Xcloud.id

Tag: Sutanto

  • Penjelasan Kemenhub Soal Batasi Angkutan Barang Selama 11 Hari saat Nataru

    Penjelasan Kemenhub Soal Batasi Angkutan Barang Selama 11 Hari saat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan melakukan pembatasan angkutan barang selama 11 hari pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), lebih lama dua hari dari Nataru tahun lalu yang selama sembilan hari.  

    Pelaku usaha dan asosiasi logistik pun mempertanyakan perihal pembatasan angkutan barang yang berlangsung lebih lama tersebut. 

    Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan Darat Rudi Irawan menekankan, Kemenhub memiliki sejumlah pertimbangan terkait pembatasan angkutan barang berdurasi 11 hari.

    “Perpanjangan periode ini, dari sembilan hari menjadi 11 hari, adalah langkah antisipatif untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas yang diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (14/12/2025). 

    Rudi menegaskan, keputusan ini telah melalui kajian mendalam, khususnya berdasarkan evaluasi komprehensif dari penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru tahun-tahun sebelumnya

    Menurutnya, fokus utama Kemenhub adalah meminimalisir potensi kemacetan parah di ruas-ruas jalan utama, khususnya jalan tol dan non-tol strategis, agar pergerakan masyarakat yang akan berlibur atau merayakan Nataru dapat berjalan dengan nyaman dan aman.

    Pertimbangan lainnya, yakni mengenai kelonggaran atau pengecualian. Kemenhub selalu memberikan dispensasi untuk angkutan yang membawa kebutuhan vital, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga kementerian (Perhubungan, PU, dan Kepolisian). 

    Melalui SKB itu pula, pihaknya menjamin angkutan yang membawa hantaran pos dan uang termasuk dalam kategori pengecualian dan diizinkan untuk tetap beroperasi sesuai jadwal pengiriman. 

    “Kami berharap semua pihak dapat mendukung kebijakan ini demi terwujudnya penyelenggaraan angkutan Nataru yang lancar dan selamat bagi semua pengguna jalan,” lanjut Rudi. 

    Kemenhub pun berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan serta menganalisis terhadap pergerakan lalu lintas pada ruas-ruas jalan untuk menjamin kelancaran lalu lintas pada masa Nataru. 

    Pembatasan ini juga tidak dilakukan sepenuhnya, tetapi dengan sejumlah pertimbangan. Misalnya, tidak semua ruas jalan diberlakukan pembatasan operasional angkutan barang selama 24 jam. 

    Hanya ruas-ruas jalan tol yang diberlakukan selama 24 jam sedangkan ruas jalan arteri (non tol) hanya diberlakukan selama 16 jam yaitu mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00.

    Kemudian pembatasan operasional ini berlaku untuk mobil barang sumbu tiga ke atas, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan, mobil barang yang mengangkut hasil galian seperti tanah, pasir, dan/atau batu, hasil tambang, bahan bangunan.  

    Kemudian perusahaan dapat memilih dan mengatur perjalanan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

    Selain itu, pembatasan pada ruas jalan tol ini adalah untuk menjaga kapasitas ruas jalan serta kelancaran lalu lintas, mengingat sesuai dengan hasil analisis bahwa V/C ratio (rasio volume lalu lintas per kapasitas jalan) sudah mendekati 0,8. 

    Rasio tersebut menujukkan kepadatan lalu lintas cenderung pada kemacetan parah dan jika ini terjadi maka waktu perjalanan semakin bertambah dan biaya yang harus dikeluarkan pada biaya transportasi pun semakin tinggi.

    Sebelumnya, Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto menyampaikan rencana pembatasan yang akan mulai pada 19 Desember tersebut, sedikit banyak dikhawatirkan berdampak pada pasokan barang selama Nataru. 

    Apabila pasokan barang terhambat, Anne tak menampik adanya potensi kenaikan biaya logistik yang pada akhirnya mengerek harga barang yang harus konsumen bayar. 

    “Kita berharap bahwa pemerintah me-review kembali, dan hal-hal yang sangat krusial untuk domestik atau untuk ekspor,” ujarnya di Kantor DPN Apindo, Senin (8/12/2025). 

