Xcloud.id

Tag: Suwandi

  • Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respon Medis di Sejumlah Daerah dalam Aksi Massa

    Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respon Medis di Sejumlah Daerah dalam Aksi Massa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ribuan massa memadati kawasan Polda Metro Jaya, Jakarta, dalam aksi demonstrasi pada Sabtu malam ini (30/8/2025). Di tengah ketegangan antara aparat dan massa, Dompet Dhuafa hadir memberikan respons kemanusiaan bagi peserta aksi yang membutuhkan bantuan medis maupun logistik.

    Melalui unit Disaster Management Center (DMC), Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC), dan Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM), Dompet Dhuafa menurunkan dua armada ambulans dan 15 personel lapangan untuk memastikan layanan darurat bisa cepat diberikan.

    “Hingga kemarin (Jumat, 29/08)Tim kami bersiaga penuh dengan dukungan 2 (dua) ambulance untuk layanan, tenaga medis, serta relawan kemanusiaan. Fokus kami adalah memberikan pertolongan pertama dan upaya evakuasi kepada orang-orang yang terdampak paparan gas air mata maupun luka saat aksi massa, baik dari sisi masyarakat sipil maupun aparat keamanan,” ujar Eka Suwandi, Koordinator Lapangan Respons Kemanusiaan DMC Dompet Dhuafa.

    Mayoritas penanganan medis yang dilakukan adalah mengatasi sesak napas, iritasi mata, hingga luka ringan akibat benturan. Selain itu, tim Dompet Dhuafa juga menyalurkan logistik berupa makanan dan minuman bagi massa aksi yang masih bertahan di sekitar lokasi.

    Pantauan di lapangan hingga Sabtu malam ini (30/08) menunjukkan, asap dari objek terbakar sempat menyesaki udara sekitar Polda Metro Jaya dan DPR/MPR. Beberapa kali massa terpukul mundur akibat dorongan aparat keamanan. Meski begitu, yel-yel perjuangan terus berkumandang sebagai pemantik semangat solidaritas.

  • Mekari Caplok Desty, Masuk ke Bisnis Layanan Jualan Online

    Mekari Caplok Desty, Masuk ke Bisnis Layanan Jualan Online

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan software-as-a-service (SaaS) Mekari resmi mengakuisisi Desty, platform omnichannel commerce yang selama ini banyak dipakai pelaku usaha untuk mengelola penjualan lintas kanal.

    Langkah ini menandai ekspansi Mekari dari layanan back office seperti HR, payroll, akuntansi, hingga CRM, ke ranah penjualan ritel dan commerce. Integrasi dengan Desty membuat pelaku usaha bisa menghubungkan stok, pesanan, gudang, produk, hingga percakapan pelanggan dari berbagai marketplace langsung ke sistem operasional Mekari.

    “Integrasi Desty ke dalam ekosistem Mekari akan membantu bisnis mengurangi kompleksitas operasional. Dari stok, keuangan, hingga komunikasi pelanggan, semuanya bisa dikelola dalam satu platform terpadu,” kata CEO Mekari, Suwandi Soh, dalam keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia, Kamis (28/8/2025).

    Menurut Suwandi, akuisisi ini juga menjadi cara Mekari memperluas ekosistemnya agar bisa menjangkau kebutuhan bisnis secara menyeluruh.

    “Dengan Desty, kami memperluas ekosistem Mekari dari back office ke commerce. Visi kami adalah agar setiap bisnis di Indonesia, dari UMKM hingga enterprise, bisa mengakses teknologi yang selama ini hanya dimiliki pemain besar,” ujarnya.

    CEO Desty, Dennis Harsono, menilai bergabungnya Desty ke dalam Mekari justru akan memperkuat layanan. Dengan ekosistem Mekari, layanan mereka akan lebih kuat, terintegrasi, dan membuka akses pada kapabilitas baru yang sebelumnya tidak tersedia.

    Ia menambahkan, tren penjualan lintas kanal kini semakin penting. Sebab omnichannel bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan.

    “Dengan dukungan Mekari, kami ingin memastikan setiap merchant, dari skala kecil sampai brand besar, bisa tumbuh dengan cara yang lebih cepat dan lebih cerdas,” jelasnya.

    Bagi pelanggan Mekari, akuisisi ini membuka akses ke solusi omnichannel yang lebih lengkap. Mulai dari pengelolaan stok, pesanan, gudang, hingga percakapan dengan pelanggan di berbagai marketplace bisa dihubungkan langsung dengan sistem Mekari seperti Jurnal dan Qontak.

