Xcloud.id

Tag: Sutanto

  • Petinggi C-Suite Pemasaran Berkumpul di MMA IMPACT Indonesia 2025

    Petinggi C-Suite Pemasaran Berkumpul di MMA IMPACT Indonesia 2025

    Liputan6.com, Jakarta MMA Indonesia sukses menyelenggarakan forum MMA IMPACT Indonesia 2025. Acara yang bertema “Powering Marketing for Growth: Act, Accelerate, and Advance,” ini mempertemukan para Ketua Dewan, Eksekutif C-Level, Direktur Utama, Pemilik Bisnis, Pendiri, Co-Founder, dan Pengambil Keputusan paling berpengaruh di negara ini.

    Mereka berasal dari berbagai industri pemasaran, periklanan, media, penerbitan, dan bisnis. Forum yang berlangsung dalam satu hari ini berlangsung  pada Kamis, 6 November 2025, di The Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Mega Kuningan – Jakarta. 

    Dalam sambutan pembukaannya, Sutanto Hartono, Ketua MMA Indonesia, menekankan bagaimana mandat pemasaran telah berkembang dari membangun kesadaran menjadi memberikan pertumbuhan yang terukur dan nilai perusahaan yang berkelanjutan.

    “Saat kita menavigasi gelombang pertumbuhan berikutnya, kepemimpinan pemasaran di Indonesia harus menyatukan pandangan strategis, agentic AI, dan pengalaman pelanggan yang beresonansi secara emosional untuk memberikan nilai perusahaan. Dengan adopsi AI, kita memasuki era di mana para pemimpin harus menanamkan kecerdasan ke dalam setiap keputusan pemasaran, menyeimbangkan tujuan dengan kinerja, dan merancang pengalaman pelanggan yang membangun tidak hanya loyalitas, tetapi pertumbuhan jangka panjang,” ungkap Sutanto Hartono.

    Acara ini digelar dengan kombinasi sesi keynote, dialog fireside, dan pertukaran panel thought-leadership. MMA IMPACT Indonesia 2025 menegaskan kembali komitmen Marketing + Media Alliance (MMA) untuk memberdayakan para pemasar dengan kerangka kerja berbasis bukti dan platform kolaboratif yang mendorong inovasi, skalabilitas, dan pertumbuhan berkelanjutan.

    Seiring akselerasi digital Indonesia terus berlanjut dengan skala dan terobosan masif, acara ini membahas tantangan dan peluang yang dihadapi para pemasar terdepan saat ini.

    Membangun fondasi ini, forum menyoroti pengaruh yang berkembang dari Agentic AI, pertumbuhan bisnis yang didorong oleh kepemimpinan, big data dan analitik untuk ekspansi pemasaran, serta kebangkitan social marketing — semua hal yang sangat penting untuk memastikan organisasi pemasaran tetap lincah, bertanggung jawab, dan siap menghadapi masa depan saat kita bergerak menuju 2026 dan seterusnya.

    Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai antara USD 210 miliar hingga USD 360 miliar pada tahun 2030, didorong oleh inovasi fintech, adopsi AI canggih, layanan cloud, dan kerangka kerja pemerintah seperti Strategi Ekonomi Digital Nasional 2030 dan Digital Economy Framework Agreement.

    Gelombang pertumbuhan berikutnya ini akan ditandai dengan ekspansi dinamis dalam e-commerce dan keuangan digital, dengan pembayaran real-time dan dompet digital diperkirakan mendorong volume transaksi hingga USD 760 miliar pada tahun 2030.

    Tren yang menonjol untuk 2025–2030 adalah antisipasi penggandaan pasar e-commerce Indonesia, yang diperkirakan melampaui USD 194 miliar pada tahun 2030, dipimpin oleh pemasaran berbasis AI, pengalaman ritel omnichannel, dan pengaruh ekonomi kreator yang semakin dalam.

    Para analis memperkirakan bahwa Gen Z dan Milenial (berusia 18–34 tahun) akan menyumbang hampir 85–90% dari semua transaksi e-commerce digital, terutama melalui platform mobile-first dan dompet digital, seiring penetrasi internet mendekati 80% secara nasional.

    Selain itu, investasi berkelanjutan dari pemerintah dan industri dalam infrastruktur digital diharapkan dapat mengamankan inklusi keuangan, menargetkan lebih dari 90% konektivitas dan akses universal ke sistem pembayaran digital pada tahun 2030.

