Xcloud.id

Tag: Sutanto

  • API Apresiasi Keputusan Pemerintah Tak Lanjutkan BMAD POY dan DTY

    API Apresiasi Keputusan Pemerintah Tak Lanjutkan BMAD POY dan DTY

    Liputan6.com, Jakarta – Keputusan pemerintah untuk tidak melanjutkan wacana BMAD benang POY dan DTY mendapatkan apresiasi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Bidang Perdagangan Apindo, Anne P Sutanto. Apindo mengapreasiasi dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto serta Kementerian Perdagangan untuk tetap mendukung program hilirisasi berdaya saing. Dirinya menekankan, pada prinsipnya API dan Apindo meyakini bahwa pemerintah mempunyai data yang jauh lebih akurat dan detail mengapa kebijakan BMAD tidak dilanjutkan.

    “Harapan kami sebelum APSyFI mengelola data anggotanya dulu secara terperinci. Karena persyaratan BMAD juga cukup konkret dan spesifik sehingga jangan sampai kebijakan pemerintah Indonesia di-challenge negara lain di WTO. Itu saran kami dari Apindo. Karena ini justru merugikan reputasi Indonesia apabila challenge negara lain tidak dapat didefend dengan data yang akurat,” paparnya.

    Lebih lanjut Ane yang juga menjabat selaku Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) ini menjelaskan awal penolakan BMAD Benang POY dan DTY yang tidak dilanjutkan oleh Kementerian Perdagangan. Menurut Anne, sebelum Menteri Perdagangan memutuskan tidak melanjutkan wacana BMAD Benang POY dan DTY, perwakilan dari APSyFI, API serta Apindo sudah diundang Kementerian Perdangan guna menghadiri pertemuan yang dihadiri Kemenperin, Kemenkeu, KPPU dan KADI.

    “Jadi sudah didengarkan fakta dan argumen serta detail detail yang disampaikan masing-masing asosiasi. Setelah itu ada rapat koordinasi, dari rapat tersebut API juga menyampaikan komitmennya bahwa anggota API akan support kapasitas anggota APSyFI dengan standard market yang ada,” ujarnya.

    Anne menambahkan bahwa, pihak API dan Apindo telah berulang kali menyampaikan kepada APSyFI dan mengajak untuk berkolaborasi dan konsolidasi mengenai kapasitas POY dan DTY agar bisa dioptimalkan oleh industri tekstil turunan supaya tetap memiliki daya saing. “Kami (API) berkomitmen untuk tetap atas POY dan DTY dimonitor impornya oleh pihak kementerian teknis yaitu Kemenperin untuk PI dan Perteknya,” jelasnya. 

    Lebih lanjut Anne menambahkan bahwa melalui siiNas, Kemenperin mengimbau agar seluruh pelaku industri mengisi dengan benar dan sesuai sehingga pemberlakuan PI dan Pertek tepat sasaran dan harmonisasi produksi dan impor tetap bisa diselaraskan sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila. Sehingga dengan adanya harmonisasi ini dapat mencegah oversupply dan dumping. Sehingga produsen nasional tetap memiliki daya saing.

    Dirinya juga menyampaikan, kekhawatiran APSyFI bahwa produksi dari anggotanya tidak optimal diserap industri TPT turunan adalah tidak berdasar. Hal ini sudah disaksikan saat Apindo mengumpulkan API dan APSyFI bersama dengan perwakilan 101 perusahaan tekstil guna mendengarkan komitmen mereka untuk tetap membeli apa yang diproduksi oleh anggota Apsyfi selaku produsen POY secara optimal dan sesuai praktik bisnis selayaknya.

    Anne yang juga menjabat Ketua Bidang Perdagangan Apindo mengapreasiasi dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto serta Kementerian Perdagangan untuk tetap mendukung program hilirisasi berdaya saing. Dirinya menekankan, pada prinsipnya API dan Apindo meyakini bahwa pemerintah mempunyai data yang jauh lebih akurat dan detail mengapa kebijakan BMAD tidak dilanjutkan.

    “Harapan kami sebelum APSyFI mengelola data anggotanya dulu secara terperinci. Karena persyaratan BMAD juga cukup konkret dan spesifik sehingga jangan sampai kebijakan pemerintah Indonesia di-challenge negara lain di WTO. Itu saran kami dari Apindo. Karena ini justru merugikan reputasi Indonesia apabila challenge negara lain tidak dapat didefend dengan data yang akurat,” paparnya.