    Sekalipun pemerintah mengecualikan kendaraan yang mengangkut bahan pokok maupun BBM, tetapi kebutuhan selama Natal maupun tahun baru bukan hanya sebatas makanan.

    Menurutnya, pembatasan dapat dilakukan hanya pada H-1 atau H+1 puncak mudik/arus balik Nataru, tak selama 11 hari. 

  • Penyederhanaan Regulasi Bisa Jadi Kunci Hilangkan Thrifting

    Penyederhanaan Regulasi Bisa Jadi Kunci Hilangkan Thrifting

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya memberantas pakaian bekas impor atau thrifting. Ia menolak usulan pengenaan pajak terhadap produk tersebut karena statusnya ilegal.

    Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto menjelaskan bahwa penguatan industri lokal dan terjaminnya pasokan bahan baku berperan penting mengurangi ketergantungan pasar terhadap thrifting.

    Menurutnya, Indonesia memiliki kapasitas besar memenuhi kebutuhan tekstil domestik sekaligus merambah pasar global, namun masih menghadapi tantangan struktural dan standar internasional yang belum sepenuhnya terpenuhi.

    “Indonesia punya potensi besar, tetapi masih ada tantangan yang harus diselesaikan agar mampu bersaing di pasar global,” ujarnya dalam keterangan resmi.

    Anne menilai pemerintah telah menunjukkan komitmen memperlancar impor bahan baku yang masih dibutuhkan industri. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian agar pasokan tidak terhambat regulasi yang tumpang tindih.

    “Jika regulasi bisa disederhanakan, daya saing industri akan meningkat. Pemerintah sudah memiliki kemauan untuk mendukung, tinggal bagaimana kebijakan itu diselaraskan,” ujarnya.

    Ia menambahkan impor tetap dibutuhkan untuk jenis bahan baku tertentu yang belum dapat diproduksi di dalam negeri atau belum memenuhi standar mutu global. Keterbatasan product development di sejumlah pabrik membuat banyak merek internasional masih bergantung pada bahan impor.

    Menurutnya, kapasitas industri lokal sebenarnya ada, namun belum merata. Tantangan terbesar terletak pada pemenuhan standar Environmental, Social, and Governance (ESG), mulai dari aspek lingkungan, sosial, hingga penggunaan energi ramah lingkungan.

    “Jika standar lingkungan, perizinan, upah minimum, hingga penggunaan energi non-pool bisa dipenuhi, produk dalam negeri berpeluang besar diterima merek internasional,” tuturnya.

    Anne mengungkapkan banyak bahan kain untuk pesanan merek global masih harus diimpor karena sebagian pabrik belum mampu menghasilkan kualitas yang konsisten, terutama segmen performance fabric dan sustainable textile. Kapasitas produksi dan kecepatan penuhi permintaan juga dinilai masih terbatas.

    Ia menegaskan penguatan industri lokal dan ketersediaan bahan baku memang dapat menekan thrifting, tetapi penurunan praktik tersebut tetap membutuhkan kepastian regulasi dan perubahan perilaku pasar.

    “Jika daya saing meningkat dan pasokan lokal kuat, thrifting pasti berkurang. Tetapi tetap dibutuhkan kepastian regulasi,” kata Anne.

  • Pengusaha Sebut Aturan Baru Kawasan Berikat Bisa Jadi Mainan Mafia Impor

    Pengusaha Sebut Aturan Baru Kawasan Berikat Bisa Jadi Mainan Mafia Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) tengah mengkhawatirkan munculnya permainan mafia kuota impor dengan pemberlakuan aturan baru kawasan berikat yang tidak transparan. 

    Sekjen APSyFI Farhan Aqil mengatakan, pihaknya memahami tujuan pemerintah untuk mengembalikan tujuan awal fasilitas kawasan berikat untuk produksi industri berorientasi ekspor. 

    Dalam rencana Kementerian Keuangan, kuota penjualan domestik dari kawasan berikat akan dipangkas menjadi 25% dari sebelumnya 50%. Sebelumnya, pemberian kuota penjualan domestik dilakukan lantaran permintaan global yang lesu. 