    Sementara itu, pengguna Desty disebut tetap bisa menggunakan layanan seperti biasa tanpa ada perubahan. Justru, mereka akan memperoleh tambahan kapabilitas baru dari ekosistem Mekari. Integrasi ini juga diklaim akan meningkatkan stabilitas sistem.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cerita Perantau Tinggal di Kolong Flyover Grogol, Menanti Digusur Penataan Ruang Publik Megapolitan 26 Agustus 2025

    Cerita Perantau Tinggal di Kolong Flyover Grogol, Menanti Digusur Penataan Ruang Publik Megapolitan 26 Agustus 2025

    Cerita Perantau Tinggal di Kolong Flyover Grogol, Menanti Digusur Penataan Ruang Publik
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Di bawah riuh kendaraan yang melintas di jalan layang dan tol Grogol, Jakarta Barat, sejumlah warga hidup tanpa tempat tinggal layak.
    Mereka memilih menetap di kolong
    flyover
    , menjadikannya “rumah” sekaligus pangkalan kerja.
    Rukiman (48), perantau asal Jepara, Jawa Tengah, sudah sekitar delapan bulan terakhir menetap di kolong
    flyover
    Grogol.
    Pria yang sehari-hari mencari nafkah sebagai tukang gali itu menuturkan, lokasi tersebut sudah lama dikenal sebagai tempat berkumpulnya para pekerja serabutan.
    “Kalau dari dulu, dari jaman dulu kan orang di Jakarta sudah tau, kalau cari tukang gali, ya tukang gali Grogol. Ya kita-kita ini, yang di kolong sini,” ujar Rukiman kepada
    Kompas.com
    , Selasa (26/8/2025).
    Namun, kondisi ekonomi yang kian sulit membuatnya tak lagi bergantung pada satu jenis pekerjaan.
    “Sekarang ya kan cari duit susah
    to
    , kerja ya apa saja, serabutan saja. Enggak mesti galian atau proyek. Yang penting bisa dapat (uang),” katanya.
    Rukiman mengaku sudah hampir satu bulan tak mendapat pesanan proyek.
    “Sudah lama banget nggak ada orderan, sudah jarang yang dateng ke sini. Hampir satu bulan kayaknya,” sambungnya.
    Di perantauan, Rukiman tinggal bersama beberapa rekannya yang ia sebut sebagai dulur.
    Mereka juga sama-sama datang dari Jepara dan tak punya tempat tinggal tetap.
    “Ada dulur. Dulu kan ya ngikut dulur-dulur dari Jepara pada merantau ke sini (Jakarta). Sekarang di sini ya ada dulur juga,” tuturnya.
    Rukiman tidur beralaskan kardus dan karung yang digelar di atas
    paving block
    .
    Di samping tempat tidurnya, tampak ketel listrik, galon, tumpukan kardus berisi barang, hingga jam dinding sederhana.
    Pemandangan serupa juga terlihat dari rekan-rekannya, ada yang beristirahat di atas tikar dan kardus, dengan tas ransel dijadikan bantal.
    Pantauan
    Kompas
    .com menunjukkan, ada beberapa orang lain yang tinggal di sepanjang kolong
    flyover
    , dari lampu merah Grogol hingga Stasiun Grogol.
    Lokasi ini juga dikenal sebagai titik macet dengan riuh klakson kendaraan pada jam sibuk.
    Suwandi (46), tukang gali asal Kudus, menegaskan bahwa keberadaan mereka di kolong
    flyover
    bukan sekadar mencari tempat tinggal, melainkan pangkalan kerja.
    “Pangkalan (bukan tempat tinggal). Ya tidur di sini tiap hari, buat nunggu orderan,” ucapnya sambil bersandar di tiang penyangga tol.
    Ia mengakui, keberadaan mereka kerap dipersoalkan petugas Satpol PP.
    “Dari jaman dulu juga kan orang udah pada tau kita (tinggal di kolong
    flyover
    ). Cuma cari tempat buat tidur aja,” lanjutnya.
    Saat ditanya soal rencana pemerintah menata ulang kolong
    flyover
    menjadi ruang publik, Rukiman hanya bisa pasrah.
    “Ya, gimana, enggak mungkin melawan juga. Kan ini tanah negara, saya terserah gubernurnya saja. Saya cuma mau cari uang,” katanya.
    Ia menegaskan tak pernah melawan ketika diminta pindah.
    “Selama ini juga tertib, saya enggak pernah berani melawan. Karena semenang-menangnya kalau melawan negara, tetap pasti akan kalah,” ujarnya.
    Suwandi pun mengaku hanya bisa mengikuti arahan pemerintah.
    “Enggak tau. Harus ngapain juga saya enggak tau, Mas. Saya cuma bisa ngikut aja,” ucapnya.
    Meski begitu, ia masih menyimpan harapan agar pemerintah suatu saat memperhatikan nasib mereka.
    “Ya, mau aja sih. Tapi, saya enggak tau. Enggak mau apa-apa lagi, cuma mau cari kerjaan saja,” katanya.
    Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Barat menyampaikan rencana menata dua kolong flyover di Grogol dan Rawa Buaya menjadi ruang publik.
    Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Jakarta Barat, Imron Sjahrin, menjelaskan rencana tersebut menindaklanjuti instruksi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo usai meninjau
    Skatepark
    di kolong
    flyover
    Slipi pada 14 Agustus 2025.
    “Kita meneruskan arahan dari Pak Gubernur sehubungan dengan kunjungan beliau pada Kamis yang lalu ke kolong
    flyover
    Slipi terkait dengan kondisinya yang sudah tertata,” ujar Imron, Jumat (22/8/2025).
    Pramono disebut menginginkan ruang di bawah flyover Jakarta Barat ditata serupa, baik menggunakan anggaran APBD maupun dana
    Corporate Social Responsibility
    (CSR).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OCBC dorong lingkungan yang inklusif untuk semua

