Xcloud.id

Tag: Sutarto Alimoeso

  • Indonesia Jadi Model Transformasi Beras Rendah Karbon

    Indonesia Jadi Model Transformasi Beras Rendah Karbon

    Jakarta: Indonesia menunjukkan peran strategisnya dalam penerapan praktik beras rendah karbon melalui Proyek Low Carbon Rice. Proyek ini menjadi sorotan dalam International Sustainable Rice Forum (ISRF) 2025 yang digelar pada 17-18 November 2025. 
     
    Sebagai salah satu produsen beras terbesar dunia, Indonesia dianggap mampu menyediakan model transformasi sistemik yang dapat direplikasi di negara lain. Dalam empat tahun terakhir, proyek ini berhasil menunjukkan hasil konkret di lapangan.

    Ketua Umum PERPADI, Sutarto Alimoeso, menyebut proyek Low Carbon Rice berfokus di lima kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Proyek ini juga telah membangun keterlibatan aktif para petani, perwakilan pemerintah, hingga pelaku sektor swasta.

    “Jawa Tengah ada di Klaten, Sragen, dan Boyolali. Kemudian Jawa Timur itu di Ngawi dan Madiun,” ujar Sutarto dalam konferensi pers International Sustainable Rice Forum (ISRF) 2025, Senin, 17 November. 
     

    Ia menekankan bahwa transformasi tidak hanya bertumpu pada petani, tetapi juga pelaku penggilingan padi. Menurutnya, perubahan teknologi di sektor penggilingan dapat memperbesar dampak pengurangan karbon.
     
    PERPADI mendorong penggunaan mesin listrik sebagai pengganti mesin diesel, yang hasilnya terbukti signifikan.
     
    “Dampak setelah peralhan adalah, membantu menekan biaya operasional hingga 40% dan mengurangi emisi karbon hingga sekitar 15%. Kami melihat langkah ini sebagai wujud nyata transformasi menuju sistem produksi beras rendah karbon,” jelas Sutarto.
     
    Ia menilai bahwa jika langkah ini didukung penuh melalui kebijakan nasional dan kemitraan lintas sektor, model tersebut bisa diperluas ke lebih banyak wilayah di Indonesia.
     

    Adapun sejumlah capaian proyek Low Carbon Rice antara lain:
     
    1. Mendukung 67 penggilingan kecil untuk beralih dari mesin diesel ke mesin listrik
     
    2. Membangun kemitraan dengan lebih dari 2.650 petani di lahan seluas 1.037 hektar
     
    3. Mengenalkan beras berkelanjutan ke pasar domestik, termasuk restoran dan pembeli institusional
     
    4. Memperkuat kebijakan nasional melalui pembentukan SRP National Working Group
     
    5. Mengembangkan panduan interpretasi standar beras berkelanjutan untuk Indonesia
     
    Proyek ini menunjukkan bagaimana inovasi, pembiayaan hijau, dan kerja sama teknis dapat menciptakan dampak nyata terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing sektor perberasan.

     

    Jakarta: Indonesia menunjukkan peran strategisnya dalam penerapan praktik beras rendah karbon melalui Proyek Low Carbon Rice. Proyek ini menjadi sorotan dalam International Sustainable Rice Forum (ISRF) 2025 yang digelar pada 17-18 November 2025. 
     
    Sebagai salah satu produsen beras terbesar dunia, Indonesia dianggap mampu menyediakan model transformasi sistemik yang dapat direplikasi di negara lain. Dalam empat tahun terakhir, proyek ini berhasil menunjukkan hasil konkret di lapangan.
     
    Ketua Umum PERPADI, Sutarto Alimoeso, menyebut proyek Low Carbon Rice berfokus di lima kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Proyek ini juga telah membangun keterlibatan aktif para petani, perwakilan pemerintah, hingga pelaku sektor swasta.
     
    “Jawa Tengah ada di Klaten, Sragen, dan Boyolali. Kemudian Jawa Timur itu di Ngawi dan Madiun,” ujar Sutarto dalam konferensi pers International Sustainable Rice Forum (ISRF) 2025, Senin, 17 November. 
     

    Ia menekankan bahwa transformasi tidak hanya bertumpu pada petani, tetapi juga pelaku penggilingan padi. Menurutnya, perubahan teknologi di sektor penggilingan dapat memperbesar dampak pengurangan karbon.
     
    PERPADI mendorong penggunaan mesin listrik sebagai pengganti mesin diesel, yang hasilnya terbukti signifikan.
     
    “Dampak setelah peralhan adalah, membantu menekan biaya operasional hingga 40% dan mengurangi emisi karbon hingga sekitar 15%. Kami melihat langkah ini sebagai wujud nyata transformasi menuju sistem produksi beras rendah karbon,” jelas Sutarto.
     