    “Iya, memang terlihat ada dorongan ekspor dengan mengurangi porsi dari 50% ke 25%, tapi di balik itu dikasih opsi sampai 100% asal dapat rekomendasi dari Kemenperin,” kata Farhan kepada Bisnis, dikutip Selasa (2/11/2025). 

    Pelaku usaha mengaku khawatir dengan aturan memberikan 100% kuota penjualan domestik atas rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menurut APSyFI, aturan tersebut justru akan menjadi polemik baru. 

    Sebab, perizinan penjualan kawasan berikat ke pasar domestik sebesar 100% dengan menggunakan rekomendasi dari Kemenperin dapat memunculkan mafia kuota impor. 

    “Yang kami soroti justru rekomendasi Kemenperin ini yang menjadi sumber masalah utama karena ketidakbersediaan Kemenperin untuk transparansi maka kuota impornya terus berlebih,” jelas Farhan. 

    Dengan adanya tambahan wewenang Kemenperin untuk memberikan rekomendasi kuota domestik untuk pengusaha kawasan berikat, maka barang yang masuk ke pasar domestik menjadi tidak terkontrol dan akan mengakibatkan produsen lokal terus tertekan.

    “Nah, dengan sistem yang tidak transparan ini jadi mainan mafia kuota,” ujarnya. 

    Kendati demikian, Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Textile (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan pemangkasan kuota penjualan domestik kawasan berikat menjadi 25%. 

    “Kan tetap bisa dengan dasar untuk substitusi impor,” ungkapnya, dihubungi terpisah. 

    Terlebih, AGTI menilai industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah pulih dengan ekspor mencapai US$8,07 miliar hingga Agustus 2025, dengan pertumbuhan industri TPT mencapai 5,92% pada triwulan III/2025. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kuota penjualan ke pasar domestik bagi industri di kawasan berikat dari 50% menjadi 25% mutlak dilakukan demi menjaga persaingan usaha yang sehat, meski pengusaha minta kelonggaran. 

    Purbaya menjelaskan bahwa desain awal kawasan berikat sejatinya adalah berorientasi ekspor. Kelonggaran kuota pasar domestik hingga 50% yang sempat berlaku sebelumnya merupakan kebijakan pengecualian atau diskresi akibat ambruknya permintaan global saat pandemi Covid-19.

    Bendahara negara itu menyoroti adanya ketimpangan apabila fasilitas ini tidak diketatkan. Industri di kawasan berikat memiliki keunggulan economies of scale (skala ekonomi) karena kemudahan impor bahan baku dalam volume besar.

    Menurutnya, jika produk dari kawasan berikat membanjiri pasar dalam negeri tanpa pembatasan ketat maka industri domestik non-fasilitas akan tergerus karena kalah bersaing dari sisi struktur biaya. 

    “Biar bagaimanapun, kawasan berikat bisa impor banyak di sana, yang domestik pasti ada kerugian di situ. Jadi kami kembalikan ke desain semula saja,” tegasnya, beberapa waktu lalu. 

  • Beda dengan Industri Hulu Tekstil, Sektor Hilir Disebut Mulai Pulih

    Beda dengan Industri Hulu Tekstil, Sektor Hilir Disebut Mulai Pulih

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menyebut kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) jelang akhir tahun ini menunjukkan arah yang lebih positif dibandingkan tahun lalu.

    Hal ini disebut tercerminkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) di mana total ekspor mencapai US$8,07 miliar hingga Agustus 2025, dengan pertumbuhan industri TPT mencapai 5,92% pada triwulan III/2025 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04%. 

    Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto mengatakan, berbagai indikator resmi, baik dari BPS maupun laporan industri, memperlihatkan bahwa pemulihan mulai bergerak ke jalur yang lebih stabil meskipun masih bertahap.

    “Pertumbuhan ekspor ini didorong oleh peningkatan pada produk kimia, pakaian jadi, serta kulit dan alas kaki,” kata Anne kepada Bisnis, Senin (1/12/2025). 

    Dari sisi hilir, permintaan domestik mulai membaik dan pelaku industri melihat kembali peluang untuk meningkatkan kapasitas. Sementara itu, sektor hulu memang masih menghadapi tekanan. 

    Pasalnya, ketergantungan impor bahan baku yang cukup tinggi. Namun, trennya perlahan menunjukkan stabilisasi seiring pasar yang lebih tertata dan penertiban impor ilegal yang mulai memberikan dampak langsung di lapangan.

