Xcloud.id

Tag: Syaefuloh Hidayat

  • Jajaran Komisaris Terbaru Jakpro, Termasuk Jubir Anies

    Jajaran Komisaris Terbaru Jakpro, Termasuk Jubir Anies

    Jakarta –

    Jajaran dewan komisaris PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro dirombak. Dalam perombakan ini muncul sejumlah nama seperti Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Lusiana Herawati hingga Juru Bicara (Jubir) mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sahrin Hamid.

    Dikutip dari unggahan akun Instagram PT LRT Jakarta @lrtjkt, Jumat (8/8/2025), setidaknya ada empat sosok baru yang resmi menjadi komisaris Jakpro.

    “Semoga amanah dan semangat baru ini semakin memperkuat langkah Jakpro Group dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan. LRT Jakarta siap berkolaborasi untuk transportasi publik yang terintegrasi, modern, dan inklusif,” tulis LRT Jakarta.

    Sosok pertama, ada Lusiana Herawati yang merupakan Kepala Bapenda DKI Jakarta. Kini, Lusiana menduduki posisi sebagai Komisaris Utama Jakpro, menggantikan posisi yang dulu ditempati oleh Hikmahanto Juwana.

    Kedua, ada Sahrin Hamid yang diangkat menjadi Komisaris Jakpro. Sahrin diketahui pernah menjadi juru bicara Anies pada saat Pilpres 2024. Ketiga, ada Kreshna Putra yang juga diangkat sebagai Komisaris Jakpro. Kreshna merupakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Jakarta Selatan.

    Lalu yang terakhir, ada Syaefuloh Hidayat yang juga diangkat sebagai komisaris. Syaefuloh diketahui Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta.

    “LRT Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Dewan Komisaris sebelumnya atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung transformasi serta penguatan tata kelola perusahaan,” tulis LRT Jakarta.

    (acd/acd)

  • Lengkap dengan Perjalanan Karier dan Prestasi

    Lengkap dengan Perjalanan Karier dan Prestasi

    YOGYAKARTA – Sahrin Hamid dikenal sebagai sosok penting dalam kancah politik dan pemerintahan. Perjalanan kariernya yang cemerlang menarik perhatian banyak pihak. Artikel ini akan mengupas tuntas profil Sahrin Hamid, rekam jejak, dan kontribusinya.

    Mengenal Sahrin Hamid tak hanya tentang jabatannya. Mulai dari awal karier hingga posisi strategis yang dipegangnya, mari selami lebih dalam sosok yang terkenal karena menjadi juru bicara Anies Baswedan ini.

    Sahrin Hamid Tiba-Tiba Diangkat Menjadi Komisaris Jakpro

    Kursi dewan komisaris di PT Jakarta Propertindo (Jakpro) kini diisi wajah-wajah baru. Dalam Rapat Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) yang digelar baru-baru ini, Kreshna Putra, mantan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Jakarta Selatan, resmi ditunjuk sebagai salah satu komisaris.

    Namun, bukan hanya Kreshna yang menjadi sorotan. Keputusan tersebut juga mengangkat dua nama lain yang tak kalah menarik, yaitu Sahrin Hamid dan Syaefuloh Hidayat, sebagai komisaris.

    Pengangkatan Sahrin Hamid yang sebelumnya dikenal sebagai mantan juru bicara Anies Baswedan menarik perhatian publik. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, dilansir dari Antaranews angkat bicara mengenai alasannya menempatkan sejumlah tokoh politik pada posisi strategis di BUMD DKI Jakarta.

    “Pendekatan pertama saya dalam mengangkat komisaris adalah harus mengenal yang bersangkutan. Yang kedua, yang paling penting, adalah kredibilitasnya,” jelas Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di Artikel VOI yang berjudul Ini Alasan Pramono Angkat Eks Ketua Timses hingga Orang Dekat Anies Jadi Komisaris BUMD

    Pernyataan Pramono Anung ini sekaligus menegaskan bahwa keputusan tersebut didasari oleh pertimbangan kapabilitas, bukan semata-mata afiliasi politik. Lantas bagaimana kredibilitas dari seorang Sahrin Hamid? Berikut ulasannya:

    Profil Sahrin Hamid

    Nama Sahrin Hamid kembali mencuat ke permukaan saat Pemilihan Presiden 2024. Dalam kontestasi politik yang memanas, Sahrin menjadi salah satu juru bicara utama pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    Namun meskipun pasangan Anies-Cak Imin harus mengakui keunggulan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, peran Sahrin sebagai jubir Anies tidak luput dari perhatian publik.

