Tag: Sutikno

  • Wakil Bupati Jepara M Ibnu Hajar Tinjau dan Beri Bantuan Warga Korban Rumah Roboh

    Wakil Bupati Jepara M Ibnu Hajar Tinjau dan Beri Bantuan Warga Korban Rumah Roboh

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara meninjau langsung sekaligus memberikan bantuan kepada warga Desa Kancilan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara yang menjadi korban rumah roboh.

    Peninjauan tersebut dilakukan secara langsung oleh Wakil Bupati Jepara, M Ibnu Hajar didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah juga bersama Baznas Kudus dan PMI Jepara meninjau rumah roboh tersebut di Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara pada Sabtu (8/3/2025). 

    Sebagai wujud empati, Wakil Bupati Jepara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (Dinsospermasdes), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Baznas, dan PMI Kabupaten Jepara menyerahkan sejumlah bantuan logistik dan uang tunai. 

    Untuk tindakan lebih lanjut, Gus Wabup sapaan akrab Wakil Bupati Jepara mengatakan, akan ditinjau dan diverifikasi lebih lanjut terlebih dahulu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) dan Inspektorat untuk diberikan bantuan rehab rumah.

    “Ini nanti biar dicek dulu oleh Disperkim, diverifikasi dulu, ketika lolos verifikasi ya nanti diberikan bantuan rehab rumah,” kata Wabup Jepara dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjateng, Minggu (9/3/2025).

    Setelah meninjau dan memberikan bantuan korban rumah roboh di Desa Kancilan, Gus Wabup juga meninjau rumah milik Sri Mulyani (56), seorang lansia difabel warga Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo Jepara yang rumahnya mengalami roboh pada Sabtu (8/3) pagi. 

    Pihaknya pun bertindak cepat bersama jajarannya setelah mendapatkan laporan adanya kejadian tersebut. 

    Sejumlah bantuan logistik juga turut diberikan secara langsung kepada korban.

    Gus Wabup sapaan akrabnya menuturkan, untuk nantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga telah dikoordinasikan bersama dinas terkait.

    “Karena saat ini memang curah hujan belum berhenti jadi kita harus waspada menghadapi itu semua,” tandasnya. 

    Disisi lain, korban rumah roboh, Sutikno menyebut bahwa rumahnya ambruk pada Jumat (7/3) dini hari setelah angin kencang menerjang. 

    “Beruntung dirinya saat itu sedang tidak ada di rumah,” ucap Sutikno.(Ito)

  • Selamat! Bridgestone Jadi Pabrik Ban Paling Ramah Lingkungan di Indonesia

    Selamat! Bridgestone Jadi Pabrik Ban Paling Ramah Lingkungan di Indonesia

    Jakarta

    Fokus pada keselamatan dan keberlanjutan ekosistem lingkungan wajib diterapkan seluruh industri di tanah air. Jika hal itu sudah dilakukan apresiasi tertinggi patut diberikan.

    Rasa syukur dan terima kasih kini disampaikan PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) kepada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH RI), atas apresiasi yang diberikan sebuah penghargaan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan), seperti dalam siaran resmi yang diterima detikOto.

    Dijelaskan konsisten patuh dalam mengelola lingkungan, PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) meraih PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) peringkat Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH RI) masing-masing untuk pabrik Karawang dan Bekasi, Senin (26/2) kemarin, di Jakarta. Diraihnya predikat PROPER Hijau dari KLH ini sejalan dan menjadi kontribusi nyata Bridgestone E8 Commitment, sebagai pilar sustainability perusahaan.

    “Kami mengapresiasi penghargaan dari pemerintah atas aksi nyata kami dalam program keberlanjutan serta pengelolaan lingkungan. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen kami terhadap Bridgestone E8 Commitment, yang menjadi pedoman dalam memastikan prinsip keberlanjutan selalu diterapkan dalam setiap aktivitas perusahaan dalam melayani masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi Bridgstone, Serving Society with Superior Quality. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik di masa depan,” ujar Presiden Direktur Bridgestone Indonesia, Mukiat Sutikno.

    Dijelaskan dari 227 perusahaan lainnya yang meraih peringkat Hijau, Bridgestone Indonesia menjadi satu-satunya perusahaan komponen otomotif, khususnya dari industri karet dan ban yang mendapatkan predikat PROPER Hijau. PROPER peringkat Hijau ini menunjukkan kinerja lingkungan yang sangat baik dan sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku menurut KLH RI dengan masa penilaian Juni 2023 hingga Juni 2024.