    “Dengan kombinasi peningkatan ekspor, stabilitas pasar domestik, dan data pertumbuhan yang positif, kami melihat bahwa fondasi pemulihan industri TPT sudah mulai terbentuk,” tuturnya. 

    Anne menilai bahwa pemulihan industri TPT masih berjalan bertahap dan belum merata. Momentum pemulihan penting karena menunjukkan bahwa industri TPT bergerak ke arah yang lebih kuat dibanding tahun lalu dan memasuki tahun depan dengan optimisme yang terukur tetapi solid.

    Adapun, momentum perbaikan industri TPT akhir tahun ini ditopang oleh beberapa pendorong utama. Pertama, pasar domestik yang lebih stabil memberikan ruang bagi produsen garmen dan apparel untuk meningkatkan kapasitas secara bertahap. 

    “Konsumsi masyarakat, khususnya segmen menengah mulai pulih sehingga permintaan terhadap pakaian jadi dan household textiles meningkat,” jelasnya. 

    Kedua, penegakan impor ilegal yang lebih tegas dari pemerintah menghasilkan dampak nyata di lapangan seperti pasar menjadi lebih tertata, kompetisi lebih sehat, dan produk lokal kembali memiliki ruang untuk tumbuh. 

    “Ini menjadi salah satu faktor yang paling dirasakan langsung oleh pelaku industri,” tambahnya. 

    Ketiga, perubahan preferensi global menuju produk berkelanjutan menciptakan peluang baru bagi industri yang telah berinvestasi dalam serat daur ulang, low-impact processes, dan sistem produksi yang efisien. 

    Menurut Anne, tak sedikit anggota AGTI yang kini melihat peningkatan permintaan dari buyer untuk kategori produk dengan standar sustainability yang lebih tinggi.

    Dari sisi produk, dia melihat peningkatan permintaan paling terlihat pada apparel dan garmen untuk pasar domestik dan beberapa pasar ekspor yang mulai stabil, household textiles seperti beddings dan home fabric, serta technical textiles yang digunakan untuk kebutuhan industri, kesehatan, dan fungsional.

    Selain itu, produk berbasis circular economy seperti material hasil daur ulang dan recycled blended fibers mulai masuk ke permintaan yang lebih konsisten seiring kebijakan ESG global yang semakin ketat.

    “Secara keseluruhan, dorongan pasar domestik, penertiban impor ilegal, serta transisi ke produk bernilai tambah dan berkelanjutan menjadi faktor utama yang menggerakkan pemulihan industri di akhir tahun ini,” pungkasnya. 

  • CEO Vidio Sutanto Hartono Tekankan Pentingnya Kuasai AI di Industri Kreatif Saat ini

    CEO Vidio Sutanto Hartono Tekankan Pentingnya Kuasai AI di Industri Kreatif Saat ini

    Pada kesempatan tersebut, Managing Director Emtek ini memberi gambaran konten lokal berbahasa Indonesia masih tinggi peminat. Saluran televisi masih ditonton lebih dari 62 persen dari 280 penduduk Indonesia.

    Seperti presentasi berjudul ‘Winning the Digital Leadership: Vidio’s Local Formula to Compete with Global Giants’.

    “Hal ini dikarenakan televisi mampu menjangkau 17.000 pulau. Ini berbeda dengan jangkauan data internet yang tidak merata dan masih mahal,” jelasnya.

    Sebagai praktisi media, Sutanto mengatakan saat ini ada beberapa pilar strategi yang harus dipenuhi untuk menjangkau audiens lebih luas.

    Pertama, memperkuat isi siaran televisi dan berkreasi dengan acara yang tinggi ratingnya. Kedua menyajikan berbagai peristiwa olahraga langsung. Ketiga, menghadirkan keberagaman konten-konten lokal, dan perkembangan teknologi.

    “Sebagai data kenapa konten lokal masih diminati. Sepanjang 2025 ini, tiket untuk film Indonesia telah menembus 80 juta lembar yang terjual. Angka ini sebesar 60 persen dari total tiket terjual. Ini bukti film nasional masih sangat dinanti,” paparnya.

