Xcloud.id

Tag: Syafrin

  • ​Catat, 17 Lokasi Parkir Resmi saat Kegiatan Reuni 212 di Monas Sore Ini

    ​Catat, 17 Lokasi Parkir Resmi saat Kegiatan Reuni 212 di Monas Sore Ini

    Jakarta: Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menyiapkan kantong parkir bagi masyarakat yang akan menghadiri Reuni Akbar 212 pada Selasa sore, 2 Desember 2025. Ada 17 kantong parkir yang tersedia dengan kapasitas 10.794 kendaraan.

    “Terdapat 17 titik lokasi parkir di sekitar lokasi kegiatan Reuni 212 dengan Satuan Ruang Parkir (SRP),” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 2 Desember 2025.
    Daftar Kantong Parkir
    Syafrin merinci bahwa 17 lokasi parkir itu dapat menampung 5.401 motor dan 5.393 mobil. Berikut lokasi kantong parkir resmi:

    Pelataran Parkir IRTI Monas
    Stasiun Gambir
    Wisma Antara
    Menara Dana Reksa
    Kementerian BUMN
    Gedung Telkom STO Gambir
    Perpustakaan Nasional
    Lemhanas
    Kantor Indosat Ooredoo
    Galeri Nasional
    TPE Sabang
    Gedung Sarinah
    Gedung Djakarta Theater
    Gedung Jaya
    Wahid Hasyim
    Plaza Indonesia
    Grand Indonesia
     

     

    Rekayasa Lalu Lintas
    Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas. Pengalihan arus dilakukan untuk mencegah kepadatan lalu lintas. Budi mengatakan pengalihan arus akan diberlakukan secara situasional mulai pukul 17.00 WIB hingga kegiatan selesai.

    “Kami mengimbau masyarakat yang melintas agar merencanakan rute alternatif dan mematuhi arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama,” ujar Budi.

    Budi membeberkan ada sejumlah jalan yang terdampak dari kegiatan Reuni Akbar 212. Masyarakat diminta menghindari jalan tersebut.

    Berikut ini jalan yang terdampak Reuni Akbar 212:
    Kawasan Monas
    Patung Kuda
    Jalan MH Thamrin
    Jalan Medan Merdeka Barat, Selatan, Timur, dan Utara
    Jalan Veteran I–III
    Jalan Majapahit sisi timur
    Jalan Perwira
    Jalan Budi Kemuliaan arah Patung Kuda
    Jalan MH Thamrin dari Simpang Patung Kuda hingga Simpang Kebon Sirih
    Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Tugu Tani atau Kedubes AS.

    Jakarta: Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menyiapkan kantong parkir bagi masyarakat yang akan menghadiri Reuni Akbar 212 pada Selasa sore, 2 Desember 2025. Ada 17 kantong parkir yang tersedia dengan kapasitas 10.794 kendaraan.
     
    “Terdapat 17 titik lokasi parkir di sekitar lokasi kegiatan Reuni 212 dengan Satuan Ruang Parkir (SRP),” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 2 Desember 2025.
    Daftar Kantong Parkir
    Syafrin merinci bahwa 17 lokasi parkir itu dapat menampung 5.401 motor dan 5.393 mobil. Berikut lokasi kantong parkir resmi:
     
    Pelataran Parkir IRTI Monas
    Stasiun Gambir
    Wisma Antara
    Menara Dana Reksa
    Kementerian BUMN
    Gedung Telkom STO Gambir
    Perpustakaan Nasional
    Lemhanas
    Kantor Indosat Ooredoo
    Galeri Nasional
    TPE Sabang
    Gedung Sarinah
    Gedung Djakarta Theater
    Gedung Jaya
    Wahid Hasyim
    Plaza Indonesia
    Grand Indonesia
     

    Baca juga: Reuni 212 di Monas, Warga Diimbau Hindari Sejumlah Ruas Jalan Ini

     

    Rekayasa Lalu Lintas
    Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas. Pengalihan arus dilakukan untuk mencegah kepadatan lalu lintas. Budi mengatakan pengalihan arus akan diberlakukan secara situasional mulai pukul 17.00 WIB hingga kegiatan selesai.

