Tag: Sutiyoso

Tunggu Tanggal Main Bulan Depan

Jakarta, CNN Indonesia —

Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merahasiakan isi obrolannya dengan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan saat bertemu dalam rangkaian acara tahun baru di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12).

“Nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan, tanggal main,” kata Ahok.

Pada kesempatan yang sama, Anies juga irit bicara ketika ditanya obrolan dengan Ahok.

“Nanti dong, kan sudah dibilang tunggu. Kalau tunggu ya harus tunggu dong kita,” kata Anies.

Ahok dan Anies sempat bertarung di Pilgub Jakarta 2016. Saat itu, Ahok yang merupakan petahana kalah dari Anies.

Hari ini, Pemprov DKI Jakarta menggelar acara Bentang Harapan JakASA di Balai Kota Jakarta. Sejumlah mantan gubernur dan wakil hadir di antaranya Anies,Ahok, Fauzi Bowo, Sutiyoso, Djarot Saiful Hidayat hingga Ahmad Riza Patria.

Hadir juga gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno. Terlihat ada juga kontestan Pilgub Jakarta 2024 Suswono dan Kun Wardana.

Mereka yang hadir ini lalu menuliskan harapannya untuk Jakarta di kain putih yang disiapkan.

Ahok tolak wacana kepala daerah dipilih lewat DPRD

Pada kesempatan itu Ahok selaku Ketua DPP PDIP mengutarakan penolakannya terhadap wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kan dari dulu saya tolak,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12).

Ahok mengatakan kepala daerah dipilih DPRD sudah pernah diterapkan di masa orde baru. Menurutnya, saat itu rakyat hanya jadi penonton.

Ahok menyebut sistem itu juga bakal membuat adanya kesepakatan antara ketua umum partai dan DPRD,

“Cuma deal-dealan sesama ketua umum partai. Deal-dealan juga bisa pakai duit juga. Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan. Kita pernah ngalamin kok, zaman orde baru kok,” katanya.

Sebelumnya, wacana tersebut dilempar Prabowo saat berpidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, pada Kamis (12/12).

Ia menilai Pilkada melalui DPRD lebih efisien. Ia mengambil contoh sejumlah negara tetangga yang dinilai telah berhasil mempraktikan hal tersebut.

“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.

(yoa/gil)

[Gambas:Video CNN]

31/12/2024 19:36
Jokowi dan Ridwan Kamil Absen Kick Off Menyongsong 5 Abad Jakarta di Balai Kota

loading…

Mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil tidak menghadiri Kick Off Menyongsong 5 Abad Jakarta di Balai Kota, Selasa (31/12/2024). FOTO/REFI SANDI

JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) dan Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil tidak menghadiri Kick Off Menyongsong 5 Abad Jakarta di Balai Kota, Selasa (31/12/2024). Kick off dibalut dalam acara Bentang Harapan ‘JakAsa’ sekaligus menyambut Tahun Baru 2025.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menjelaskan, seluruh Gubernur, Wakil Gubernur, dan kontestan Pilkada Jakarta 2024 diundang dalam acara tersebut. Tokoh yang tidak hadir sedang berada di luar kota, termasuk Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta periode 2022-2024, Heru Budi Hartono.

“Semua kita undang, kebetulan Pak Jokowi merayakan Tahun Baru bersama keluarga di Solo dan menitipkan salam kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian kita dapat kabar dari Pak Pj Gubernur Heru Budi beliau saat ini sedang di Yogyakarta, sehingga menitipkan salam untuk seluruh Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Teguh usai acara.

“(Ridwan Kamil) Beliau sedang di luar kota. Tapi, diundang, semuanya diundang,” tambahnya.

Hadir dalam acara Bentang Harapan JakAsa Gubernur Jakarta periode 1997-2007, Sutiyoso; Gubernur Jakarta periode 2007-2012, Fauzi Bowo alias Foke; Gubernur Jakarta periode 2014-2016, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok; Plt. Gubernur Jakarta, Djarot Saiful Hidayat dan Soni Sumarsono; Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan hingga pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno.

(abd)

31/12/2024 19:25
Teguh dan eks Gubernur DKI tulis harapan di “Bentang Harapan JakASA”

Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi beserta para mantan Gubernur DKI Jakarta berharap Jakarta bisa terus bertransformasi menjadi kota global menjelang tahun 2025.