    Wakil Dekan FISIPOL UGM, Poppy Sulistyaning Winanti menilai, acara ini merupakan bagian program terbuka bagi mahasiswa untuk mengenal lebih jauh dunia industry dan perkembangannya. Pihak kampus menjadikan ini sebagai jembatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan magang untuk riset di perusahaan terkait.

    “Jadi mahasiswa tidak hanya tahu tentang teorinya saja dari dosen, namun mereka berkesempatan langsung berdialog dan itu tidak bisa dipenuhi oleh kampus sendiri. Menariknya mahasiswa tidak sekedar tahu industry, namun mereka paham ada perkembangan terbaru terkait dengan transformasi digital,” kata Poppy.

  • Konten Lokal Masih Sangat Diminati

    Konten Lokal Masih Sangat Diminati

    Liputan6.com, Jakarta Produsen media siar Indonesia masih memiliki peluang untuk berkembang pesat d tengah gempuran platform-platform media siar video internasional. Kehadiran berbagai konten lokal berbahasa Indonesia masih sangat kuat dan diminati penonton.

    Pandangan ini disampaikan CEO Vidio, Sutanto Hartono saat memberi kuliah umum pada mahasiswa semester pertama Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Senin (1/12/2025).

    Melalui presentasi berjudul ‘Winning the Digital Leadership: Vidio’s Local Formula to Compete with Global Giants’, Sutanto memaparkan saluran televisi di Indonesia masih ditonton lebih dari 62 persen dari 280 penduduk Indonesia.

    “Hal ini dikarenakan televisi mampu menjangkau 17 ribu pulau. Ini berbeda dengan jangkauan data internet yang tidak merata dan masih mahal,” jelasnya. 

    Sutanto mengatakan, saat ini ada beberapa pilar strategi yang harus dipenuhi untuk menjangkau lebih luas audiens.

    Pertama, terus memperkuat isi siaran televisi dan berkreasi dengan acara yang tinggi rantingnya. Kedua, menyajikan berbagai peristiwa olahraga langsung, menghadirkan keberagaman konten-konten lokal, dan perkembangan teknologi. 

    Sutanto memberikan bukti paling jelas. Yakni film Indonesia di bioskop masih laris manis.

    “Sebagai data kenapa konten lokal masih diminati. Sepanjang 2025 ini, tiket untuk film Indonesia telah menembus 80 juta lembar yang terjual. Angka ini sebesar 60 persen dari total tiket terjual. Ini bukti film nasional masih sangat dinanti,” paparnya.

  • Indodax – HashKey perkuat inovasi aset digital di Asia Tenggara

    Indodax – HashKey perkuat inovasi aset digital di Asia Tenggara

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan perdagangan aset kripto nasional Indodax berkolaborasi dengan bursa aset digital internasional HashKey Exchange memperkuat infrastruktur guna meningkatkan kecepatan, perlindungan, dan mendorong inovasi aset digital di ekosistem Asia Tenggara.

    CEO Indodax William Sutanto menyatakan kerjasama tersebut merupakan momen yang tepat untuk memperluas kerja sama regional demi memperkuat ekosistem kripto di Indonesia.

    “Melalui kolaborasi ini, kami akan fokus pada penguatan likuiditas dan peningkatan infrastruktur perdagangan,” ujarnya melalui keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Kolaborasi tersebut, lanjutnya, juga membuka peluang besar untuk pengembangan di sektor Real-World Assets (RWA).

    Pada tahap awal, kedua pihak akan fokus pada integrasi teknis, pertukaran pengetahuan antar tim, dan pemetaan regulasi untuk memastikan seluruh inisiatif berjalan sesuai ketentuan di masing-masing wilayah.

    William menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam memperluas akses teknologi, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat kehadiran Indonesia dalam lanskap kripto regional.

    “Kerja sama ini diharapkan tidak hanya menciptakan standar baru dalam layanan perdagangan aset kripto, tetapi juga memperkuat posisi Indodax sebagai gerbang utama bagi inovasi kripto global di Asia Tenggara,” katanya.

    CEO HashKey Exchange BG, Haiyang Ru menambahkan kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi perusahaan di Asia Tenggara.