    Ia menilai bahwa jika langkah ini didukung penuh melalui kebijakan nasional dan kemitraan lintas sektor, model tersebut bisa diperluas ke lebih banyak wilayah di Indonesia.
     

     
    Adapun sejumlah capaian proyek Low Carbon Rice antara lain:
     
    1. Mendukung 67 penggilingan kecil untuk beralih dari mesin diesel ke mesin listrik
     
    2. Membangun kemitraan dengan lebih dari 2.650 petani di lahan seluas 1.037 hektar
     
    3. Mengenalkan beras berkelanjutan ke pasar domestik, termasuk restoran dan pembeli institusional
     
    4. Memperkuat kebijakan nasional melalui pembentukan SRP National Working Group
     
    5. Mengembangkan panduan interpretasi standar beras berkelanjutan untuk Indonesia
     
    Proyek ini menunjukkan bagaimana inovasi, pembiayaan hijau, dan kerja sama teknis dapat menciptakan dampak nyata terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing sektor perberasan.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Gelar pertemuan di UGM, MPTHI genjot produksi wujudkan swasembada pangan

    Gelar pertemuan di UGM, MPTHI genjot produksi wujudkan swasembada pangan

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Gelar pertemuan di UGM, MPTHI genjot produksi wujudkan swasembada pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 21:21 WIB

    Elshinta.com – Swasembada pangan yang digaungkan pemerintah perlu didukung dengan perlindungan tanaman untuk mencapai produksi maksimal. Masyarakat Perlindungan Tanaman dan Hewan Indonesia (MPTHI) mendukung upaya pemerintah dalam upaya mencapai swasembada pangan tersebut.

    Sebagai salah satu upaya mewujudkan program swasembada pangan, MPTHI menggelar pertemuan sekaligus pelatihan yang berlangsung di Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta. Dalam pertemuan yang diikuti 650 orang dari ahli dan juga para peminat tanaman pangan ini, MPTHI menggandeng praktisi, birokrasi dan peneliti. Pertemuan yang digelar selama 2 hari Jumat dan Sabtu tanggal 13-14 Juni ini mendiskusikan berbagai persoalan perlindungan tanaman pangan. 

    Ketua Umum Masyarakat Perlindungan Tanaman dan Hewan Indonesia, Sutarto Alimoeso mengatakan bahwa dari pertemuan tersebut akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi guna meningkatkan produktivitas pangan para petani di tengah perubahan iklim. Sehingga kesejahteraan para petani dan pertanian Indonesia khususnya ketersediaan pangan bagi rakyat Indonesia terjamin. Apalagi di Indonesia ada 76 komoditas sumber karbohidrat untuk alternatif pangan.

    Menurutnya, Indonesia tidak bisa bicara ketahanan pangan tanpa memperkuat perlindungan tanaman. Dalam konteks tantangan global seperti perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), hingga degradasi lahan, sinergi antara ilmuwan, praktisi, regulator, dan pelaku industri sangat diperlukan.

    “Pelindungan tanaman kalau kita bicara di undang-undang yang ada yaitu undang-undang budidaya, undang-undang pangan, sebenarnya kita sangat berperan didalam memberikan jaminan bahwa prosuksi tercapai secara kontinyu, kualitasnya terjamin, keamananya terjamin kemudian terjadi efisiensi, akhirnya harganya bersaing. Akhirnya kita juga memiliki daya saing. Sampai hari ini daya saing kita, khususnya pangan belum menggembirakan,” ujar Sutarto Alimoeso di Fakultas Pertamina UGM, Jumat (13/6).

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy berharap pertemuan yang diadakan oleh MPTHI ini terus berlanjut demi mendukung sistem pertanian dari hulu ke hilir untuk mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah mengapresiasi pada MPTHI yang konsisten menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pelindungan tumbuhan dan hewan, pemberdayaan petani peternak serta inovasi pertanian yang berkelanjutan.

    “Kami harapkan kedepan, melalui riset, advokasi, edukasi dan diseminasi praktek terbaik, MPTHI diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas petani dan peternak dengan tetap menjaga keberlangsungan ekosistem pertanian,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan (Dirjen TP) Kementan, Yudi Sastro, menjelaskan bahwa MPTHI merupakan Organisasi yang bergerak di bidang perlindungan tanaman dan berkontribusi melalui advokasi kepada masyarakat petani maupun pemerintah dalam upaya menekan dampak yang diakibatkan oleh serangan hama dan penyakit tanaman maupun dampak perubahan iklim. Pertemuan MPTHI tahun 2025 ini mengusung tema Perlindungan Tanaman Bersinergi Mendukung Tercapainya Swasembada Pangan Berkelanjutan

    Sumber : Radio Elshinta

  • Produksi Surplus, Perpadi Pastikan Harga Beras Stabil Usai Lebaran

    Produksi Surplus, Perpadi Pastikan Harga Beras Stabil Usai Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha beras memastikan harga beras akan tetap stabil pasca momentum Hari Raya Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.

    Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan pasokan beras pada April di tahun ini meningkat. Hal ini seiring dengan sentra produksi yang memasuki panen raya.

    Selain itu, Sutarto juga menyebut pasokan beras pada bulan ini melimpah alias masih surplus.

    “Alhamdulillah harga beras akan tetap stabil. Pasokan pada bulan April ini meningkat sejalan dengan beberapa daerah sentra produksi memasuki panen raya,” kata Sutarto, Sabtu (5/4/2025).

    Adapun, Sutarto menuturkan harga beras di tingkat penggilingan tergantung dari setiap kualitas. Di sisi lain, dia menyampaikan bahwa pasar beras masih relatif sepi imbas libur Lebaran.

    “Sebagian besar penggilingan padi belum beroperasi baru minggu depan. Pasar beras masih relatif sepi,” tuturnya.

    Jika menengok Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Sabtu (5/4/2025) pukul 11.14 WIB, harga rata-rata beras medium penggilingan di tingkat produsen adalah Rp12.674 per kilogram. Sementara itu, harga beras premium penggilingan di tingkat produsen adalah Rp14.071 per kilogram.

    Di sisi lain, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen secara nasional dibanderol Rp15.617 per kilogram, sedangkan harga rata-rata beras medium adalah Rp13.744 per kilogram.

    Di tingkat konsumen, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog Rp12.592 per kilogram dari HET nasional Rp12.500 per kilogram.

    Produksi Beras Surplus

    Dalam catatan Bisnis.com, BPS memperkirakan adanya potensi produksi beras dalam negeri mencapai 13,95 juta ton sepanjang Januari—April 2025.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut potensi produksi beras yang melimpah ini diperkirakan menjadi yang tertinggi sejak 2019.

    Produksi beras diperkirakan meningkat sebanyak 2,88 juta ton beras atau sebesar 25,99% dibandingkan Januari—April 2024. Sementara pada periode yang sama tahun lalu, produksi beras hanya mencapai 11,07 juta ton.

    “Produksi beras sepanjang Januari—April atau subround I 2025, diperkirakan akan mencapai 13,95 juta ton atau mengalami peningkatan sebsar 2,88 juta ton atau naik 25,99% dibandingkan periode yang sama 2024,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Senin (3/3/2025).

    Pada Januari 2025, produksi beras untuk konsumsi pangan diperkirakan mencapai 1,24 juta ton atau mengalami peningkatan 42,21% dibandingkan Januari 2024 yang sebesar 0,87 juta ton.

    Alhasil, potensi produksi beras sepanjang Januari—April 2025 diperkirakan menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

    Tercatat, total produksi beras Januari—April atau subround I 2025 diperkirakan mencapai 13,95 juta ton beras, sedangkan pada periode yang sama 2019 pernah mencapai 13,63 juta ton beras.

    Data BPS juga menunjukkan potensi produksi beras sepanjang empat bulan pertama 2025 hampir mengejar produksi pada Januari—April 2018 yang mencapai 14,79 juta ton.

    “Jika dibandingkan dengan realisasi produksi pada tahun-tahun sebelumnya, potensi produksi beras sepanjang Januari—April 2025 diperkirakan tertinggi yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir atau sejak 2019,” tuturnya.

    Potensi produksi beras ini sejalan dengan potensi produksi padi yang diperkirakan akan mencapai 24,22 juta ton gabah kering giling (GKG) pada Januari—April 2025. Angkanya mengalami peningkatan 5 juta ton GKG atau sebesar 26,02% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Luas panen padi sepanjang subround I 2025 juga diperkirakan naik 0,99 juta hektare atau 27,69% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sepanjang Januari—April 2025, diperkirakan luas panen padi mampu mencapai 4,56 juta hektare.

    “Tentunya, angka realisasi nantinya bisa lebih atau lebih tinggi dibandingkan angka potensi, bergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang Februari—April 2025,” jelasnya.

    Selain itu, BPS menyebut potensi luas panen padi sepanjang Januari—April 2025 diperkirakan merupakan yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir atau sejak 2019.

  • Heboh Beras dan Minyak Goreng Disunat, Zulhas Minta Pelaku Dipenjara

    Heboh Beras dan Minyak Goreng Disunat, Zulhas Minta Pelaku Dipenjara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta agar pelaku usaha yang melakukan pengurangan takaran bahan pangan, mulai dari beras hingga minyak goreng untuk segera ditindak dan dimasukkan ke bui alias penjara.