    OCBC dorong lingkungan yang inklusif untuk semua

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Irza Farel

    Merdeka dari bias gender: OCBC dorong lingkungan yang inklusif untuk semua
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 12:41 WIB

    Elshinta.com – Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari bias yang membatasi langkah. Di Indonesia, banyak perempuan dan laki-laki masih terjebak dalam norma dan stigma yang membatasi peran mereka, baik di rumah maupun di dunia kerja. Dengan semangat Hari Kemerdekaan, OCBC mengadakan Media Talk OCBC #BaiknyaBarengBareng dengan mengundang narasumber dari Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) dan Aliansi Laki-Laki Baru (ALB). Acara ini bertujuan mengajak seluruh masyarakat untuk memaknai ulang arti kemerdekaan akan bias gender. Kemerdekaan sejati adalah ketika setiap orang dapat berkembang tanpa terkekang oleh bias gender.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari kampanye keberlanjutan #BaiknyaBarengBareng 2025. Kali ini, mengangkat topik “Perjalanan Menuju Merdeka dari Bias Gender” yang memiliki makna memerdekakan diri dari bias dan ketidaksetaraan yang seringkali membatasi ruang gerak, baik di lingkungan kerja maupun di rumah. Dalam dunia kerja yang terus berkembang, berbagai tantangan masih dihadapi perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di dunia kerja. Pada tahun 2023, angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Indonesia hanya berjumlah 55%, dibandingkan laki-laki yang berjumlah 85% (BPS, 2024). Selain itu, menurut SDG Global Database, perempuan memiliki kesempatan yang lebih terbatas dalam posisi kepemimpinan, yaitu hanya 32% perempuan yang menduduki posisi manajerial perusahaan pada tahun 2022.

    Memaknai isu tersebut, Betti Alisjahbana, Komisaris Independen OCBC yang juga dikenal sebagai salah satu sosok perempuan yang sukses memerdekakan bias, menekankan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki potensi untuk berprestasi dan berkontribusi secara maksimal. “Dalam menghadapi stigma berbasis gender, saya memilih untuk tetap fokus berkarya dan membuktikan diri lewat dedikasi, prestasi, dan integritas. Kepemimpinan perempuan tidak perlu menjadi pengecualian—melainkan bagian dari budaya profesional yang kita bangun bersama. Di era di mana talenta dan keberagaman menjadi sumber kekuatan kompetitif, menciptakan ekosistem kerja yang inklusif adalah kunci untuk mengoptimalkan potensi setiap orang—tanpa terkekang,” ujarnya.

    Beliau menambahkan bahwa persuahaan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan prinsip tersebut terwujud. “Di OCBC, kami percaya bahwa ruang kerja yang adil gender akan membuka peluang yang sama untuk semua. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan, program pengembangan untuk semua level serta fasilitas penunjang yang ramah bagi semua karyawan. Diperkokohkan dengan adanya persentase yang berimbang di manajemen dalam posisi strategis.”

    “Norma gender yang tidak setara, termasuk diantaranya bias yang terjadi secara sadar maupun tidak, adalah salah satu hambatan perempuan untuk meniti karir di lingkungan kerja,’ ujar Dwi Yuliawati, Head of Programmes UN Women Indonesia. “Bentuk yang paling nyata adalah persepsi bahwa pekerjaan rumah tangga dan perawatan anggota keluarga adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perempuan, UN Women berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mengintegrasikan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Perempuan (WEPs), sehingga mendorong kebijakan tempat kerja ramah keluarga, sebagai satu cara untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan.”

