Xcloud.id

Tag: Sutarto Alimoeso

  • Pemerintah tidak akan impor pangan serta fokus wujudkan swasembada

    Pemerintah tidak akan impor pangan serta fokus wujudkan swasembada

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Pemerintah tidak akan impor pangan serta fokus wujudkan swasembada
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 16:12 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor berbagai komoditas pangan, seperti beras, jagung, kedelai, garam, dan gula. Hal ini disampaikan Zulhas saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Perpadi 2025 di Diamond Convention Center, Solo, Rabu (15/1).

    “Dipastikan tidak impor beras, kedelai, jagung, garam, dan gula. Maka kita harus bekerjasama untuk menyediakan pangan. Kalau tidak bisa menyediakan pangan, bagaimana kita tidak impor,” kata Zulhas dalam sambutannya.

    Program Pemerintah untuk Swasembada
    Untuk mewujudkan swasembada pangan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Fokus utama tahun ini adalah menyelesaikan pembangunan irigasi serta memperbaiki irigasi yang rusak. Selain itu, pemerintah meningkatkan alokasi pupuk dari 7 juta ton pada 2024 menjadi 9,55 juta ton pada 2025.

    “Kita perbaiki distribusi pupuk. Sekarang tanggung jawab pupuk hanya di Kementerian Pertanian, yang didistribusikan oleh Pupuk Indonesia kepada petani,” jelas Zulhas.

    Selain itu, pemerintah akan menambah jumlah penyuluh pertanian. Dari 37 ribu penyuluh yang ada saat ini, jumlahnya akan ditambah dengan target minimal satu penyuluh per desa. Pemerintah juga menargetkan peningkatan produksi gabah dari 52 juta ton pada 2024 menjadi 64 juta ton pada 2025.

    Zulhas menyoroti tantangan utama di sektor pertanian, yaitu minimnya minat generasi muda untuk menjadi petani. Saat ini, mayoritas petani berusia 50-60 tahun.

    “Dulu, di era Pak Suharto, 65 persen tenaga kerja ada di sektor pertanian. Sekarang tinggal 25 persen, itu pun didominasi petani tua. Lama-lama sawah dan ladang mereka dijual karena pertanian tidak menarik,” katanya.

    Zulhas juga menegaskan bahwa pemerintah memahami keluhan petani. Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh target swasembada pangan yang ditetapkan untuk tercapai pada 2027. Pada kesempatan itu, Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso, menyatakan bahwa Perpadi siap mendukung kebijakan pemerintah untuk swasembada pangan. Namun, ia menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung revitalisasi alat-alat pertanian dan penetapan harga pembelian beras oleh pemerintah.

    Dalam pembukaan Munas yang berlangsung hingga Kamis (16/1/2025), juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara Perpadi dan pemerintah terkait penyediaan kredit lunak bagi pengusaha Perpadi. “Perpadi harus menempatkan diri sebagai bagian dari bangsa untuk mendukung swasembada berkelanjutan,” ujar Sutarto seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Rabu (15/1). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Fokus Wujudkan Swasembada, Pemerintah Tegaskan Tak Impor Pangan

    Fokus Wujudkan Swasembada, Pemerintah Tegaskan Tak Impor Pangan

    Solo, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor berbagai komoditas pangan, seperti beras, jagung, kedelai, garam, dan gula. Hal ini disampaikan Zulhas saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Perpadi 2025 di Diamond Convention Center, Solo, Rabu (15/1/2025). 

    “Dipastikan tidak impor beras, kedelai, jagung, garam, dan gula. Maka kita harus bekerja sama untuk menyediakan pangan. Kalau tidak bisa menyediakan pangan, bagaimana kita tidak impor?” kata Zulhas dalam sambutannya. 

    Untuk mewujudkan swasembada pangan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Fokus utama tahun ini adalah menyelesaikan pembangunan irigasi serta memperbaiki irigasi yang rusak. Selain itu, pemerintah meningkatkan alokasi pupuk dari 7 juta ton pada 2024 menjadi 9,55 juta ton pada 2025. 

    “Kita perbaiki distribusi pupuk. Sekarang tanggung jawab pupuk hanya di Kementerian Pertanian, yang didistribusikan oleh Pupuk Indonesia kepada petani,” jelas Zulhas. 