    “Kalau ada yang nyuri-nyuri ukuran, minyak, beras, apa saja, masukin penjara,” ujarnya, usai rapat koordinasi (rakor) jagung di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Pernyataan Zulhas merespons video yang berlalu-lalang di media sosial terkait pengurangan beras hingga minyak goreng.

    Teranyar, media sosial digegerkan dengan video temuan beras kemasan 5 kilogram yang tak sesuai label kemasan. Dalam unggah video itu, warganet menimbang beras kemasan yang bertuliskan 5 kilogram itu menggunakan timbangan berat, namun hasilnya tak sesuai.

    Dalam catatan Bisnis, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso sebelumnya menyatakan pihaknya mendukung adanya pengawasan langsung di lapangan terhadap beras, termasuk beras kemasan 5 kilogram.

    Sutarto juga meminta agar pemerintah tidak tebang pilih jika ditemukan ada pihak yang melakukan kecurangan terhadap volume beras 5 kilogram.

    “Siapa saja yang melanggar agar ditindak sesuai dengan peraturan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (20/3/2025).

    Dia pun meminta agar pemerintah, termasuk Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menyelidiki lebih lanjut dalang yang melakukan kecurangan beras. Pasalnya, kata dia, rantai pasok gabah relatif panjang.

    “Karena pelaku bisnis atau rantai pasok gabah relatif panjang, mulai dari produsen ke distributor ke sub distributor dan ke pengecer,” ucapnya. 

    Adapun Kemendag mengungkapkan terdapat sembilan pelaku usaha beras yang dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis imbas adanya pengurangan isi beras kemasan 5 kilogram sepanjang 2025.

    Mereka tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bangka Tengah.

    “Sekarang 2025 ada 9 [pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif],” tuturnya. 

    Rinciannya, pelaku usaha yang mengurangi volume beras berasal dari daerah Kendal Jawa Tengah, Jakarta Selatan, Kediri Jawa Timur, Pangkalan Baru Bangka Tengah, Pangkalpinang, Lumajang Jawa Timur, Mojokerto Jawa Timur, dan Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

    Berdasarkan data hasil pengawasan Kemendag dari Februari—Maret 2025 yang diterima Bisnis, sebanyak 28,27% dari 21 produk beras kemasan 5 kilogram tidak sesuai dengan ketentuan di label. Sisanya, sebanyak 72,73% beras sesuai dengan kemasan atau berisi 5 kilogram.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan bahwa pihaknya tengah menindaklanjuti hasil pengawasan itu.

    “Kami sedang tindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tuturnya. 

    Meski demikian, Kemendag menyebut angka penurunan beras yang tak sesuai ketentuan itu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

    Jika dirinci, sebanyak 96,55% dari 29 produk beras yang tidak sesuai dengan ketentuan pada 2023. Di tahun berikutnya, Kemendag mencatat ada 50% dari 36 produk beras yang tak sesuai dengan ketentuan.

    “Tahun 2023 sebanyak 96,55% [beras] tidak sesuai ketentuan, tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 50% tidak sesuai ketentuan, dan tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 28,27% tidak sesuai ketentuan,” terangnya.

  • Pengusaha Klaim Patuh Perintah Prabowo Beli Gabah Rp 6.500/Kg, Tapi…

    Pengusaha Klaim Patuh Perintah Prabowo Beli Gabah Rp 6.500/Kg, Tapi…

    Jakarta –

    Pemerintah meminta seluruh pengusaha penggilingan menyerap gabah kering panen (GKP) sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025, yakni sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg). Perintah itu juga dipertegas oleh Presiden Prabowo Subianto yang meminta pengusaha penggilingan tidak mengorbankan petani dalam meraup keuntungannya.

    Persatuan Perusahaan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) mengatakan, seluruh anggotanya telah menyerap GKP sesuai HPP yang ditetapkan sejak keputusan tersebut terbit. Bahkan, saat ini anggota Perpadi ada yang membeli GKP di atas ketentuan HPP.

    “Penggilingan padi anggota Perpadi sudah melaksanakan pembelian GKP sesuai ketetapan pemerintah, dan bahkan pembelian di gudang PP harganya Rp 6.700-6.800. Dan bahkan ada yang masih di harga Rp 7.000-an,” kata Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso kepada detikcom, Senin (17/2/2025).

    Namun begitu, Sutarto mengatakan keuntungan dari pembelian HPP GKP bagi pengusaha penggilingan berskala kecil, cenderung tidak besar. Hal itu erat kaitannya dengan harga jual, biaya produksi, hingga rendemen yang diperoleh pengusaha.

    “Persaingan di perberasan luar biasa, seperti diketahui kapasitas PP secara keseluruhan tiga kali lebih dari kapasitas produksi gabah kita. Jadi selama ini sebenarnya per kg-nya sangat kecil. Bagi PP besar karena produksinya besar, keuntungan keseluruhannya menjadi lebih besar bila dibanding yang kecil-kecil. Per kg sangat kecil keuntungannya,” jelasnya.