    Ia menilai Indonesia sebagai pasar strategis yang didukung oleh jumlah pengguna kripto yang besar dan kerangka regulasi yang terus berkembang.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Momen KPK Pamerkan Rampasan Hasil Korupsi: Tembok Uang Rp 300 Miliar hingga Jeep Rubicon

    Momen KPK Pamerkan Rampasan Hasil Korupsi: Tembok Uang Rp 300 Miliar hingga Jeep Rubicon

    Momen KPK Pamerkan Rampasan Hasil Korupsi: Tembok Uang Rp 300 Miliar hingga Jeep Rubicon
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Momen tak biasa ditampilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang konferensi pada Kamis (20/11/2025).
    Komisi antirasuah memajang
    uang rampasan
    dari kasus
    investasi fiktif

    PT Taspen
    sebesar Rp 300 miliar dari total Rp 883 miliar.
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, tumpukan uang pecahan Rp 100.000 memenuhi panggung ruangan konferensi pers di Gedung Merah Putih
    KPK
    .
    Bal-bal uang yang dibungkus plastik putih itu disusun menjulang tinggi seperti tembok bata, menutup hampir seluruh sisi depan ruang konferensi pers.
    Setiap bal plastik berisi uang senilai Rp 1 miliar.
    Di tengah barisan uang tersebut, KPK meletakkan sebuah papan kecil bertuliskan jumlah rampasan yang berhasil diamankan, yakni Rp 300 miliar dari total kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp 883 miliar.
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, uang tersebut berasal dari terdakwa sekaligus eks Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM), Ekiawan Heri Primaryanto.
    Dia mengatakan, uang itu diserahkan kepada PT Taspen yang diwakili Direktur Utama PT Taspen, Rony Hanityo Aprianto.
    “Serah terima ini dilakukan dari perkara atas nama terdakwa Ekiawan Heri Primaryanto yang telah memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah perkaranya,” kata Asep dalam jumpa pers di Gedung KPK Merah Putih, Kamis.
    Asep menjelaskan, alasan lembaganya memamerkan uang tersebut sebagai bentuk transparansi penyerahan uang negara kepada masyarakat.
    “Ini biar kelihatan, takutnya kan, ‘oh, benar enggak sih ini diserahkan? Jangan-jangan enggak diserahkan’, atau diserahkan sebagian, gitu kan seperti itu,” ujar Asep.
    “Nah, ini biar juga memperlihatkan kepada rekan-rekan dan juga masyarakat khususnya bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada PT Taspen,” tambah dia.
    Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yaitu eks Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih dan eks Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM) Ekiawan Heri Primaryanto.
    Ekiawan Heri Primaryanto divonis 9 tahun penjara dan perkaranya telah dinyatakan inkrah.
    Sedangkan, Antonius NS Kosasih masih dalam proses banding.
    Ajang pamer uang dan barang rampasan hasil korupsi ini tak hanya terjadi kali ini saja.
    Biasanya, lembaga antirasuah memang memamerkan barang dan uang rampasan kasus korupsi.
    Kompas.com merangkum sejumlah momen KPK saat memamerkan uang dan barang rampasan.
    Pada awal Maret 2025, KPK telah memamerkan sejumlah tumpukan uang senilai Rp 2,6 miliar.
    Uang tersebut disita dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.
    Operasi senyap ini terkait dengan kasus dugaan suap di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU, Sumatera Selatan.
    Enam orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yakni Nopriansyah selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU); Anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah (FJ), Ketua Komisi III DPRD OKU M Fahrudin (MFR) selaku Anggota DPRD OKU Sumsel; dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH).
    Lalu tersangka dari pihak swasta, yakni MFZ (M Fauzi alias Pablo) dan ASS (Ahmad Sugeng Santoso).
    Pada Juni 2025, KPK juga memamerkan sejumlah uang senilai Rp 231 juta dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatra Utara Topan Obaja Putra Ginting.
    Dari OTT ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk Topan Ginting.
    Mereka adalah Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumatra Utara), Heliyanto (PPK Satker PJN Wilayah I Sumatra Utara), Akhirudin Efendi Siregar (Dirut PT DNG), dan Rayhan Dulasmi Pilang (PT RN).
    Pada 7 Agustus 2025, KPK memamerkan uang senilai Rp 200 juta di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih, Jakarta.
    Uang tersebut dirampas dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kolaka Timur Abdul Azis.
    Dari OTT tersebut, KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis; Andi Lukman Hakim selaku PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD; Ageng Dermanto selaku PKK proyek Pembangunan RSUD di Kolaka Timur; Deddy Karnady selaku pihak swasta PT PCP; dan Arif Rahman selaku pihak swasta PT PCP.
    Selanjutnya, KPK memamerkan tumpukan uang sebesar Rp 2,4 miliar dan satu unit mobil Rubicon dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dirut Inhutani V Dicky Yuana Rady.
    Usai OTT, KPK menetapkan Dirut Inhutani V Dicky Yuana Rady sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yaitu Aditya (Staf Perizinan SB Grup) dan Djunaidi (PT Paramitra Mulia Langgeng).
    KPK juga pernah memamerkan sebanyak 22 kendaraan yang disita dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel pada 21 Agustus 2025.
    Usai OTT, KPK menetapkan 11 tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3.
    Mereka adalah Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025;
    Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang;
    Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020-2025; Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai sekarang.
    Lalu, Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI tahun 2024-2029; Fahrurozi selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025 sampai sekarang; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025; kemudian, Sekasari Kartika Putri selaku Subkoordinator; Supriadi selaku koordinator; Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia; dan Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia.
    Pada 3 November 2025, KPK juga menyita uang senilai Rp 1,6 miliar dalam rangkaian OTT yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid.
    Usai OTT, KPK menetapkan tiga tersangka terkait kasus pemerasan, yaitu Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam.
    Terakhir, KPK juga memamerkan uang sejumlah Rp 500 juta yang disita dari operasi senyap yang menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pada 8 November 2025.
    Dari OTT tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus suap pengurusan jabatan dan proyek RSUD pada 9 November 2024.
    Mereka adalah Sugiri Sancoko, Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo; Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo; dan Sucipto selaku rekanan RSUD Ponorogo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kenaikan UMP 2026, Beda Angka Keinginan Buruh dan Pengusaha

