Tag: Suwandi

Pramono Ungkap Penyebab Banjir Rob Jakarta Awal Desember Megapolitan 8 Desember 2025

Pramono Ungkap Penyebab Banjir Rob Jakarta Awal Desember
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan penyebab banjir rob yang terjadi di pesisir utara Jakarta pada awal Desember 2025.
Dalam tinjauan pembangunan tanggul pengaman lantai di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (8/12/2025),
Pramono
menjelaskan bahwa tingginya air laut di Muara Angke menjadi faktor utama terjadinya banjir.
Pramono menegaskan bahwa fenomena pasang air laut kali ini merupakan kondisi khusus yang disebabkan oleh
supermoon
.
“Kemarin memang rob yang terjadi karena apa, bulan
supermoon
. Jadi
supermoon
itu bulan penuh, dan dari 15 hari yang lalu kami sudah mempersiapkan di Pemerintah Jakarta, termasuk di beberapa titik terutama di tempat ini,” kata Pramono.
Ia menambahkan beberapa lokasi lain juga dalam pemantauan.
“Kemudian di Muara Baru, di Muara Angke, di Martadinata, dan sebagainya,” kata Pramono.
Menurut dia, persoalan kewenangan antarinstansi turut menjadi kendala dalam penanganan
banjir rob
.
“Karena ada titik yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pelindo, Kenenterian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemprov Jakarta,” kata Pramono.
Dalam kunjungannya ke pembangunan tanggul pengaman lantai di Muara Baru, Pramono menyebut rob masih berpotensi muncul dalam beberapa bulan ke depan.
Ia menegaskan bahwa periode paling tinggi telah terjadi pada akhir pekan lalu.
“Rob-nya untuk bulan depan atau bulan-bulan ke depan pasti masih ada, tetapi puncaknya memang kemarin ini,” kata Pramono usai peninjauan di Penjaringan, Senin (8/12/2025).
Ia meminta koordinasi penanganan diperkuat di berbagai titik pesisir.
“Untung di Jakarta kemarin kami sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, penyiapan pompa dan sebagainya. Sehingga ketika air rob-nya naik, yang oleh Pak Ahok diperkirakan kalau jebol bisa sampai banjir di Monas, waktu itu saya jawab dengan, ya serius juga, bahwa mudah-mudahan enggak terjadi,” kata Pramono.
“Dan alhamdulillah tidak terjadi,” imbuhnya.
Pemprov DKI Jakarta, Dinas SDA, Kementerian PU, KKP, dan PT Pelindo dijadwalkan menggelar pertemuan pada Selasa (9/12/2025) untuk membahas koordinasi lanjutan.
Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara menyampaikan kerusakan tanggul di Muara Baru sebagai salah satu faktor masuknya air laut ke permukiman.
Heria Suwandi menjelaskan bahwa struktur tanggul telah melemah akibat usia.
“Ada celah pada sheet pile yang menyebabkan air laut masuk ke belakang tanggul,” kata Kepala Sudin SDA Jakarta Utara, Heria Suwandi.
Ia menjelaskan penanganan darurat sudah dilakukan.
“Selain itu, struktur beton yang mengalami korosi juga ditambal untuk mengurangi laju rembesan,” kata dia.
Menurut Heria, kemampuan tanggul menahan tekanan hanya bersifat sementara. Ia menambahkan bahwa perencanaan struktur permanen sedang disusun.
“Perencanaan teknisnya sedang disusun dan mudah-mudahan bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2026 dan selesai pada 2027,” kata Heria.
Ia juga memaparkan faktor kombinasi penyebab kebocoran, termasuk korosi, tekanan air laut tinggi, kenaikan muka air laut, serta penurunan tanah.
“Sudin SDA juga menangani limpasan air laut di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman yang terjadi karena elevasi dermaga lebih rendah dari tinggi rob,” kata dia.
Ketua RT 15 Penjaringan menjelaskan bahwa kondisi tanggul telah lama dikeluhkan warga dan sering menimbulkan rembesan air ke rumah saat pasang tinggi.
Dewi berharap perbaikan segera dilakukan.
“Kami berharap tanggul yang bocor bisa segera diperbaiki dan penanganan akan dilakukan,” kata Ketua RT 15 Penjaringan, Dewi.
Rembesan air laut ini berdampak pada sedikitnya tujuh RT, yakni 04, 05, 06, 11, 12, 14, dan 15.
(Reporter: Dian Erika Nugraheny | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 16:54
Penetrasi Asuransi di RI Masih Kalah dari Negara Tetangga

Bandung –

Industri asuransi Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara tetangga. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan industri asuransi di Indonesia tertinggal dari Filipina, Thailand, Malaysia hingga Singapura.