Harapan itu dituliskan mereka dalam kanvas “Bentang Harapan JakASA” yang diletakkan di depan Pendopo Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa.

Kanvas tersebut memiliki total panjang 500 meter, melambangkan usia Jakarta yang sebentar lagi menginjak usia lima abad atau 500 tahun.

“Kita yakin, warga DKI yakin, meski Jakarta tidak lagi ibu kota negara, bukan kita men-‘downgrade’ Kota Jakarta, tapi kita meng-‘upgrade’ Kota Jakarta menjadi kota global. Kita yakin itu bisa terwujud,” kata Teguh.

Dalam acara tersebut, hadir pula mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Anies Baswedan hingga Djarot Saiful Hidayat. Tak hanya itu, acara tersebut juga dihadiri Pasangan Calon Gubernur Terpilih Pramono Anung dan Rano Karno serta Suswono dan Kun Wardana.

Pada kanvas “Bentang Harapan JakASA”, Ahok mengatakan dirinya menulis bahwa Jakarta tak bisa menghindari perjalanan waktu menjadi 500 tahun. Dia berharap, Jakarta kelak memiliki pejabat-pejabat yang suka memenuhi tuntutan keadilan sosial bagi warga Jakarta.

Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Djarot, Basuki Thahja Purnama (Ahok) dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi saat dijumpai di Pendopo Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

Dia juga berharap Jakarta ini memenuhi persyaratan standar dunia menjadi kota megapolitan. “Itu saja yang paling penting buat Jakarta,” kata Ahok.

Sedangkan Anies menulis pendapatnya bahwa Jakarta tidak hanya gedung tinggi belaka, juga bukan sekadar kumpulan jalan raya. Baginya, Jakarta adalah rumah harapan, cermin mimpi, dan lembaran kisah bersama.

“Karena itu, Jakarta adalah tentang manusianya. Jakarta adalah milik kita. Dan 500 tahun telah terlewati, ribuan ke depan menanti,” katanya.

“Semoga Jakarta makin maju, makin setara, makin adil, makin membahagiakan bagi seluruh warganya dan selalu dalam keberkahan Tuhan,” kata Anies.

Tak hanya di Balai Kota, kanvas “Bentang Harapan JakASA” juga telah disebar ke Kantor Wali Kota dan Bupati di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun sepanjang tahun 2025, kain sepanjang 500 meter akan dipajang di Jalan MH Thamrin sampai Jalan Jendral Sudirman pada saat HBKB (Hari Bebas Kendaraan Bermotor).

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

31/12/2024 18:39
Momen Anies-Ahok Bercengkerama Akrab di Balai Kota Jakarta

loading…

Dua mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan, muncul di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12/2024). Keduanya duduk berdampingan dan bercengkerama. Foto/Muhammad Refi Sandi

JAKARTA – Dua mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan, muncul di Balai Kota Jakarta. Keduanya duduk berdampingan dan bercengkerama dalam acara Bentang Harapan ‘JakAsa’, Selasa (31/12/2024) sore.

Pantauan SINDOnews di lokasi, Anies dan Ahok kompak mengenakan kemeja batik. Terlihat Anies dan Ahok asyik mengobrol saat pembawa acara memperkenalkan satu persatu tokoh dan pejabat yang hadir di acara tersebut.

Hadir pula Mantan Gubernur periode 1997-2007 Sutiyoso alias Bang Yos; Gubernur periode 2007-2012 Fauzi Bowo alias Foke; Plt Gubernur periode 2016-2017 Djarot Saiful Hidayat dan Soni Sumarsono; Wakil Gubernur Jakarta periode 2020-2022 Ahmad Riza Patria alias Ariza.

Hadir juga Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno.

Selain itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta, Marullah Matali, dan seluruh kepala dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyelenggarakan acara bertajuk bentang harapan ‘JakAsa’ yang juga masuk dalam rangkaian Perayaan Tahun Baru 2025 sekaligus menyongsong 5 Abad Kota Jakarta di 5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten serta Balaikota Jakarta pada Selasa (31/12/2024).

Diketahui nantinya sejumlah tokoh Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hingga masyarakat akan membubuhkan harapan di atas kain kanvas putih yang ditotal mencapai 500 meter.