    Merespons tantangan yang ada, penting bagi perusahaan untuk menerapkan kebijakan inklusif yang dapat memberikan peluang yang setara dan menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan perempuan. Perusahaan yang memperjuangkan kesetaraan gender dan mempromosikan hak perempuan tidak hanya mendorong kemajuan sosial, tetapi juga dapat mengembangkan bisnis dan komunitas di tempat mereka bekerja agar beroperasi lebih inklusif, tangguh, dan sukses.

    Melengkapi perspektif tersebut, Wawan Suwandi, Koordinator Nasional Aliansi Laki-laki Baru, mengingatkan bahwa perubahan menuju kesetaraan tidak bisa dilakukan sendiri oleh perempuan. “Dunia kerja yang lebih fleksibel dan rumah tangga yang lebih adil perannya akan membuat laki-laki dan perempuan bisa berkolaborasi lebih sehat. Laki-laki juga perlu ruang untuk menjadi ayah, suami, dan individu yang utuh tanpa stigma. Untuk itu, perlu adanya paham untuk menormalisasikan kolaborasi dengan mematahkan stigma seperti hanya ada “ibu rumah tangga” tapi harusnya adalah “rumah tangga bersama”,” ujar Jundi.

    Ia juga menyoroti bahwa hambatan seringkali datang dari lingkungan terdekat. “Seringkali ketika perempuan mendapat jabatan lebih tinggi, ada kekhawatiran akan merugikan suami yang bekerja. Narasi seperti ini harus kita ubah bersama agar kesetaraan bisa benar-benar tercapai,” tambahnya. 

    Dengan itu, dengan adanya konsep diskusi media yang bertajuk “Perjalanan Menuju Merdeka dari Bias Gender” menegaskan bahwa perjalanan menuju kesetaraan adalah proses kolektif yang memerlukan keterlibatan semua pihak—keluarga, institusi, hingga komunitas. Serta, ketika hambatan-hambatan ini dihapus, perempuan dapat lebih leluasa berkontribusi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan apa yang menjadi nilai dari OCBC yang terus menggaungkan isu terkait sehingga Juli 2025 telah mencatat 117.194 keterlibatan, 1.822.152 jangkauan, dan 2.695.786 impresi di berbagai kanal komunikasi.

    Kemerdekaan sejati adalah ketika tidak ada lagi bias yang membatasi langkah. Dengan bergerak bersama, maka dapat menciptakan lingkungan yang setara dan inklusif, yang membawa dampak positif bagi semua, karena #BaiknyaBarengBareng. (Irza Farel)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Dua Tangan Bertepuk: Kunci Kolaborasi Laki-laki dan Perempuan Wujudkan Kesetaraan di Dunia Kerja – Page 3

    Dua Tangan Bertepuk: Kunci Kolaborasi Laki-laki dan Perempuan Wujudkan Kesetaraan di Dunia Kerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perjuangan menuju dunia kerja yang bebas dari bias gender tak bisa dilakukan sendirian. Itulah pesan yang mengemuka dalam Media Talk OCBC yang mempertemukan tiga figur dari latar belakang berbeda: pemimpin perempuan di industri teknologi, aktivis kesetaraan gender, dan penggerak gerakan “laki-laki baru”.

    Ketiganya sepakat bahwa perubahan hanya akan terjadi jika perempuan dan laki-laki bergerak bersama. “Kalau kita ingin kesetaraan, harus ada dua tangan yang bertepuk. Tidak bisa perempuan saja yang berjuang,” tegas Koordinator Nasional Aliansi Laki-Laki Baru, Wawan Suwandi, dikutip Rabu (13/8/2025).

    Diskusi ini menjadi panggung kolaborasi lintas gender yang memadukan pengalaman menghadapi stigma, strategi menembus batas, dan komitmen menghapus norma patriarki—semua demi membuka jalan menuju peluang yang setara.

    Bias gender masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama di dunia kerja. Data UN Women Indonesia menunjukkan 99,7 persen penduduk Indonesia memiliki bias di setidaknya satu dari empat dimensi: pendidikan, kesehatan, integritas fisik, dan ekonomi.

    Dua dimensi yang paling menonjol adalah ekonomi dan politik, di mana pandangan bahwa laki-laki lebih layak memimpin atau memperoleh pekerjaan masih kuat melekat.

    Bias ini merugikan kedua pihak. Perempuan sering dibatasi pada posisi pendukung dan jarang diberi akses ke jabatan strategis, sementara laki-laki tertekan oleh ekspektasi untuk selalu menjadi pencari nafkah utama dan tidak menunjukkan kerentanan. “Biasnya masih ada, dan sayangnya masih banyak penduduk yang memegang pandangan tersebut,” ujar Head of Program UN Women Indonesia, Dwi Juliawati.

    Situasi ini membuat kolaborasi lintas gender menjadi kunci untuk memutus rantai diskriminasi yang telah mengakar di berbagai sektor.