Direktur Eksekutif Surveilans, Data, dan Pemeriksaan Asuransi LPS Suwandi mengatakan penetrasi asuransi tertinggi di Asia Tenggara dipegang oleh Singapura sebesar 7,40%. Sementara penetrasi di Indonesia masih berada di bawah 3%.

“Yang paling tinggi Singapura 7,40%, negara-negara maju itu kalau umumnya antara 9% sampai 10% untuk penetration rate secara komprehensif, yang secara keseluruhan,” ungkap Suwandi dalam acara Literasi Menabung dan Berasuransi di kawasan Dago, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (6/12/2025).

Menurut Suwandi terdapat kesenjangan juga antara Indonesia dengan negara lain jika dilihat berdasarkan produk asuransi. Meski begitu, kondisi ini menunjukkan ruang terbuka pertumbuhan industri asuransi dalam negeri.

“Saya melihat dari sisi positifnya, perusahaan asuransi masih punya ruang gerak yang cukup lebar untuk meningkatkan penetrasi,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, tak menampik tantangan besar yang dialami industri asuransi dalam negeri. Ia menjelaskan, saat ini penetrasi pasar asuransi di Indonesia masih d kisaran 2,7% secara umum.

Namun jika dilihat berdasarkan produk asuransi jiwa (life) dan asuransi umum (non-life), terang Purba, penetrasi industri baru sekitar 1,4%. Penghitungan ini juga digunakan sebagai pembanding dari negara lain umumnya menggunakan metode ini.

“Nah, dari sini ini kelihatan bahwa industri ini memang masih struggling ya di dalam di sektor keuangan,” jelasnya.

Ia menilai, asuransi Indonesia masih menghadapi banyak tantangan fundamental. Karenanya, membangun ekosistem pendukung pertumbuhan industri perlu dilakukan.

LPS saat ini masih menggodok Program Penjaminan Polis (PPP) yang dianggap menjadi salah satu variabel penting untuk memperbaiki kinerja industri asuransi. Berdasarkan pengalaman negara lain, program dinilai dampak positif bagi industri.

“Tentu ini yang mau kita harapkan akan bisa kita peroleh, ya, benefit yang enggak boleh kita lewatkan. Sehingga, dalam persiapannya kami sangat-sangat serius agar dampak positif dari aktivasi dari program ini benar-benar bisa diwujudkan di dalam industri asuransi di tahun-tahun yang akan datang setelah beroperasinya program penjaminan polis,” pungkasnya.

(ahi/hns)

06/12/2025 16:22
Tanggul Muara Baru Jakut Bocor, Tambalan Karung Pasir Tak Akan Bertahan Lama Megapolitan 6 Desember 2025

Tanggul Muara Baru Jakut Bocor, Tambalan Karung Pasir Tak Akan Bertahan Lama
Editor
KOMPAS.com –
Tambal darurat untuk menambal tanggul Muara Baru di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang bocor tidak akan bertahan lama.
Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Utara, Heria Suwandi, menjelaskan, tanggul tersebut masih mampu menahan tekanan air saat tinggi muka laut mencapai 2,65 meter pasang purnama (cmPP).
Namun, daya tahannya tidak bisa bertahan lama.
Karena itu, penanganan permanen akan dilakukan melalui pembangunan struktur tanggul baru oleh Dinas SDA.
“Perencanaan teknisnya sedang disusun dan mudah-mudahan bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2026 dan selesai pada 2027,” kata Heria di Jakarta, Jumat (5/12/2025), dikutip dari Antara
Adapun penanganan yang dilakukan saat ini baru sebatas menyumpal tanggul menggunakan karung pasir, dan hingga kini sekitar 500 karung sudah digunakan, serta jumlahnya kemungkinan masih akan bertamba
Heria mengatakan, salah satu penyebab
tanggul Muara Baru bocor
karena termakan usia.
Dia menyebut tanggul tersebut usianya sudah mencapai 10 tahun sehingga konstruksinya mulai melemah.
Selain itu kebocoran juga terjadi karena kombinasi berbagai faktor, antara lain tekanan air laut yang tinggi, korosi beton akibat paparan klorin, kenaikan muka air laut, serta penurunan muka tanah (land subsidence).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 14:53
Alasan Tanggul Laut di Muara Baru Sering Bocor Saat Rob Megapolitan 5 Desember 2025