    “Kami mengimbau masyarakat yang melintas agar merencanakan rute alternatif dan mematuhi arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama,” ujar Budi.
     
    Budi membeberkan ada sejumlah jalan yang terdampak dari kegiatan Reuni Akbar 212. Masyarakat diminta menghindari jalan tersebut.
     
    Berikut ini jalan yang terdampak Reuni Akbar 212:
    Kawasan Monas
    Patung Kuda
    Jalan MH Thamrin
    Jalan Medan Merdeka Barat, Selatan, Timur, dan Utara
    Jalan Veteran I–III
    Jalan Majapahit sisi timur
    Jalan Perwira
    Jalan Budi Kemuliaan arah Patung Kuda
    Jalan MH Thamrin dari Simpang Patung Kuda hingga Simpang Kebon Sirih
    Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Tugu Tani atau Kedubes AS.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Dishub DKI Jakarta Sediakan 17 Lokasi Parkir untuk Reuni 212 Megapolitan 1 Desember 2025

    Dishub DKI Jakarta Sediakan 17 Lokasi Parkir untuk Reuni 212 Megapolitan 1 Desember 2025

    Dishub DKI Jakarta Sediakan 17 Lokasi Parkir untuk Reuni 212
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan 17 titik lokasi parkir untuk kegiatan Reuni 212 yang berlangsung pada Selasa, (2/12/2025), mulai pukul 18.00 WIB.
    Total kapasitas parkir mencapai 10.794 Satuan Ruang Parkir (SRP), terdiri atas 5.401 SRP sepeda motor dan 5.393 SRP mobil.
    Penataan ini ditujukan untuk memudahkan mobilitas peserta dan menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar Monas.
    Kepala Dinas Perhubungan DKI
    Jakarta
    , Syafrin Liputo, mengatakan,bahwa
    lokasi parkir
    terdiri dari
    parkir off street
    dan
    on street
    .
    Ia menambahkan, pengaturan lalu lintas selama kegiatan akan bersifat situasional, dan seluruh petugas akan mengarahkan kendaraan agar tetap tertib.
    Berikut 17 lokasi parkir yang disediakan untuk peserta:
    Syafrin menuturkan, operasional bus Transjakarta akan tetap berjalan normal selama
    Reuni 212
    , dengan menyesuaikan pengaturan lalu lintas dan arahan petugas di lapangan.
    Ia juga mengimbau pengguna kereta api jarak jauh yang menuju Stasiun Gambir untuk menyesuaikan waktu perjalanannya.
    “Kepada para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan,” kata Syafrin, dikutip dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta.
    Penyediaan lokasi parkir yang memadai di sekitar Monas diharapkan dapat meminimalkan kepadatan dan kemacetan saat Reuni 212, sekaligus memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib bagi peserta maupun pengguna jalan lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional Hari Ini, Manajemen Minta Maaf

    MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional Hari Ini, Manajemen Minta Maaf

    Liputan6.com, Jakarta – PT MRT Jakarta (Perseroda) mengonfirmasi adanya gangguan operasional pada layanan MRT Jakarta pada Kamis (20/11/2025). Perusahaan menyampaikan permohonan maaf dan memastikan tengah melakukan penanganan agar operasional kembali normal.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan akibat gangguan operasional yang terjadi pada hari ini,” kata Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda), Rendy Primartantyo, dalam keterangan resmi.

    Rendy menyebut tim teknis dan operasional saat ini berada di lapangan untuk memperbaiki gangguan tersebut. 

    “Saat ini tim operasional dan teknis MRT Jakarta sedang melakukan penanganan untuk memastikan layanan dapat kembali berjalan normal sesegera mungkin,” ujarnya.