    KLH RI menilai Bridgestone Indonesia secara konsisten mengelola dampak lingkungan dengan cara yang efektif dan efisien, seperti mengelola sisa hasil produksi dengan benar, meminimalkan polusi, menggunakan energi terbarukan, serta melakukan upaya konservasi yang jelas dalam operasional mereka.

    Konsisten patuh dalam mengelola lingkungan, PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) meraih PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) peringkat Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH RI). Foto: dok. Bridgestone

    Diterangkan, dari sisi kriteria penilaian ketaatan, diraihnya predikat PROPER Hijau tahun 2024 oleh Bridgestone Indonesia adalah beyond compliance. Tahun lalu, Bridgestone Indonesia berinovasi mengirimkan suplai produk bannya dengan mobil niaga listrik (EV) ke salah satu konsumen agen pemegang merek (APM) sebagai langkah strategis perusahaan untuk lingkungan yang lebih hijau. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian project di Indonesia yang berkontribusi terhadap misi Bridgestone global yaitu mengurangi emisi CO2 sekitar 50% pada tahun 2030 & karbon netral pada 2050 mendatang.

    Lebih lanjut, Bridgestone Indonesia terus meningkatkan kontribusinya dalam mengurangi emisi karbon dengan inovasi efisiensi energi pada fasilitas produksi. Bridgestone Indonesia pabrik Karawang berhasil melakukan efisiensi energi sebesar 69,836.1 GJ setara dengan penghematan Rp 11,5 miliar sepanjang 2023. Sedangkan untuk pabrik Bekasi berhasil menghemat 5.534,3 GJ setara dengan penghematan Rp 2 miliar pada 2023.

    Bahkan, Bridgestone Indonesia berhasil menghemat penggunaan air bersih 120.756,70 m3 atau setara dengan penghematan Rp 2,2 miliar untuk pabrik Karawang dan sebesar 22,120 m3 pada pabrik Bekasi setara dengan penghematan Rp 521 juta pada 2023.

    Selain itu, perusahaan berhasil mengurangi potensi sisa hasil produksi (B3 dan non-B3) sebesar 769-ton atau setara menghemat Rp 1,1 miliar pada pabrik di Karawang dan 66-ton atau setara menghemat Rp 257 juta sepanjang 2023.

    Tak hanya aspek lingkungan, Bridgestone Indonesia melalui pabrik Karawang juga konsisten melakukan program tanggung jawab sosial yakni Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan muda-mudi di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Bridgestone Indonesia berhasil memberdayakan kaum perempuan dan muda-mudi di Desa Pantai Bahagia.

    Mereka diberikan pelatihan dalam pengolahan produk makanan, minuman, serta pembuatan batik dengan pewarna alami yang dihasilkan dari sumber daya alam mangrove yang melimpah di sekitar tempat tinggal mereka. Selain program pemberdayaan terhadap masyarakat, Bridgestone Indonesia juga menanam pohon mangrove di lokasi yang sama seluas 16.040 pohon seluas dua hektar hingga 2024.

    (lth/din)

  • Kapolres Pamekasan Mutasi Kasat Intelkam, Ada Apa?

    Kapolres Pamekasan Mutasi Kasat Intelkam, Ada Apa?

    Pamekasan (beritajatim.com) – Jabatan Kasat Intelkam Polres Pamekasan, yang sebelumnya dijabat AKP Sumarto, secara resmi diserahkan kepada Iptu D Riawanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Pademawu, Pamekasan.

    Rotasi jabatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto dalam Upacara Serah Terima Jabatan di Gedung Tatag Trawang Tungga Mapolres Pamekasan, Jl Stadion 81 Pamekasan, Selasa (4/3/2025).

    “Mutasi jabatan dalam institusi Polri, merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat,” kata Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto.

    Dalam mutasi tersebut, AKP Sumarto menempati jabatan baru sebagai Kasubbagpers Bag Sumda Polres Pamekasan. Sementara posisi Kapolsek Pademawu, dijabat Iptu Sutikno yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolsek Pamekasan (Polsek Kota).

    “Kami ucapkan terima kasih kepada AKP Sumarto atas dedikasi dan pengabdian selama menjabat sebagai Kasat Intelkam Polres Pamekasan, dan selamat bertugas kepada Iptu D Riawanto sebagai Kasat Intelkam dan Iptu Sutikno sebagai Kapolsek Pademawu. Kami yakin dengan pengalaman yang dimiliki, nantinya dapat menjalankan tugas dengan baik,” ungkapnya.