  • Mendagri lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII

    Mendagri lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Senin, melantik 1.110 Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXII dalam upacara pelantikan di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

    “Saya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Pemerintah Republik Indonesia melantik Saudara-Saudari sebagai Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XXXII tahun 2025. Saya percaya Saudara-Saudari dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Tito di Kampus IPDN, Jawa Barat, Senin.

    Usai pembacaan pelantikan, Tito menyematkan tanda pangkat dan lencana pamong praja secara simbolis kepada tiga perwakilan pamong praja.

    Selanjutnya, Mendagri juga mengalungkan penghargaan Kartika Astha Brata kepada praja asal Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Suwandi, yang dinobatkan sebagai lulusan terbaik PPM IPDN Angkatan 32 Tahun 2025.

    Dalam amanatnya, Mendagri turut menyampaikan kiprah penting IPDN sebagai sekolah kedinasan terbesar di Indonesia. Sejak didirikan oleh Presiden Soekarno pada 1956, IPDN kini telah memiliki tiga fakultas dan delapan kampus yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Hingga kini, jumlah alumninya mencapai 41.332 orang, dengan 179 alumni program doktoral dan 2.214 alumni Magister Terapan Ilmu Pemerintahan.

    Di sisi lain, Mendagri menilai IPDN berperan sebagai kawah candradimuka. Oleh karena itu, ia berharap para pamong praja dapat menjadi penyelenggara pemerintahan yang profesional.

    Selain itu, mereka juga diminta mampu menjadi motor penggerak perubahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

    Tito mengatakan dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo kerap menyampaikan rahasia negara-negara yang mampu bertahan hingga 200 tahun.

    Setidaknya ada tiga unsur yang memengaruhi ketahanan tersebut, yaitu militer yang kuat, kepolisian dan intelijen yang andal, serta ASN yang profesional.

    “Dalam konteks ini IPDN sebagai salah satu motor penggerak ASN (aparatur sipil negara) memiliki peran yang sangat penting. Karena IPDN lulusannya diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak sekaligus agen perubahan, untuk menciptakan para ASN yang profesional, untuk menjalankan administrasi pemerintahan negara yang besar ini,” tuturnya.

    Mendagri juga menyampaikan permohonan maaf karena sedianya pelantikan tersebut akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Presiden awalnya dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para Pamong Praja Muda tersebut. Namun, karena adanya kegiatan kenegaraan yang mendesak, prosesi pelantikan dilimpahkan kepada Mendagri.

    “Kita mendapatkan kabar bahwa beliau akan mendapatkan kunjungan yang sangat penting, yaitu Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim yang akan datang ke Indonesia,” ujarnya.

    Mendagri menyebut kedua kepala negara direncanakan akan membahas konflik yang tengah terjadi di Kamboja dan Thailand. Konflik tersebut dinilainya sebagai peristiwa yang jarang terjadi dan tergolong tidak biasa. Karena itu, pada momentum pelantikan ini, Presiden memberikan mandat kepada Mendagri untuk mewakili.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini Dia yang Lolos Seleksi Calon Ketua dan Anggota DK LPS 2025-2030

    Ini Dia yang Lolos Seleksi Calon Ketua dan Anggota DK LPS 2025-2030

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) telah mengumumkan hasil seleksi administratif pemilihan calon ketua dan anggota dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun 2025-2030.

    Panitia Seleksi pemilihan calon Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) Periode 2025-2030 telah menetapkan Calon Ketua dan Anggota DK LPS yang lulus Seleksi Administratif dan dapat mengikuti Seleksi Kelayakan dan Kepatutan. Jumlahnya ada sekitar 26 orang.

    “Dalam rangka Seleksi Kelayakan dan Kepatutan, masyarakat diminta berpartisipasi untuk memberikan masukan dan/atau informasi mengenai integritas, rekam jejak, dan/atau perilaku Calon Ketua dan Anggota DK LPS yang lulus Seleksi Administratif,” tulis Bank Indonesia mengutip website resminya, Sabtu (12/7/2025).

    Penetapan hasil seleksi tersebut dituangkan dalam Pengumuman Nomor PENG-2/PANSEL-DKLPS/2025 tentang Hasil Seleksi Administratif Pemilihan Calon Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2025-2030.

    “Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat,” sebutnya.

    Seluruh Calon Ketua dan Anggota DK LPS yang telah lulus seleksi administratif wajib mengikuti seleksi kelayakan dan kepatutan periode pertama, yang meliputi penelitian rekam jejak, masukan masyarakat, pemeriksaan kesehatan, dan asesmen makalah.