    Namun, kiprah Sahrin Hamid jauh melampaui peran juru bicara. Pria kelahiran Maluku Utara ini memiliki rekam jejak panjang di dunia politik.

    Pendidikan formal Hamid dimulai dari Diploma Satu (D1) di Bumi Hijrah, Tidore, sebelum melanjutkan studi hukum di Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Jakarta (Unija).

    Kemudian Hamid memperdalam ilmunya dengan menempuh program magister ilmu hukum di Unisba pada 2009.

    Sebelum Menjadi Jubir Anies

    Sebelum dikenal sebagai juru bicara Anies, Sahrin telah lebih dulu malang-melintang di Partai Amanat Nasional (PAN). Ia pernah memimpin Badan Muda PAN sebagai Ketua Umum (2003-2006), lalu menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (2005-2010), hingga menjadi Ketua DPP PAN (2010-2011).

    Pengalaman Hamid di PAN membawanya ke kursi parlemen sebagai anggota DPR dari Fraksi PAN periode 2004-2009.

    Selain itu, Sahrin juga pernah mencoba peruntungan di kancah daerah. Ia sempat maju sebagai calon Wakil Gubernur Maluku Utara pada Pilkada 2013. Pengalaman di pemerintahan juga ia dapatkan saat menjabat sebagai staf khusus Gubernur Maluku Utara pada 2018.

    Hamid juga dipercaya menjadi Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat, sebuah organisasi yang dibentuk dari gagasan Anies Baswedan. Peran barunya ini menegaskan kembali posisinya sebagai tokoh yang terus berkontribusi di ranah sosial dan politik.

    Melalui akun Facebook resminya, Sahrin Hamid memaparkan visi dan misinya, menekankan tugas utama sebagai perwakilan pemegang saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    “Komisaris itu pada pokoknya adalah mewakili pemegang saham,” tulis Sahrin. Ia menafsirkan perannya sebagai penjaga arah kapal dan memastikan setiap langkah Jakpro sejalan dengan tujuan strategis yang ditetapkan. Pengawasan terhadap tata kelola perusahaan yang baik (GCG) menjadi fokus utama untuk mencapai target usaha yang sinergis.

    Dengan statusnya sebagai BUMD strategis yang bergerak di bidang properti dan infrastruktur, serta membawahi tujuh anak perusahaan, Sahrin menyadari tantangan yang tidak mudah. Ia bertekad untuk menyelaraskan fungsi komersial perusahaan dengan misi pembangunan daerah.

    “Hari-hari ke depan akan menjadi pengalaman dan pengabdian baru,” imbuhnya. Sahrin menutup pernyataannya dengan harapan dan doa, seraya menginformasikan bahwa seluruh dokumen terkait tugasnya sebagai Komisaris Jakpro telah ditandatangani.

    Selain profil Sahrin hamid, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Ingin tahu informasi menarik lainnya? Jangan ketinggalan, pantau terus kabar terupdate dari VOI dan follow semua akun sosial medianya! 

  • Mantan Ketua TKD Prabowo-Gibran Ditunjuk jadi Komisaris Jakpro

    Mantan Ketua TKD Prabowo-Gibran Ditunjuk jadi Komisaris Jakpro

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran untuk wilayah Jakarta Selatan Kreshna Putra ditunjuk sebagai salah satu Komisaris PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroda).

    Keputusan penunjukkan Kreshna Putra dilakukan melalui Rapat Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS). Kreshna mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas amanah yang dipercayakan kepadanya.

    “Saya sampaikan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta, khususnya Pak Gubernur Pramono Anung atas kepercayaan yang diberikan kepada saya ini,” ucapnya dilansir dari Antara, Selasa (5/8/2025). 

    Setelah dilantik, dia berkomitmen untuk fokus sebagai komisaris Jakpro dan akan melepaskan semua jabatannya di Partai Golkar.