    Selain itu pihaknya menilai jika Sat Intelkam memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). “Peran strategis ini nantinya kita harapkan dapat mendukung kebijakan Polri, khususnya dalam deteksi dini serta pencegahan gangguan kamtibmas,” jelasnya.

    “Dengan mutasi kepemimpinan ini kita harapkan kinerja Sat Intelkam Polres Pamekasan, dan Polsek Pademawu, semakin optimal dalam memberikan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, serta selalu komitmen menjaga keamanan wilayah,” pungkasnya. [pin/ted]

  • Jari Anak Terjepit di Tiang PJU Surabaya, Damkar Terjunkan Mobil Evakuasi
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        24 Februari 2025

    Jari Anak Terjepit di Tiang PJU Surabaya, Damkar Terjunkan Mobil Evakuasi Surabaya 24 Februari 2025

    Jari Anak Terjepit di Tiang PJU Surabaya, Damkar Terjunkan Mobil Evakuasi
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya berhasil mengevakuasi seorang anak yang jarinya terjepit di lubang pengait tiang penerangan jalan umum (PJU).
    Kejadian ini dilaporkan terjadi pada Senin (24/2/2025) sekitar pukul 13.50 WIB.
    Kepala Bidang Operasional
    DPKP Surabaya
    , Wasis Sutikno, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan mengenai insiden tersebut dan segera mengirimkan satu unit mobil pemadam ke lokasi kejadian di Jalan Medokan Semampir Indah,
    Kecamatan Sukolilo
    .
    “1 unit tempur (Damkar) Pos Sukolilo tiba di TKP (tempat kejadian perkara), langsung melakukan koordinasi dan evakuasi,” kata Wasis saat dikonfirmasi.
    Ia menjelaskan bahwa petugas tidak mengetahui secara pasti bagaimana jari manis bocah bernama Hanaya (3,5), warga Jalan Keputih Tegal Timur, Kecamatan Sukolilo, bisa terjepit di dalam lubang
    tiang PJU
    tersebut.
    “Korban anak kecil, jari manis di tangan kanannya tersangkut ke lubang besi pengait bagian bawah pada tiang PJU di depan SMPN 30. Proses evakuasi diselesaikan sekitar pukul 14.32 WIB,” ujarnya.
    Dalam proses evakuasi, petugas DPKP Pos Sukolilo menggunakan tang potong besar dan gerinda kecil untuk memotong lubang besi yang mengikat jari korban.
    “Akhirnya jari korban berhasil diselamatkan tidak terluka sedikit pun,” tambah Wasis.
    Kejadian ini menjadi perhatian masyarakat setempat dan menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap anak-anak di sekitar area fasilitas umum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diduga Lupa Matikan Kompor, Rumah Kos di Simo Gunung Surabaya Terbakar

    Diduga Lupa Matikan Kompor, Rumah Kos di Simo Gunung Surabaya Terbakar

    Surabaya (beritajatim.com) – Gegara lupa mematikan kompor, sebuah rumah Kos di Jalan Simo Gunung Kramat Timur gang 2, Selasa (18/02/2025) ludes dilalap api. Dalam kebakaran itu, 8 kamar kos ludes dan berdampak pada 4 keluarga yang tinggal di lokasi.

    Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya, Wasis Sutikno mengatakan ada 3 korban luka bakar akibat kejadian itu. Korban pertama adalah Afif Adenan yang mengalami luka bakar pada kaki, Suntari mengalami luka bakar 5 persen dan Wahyuni mengalami luka bakar 3 persen.

    “Kita berangkatkan langsung dari pos Grudo. Kita tidak ingin kecolongan dan langsung beraksi karena ini kawasan pemukiman padat penduduk. Kita kerahkan 20 unit mobil,” kata Wasis.

    Wasis menjelaskan luas area yang terbakar sekitar 30×6 meter persegi. Lalu, 5 kamar kos terbakar berada di area bawah rumah. Sementara, 2 kamar kos yang juga ludes terbakar berada di lantai atas.

    “Informasi awal ada 4 keluarga yang tinggal (di lokasi kos) namun, apakah mereka itu satu keluarga nanti biar polisi yang menjelaskan,” tutur Wasis.

    Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan untuk memasuki titik kebakaran. Hal itu karena akses jalan yang kecil dan banyaknya mobil yang parkir di pinggir jalan. Namun, beruntung DPKP Kota Surabaya memiliki unit kecil yang bisa terlebih dahulu untuk masuk dan melakukan lokalisir api agar tidak menyebar.