31/12/2024 16:41
Pemprov Jakarta Undang Sutiyoso, Ahok hingga Anies Kumpul di Balai Kota Sore Ini – Page 3

Sementara itu, Polda Metro Jaya mengawasi peredaran petasan dan kembang api jelang pergantian tahun 2025. Hal itu diungkap oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Dia menyebut, telah melakukan pemetaan kerawanan potensi gangguan kamtibmas yang harus diwaspadai. Setidaknya, ada tujuh poin, salah satunya pembuatan dan peredaran petasan maupun kembang api.

“Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas sejak dini dengan melakukan pemetaan kerawanan yang ada,” kata Ade Ary dalam keterangan tertulis, Selasa (31/12/2024).

“Ancaman aksi terorisme dan bom, pembuatan dan peredaran petasan maupun kembang api, aksi sweeping kelompok Ormas, pelaku penimbunan sembako dan obat obatan, curas dan curat, geng motor dan balap liar, peredaran barang kadaluarsa dan tawuran antar warga,” sambung dia.

Ade Ary mengatakan, Polri khususnya Polda Metro Jaya menggelar Operasi Kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Lilin Jaya 2024 dalam rangka pengamanan perayaan Natal dan tahun Baru.

Dalam Operasi ini, Ade Ary menekan anggotanya mengedepankan upaya preventif didukung dengan dgn kegiatan preemtif dan penegakan hukum.

“Bila ada kegiatan masyarakat yang mengganggu dan menimbulkan ancaman terhadap jiwa serta Kamtibmas, petugas kami akan melakukan upaya represif dengan didahului upaya preemtif dan preventif,” ujar dia.

Ade Ary mengatakan, Kapolda Metro Jaya berkomitmen untuk menjaga keselamatan jiwa raga dan harta benda seluruh warga yang melaksanakan ibadah natal dan yang merayakan malam pergantian tahun. Namun, Polda Metro tidak bisa bekerja secara parsial, dibutuhkan kerjasama semua pihak dan partisipasi aktif masyarakat dalam terciptanya kondusifitas Kamtibmas.

“Mari jadikan Jakarta sebagai rumah bersama yang aman dan nyaman, sehingga semua aktivitas masyarakat dpt berjalan secara keteraturan,” tandas dia.

31/12/2024 14:20
Mantan Sopir Keluarga Sutiyoso Tewas Bersimbah Darah di Majalengka, Diduga Tembak Diri Pakai Pistol – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, MAJALENGKA – Slamet Purwanto (57) ditemukan tewas bersimbah darah di kediamannya Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Sabtu (28/12/2024).

Diduga korban tewas akibat menembak kepalanya sendiri menggunakan pistol jenis Five-seven (FN) sekira pukul 07.30 WIB.

Peristiwa berawal saat istrinya pamit kepada anaknya hendak membeli oksigen untuk cadangan korban.

Memang korban diketahui sudah lama menderita sakit komplikasi diabetes dan paru-paru.

Saat kejadian, di dalam rumah hanya ada korban dan anak semata wayangnya.

Kemudian anak korban yang sedang beraktivitas di dapur mendengar suara letusan senjata api.

“Saat itu, anaknya yang berada di dapur tiba-tiba mendengar suara letusan dari ruang tengah,” kata Danramil 1716/Dawuan, Kapten Inf Dede saat ditemui di Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, Sabtu (28/12/2024).

Sontak anak korban pun bergegas menghampiri ruang tengah dan mendapati korban tergeletak dan kondisinya bersimbah darah di kasur.

Melihat hal itu, anak korban langsung bergegas meminta pertolongan kepada tetangganya dan sejumlah warga yang kebetulan berada di sekitar lokasi.

Petugas Polres Majalengka pun langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP kemudian mengevakuasi jenazah korban.

“Pihak keluarga menolak untuk mengautopsi jenazah korban, sehingga langsung dimakamkan di TPU dekat rumahnya,” ujar Dede.

Dede menyampaikan, sejumlah warga dan perangkat desa setempat pun berdatangan untuk membantu prosesi pemakaman jenazah korban.

“Korban diduga sengaja mengakhiri hidupnya dengan cara menembak sendiri dengan pistol jenis FN di bagian kepala. Karena sakit diabetes komplikasi disertai sakit paru yang tak kunjung sembuh,” kata Kapten Dede.

Setelah itu petugas Inafis dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Majalengka mendatangi lokasi kejadian melakukan olah tempat kejadian perkara.

“Keluarga korban menerima peristiwa tersebut sebagai musibah dan menolak ketika Tim Inafis Polres Majalengka akan mengautopsi jenazahnya,” kata Dede.