    “Saya siap melepas semua jabatan yang terkait dengan Partai Golkar dan fokus di Jakpro,” kata dia.

    Sebagai informasi, Kreshna menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Jakarta Selatan sejak 2023. Kemudian ia dipercaya menjadi Ketua TKD Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk wilayah Jakarta Selatan pada Pilpres 2024. 

    Selain Kreshna, rapat KPPS juga memutuskan dan menetapkan dua komisaris lainnya, yakni Sahrin Hamid dan Syaefuloh Hidayat, serta Lusiana Herawati sebagai Komisaris Utama Jakpro. Lusiana saat ini menjabat sebagai Kepala Bapenda DKI Jakarta. 

    Adapun, Sahrin Hamid sebelumnya dikenal sebagai juru bicara Anies Baswedan selama periode kampanye Pilpres 2024. 

    Sementara itu, VP Corporate Secretary Jakpro Yeni Widayanti mengatakan susunan Dewan Komisaris tersebut mencerminkan kesinambungan dan komitmen Jakpro dalam memperkuat aspek pengawasan, sekaligus memberi ruang bagi perspektif baru dalam menjawab tantangan pembangunan kota.

    Menurut dia, perubahan itu dilakukan secara terukur dan bertujuan mendukung visi jangka panjang perusahaan.

    “Perubahan komposisi Dewan Komisaris merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat struktur tata kelola sekaligus menyelaraskan dengan kebutuhan pengembangan proyek-proyek strategis di Jakarta,” papar Yeni.

    Dia optimistis sinergi antara pengalaman dan semangat baru akan membawa dampak positif dalam perjalanan Jakpro ke depan.

    Jakpro memegang mandat penting dalam pelaksanaan sejumlah proyek prioritas Ibu Kota. Dari pembangunan LRT Jakarta Fase 1B, pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS), revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), hingga pengembangan kawasan hijau dan hunian terpadu.

    Dia menegaskan komitmen Jakpro untuk terus menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, berbasis inovasi, dan selaras dengan arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

    “Kami percaya bahwa kepemimpinan yang kuat di level Dewan Komisaris akan memperkuat arah tersebut,” kata dia.

  • Eks Ketua TKD Prabowo-Gibran ditunjuk jadi Komisaris Jakpro 

    Eks Ketua TKD Prabowo-Gibran ditunjuk jadi Komisaris Jakpro 

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran untuk wilayah Jakarta Selatan Kreshna Putra ditunjuk menjadi salah satu Komisaris PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroda) melalui Rapat Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Kreshna mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas amanah yang dipercayakan kepadanya.

    “Saya sampaikan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta, khususnya Pak Gubernur Pramono Anung atas kepercayaan yang diberikan kepada saya ini,” ucap dia.

    Dia pun berkomitmen untuk fokus sebagai komisaris Jakpro, dan akan melepaskan semua jabatannya di Partai Golkar.

    “Saya siap melepas semua jabatan yang terkait dengan Partai Golkar dan fokus di Jakpro,” kata dia.

    Kreshna menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Jakarta Selatan sejak 2023. Kemudian ia dipercaya menjadi Ketua TKD Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk wilayah Jakarta Selatan pada Pilpres 2024.

    Selain Kreshna, rapat KPPS juga memutuskan dan menetapkan dua komisaris lainnya, yakni Sahrin Hamid dan Syaefuloh Hidayat, serta Lusiana Herawati sebagai Komisaris Utama Jakpro.

    Sementara itu, VP Corporate Secretary Jakpro Yeni Widayanti, Senin (4/8), mengatakan susunan Dewan Komisaris tersebut mencerminkan kesinambungan dan komitmen Jakpro dalam memperkuat aspek pengawasan, sekaligus memberi ruang bagi perspektif baru dalam menjawab tantangan pembangunan kota.

    Menurut dia, perubahan itu dilakukan secara terukur dan bertujuan mendukung visi jangka panjang perusahaan.

    “Perubahan komposisi Dewan Komisaris merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat struktur tata kelola sekaligus menyelaraskan dengan kebutuhan pengembangan proyek-proyek strategis di Jakarta,” papar Yeni.

    Dia optimistis sinergi antara pengalaman dan semangat baru akan membawa dampak positif dalam perjalanan Jakpro ke depan.