    Zulhas juga menegaskan pemerintah memahami keluhan petani. Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh target swasembada pangan yang ditetapkan untuk tercapai pada 2027. 

    Sementara itu, Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso, menyatakan Perpadi siap mendukung kebijakan pemerintah untuk swasembada pangan. Namun, ia menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung revitalisasi alat-alat pertanian dan penetapan harga pembelian beras oleh pemerintah. 

    “Perpadi harus menempatkan diri sebagai bagian dari bangsa untuk mendukung swasembada pangan secara berkelanjutan,” ujar Sutarto.

  • Kepala Bappenas sebut Perpadi ujung tombak perberasan nasional

    Kepala Bappenas sebut Perpadi ujung tombak perberasan nasional

    Saya merasakan cepat atau lambat Perpadi akan menjadi ujung tombak perberasan kita

    Solo (ANTARA) – Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) sebagai ujung tombak perberasan nasional.

    “Saya merasakan cepat atau lambat Perpadi akan menjadi ujung tombak perberasan kita,” katanya pada Musyawarah Nasional Perpadi 2025 di Solo, Jawa Tengah, Selasa.

    Ia mengatakan Perpadi ini merupakan contoh bagaimana usaha tumbuh dari masyarakat.

    Menurut dia, Indonesia adalah contoh bagaimana perberasan berkembang dan dikembangkan.

    “Pada 1952 Indonesia adalah negara importir terbesar di dunia. Jumlah penduduk kita 70 juta dan kita mengimpor 700.000 ton beras. Sejak itu kita bertekad supaya Indonesia menghasilkan padi sendiri,” katanya.

    Ia mengatakan, pada saat itu upaya yang dilakukan di antaranya dengan mendirikan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia.

    “Sejak itulah upaya untuk menghasilkan beras sendiri, menghasilkan padi sendiri dimulai. Sayangnya niat itu tidak berhasil sampai Presiden Soekarno turun dan dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dengan mulai merencanakan rencana pembangunan nasional Indonesia atau repelita,” katanya.

    Selanjutnya, pada 1 April 1969 program swasembada beras dicanangkan Sutarto Alimoeso yang merupakan tokoh perberasan yang melahirkan swasembada beras.

    “Hingga pada 1984 kita diakui sebagai negara penghasil beras. Dalam hal ini Perpadi adalah organisasi yang juga ikut berperan 20 tahun kemudian. Sejak swasembada ini dilanjutkan lagi oleh Presiden Prabowo Subianto, saya bersyukur swasembada beras tidak hanya datang dari pemerintah tetapi juga datang dari Perpadi,” katanya.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Bisa Untungkan Petani, Asalkan 2 Syarat Ini Dipenuhi

    Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Bisa Untungkan Petani, Asalkan 2 Syarat Ini Dipenuhi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, pihaknya mengakui kebijakan Presiden Prabowo Subianto menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dapat menguntungkan petani.

    “Sebenarnya kalau kita bicara HPP, harapannya pemerintah kan supaya petani menerima keuntungan yang lebih besar, tentunya kami menyambut baik,” ujar Sutarto, Sabtu (4/1/2025).

    Namun, Sutarto menyebutkan kebijakan tersebut akan berimbas pada modal pengadaan gabah bagi penggilingan karena ikut mengalami peningkatan.

    “Sekalipun bagi penggilingan padi, tentunya uang yang diperlukan untuk pengadaan akan meningkat kan. Tadinya Rp 6.000 menjadi Rp 6.500. Namun, itu konsekuensi dari kita berbisnis, kita akan ikuti,” katanya.

    Oleh sebab itu, Sutarto mengungkapkan terdapat dua syarat utama dalam menanggapi kenaikan HPP gabah tersebut. Ia menuturkan syarat pertama, yakni pasar menjadi terjamin dan yang kedua, pihaknya dapat melakukan revitalisasi penggilingan padi.

    “Saya pikir yang lebih penting itu, pasarnya menjadi terjamin dengan baik dan yang kedua, kami bisa melakukan revitalisasi. Itu intinya,” tutur Sutarto.

    Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah mendukung percepatan produksi petani melalui pemberian kredit usaha alat dan mesin pertanian (Alsintan) atau KUA dan kredit usaha rakyat (KUR) untuk para petani.

