakarta akan kita,” katanya.

    Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuady memimpin jumpa pers pengungkapan kasus pungutan liar dan parkir liar oleh ormas di Jakarta Utara pada Jumat (16/5/2025). (ANTARA/Mario Sofia Nasution)

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal membangun sistem dengan pemerintah daerah penyangga untuk menyediakan taman parkir (park and ride) agar kebijakan transportasi umum dapat berlangsung efektif.

    “Kita buatkan ‘park and ride’. Salah satunya agar masyarakat lebih mudah menggunakan transportasi umum,” kata Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati di Jakarta, Rabu (15/5).

    Menurut dia, penyediaan ‘park and ride’ diperlukan agar masyarakat bersedia beralih ke angkutan umum baik menggunakan Transjakarta, LRT, MRT maupun KRL.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga berupaya membangun sistem dengan daerah penyangga agar masyarakat dapat menggunakan transportasi umum.

    Eli mengatakan, kerja sama yang akan dilakukan, yaitu dengan menyediakan sejumlah “park and ride” di beberapa titik perbatasan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ganjil genap kendaraan di Jakarta tidak selesaikan masalah kemacetan

    Ganjil genap kendaraan di Jakarta tidak selesaikan masalah kemacetan

    Kita tidak bisa terus bertumpu dengan ‘kebijakan tambal sulam’

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan kebijakan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap di Jakarta yang selama ini diterapkan tidak menyelesaikan masalah kemacetan sehingga harus dicarikan solusi lain.

    “Kita tidak bisa terus bertumpu dengan ‘kebijakan tambal sulam’. Permasalahan kemacetan Jakarta adalah soal struktural, bukan sekedar teknis rekayasa lalu lintas,” kata Rio di saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, pada beberapa hari ke belakang Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP), namun di saat yang sama Dishub masih mengandalkan rekayasa lalu lintas dengan sistem ganjil genap.

    “Kita patut bertanya, di mana rancangan kebijakan menyeluruh yang bisa menjadi panduan jangka panjang, bukan sekedar respons jangka pendek,” ujarnya.

    Ia mengingatkan kebijakan ganjil genap merupakan solusi jangka pendek yang sebenarnya belum menyelesaikan akar permasalahan dari kemacetan di Jakarta.

    Efeknya kata Rio, bersifat sementara dan masyarakat dengan daya beli tinggi justru membeli kendaraan tambahan untuk menyiasatinya.

    “Ini banyak sekali temuan ini di Jakarta. Artinya, ganjil-genap justru berpotensi menciptakan kontradiksi yang maksudnya ingin mengurangi mobil tapi malah menambah kendaraan baru,” katanya.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan belum menerapkan kebijakan jalan berbayar (ERP) karena masih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.

    ERP merupakan sistem pengendalian kepadatan lalu lintas yang diterapkan melalui pemungutan retribusi secara elektronik terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melewati sejumlah ruas jalan di Jakarta pada jam-jam tertentu.

    Tujuannya agar warga Jakarta dan warga luar Jakarta enggan membawa kendaraan pribadinya masuk ke tengah kota sehingga mengurangi kemacetan. Sistem ini dinilai mampu menjadi pendapatan yang akan dikelola menjadi subsidi transportasi umum.

    Syafrin mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih menerapkan sistem ganjil-genap di 25 lokasi Jakarta untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jakarta Bebas Ganjil-Genap pada 12-13 Mei Megapolitan 7 Mei 2025

    Jakarta Bebas Ganjil-Genap pada 12-13 Mei Megapolitan 7 Mei 2025

    Jakarta Bebas Ganjil-Genap pada 12-13 Mei
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
    Jakarta
    mengumumkan bahwa sistem ganjil-genap (gage) tidak akan berlaku pada tanggal 12-13 Mei 2025, seiring dengan libur Hari Raya Waisak.
    “Gage tidak berlaku tanggal 12-13 (Mei 2025),” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Rabu (7/5/2025), dikutip dari
    Antara.
    Keputusan ini didasarkan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa sistem gage tidak diterapkan pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.
    Selain itu, kebijakan ini juga mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017, 2, dan 2 tahun 2024 mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2025.
    Selama libur Waisak, ruas-ruas jalan utama Jakarta yang biasanya dikenakan sistem ganjil-genap akan bebas dari pembatasan pelat nomor.
    Sistem gage yang diterapkan di 25 titik strategis Jakarta bertujuan untuk mengendalikan kepadatan kendaraan pribadi, namun pada libur ini, warga Jakarta dan sekitarnya bisa menikmati perjalanan lebih bebas.
    Untuk diketahui, Pemberlakuan
    ganjil genap
    berlangsung dalam dua sesi waktu, yaitu pagi hingga siang pukul 06.00-10.00 WIB dan sore hingga malam pukul 16.00-20.00 WIB.
    Berikut jalan yang terdampak skema ganjil genap per wilayah:
    Jakarta Pusat
    Jakarta Selatan
    Jakarta Barat
    Jakarta Timur
    Jakarta Utara
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Karena Rugi atau Salah Urus?