    Jakpro memegang mandat penting dalam pelaksanaan sejumlah proyek prioritas Ibu Kota. Dari pembangunan LRT Jakarta Fase 1B, pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS), revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), hingga pengembangan kawasan hijau dan hunian terpadu.

    Dia menegaskan komitmen Jakpro untuk terus menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, berbasis inovasi, dan selaras dengan arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

    “Kami percaya bahwa kepemimpinan yang kuat di level Dewan Komisaris akan memperkuat arah tersebut,” kata dia.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jajaran Komisaris Jakpro: Jubir Anies Baswedan hingga Kepala Bapenda Megapolitan 4 Agustus 2025

    Jajaran Komisaris Jakpro: Jubir Anies Baswedan hingga Kepala Bapenda Megapolitan 4 Agustus 2025

    Jajaran Komisaris Jakpro: Jubir Anies Baswedan hingga Kepala Bapenda
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah nama ditunjuk sebagai jajaran komisaris PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro. Salah satunya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Lusiana Herawati yang ditunjuk sebagai komisaris utama.  
    Penunjukan ini berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) yang digelar pada Senin (4/8/2025).
    “Pergantian ini merupakan bagian dari upaya penyegaran struktur pengawasan perusahaan untuk semakin memperkuat tata kelola dan efektivitas organisasi, seiring dengan peran strategis Jakpro dalam pembangunan Jakarta menuju kota global yang berkelanjutan,” ujar VP Corporate Secretary Jakpro, Yeni Widayanti, dalam keterangan tertulisnya, Senin.
    Saat Pilkada Jakarta 2024, Sahrin sempat menjadi juru bicara Anies yang menyatakan dukungan kepada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung–Rano Karno.
    Posisi komisaris lainnya diisi oleh Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Syaefuloh Hidayat, serta Ketua DPD II Golkar Jakarta Selatan Kreshna Putra.
    Menurut Yeni, perubahan ini dilakukan untuk mendukung visi jangka panjang perusahaan.
    “Perubahan komposisi Dewan Komisaris merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat struktur tata kelola sekaligus menyelaraskan dengan kebutuhan pengembangan proyek-proyek strategis di Jakarta,” ujar dia.
    Adapun Jakpro berperan dalam berbagai proyek prioritas ibu kota, mulai dari pembangunan LRT Jakarta Fase 1B, pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS), revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), hingga pengembangan kawasan hijau dan hunian terpadu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Pemprov Jakarta Usai Kementan Sebut Sampel Beras Food Station Tak Penuhi Mutu

    Respons Pemprov Jakarta Usai Kementan Sebut Sampel Beras Food Station Tak Penuhi Mutu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Jakarta Syaefuloh Hidayat merespons hasil uji mutu sampel beras produksi PT Food Station Tjipinang Jaya dari Kementerian Pertanian baru-baru ini.

    Pasalnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sejumlah merek beras seperti Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan lainnya tidak memenuhi syarat mutu beras premium sebagaimana standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono mengatakan hasil itu diperoleh usai pemerintah menguji sampel beras dari PT Food Station Tjipinang Jaya di lima laboratorium yang berbeda.

    Menanggapi hal ini Syaefuloh menuturkan pihaknya akan mempelajari hasil pengujian itu sebelum melakukan tindakan lanjutan.

    “Saya pelajari dulu, ya,” kata Syaefuloh ketika ditemui di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025). 

    Selain itu, dia mengaku akan memberikan informasi lebih detail jika kasus tersebut sudah didalami. 

    “Kalau saya sudah tahu, saya pasti cerita,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumhya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono menuturkan jika Food Station membutuhkan salinan data hasil labotarium, pihaknya dapat menghubungi Satgas Pangan Polri. 

    “Mereka telah memiliki seluruh hasil pengujian dan sedang mendalami temuan ini,” ujar Arief dalam keterangannya, Kamis (17/7/2025). 

    Arief juga mengungkap bahwa hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa beras-beras tersebut dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Kendati begitu, Kementan belum bisa merilis hasil uji laboratorium ke publik, lantaran akan dijadikan barang bukti dan telah diserahkan ke Satuan Tugas (Satgas) Pangan. 