Berdasarkan kabar, Slamet Purwanto merupakan mantan sopir dari keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso.

Terkait kepemilikan senjata api, menurut Kapten Infanteri Dede, berdasarkan keterangan istri korban, pistol jenis FN tersebut diperoleh pada saat korban bekerja sebagai sopir di keluarga Sutiyoso pada 2014 lalu.

“Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan perkembangan kasus kepemilikan pistol jenis FN yang digunakan korban untuk bunuh diri. Untuk barang bukti berupa pistol jenis FN saat ini sudah di amankan oleh tim Inafis Polres Majalengka,” ucapnya.

Disclaimer: Berita atau artikel ini tidak bertujuan menginspirasi tindakan bunuh diri.

Pembaca yang merasa memerlukan layanan konsultasi masalah kejiwaan, terlebih pernah terbersit keinginan melakukan percobaan bunuh diri, jangan ragu bercerita, konsultasi atau memeriksakan diri ke psikiater di rumah sakit yang memiliki fasilitas layanan kesehatan jiwa.

(Tribunnews.com/ Tribunjabar.id/ Ahmad Imam Baehaqi)

Sebagaian dari artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Warga Majalengka Ditemukan Bersimbah Darah di Kasur, Nekat Akhiri Hidup Gunakan Pistol

28/12/2024 16:04
MTI kritik rencana penghapusan Koridor 1 Transjakarta

Foto : Radio Elshinta Rizki Rian Saputra

Dikhawatirkan akan menambah pengguna kendaraan pribadi atau motor

MTI kritik rencana penghapusan Koridor 1 Transjakarta
Dalam Negeri
Editor: Nandang Karyadi
Rabu, 25 Desember 2024 – 16:07 WIB

Elshinta.com – Rencana penghapusan Transjakarta koridor 1 Blok M-Kota menuai kritik di masyarakat. Pemerntah Provinsi Jakarta beralasan penghapusan koridor ini dilakukan bila MRT Lebak Bulus-Kota sudah tersambung untuk mengurangi tumpang-tindih layanan.

Menanggapi wacana tersebut, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Tranportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menyatakan penolakannya. Menurutnya Koridor 1 adalah cikal bakal Transjakarta, bahkan transportasi modern di Indonesia.

“Koridor 1 Transjakarta adalah cikal bakal transportasi modern yang diterapkan di Indonesia,” ungkap Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Tranportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno dalam wawancara di Radio Elshinta Rabu 25/12/2024.

Joko menceritakan pembangunan koridor 1 Transjakarta yang menuai pro kontra di tengah masyarakat begitu luar biasa, namun bisa diwujudkan oleh Gubernur DKI Jakarta kala itu Sutiyoso (bang Yos) yang memasuki periode keduanya.

Meskipun pembangunan koridor Transjakarta yang berjumlah 13 sempat tidak berlanjut usai kepemimpinan bang Yos, pembangunan hingga koridor terakhir yakni koridor 13 selesai dan beroperasi di tahun 2017.

“Berbicara mengenai angkutan umum tergantung waktu dan momen yang tepat, dan pada saat itu koridor 1 Transjakarta Blok M-Kota dibangun pada momen yang tepat sehingga bisa dibilang sebagai kebangkitan transportasi modern di Indonesia,” jelas Djoko Setijowarno.

Djoko menambahkan model transportasi Transjakarta ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia. Djoko mengatakan, kemunculan Transjakarta dilanjutkan dengan moda transportasi MRT sepanjang 17 KM dari Lebak Bulus – Bundaran HI dan rencananya akan dibangun hingga utara Jakarta.

Djoko menjelaskan, di negara maju himpitan ekonomi nyaris tidak ada karena jenjang antara orang kaya dan miskin tidak begitu jauh. Berbeda dengan di Indonesia, rentang antara kaya dan miskin. Sehingga menurutnya pengguna transportasi seperti Transjakarta dan MRT tentu berbeda

“Dikhawatirkan jika koridor 1 Transjakarta dihapus, justru pengguna kendaraan roda dua atau sepeda motor justru semakin banyak, sehingga berpotensi menambah kemacetan” tambahnya.

Djoko mengatakan, melihat visi misi gubernur terpilih Jakarta yakni meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum, maka menurutnya tidak ada pengapusan koridor Transjakarta.