    Total pemberian kredit, yang bekerja sama dengan bank-bank Himbara, untuk petani secara nasional mencapai Rp 300 triliun.

    Amran juga mengungkapkan total subsidi bunga untuk kredit petani, yang disepakati pula oleh Bank Mandiri, BNI dan BRI, yakni sebesar 3%.

    Perihal KUA petani, lanjut Amran, adalah bagian dari permohonan Perpadi ihwal bunga kredit agar disubsidi. Amran menegaskan kesepakatan ini disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp 300 Triliun untuk seluruh Indonesia.

    “Kita sudah sepakat dengan Mandiri, BRI, dan BNI, yang sudah tanda tangan bersama. Plafonnya Rp 2 miliar, bunganya 3% untuk kredit usaha alsintan. Ini lebih rendah lagi,” tegas Amran.

    Sementara terkait KUR petani, Amran mengatakan pemerintah menyediakan kebijakan apabila pengajuan Rp 100 juta, maka diputuskan tanpa agunan.

    “Kalau KUR petani, itu jika Rp 100 juta, tanpa agunan. Bunganya itu 6%,” tutur Amran.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk menaikkan harga gabah dan jagung. Hal ini dilakukan guna mendukung kesejahteraan para petani.

    Mentan Amran menuturkan, instruksi tersebut merupakan bagian dari kebijakan strategis Presiden Prabowo yakni penyesuaian HPP untuk gabah dan jagung.

    “Kami sungguh bahagia dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya mewakili petani Indonesia. Kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden terhadap kesejahteraan petani Indonesia,” ujarnya.

    Secara lugas, Amran mengungkapkan harga gabah saat ini dinaikkan dari harga awal yakni Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram.

    “Sedangkan HPP jagung meningkat dari Rp 5.000 menjadi Rp 5.500 per kilogram,” terang Amran.

    “Dengan langkah dan upaya berpihak pada petani ini, kita optimistis dapat mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia secepat-cepatnya,” pungkasnya dalam menanggapi kenaikan HPP gabah. 

  • Perpadi: Pemerintah Harus Lakukan Pengawasan Distribusi Benih dan Pupuk – Halaman all

    Perpadi: Pemerintah Harus Lakukan Pengawasan Distribusi Benih dan Pupuk – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso menekankan, pentingnya pemerintah melakukan pengawasan distribusi benih dan pupuk.

    Sutarto mengatakan, bagian yang juga sangat penting dalam memenuhi produksi dalam negeri adalah melakukan pengawasan terhadap semua distribusi bantuan baik benih maupun pupuk subsidi agar tidak terjadi penyelewengan.

    “Yang harus kita lakukan adalah pemerintah harus melakukan pengawasan apakah benih dan pupuk sudah tersalur dengan baik. Kedua kita harus melakukan pengamanan jangan sampai terjadi gangguan hama penyakit sehingga pemerintah harus melakukan pendampingan,” ujar Sutarto di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Di sisi lain, kata Sutarto, Kementerian Pertanian (Kementan) perlu membangun klaster-klaster pertanian modern di seluruh Indonesia untuk mempercepat capaian swasembada. Sebab, pembangunan klaster akan berdampak besar pada penguatan dan ketahanan bangsa di masa yang akan datang.

    “Dan kalau Klater-klaster ini bisa kita bangun, maka kredit akan mudah, kur mudah, benih mudah dan pupuk juga mudah karena petani sudah tersedia di sana. Nah kami tinggal memperkuat kerjasamanya saja dengan Bulog untuk melakukan penyerapan,” terang Sutarto.

    Sutarto mengatakan peningkatan produksi sangat penting untuk menekan kebijakan impor. Mengenai hal ini, Sutarto mengapresiasi keberhasilan produksi yang sudah dilakukan pemerintah dari waktu ke waktu sehingga stok beras nasional saat ini mencapai 8,2 juta ton.

    “Saya mendukung produski dalam negeri karena makin banyak impor maka produksi tidak akan bergairah. Dan kalau kita lihat angka angka BPS, saya sangat yakin dan optimis produksi kita melimpah. Apalagi kalau kita melihat angka stok nasional yang mencapai 8,5 juta ton. Ini stok yang sangat besar dan sangat aman,” katanya.