    Sebagai informasi, HET beras premium di wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan (Sumsel) sebesar Rp14.900 per kilogram (kg).

  • DPRD DKI siap berkolaborasi dukung pembangunan IKN

    DPRD DKI siap berkolaborasi dukung pembangunan IKN

    Jakarta (ANTARA) – DPRD DKI Jakarta siap berkolaborasi bersama pemerintah provinsi untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Yang pasti, DPRD mendukung langkah-langkah pemprov dalam program yang selaras dan men-‘support’ kegiatan-kegiatan dari pusat,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani di Jakarta, Senin.

    Hal itu dikatakannya saat menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan yang dilakukan bersama antara Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Perumda Pasar Jaya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan BUMN PT Bina Karya (Persero).

    Menurut Rany, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan pemerintah pusat sangat penting untuk mewujudkan kota modern dan berkelanjutan.

    Ia berharap Jakarta sebagai ibu kota dan pusat ekonomi dapat memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan dan pembangunan nasional.

    “Sehingga berdampak pada percepatan pembangunan di Jakarta. Terutama dalam hal infrastruktur, pelayanan publik dan ekonomi,” katanya.

    Harapannya Jakarta sangat dekat dengan pemerintah pusat sehingga memang harus bisa searah, sejalan dan solid. “Supaya percepatan pembangunan di Jakarta juga menunjang percepatan pembangunan di pemerintah pusat,” ujarnya.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mendukung penuh pembangunan IKN melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama dengan PT Bina Karya (Persero) di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kerja sama ini melibatkan tiga BUMD DKI Jakarta, yaitu PT Jakpro, PT Transjakarta dan Perumda Pasar Jaya serta DLH Provinsi DKI Jakarta.

    Karena itu, Pramono meminta seluruh jajaran direksi BUMD yang terlibat agar memberikan dukungan penuh kepada PT Bina Karya (Persero).

    “Pemerintah Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya untuk kelancaran keberlangsungan pembangunan yang ada di IKN,” kata Pramono.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menjelaskan, lingkup kerja sama meliputi beberapa hal.

    Yakni, peningkatan kompetensi dan kajian pengelolaan sampah, peningkatan kompetensi dan kajian pengelolaan infrastruktur, peningkatan kompetensi dan kajian pengelolaan transportasi, serta peningkatan kompetensi dan kajian pengelolaan pasar.

    Dalam jangka panjang masih terdapat potensi kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan dukungan atas pembangunan IKN. Antara lain pengelolaan air bersih, pengelolaan air limbah, energi, pangan maupun pariwisata,” kata Syaefuloh.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Pramono Anung Lantik 59 Pejabat Jakarta: Ada Kepala Dinas hingga Wali Kota, Ini Daftarnya!

    Gubernur Pramono Anung Lantik 59 Pejabat Jakarta: Ada Kepala Dinas hingga Wali Kota, Ini Daftarnya!

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bina Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarra Pramono Anung melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Puluhan pejabat itu terdiri dari para kepala dinas, wali kota, hingga direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

    Pelantikan itu diselenggarakan di Ruang Balai Agung, kompleks Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (7/5/2025) sore.

    “Hari ini saya melantik pejabat di Jakarta, ada lima wali kota, satu bupati, dan tentunya dengan wakil-wakilnya, serta kepala dinas, kepala biro yang ada. Semuanya kami isi sepenuhnya,” ucapnya usai pelantikan.

    Pramono menambahkan, saat ini tinggal dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum diisi pejabat definitif, yaitu Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

    “Sekarang tinggal dua yang masih plt, tapi dalam waktu dekat akan kami selesaikan,” kata orang nomor satu di Jakarta ini.

    Ia pun berharap, para pejabat yang baru ini bisa langsung bekerja dalam membantu Pramono dan wakilnya, Rano Karno alias Doel dalam membangun Jakarta.

    “Kami harap tim balai kota ini, pemerintah DKI Jakarta ini sudah lengkap, kami akan bekerja lebih serius, lebih menjawab apa yang menjadi keinginan dan tantangan masyarakat,” ujarnya.