    Namun begitu, Sutarto mengatakan pengusaha penggilingan tetap menyesuaikan harga jual beras dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Diketahui pemerintah menetapkan HET beras tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 12.500 per kg untuk beras medium dan Rp 15.800 per kg untuk beras premium.

    “Sebenarnya HET itu harga acuan pemerintah, supaya pemerintah bisa mengambil tindakan mitigasi atau koreksi bila harga tidak terkendali. Pengusaha beras akan menyesuaikan dengan ketetapan HET pemerintah,” ungkapnya.

    Dihubungi terpisah, Pengamat Ekonomi Pertanian dari Asosiasi Ekonom Politik Indonesia (AEPI), Khudori mengatakan HPP yang ditetapkan pemerintah patut diapresiasi lantaran saat ini ongkos produksi padi mengalami kenaikan.

    Ia mengatakan, kenaikan HPP GKP dan gabah kering giling (GKG) antara 8,3% hingga 10,8% adalah langkah untuk menjaga agar petani tetap mendapatkan insentif ekonomi yang memadai.

    Namun begitu, ia menyoroti tentang HET yang ditetapkan sesuai dengan tahun sebelumnya. Menurutnya, besaran HET saat ini berisiko mengikis beras medium dan premium di supermarket dan ritel modern.

    “Kebijakan ini ada kemungkinan akan diikuti menghilangnya berbagai merek beras premium di pasar modern. Kemungkinan itu terjadi perlahan karena beras produk lama dari gabah dengan harga lama masih beredar di pasar,” terang Khudori kepada detikcom.

    Karena HET beras tidak dinaikkan, kata Khudori, setidaknya ada dua pilihan bagi penggilingan. Pertama, mereka akan menjual beras sesuai HET beras tapi mengorbankan kualitas. Kedua, mereka menjual beras sesuai kualitas tapi dengan harga di atas HET.

    “Jika dugaan ini benar adanya, situasi yang terjadi pada Maret-April tahun 2024 kemungkinan bakal berulang: beras premium aneka merek akan menghilang dari supermarket dan ritel modern. Yang merajai adalah beras SPHP milik BULOG dan beras khusus. Beras khusus tak diatur HET,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)

  • Harga Gabah Dibeli Rp6.500 dari Petani, Presiden Minta Penggilingan Padi Diawasi

    Harga Gabah Dibeli Rp6.500 dari Petani, Presiden Minta Penggilingan Padi Diawasi

    JABAR EKSPRES – Dalam memberikan kesejahteraan pada petani, Presiden Prabowo Subianto minta Polri dan TNI untuk membantu kepala Dinas Pertanian se-Indonesia untuk mengawasi pengusaha penggilingan padi agar mereka tunduk pada kebijakan pemerintah dengan membeli gabar dari petani seharga Rp6.500 per kilogram.

    Presiden mengintruksikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram (kg).

    “Di sini ada kepala Dinas Pertanian seluruh Indonesia, ada dandim (komandan distrik listrik militer), ada kepolisian. Nanti saya minta dibantu di daerah-daerah untuk mengawasi penggilingan-penggilingan padi itu,” kata Presiden Prabowo dikutip dari ANTARA, Selasa (4/2/2025).

    Saat itu, Presiden mendadak datang ke kantor Kementerian Pertanian dan langsung menggelar rapat bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta pejabat-pejabat lain yang terlibat dalam program swasembada pangan pemerintah.

    BACA JUGA: Prabowo Perbolehkan Pengecer Jual LPG 3 Kg, Warganet: Seolah-olah jadi Pahlawan!

    Dalam kegiatan tersebut, Presiden menerima laporan dari Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Pepardi) Sutarto Alimoeso. Ia mengatakan ada beberapa kasus harga gabah yang dibeli di atas Rp6.500, tetapi ada juga kasus-kasu tertentu yang harga gabahnya di bawah Rp6.500.

    “Mungkin kaitannya dengan kadar air, kaitannya dengan rendaman dan sebagainya Bapak Presiden. Ini berdasarkan laporan teman-teman dari seluruh Indonesia,” kata Sutarto kepada Presiden.

    Prabowo mengingatkan kembali bahwa kesejahteraan petani harus menjadi tujuan utama.

    “Jangan selalu korbankan petani, selalu dengan alasan kadar air, rendaman, kualitas lah. Saya sudah lama jadi orang Indonesia saya sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak berdaya selalu di korbankan,” kata Presiden.

    BACA JUGA: Rakyat Kesusahan, Prabowo Perintahkan Bahlil Aktifkan Lagi Pengecer LPG 3 Kg

    “Saya mengimbau semua pihak terutama teman-teman dari penggilingan padi,” kata Prabowo.