    Merefleksikan misi global MMA dan dampak berkelanjutannya pada ekosistem pemasaran Indonesia, Shanti Tolani, Country Head dan Direktur Dewan MMA Indonesia, mencatat para pemimpin saat ini harus melihat pada pertumbuhan kolektif dan kolaboratif, berfokus pada Data, Inovasi, Teknologi AI sebagai mesin terpadu.

    “Dengan Pasar Big Data Analytics Software Indonesia yang tumbuh pada CAGR 9,35% dan diproyeksikan mencapai USD 73,77 miliar pada tahun 2030 dan pasar social-commerce yang diproyeksikan mencapai sekitar USD 8,62 miliar pada tahun 2030, kita melihat bagaimana kepemimpinan pemasaran bekerja untuk menancapkan setiap aspek guna memastikan pembangunan merek dalam ekuitas, keberagaman, dan nilai jangka panjang,” jelas dia.

    Forum ini ditutup dengan konsensus kuat bahwa kepemimpinan dalam lanskap pemasaran Indonesia akan didefinisikan oleh keharusan untuk mendorong pertumbuhan melalui tindakan yang tegas dan bertanggung jawab.

    Saat negara melangkah ke tahun 2026, MMA IMPACT Indonesia 2025 menegaskan kembali perannya sebagai platform vital untuk memajukan pendekatan transformasi digital yang bertanggung jawab dan didorong oleh inovasi—mendorong para pemasar untuk merangkul semangat tema forum: “Powering Marketing for Growth,” untuk Act, Accelerate, and Advance

  • Penetapan UMP tinggal 2 Minggu Lagi, Menaker: Tunggu Saja

    Penetapan UMP tinggal 2 Minggu Lagi, Menaker: Tunggu Saja

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara soal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) akan dilakukan dalam waktu dua minggu ke depan.

    Saat ini, proses pembahasan masih berlangsung di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) serta Dewan Pengupahan di tingkat provinsi.

    “Fasenya sedang berjalan di Depenas, Dewan Pengupahan Provinsi,” kata Yassierli di kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

    Ia menjelaskan, proses penetapan UMP setiap tahun melibatkan berbagai pihak melalui mekanisme dialog sosial antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Pemerintah menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan bagi pekerja dan keberlanjutan usaha bagi dunia industri.

    “Kita terus melakukan dialog sosial, mendapatkan masukan dari teman-teman, serikat pekerja, serikat buruh, dan dari teman-teman pengusaha Apindo. Tunggu saja,” ujarnya.

    Buruh Minta UMP 2026 Naik 20%

    Kelompok buruh mengusulkan upah minimum provinsi atau UMP naik hingga 20% pada 2026. Tingkat inflasi hingga daybeli masyarakat yang terpengaruh disebut jadi beberapa pertimbangannya.

    Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat mengatakan, dalam hitungannya UMP 2026 perlu naik 15%-20%. Besaran UMP menurutnya menjadi penting untuk menjadi penopang hidup pekerja.

    “Upah minimum harus mengangkat martabat pekerja dan keluarganya, bukan sekadar membuat mereka bertahan hidup,” kata Mirah, saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (11/11/2025).

    Respons Pengusaha

    Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto, menyoroti kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 yang mencapai 6,5 persen di sejumlah daerah.

    Dia menuturkan, kenaikan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, bahkan cenderung mempersempit peluang kerja baru di sektor padat karya seperti tekstil dan garmen.

    “Nyatakan, tahun lalu waktu upah minimum dipaksakan di 6,5 persen dan beberapa daerah kena upah minimum sektoral dan bukanya kita bertambah lapangan kerja tapi ya semua sudah tahu datanya. Jadi, tolong kali ini simpan egonya kita, bagi semuanya yang menjadi penentu upah minimum,” kata Anne usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

     

  • BNN Mojokerto Dorong Kunjorowesi Jadi Percontohan Desa Bersinar

    BNN Mojokerto Dorong Kunjorowesi Jadi Percontohan Desa Bersinar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Narkotika Nasional (BNN) Mojokerto terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat.

    Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi dan Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkoba yang digelar di Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto sebagai bagian dari Program Nasional Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba).

    Kegiatan sosialisasi diikuti oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, serta perwakilan warga. Selain pemberian materi, BNN Mojokerto juga melaksanakan deteksi dini melalui tes urine bagi perangkat desa dan tokoh masyarakat.

    Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya sistematis untuk membangun ketahanan sosial dan keluarga terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba.

    Tujuannya, melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, masyarakat diharapkan mampu mengenali gejala awal penyalahgunaan narkoba. Mengetahui tata cara pelaporan terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba diwilayah, serta turut berperan sebagai agen pencegahan di wilayah masing-masing.