    Berikut daftar pejabat yang hari ini dilantik:

    1. Ali Maulana Hakim sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

    2. Suharini Eliawati sebagai Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

    3. Syaefuloh Hidayat sebagai Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

    4. Muhamad Matsani sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

    5. I Dewa Gede Soni Aryawan sebagai Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta

    6. Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

    7. Vera Revina Sari sebagai Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

    8. Mochamad Miftahulloh Tamary sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

    9. Iin Mutmainnah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

    10. Heru Hermawanto sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

    11. Muhammad Herizkianto sebagai Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

    12. Bayu Meghantara sebagai Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

    13. Nasruddin Djoko Surjono sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

    14. Budi Awaluddin sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

    15. Iqbal Akbarudin sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

    16. Syaripudin sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

    17. Denny Wahyu Haryanto sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

    18. Nahdiana sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

    19. Sarjoko sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

    20. Hasudungan A. Sidabalok sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

    21. M. Fajar Sauri sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

    22. M. Fadjar Churniawan sebagai Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

    23. Aceng Zaeni sebagai Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

    24. Tri Indrawan sebagai Sekretaris Kabupaten Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

    25. M. Anwar sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

    26. Ali Murthadho sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

    27. Mukhlisin sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan

    28. Munjirin sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

    29. Kusmanto sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

    30. Eka Darmawan sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Timur

    31. Hendra Hidayat sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

    32. Fredy Setiawan sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Utara

    33. Augustinus sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

    34. Hari Nugroho sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya

    35. Purwosusilo sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri dan Perdagangan

    36. Wahyu Haryadi sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Lingkungan Hidup

    37. Indra Patrianto sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Permukiman

    38. Benni Agus Candra sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang

    39. Premi Lasari sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Transportasi

    40. Fanny Juniadi P. sebagai Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

    41. Sugih Ilman sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

    42. Abdul Khalit sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

    43. Fajar Eko Satriyo sebagai Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

    44. Syony Tjahjadi sebagai Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

    45. Weningtyas Purnomorini, sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    46. ​​​ Nikensari Koesrindartia sebagai Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    47. Siti Hannah sebagai Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    48. Endah Kartika Dewi sebagai Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    49. Dyah Eko Judihartanti sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    50. Friana Asmely sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    51. Lysbeth Regina Pandjaitan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    52. Deftrianov sebagai Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

    53. Ujang Harmawan sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

    54. Dudi Gardesi Asikin sebagai Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

    55. Moh. Rizki Adhari J. sebagai Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

    56. Yuli Hartono sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

    57. Firmanudin sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat

    58. Eric Phahlevi Zakaria Lumbun sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

    59. Denny Ramdany sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Perpustakaan Cikini dan PDS HB Jassin Uji Coba Jam Operasional hingga Pukul 22.00 Megapolitan 6 Mei 2025

    Perpustakaan Cikini dan PDS HB Jassin Uji Coba Jam Operasional hingga Pukul 22.00 Megapolitan 6 Mei 2025