    Presiden juga menegaskan jika ada usaha penggilingan padi yang masih tidak tunduk dengan kebijakan HPP gabah Rp6.500, maka mereka akan ditindak.

    “Saya kira banyak penggilingan padi di daerah-daerah, banyak yang sudah menyesuaikan,” kata Presiden.

    Presiden mengatakan urusan kesejahteraan petani yang merupakan tulang punggung swasembada pangan, dan merupakan tanggung jawab semua pihak.

  • Pemerintah Sesuaikan Derajat Sosoh Beras, Mentan Amran Bilang Begini

    Pemerintah Sesuaikan Derajat Sosoh Beras, Mentan Amran Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melakukan penyesuaian derajat sosoh beras dari semula 100% menjadi 95% untuk mendukung penyerapan gabah/beras Perum Bulog sebanyak 3 juta ton setara beras di 2025. Penyesuaian ini dipastikan tidak memengaruhi kualitas beras.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, penyesuaian derajat sosoh beras menjadi 95% tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas beras.

    “Nggak berpengaruh sama kualitas. Itu masih bagus,” kata Amran dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/1/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso menyebut bahwa beras dengan derajat sosoh 95% memiliki kualitas yang baik dan daya simpan yang masih bagus.

    Dia mengatakan, baik petani dan pengusaha penggilingan optimistis target penyerapan 3 juta ton setara beras dapat tercapai dengan adanya penyesuaian derajat sosoh.

    “Jadi nanti yang [beras] kecil-kecil pun bisa mampu langsung untuk setor ke Bulog sehingga Insya Allah menuju 3 juta itu kita bisa lakukan,” ujar Sutarto.

    Selama ini, terdapat beberapa standar penyerapan beras oleh Bulog termasuk derajat sosoh dengan acuan 100%. Kendati begitu, standar ini menjadi tantangan bagi petani agar berasnya dapat diserap oleh Bulog.

    Untuk mengakomodasi aspirasi petani dan meningkatkan penyerapan, pemerintah lantas menyesuaikan derajat sosoh menjadi salah satu solusinya.

    Penyesuaian itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.14/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.2/2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    Melalui beleid ini, pemerintah menetapkan HPP beras di gudang Bulog Rp12.000 per kg dengan standar kualitas yaitu derajat sosoh minimal 100% yang kemudian disesuaikan menjadi 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 25%.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, penyesuaian ini dilakukan atas permintaan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).

    “Jadi atas permintaan Menteri Pertanian dan teman-teman Perpadi, derajat sosoh yang sebelumnya 100 persen kita turunkan menjadi 95 persen, sehingga diharapkan bisa membantu penyerapan Bulog,” kata Arief dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/1/2025).

    Sejalan dengan terbitnya regulasi tersebut, Bapanas juga telah menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan gabah dan beras dalam negeri dengan target 3 juta ton setara beras di 2025.

    Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Kepala Bapanas No.24/TS.03.03/K/1/2025 tertanggal 24 Januari 2025.

    “Bersama ini kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan gabah dan beras dalam negeri tahun 2025 dengan target 3 juta ton setara beras,” tulis Arief dalam suratnya, dikutip Rabu (29/1/2025).

  • Bulog Akan Serap 3 Juta Ton Gabah Petani, Standar Derajat Sosoh Beras Disesuaikan Jadi 95 Persen – Halaman all

    Bulog Akan Serap 3 Juta Ton Gabah Petani, Standar Derajat Sosoh Beras Disesuaikan Jadi 95 Persen – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Untuk mendorong penyerapan beras petani, pemerintah menyesuaikan derajat sosoh dari 100 persen menjadi 95 persen. Sementara itu, Bulog sepakat akan menyerap 3 juta beras produksi petani.

    “Kita semua sepakat mengamankan 3 juta ton gabah setara beras. Atas permintaan Menteri Pertanian Amran dan Perpadi, derajat sosoh 100 persen kami turunkan menjadi 95 persen sehingga diharapkan bisa membantu penyerapan Bulog,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi sekaligus Ketua Dewan Pengawas Bulog, Kamis (30/1/2025).

    Arief menyampaikan keputusan ini usai rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama serap gabah petani antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Bulog dan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) di kantor Kementan, Jakarta Selatan.

    Selama ini terdapat beberapa standar penyerapan beras oleh Bulog, termasuk derajat sosoh dengan acuan 100 persen. Namun, hal ini menjadi tantangan bagi petani agar berasnya dapat diserap Bulog.

    Untuk mengakomodasi aspirasi petani dan meningkatkan penyerapan, menyesuaikan derajat sosoh menjadi salah satu solusinya.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, penyesuaian derajat sosoh menjadi 95 persen tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas beras. “Itu nggak berpengaruh sama kualitas. Itu masih bagus,” ungkapnya.