    “Kita terhalang akses masuk sempit. Untuk sampai lokasi kita harus meminggirkan mobil yang parkir sembarangan. Tapi tadi awal kita ditolong unit kecil yg bisa sampai lokasi untuk melokalisir api,” pungkasnya.

    Sementara itu, dari informasi yang dihimpun Beritajatim.com, sebelum kebakaran terjadi ada salah satu penghuni kos yang memasak di area dapur lalu ditinggal. Diduga kuat penyebab api berasal dari kompor yang lupa dimatikan. Namun, penyebab kebakaran akan dipastikan oleh tim inafis Satreskrim Polrestabes Surabaya. (ang/ted)

     

  • Jamasan Pusaka Peringati Hari Jadi ke-504 Kabupaten Semarang, Ini Maknanya

    Jamasan Pusaka Peringati Hari Jadi ke-504 Kabupaten Semarang, Ini Maknanya

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Sejumlah pusaka peninggalan leluhur dibersihkan dalam ritual Jamasan Pusaka sebagai rangkaian peringatan Hari Jadi ke-504 Kabupaten Semarang di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Kecamatan Ungaran Timur, Jumat (14/2/2025) sore.

    Beberapa pusaka tersebut merupakan peninggalan Kiai Ageng Pandanaran I dan Kiai Ageng Pandanaran II, yang pernah menjabat sebagai Bupati Semarang pada awal berdirinya wilayah tersebut.

    Juru Jamasan Pusaka, Sutikno, mengatakan bahwa pusaka yang dijamas meliputi tombak trisula dan keris.

    “Ada tombak trisula serta beberapa keris yang dibersihkan. Sebenarnya ada pusaka lain yang seharusnya ikut dijamas, namun belum dikembalikan oleh peminjamnya,” kata Sutikno.

    Ia menambahkan bahwa pusaka-pusaka tersebut memiliki simbol pengetahuan yang wajib diketahui oleh generasi muda saat ini.

    Menurutnya, simbol tersebut mencerminkan kepemimpinan dan karakter pemiliknya, yang terukir dalam pamor pada keris.

    “Pamor adalah bentuk ungkapan dari pemiliknya ketika bertemu dengan empu kerisnya dulu,” imbuhnya.

    Proses pembersihan pusaka dilakukan di atas guci, dengan air dari 208 sumber mata air di Kabupaten Semarang.

    Air tersebut dikenal sebagai Tirta Perwita Sari atau Tirta Perwita Suci, yang sebelumnya diarak dalam kirab melintasi desa dan kecamatan.

    Setelah disiram, pusaka-pusaka tersebut dilap dengan dedaunan dan disimpan kembali di ruangan khusus di Rumah Dinas Bupati Semarang.

    Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, yang memimpin prosesi tersebut mengungkapkan bahwa Jamasan Pusaka juga disertai dengan Wilujengan atau doa lintas agama.

    “Kami berharap Kabupaten Semarang tetap ayem, tentram, gemah ripah loh jinawi, kondusif, aman, semakin berkembang, semakin maju, dan diberkahi oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” kata Ngesti.

    Ia menambahkan bahwa sebelum prosesi Jamasan, pihaknya telah melakukan ziarah ke makam Kiai Ageng Pandanaran I dan II di Kota Semarang dan Kabupaten Klaten.

    Selain itu, rombongan juga melakukan napak tilas ke rumah Bupati Semarang zaman dahulu di Dusun Paseban, Desa Pager, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang.

    Hari Jadi Kabupaten Semarang diperingati setiap 15 Maret setiap tahunnya.

    Menurut Ngesti, seluruh kegiatan sakral telah selesai dilakukan pada Jumat malam.

    Upacara Hari Jadi ke-504 Kabupaten Semarang akan digelar di Alun-alun Bung Karno, Ungaran, pada 15 Maret 2025.

    Setelah itu, berbagai kegiatan lainnya akan dilaksanakan setelah Idul Fitri 1446 H.

    “Kami menyesuaikan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Ada efisiensi anggaran, sehingga beberapa acara seperti pagelaran seni budaya dan kegiatan seremonial lainnya dikurangi,” jelas Ngesti.

    Meskipun demikian, ia berharap efisiensi anggaran tersebut tidak mengurangi semangat dan makna sakral Hari Jadi ke-504 Kabupaten Semarang.

  • Berkas Perkara Tom Lembong Diserahkan ke Kejari Jakpus Hari ini

    Berkas Perkara Tom Lembong Diserahkan ke Kejari Jakpus Hari ini

    loading…

    Berkas perkara Tom Lembong diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyelesaikan proses penyidikan kasus dugaan penyelewengan izin impor gula dengan tersangka mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong . Hari ini berkas perkara Tom Lembong rencananya diserahkan ke Kejari Jakarta Pusat.