    MRT Jakarta juga mengimbau penumpang tetap tenang serta mengikuti arahan petugas. Pembaruan informasi mengenai penanganan akan disampaikan melalui kanal resmi perusahaan.

     Kadishub DKI: Tarif Integrasi Buat Naik MRT Jakarta Semakin Terjangkau

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jakarta Syafrin Liputo menyatakan, moda transportasi MRT Jakarta sudah memenuhi enam standar dimensi integrasi.

    Dia merinci, enam integrasi tersebut meliputi infrastruktur atau prasaran dan prasarana, integrasi layanan, integrasi rute, integrasi tarif, integrasi sistem pembayaran, kemudian integrasi data dan informasi. 

    “Jadi ke-6 ini akan dilakukan dan secara bertahap dan sudah mulai diimplementasikan. Khususnya untuk yang terakhir integrasi tarif, integrasi sistem pembayaran, dan data informasi kita kenal sekarang ada tarif integrasi,” kata Syafrin saat menjadi pembicara dalam MRT Fellowship Program 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Dia menjelaskan, dengan tarif integrasi, naik transportasi publik di Jakarta bisa lebih murah, tak terkecuali MRT. Cukup dengan Rp 10.000, pelanggan sudah dapat menumpangi tiga moda sekaligus.

    “Jadi dengan Rp 10.000 rupiah bisa menggunakan 3 moda di angkutan umum Jakarta. Contoh, Transjakarta, MRT, dan LRT yang keseluruhannya itu bisa berada di dalam sistem tadi dengan batas waktunya maksimum 3 jam,” ujar Syafrin.

     

  • Ada Pemasangan Pipa Air Bersih, Dishub DKI Rekayasa Lalin di Ciputat Raya hingga Jalan RA Kartini

    Ada Pemasangan Pipa Air Bersih, Dishub DKI Rekayasa Lalin di Ciputat Raya hingga Jalan RA Kartini

    Liputan6.com, Jakarta – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas atau lalin di sejumlah ruas jalan di Jakarta Selatan terkait pekerjaan pemasangan pipa distribusi air bersih Proyek SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Pesanggrahan S01.

    Menurut Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo rekayasa lalin diterapkan karena pekerjaan berlangsung di beberapa koridor utama, seperti Jalan Ciputat Raya, Jalan TB Simatupang, Jalan RA Kartini, dan Jalan Deplu Raya.

    “Untuk menunjang pekerjaan tersebut akan dilakukan rekayasa lalu lintas sesuai tahapan pekerjaan,” kata Syafrin dalam keterangan tertulis, diterima Sabtu (15/11/2025).

    Rekayasa lalu lintas diterapkan untuk mendukung pekerjaan jacking tahap pertama di sepanjang sejumlah titik, mulai dari Jalan H. Juanda sisi barat Sespowlan, simpang Ciputat Raya–R.A. Kartini, depan Lembaga Diklat Polri, hingga kawasan Grand Pinang Residence.

    “Pekerjaan di titik-titik tersebut telah berjalan sejak 26 September 2025,” katanya.

    Kemudian, pada tahap kedua, pekerjaan jacking juga dilakukan di Jalan TB Simatupang sisi utara, terutama di kawasan simpang Fedex, serta di pulau lalu lintas pada Jalan Ciputat Raya. Pelaksanaan konstruksi berlangsung pada 17 Oktober–31 Desember 2025 dan mencakup uji pit serta pembangunan lanjutan.

    Selain jacking, pekerjaan galian bertahap juga diterapkan pada beberapa segmen. Untuk segmen STA 1+575 hingga STA 2+000, pekerjaan akan berjalan mulai 15 November hingga 21 Desember 2025 dan berlokasi di sisi median jalan.

    Sedangkan segmen lain mulai dari STA 2+000 hingga STA 2+800 telah berjalan pengerjaannya sejak akhir September 2025, dengan posisi galian berada di sisi median maupun sisi pinggir.