    Kepala BNN Mojokerto, Agus Sutanto hadir langsung sebagai narasumber dan menegaskan bahwa pencegahan harus dimulai dari desa sebagai unit sosial terkecil yang memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan keluarga dan lingkungan. “Kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi langkah memperkuat kesadaran kolektif masyarakat,” ungkapnya, Jumat (7/11/2025).

    Menurutnya, desa harus memiliki kemampuan deteksi dini, memahami alur pelaporan, serta berani mengambil peran dalam mencegah peredaran narkoba. BNN tidak hanya memberikan materi edukasi, tetapi juga melakukan tes urin kepada perangkat desa dan tokoh masyarakat.

    Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk keteladanan dan penguatan komitmen moral aparatur desa dalam menjaga wilayah tetap bersih dari narkoba.

    “Upaya pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Keterlibatan masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan perangkat desa menjadi pondasi utama. Ketika lingkungan sadar dan menolak, ruang bagi peredaran narkoba akan makin sempit. Itu yang ingin kami bangun melalui Desa Bersinar,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Kunjorowesi, Susi Darsono menyampaikan dukungan penuh terhadap program tersebut sehingga Pemerintah Desa (Pemdes) Kunjorowesi berkerjasama dengan BNN. “Desa bersama warga berkomitmen menambah langkah preventif, termasuk pemasangan banner dan imbauan terbuka di titik-titik strategis,” tegasnya.

    Melalui kegiatan di Desa Kunjorowesi ini, BNN Mojokerto berharap tercipta desa percontohan yang mampu menggerakkan wilayah lain untuk melakukan pendekatan serupa. Program tersebut juga diharapkan memperkuat kolaborasi pemdes, aparat, dan masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang Bersih dari Narkoba. [tin/suf]

  • Temui Menaker Yassierli, Asosiasi Garmen-Tekstil Klaim Tak Ada PHK

    Temui Menaker Yassierli, Asosiasi Garmen-Tekstil Klaim Tak Ada PHK

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia (AGTI) menegaskan bahwa kondisi industri tekstil dan garmen nasional tetap solid di tengah berbagai tantangan global.

    Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto menyebut tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sektor ini, bahkan sejumlah perusahaan justru memperluas kapasitas produksi dan membuka pabrik baru.

    Hal ini dia sampaikan usai melakukan audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    “Tidak ada pemutusan hubungan kerja. Justru banyak perusahaan yang menambah kapasitas produksi, merekrut tenaga kerja baru, bahkan membuka pabrik baru. Artinya, industri tekstil dan garmen Indonesia terus tumbuh dan bergerak maju,” ujar Anne melalui rilisnya, Jumat (7/11/2025).

    Anne mengaku bahwa dalam pertemuan tersebut asosiasi bersama kementerian membahas sejumlah langkah strategis dalam memperkuat daya saing industri tekstil dan garmen, termasuk peningkatan kompetensi tenaga kerja serta penyederhanaan regulasi lintas kementerian.

    AGTI menyatakan siap mendukung penuh program-program Kemenaker, khususnya melalui pelaksanaan program magang industri dan penyusunan kurikulum berbasis kompetensi.

    “Program magang dari Kemenaker harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kuotanya mencapai 15 persen dari total karyawan di setiap perusahaan. Ini peluang besar untuk mencetak tenaga kerja siap pakai yang sesuai kebutuhan industri,” jelas Anne.

    Selain itu, AGTI bersama Kemenaker juga berkomitmen menyusun kurikulum berstandar kompetensi nasional yang disusun secara kolaboratif antara dunia industri, akademisi, dan pemerintah. Kurikulum ini diharapkan dapat melahirkan tenaga kerja yang adaptif terhadap teknologi dan memiliki daya saing tinggi di pasar global.

    AGTI juga mendorong pembentukan Productivity Center di sejumlah Balai Latihan Kerja (BLK) seperti di Serang, Bekasi, Solo, Bandung, dan Semarang. Fasilitas ini akan difokuskan pada peningkatan keterampilan dan efisiensi tenaga kerja di sektor tekstil dan garmen.

    Selain membahas penguatan SDM, AGTI turut mengusulkan penyederhanaan proses perizinan dan pemangkasan biaya regulasi yang berkaitan dengan Kemenaker, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), serta Kementerian Lingkungan Hidup.

    Anne menegaskan, langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat ekosistem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) agar lebih efisien dan kompetitif, terutama di tengah implementasi berbagai perjanjian dagang internasional.

    “Dalam rangka meningkatkan daya saing seiring dengan berbagai perjanjian dagang multilateral dan bilateral yang sudah atau akan efektif, seperti EU–Indonesia FTA dan Indonesia–Canada CEPA, kami sangat optimistis terhadap masa depan industri ini,” tandas Anne.