Alasan Tanggul Laut di Muara Baru Sering Bocor Saat Rob
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Utara Heria Suwandi mengatakan, kebocoran air laut di tanggul wilayah Muara Baru, Kecamatan Penjaringan karena usianya sudah menua, yakni mencapai 10 tahun, sehingga konstruksi mulai melemah.
“Ada celah pada
sheet pile
yang menyebabkan air laut masuk ke belakang tanggul,” kata Heria di
Jakarta
, Jumat (5/12/2025).
Penanganan yang dilakukan saat ini bersifat sementara yaitu menyumpal celah dengan karung pasir.
Hingga hari ini, sekitar 500 karung sudah digunakan dan kemungkinan akan bertambah.
“Selain itu, struktur beton yang mengalami korosi juga ditambal untuk mengurangi laju rembesan,” kata dia.
Kondisi tanggul masih mampu menahan tekanan air saat tinggi muka laut mencapai 2,65 meter pasang purnama (cmPP).
Namun, kekuatan tersebut tidak dapat bertahan lama, sehingga penanganan permanen akan dilakukan oleh Dinas SDA dengan memperkuat struktur baru.
“Perencanaan teknisnya sedang disusun dan mudah-mudahan bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2026 dan selesai pada 2027,” kata Heria.
Perbaikan jangka panjang kemungkinan dilakukan dengan menambah konstruksi tanggul di sisi luar menggunakan metode yang lebih kuat, seperti spun pile seperti yang telah digunakan di kawasan Pelabuhan Nizam Zachman.
Dia menilai kebocoran terjadi akibat kombinasi berbagai faktor, seperti tekanan air laut yang tinggi, korosi beton akibat paparan klorin, kenaikan muka air laut, serta penurunan muka tanah (
land subsidence).
Menurut dia, segmen yang mengalami kebocoran cukup parah diperkirakan memiliki panjang sekitar 500 meter.
Sementara total jalur tanggul dari area Batang hingga titik pertemuan dengan tanggul Kementerian PUPR mencapai sekitar 2 kilometer.
“Sudin SDA juga menangani limpasan air laut di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman yang terjadi karena elevasi dermaga lebih rendah dari tinggi
rob
,” kata dia.
Sementara itu, Ketua RT 15 Penjaringan, Dewi mengatakan, kondisi tanggul memang sudah lama memprihatinkan dan kerap menyebabkan air masuk ke permukiman saat pasang tinggi.
“Kami berharap tanggul yang bocor bisa segera diperbaiki dan penanganan akan dilakukan,” kata dia.
Rembesan air laut yang bocor melalui tanggul ini berdampak pada sedikitnya tujuh RT, yaitu RT 04, 05, 06, 11, 12, 14, dan 15.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/12/2025 20:29
Jakut tambal tanggul Pelindo Muara Baru yang bocor

Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara menambal tanggul Pelindo Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, yang bocor akibat permukaan air laut naik sehingga menyebabkan tekanan pada struktur tanggul.

“Tindakan tindakan cepat ini diambil untuk mencegah dampak banjir rob yang lebih besar di wilayah pesisir,” kata Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Utara, Heria Suwandi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, aksi tanggap darurat ini merupakan respons cepat dari Suku Dinas (Sudin) SDA untuk mengamankan wilayah sekitar. Meskipun bersifat sementara, upaya ini krusial untuk mengendalikan tekanan air laut sambil menunggu perbaikan lebih lanjut.

“Kami terus memantau kondisi tanggul dan akan mengambil tindakan tambahan jika diperlukan,” kata dia.

Ia mengatakan, terjadi kebocoran karena permukaan air laut naik mencapai 211 sentimeter sehingga menyebabkan tekanan pada struktur tanggul.

Menurut dia, upaya perbaikan dimulai sekitar pukul 13.00 WIB melibatkan 20 personel satgas Pasukan Biru yang dikerahkan untuk menambal bagian belakang turap yang bocor.

“Petugas membawa 500 karung pasir sebagai material utama penampung kebocoran, beserta tiga truk sampah untuk mendukung mobilisasi logistik,” kata dia.