    Ketua Perpadi, Sutarto Alimoeso juga sependapat. Dia menjelaskan, derajat sosoh berkaitan dengan daya simpan beras.

    “Ada keputusan yang menarik kaitannya dengan derajat sosoh. Kalau secara teknis perberasan, makin tinggi derajat sosohnya sebenarnya kandungan vitaminnya makin berkurang. Cuman untuk disimpan lama biasanya derajat sosoh memang harus lebih baik,” jelasnya.

    Sutarto menekankan bahwa beras dengan derajat sosoh 95 persen mempunyai kualitas yang baik dan daya simpan yang masih bagus.

    Dengan penyesuaian derajat sosoh tersebut, petani dan pengusaha penggilingan optimistis dapat mengejar target penyerapan 3 juta ton.

    “Jadi 95 persen saya kira sudah sangat baik. Jadi nanti yang (beras) kecil-kecil pun bisa mampu langsung untuk setor ke Bulog sehingga insya Allah menuju 3 juta itu kita bisa lakukan,” ucapnya.

    Sebelumnya, pemerintah menegaskan komitmennya mencapai swasembada pangan dengan menargetkan penyerapan 3 juta ton gabah setara beras hingga April 2025.

    Mentan Amran meminta Perum Bulog segera menyerap gabah petani sesuai HPP guna menjaga stabilitas pangan nasional dan kesejahteraan petani.
     
    “Hari ini kita sepakat menyerap beras hingga April 2025 sebanyak 3 juta ton setara beras. Surplus produksi kita hingga Maret mencapai 2,9 juta ton, dan pada April meningkat menjadi 4 juta ton. Kami berharap 3 juta ton ini bisa terserap sepenuhnya,” ujar Mentan Amran.

    Dia menegaskan, swasembada hanya dapat dicapai jika seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian maupun lembaga di sektor pangan, bergerak cepat dan bersama untuk mencapai target.

    “Hari ini kita harus bergerak bersama, mulai dari Perpadi, Bulog, Kepolisian, dan TNI. Insyaallah, ini bisa ditunaikan dalam waktu secepat-cepatnya,” kata Mentan.

    Stok Beras Hari Ini 1,9 Juta Ton 

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menegaskan, stok beras di Bulog berkisar 1,9 juta hingga 2 juta ton.

    Pemerintah memerintahkan Bulog agar menyerap 3 juta ton, sehingga dalam waktu 3-4 bulan ke depan, total stok di Bulog akan mencapai 5 juta ton.

    Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, menyatakan pihaknya siap menjalankan tugas menyerap gabah petani sesuai target.

    “Tahun ini Bulog diberi amanah besar mewujudkan kemandirian pangan nasional dengan menyerap gabah,” kata Wahyu.

    Penyerapan gabah dan beras dalam negeri akan mengacu pada kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang mengatur mekanisme penyerapan gabah.

    “Insyaallah, kami siap mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras pada musim panen pertama ini,” kata Wahyu.

    Bulog juga telah bekerja sama dengan BUMN lain, Kementerian Perdagangan, dan Perpadi, apabila masih diperlukan tambahan gudang penyimpanan. 

    Kapasitas penyimpanan beras Bulog saat ini mencapai 1,5 juta ton. “Kami siap mencari solusi tambahan jika dibutuhkan. “ ujarnya.

    Pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp16 triliun dari APBN untuk mendukung penyerapan gabah petani.

     

     

     

  • Transformasi Koperasi Dorong Swasembada Pangan 2025

    Transformasi Koperasi Dorong Swasembada Pangan 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus mempersiapkan transformasi koperasi untuk memasuki sektor industri, termasuk industri pertanian. Langkah ini bertujuan mendukung Asta Cita ke-2 terkait swasembada pangan, dengan target Indonesia tidak akan mengimpor beras lagi pada tahun 2025.

    “Konsekuensinya, harus dilakukan percepatan dan mobilisasi aktif pengadaan beras dan gabah di dalam negeri,” ujar Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam pernyataan resmi, Minggu (19/1/2025).

    Sebagai bagian dari program prioritas, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) akan merevitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) di berbagai daerah. Revitalisasi ini meliputi penyediaan alat pengering (dryer) untuk meningkatkan kualitas gabah, serta mendorong Bulog menyerap gabah petani dengan standar yang lebih baik, demi memastikan petani mendapatkan harga yang layak.

    Bulog diharapkan kembali memainkan peran strategis sebagai penyangga pangan nasional dengan menyerap gabah dan beras langsung dari petani. Pemerintah juga menyiapkan skema penyaluran pupuk yang lebih efisien melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang akan segera diterbitkan.