    Kenaikan UMP 2026, Beda Angka Keinginan Buruh dan Pengusaha

    Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto, menegaskan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 harus memperhatikan faktor produktivitas dan efisiensi agar industri tetap berdaya saing.

    “Prinsipnya upah minimum harus di gap dengan produktivitas dan efisiensi,” kata Anne saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Menurut dia, penyesuaian upah bukan sekadar simbol gengsi atau tekanan serikat pekerja, melainkan kebijakan strategis yang menentukan keberlanjutan sektor industri padat karya.

    “Tapi upah minimum harus memperhatikan itu, bukan hanya gengsi satu dua serikat, tapi lebih ke arah lapangan kerja berapa banyak yang akan dibentuk dengan adanya penambahan upah minimum,” ujarnya.

    Anne menjelaskan, keberlanjutan (sustainability) lapangan kerja sangat bergantung pada keseimbangan antara kenaikan upah dan kemampuan industri untuk bertahan. Bila kenaikan upah terlalu tinggi tanpa dukungan peningkatan efisiensi, maka perusahaan bisa tertekan dan sulit melakukan ekspansi usaha.

  • Maskapi Ramai-ramai Tambah Pesawat dan Frekuensi Penerbangan Jelang Nataru

    Maskapi Ramai-ramai Tambah Pesawat dan Frekuensi Penerbangan Jelang Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai nasional maupun internasional bersiap menambah armada maupun frekuensi penerbangan untuk mengakomodir kebutuhan pada momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

    Direktur Utama PT Transnusa Aviation Mandiri (Transnusa) Bayu Sutanto memprediksikan penerbangan pada akhir tahun ini akan meningkat 15% dari periode yang sama tahun lalu. Sementara jumlah penumpang diproyeksi tumbuh 20%. 

    Untuk itu, pihaknya akan meningkatkan utilisasi armada dengan menambah frekuensi penerbangan untuk rute tertentu, tanpa menambah armada. 

    “Yang tambah frekuensi ada lima rute,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (19/11/2025). 

    Bayu menjelaskan, penambahan frekuensi khusus untuk penerbangan rute Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali (DPS) ke Perth, Bandara Internasional Soekarno Hatta (CGK)—DPS, dan CGK—Bandara Subang Malaysia (SZB). 