     

  • Syarat Pekerja Bergaji Rp 6,2 Juta Bisa Naik Angkutan Umum Gratis

    Syarat Pekerja Bergaji Rp 6,2 Juta Bisa Naik Angkutan Umum Gratis

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas golongan penerima manfaat transportasi umum gratis. Kini, para pekerja baik swasta maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa memanfaatkan transportasi umum gratis jika memenuhi syarat.

    Gubernur DKI JAkarta Pramono Anung mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis. Pekerja dengan gaji Rp 6,2 juta bisa menikmati angkutan umum gratis.

    “Saya sudah menandatangani dan mengeluarkan Pergub Nomor 33 untuk memperluas manfaat bagi 15 golongan. Untuk itu, para pekerja–artinya adalah yang Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun swasta- -dengan gaji maksimal 1,15 kali Upah Minimum Provinsi (UMP) atau sekitar Rp6,2 juta dapat mengajukan Kartu Layanan Transportasi Massal gratis, baik itu Transjakarta, MRT, dan LRT, termasuk Mikrotrans tentunya,” kata Pramono dikutip dari siaran persnya.

    Menurut Pramono, kebijakan ini diberlakukan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju penggunaan transportasi publik berkelanjutan. Sehingga dapat mengurangi dampak negatif lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    “Harapan saya masyarakat yang memanfaatkan transportasi umum di Jakarta ini akan meningkat secara signifikan. Dan yang paling penting juga kalau itu akan meningkat, maka polusinya berkurang, kemacetannya juga berkurang, polusinya juga berkurang. Maka dengan demikian mudah-mudahan Jakarta akan semakin aman, nyaman, dan membuat penduduknya bahagia,” sebut Pramono.

    Selain mengurangi kemacetan, kebijakan ini diambil sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk mengurangi pengeluaran transportasi bulanan. Pada umumnya, para pekerja bisa menghabiskan sekitar 25-30% dari total pengeluaran bulanan untuk biaya transportasi.

    Bagaimana cara mendapatkan akses transportasi umum gratis? Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, secara teknis, Kartu Layanan Gratis (KLG) transportasi massal dapat diajukan melalui PT Transjakarta dan Bank Jakarta sebagai penerbit kartu. Penerbitan dilakukan dengan sistem digital dan akan terintegrasi melalui suatu sistem yang akan dikelola oleh badan usaha. Sementara untuk pengajuan Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dapat mengajukan ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta/Bank Jakarta sebagai penerbit kartu.

    “Saat ini, pendaftaran KLG dapat dilakukan melalui aplikasi TransJakarta untuk 9 golongan meliputi proses pendaftaran, verifikasi, validasi data, produksi dan distribusi kartu, hingga aktivasi kartu dalam bentuk fisik maupun digital dan 6 golongan melalui Bank DKI. Kemudian, kartu bisa langsung digunakan,” terang Syafrin.

    Untuk pengajuan mendapatkan akses transportasi umum gratis, ada beberapa syarat yang harus dilengkapi. Syarat-syaratnya antara lain melampirkan dokumen administrasi berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta; surat keterangan aktif bekerja; fotokopi Kartu Pekerja Jakarta; surat keterangan penghasilan; dan foto diri terbaru.

    Layanan angkutan umum massal gratis diberikan kepada 15 golongan masyarakat sebagai berikut:

    – Peserta didik pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)
    – Penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak
    – Penghuni rumah susun sederhana sewa
    – Tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kelompok PKK
    – PJLP dan pegawai non-ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
    – ASN dan pensiunan PNS Provinsi DKI Jakarta
    – Penyandang disabilitas
    – Penduduk lanjut usia di atas 60 tahun
    – Veteran Republik Indonesia
    – Karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta
    – Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD)
    – Penjaga rumah ibadah
    – Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
    – Juru pemantau jentik, pengurus karang taruna, dasawisma, atau pengurus pos pelayanan terpadu, dan
    – Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Golongan yang bisa mendaftarkan diri melalui Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta yaitu penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima bantuan raskin domisili Jabodetabek, anggota TNI/Polri, anggota veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD, petugas Jumantik, pengurus Karang Taruna, Dasawisma, dan Posyandu.