    Direktur Penuntutan Kejagung Sutikno mengatakan, setelah berkas perkara dinilai lengkap, pihaknya akan melimpahkan Tom Lembong selaku tersangka dan barang bukti ke Kejari Jakarta Pusat, pada Jumat (14/2/2025). “Sudah (berkas perkara lengkap). Iya (hari ini Tom Lembong dilimpahkan ke Kejari Jakarta Pusat,” kata Sutikno.

    Sebagai informasi, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan kronologis berawal pada 2015 berdasarkan rapat koordinasi antarkementerian tepatnya telah dilaksanakan pada 12 Mei 2015 telah disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula.

    “Akan tetapi, pada tahun yang sama yaitu 2015 Menteri Perdagangan saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut di olah menjadi gula kristal putih atau GKP,” kata Abdul dalam konferensi pers di Kejagung RI, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.

    “Sesuai keputusan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004 yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN, tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL impor gula dilakukan oleh PT AP dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian yang mengetahui kebutuhan ril gula di dalam negeri,” tambahnya.

    Qohar menyebut pada 28 Desember 2015 dilakukan rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri kementerian di bawah Menko Perekonomian yang salah satu pembahasannya Indonesia pada 2016 kekurangan gula kristal putih sebanyak 200 ribu ton dalam rangka stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional.

    “Pada bulan November-Desember 2015 tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI memerintahkan staf senior manager bahan pokok PT PPI atas nama P untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula padahal dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya diimpor gula kristal putih secara langsung dan yang dapat melakukan hanya BUMN,” ujarnya.

    Kedelapan perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih sebenarnya izinnya hanya produsen gula kristal yang diperuntukkan untuk usaha makanan, minuman, dan farmasi.

    “Setelah kedelapan perusahaan tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih selanjutnya PT PPI seolah olah membeli gula tersebut padahal nyatanya gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta yaitu 8 perusahaan ke pasaran melalui distributor yang terafiliasi dengannya. Dengan harga Rp16 ribu/Kg harga lebih tinggi dari HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp13 ribu dan tidak dilakukan operasi pasar,” imbuhnya.

    (cip)

  • Penasaran soal Situs Gungung Padang, Fadli Zon: Kalau Perlu Undang Ahli Luar

    Penasaran soal Situs Gungung Padang, Fadli Zon: Kalau Perlu Undang Ahli Luar

    Jakarta

    Menteri Kebudayaan, Fadli Zon mengakui masih membutuhkan penelitian mendalam lanjutan untuk menggali lebih dalam serta informasi valid dari keberadaan Situs Gunung Padang yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Bahkan menurut Fadli, tidak menutup kemungkinan hal ini dilakukan dengan melibatkan ahli dari luar negeri.

    “Kalau saya sebagai orang awam sifat keingintahuannya sangat common sense yakni tempat itu apa, dan kapan dibuatnya. Sebenarnya ini yang kita ingin dengar dari 6 narasumber kita,” kata Fadli, dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2025).

    Hal itu disampaikan Fadli dalam Diskusi Publik bertema ‘Melihat Kembali Nilai-nilai Penting Situs Cagar Budaya Nasional Gunung Padang: Suatu Upaya Pelestarian Cagar Budaya Berkelanjutan’, yang digelar Kemenbud di Graha Gedung A Lantai 3 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta, hari ini. Diskusi ini diikuti oleh 250-an peserta yang terdiri dari berbagai elemen baik peneliti, akademisi, pemerintah, ikatan profesi, jurnalis, dan komunitas.

    Diskusi ini mencoba untuk memperlihatkan bagaimana nilai-nilai penting Gunung Padang sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional dapat menjadi suatu stimulan dalam upaya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Diskusi ini juga bertujuan untuk mempublikasikan nilai penting termutakhir berdasarkan penelitian terkini oleh para ahli di Gunung Padang.

    “Kita masih dalam tahap early stage, tahap awal penelitian, tentu kalau kita lakukan riset lebih lanjut terhadap Gunung Padang ini perlu adanya kolaborasi dengan banyak lembaga, pihak dan ahli-ahli diperlukan juga mengundang ahli dari luar untuk melakukan riset megalitik Gunung Padang,” ungkap Fadli.

    Fadli juga menekankan pentingnya forum diskusi antar para ahli, pemerintah, dan pihak terkait untuk mencari solusi upaya penelitian lebih lanjut sekaligus pelestarian situs tersebut kepada para peserta yang terdiri dari sejumlah kementerian dan juga lembaga masyarakat seperti Kemenko PMK, Setditjen DPR RI, Kemenpar RI, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur, Perkumpulan Ahli Arkeologi (IAAI), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), hingga Komunitas Forum Masyarakat Peduli Gunung Padang dan sejumlah mahasiswa. Fadli berharap diskusi ini menghasilkan sintesa bagi jawaban-jawaban yang ditunggu oleh masyarakat tentang situs Gunung Padang.

    Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan dalam laporannya menyampaikan diskusi ini bertujuan untuk mewacanakan upaya keberlanjutan penelitian terhadap Situs Gunung Padang. Restu menyebut diskusi ini untuk mendiskusikan secara komprehensif terobosan baru bagaimana arah dan kelanjutan Situs Gunung Padang karena ini memerlukan usaha dan kerja sama untuk mewujudkannya.

    Situs Gunung Padang ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023/M/2014. Menurut salah satu narasumber diskusi Arkeolog Junus Satrio Atmodjo, situs Gunung Padang merupakan tinggalan budaya megalitik berupa punden berundak yang tersusun dari batuan kekar kolom berbentuk balok dengan lima teras berundak.

    “Situs ini memiliki lima teras yang disusun bertingkat, bangunan ini digunakan untuk memuja nenek moyang, di mana konsepnya merupakan teras bertingkat,” ujar Junus.

    Selain itu pada diskusi situs Gunung Padang juga disampaikan paparan oleh narasumber lainnya, yaitu: Dr Taqyuddin, memaparkan bagaimana nilai-nilai penting Gunung Padang sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional dapat menjadi suatu stimulan dalam upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Dengan demikian, Gunung Padang dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bukti kejayaan peradaban nusantara di masa lampau.

    Setelahnya, Prof Ris Dr Sutikno Bronto yang pada kesimpulannya menyampaikan Gunung Padang adalah situs arkeologis dan geologis yang unik, tetapi rentan terhadap bencana alam, sehingga perlu perhatian khusus dalam pelestariannya. Pembicara berikutnya Prof Dr Danny Hilman Natawidjaja menyebutkan hasil penelitiannya bahwa semua lapisan batuan kolom di bagian atas bukit Gunung Padang disusun oleh manusia dan tidak ada yang alamiah.

    Kemudian pembicara berikutnya, Dr Lutfi Yondri, menyampaikan perlunya penelitian berkelanjutan dilakukan untuk mengungkapkan lebih banyak tentang situs ini dan mengembangkan potensi pariwisata yang dapat mendukung ekonomi lokal dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Pembicara terakhir, Dr Ali Akbar menyebutkan hasil uji laboratorium dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mendukung usia situs yang mencapai ribuan tahun.

    Menurut Ali, situs ini memiliki makna spiritual dan historis, yang mengarah pada kemungkinan Gunung Padang bukan hanya struktur alami tetapi juga dibentuk oleh manusia.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • JATIM TERPOPULER: Warga di Jember Demo Kepala Desa – Kondisi Ngeri Atap Kelas SDN Grudo 3 di Ngawi

    JATIM TERPOPULER: Warga di Jember Demo Kepala Desa – Kondisi Ngeri Atap Kelas SDN Grudo 3 di Ngawi

    TRIBUNJATIM.COM – Kumpulan berita peristiwa yang terjadi di Jawa Timur (Jatim) tersangkum dalam berita terpopuler Jatim, Rabu 12 Februari 2025.

    Berita pertama ratusan warga Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Jember, Jawa Timur melakukan aksi demontrasi di kantor kepala desa, Selasa (11/2/2025).

    Kemudian setelah melalui berbagai pembahasan, Pemerintah Kabupaten Lumajang resmi memberhentikan 437 pegawai honorer di lingkungannya.

    Selanjutnya DPRD menanggapi kondisi bangunan SDN Grudo 3, Desa Grudo, Kecamatan/Kabupaten Ngawi, yang memprihatinkan lantaran atap kelas hanya ditopang tiang kayu seadanya, sebagai penyangga.

    Berikut selengkapnya berita terpopuler Jatim hari ini, Rabu (12/2/2025) di TribunJatim.com.