    “Menyampaikan masukan dan/atau informasi kepada Panitia Seleksi melalui e-mail: [email protected], atau surat yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota DK LPS dengan alamat Ruang Soegito Sastromidjojo, Gedung Djuanda I lantai G, Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710 (pada hari dan jam kerja),” tulisnya.

    Calon Ketua dan Anggota DK LPS yang dinyatakan lolos Seleksi Administratif namun tidak mengikuti Seleksi Kelayakan dan Kepatutan Periode Pertama sesuai jadwal yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.

    Adapun peserta yang lolos di antaranya, Agresius R. Kadiaman, Amanlison Sembiring, Anton Daryono, Ary Zulfikar, Bambang Prijambodo, Bobby Hamzar Rafinus, Danu Febrianto, Didi Prakoso, Dwityapoetra Soeyasa Besar, Ferdinan Dwikoraja Purba, Hermawan Setyo Wibowo, Imam Nashirudin, Imansyah, dan Lana Soelistianingsih.

    Selanjutnya, Muhammad Iman Nuril, Hidayat Budi Pinuji, Nugroho Agung Wijoyo, Onny Noyorono, Purbaya Yudhi Sadewa, Robin Indraiid Hattari, Rudi Rahman, Salusra Satria, Samsu Adi Nugroho, Sis Apik Wijayanto, Suwandi, Teguh Supangkat, dan Wahyu Pratomo.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menilik Wacana Skema LPG 3 Kg Satu Harga, Berapa Tarif yang Ideal?

    Menilik Wacana Skema LPG 3 Kg Satu Harga, Berapa Tarif yang Ideal?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggodok aturan untuk menjadikan skema penjualan LPG 3 kg satu harga di seluruh Indonesia. Penetapan harga menjadi diskursus lantaran perlu mempertimbangkan biaya logistik. 

    Selama ini, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing.  

    Namun, penetapan harga oleh pemda itu harus berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan BPH Migas. Oleh karena itu, besaran HET LPG 3 kg bisa berbeda-beda di tiap provinsi atau kabupaten/kota.

    Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, aturan yang berlaku saat ini membuat disparitas harga LPG 3 kg di setiap daerah cukup tinggi. Padahal, negara telah menggelontorkan dana subsidi hingga Rp87 triliun per tahun untuk LPG 3 kg. 

    “Kami akan ubah beberapa metode agar kebocoran enggak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan pada daerah, ini ada kemungkinan dalam pembahasan Perpres [Peraturan Presiden], kami tentukan saja satu harga, supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” tutur Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025). 

    Bahlil mengatakan, masyarakat seharusnya mendapatkan harga LPG paling mahal sekitar Rp19.000 per tabung. Dia menyebut, harga LPG 3 kg setelah subsidi dari pemerintah adalah Rp12.000 per tabung. Sementara itu, harga sampai di pangkalan resmi hanya mencapai Rp16.000 per tabung. 

    Adapun, saat ini harga LPG di setiap daerah dibanderol antara Rp18.000 hingga Rp20.000 per tabung. Namun, Bahlil mengungkapkan ada daerah yang menjual LPG 3 kg hingga Rp50.000 per tabung.

    Harga Ideal LPG 3 Kg

    Hingga saat ini, Kementerian ESDM belum bisa mengungkapkan berapa harga ideal LPG 3 kg jika kelak menjadi satu harga di seluruh Indonesia.

    Sementara itu, Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai untuk menetapkan harga jual LPG 3 kg dalam skema satu harga di seluruh Indonesia, harga ideal berkisar Rp18.000 per tabung di tingkat pangkalan.

    “Harga ideal kemungkinan berkisar antara Rp16.000–Rp19.000 per tabung, dengan patokan sekitar Rp18.000 untuk menyeimbangkan HET nasional dan biaya logistik,” kata Ishak kepada Bisnis, Sabtu (5/7/2025).

    Menurutnya, harga itu mengacu pada HET di Jakarta senilai Rp16.000 dan daerah lain seperti Jawa Barat atau Kepulauan Seribu yang berada di level Rp19.000 hingga Rp19.500 per tabung.

    Namun, penetapan harga ini tidak menyelesaikan masalah kenaikan harga di lapangan jika rantai distribusinya tidak efisien. Ishak juga menyebut potensi kenaikan subsidi pasti akan terjadi jika HET satu harga mengikuti harga yang terendah. 

    Dia berpendapat biaya logistik di daerah, khususnya di daerah terpencil, yang sering menyebabkan harga jauh di atas harga resmi, sebenarnya dapat ditangani melalui optimalisasi oleh PT Pertamina (Persero) lewat penambahan depo dan pangkalan resmi.

    Selain itu, status pengecer dinaikkan menjadi sub-pangkalan. Lalu, menggunakan moda transportasi hemat, misalnya kapal kargo untuk distribusi ke daerah kepulauan. 