    Karena Rugi atau Salah Urus?

    Jakarta –

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo menyoroti wacana kenaikan tarif TransJakarta (TransJ). Dia mempertanyakan alasan tarif TransJakarta dinaikkan.

    “TransJakarta perlu merumuskan dengan rinci dasar dari kenaikan tarif. Apakah karena perusahaan terus menutupi kerugian atau bagaimana? Lalu kenapa sampai merugi padahal sudah support juga oleh PSO. Di mana letak salahnya. Apa semata karena tarif atau salah urus?,” kata Dwi Rio Sambodo saat dihubungi, Rabu (30/4/2025).

    Dwi meminta pihak TransJakarta mencari alternatif lain, selain menaikkan tarif di tengah kondisi perekonomian Indonesia. Salah satunya, kata dia, dengan menekan biaya operasional.

    “Apakah target penumpang telah terpenuhi? Atau justru melampaui sehingga terjadi over capacity sehingga berdampak pada membengkaknya biaya operasional TransJakarta,” kata dia.

    “Dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak baik baik saja, saya berharap TransJakarta memiliki alternatif atau opsi lain untuk menekan tingginya biaya operasional daripada menaikkan tarif,” imbuhnya.

    Dwi meminta regulasi yang akan diterapkan nantinya memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia juga meminta dilakukan audit transparan dalam perusahaan.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan rencana kenaikan tarif ini sudah cukup lama dibahas. Dia pun berharap ada pembahasan lebih lanjut terkait hal ini.

    “Seperti kita ketahui, tarif Jakarta tarif Rp 3.500 per penumpang ini berlaku sejak tahun 2005, 20 tahun yang lalu, dan rencana penyesuaian ini sudah cukup lama direncanakan,” kata Syafrin di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/4).

    (wnv/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tarif Transjakarta Naik? Gubernur Pramono: Masih Dikaji

    Tarif Transjakarta Naik? Gubernur Pramono: Masih Dikaji

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal rencana kenaikan tarif Transjakarta yang diusulkan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).

    Pramono bilang, rencana tersebut sampai saat ini masih dalam pembahasan oleh DTKJ dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

    “Jadi sampai hari ini hal yang berkaitan dengan usulan Transjakarta belum diusulkan, masih dalam bentuk kajian,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Ia pun turut menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan pelayanan di sektor transportasi umum.

    Bahkan, Pramono berencana memperluas jaringan transportasi hingga ke wilayah penyangga Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

    Hal ini terbukti dengan peluncuran rute baru Transjabodetabek Blok M – Alam Sutera belum lama ini.

    Orang nomor satu di Jakarta ini pun mengeklaim rute baru tersebut disambut antusias oleh masyarakat.

    “Rute yang baru kemarin kami buka dari Alam Sutera ke Blok M mendapatkan sambutan yang begitu luar biasa dari publik,” ujarnya.

    “Artinya memang Jakarta dan daerah penyangganya kni memerlukan sarana transportasi yang lebih baik,” sambungnya.

    Sebagai informasi, Dewan Transprotasi Kota Jakarta (DTKJ) menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta pada Senin (28/4/2025) kemarin.

    Dalam pertemuan tersebut ada beberapa isu yang dibahas, salah satunya terkait wacana kenaikan tarif Transjakarta.

    Ketua DTKJ Haris Muhammadun mengatakan, rekomendasi soal kenaikan tarif Transjakarta dari saat ini Rp3.500 sudah beberapa kali disampaikan pihaknya.

    “Tadi disinggung juga (soal kenaikan tarif Transjakarta), DTKJ kan sudah menyampaikan rekomendasinya dua kali terhadap pimpinan Jakarta sebelumnya dan tadi juga kami sampaikan,” ucapnya.

    Haris mengatakan, tarif Transjakarta memang sudah lama tidak mengalami penyesuaian tarif.

    Tarif Rp3.500 yang saat ini diterapkan pun sudah bertahan sejak tahun 2007 silam atau 18 tahun lalu.

    Untuk itu, DTKJ bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bakal segera membahas soal kenaikan tarif Transjakarta ini.

    “Rasa-rasanya ini juga nanti akan dikaji secara technical oleh tim Dishub dengan DTKJ nanti akan bersama-sama untuk menajamkan itu, tapi pembicaraan ke arah sana dan akan menuju ke arah sana,” ujarnya.

    Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat bakal memberikan hasil laporan kajian terkait wacana kenaikan tarif Transjakarta kepada Pramono.

    Salah satunya terkait besaran upah minimum provinsi (UMP) Jakarta, dimana pada 2007 silam besarannya hanya sekira Rp 900.560, sedangkan saat ini sudah naik menjadi Rp 5.396.791.

    “Deta pembahasannya untuk mendapatkan persetujuan tentu semua aspek yang berpengaruh, variabel-variabel berpengaruh terhadap tarif itu menjadi kajian detail kami untuk kami laporkan kepada pak gubernur,” tuturnya.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya