Xcloud.id

Tag: Sutiyoso

  • Mangkrak! Ini Sejarah Tiang Monorel Jakarta yang Mau Dibongkar Pramono

    Mangkrak! Ini Sejarah Tiang Monorel Jakarta yang Mau Dibongkar Pramono

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan komitmennya untuk membereskan tiang-tiang proyek monorel atau monorail yang sudah mangkrak hampir dua dekade. Dalam laporan terbarunya, proyek tersebut direncanakan akan mulai dibongkar pada 2026.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bahkan telah melakukan konsultasi hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar tiang proyek monorel yang mangkrak.

    Pramono berpandangan keberadaan tiang tersebut bukan hanya mengganggu secara estetika, melainkan turut menjadi biang kerok kemacetan dan kecelakaan.

    “Seringkali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik, dan seringkali menimbulkan kemacetan, maka kami akan segera tata,” kata Pramono di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis, penyelesaian tiang proyek monorail tersebut memang telah berlarut-larut melintasi berbagai rezim kepemimpinan. Di mana, proyek kereta monorail pertama kali dimulai pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2004.

    Pada 2007 proyek ambisius yang digarap oleh PT Jakarta Monorail (PT JM) ini terhenti di tengah jalan akibat berbagai persoalan, mulai dari sengketa aset, masalah pembiayaan, hingga keraguan kelayakan ekonomi.

    Dalam perjalanannya, proyek yang dimulai pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso itu resmi dinyatakan mangkrak dan ditetapkan untuk tidak dilanjutkan pada masa kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo (2008). Alasannya, Pemprov DKI Jakarta menilai PT JM tidak dapat memenuhi kebutuhan finansial yang ada.

    Dilanjutkan Era Gubernur Jokowi

    Berdasarkan catatan Bisnis, Pemprov DKI Jakarta di bawah Kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) pada 2012 memutuskan tetap melanjutkan proyek tersebut.

    Pada 2014 Jokowi menegaskan akan tetap menjalin kerja sama dengan PT Jakarta Monorail (PT JM) untuk meneruskan kelanjutan pembangunan monorel walaupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan syarat baru belum ditanda tangani.

    “Tidak akan pilih investor yang baru. Saya upayakan penyelesaian monorel ini tetap akan dilanjutkan dengan investor yang sama,” tuturnya di Balai Kota, Rabu (5/3/2014).

    Pembangunan monorel lantas tetap dilakukan oleh PT JM. Menurut Jokowi, proyek tersebut tidak dapat diberhentikan karena jika telah terikat kesepakatan antara dua belah pihak antara PT JM dan Pemprov DKI.

    Akan tetapi, titik tegas kembali muncul pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pada tahun 2015 memutuskan memutus kontrak dengan PT JM.

    Ahok kala itu menilai proyek tersebut tidak layak dan meminta tiang-tiang yang terlanjur dibangun segera dibongkar. Namun, polemik aset, yang salah satunya diklaim milik PT Adhi Karya, membuat rencana pembongkaran tak pernah terealisasi hingga pergantian beberapa Gubernur berikutnya.

    Pramono Perintahkan Pembongkaran

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan membongkar tiang-tiang bekas proyek monorel tersebut.

    Pramono menyambangi kantor KPK pada Kamis (16/10/2025) untuk melakukan konsultasi hukum. Bila berjalan lancar, pembongkaran proyek mangkrak itu ditargetkan selesai 2026.

    “Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Diketahui, pengerjaan proyek monorel Jakarta melibatkan emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Pada 2005, Adhi Karya memperoleh kontrak design dan build civil structure works proyek monorel dari PT Jakarta Monorail (PT JM) dengan nilai US$224 juta.

    Namun, pada 2007 dilakukan perubahan nilai kontrak menjadi US$211 juta. Dengan berhentinya proyek monorel Jakarta, tiang pancang yang sudah terlanjur berdiri kini tercatat sebagai aset tidak lancar dalam laporan keuangan ADHI.

    Sepanjang Januari-Juni 2025, total aset perseroan mencapai Rp34,38 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai total aset tidak lancar mencapai Rp12,59 triliun. Bila dibedah lagi, jumlah aset tidak lancar tersebut salah satunya berasal dari aset tidak lancar lainnya senilai Rp808,04 miliar.

    Dari angka tersebut, salah satu komponennya tercatat sebagai persediaan jangka panjang bersih senilai Rp52,68 miliar. Angka inilah yang mencerminkan nilai buku dari aset berupa tiang mangkrak proyek monorel Jakarta. Nilainya susut dari Rp132,05 miliar.

    Adapun sebelumnya, Sekretaris Perusahaan ADHI Rozi Sparta memaparkan perseroan sudah bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembersihan dan pembongkaran tiang eks monorail tersebut.

    “Skema final atas mekanisme pelaksanaan dan/atau kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rozi dalam keterbukaan informasi.

  • Besi Tiang Monorel di Jakarta Akan Didaur Ulang, Target Rampung Dicopot 2026

    Besi Tiang Monorel di Jakarta Akan Didaur Ulang, Target Rampung Dicopot 2026

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mencopot tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak. Besi dari tiang tersebut akan didaur ulang usai dicopot.

    “Berdasarkan pernyataan Bapak Gubernur, Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan PT Adhi Karya selaku pemilik aset tiang monorel. Meskipun detail teknis masih dalam pembahasan, tiang-tiang tersebut akan dimanfaatkan kembali atau didaur ulang sesuai prinsip ekonomi sirkular,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, saat dihubungi, Minggu (26/10/2025).

    Chico menuturkan material besi tiang tersebut akan dimanfaatkan untuk keperluan proyek infrastruktur lainnya. Dia menyebut hal itu sesuai komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam penataan kota berkelanjutan.

    “Bapak Gubernur menyatakan untuk monorel, tentunya kami sudah berbicara dengan Adhi Karya, tetapi nanti apa hasil pembicaraannya, silakan tanyakan kepada Adhi Karya. Berdasarkan arahan dari KPK dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, material tiang beton diperkirakan akan diolah untuk keperluan proyek infrastruktur lain atau dijadikan agregat bangunan, sehingga tidak terbuang sia-sia. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov DKI untuk penataan kota yang berkelanjutan dan sesuai hukum,” ujarnya.

    Dia menyampaikan target tiang rampung dicopot tahun depan. Dia berharap awal Januari 2026 pembongkaran bisa dimulai.

    Pembongkaran diperkirakan memakan waktu empat bulan. Pemprov DKI Jakarta akan mengupayakan lalu lintas di sekitar tiang monorel yang dibongkar tidak terganggu.

    “Menurut informasi dari Dinas Bina Marga Jakarta Selatan, proses pembongkaran fisik tiang diperkirakan memakan waktu sekitar empat bulan, dengan perhatian khusus agar tidak mengganggu lalu lintas di kawasan tersebut. Namun, secara keseluruhan, termasuk proses koordinasi dan pengolahan material, proyek ini diharapkan rampung dalam sepanjang tahun 2026,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bercerita sempat tak bisa tidur nyenyak lantaran memikirkan nasib tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak di sejumlah titik Jakarta. Pramono menegaskan tiang tersebut tak boleh terus dibiarkan.
    “Saya yang begini-begini membuat saya tidur nggak nyenyak, mimpi saya tentang monorel,” kata Pramono di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10/2025).

    Pramono menilai keberadaan tiang monorel itu menjadi simbol ketidakpastian pembangunan di Jakarta. Sebab, sudah hampir 20 tahun tiang monorel itu berdiri mangkrak tanpa fungsi yang jelas.

    “Monorel dimulai tahun 2012, kemudian groundbreaking 2014. Sekarang sudah hampir 20 tahun, bukan 14 tahun, 2002 dimulai, groundbreaking 2004,” ujarnya.

    Saat itu, groundbreaking dilakukan oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Pramono mengingat hal tersebut lantaran dirinyalah yang mendampingi Megawati saat itu.

    “Gubernurnya adalah Pak Sutiyoso pada waktu itu. Singkat cerita, Saudara-saudara sekalian, baru 6-7 tahun kemudian berhenti. Pemerintahan sudah berganti, pemerintahan berikutnya gubernurnya berganti dan sebagainya,” lanjutnya.

    Karena itu, ia mendorong agar permasalahan tiang monorel segera diselesaikan secara menyeluruh. Pemprov DKI pun saat ini sedang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti Kejati DKI Jakarta hingga KPK.

    “Maka saya ingin selesaikan. Alhamdulillah atas dukungan aparat penegak hukum, terutama Kejati Jakarta dan KPK,” imbuhnya.

    (dek/idh)

  • Besi Tiang Monorel di Jakarta Akan Didaur Ulang, Target Rampung Dicopot 2026

    Tidur Pramono Tak Nyenyak gegara Tiang Monorel Mangkrak

    Jakarta –

    Keberadaan tiang monorel yang mangkrak di Jakarta membuat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sulit tertidur nyenyak. Pramono menginginkan tiang monorel tersebut segera dibongkar.

    Dirangkum detikcom, Sabtu (25/10/2025), mulanya rencana pembongkaran tiang monorel mangkrak itu disampaikan Pramono pada Selasa (14/10) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Pramono mengungkapkan target bersih-bersih tiang monorel dimulai pada Januari 2026.

    “Pokoknya doain bulan Januari depan kita udah mulai bersih-bersih,” kata Pramono.

    Dalam melaksanakan rencana tersebut, Pramono pun sempat mendatangi KPK pada Kamis (16/10) untuk berkonsultasi membongkar tiang-tiang monorel yang mangkrak. Saat itu, Pramono bertemu dengan pimpinan KPK, di antaranya Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, dan Agus Joko Pramono.

    “Beberapa hal yang pertama berkaitan dengan keinginan pemerintah Jakarta untuk segera melakukan pembersihan ataupun menyelesaikan persoalan monorel yang ada di sepanjang Jalan Rasuna Said ini,” kata Pramono di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

    Dapat Lampu Hijau KPK dan Kejati DKI

    Pramono pun mengaku telah mendapat lampu hijau dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan KPK untuk membongkar tiang monorel yang mangkrak. Dia juga mendapat arahan dari KPK.

    “Alhamdulillah hal yang berkaitan dengan monorel kami mendapatkan nasihat hukum untuk bisa dijalankan,” kata Pramono di acara pembukaan Jakarta Architecture Festival di Blok M Hub, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

    Pramono mengaku sudah ‘gatel’ melihat tiang-tiang proyek mangkrak itu. Dia mengatakan monorel itu tak selesai selama hampir 21 tahun.

    “Jadi ada dua yang saya ingin betul sejak awal dirancang dipersiapkan secara baik. Yang pertama berkaitan dengan monorel yang ada di Rasuna Said yang sudah hampir 21 tahun tidak terselesaikan,” ucap Pramono.

    “Saya terus terang gatel, gatel itu apa ya, berkeinginan banget untuk menyelesaikan itu,” lanjut dia.

    Tak Bisa Tidur Nyenyak

    Terbaru, Pramono pun bercerita sempat tak bisa tidur nyenyak lantaran memikirkan nasib tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak di sejumlah titik Jakarta. Pramono menegaskan tiang tersebut tak boleh terus dibiarkan.

    “Saya yang begini-begini membuat saya tidur nggak nyenyak, mimpi saya tentang monorel,” kata Pramono di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10).

    Pramono menilai keberadaan tiang monorel itu menjadi simbol ketidakpastian pembangunan di Jakarta. Sebab, sudah hampir 20 tahun tiang monorel itu berdiri mangkrak tanpa fungsi yang jelas.

    “Monorel dimulai tahun 2012, kemudian groundbreaking 2014. Sekarang sudah hampir 20 tahun, bukan 14 tahun, 2002 dimulai, groundbreaking 2004,” ujarnya.

    Saat itu, groundbreaking dilakukan oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Pramono mengingat hal tersebut lantaran dirinyalah yang mendampingi Megawati saat itu.

    “Gubernurnya adalah Pak Sutiyoso pada waktu itu. Singkat cerita, Saudara-saudara sekalian, baru 6-7 tahun kemudian berhenti. Pemerintahan sudah berganti, pemerintahan berikutnya gubernurnya berganti dan sebagainya,” katanya.

    “Maka saya ingin selesaikan. Alhamdulillah atas dukungan aparat penegak hukum, terutama Kejati Jakarta dan KPK,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 3

    (amw/lir)

  • Awal Mula Proyek Tanggul di Laut Cilincing, Dimulai Sejak Era Sutiyoso

    Awal Mula Proyek Tanggul di Laut Cilincing, Dimulai Sejak Era Sutiyoso

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Karya Citra Nusantara (KCN) buka suara perihal awal mula proyek tanggul beton di laut Marunda, Cilincing, Jakarta Utara yang belakangan menuai sorotan publik.

    Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi menyampaikan bahwa tanggul itu merupakan bagian dari pembangunan dermaga baru di kawasan pelabuhan, bukan pembatas laut sebagaimana informasi yang sebelumnya beredar.

    Namun, jika merunut ke belakang, Widodo menjelaskan bahwa proyek ini telah berlangsung sesaat setelah Indonesia mengalami krisis perekonomian pada 1998. Studi kelayakan untuk proyek pelabuhan strategis ini bahkan telah dilakukan pada 1999.

    “Jadi proyek ini sebetulnya justru diinisiasi oleh Pemprov [DKI], zamannya Gubernur Pak Sutiyoso tahun 2004. Setelah krisis 1998, pada saat itu mulai ada ide kolaborasi dengan swasta,” katanya dalam konferensi pers di lokasi, Jumat (12/9/2025).

    Menurutnya, pemerintah lantas melakukan tender bagi perusahaan swasta dalam mewujudkan inisiasi itu. Widodo menyebut, pihaknya memenangkan tender, kemudian berkolaborasi dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) selaku perusahaan pelat merah untuk membentuk joint venture alias perusahaan patungan.

    Dari proses ini, PT KCN lahir. Pemprov DKI Jakarta disebutnya juga mengetahui hal ini karena merupakan pemegang saham PT KBN sebesar 26%.

    “Kami berkolaborasi dengan KBN sebagai BUMN, membentuk anak perusahaan dalam hal ini KCN atau Karya Citra Nusantara, dengan komposisi saat ini KBN memiliki 17,5% saham goodwill tanpa keluar uang satu rupiah pun,” jelas Widodo. 

    Dalam perkembangannya sebagai proyek pelabuhan strategis, terdapat berbagai penyesuaian terhadap undang-undang baru hingga isu kepemilikan yang harus diselesaikan. Izin pembangunan terminal umum pun baru dikeluarkan pada 2010, kemudian berlanjut ke tahap-tahap pembangunan berikutnya.

    Saat ini, dia menyebut bahwa pembangunan dermaga atau pier ketiga di kawasan PT KCN tengah berlangsung. Dermaga pertama telah rampung dan beroperasi penuh, sedangkan dermaga kedua memasuki tahap akhir pembangunan kendati juga telah beroperasi.

    “Proyek ini baru jadi boleh dibilang 70%, ada pier 1 yang sebelah kiri, ada pier 2 yang di tengah ini baru akan selesai 2025, dan di pier 3 yang ini sekarang jadi ramai isunya ada tanggul beton, itu kalau kita lihat itu breakwater, bagian dari pembangunan pelabuhan,” kata Widodo.

    Dengan demikian, dia menargetkan bahwa pembangunan dermaga ketiga dapat rampung pada tahun depan. Hal ini disebutnya akan bertepatan dengan ulang tahun ke-500 DKI Jakarta dan selesainya proyek jalan tol New Priok Eastern Access (NPEA) di lokasi yang berdekatan.

    Pada kesempatan yang sama, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan bahwa berdasarkan verifikasi lapangan, pembangunan tanggul yang berfungsi sebagai breakwater alias pemecah gelombang untuk proyek dermaga baru itu sejatinya telah sesuai dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diterbitkan.

    Namun demikian, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut KKP Fajar Kurniawan mengingatkan PT KCN agar mencegah dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan tersebut.

    “Dalam PKKPRL itu ada 16 kewajiban pemegang PKKPRL, dia harus jaga ekosistem yang ada di situ jika ada yang rusak, dia harus terlibat dalam rehabilitasi ekosistem yang ada, kemudian juga dari aspek sosialnya juga tidak menimbulkan konflik sosial,” ujarnya menanggapi adanya kabar keluhan dari nelayan terkait proyek tersebut.

  • Saya Tidak Korupsi dan Merampok

    Saya Tidak Korupsi dan Merampok

    GELORA.CO -Generasi muda jangan merasa malu dalam memulai pekerjaan atau usaha yang tidak merugikan orang lain dan halal.

    Demikian pesan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) kepada anak muda di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 dirinya di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin, 18 Agustus 2025.

    “Saya bilang sama anak-anak, kamu jangan malu, karena saya tidak korupsi, tidak merampok, saya dapat hasil dari kerjaan yang halal,” ujar OSO.

    Mantan Ketua DPD itu juga mengajak anak muda memperluas jaringan. Sebab dari jaringan itu muncul persahabatan.

    Dari sahabat biasa, lanjut dia, akan ada sosok yang nantinya menemani di masa perjuangan bahkan saat sedang jatuh.

    “Bagi saya, persahabatan itu adalah yang segala-galanya. Dan macam-macam warna sahabat saya, macam-macam asal-usul, macam-macam agama. Persahabatan itu betul-betul tinggi nilainya,” ungkapnya.

    Dalam perayaan ini, sejumlah tokoh kenegaraan dan pejabat pemerintahan turut hadir, diantaranya anak Presiden Pertama RI Soekarno, Guntur Soekarnoputra; Mantan Kepala BIN yang juga bekas Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso; Ketua DPR RI, Puan Maharani; Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo; Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto; mantan Ketua PBNU, Said Aqil Siradj; dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; Menteri Agama, Nasaruddin Umar; Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan; Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas; Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin; serta Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. 

  • Metro Sepekan: Heboh Anak SMP jadi LC di Jakbar, Ini Kata Wagub Rano Karno – Page 3

    Metro Sepekan: Heboh Anak SMP jadi LC di Jakbar, Ini Kata Wagub Rano Karno – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno menanggapi kasus seorang siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menjadi korban eksploitasi seksual dan dijadikan pemandu lagu (LC) di salah satu bar di kawasan Jakarta Barat.

    Wagub Rano Karno menegaskan, perlindungan anak di Ibu Kota harus dilihat sebagai upaya sistematis, bukan pendekatan yang mengawasi anak per anak.

    Menurut Rano, fasilitas seperti Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan salah satu langkah yang telah dilakukan Pemprov Jakarta untuk membangun karakter dan memberikan ruang aman bagi anak-anak. Meski demikian, ia mengakui bahwa keberadaan RPTRA tidak serta-merta menjamin keamanan 100 persen.

    Sementara itu, siang itu terik matahari menyinari kawasan Jembatan 2, Tambora. Di pinggir jalan, seorang kakek mondar-mandir, matanya menatap ke arah mobil yang lalu-lalang.

    Bukan untuk meminta tumpangan, melainkan mencari pengemudi yang akan menjadi targetnya. Kakek itu berinisial A (65). Aksinya berakhir di tangan polisi yang sudah mengintai gerak-geriknya saat hendak beraksi.

    Menurut Kanit Reskrim Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat AKP Sudrajat Djumantara, modusnya terbilang licik. A sengaja menabrakkan diri ke mobil yang sedang lewat. Begitu pengemudi panik, ia pura-pura kesakitan lalu meminta sejumlah uang dengan dalih uang pengobatan.

    Berita lain yang terpopuler dalam sepekan terakhir dalam sub kanal Megapolitan, News Liputan6.com adalah terkait upacara Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia segera dimulai. Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi bersama sang istri Iriana Widodo tampak sudah hadir.

    Jokowi tampak mengenakan beskap hitam. Sementara Iriana memakai baju kebaya berwarna krem berpadu pink. Keduanya diantar dengan mobil golf menuju lokasi upacara. Keduanya langsung tersenyum ketika disapa awak media.

    Tak lama setelah Jokowi, juga tiba di lokasi mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) bersama istri dan Ma’ruf Amin bersama istri.

    Berikut deretan berita metro yang paling banyak dicari pembaca Liputan6.com dalam sepekan terakhir:

    Pesta kembang api mewarnai malam perayaan Hari Jadi Kota Jakarta yang ke-498 di arena Jakarta Fair, Kemayoran, Jakarta Pusat. Perayaan ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno dan Gubernur Jakarta era 1997 hingga 2007, Sutiyoso.

  • Transportasi di Jakarta bisa jadi pelajaran untuk daerah lain

    Transportasi di Jakarta bisa jadi pelajaran untuk daerah lain

    Penumpang Transjabodetabek rute S61 Alam Sutera – Blok M tiba di Halte Transjakarta Blok M, Kamis (24/4/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    MTI: Transportasi di Jakarta bisa jadi pelajaran untuk daerah lain
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 11 Agustus 2025 – 09:45 WIB

    Elshinta.com – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengemukakan pembenahan transportasi umum di Jakarta bisa menjadi pelajaran untuk daerah lain, salah satunya kebijakan transportasi umum yang berkesinambungan.

    “Kesinambungan adalah kunci. Kebijakan transportasi membutuhkan waktu lebih 10 tahun untuk berbuah,” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno di Jakarta, Senin.

    Di mana, transportasi di Jakarta terintegrasi layanan, yakni mikrotrans, bus, dan kereta serta kolaborasi lintas daerah.

    Dia mengatakan, angkutan umum seperti Transjakarta 24 jam, trotoar manusiawi, hingga integrasi tarif antarmoda merupakan hasil estafet kepemimpinan yang saling melanjutkan.

    Pada era Gubernur Sutiyoso (2004–2007) melalui peluncuran Transjakarta koridor 1, yang merupakan sistem Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara. Sutiyoso meletakkan fondasi hukum melalui Pola Transportasi Makro (PTM), cetak biru yang menjadi DNA pengembangan transportasi Ibu Kota.

    “Tanpa terobosan ini, Jakarta mungkin masih terperangkap dalam kemacetan abadi,” kata Djoko.

    Selanjutnya, era Gubernur Fauzi Bowo (2007–2012), terjadi transformasi kelembagaan Transjakarta menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberi fleksibilitas operasional.

    Kemudian, era Gubernur Joko Widodo (2012–2014), melalui Peraturan Daerah Penyelenggaraan BRT yang menjamin alokasi anggaran jangka panjang, kemudian peremajaan armada, dan sistem kontrak operator berbasis Service Level Agreement (SLA) menjadi standar baru.

    Trotoar dan jalur sepeda juga dibenahi, ada kursi-kursi disiapkan di sejumlah trotoar bagi pejalan kaki yang akan beristirahat. Pada era ini juga diluncurkan MRT Jakarta fase 1 Lebak Bulus – Bundaran HI (15,8 kilometer).

    Berikutnya, era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (2014–2017), yakni mengintegrasikan angkot ke dalam sistem BRT sebagai layanan feeder.

    “Kebijakan ini menyatukan angkutan kecil dengan transportasi massal, sekaligus membuka akses bagi warga pinggiran. Membatasi gerak sepeda motor dengan melarang beroperasi di Jalan Jenderal Sudirman dan Thamrin,” ujar Djoko.

    Pada era ini, 13 koridor Transjakarta terbangun, jaringan BRT merentang dari Taman Mini hingga Kalideres, Lebak bulus hingga Pulogadung.

    Selanjutnya, era Gubernur Anies Baswedan (2017–2022), dengan trotoar membentang sepanjang 500 km, jalur sepeda permanen menghubungkan pusat kota, dan kawasan integrasi antarmoda (seperti, Bundaran HI, CSW, Dukuh Atas) menjadi ruang hidup.

    Puncaknya, layanan terpadu JakLingko yang memperluas integrasi angkutan perkotaan dengan MRT, LRT, TransJakarta, dan KRL dalam satu kartu.

    Kemudian, era Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi dilanjutkan Gubernur Pramono Anung melalui integrasi Jabodetabek sebagai satu ekosistem transportasi.

    Kemudian, penyelesaian integrasi tarif regional menggunakan kartu JakLingko, memangkas biaya dan waktu perpindahan antarmoda, kebijakan insentif fiskal untuk pemerintah daerah penyangga yang mengembangkan BRT feeder, dan menggratiskan 15 golongan warga Jakarta menggunakan Bus Transjakarta.

    “Hasilnya, volume kendaraan pribadi masuk Jakarta turun 18 persen (2023–2025), dan waktu tempuh Bekasi–Jakarta berkurang 40 menit. Angkutan umum di Jakarta telah mengcover 89,5 persen wilayah Jakarta,” kata Djoko.

    Dia mengatakan, Jakarta kini bukan lagi kota termacet di Indonesia. Berdasarkan Indeks TomTom Traffic 2024, Jakarta berada di peringkat kelima nasional dan ke-90 dunia.

    Capaian ini, tambah Djoko, bukan kebetulan, melainkan buah transformasi sistemik yang berjalan konsisten sejak tahun 2004.

    “Tidak ada kota yang gagal membangun transportasi umum karena kurang dana, melainkan karena kurang keberanian untuk melanjutkan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • 2 Profil Sjafrie Sjamsoeddin, Orang Dekat Prabowo Terima Jenderal Kehormatan Bintang 4 Nasional

    2 Profil Sjafrie Sjamsoeddin, Orang Dekat Prabowo Terima Jenderal Kehormatan Bintang 4 Nasional

    Profil Sjafrie Sjamsoeddin, Orang Dekat Prabowo Terima Jenderal Kehormatan Bintang 4
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjadi salah satu sosok purnawirawan jenderal TNI yang mendapat penganugerahan Jenderal Kehormatan Bintang 4.
    Sjafrie diketahui pensiun dari TNI dengan pangkat terakhir letnan jenderal (letjen) atau bintang 3.
    Penganugerahan Jenderal Kehormatan Bintang 4 ini dilakukan dalam acara ‘Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer’ di Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).
    Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung upacara penganugerahan ini.
    Diketahui, Sjafrie merupakan orang dekat Prabowo, di mana keduanya lulus dari angkatan AKABRI yang sama. Prabowo bahkan mempercayai Sjafrie menjadi Menhan saat ini.
    Berikut profil Sjafrie Sjamsoeddin:
    Sjafrie merupakan lulusan Akabri 1974, satu angkatan dengan Prabowo.
    Pria kelahiran Ujungpandang, Sulawesi Selatan, pada 30 Oktober 1952 ini kemudian melanjutkan pendidikannya di bidang bisnis dan meraih gelar MBA tahun 1993.
    Karier militernya dimulai di lingkungan Baret Merah dengan jabatan sebagai Danton Grup I, Danki II Grup I, Pa Intel Grup I, Dan Satlak Pengawal Pribadi Presiden RI, Wadan Yon Grup I, Danyon I Grup I, Waasops Dan Kopassus (1975-1991).
    Selain itu, ia pernah bertugas sebagai pengawal pribadi Presiden ke-2 Soeharto dalam setiap kunjungan ke luar negeri.
    Sjafrie antara lain pernah menjadi pengawal pribadi Presiden Soeharto ketika melakukan kunjungan kerja ke Malaysia, Singapura, Filipina, Srilanka (1979), Amerika Serikat, Jepang (1980), AS, Jepang, Korea, Spanyol (1982), Malaysia, Singapura (1984), AS, Timur Tengah, Tunisia (1993), India (1994), Denmark, Bosnia, Kroasia, Jerman, CIS (1995).
    Kariernya diawali sebagai Komandan Peleton (Danton) Grup I Kopassus (1975-77), Komandan Kompi (Danki) II Grup I (1977-80), Perwira Intel Grup I (1980-81), Dan Satlak Walpri Pres (1978-84), Wadan Denpur 13 Grup I (1982-85), Wadan Denpur 12 Grup I (1986-89), Wadanyon I Grup I (1986-89), Danyon I Grup I (1989-91).
    Setelah itu, sejak 1 September 1991, Sjafrie menjabat Wakil Asisten Operasi Komandan Kopassus sejak 2 Juni 1993 dan Komandan Grup A Pasukan Pengaman Presiden.
    Awal Maret 1995, Sjafrie menjabat sebagai Komandan Korem (Danrem) 061 Suryakencana Bogor. Kurang dari satu tahun kemudian, 1 Februari 1996, Sjafrie menjadi Kepala Staf Garnisun (Kasgar) I Ibu Kota dengan pangkat brigadir jenderal.
    Pada Agustus 1996, Sjafrie menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jaya. Saat itu, ia menggantikan posisi Mayjen Susilo Bambang Yudoyono.
    Satu tahun kemudian, Sjafrie diangkat menjadi Panglima Kodam Jaya pada tahun 1997. Ia menggantikan posisi Mayjen TNI Sutiyoso setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta.
    Sjafrie juga pernah menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli (Korsahli) TNI pada tahun 2001.
    Setelah itu, ia diangkat menjadi Kepala Pusat Penerangan (Puspen) TNI, menggantikan Marsekal Muda Graito Usodo pada tahun 2002.
    Pada 2005, Sjafrie diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan. Namun, unjuk rasa puluhan korban pelanggaran hak asasi manusia mewarnai pelantikan Sjaffrie.
    Mereka mempersoalkan diangkatnya Sjafrie yang diduga terkait dalam kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, seperti diberitakan Harian Kompas, 16 April 2005.
    Pada 2010, Sjafrie dipercaya menduduki jabatan Wakil Menteri Pertahanan, mendampingi Purnomo Yusgiantoro yang menjadi Menhan saat itu.
    Lalu, ia menjadi wakil ketua Indonesian Asian Games Organizing Committee/Inasgoc pada 2018. Lalu pada 2019, Sjafrie ditunjuk Prabowo, yang saat itu menjabat Menhan, menjadi penasihat khususnya.
    Kini, Sjafrie bertugas sebagai Menhan di kabinet yang Prabowo pimpin. Sjafrie pun mendapat Jenderal Kehormatan Bintang 4.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pram janji rawat berbagai hasil pembangunan gubernur sebelumnya

    Pram janji rawat berbagai hasil pembangunan gubernur sebelumnya

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berjanji merawat dan menghidupkan kembali berbagai pembangunan yang diwariskan oleh gubernur Jakarta sebelumnya.

    Menurut Pramono, banyak peninggalan dari pemimpin-pemimpin Jakarta terdahulu yang justru terbengkalai karena tidak dirawat dan tidak terkoneksi dengan baik.

    “Salah satu kelemahan di Jakarta adalah semua orang ingin dikenang, meninggalkan sesuatu yang mercusuar, yang besar. Begitu banyak tempat-tempat yang ditinggalkan, akhirnya tidak terawat, tidak terkoneksi dengan baik,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Untuk itu, pada tahun pertamanya menjabat, Pramono mengaku fokus utamanya adalah menyambungkan dan menghidupkan kembali peninggalan-peninggalan yang ada agar dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat.

    “Maka kenapa kalau orang menanyakan kepada saya, apa sih program utama Gubernur Pramono ini?,” katanya.

    “Dalam satu tahun pertama, saya akan menyambungkan, menghidupkan kembali peninggalan-peninggalan gubernur-gubernur sebelumnya menjadi sesuatu yang menarik bagi Jakarta,” kata Pramono.

    Pramono mencontohkan revitalisasi Jakarta International Stadium (JIS) yang kini kembali aktif digunakan sebagai markas utama klub Persija. JIS yang dibangun pada era Gubernur Anies Baswedan kini menjadi salah satu simbol kota Jakarta.

    “Saya sudah minta kepada Dirut Jakpro untuk betul-betul dimanfaatkan sehingga JIS menjadi salah satu etalase simbol utama dan JIS ini dibangun oleh Mas Anies,” kata Pramono.

    Ia juga menyinggung Lapangan Banteng yang kini kembali ramai dan dijadikan tempat kegiatan masyarakat. Kawasan tersebut telah diperindah dan difungsikan kembali, termasuk air mancur menari yang merupakan ide dari mantan Gubernur Sutiyoso.

    “Bahkan kemarin ketika HUT Jakarta, saya sengaja minta diadakan di Lapangan Banteng. Karena di lapangan banteng tempatnya sekarang sudah menjadi lebih baik,” kata dia.

    Selain itu, Pramono menegaskan akan merevitalisasi kawasan Kalijodo, peninggalan masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia menilai kawasan tersebut sudah lama tidak dikelola dengan baik.

    “Saya betul-betul ingin Kalijodo yang selalu saya katakan dulu tempat haram jadah, menjadi tempat sajadah, sudah lama nggak dikelola dengan baik lagi, kalau tidak diperbaiki kembali ke haram jadah lagi. Maka harus diperbaiki,” kata Pramono.

    Ia juga menyebut akan memperhatikan kondisi Banjir Kanal Timur (BKT), yang dibangun pada masa Gubernur Fauzi Bowo (Bang Foke), agar kembali berfungsi optimal dalam pengendalian banjir.

    “Dengan demikian, apa yang menjadi peninggalan para gubernur-gubernur sebelumnya, termasuk Bang Ali dan sebagainya, kita rawat dengan baik, kita tampilkan, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa sekarang ini menjadi lebih baik,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sutiyoso Cerita soal Masa Lalu Hercules di Timor Timur, ‘Saat kita berdarah-darah…’

    Sutiyoso Cerita soal Masa Lalu Hercules di Timor Timur, ‘Saat kita berdarah-darah…’

    GELORA.CO –  Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso akhirnya blak-blakan soal masa Hercules di Timor Timur. 

    Belakangan, Sutiyoso dan Hercules sempat bersitegang setelah pernyataan kontroversial sang Ketua Umum GRIB Jaya yang menyebutnya dengan sebutan bau tanah.

    Pernyataan itu muncul sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap pandangan Sutiyoso terkait ormas. 

    Ucapan itu pun memicu respons keras dari sejumlah purnawirawan TNI yang merasa pernyataan tersebut tidak pantas disampaikan kepada sosok yang telah berjasa bagi negara.

    Hercules akhirnya menyadari kesalahannya. Baru-baru ini, ia mendatangi langsung kediaman Sutiyoso untuk menyampaikan permintaan maaf.

    “Saya minta maaf Bapak, kami ini anak Bapak. Kami ini ada di Indonesia ini karena kami ikut bapak-bapak yang kami ada di sini. Kami setia, kami setia sama Bapak,” kata Hercules sambil mencium tangan Sutiyoso dilansir dari kanal YouTube GRIB TV.

    “Kami sangat senang, sangat luar biasa, kami ini bagian dari anak bapak. Makasih Bapak,” lanjutnya.

    Sutiyoso nampak menyambut hangat permintaan maaf Hercules. 

    Ia berharap, sang mantan preman Tanah Abang itu bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut agar lebih bijak dalam menyampaikan pendapat, terutama di ruang publik.

    “Sudah lupakan kejadian kemarin. Anggap tidak terjadi apa-apa. Kita kembali menjalin hubungan seperti anak dan bapak,” kata Sutiyoso.  

    Menurut Sutiyoso, setiap orang bisa melakukan kesalahan, namun yang terpenting adalah kesadaran untuk memperbaiki diri dan bertanggung jawab atas apa yang telah diucapkan.

    “Biasa manusia ada kesalahannya. Saya juga banyak kekurangannya. Jadi setelah pertemuan ini jangan kamu pikirkan lagi. Jadikan pelajaran bahwa kita kalau bicara harus dikontrol,” ujar Sutiyoso. 

    Secara blak-blakan, Sutiyoso justru mengaku bangga dengan sikap yang ditunjukkan oleh Hercules.

    Meski sebelumnya sudah melakukan permintaan maaf secara terbuka melalui media, namun pentolan GRIB Jaya itu tetap mendatanginya untuk meminta maaf secara langsung.

    “Saya sangat menghormati sikap Hercules yang gentleman. Tidak hanya lewat media (minta maaf) tapi mendatangi rumah saya pribadi. Kamu jadi kebanggaan kita semua. Saatnya introspeksi. Lupakan kejadian kemarin,” kata Sutiyoso.  

    Sutiyoso Akui Punya Hubungan Emosional dengan Hercules

    Dalam momen tersebut, Sutiyoso secara terang-terangan mengaku memiliki ikatan emosional dengan Hercules.

    Menurut Sutiyoso, kedekatan emosional itu terbentuk saat keduanya sama-sama menjalankan tugas di Timor Timur, wilayah yang kini dikenal sebagai Timor Leste.

    Purnawirawan jenderal TNI itu juga menilai Hercules sebagai sosok yang loyal dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Sebagaimana diketahui, Hercules pernah bergabung dalam operasi militer Indonesia untuk memperjuangkan wilayah Timor Timur.

    Ia bertugas sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO) sebagai juru angkut logistik.

    Kisah ini terjadi jauh sebelum Hercules dikenal sebagai sosok preman yang paling ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta hingga kini dikenal sebagai Ketua Umum Ormas GRIB Jaya.

    “Kami punya hubungan emosional yang sangat tinggi saat kita berdarah-darah bersama-sama di Timor Timur dan mereka orang yang setia ikut NKRI buka ke Timor Timur ikut merdeka. Mereka lebih memilih ke kita,” ujar Sutiyoso.