    Sementara untuk ASN Pemprov DKI, pensiunan ASN, tenaga kontrak Pemprov DKI, penerima KJP Plus, penghuni rusunawa, Tim Penggerak PKK, serta karyawan bergaji setara UMP dapat mendaftarkan diri lewat skema pendaftaran di Bank DKI.

    Pemegang kartu tidak boleh menyalahgunakan kartu layanan yang diterbitkan oleh PT Bank Jakarta seperti diperjualbelikan dan digunakan oleh orang atau pihak yang tidak berhak. Setiap penerima yang melanggar larangan penyalahgunaan kartu Layanan Angkutan Umum Massal gratis akan dikenakan sanksi berupa pencabutan fasilitas layanan dan baru dapat mendaftar kembali satu tahun sejak dilakukan pencabutan fasilitas.

    (rgr/din)

  • Top 3 News: Jusuf Kalla Ngamuk Lahannya Dirampok, Sebut Jangan Main-Main di Makassar

    Top 3 News: Jusuf Kalla Ngamuk Lahannya Dirampok, Sebut Jangan Main-Main di Makassar

    Liputan6.com, Jakarta – Founder & Advisor Kalla Group, Jusuf Kalla (JK), ngamuk lantaran lahannya diklaim PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Itulah top 3 news hari ini.

    Lahan seluas 16,4 hektare itu terletak di depan Trans Mall, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan. Mantan Wakil Presiden RI dua periode itu menegaskan bahwa lahan tersebut telah dibelinya langsung dari ahli waris Raja Gowa sejak tiga dekade lalu, saat kawasan itu masih termasuk wilayah Kabupaten Gowa.

    Dia menyebut kepemilikan tanah tersebut sah secara hukum, dilengkapi dengan sertifikat dan akta jual beli. Jusuf Kalla menuding pihak GMTD yang berafiliasi dengan Grup Lippo melakukan klaim sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.

    Sementara itu, Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak menegaskan, penyelidikan dugaan rasuah proyek ketera cepat Whoosh akan terus berlanjut. Meskipun, Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan siap menanggung beban utang proyek tersebut.

    Tanak menjelaskan, sifat dari penyelidikan hanya untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana. Jika memang tidak ada, artinya case closed.

    Johanis Tanak percaya, Prabowo adalah seorang pro pemberantasan korupsi. Hal itu terlihat dari amanatnya dalam Asta Cita ketujuh tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal memberikan fasilitas transportasi umum gratis bagi pekerja swasta dengan penghasilan di bawah Rp 6,2 juta per bulan.

    Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis bagi 15 Kelompok Masyarakat Tertentu.

    Selain pekerja swasta, kebijakan ini mencakup pelajar, lansia, penyandang disabilitas, hingga ASN. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pekerja swasta yang memenuhi syarat dapat menikmati layanan gratis untuk Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Kamis 6 November 2025:

    Founder & Advisor Kalla Group, Jusuf Kalla (JK), ngamuk lantaran lahannya diklaim PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Lahan seluas 16,4 hektare itu terletak di depan Trans Mall, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan.

  • Daftar 15 Golongan Warga yang Dapat Naik Transportasi Gratis di Jakarta, Ini Cara Daftarnya

    Daftar 15 Golongan Warga yang Dapat Naik Transportasi Gratis di Jakarta, Ini Cara Daftarnya

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mulai membuka pendaftaran bagi masyarakat yang berhak mendapatkan layanan transportasi umum gratis.

    Program ini diberikan kepada 15 golongan masyarakat, termasuk lansia, pelajar, hingga petugas rumah ibadah.