  • Mas Dhito Tekankan Regenerasi Koperasi di Musda Dekopinda Kabupaten Kediri

    Mas Dhito Tekankan Regenerasi Koperasi di Musda Dekopinda Kabupaten Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri menegaskan pentingnya regenerasi dalam organisasi koperasi melalui pesan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito dalam Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Kediri, Rabu (5/11/2025). Acara ini dihadiri oleh 225 perwakilan koperasi dari berbagai wilayah Kabupaten Kediri serta Ketua Dekopin Wilayah Jawa Timur, Slamet Sutanto.

    Musda yang digelar membahas laporan pertanggungjawaban program kerja periode 2021–2025, rencana kerja 2026–2030, dan pemilihan ketua baru Dekopinda Kabupaten Kediri untuk periode 2026–2030. Dalam kesempatan itu, Mas Dhito berharap hasil Musda dapat membawa manfaat nyata bagi seluruh anggota koperasi serta menjadi payung bagi pengembangan koperasi di daerah.

    “Dan saya berharap ini bisa menjadi payung bagi seluruh koperasi di Kabupaten Kediri,” ujar Mas Dhito. Ia juga mengingatkan pentingnya regenerasi dalam kepemimpinan organisasi agar koperasi tetap relevan dan berdaya saing di masa depan.

    “Tantangan ke depan besar, siapapun nanti yang terpilih sebagai ketua Dekopin yang baru, pesan saya satu, lakukan regenerasi,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Dekopin Wilayah Jawa Timur Slamet Sutanto menyampaikan bahwa Musda ini diharapkan mampu melahirkan gagasan baru untuk memperkuat koperasi di Kabupaten Kediri, termasuk mengembangkan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Ia menilai, koperasi yang dikelola dengan baik dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dari desa.

    “Ini kalau kita kelola dengan baik, kita kelola dengan benar dan dikelola oleh pengurus yang kompeten, saya meyakini bahwa ekonomi tumbuh besar dari desa-desa di seluruh Kabupaten Kediri,” ujar Slamet.

    Ia menambahkan, pemimpin Dekopinda ke depan harus memenuhi tiga syarat utama, yakni memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam bidang perkoperasian, berkarakter jujur dan amanah, serta memiliki kemampuan komunikasi untuk membangun jaringan yang luas demi kemajuan gerakan koperasi di daerah. [ADV PKP/nm]

  • Usai Datangi Purbaya, Ini Kata Bos Pengusaha Tekstil Soal Upah Minimum

    Usai Datangi Purbaya, Ini Kata Bos Pengusaha Tekstil Soal Upah Minimum

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pembahasan kenaikan upah minimum tahun 2026 belum resmi dimulai, meski buruh sudah mulai menyuarakan harapannya. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023, pengumuman besaran kenaikan upah minimum tahun dilakukan pada tanggal 21 November setiap tahunnya.

    Namun, jadwal itu bisa saja dipercepat atau mundur tergantung tanggal 21 November jatuh pada hari apa. Atau jika pemerintah memiliki kebijakan khusus. Seperti untuk kenaikan upah minimum tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langsung pada 29 November 2024 lalu.

    Di sisi lain, suara buruh saat ini masih terpecah. Ada yang menuntut kenaikan 8,5-10,5%. Ada juga yang meminta besaran kenaikan jangan dipukul rata untuk menghindari gap upah minimum yang semakin besar antardaerah di Indonesia.

    Lalu bagaimana dari pihak pengusaha?

    Usai menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (4/11/2025), Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textike Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengaku, upah minimum jadi salah satu topik yang disampaikan dalam pertemuan itu.

    “Iya, tadi kita juga sampaikan. Prinsipnya, upah minimum tuh selalu harus dicap dengan produktivitas dan efisiensi. Karena ketika ngomong daya saing, di sisi konsumen kan dari sisi kualitas, kuantitas, juga dari sisi harga,” katanya kepada wartawan.

    “Kita harapannya juga pekerja dalam hal ini kan inginnya juga sustainability dari lapangan kerjanya. Untuk sustainability dari lapangan kerja kan balik-baliknya adalah bagaimana kita bisa, walaupun naik pun, bisa memikirkan penambahan produktivitas dan efisiensi,” tambahnya.

    Karena itu, dia berharap, para pekerja, termasuk Serikat Pekerja, dan juga pemerintah, tetap mempertimbangkan hal daya saing dalam menetapkan kenaikan upah.