    “Dengan demikian, harga seragam dapat dipertahankan tanpa membebani konsumen. Pengalaman program BBM Satu Harga yang menambah penyalur di daerah terpencil untuk menyeragamkan harga bisa menjadi pertimbangan,” imbuh Ishak.

    Pertamina Berisiko Tanggung Beban 

    Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai wacana menetapkan LPG 3 kg satu harga di seluruh Indonesia bukan pilihan bijak. Dia berpendapat hal itu malah menambah beban bagi Pertamina.

    Pasalnya, perusahaan pelat merah itu bisa menanggung beban logistik lebih tinggi jika HET gas melon di daerah terpencil ditekan dan mengikuti harga nasional.

    “Di mana logistic cost dari satu titik ke titik lainnya butuh biaya yang tidak sedikit. Siapa yang akan menanggung cost logistiknya?” ucap Hadi.

    Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu tak memungkiri kebijakan populis itu akan sangat membantu masyarakat bawah yang saat ini daya belinya tertekan karena melambatnya pertumbuhan ekonomi. Namun, hal ini bisa membuat APBN jebol lantaran membayar bea logistik bagi Pertamina juga.

    Di samping itu, Hadi juga berpendapat kebijakan LPG 3 kg satu harga tidak menjamin dapat memberantas kecurangan di lapangan. Pasalnya, akan selalu ada ketimpangan harga subsidi dan nonsubsidi. 

    Oleh karena itu, Hadi menilai kecurangan peredaran gas melon di lapangan bisa diatasi dengan membangun sistem IT. Dengan sistem IT, pengawasan data dan monitoring dilakukan Depo Pertamina, Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), agen, pangkalan, pengecer, konsumen, hingga pengembalian tabung. 

    “Dengan IT yang demikian berkembang pesat, peredaran tabung LPG 3 kg tersebut harusnya bisa di-mapping time to time, jika tabung tersebut nyasar seharusnya bisa dideteksi. Tinggal niat mau membuat IT yang canggih apa tidak,” ucap Hadi.

    Respons Pengusaha dan Pertamina 

    Sementara itu, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Sumatra Utara (Sumut) menyatakan siap mendukung rencana pemerintah untuk menyamaratakan harga LPG 3 kg di seluruh daerah. 

    Sekretaris Hiswana Migas Sumut Suwandi mengatakan, pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut atas rencana kebijakan terbaru dari pemerintah pusat ini. 

    “Karena ini masih rencana, kami masih memantau terus perkembangan informasinya. Tentu kami koordinasi juga dengan Pertamina Patra Niaga Sumbagut [Sumatra bagian utara] selaku operator di sini, serta pemerintah terkait,” ujarnya.

    Adapun, di Sumatra Utara, HET LPG 3 kg ditetapkan sebesar Rp15.000 per tabung di tingkat agen, sedangkan di pangkalan, harganya Rp17.000 per tabung. Namun, masih ada pangkalan yang menjual di atas HET tersebut.

    Musababnya, harga di pangkalan berbeda-beda karena jarak tempuhnya. Patokan penggunaan HET itu maksimal 60 km dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE).

    “Jika lebih jaraknya, harga jual bisa jadi lebih mahal,” sambung Suwandi.

    Oleh karena itu, pihaknya belum menganalisa lebih jauh terkait dampak dari penerapan satu harga LPG 3 kg yang diklaim dapat mencegah kebocoran penyaluran. Dia meyakini rencana tersebut sudah pasti baik bagi masyarakat dan menegaskan pihaknya siap melaksanakan program ini jika telah ditetapkan. 

    “Pada dasarnya kami siap mendukung dan melaksanakan program yang sudah tentu baik ini. Apalagi [distribusi] LPG 3 kg ini, kan, penugasan dari negara, apapun keputusan dari pemerintah tentu kami siap mendukung dan melaksanakan,” ucapnya.

    Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, wacana pukul rata harga gas melon itu saat ini masih dikaji pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM. 

    Menurutnya, jika aturan terkait skema baru tersebut rampung, pihaknya siap mengikuti. Terlebih, Pertamina Patra Niaga merupakan pelaksana tugas penjualan dan distribusi LPG 3 kg.  

    “Jika nanti sudah ditetapkan regulasinya, kami selaku pelaksana penugasan tentu akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah,” kata Heppy.

  • Ada Wamentan Sudaryono hingga Musisi Yovie Widianto

    Ada Wamentan Sudaryono hingga Musisi Yovie Widianto

    PIKIRAN RAKYAT – Lagi dan lagi, selamat untuk para wakil menteri yang kembali mengemban amanah baru sebagai Komisaris BUMN. Kali ini ada nama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia.