    Menurut Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, pembukaan pendaftaran dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025 tentang pemberian layanan angkutan umum massal gratis.

    Nantinya, penerima manfaat bisa menggunakan layanan Transjakarta, MRT, LRT Jakarta, dan Mikrotrans tanpa dikenai biaya alias gratis.

    Adapun pendaftaran pertama, telah dibuka oleh Dishub DKI Jakarta di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD), Bundaran HI pada Minggu 2 November 2025.

    “Kami berupaya menjemput bola terkait layanan tarif gratis untuk 15 golongan. Karena peraturannya baru, maka kami membuka booth di HBKB dan animonya cukup masif,” kata Syafrin kepada wartawan di Jakarta, dikutip Senin (3/11/2025).

    Ia mengatakan, pembukaan booth pendaftaran akan dilakukan setiap akhir pekan di lokasi HBKB yang berbeda agar masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendaftar. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat distribusi kartu bagi masyarakat yang berhak menikmati layanan gratis tersebut.

    Selain melakukan pendaftaran di booth, warga juga dapat mendaftar secara online (daring) atau bisa datang langsung ke kantor Transjakarta di Cawang serta beberapa cabang Bank DKI.

    Meski begitu, Syafrin menyebutkan pendaftaran belum bisa dilakukan di tingkat kelurahan karena keterbatasan petugas validasi data.

    “Kalau di kelurahan, ada keterbatasan staf. Karena yang melakukan validasi dan sinkronisasi data hanya petugas Transjakarta dan Bank DKI,” jelasnya.

    Untuk kategori lansia, pendaftar perlu membawa KTP dan Kartu Keluarga, sementara bagi petugas rumah ibadah harus menyertakan surat tugas dari tempat ibadah masing-masing. Pendaftaran tidak dapat diwakilkan karena berkaitan dengan akuntabilitas subsidi layanan gratis.

    “Tetap harus yang bersangkutan yang datang. Tapi kalau antrean panjang, warga bisa menyerahkan berkas dan difoto, lalu kartunya bisa diambil minggu depan,” tutur Syafrin.

     

  • 1 Mikrotrans JAK41 Dihentikan Sementara, Kadishub: Sopir Angkot Keberatan karena Rute Bersinggungan Megapolitan

    1 Mikrotrans JAK41 Dihentikan Sementara, Kadishub: Sopir Angkot Keberatan karena Rute Bersinggungan Megapolitan

    Mikrotrans JAK41 Dihentikan Sementara, Kadishub: Sopir Angkot Keberatan karena Rute Bersinggungan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan layanan Mikrotrans JAK41 (Pulogadung–Kampung Melayu) dihentikan sementara karena ada keberatan dari sopir angkot. 
    Rute Mikrotrans JAK41 disebut bersinggungan dengan trayek angkot dan mengganggu pendapatan sopir.
    “Informasi yang kami terima di lapangan, mereka terganggu dan tentu ini akan kami bahas besok,” ucap Syafrin saat ditemui di kawasan Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (2/11/2025).
    Menurut Syafrin, rute Mikrotrans JAK41 sebenarnya sudah dialihkan agar tidak berhimpitan dengan trayek angkot.
    “Tapi sebenarnya, jika kita melihat secara keseluruhan, rute JAK41 ini sudah dialihkan. Jadi, dia tidak berhimpitan dan sebenarnya JAK41 ini kan sudah lama operasional, bukan baru kemarin,” ungkap Syafrin.
    Namun, Dishub akan mengecek kembali kondisi di lokasi dan berkoordinasi dengan operator angkot untuk mencari solusi.
    “Tentu kita akan cek posisinya dan kita akan diskusi dengan para pemilik atau operator reguler tadi,” kata dia.
    Sebelumnya, penghentian operasional JAK41 mulai berlaku sejak Sabtu (1/11/2025) sore.
    Aksi protes sopir angkot trayek M02 sempat terjadi di Jalan Persahabatan Raya, termasuk penghadangan armada Mikrotrans.
    Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, mengatakan penghentian operasional dilakukan untuk menjaga keselamatan pelanggan maupun petugas di lapangan.
    “Rute JAK41 Pulogadung – Kampung Melayu tidak beroperasi melayani pelanggan. Penghentian layanan ini disebabkan oleh aksi penghadangan dan penutupan jalur di Jl. Persahabatan Raya oleh oknum pengemudi angkutan reguler M02,” ujar Ayu Wardhani dalam keterangan resminya, Minggu (2/11/2025).
    Ayu menjelaskan, petugas Transjakarta bersama aparat keamanan dan instansi terkait langsung turun ke lokasi untuk melakukan mediasi dan mencari solusi atas kejadian tersebut.
    Ia memastikan upaya koordinasi akan terus dilakukan agar layanan bisa kembali normal.
    “Transjakarta menyampaikan permohonan maaf atas terhentinya operasional layanan Mikrotrans Rute JAK41,” kata Ayu.
    Transjakarta juga memastikan telah melaporkan insiden tersebut kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk memperoleh arahan lebih lanjut serta dukungan dalam penanganan konflik di lapangan.
    “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan pengertian pelanggan dalam situasi ini,” ungkap Ayu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI Jakarta Kebut 30 Kawasan TOD, Ini Bocoran Lokasinya – Page 3