    Kemudian rute CGK—Changi International Airport (SIN) dan CGK—Bandara Internasional Kuala Lumpur (KUL) juga akan ditambah frekuensinya pada masa liburan Nataru. 

    Saat ini, terdapat 12 pesawat yang Transnusa operasikan, yakni lima armada berjenis Airbus A320, dua armada Aribus A321, dan lima jenis C909 (d/h ARJ21). 

    Menjelang Nataru pula, Transnusa membuka rute baru dari Denpasar ke Singapura mulai Senin (17/11/2025) dan rute CGK—Penang mulai 24 November 2025. 

    Berbeda dengan Transnusa, Direktur Utama PT Pelita Air Service Dendy Kurniawan menyampaikan bahwa maskapai akan menambah satu pesawat untuk persiapan adanya lonjakan penumpang pada masa liburan akhir tahun. 

    “Iya ada tambahan pesawat, kebetulan pesawat ke 15 kita akan sampai di Indonesia minggu depan, untuk support Nataru,” ujarnya kepada Bisnis. 

    Pesawat yang akan datang tersebut merupakan jenis Airbus A320 berkapasitas 140-170 penumpang yang merupakan hasil sewa dari lessor.

    Serupa, maskapai internasional Singapore Airlines (SIA) juga akan menambah armada maupun frekuensi penerbangan. 

    Manager Public Relations Indonesia Singapore Airlines Kleopas Danang Bintoroyakti mengungkapkan, maskapai akan melayani satu penerbangan tambahan untuk rute Medan—Singapura pada 25 Desember 2025 — 27 Desember 2025 dan 2 Januari 2026 — 5 Januari 2026.  

    “Untuk extra flight akhir tahun, yang Medan kami tambah 1 flight,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (14/11/2025). 

    Sementara itu, untuk penerbangan Surabaya—Singapura, Singapore Airlines akan menambah kapasitas dengan penggantian armada yang lebih besar, pada periode 24 Desember 2025 — 27 Desember 2025 dan pada 2 Januari 2026—5 Januari 2026. 

    Kebutuhan Pesawat Capai 326 Unit

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah meminta seluruh maskapai, termasuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA), untuk meningkatkan kapasitas angkutan udara. 

    Peningkatan tersebut melalui penambahan jumlah dan kapasitas penerbangan baik dengan menambah jadwal (extra flight) maupun mengganti pesawat dengan tipe yang lebih besar. 

    Kemudian melakukan komunikasi efektif dan masif kepada pengguna jasa transportasi udara, serta menjaga pertumbuhan permintaan masyarakat dengan memastikan pengenaan tarif angkutan udara sesuai regulasi.

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa memproyeksikan kebutuhan 326 pesawat selama Nataru, terdiri dari 286 pesawat jet dan 40 pesawat propeller.

    Saat ini, total armada pesawat udara di Indonesia mencapai 560 unit, dengan 366 pesawat siap beroperasi dan 194 dalam perawatan. Maskapai dengan jumlah armada terbanyak antara lain Lion Air (97 unit), Wings Air (77 unit), dan Garuda Indonesia (81 unit).

    “Kami memperkirakan jumlah penumpang mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu, baik untuk rute domestik dan internasional,” ujar Lukman dalam keterangan resmi, Minggu (16/11/2025). 

    Bandara tersibuk diprediksi meliputi Soekarno-Hatta (Tangerang), Ngurah Rai (Denpasar), Sultan Hasanuddin (Makassar), Kualanamu (Medan), dan Juanda (Surabaya). Untuk rute internasional, pergerakan tertinggi akan terjadi dari dan menuju Singapura dan Kuala Lumpur.

    Pemerintah bersama operator penerbangan juga memberikan berbagai insentif untuk menekan tarif tiket pesawat selama periode Nataru, termasuk diskon PPN tiket ekonomi, pengurangan biaya layanan bandara, dan penurunan harga avtur di 37 bandara.

    Diskon tarif berlaku untuk pembelian tiket pada 22 Oktober 2025 – 10 Januari 2026 dan periode penerbangan 22 Desember 2025 – 10 Januari 2026.