    Warga di Jember Demo Kepala Desa, Surat Tagihan PBB Tertulis Utang, Padahal Rutin Membayar

    LANTANG – Ratusan warga orasi di depan Kantor Pemerintah Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Jember, Jawa Timur, Selasa (11/2/2025). Mereka menuntut Kades Sanenrejo bayar pajak PBB dan Akte Jual Beli Tanah yang terhutang. (TribunJatim.com/Imam Nawawi) 

    Ratusan warga Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Jember, Jawa Timur melakukan aksi demontrasi di kantor kepala desa, Selasa (11/2/2025).

    Pengunjuk rasa ini menuding Kepala Desa (Kades) Sanenrejo Sutikno menggelapkan Pajak Bumi dan Bangunan dan Akte Jual Beli (AJB) tanah yang telah dibayar oleh warga.

    Hal itu karena banyak warga menerima surat pemberitahuan pembayaran pajak masih berbunyi terhutang. 

    Padahal mereka rutin bayar pajak setiap tahun.

    Sunarsih, peserta demo mengatakan unjuk rasa ini sudah dilakukan warga untuk ke tiga kalinya soal masalah ini.

    Namun hasil dari mediasi itu, tidak ada tindak lanjut.

    “Kemarin ada 50 orang, mediasi sama Pak kades. Tapi hal tersebut tidak ada hasilnya, kades selalu bilang apa kata saya,” ujarnya.

    Menurutnya, ada banyak warga yang surat tagihan pajaknya klausulnya masih terhutang, mulai dari tiga hingga lima tahun.

    “Padahal setiap tahun ada perangkat desa yang narik pajak. Tetapi surat tagihannya selalu terhutang,” katanya sambil menunjukan surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

    Selain itu, kata dia, ketika melakukan perubahan kepemilikan tanah, warga juga tidak memperoleh SPPT-nya padahal mereka sudah bayar denda.

    Baca Selengkapnya

    2. 437 Pegawai Honorer Pemkab Lumajang Diberhentikan, Tiga Posisi Berpeluang Kerja Kembali

    Para ASN dan pegawai honorer saat mengukuti apel pagi di halam Kantor Bupati Lumajang, pada Jumat (11/7/2023). Kini ratusan tenaga honorer resmi diberhentikan. (Diskominfo Lumajang)

    Setelah melalui berbagai pembahasan, Pemerintah Kabupaten Lumajang resmi memberhentikan 437 pegawai honorer di lingkungannya.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono menjelaskan, keputusan pemberhentian kerja tersebut berlaku sejak 10 Februari 2025.

    “Data yang berkembang dari 191 menjadi 437 tenaga honorer (yang diberhentikan). Sudah kami laporkan tertulis ke Ketua DPRD,” ujar Agus ketika dikonfirmasi, Selasa (11/2/2025).

    Agus menambahkan, keputusan pemberhentian tersebut telah diputuskan secara matang dengan segala pertimbangan.

    Sebagian dari tenaga kontrak yang diberhentikan, memiliki peluang bekerja kembali lewat skema outsourcing.

    Kata Sekda, posisi yang masih berpeluang untuk melanjutkan karier adalah penjaga malam, petugas kebersihan dan pengemudi.

    “Prinsipnya pemda berupaya mencarikan solusi yangtidak bertentangan dengan aturan. Sepanjang posisi Non ASN tersebut bisa diakomodir dalam 3 jabatan lewat outsoucing tentu akan dilakukan oleh pemda,” tutur Sekda.

    Baca Selengkapnya

    3. Kondisi Ngeri Atap Kelas SDN Grudo 3 di Ngawi, Hanya Dipasang Tiang Penyangga, ini Sorotan Dewan

    MEMPRIHATINKAN – Suasana aktivitas sekolah di salah satu kelas SD Negeri Grudo 3, Desa Grudo, Kecamatan/Kabupaten Ngawi, dipasang tiang penyangga atap berupa kayu seadanya, Senin (10/2/2025). Alhasil Puluhan murid terpaksa belajar ditengah kondisi mengkhawatirkan. (Istimewa)

    DPRD menanggapi kondisi bangunan SDN Grudo 3, Desa Grudo, Kecamatan/Kabupaten Ngawi, yang memprihatinkan lantaran atap kelas hanya ditopang tiang kayu seadanya, sebagai penyangga.

    Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko mengatakan, hal yang harus dilakukan adalah menyelamatkan dulu para murid, dengan cara memindahkan kegiatan belajar mengajar ke tempat yang layak.

    “Carikan tempat aman karena itu berbahaya sekali kondisi kelas yang seperti itu tidak baik,” ujar Yuwono, Selasa (11/2/2025).