    Pemprov DKI Jakarta Kebut 30 Kawasan TOD, Ini Bocoran Lokasinya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memetakan setidaknya 24 hingga 30 kawasan yang potensial dikembangkan menjadi Transit Oriented Development (TOD). Hal ini sejalan dengan rencana perluasan transportasi massal di ibu kota.

    Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, pengembangan kawasan tersebut tidak harus menunggu proyek MRT dan LRT selesai.

    “Jika kita menunggu angkutan umum massalnya ada baru dikembangkan, sementara daerah itu butuh,” kata Syafrin usai hadir dalam pembukaan Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/10/2025).

    Syafrin menjelaskan, pengembangan kawasan tersebut akan mengikuti Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit.

    Melalui aturan itu, operator transportasi seperti MRT Jakarta dan PT KAI akan menjadi pelaksana pembangunan kawasan TOD di wilayah operasionalnya.

    “Contohnya MRT di Dukuh Atas atau di Tanah Abang itu oleh KAI,” kata Syafrin.

    Sementara itu, untuk kawasan yang sampai saat ini belum tersentuh proyek transportasi massal, Pemprov DKI Jakarta akan mengambil peran melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

     

  • Pemprov DKI Jakarta Kebut 30 Kawasan TOD, Ini Bocoran Lokasinya – Page 3

    Pemprov DKI Jakarta Kebut 30 Kawasan TOD, Ini Bocoran Lokasinya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memetakan setidaknya 24 hingga 30 kawasan yang potensial dikembangkan menjadi Transit Oriented Development (TOD). Hal ini sejalan dengan rencana perluasan transportasi massal di ibu kota.

    Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, pengembangan kawasan tersebut tidak harus menunggu proyek MRT dan LRT selesai.

    “Jika kita menunggu angkutan umum massalnya ada baru dikembangkan, sementara daerah itu butuh,” kata Syafrin usai hadir dalam pembukaan Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/10/2025).

    Syafrin menjelaskan, pengembangan kawasan tersebut akan mengikuti Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit.

    Melalui aturan itu, operator transportasi seperti MRT Jakarta dan PT KAI akan menjadi pelaksana pembangunan kawasan TOD di wilayah operasionalnya.

    “Contohnya MRT di Dukuh Atas atau di Tanah Abang itu oleh KAI,” kata Syafrin.

    Sementara itu, untuk kawasan yang sampai saat ini belum tersentuh proyek transportasi massal, Pemprov DKI Jakarta akan mengambil peran melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).