    “Saat ini, terdapat sekitar 6.000 Gapoktan berbadan usaha koperasi yang akan dilibatkan dalam penyaluran pupuk. Skema baru ini bertujuan memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga petani mendapatkan pupuk dalam jumlah yang tepat dan sesuai sasaran,” ungkap Ferry.

    Dengan penyaluran pupuk yang lebih terukur, hasil produksi gabah dan beras akan lebih mudah dicatat dan dikontrol. “Jika data lebih jelas, pemerintah tidak perlu terus-menerus mengimpor beras,” tambahnya.

    Wamenkop Ferry berharap dukungan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran ekosistem bantuan alat mesin pertanian hingga distribusi pupuk.

    “Jika semua berjalan lancar, insyaallah kita mampu memenuhi kebutuhan stok gabah dan beras dalam negeri, sehingga swasembada pangan terwujud. Ke depan, swasembada ini juga mencakup bahan pangan lainnya,” ujarnya optimis.

    Pada tahun 2023, data Kemenkop menunjukkan ada 3.800 koperasi aktif di sektor pertanian dengan anggota sebanyak 162.492 orang dan total volume usaha mencapai Rp2,1 triliun. Hal ini menunjukkan potensi besar koperasi sektor pertanian untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo dalam lima tahun mendatang.

    Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso, menegaskan swasembada pangan harus diwujudkan melalui ekosistem holistik dari hulu ke hilir. Di hulu, produktivitas petani harus ditingkatkan, sementara di hilir, pengelolaan penggilingan padi dan distribusi gabah harus dioptimalkan.

    “Bulog sebagai penyangga pangan nasional perlu bersinergi dengan ekosistem ini,” tegasnya.

    Sutarto juga mendorong Kemenkop untuk terlibat lebih aktif dalam pengembangan ekosistem, terutama dalam penyediaan akses kredit murah bagi petani. Selain itu, ia mengusulkan agar investasi pembangunan penggilingan padi segera ditata ulang, sehingga efisiensi pengelolaan gabah dapat meningkat.

    “Dengan bantuan alat seperti pengering gabah (dryer), petani dapat menghasilkan beras berkualitas tinggi. Ini akan mempercepat terwujudnya swasembada pangan sesuai dengan Asta Cita,” pungkas Sutarto.

  • Menko Pangan tekankan harga gabah dan revitalisasi pabrik dalam Munas Perpadi

    Menko Pangan tekankan harga gabah dan revitalisasi pabrik dalam Munas Perpadi

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Menko Pangan tekankan harga gabah dan revitalisasi pabrik dalam Munas Perpadi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 19:24 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan langkah pemerintah dalam mendukung petani dan pengusaha penggilingan padi melalui kebijakan harga gabah yang stabil dan program revitalisasi pabrik. Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Perpadi 2025 di Diamond Convention Center, Solo, Rabu (15/1).

    Menurut Zulkifli Hasan, pemerintah telah menetapkan harga gabah dari petani sebesar Rp 6.500 per kilogram, meningkat dari sebelumnya Rp 6.000. Selain itu, harga jagung juga dinaikkan menjadi Rp 5.500 per kilogram. “Ini arahan langsung dari Presiden Prabowo, untuk memastikan petani mendapatkan harga yang layak,” ujar Zulkifli.

    Ia juga menyampaikan bahwa Bulog telah menandatangani nota kesepahaman dengan Perpadi untuk membeli gabah dari petani dengan harga tersebut dan mengolahnya menjadi beras dengan harga pembelian Rp 12.000 per kilogram sesuai kriteria kekeringan.

    Zulkifli menyoroti kesenjangan antara pabrik besar dan kecil dalam hal efisiensi dan akses permodalan. “Pabrik kecil sering kalah bersaing dengan pabrik besar karena efisien mesin. Mereka ingin melakukan revitalisasi, bukan meminta, tetapi meminjam dengan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, sering kali aksesnya sulit,” katanya.

    Ia berkomitmen membantu pengusaha kecil untuk mendapatkan kredit dengan mengawal prosesnya hingga tuntas. “Kalau pabrik besar bisa mendapat puluhan triliun, tidak adil jika pabrik kecil kesulitan mendapatkan kredit. Kita akan kawal sampai mereka dapat,” tegasnya.

    Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso, menyatakan kesiapan organisasinya untuk mendukung kebijakan pemerintah menuju swasembada pangan. Namun, ia menekankan pentingnya kebijakan yang holistik, mencakup hulu ke hilir.

    “Kita bicara swasembada pangan bukan hanya di tingkat petani, tetapi juga pabrik dan pasar. Ketiganya harus berkesinambungan,” ujar Sutarto seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso.

    Ia juga berharap kredit untuk revitalisasi alat-alat pertanian dapat diperluas dengan bunga yang lebih terjangkau. 

    Sumber : Radio Elshinta