Ia mengatakan, penambalan dilakukan dengan metode darurat, yaitu menumpuk karung pasir di area yang rusak untuk menahan tekanan air laut.

Hasil inspeksi lapangan menunjukkan bahwa tindakan sementara yang dilakukan berhasil dan kebocoran dapat diatasi.

Namun, perbaikan ini masih bersifat sementara dan akan dilanjutkan dengan tindakan struktural yang lebih permanen.

Ia mengakui tanggap darurat ini merupakan respon cepat untuk mengamankan wilayah sekitar. Meskipun bersifat sementara, upaya ini krusial untuk mengendalikan tekanan air laut sambil menunggu perbaikan lebih lanjut.

“Kami terus memantau kondisi tanggul dan akan mengambil tindakan tambahan jika diperlukan,” kata dia.

Sudin SDA Jakarta Utara (Jakut) beserta seluruh pemangku kepentingan, tetap waspada terhadap potensi peningkatan banjir rob dalam beberapa hari mendatang.

Menurut dia, kegiatan tanggap darurat ini berjalan dengan aman dan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Jakarta Utara untuk memperkuat perlindungan pesisir dari ancaman banjir rob.

Dia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama yang tinggal di daerah dataran rendah. “Kami selalu siaga untuk memastikan kondisi tetap terkendali,” kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

04/12/2025 19:55
KPK Panggil 3 Ajudan Sugiri Sancoko Usut Dugaan Korupsi di Pemkab Ponorogo

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga ajudan Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko pada hari ini, 3 Desember. Mereka akan dimintai keterangan terkait pengurusan jabatan dan proyek serta gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

“Pemeriksaan dilakukan di Polres Kota Madiun,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 3 Desember.

Adapun tiga ajudan yang dipanggil itu adalah Ketiga ajudan tersebut yaitu Altof, Zufar Ali Akbar, dan Wildan.

Lalu, turut dipanggil juga 12 saksi lainnya. Rinciannya adalah dua ajudan Sekda Ponorogo Agus Pramono, yaitu Faishal Rauf Ramadhani dan Dimas Sulton.

Kemudian penyidik juga memanggil Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patihan Wetan, Dwi Susilowati; Kasi Pemerintahan Umum Kelurahan Setono, Sur Wigiyanto; Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan, Lestriyana Riswandari; Kasubag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamana Kauman, Maek Subekti; Kepala UPTD Labkesda Dinkes Ponorogo, Atis Wahyuni; Sekretaris Kelurahan Patihan, Suwandi; Sekretaris Kelurahan Singosaren, Mujiono; Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretaris Daerah Ponorogo, Rizky Wahyu Nugroho; san Kepala BKD Ponorogo, Winarko Arif.

Budi belum mengonfirmasi kehadiran belasan saksi ini. Dia juga masih menutup materi pemeriksaan yang akan digali dari sejumlah saksi tersebut.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni Agus Pramono yang merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo yang sudah menjabat sejak 2012; Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo; dan Sucipto yang merupakan pihak swasta rekanan RSUD Ponorogo dalam paket pekerjaan di lingkungan Kabupaten Ponorogo.

Penetapan tersangka ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 7 November. Ada tiga klaster korupsi yang ditemukan KPK.

Pertama adalah dugaan suap pengurusan jabatan. Lalu suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo dan penerimaan lainnya atau gratifikasi.

Dalam kasus suap pengurusan jabatan, Yunus selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo tahu akan diganti oleh Sugiri sejak awal tahun. Sehingga, dia menyiapkan sejumlah uang dan menyerahkannya sebanyak tiga kali.

Penyerahan pertama dilakukan Yunus kepada Sugiri pada Februari 2025 dengan nominal Rp400 juta yang diberikan melalui ajudan.

Kemudian, pada periode April-Agustus, Yunus menyerahkan uang senilai Rp325 juta kepada Agus Pramono.

Lalu, dia kembali menyerahkan uang sebesar Rp500 juta kepada Ninik yang merupakan kerabat Sugiri pada November. Sehingga, duit yang diterima Sugiri mencapai Rp900 juta.

Tak sampai di situ, Sugiri juga mendapatkan Rp1,4 miliar dari proyek paket pekerjaan di lingkungan RSUD Ponorogo dengan nilai Rp14 miliar. Duit ini disebut KPK awalnya lebih dulu diterima Yunus selaku Kepala RSUD.