“Problem di Jakarta adalah bagaimana mengalihkan warga menggunakan angkutan umum. Biarkan saja koridor 1 Transjakarta tetap beroperasi, selain menjadi koridor bersejarah, penggunanya masih banyak, konektivitasnya tinggi, dan potensinya masih cukup besar,” jelas Djoko Setijowarno yang juga akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata.

Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan wacana menghapus Transjakarta koridor 1 Blok M-Kota bila MRT Lebak Bulus-Kota sudah tersambung untuk mengurangi tumpang-tindih layanan.
Sementara Penjabat Gubernur (Pj) Jakarta, Teguh Setyabudi, mengungkapkan hingga saat ini belum ada keputusan terkait penutupan layanan Transjakarta Koridor 1 karena masih dalam tahap pembahasan oleh Dinas Perhubungan Jakarta bersama DPRD.

Penulis : Dwi Iswanto

Sumber : Radio Elshinta

25/12/2024 21:02
Hal-hal yang Bikin Pengguna TransJ Tolak Rute Blok M-Kota Dihapus

Jakarta –

Pemerintah Jakarta melontarkan wacana penghapusan TransJakarta koridor 1 Blok M-Kota. Rencana itu langsung ditolak oleh warga.

Wacana penghapusan koridor 1 mencuat seiring berjalannya proyek MRT Lebak Bulus hingga Kota. Pemprov Jakarta menganggap penghapusan koridor dilakukan untuk efisiensi subsidi.

Selain itu, Pemprov juga menyatakan ingin menyatakan tarif MRT akan disesuaikan jika koridor 1 TransJakarta benar-benar dihapus. MRT Lebak Bulus-Kota sendiri ditargetkan selesai 2029.

Sementara, warga menganggap rencana itu mempersulit hidup. Ada beragam alasan yang disampaikan warga saat menyuarakan penolakan terhadap wacana penghapusan koridor 1 TransJakarta.

Ada warga yang menolak karena merasa tarif MRT lebih mahal dibanding TransJakarta. Ada pula yang merasa Koridor 1, sebagai rute pertama TransJakarta, punya banyak kenangan.

Menolak karena Tarif MRT Lebih Mahal

Foto: MRT Jakarta (Rumondang/detikcom)

Salah satu yang menolak adalah Fahri (32). Pekerja yang sering menggunakan TransJakarta itu merasa penghapusan koridor 1 TransJakarta memberatkan masyarakat menengah ke bawah.

“Saya selaku pengguna setianya TransJakarta sangat menentang hal tersebut. Karena koridor 1 ini kan koridor yang paling tua ya, dari 2004 kalau nggak salah. Usianya sudah 20-an tahun. Terus yang pakai juga banyak banget,” kata Fahri saat ditemui di Halte Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).

“Jadi kalau misalnya itu dihilangkan, terus diganti menjadi MRT yang tarifnya pasti lebih mahal, saya rasa itu sangat tidak berpihak pada masyarakat menengah ke bawah,” lanjutnya.

Fahri juga menyayangkan jika halte TransJakarta dinonaktifkan akibat tak beroperasinya lagi koridor 1. Dia mengatakan halte-halte di Koridor 1 sudah direnovasi dan kondisinya sangat baik.

“Rasanya modal yang sudah dikeluarkan jadinya terbuang percuma kalau itu semua ditiadakan,” ujarnya.

Sebagai informasi, TransJakarta memberlakukan tarif flat alias tetap Rp 3.500 per penumpang. Penumpang yang berpindah bus dan rute di dalam halte yang terintegrasi tidak akan dikenai biaya tambahan.

Sementara, tarif MRT berbeda setiap stasiun. Contohnya, jika seorang penumpang naik dari Stasiun Lebak Bulus dan turun di Blok M maka dikenai tarif Rp 8.000. Sementara jika naik dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI, tarifnya Rp 14 ribu.

Penolakan juga disampaikan pengguna TransJakarta lainnya, Awan (32). Dia khawatir pengeluarannya bertambah jika bus TransJakarta rute Blok M-Kota dihapus. Dia meminta pemerintah memikirkan nasib rakyat.

“Iya, takutnya ada perubahan harga ya. Mungkin bisa dipikirkan lagi nanti kalau misalkan harus naik MRT jadinya. Sehari-hari biasanya udah ditentukan segini, kalau ada perubahan harga kan mikir juga. Kalau lebih murah si oke lah ya,” katanya di Blok M, Minggu (22/12/2024).