    Kemudian untuk memperbaiki sekolah, Politisi PDI Perjuangan tersebut berpendapat, ada beberapa skema yang bisa diintervensi oleh anggaran.

    “Bisa kepala sekolah nanti mengisi dapodik yang baru, didampingi oleh bidang dikdas diisi, diusulkan, tapi ini butuh waktu di tahun akan datang,” tuturnya.

    “Kalau lewat APBD juga bisa, dengan anggaran daerah tapi kami juga menunggu penjadwalannya ini mungkin Agustus. Tapi menurut saya, ini sesuatu yang urgen,” imbuhnya.

    Ia berharap, dengan melihat kerusakan SD Negeri Grudo 3 bisa menjadi suatu prioritas. Serta nanti bisa dimasukan dalam APBD yang telah direvisi, berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025.

    “Ini tolong diprioritaskan dianggarkan di pemeliharaanya. Karena kalau lewat BOS itu terbatas kemampuannya. Ini memang intervensinya harus pakai anggaran daerah. Kalau mau cepat, pakai mekanisme hasil revisi efisiensi APBD nanti,” pungkasnya.

    Baca Selengkapnya

    Berita Jatim dan Berita Viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

  • Warga Desa Sanenrejo Jember Gelar Aksi Protes terhadap Kades

    Warga Desa Sanenrejo Jember Gelar Aksi Protes terhadap Kades

    Jember (beritajatim.com) – Ratusan warga Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berunjuk rasa, Selasa (11/2/2025). Mereka mempertanyakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan akta jual beli (AJB) tanah yang telah dibayar warga pada rentang 2014-2024.

    Warga curiga pajak yang telah dibayarkan warga belum disetorkan ke pemerintah daerah. Pemerintah Desa Sanenrejo hanya bisa menunjukkan bukti bayar tahun 2022 dan 2023. “Sisanya mau mengajukan permohonan penghapusan otomatis di kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),” kata Priyo Julianang, juru bicara demonstran.

    Ini membuat warga berang. “Kalau memang benar pajak itu hilang dari sistem, kami minta memo dari bupati, dari gubernur, bahkan dari presiden kalau pajak Desa Sanenrejo tidak usah dibayarkan. Tidak usah dikirimi SPPT. Buat apa masyarakat bayar kalau hilang otomatis,” tukas Priyo.

    Priyo memperkirakan, kurang lebih Rp 400 juta pajak yang belum disetor. “Saya menghitungnya dari formal pajak, SPPT masyarakat yang sudah dikumpulkan,” katanya.

    Warga berharap menyelesaikan ini secara hukum dengan melapor ke polisi atau jaksa. “Ini sudah berapa bulan. Bukti penbukuannya belum dikirimkan kepada kami siapa-siapa saja yang belum bayar. Kalau masyarakat, kami yakin, tidak ada yang tidak membayar, karena masyarakat patuh dan taat dengan peraturan negara. Mereka pasti bayar karena takut tanahnya diambil,” kata Priyo.

    Masyarakat juga sudah mempercayakan akte jual beli tanah kepada Pemerintah Desa Sanenrejo. “Bahkan akte yang katanya sudah diproses, ada yang empat tahun, belum selesai sampai sekarang. Uangnya sudah dibayarkan, tanggung jawab masyarakat untuk proses terkait pembiayaan sudah diselesaikan. Tapi bukti penyelesaian akte jual beli tidak ada,” kata Priyo.

    Berdasarkan pendataan Priyo, ada 15 akte jual beli yang belum diselesaikan pemerintah desa. “Nominal anggaran pembiayaannya berbeda-beda. Tergantung luas tanahnya, kami kurang tahu,” katanya.

    Kades Sanenrejo Sutikno Wibowo menghormati aksi warga. “Kami sudah sampaikan, kami akan selalu merapat ke Bapenda. Catatan itu sudah valid kok,” katanya.

    Menurut Sutikno, ada warga yang belum membayar pajak. Namun ada warga yang ingin pajak tersebut dihapus. “Akhirnya kita merapat ke Bapenda untuk minta petunjuk. Kalau memang harus dihapus semua, akan kami pilah-pilah kalau ada sesuatu yang belum terkover,” katanya.

    Mengenai komplain warga yang merasa sudah membayar pajak tapi tidak memperoleh bukti bayar, Sutikno mengakuinya. “Itulah keteledoran-keteledoran. Manusia tidak sempurna. Yang jelas positif, yang akan datang kita kondisikan dan kita tertibkan administrasinya agar menghasilkan yang terbaik,” katanya. [wir]