Sedangkan pada klaster terakhir, diduga ada penerimaan gratifikasi berupa uang ratusan juta dari pihak swasta oleh Sugiri.

03/12/2025 21:40
Kasus OTT Bupati Sugiri Sancoko, KPK Periksa Kepala BKD Ponorogo dan Enam Ajudan

Madiun (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Ponorogo Winarko Arif dan enam ajudan bupati serta sekretaris daerah, sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi terkait suap pengurusan jabatan, proyek, dan penerimaan gratifikasi yang berawal dari OTT Bupati Ponorogo. Total sebanyak 14 saksi dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan pada Rabu (3/12/2025).

Dalam kasus yang menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko (SUG), ini, KPK telah menetapkan empat tersangka. Selain Bupati Sugiri, tersangka lain adalah Agus Pramono (AGP) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo; Yunus Mahatma (YUM) selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo; dan Sucipto (SC) selaku pihak swasta rekanan RSUD.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemeriksaan massal yang menyasar unsur pejabat dan orang-orang dekat bupati ini. “Hari ini Rabu (3/12/2025), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 14 saksi,” kata Budi Prasetyo.

Selain Kepala BKD Winarko Arif, penyidik KPK memanggil tiga orang ajudan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, yakni Wildan Ajudan, Zufar Ali Akbar, dan Altof. Pemeriksaan juga menyasar dua ajudan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, yakni Faishal Rauf Rama Dhani dan Dimas Sulton. Keterangan dari para ajudan ini sangat krusial karena mereka berada di lingkaran terdekat para tersangka utama.

Selain nama-nama tersebut, KPK juga memanggil delapan saksi lain yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai posisi strategis di lingkup Pemkab Ponorogo. Mereka yang menjalani pemeriksaan meliputi Dwi Susilowati, Sur Wigiyanto, Lestriyana Riswandari, Maek Subekti, Atis Wahyuni, Suwandi, Mujiono, dan Rizky Wahyu Nugroho.

Meskipun Budi tidak merinci kaitan spesifik para saksi tersebut dalam kasus ini atau materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik, pemanggilan Kepala BKD mengindikasikan KPK sedang mendalami proses pengurusan jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo.

Budi hanya menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap seluruh saksi dilakukan di wilayah Jawa Timur. “Pemeriksaan dilakukan di Polres Kota Madiun,” ujar Budi. [hen/beq]

03/12/2025 16:31
Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Nataru 2026, Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Nasional 1 Desember 2025

Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Nataru 2026, Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi
Penulis

KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi dan peningkatan mobilitas masyarakat, serta kebutuhan pangan pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Hal itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025).
“Hari ini (kita membahas antisipasi) bencana alam dan antisipasi Nataru, dan ini semua memerlukan sinergi, kata-kata yang paling kunci adalah sinergi, tidak bisa kerja sendiri,” ujar Mendagri dalam rilis persnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam dua hingga tiga minggu terakhir telah terjadi beberapa bencana dengan dampak cukup besar di sejumlah wilayah.
Peristiwa tersebut antara lain banjir bandang dan longsor di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, serta bencana dengan skala luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Mendagri menegaskan bahwa potensi bencana dapat muncul sewaktu-waktu sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kesiapsiagaan.
“Untuk itu, ini bisa terjadi at any time, tiap saat,
at any place
, di mana saja,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyoroti dinamika yang muncul setiap memasuki periode Nataru.
Ia menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat pada berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, seiring meningkatnya perjalanan untuk perayaan hari besar, liburan, atau kunjungan keluarga.
Kenaikan aktivitas ini, lanjutnya, juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan, sehingga daerah perlu memastikan kesiapan pasokan serta menjaga stabilitas harga.
Aspek keamanan juga menjadi perhatian Mendagri, mulai dari potensi cuaca ekstrem di kawasan wisata hingga kepadatan di lokasi perayaan malam Tahun Baru. Ia meminta pemda melakukan langkah antisipasi secara komprehensif sehingga potensi risiko dapat diminimalkan.
Untuk itu, Mendagri meminta kepala daerah segera melakukan koordinasi lanjutan di tingkat daerah, termasuk melalui rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemangku kepentingan terkait kebencanaan dan Nataru.
Ia menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan dan penyusunan rencana operasi secara terpadu.
“Termasuk daerah membuat rencana operasi untuk menghadapi Natal Tahun Baru dengan berbagai multidimensi,” pungkas Mendagri.
Sebagai informasi, selain dihadiri Mendagri dan kepala daerah rakor tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii.
Lalu hadir pula Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait.
Sementara itu, hadir secara virtual antara lain Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati, serta pihak terkait lainnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/12/2025 18:34
Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Hadapi Potensi Bencana dan Momentum Nataru 2025/2026

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi dan peningkatan mobilitas masyarakat, serta kebutuhan pangan pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Pesan itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025).