Banyak Kenangan

Suasana Halte Harmoni pada tahun 2013 (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)

Warga lain, Adam (51), turut khawatir pengeluarannya untuk ongkos bertambah jika harus naik MRT. Dia mengatakan mencari uang saat ini semakin sulit.

“Iya pastilah (takut biaya naik). Iya harusnya dipikirin terkait biaya. Kecuali kan kalau misalnya kita orang ada, ya kan. Ini aja buat nyari ininya, duitnya susah buat sekarang ini,” kata Adam di Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (22/12/2024).

Adam mengaku hampir setiap hari menaiki bus TransJakarta koridor 1. Adam merasa banyak orang yang akan kesulitan jika rute Blok M-Kota dihapus.

“Ya berarti menyusahkan rakyat juga ya, itu kan murah. Kalau MRT kan mahal per stasiun,” ucapnya.

Adam mengatakan ada banyak kenangan di Koridor 1. Koridor ini sudah beroperasi sejak tahun 2004.

“Iya banyak juga (kenangannya). Udah lama soalnya. Dulu kan Bianglala. Terus sampai naik TransJakarta ini. Sudah lama pokoknya,” ujarnya.

Koridor 1 TransJakarta merupakan rute pertama yang diresmikan pada 15 Januari 2004 oleh Gubernur Jakarta saat itu, Sutiyoso. Kini, Jakarta telah memiliki 14 koridor dan menjadi transportasi publik andalan warga Jakarta.

Alasan Dishub Jakarta Mau Hapus Koridor 1

Foto: Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo (kedua dari kanan)-(Taufiq Syarifudin-detikcom)

Kadishub Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan rute TransJakarta Koridor 1 Blok M-Kota bersinggungan sepenuhnya dengan rute MRT Lebak Bulus-Kota jika sudah beroperasi 2029. Penghapusan rute tersebut dilakukan untuk efisiensi pengelolaan dana public service obligation (PSO) atau subsidi.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memiliki rencana induk transportasi Jakarta sehingga harus ada efisiensi pengelolaan dana PSO (public service obligation),” kata Syafrin kepada wartawan di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (21/12/2024).

“Otomatis nantinya layanan MRT itu jadi full Lebak Bulus-Kota sehingga akan ada layanan TransJakarta yang berimpitan 100 persen dengan layanan MRT, yaitu Blok M-Kota,” sambungnya.

Dia mengatakan keputusan rerouting atau mengubah rute jadi pilihan agar TransJakarta dan MRT tidak bersinggungan 100 persn. Proyek MRT Fase 2 A masih dalam tahap pengerjaan.

“Karena prinsip layanan TransJakarta itu nantinya menjadi feeder dari angkutan rel. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengembangan angkutan umum massal itu menjadikan angkutan rel sebagai tulang punggung, sebagai backbone, jadi nanti layanannya itu akan polanya adalah sifatnya kissing (bersinggungan),” ujarnya.

Dia pun berjanji ada penyesuaian tarif MRT. Namun, dia belum menyebut berapa besarannya.

“Kalau (tarif) itu nanti, itu kan nanti di-adjust (menyesuaikan) secara keseluruhan,” ujarnya.

Dia juga menjamin halte-halte bus TransJakarta Koridor 1 sepanjang Jalan Sudirman dan MH Thamrin tak akan mubazir. Dia menyebut halte-halte itu tetap digunakan untuk integrasi.

“Jadi hal Transjakarta Bundaran HI misalnya itu akan datang dari Semanggi masuk ke, kalau dari timur dia akan belok kanan ke Jalan Sudirman, Sudirman kemudian dia akan keluar di Kebon Sirih, keluar ke Tanah Abang, dia kissing di sepanjang itu,” jelasnya.

Halaman 2 dari 4

(haf/haf)

23/12/2024 06:31
Kramat Tunggak, Kawasan Bekas Lokalisasi yang Jadi Islamic Center

JAKARTA – Banyak orang yang sudah mendengar sejarah kelam lahan Masjid Jakarta Islamic Center (JIC) yang dulunya merupakan lokasi prostitusi terbesar se-Asia Tenggara bernama Kramat Tunggak. Kami akan mengulas lebih dalam perjalanan transformasi lahan yang sempat menjadi kandang pemuas hasrat menjadi tempat suci bagi umat Islam di wilayah Koja, Jakarta Utara ini.