    Sutarto merespon soal harga gabah sebesar Rp 6.500 perkilogram dari yang sebelumnya Rp 6.000 perkilogram. Dia menilai, harga sebesar itu mampu menjadi angin segar bagi para petani yang setiap hari berproduksi.

    “Kalau kita bicara harga gabah, di mana harganya Rp 6.500, saya kira ini adalah keseimbangan baru, bagi kami yang penting pemerintah menetapkan harga pembelian ini waktunya sangat tepat, jangan sampai penetapannya setelah panen,” terang Sutarto.

  • Bagi-Bagi Beras Gratis 10 Kg Berlanjut ke Tahun 2025, Stok Bulog Aman?

    Bagi-Bagi Beras Gratis 10 Kg Berlanjut ke Tahun 2025, Stok Bulog Aman?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan pemerintah memiliki cadangan beras yang cukup untuk menghadapi momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    “Stok beras di Bulog hari ini 2 juta ton lebih, biasanya di bulan November di bawah 800.000 ton. Sehingga dengan ini pemerintah siap menghadapi Desember, Januari, dan Februari,” katanya di kantor Bapanas, Kamis (5/12/2024).

    Meski demikian angka tersebut kemungkinan bakal berkurang seiring tingginya konsumsi di Nataru, sedangkan produksi justru berkurang ketika memasuki musim hujan, bahkan makin terlihat di Februari 2025 mendatang.

    “Kita butuh cadangan pangan pemerintah, dan kalau kita lihat hari ini, Bulog dan Badan Pangan membuktikan bahwa stoknya tersebar di seluruh Indonesia. On hand jumlahnya 1,75 juta ton,” sebut Arief.

    Sementara, di awal tahun mendatang pemerintah bakal memberi bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) yang akan menyasar ke 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    “Insyaallah seizin Bapak Menko (Pangan), Pak Presiden, dan Menteri Keuangan kan dilanjutkan (bantuan pangan beras) Januari, Februari,” jelasnya.

    Sementara itu Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Suyamto mengatakan pemerintah siap menghadapi momen Nataru yang dilanjutkan bantuan pangan tersebut.

    “Dari target awal stok akhir tahun 1,2 juta ton. Insyaallah nanti di akhir Desember 2024 bisa 2 juta ton. Ini menurut saya sangat bagus dan membuat ketenangan bagi seluruh masyarakat,” kata Suyamto.

    Dari sisi pelaku usaha, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso juga memberi sinyal serupa, yakni amannya stok beras.

    “Sampai dengan Desember akhir tahun pasti situasinya dapat dikatakan aman. Tidak akan terjadi menurut perkiraan kami tidak akan terjadi gejolak. Biasanya naik awal bulan. Ini nampaknya tidak terlalu ada gejolak akhir Desember nanti,” ujar Sutarto.

    Foto: Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat memimpin rapat bersama pengusaha pangan, Kamis (5/12/2024). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat memimpin rapat bersama pengusaha pangan, Kamis (5/12/2024). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

    (dce)

  • Video: Demi Swasembada Pangan Prabowo, Konversi Lahan Harus Disetop!

    Video: Demi Swasembada Pangan Prabowo, Konversi Lahan Harus Disetop!

    Jakarta, CNBC Indonesia- Direktur Utama Perum Bulog 2009-2014, Sutarto Alimoeso mengungkapkan sejumlah tugas dan pekerjaan rumah (PR) pemerintahan Prabow-Gibran mengejar target swasembada pangan dalam 4 tahun.

    Guna mewujudkan target swasembada, pemerintah harus menghentikan praktik konversi lahan, menambah pembukaan lahan BUMN yang produktif, membangun industri hulu-hilir sektor pangan yang seimbang, membangun food estate dengan kluster yang melibatkan petani hingga penggilingan padi dan pasar.

    Selain itu juga diperlukan perbaikan sistem sarana produksi termasuk pengairan hingga pupuk maka produktivitas pangan bisa meningkat.

    Seperti apa upaya yang diperlukan untuk mengejar target swasembada pangan pemerintah? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Direktur Utama Perum Bulog 2009-2014, Sutarto Alimoeso dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Kamis, 07/11/2024)

  • Pengusaha Prediksi Beras Langka hingga Akhir Maret

    Pengusaha Prediksi Beras Langka hingga Akhir Maret

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) memproyeksi kelangkaan dan mahalnya harga beras berlangsung setidaknya sampai akhir Maret 2024.

    Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso mengatakan hal itu terjadi karena panen di Maret pun tidak terlalu besar dan cenderung di bawah normal.

    “Kondisi seperti ini masih akan berlangsung sampai dengan akhir Maret,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/2).

    Ia mengatakan panen pada Maret diperkirakan hanya mampu menghasilkan beras 3,5 juta ton. Padahal, normalnya panen bisa menghasilkan lebih dari 5 juta ton.

    Kendati, ia tak merinci mengapa beras hasil panen tersebut menurun.

    Harga beras belakangan menjadi sorotan karena melambung tinggi. Tak hanya itu, stoknya pun langka di ritel modern.

    Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengungkapkan harga beras saat ini melonjak hingga 20 persen. Padahal, Ramadan masih cukup jauh.

    Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan harga beras saat ini menjadi Rp18 ribu per kilogram (kg). Naik tinggi dibandingkan biasanya sekitar Rp14 ribu per kg. Ini adalah harga tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Ya (harga beras premium Rp18.500 per kg tertinggi di era Presiden Jokowi). Hati-hati, jika pasar tradisional stok berasnya tidak melimpah tentu akan terganggu distribusi pangan rakyat yang ada di pasar,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/2) lalu.

    Menurutnya, hilangnya beras premium secara mendadak tidak hanya terjadi di ritel. Di pasar, para pedagang juga kesulitan mendapatkan beras premium, karena memang stok yang dimiliki penggilingan juga terbatas.

    Reynaldi menyindir lonjakan harga itu dipicu masifnya gelontoran bansos dan bantuan pangan beras 10 kg sebelum Pilpres 2024 kemarin. Pasalnya, setelah itu, kelangkaan pasokan beras mulai terjadi.

    Menurutnya, pembagian bansos dalam momentum politik itu tentu menimbulkan tarik-menarik dengan stok beras di pasar. Ujungnya terjadi lonjakan harga, bahkan kelangkaan.

    “Tentu menteri yang terkait dalam hal ini, seperti Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) dan Menteri BUMN (Erick Thohir) yang memang secara ‘telanjang’ mendukung paslon tertentu. Namun, tidak memperhatikan nasib petani kecil kita, pedagang kecil kita,” kritik Reynaldi.

    “Fakta bahwa harga beras tinggi ini bukti pemerintah tidak serius menanganinya. Jelas bahwa tata niaga pangan kita ini mesti diperbaiki dan perlu ada perubahan agar tidak terjadi seperti ini terus-menerus,” tambahnya.

    Sementara itu Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi menyebut kenaikan harga beras terjadi karena harga gabah memang sudah tinggi di tingkat petani; di atas Rp7.000 per kg.

    “Jadi kondisi harga gabah yang sudah sampai di atas Rp7.500 itu terjadi di hampir semua sentra produksi,” ujar dia dalam media briefing di Kantor Pusat Bulog Jakarta, Selasa (13/2).

    Bayu merinci harga gabah petani dan harga beras di sentra produksi yang dicatat Bulog per 12 Februari 2024. Di Indramayu, misalnya, harga gabah sebesar Rp7.350 per kg dan beras premiumnya Rp15.475, di Karawang gabahnya Rp7.150 per kg dan berasnya Rp14.333.

    Kemudian, di Banyumas harga gabah Rp8.300 per kg dan beras Rp15 ribu per kg, di Sragen gabahnya Rp8.100 dan beras premiumnya Rp14.200 per kg. Di Ngawi harga gabah Rp8.200 per kg dan beras premiumnya Rp15.700 per kg.

    Selanjutnya, di Sidrap, Sulawesi Selatan harga gabahnya Rp7.900 per kg dan beras premiumnya Rp14.050 per kg.

    Menurutnya, kenaikan harga terjadi di seluruh negeri akibat harga gabah yang melonjak. Itu untuk kualitas gabah kering dan beras premium.

    Jokowi juga pernah mengungkap alasan mengapa harga beras masih mahal di pasaran. Menurut dia, harga beras masih naik karena saat ini belum masuk masa panen raya.

    “Ya belum panen raya. Kalau nanti produksinya melimpah pas panen raya, pasti harganya juga turun,” ujarnya usai melakukan peninjauan di Pasar Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

    (del/mrh)