    Perpustakaan Cikini dan PDS HB Jassin Uji Coba Jam Operasional hingga Pukul 22.00
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melalui Dinas
    Perpustakaan
    dan Kearsipan (Dispusip) Jakarta memperpanjang
    jam operasional
    dua
    perpustakaan
    utama di ibu kota sebagai proyek percontohan.
    Perpustakaan Umum Daerah Cikini dan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin kini melayani pengunjung hingga pukul 22.00 WIB setiap hari.
    Kepala Dispusip DKI Jakarta,
    Syaefuloh Hidayat
    , mengatakan kebijakan ini telah mulai diuji coba dalam dua pekan terakhir. Sebelumnya, kedua perpustakaan tersebut hanya buka hingga pukul 16.00 WIB.
    “Ini sudah berjalan dua minggu terakhir, mulai pukul 9 pagi sampai jam 10 malam. Sebelumnya hanya sampai jam 4 sore,” ujar Syaefuloh dalam keterangan tertulisnya dikutip Selasa (6/5/2025).
    Ia menjelaskan, perpanjangan jam operasional akan diterapkan secara bertahap ke perpustakaan wilayah di seluruh Jakarta.
    Namun, implementasi penuh masih bergantung pada kesiapan fasilitas dan tenaga kerja.
    “Kalau jam layanan bertambah, otomatis personel juga harus disesuaikan. Kami sedang menyusun sistem sif untuk petugas, dan terus mengevaluasi animo masyarakat sebagai dasar penambahan waktu buka,” kata dia.
    Data Dispusip mencatat, jumlah pengunjung
    Perpustakaan Cikini
    pada akhir pekan bisa mencapai lebih dari 3.500 orang.
    Tingginya minat masyarakat serta dukungan melalui media sosial menjadi pertimbangan utama dalam perluasan kebijakan ini.
    Syaefuloh menyebut perpustakaan tidak hanya sebagai tempat membaca dan meminjam buku, tetapi juga menjadi ruang publik untuk kegiatan edukatif, sosial, dan seni.
    “Di perpustakaan ada ruang diskusi, pelatihan menulis, storytelling anak-anak, bahkan pameran karya siswa. Ini menjadi bagian dari wajah Jakarta sebagai kota literasi menuju kota global,” ujarnya.
    Ke depan, Dispusip DKI Jakarta menargetkan seluruh perpustakaan yang dikelolanya dapat beroperasi hingga pukul 22.00 WIB.
    “Kita ingin dari Senin sampai Minggu, buka sampai malam. Tapi tentu sambil melihat kebutuhan dan kesiapan. Yang jelas prinsipnya adalah memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Jakarta,” ujar dia.
    Adapun penambahan jam layanan ini merupakan arahan dari Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    .
    “Semua perpustakaan yang fasilitasnya dimiliki oleh pemerintah Jakarta, saya akan buka lebih dari yang sekarang,” ujar Pramono saat ditemui di Mall Kota Kasablanka, Sabtu (3/5/2025).
    Menurut Pramono, kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap ruang literasi dan budaya, mengingat kebanyakan perpustakaan di Jakarta yang saat ini tutup pukul 16.00 WIB.
    Pramono menilai jam operasional tersebut terlalu cepat dan tidak memberikan cukup ruang bagi warga yang baru bisa berkunjung setelah jam kerja.
    “Sekarang ini rata-rata jam 16.00 tutup, udah kayak ASN aja jam empat pulang kantor,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dispusip DKI adakan Gerakan Literasi 2025 di 10 rusun 

    Dispusip DKI adakan Gerakan Literasi 2025 di 10 rusun 

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Pusip) DKI Jakarta mengadakan Gerakan Literasi 2025 di 10 rumah susun (rusun) dan 50 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai upaya meningkatkan literasi dan minat warga membaca.

    “Kami ajak warga untuk mulai sering membaca dengan berbagai macam fasilitas. Kami akan menjalankan di 10 rusun, kemudian di 50 RPTRA serta 10 RTH (ruang terbuka hijau) dan ruang publik dengan target sekitar 10 ribu orang terlibat,” ujar Kepala Dinas Pusip DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat dalam rapat kerja dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta di Jakarta Pusat, Senin.

    Hingga Maret ini, tercatat sudah beberapa lokasi diadakan kegiatan tersebut pada Februari lalu, termasuk rusun sederhana sewa (rusunawa) penggilingan, Cakung, Jakarta Timur dan Rusun Marunda, dan RPTRA Gabus Pucung, Marunda, Cilicing, Jakarta Utara.

    Syaefuloh mengatakan ada beragam acara dihadirkan dalam kegiatan itu mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, mendongeng untuk anak-anak, lomba menulis cerita pendek, hingga diskusi literasi keuangan.

    “Kami ajak mereka untuk misalnya di Gabus Pucung itu untuk berjualan daring seperti apa, berkolaborasi dengan dinas terkait,” kata dia.

    Menurut dia, Pemprov DKI sengaja menjangkau rusun agar bukan hanya pelajar tetapi juga warga di sana bisa berpartisipasi langsung dalam Gerakan Literasi Jakarta.

    Dia berharap melalui kegiatan ini, masyarakat bisa memiliki budaya baca, memahami, mengetahui dan bisa melakukan sesuatu sesuai yang dibacanya dan menjadi masyarakat yang produktif.

    “Ini ikhtiar kita mengajak warga untuk berliterasi dan mulai merasakan manfaat membaca, menulis, dan berekspresi, sehingga pada akhirnya meningkatkan daya saing warga Jakarta,” ujar Syaefuloh.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025