    “Upah minimum harus memperhatikan, bukan hanya gengsi satu buah serikat, tapi lebih ke arah lapangan kerja. Berapa banyak yang akan dibentuk yang akan ada dengan adanya penambahan upah minimum,” ucapnya.

    “Nyata kan tahun lalu waktu upah minimum dipaksakan di 6,5, terus ada beberapa daerah kena upah minimum sektoral. Bukannya kita bertambah lapangan kerja tapi ya semua kan udah tahu datanya. Jadi tolong kali ini put egonya, kita bagi semuanya yang menjadi penentu upah minimum,” cetus Anne.

    Dengan mengesampingkan ego, sambungnya, akan dilihat apakah tahun depan akan ada penambahan lapangan kerja atau tidak.

    “Kalau ada penambahan lapangan kerja berarti memang kita kan gak boleh egois, kita harus sama-sama duduk sama rendah berdiri sama-sama tinggi. Kenapa? Karena butuh lapangan kerja lebih banyak daripada yang saat ini sedang bekerja. Next generation kan perlu lapangan kerja,” tukasnya.

    “Kalau calon pengusaha yang mau masuk Indonesia atau mau berkembang di Indonesia sudah takut kenaikan upah minimum, Bapak Ibu yang jadi pengusaha mau gak menambah lapangan kerja? Ini kan common sense yang kita harus pikirkan masuk akal apa nggak,” ucapnya.

    Di sisi lain, Anne menegaskan, dalam pertemuan dengan Menkeu Purbaya tersebut, para pihak sepakat mendorong upaya untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, bersatu dalam ekonomi Pancasila.

    “Kalau seluruh mitra kami yaitu pemerintah, pengusaha dan juga pekerja bersatu di dalam ekonomi Pancasila, pastinya kita bisa meningkatkan potensi kita 2 kali lipat dan tidak impossible. Sangat mungkin kita akan melebihi negara-negara yang saat ini menjadi pesaing kita. Yang penting kita bersatu makanya kita put ekonomi Pancasila, karena sila ketiga kita kan Persatuan Indonesia,” sebutnya.

    “Kita mengimbau semua stakeholders garmen dan tekstil, sayangilah industri padat karya ini. Karena ini memberi transformasi industri yang baik. Karena pekerja kita kan nggak usah selalu harus lulusan S1, S2. Ada bagus, nggak ada pun kita bisa upayakan dalam industri 4.0 yang merupakan program dari Kementerian Perindustrian,” kata Anne.

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengusaha Garmen Minta Pemerintah-Pekerja Turunkan Ego soal UMP

    Pengusaha Garmen Minta Pemerintah-Pekerja Turunkan Ego soal UMP

    Jakarta –

    Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Textile Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto, mengingatkan agar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 memperhatikan faktor produktivitas dan efisiensi. Ia juga meminta para pihak yang terlibat dalam diskusi penetapannya untuk menurunkan ego masing-masing.

    Anne menilai, penetapan UMP berkaitan erat dengan daya saing industri. Pertimbangan produktivitas dan efisiensi ini penting untuk menjaga keberlanjutan usaha.

    “Prinsipnya upah minimum selalu harus di-capped (disesuaikan) dengan produktivitas dan efisiensi. Karena when it comes to daya saing, kalau konsumen, bapak, ibu semua kan di sini konsumen, kita lihat dari sisi kualitas, kuantitas, juga dari sisi harga,” kata Anne usai pertemuan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

    Menurutnya, keberlanjutan usaha juga sangat penting bagi sektor lapangan kerja itu sendiri. Bila tekanan upah terlalu tinggi tanpa adanya peningkatan efisiensi, perusahaan akan tertekan dan sulit bertahan, apalagi melakukan ekspansi untuk membuka lapangan kerja.

    “Kami melihat kalau sepanjang asas Newton rules di upah minimum, produktivitas, dan efisiensi diperhatikan oleh para pekerja, serikat pekerja, juga pemerintah terkait maupun lembaga lainnya, kami yakin berdaya saing,” ujarnya.

    Di samping itu, ia juga memperingatkan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam diskusi penetapan upah minimum agar menurunkan ego masing-masing. Sebab yang terpenting ialah menjaga agar industri dapat berjalan secara berkelanjutan.

    “Tolong kali ini put ego kita, bagi semuanya yang menjadi penentu upah minimum. Coba ya, kita sama-sama put ego tahun ini untuk tahun depan, apakah ada penambahan lapangan kerja? Kalau ada penambahan lapangan kerja, berarti memang kita nggak boleh egois. Kita harus sama-sama duduk sama rendah, berdiri sama-sama tinggi,” kata dia.