    Tidak hanya Sudaryono, ada Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang tengah rajin sidak. Immanuel Ebenezer juga menjadi bagian dari Komisaris BUMN di bidang pertanian tersebut. 

    Namun ada satu nama lain yang menarik perhatian karena seorang Musisi kini juga ambil bagian sebagai komisaris PT Pupuk Indonesia. Yovie Widianto, komposer musik ternama itu kini turut ambil bagian sebagai komisaris di Pupuk Indonesia.

    Yovie yang kini juga masih menjabat sebagai staf khusus Presiden di bidang ekonomi kreatif mendapatkan peran baru yang bukan bidangnya selama ini yakni peran komisaris di BUMN berlatar belakang pertanian. 

    Penunjukan ketiganya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management selaku para pemegang saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia Nomor SK-156/MBU/06/2025, Nomor SK.014/DI-DAM/DO/2025 tanggal 16 Juni 2025.

    Penetapan Wakil Menteri Sudaryono dan Immanuel Ebenezer sebagai komisaris menambah daftar para wakil menteri yang ditetapkan double job dalam jabatan pimpinan komisaris di BUMN.

    Nama lain yang menarik perhatian adalah politisi Partai Demokrat Rachlan Nashidik. Wakil Sekjen Demokrat itu melanjutkan perannya di periode sebelumnya sebagai komisaris independen di holding perusahaan berpelat merah itu bersama Irfan Ahmad Fauzi.

    Daftar Komisaris PT Pupuk Indonesia

    Sudaryono (kanan) Mantan Asisten Pribadi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dilantik jadi Wakil Menteri Pertanian.

    Mengutip Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (18/6/2025), Kementerian BUMN dan Danantara Asset Management mencopot sembilan nama yang sebelumnya mengisi Dewan Komisaris Pupuk Indonesia.

    Mereka diantaranya Komisaris Utama Darmin Nasution, Mustoha Iskandar, Riswinandi, Danar Rahmanto, Anwar Sanusi, Ari Dwipayana, Farhat Brachma, Febrio Nathan Kacaribu, dan Suwandi.

    Berikut sembilan nama baru yang Dewan Komisaris Pupuk Indonesia:

    Komisaris Utama: Sudaryono Komisaris Independen: Rachlan S. Nashidik Komisaris Independen: Irfan Ahmad Fauzi Komisaris: Suwandi Komisaris: Febrio Nathan Kacaribu Komisaris: Nurul Ichawan Komisaris: Muhammad Rizal Kamal Komisaris: Immanuel Ebenezer Gerungan Komisaris: Yovie Widianto

    Meski begitu, keputusan Kementerian BUMN dan Danantara Indonesia dalam menetapkan jajaran komisaris dan direksi, semoga dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.***

  • Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Tuban, Bea Cukai Bojonegoro Sampaikan Peran Penting Pemuda

    Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Tuban, Bea Cukai Bojonegoro Sampaikan Peran Penting Pemuda

    Tuban (beritajatim.com) – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro sosialisasikan gempur rokok ilegal kepada peserta Tournament E-Sport PWI Tuban Season II 2025 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.

    Sesuai dengan wilayah kerja Bea Cukai di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban, sosialisasi ini dilaksanakan pada minggu (15/06/2025) kemarin.

    Perwakilan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro, Purnomo mengatakan bahwa sosialisasi gempur rokok ilegal seperti ini sangat terbantu sekali. Mengingat, anak-anak muda bisa menyampaikan kepada teman-temanya, tetangganya dan lingkungan sekitar bahwa rokok ilegal ini dampak negatifnya sangat luar biasa sekali.

    “Peran pemuda sangat penting, mereka dapat memberikan informasi terkait dampak dari rokok ilegal, selain keuangan negara, juga tidak baik untuk usaha maupun kesehatan,” ujar Purnomo.

    Ia mengajak bersama-sama untuk gempur rokok ilegal khususnya di wilayah Kabupaten Tuban juga termasuk. Sehingga, diharapkan baik pemuda dan peran media ikut serta dalam mensosialisasikan hal ini.

    “Karena dampak rokok ilegal ini sangat tidak bagus,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tuban, Suwandi menyampaikan terimakasih atas waktunya Bea Cukai Bojonegoro telah menyempatkan hadir dalam tournament E-Sport Season II ini, selain berkompetisi, diharapkan para generasi muda mendapatkan wawasan literasi terkait dunia jurnalistik dan mendapatkan sosialisasi yang tepat terkait gempur rokok ilegal.

    “Sosialisasi gempur rokok ilegal ini sangat penting, supaya generasi muda Tuban tahu mana yang rokok legal, mana yang ilegal beserta ciri-cirinya seperti apa,” tutup Suwandi. [dya/ted]