Tim VOI berbincang dengan salah satu pegawai yakni Kepala Divisi Pengkajian dan Pendidikan Manajemen Badan Pengelola JIC, Paimun. Ia mendengar langsung kisah asal-usul JIC dari Kepala Islamic Center periode pertama, Djailani. Kata Paimun, Djailani paham betul soal peristiwa ini mengingat beliau pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI bidang Kesejahteraan Masyarakat pada 1997.

Semua bermula dari keresahan mantan Gubernur DKI Ali Sadikin atas keberadaan praktek prostitusi yang tersebar di Jakarta, khususnya pusat kota seperti Senen dan Salemba. Sampai akhirnya Ali melakukan perjalanan ke Bangkok, Thailand sekitar tahun 1970. Ia heran, di sana tak ada satu pun pekerja seks komersial yang terlihat. Ternyata, segala kegiatan prostitusi di sana berkumpul dalam satu lokasi.

“Dari situ, beliau (Ali Sadikin) punya ide. Agar pemerintah daerah bisa mengontrol prostitusi di Jakarta, caranya adalah membuat lokalisasi di Kramat Tunggak dan menarik retribusi dari pengelola tersebut,” kata Paimun saat berbincang dengan VOI, Sabtu, 16 November.

Kramat Tunggak dulunya merupakan lahan kosong. Hanya ada pepohonan dan rawa-rawa. Lokasi ini menjadi pilihan karena berada di pinggir Ibu Kota. Awal lokalisasi, tercatat sebanyak 250 pelacur dikumpulkan, bersama 58 germo. Namun, ternyata malah berkembang hingga mencapai 2000 orang.

“Itu juga yang terdata tinggal di dalam lokalisasi, belum WTS (Wanita Tuna Susila) yang tinggal di sekitar situ tapi kucing-kucingan kerja di sana. disebut sebagai tempat prostitusi terbesar se-Asia Tenggara,” kata Paimun.

Secara ekonomi, perputaran uang di sana memang fantastis, mencapai miliaran per tahun. Tapi, tak dapat ditampik bahwa lokasi prostitusi ini menampung banyak permasalahan.

Periode Gubernur berganti, timbul keresahan di masyarakat sekitar. Di sana, angka kriminalitas menjadi tinggi, kasus pembunuhan hampir setiap hari terjadi, sampai virus HIV-AIDS menyebar. Banyak ibu merasa khawatir, takut jika suaminya mencoba ‘jajan’ di sana hingga mengganggu keutuhan keluarga.

Tak hanya itu, ternyata pengelola Kramat Tunggak juga memanipulasi bentuk bangunan demi menghindari pajak yang lebih besar. Ada bangunan yang dari luar terlihat hanya satu lantai, tapi ternyata mereka membuat lantai baru pada bagian atap.

Hingga Sutiyoso menjabat sebagai Gubernur DKI pada 1997, timbul kesadaran kalau ternyata lokalisasi prostitusi di Kramat Tunggak adalah kesalahan. Apalagi, sejumlah masyarakat dan ulama terus berdemo selama 30 tahun karena menolak praktik prostitusi di sana.

“Pada tahun 1998, di kala krisis moneter, pengunjung agak berkurang karena memikirkan kondisi keuangan sehingga pendapatan dan retribusi menurun. Pak Sutiyoso ambil momen ini, lalu mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur yang menyatakan akan menutup total pada 31 Desember 1999,” jelas dia.

Kompleks Jakarta Islamic Center (Diah Ayu Wardani/VOI)

Selama menunggu waktu penutupan, para pekerja seks dan germo mendapat pembinaan dari Dinas Sosial DKI. Mereka diberikan pelatihan keterampilan, mulai dari tata boga, tata busana, hingga kecantikan.

“Sebanyak 1615 orang dilatih selama setahun. Setelah itu mereka punya sertifikat dan dipulangkan ke kampung masing-masing, rata-rata daerah Pantura,” kata Paimun.

Sebagian PSK tak mau dipulangkan. Mereka pindah ke Rawa Malang, Cilincing, Jakarta Utara. Model bangunan prostitusi dibuat mirip dengan Kramat Tunggak. Sekarang, sudah tidak ada penerus prostitusi Kramat Tunggak. Kalau pun masih ada yang tinggal di sana, mereka tak lagi bekerja sebagai PSK karena umurnya sudah tua.