    Ia juga menyinggung pengalaman tahun lalu, ketika UMP dipaksakan naik hingga 6,5% di beberapa daerah. Alih-alih membuka lapangan kerja baru, hal itu justru menekan para pelaku industri.

    “Bukan hanya soal gengsi satu-dua serikat, tapi lebih ke lapangan kerja, berapa banyak yang akan terbentuk dengan adanya penambahan upah minimum. Nyata kan tahun lalu, waktu upah minimum dipaksakan naik 6,5%, terus ada beberapa daerah kena upah minimum sektoral, bukannya kita bertambah lapangan kerja, tapi semua kan sudah tahu datanya. Jadi tolong kali ini simpan ego kita, bagi semuanya yang menjadi penentu upah minimum,” ujar Anne.

    Anne menilai, saat ini ada lebih banyak orang yang membutuhkan lapangan kerja ketimbang mereka yang sudah bekerja. Belum lagi ditambah generasi berikutnya yang juga akan membutuhkan lapangan kerja.

    Selain itu, ia juga mengingatkan agar upah minimum yang terlalu tinggi di tengah kondisi saat ini tidak justru mendatangkan ketakutan bagi calon pengusaha yang ingin mengembangkan usaha di Indonesia. Hal ini justru dapat menghambat penambahan lapangan kerja.

    “Kalau sudah calon pengusaha yang mau masuk ke Indonesia atau mau berkembang di Indonesia udah takut karena kenaikan upah minimum, bapak ibu yang jadi pengusaha mau nggak menambah lapangan kerja? Ini kan common sense yang harus kita pikirkan-masuk akal apa nggak,” katanya.

    (shc/ara)

  • Pengusaha Garmen Minta Pemerintah-Pekerja Turunkan Ego soal UMP

    Pengusaha Minta Purbaya Cegah Pakaian Bekas Impor Masuk Pasar RI

    Jakarta –

    Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) meminta pemerintah mencegah masuknya pakaian bekas impor ilegal ke pasar dalam negeri. Para pengusaha juga menyarankan metode daur ulang untuk menggantikan langkah pemusnahan produk ilegal tersebut

    Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea dan Cukai telah melakukan penertiban atas produk-produk ilegal tersebut. Meski demikian, para pengusaha garmen dan tekstil juga meminta dilakukan penindakan terhadap importir.

    “Kami sangat setuju bahwa keputusan Kemenkeu, dalam hal ini Pak Purbaya bersama Dirjen Bea dan Cukai, sudah tepat. Harapan kami sebenarnya di level importir langsung, kalau pun nanti ada barang yang sudah terlanjur di kepabeanan dan perlu diproses lebih lanjut, itu jangan masuk ke pasar lokal,” kata Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto usai pertemuan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2025).

    Anne mengatakan, pemerintah sudah memiliki aturan yang melarang impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

    Ia berharap implementasi aturan tersebut dapat didukung dengan ketegasan dari Ditjen Bea dan Cukai sebagai gerbang utama aktivitas impor di pelabuhan.

    “Karena menurut kami ini kan sudah ada Permendag bahwa hal ini dilarang. Jadi ketegasan di lapangan oleh Bea Cukai juga diperlukan. Cuma kan selalu dikatakan bahwa sayang bajunya dibakar atau dimusnahkan,” ujarnya.

    Selaras dengan hal tersebut, AGTI menyampaikan solusi pengelolaan barang-barang yang terlanjur masuk kawasan kepabeanan tersebut. Anne menyarankan agar bisa dilakukan pencacahan menjadi bahan daur ulang.

    “Baju ini bisa dicacah dan menjadi bahan daur ulang. Kalau polyester, polyester base; kalau cotton, cotton base; kalau yang lain juga bisa. Karena kita memerlukan bahan daur ulang sebagai bagian dari daya saing kita secara global,” ujar Anne.

    Di sisi lain, Anne juga menegaskan, pihaknya tidak menentang aktivitas impor. AGTI hanya berharap agar aktivitas impor bisa dilaksanakan dengan tertib dan industri dalam negeri tetap terjaga.

    Pihaknya juga siap menampung keluhan dari para pedagang thrift shop dan berkolaborasi membangun rantai pasok dari hulu ke hilir. Dengan demikian, diharapkan industri dalam negeri bisa semakin kuat.

    “Kalau nanti ada keluhan dari pedagang-pedagang di lapangan, kami di AGTI dan seluruh produsen lokal, baik kain maupun garmen, produk jadi, serta asosiasi perancang busana dan label fesyen lokal, siap untuk memenuhi kebutuhan teman-teman pedagang pakaian di lapangan,” kata dia.