“Hari ini [kita membahas antisipasi] bencana alam dan antisipasi Nataru, dan ini semua memerlukan sinergi, kata-kata yang paling kunci adalah sinergi, tidak bisa kerja sendiri,” ujar Mendagri.

Mendagri menjelaskan bahwa dalam dua hingga tiga minggu terakhir telah terjadi beberapa bencana dengan dampak cukup besar di sejumlah wilayah. Peristiwa tersebut antara lain banjir bandang dan longsor di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, serta bencana dengan skala luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Perbesar

Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025)… Selengkapnya

Mendagri menegaskan bahwa potensi bencana dapat muncul sewaktu-waktu sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kesiapsiagaan.

“Untuk itu, ini bisa terjadi at any time, tiap saat, at any place, di mana saja,” tegasnya.

Selain itu, Mendagri juga menyoroti dinamika yang muncul setiap memasuki periode Nataru. Ia menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat pada berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, seiring meningkatnya perjalanan untuk perayaan hari besar, liburan, atau kunjungan keluarga. Kenaikan aktivitas ini, lanjutnya, juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan, sehingga daerah perlu memastikan kesiapan pasokan serta menjaga stabilitas harga.

Aspek keamanan juga menjadi perhatian, mulai dari potensi cuaca ekstrem di kawasan wisata hingga kepadatan di lokasi perayaan malam Tahun Baru. Mendagri meminta agar langkah antisipasi dilakukan secara komprehensif sehingga potensi risiko dapat diminimalkan.

Perbesar

Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025)… Selengkapnya

Untuk itu, Mendagri meminta kepala daerah segera melakukan koordinasi lanjutan di tingkat daerah, termasuk melalui rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemangku kepentingan terkait kebencanaan dan Nataru. Ia menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan dan penyusunan rencana operasi secara terpadu.

“Termasuk daerah membuat rencana operasi untuk menghadapi Natal Tahun Baru dengan berbagai multidimensi,” pungkas Mendagri.

Rapat tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii; Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus; Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto; Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani; serta perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait.

Sementara itu, hadir secara virtual antara lain Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana; Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi; Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati; serta pihak terkait lainnya.

(*)

01/12/2025 17:50
Lantik 5 Pejabat Eselon I, Mentan: Jangan Korupsi!

Jakarta –

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melantik lima pejabat eselon I. Amran menyebut beberapa di antaranya telah menduduki jabatan tersebut sebagai pelaksana tugas.

Amran mengingatkan agar eselon I yang dilantik dapat mempercepat target cetak sawah baru. Hal ini juga sejalan dengan meningkat produksi pangan ke depan.

“Itu-itu saja kemarin, Plt setahun, nggak apa-apa, yang penting cetak sawah tercapai,” kata Amran dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (28/11/2025).

Selain itu, dia juga memperingatkan agar pejabat tersebut tidak melakukan korupsi. Menurutnya tindakan itu tidak hanya merugikan negara, tetapi juga akan mencoreng nama baik keluarga.

“Pesannya tadi pidato saya singkat, cuma tiga poin. Satu, jangan korupsi, dua kerja keras. Yang ketiga, kamu ingat anak istrimu kalau mau berbuat macam-macam. Karena kehormatan keluarga kamu ada di kamu. Kamu berbuat macam-macam, hancur nama keluarga di luar. Sanksi sosial beredar,”jelasnya.

Daftar Pejabat yang Dilantik

1. Dr. Ir. Suwandi, M.Si sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Dr. Ir. Hermanto, M.P. sebagai Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
3. Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si sebagai Direktur Jenderal Hortikultura;
4. Tin Latifah, SP, M.Si sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Regulasi dan Reformasi Birokrasi;
5. Letjen TNI Purnawirawan Irham Waroihan, S.Sos sebagai Inspektur Jenderal

(ada/ara)

28/11/2025 11:27

Tag: Suwandi

Daftar Pejabat yang Dilantik