Lahan bekas prostitusi Kramat Tunggak sempat menjadi polemik. Sutiyoso bingung menentukan mau diapakan lahan tersebut. Ada pikiran untuk membuat rumah susun sewa. Namun, ada juga tawaran untuk membangun mal dan hotel.

“Sampai akhirnya Pak Sutiyoso terpanggil untuk umrah. Terus dia terinspirasi untuk membangun masjid. Dia meminta konsultasi dengan Azzumardi Azra yang saat itu menjabat Rektor UIN Syarif Hidayatullah. Ternyata rencana pembangunan masjid itu didukung penuh,” katanya.

Perancangan masjid dimulai sejak 2001 dan diresmikan pada Maret 2003. Sutiyoso membuat JIC menjadi kompleks masjid terbesar se-Indonesia, dengan lahan seluas 109.435 m2. Masjid ini dapat menampung jamaah hingga 20.680 orang.

Di dalam kompleks masjid terdapat gedung perkantoran, perpustakaan, aula dan beberapa fasilitas pendukung lainnya.

11/12/2024 07:32
Perencanaan Jalan Berbayar di Perbatasan Jakarta

JAKARTA – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan berencana menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di daerah perbatasan Jakarta. Di antaranya, jalan Daan Mogot yang menghubungkan Jakarta-Tangerang, jalan Kalimalang yang menghubungkan Jakarta-Bekasi, dan jalan Margonda yang menghubungkan Jakarta-Depok.

Kepala Bagian Humas BPTJ Budi Rahardjo menjelaskan, lebih dari separuh kendaraan pribadi yang berlalu-lalang di Jakarta, milik warga yang berdomisili di daerah penyangga. Hal itu diketahui dari tingkat pergerakan lalu lintas di Jabodetabek. Pada 2015, tingkat pergerakan masih 48 juta pergerakan kendaraan per hari. Tetapi, di tahun 2018 meningkat dua kali lipat menjadi 88 juta per hari.

“Indikasinya macet di mana-mana, sehingga perlu adanya pengendalian di wilayah perbatasan. Kalau kondisi (kemacetan) ini tidak dilakukan pengendalian, maka akan berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia di Jabodetabek,” kata Budi saat dihubungi, Senin, 18 November.

Dengan skema jalan berbayar seperti ini, Budi berharap para pengguna jalan dari daerah penyangga Jakarta akan berpikir dua kali untuk membawa kendaraan pribadi masuk ke Ibu Kota dan memilih kendaraan umum massal.

Sejauh ini, realisasi perencanaan sistem ERP dan baru akan dimulai tahun 2020. Meski demikian, Budi bilang perencanaan ERP tak bisa dilakukan secara terburu-buru. Karena, perlu ada pembahasan secara komprehensif mengenai teknis dan dampak penerapan ERP bagi Jakarta dan daerah penyangga seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi.

“Masih ada pembahasan yang harus dituntaskan. Ada yang menyangkut skema hukum, skema teknis, skema kelembagaan, dan skema pembiayaannya. Nanti, kalau skema-skema yang dibahas sudah kongkrit, baru bisa diimplementasikan,” jelas Budi.

ERP bukanlah ide baru. Rencana mulai muncul pada 2006, saat Jakarta dipimpin Sutiyoso. Lalu, Rencana ERP dimatangkan saat masa kepemimpinan Joko Widodo dan diteruskan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Di masa itu, penyiapan regulasi hingga proses tender.

Uji coba sistem ERP dilaksanakan oleh dua vendor dan telah dipasang di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, dan Jalan Sudirman. Namun, rencana penyempurnaan ERP kembali mangkrak karena vendor peserta lelang mengundurkan diri pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Saat ini, Anies akan kembali menerapkan sistem jalan berbayar, seperti yang tercantum dalam salah satu poin Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualitas Udara di Jakarta.

Anies menambahkan fitur ERP dengan konsep congestion pricing yang disebutnya lebih mutakhir, karena menurutnya ERP adalah teknologi yang sudah lewat masanya alias teknologi lama.

Pengaturan biaya congestion pricing rencananya akan berbeda-beda pada tiap rute jalan dan waktu kepadatan. Kebijakan ini akan diterapkan pada tahun 2021. Sementara, Anies menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI untuk menyiapkan rancangan peraturan daerah mulai tahun depan.

10/12/2024 10:40

Tag: Sutiyoso

Ahok tolak wacana kepala daerah dipilih lewat DPRD