    Perkuat Daya Saing

    Dalam keterangannya, Anne menyatakan komitmennya untuk memperkuat daya saing industri garmen dan tekstil nasional. Pihaknya telah menyampaikan roadmap penguatan daya saing dengan pendekatan analisis SWOT Analysis Peningkatan Daya Saing Industri TPT Nasional dan Ekosistemnya untuk memetakan peluang dan tantangan industri tekstil ke depan.

    Dalam dua minggu kedepan AGTI akan mendetailkan beberapa tantangan dan usulan untuk debottlenecking. “Audiensi AGTI dan tanggapan Pak Menkeu dan jajaran Kemenku memberikan angin segar bagi industri garmen dan tekstil tanah air, ujar Anne.

    Anne mengungkapkan bahwa AGTI bersama pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat sektor industri padat karya ini.

    “Pertemuan lanjutan dengan KSSK dijadwalkan untuk membahas berbagai aspek strategis, termasuk penyederhanaan perizinan industri, khususnya dalam penerapan PP Nomor 28 terkait perizinan lingkungan hidup,” jelasnya.

    AGTI juga menyoroti kebijakan impor produk tekstil bekas (thrifting). Anne menilai keputusan pemerintah yang tegas membatasi peredaran barang thrifting di pasar lokal sudah sangat tepat dan memberi peluang positif bagi produsen pakaian jadi berorientasi market lokal.

    “Kami sangat mendukung keputusan Pak Purbaya. Barang yang sudah melalui kepabeanan tidak seharusnya beredar di pasar domestik. Industri lokal harus mendapat perlindungan agar bisa tumbuh. Di sisi lain, kami juga tengah mengembangkan solusi berbasis daur ulang poliester agar tetap kompetitif dan ramah lingkungan,” tambah Anne.

    (shc/ara)

  • Pengusaha Garmen Minta Pemerintah-Pekerja Turunkan Ego soal UMP

    Purbaya Bertemu Pengusaha Garmen dan Tekstil, Ini yang Dibahas

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI). Pertemuan itu membahas sejumlah persoalan strategis di sektor industri pakaian dan tekstil.

    Ketua Umum AGTI, Anne Patricia Sutanto, mengatakan kunjungannya kali ini juga dalam rangka memperkenalkan asosiasinya yang baru berdiri per 1 Oktober 2025 lalu. Dalam kesempatan itu, ia juga menyerahkan peta jalan atau roadmap pengembangan industri.

    “Kita kasih roadmap ke Bapak Menteri dan jajarannya. Kita juga berikan selain roadmap, ada SWOT Analysis, jadi pastinya ada peluang, ada kesempatan, juga ada ancaman maupun kelemahan kita. Memang Pak Purbaya dengan jajarannya langsung mencatat,” kata Anne usai pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

    Anne mengatakan, Kementerian Keuangan merespons positif atas pertemuan tersebut dan akan menindaklanjutinya dalam pertemuan dua minggu mendatang untuk membahas lebih mendalam, khususnya menyangkut peluang di industri pakaian dan tekstil.

    “Peluang ini mesti kita capture, karena kami meyakini dengan adanya EU-Indonesia dan Indonesia-Canada Free Trade Agreement yang nantinya akan efektif pada akhir tahun 2026 atau awal 2027, bisa menambah kesempatan dan lapangan kerja. Jangan sampai potensi yang seharusnya bisa kita dapatkan tidak dinikmati oleh Indonesia,” ujarnya.

    Selain itu, kedua pihak juga membahas implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang telah diundangkan pada Juni 2025 lalu.

    Pihaknya tengah meninjau efektivitas regulasi tersebut di lapangan terhadap para pelaku usaha, termasuk terkait perizinan lingkungan hidup seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    “Kalau pabrik itu mau menambah kapasitas ataupun pabrik baru dibentuk, kan perlu perizinan untuk kepatuhannya. Juga perlu izin lingkungan hidup karena kita kan ada tekstilnya, ada garmennya, ada spinning. Jadi, kita ingin pemerintah mengetahui bahwa di level tertentu mungkin ada backlog yang bisa di-unlock oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini ada hal-hal tertentu yang mungkin memang ranahnya Kemenkeu atau Pak Purbaya bisa menyampaikannya lewat ratas dengan Kemenko Perekonomian dan industri,” ujar dia.

    Dukung Penertiban Impor Ilegal

    Di samping itu, AGTI juga mendukung penertiban impor pakaian bekas ilegal. Menurutnya, kebijakan yang dijalankan oleh Ditjen Bea dan Cukai itu sudah tepat.

    Anne mengatakan, pihaknya juga berharap agar pemerintah melakukan pengetatan pengawasan di level importir langsung. Dalam hal ini, apabila ada produk pakaian jadi yang sudah terlanjur masuk ke kepabeanan, jangan sampai masuk ke pasar lokal.

    “Kalau pun nanti ada barang yang sudah terlanjur di kepabeanan dan perlu diproses lebih lanjut, itu jangan masuk ke pasar lokal. Karena menurut kami ini kan sudah ada Permendag bahwa hal ini dilarang. Jadi, ketegasan di lapangan oleh Bea Cukai juga diperlukan. Cuma kan selalu dikatakan bahwa sayang bajunya dibakar atau dimusnahkan,” kata dia.

    Atas kondisi tersebut, AGTI menyampaikan solusi pengelolaan barang-barang tersebut dengan melakukan pencacahan menjadi bahan daur ulang untuk yang berbahan poliester hingga katun.

    Anne juga menegaskan, pihaknya tidak menentang aktivitas impor. AGTI hanya berharap agar aktivitas impor bisa dilaksanakan dengan tertib dan industri dalam negeri tetap terjaga.

    Selain itu, ia juga menyinggung soal efisiensi biaya produksi dan daya saing global industri dalam negeri. Anne berharap pemerintah dapat memberikan dukungan penuh, khususnya dalam hal perizinan bertumpuk yang kerap membebani pelaku usaha.

    Dengan penyederhanaan perizinan, termasuk di level pemerintah daerah, diharapkan dapat mendorong geliat industri hingga akhirnya berdampak pada pembukaan lapangan pekerjaan.

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • Jalan RE Martadinata hingga Terminal Tanjung Priok Banjir, Sejumlah Motor Mogok

    Jalan RE Martadinata hingga Terminal Tanjung Priok Banjir, Sejumlah Motor Mogok

    JAKARTA – Sejumlah ruas jalan di wilayah Jakarta Utara digenangi banjir saat terjadi hujan deras yang melanda wilayah Jakarta Utara dan sekitarnya pada Jumat, 31 Oktober 2025.

    Dari pantauan VOI, genangan banjir terjadi di sepanjang Jalan Ketel, Pademangan hingga ruas Jalan RE Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    Genangan tersebut berketinggian sekitar 30 hingga 40 sentimeter. Kontur jalan yang tidak rata di Jalan Ketel dan Jalan RE Martadinata dengan kemiringan di bagian kiri, membuat sejumlah kendaraan terjebak banjir.

    Rata-rata, kendaraan roda dua yang melintas di sisi jalan lajur kiri di Jalan RE Martadinata alami mogok lantaran genangan air masuk ke area mesin motornya.

    Sejumlah motor yang mogok terpaksa didorong oleh pengendara ke tempat yang jauh dari genangan air. Para pengendara motor yang mogok mengangkat kendaraannya keatas trotoar untuk dikeringkan sementara.

    Selain itu, genangan banjir juga terdapat di seputaran Terminal Tanjung Priok dan depan Stasiun Tanjung Priok. Beberapa motor yang dikendarai oleh ojek online juga alami mogok.

    Mereka terpaksa menepikan kendaraannya ke tempat yang lebih tinggi jauh dari genangan air dengan cara di dorong.

    Sutanto, salah satu pengemudi ojek online (ojol) yang alami mogok terlihat kesulitan saat berusaha menghidupkan mesin motornya.

    Ia mengaku terjebak banjir di depan terminal Tanjung Priok saat mengantar penumpang.

    “Kena banjir, banjir pak disitu, depan Terminal Tanjung Priok. Ketinggian sedengkul. Air masuk ke mesin motor jadi mogok,” kata pria asal Jawa Tengah itu kepada VOI, Jumat, 31 Oktober, malam.

    Sutanto mengaku, motornya mogok ketika tengah membonceng penumpang. Namun karena motornya tiba-tiba alami mati mesin, penumpang yang diantarnya terpaksa turun.

    “Saya ngojek tadi bawa penumpang, akibatnya penumpang jadi turun disitu karena motor saya mogok. Tapi tetap bayar. Iya lagi ojek, ojek,” ujarnya.

    Sutanto berharap, Pemkot Jakarta Utara serius dalam melakukan upaya normalisasi saluran dan perbaikan drainase sehingga wilayah Jakarta Utara tidak menjadi langganan banjir saat musim hujan.

    “Ya harapannya biar tidak banjir saja, karena saya yang dirugikan kan kalo banjir. Masyarakat juga yang rugi, bukan pejabat,” keluhnya