    Presiden Jokowi melarang aktivitas berbelanja pakaian bekas impor atau thrifting karena sangat merugikan industri tekstil dalam negeri. Para pedagang pun resah karena menurut mereka itulah sumber mata pencaharian mereka selama ini.

  • Usulan BMAD Benang Impor China Ditolak, Industri Tekstil Terhindar dari PHK

    Usulan BMAD Benang Impor China Ditolak, Industri Tekstil Terhindar dari PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengapresiasi pemerintah untuk tidak memproses lebih lanjut rekomendasi pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap impor benang filamen sintetis tertentu asal China.

    KADI sebelumnya menyelidiki antidumping sejak 2023 atas permohonan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) yang mewakili PT Asia Pacific Fibers Tbk. dan PT Indorama Synthetics Tbk.

    Produk yang diselidiki mencakup benang filamen sintetis tertentu yang terdiri atas dua jenis yakni partially oriented yarn (POY) dan drawn textured yarn (DTY). KADI pun menyarankan tarif BMAD bervariasi, dengan batas atas mencapai 42,3%.

    Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan API Anne P. Sutanto pun mengatakan, keputusan pemerintah tidak memproses rekomendasi KADI itu menjadi angin segar bagi industri tekstil. Pelaku usaha dapat menghindari opsi pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Anne mengaku menerima surat petisi dari 101 pengusaha tekstil sekitar 3 bulan yang lalu. Perwakilan 101 pengusaha tekstil juga telah dipertemukan dengan APSyFI.

    Dirinya merasa pengenaan antidumping terhadap POY dan DTY bukanlah solusi yang tepat untuk industri hulu penghasil jenis benang filamen sintetis tersebut. Sebab, kondisi dalam 2 tahun ini kebutuhan akan POY hampir 10 kali lipat lebih besar dari kapasitas produksi POY dalam negeri.

    Oleh karena itu, pengenaan antidumping akan menurunkan daya saing produksi turunan tekstil yang dihasilkan oleh produsen tekstil nasional terutama 101 perusahaan yang mengajukan petisi. Lebih lanjut, efek dari pengenaan antidumping dikhawatirkan akan menambah PHK dan penutupan pabrik tekstil lebih lanjut.

    “Kekhawatiran APSyFi mengenai anggotanya yang kalah berdaya saing sebenarnya juga sudah dibahas dalam pertemuan di mana perwakilan 101 pengusaha yang mengajukan petisi bersedia untuk menyerap kapasitas produksi POY dalam negeri dengan praktik-praktik standar berbisnis,” tutur Anne melalui keterangan resmi, Jumat (20/6/2025).

    Malah, kata Anne, perwakilan 101 pengusaha juga mengusulkan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian tetap dapat mengatur harmonisasi kebutuhan impor POY dan DTY berdasarkan kebutuhan dalam negeri dibandingkan kapasitas produksi dalam negeri. 

    “Sehingga kekhawatiran mengenai dumping dari negara lain bisa tetap diatasi dengan pengaturan impor oleh pemerintah sesuai kinerja produksi masing-masing pihak,” imbuh Anne.

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memutuskan tak memproses lebih lanjut rekomendasi KADI terkait BMAD atas impor benang filamen.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh, serta masukan dari para pemangku kepentingan terkait. 

    Menurutnya, pasokan benang filamen sintetis tertentu ke pasar domestik masih terbatas, sementara kapasitas produksi nasional belum mampu memenuhi kebutuhan industri pengguna dalam negeri. 

    “Sebagian besar produsen benang filamen sintetis tertentu memproduksi untuk dipakai sendiri,” ujar Budi Santoso alias Busan melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (20/6/2025). 

    Pertimbangan lainnya, lanjut Busan, sektor hulu industri TPT saat ini telah dikenakan trade remedies, seperti bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46 Tahun 2023. Selain itu, BMAD untuk produk polyester staple fiber dari India, China, dan Taiwan berdasarkan PMK No. 176 Tahun 2022.

    Jika BMAD atas benang filamen sintetis tertentu tetap diberlakukan, maka akan meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing sektor hilir. 

    “Sektor industri TPT baik hulu maupun hilir sedang menghadapi tekanan akibat dinamika geoekonomi-politik global, pengenaan tarif resiprokal dari Amerika Serikat, dan penutupan beberapa industri,” imbuh Busan.

  • Pemerintah tolak BMAD benang sebagai bukti dengar dunia usaha

    Pemerintah tolak BMAD benang sebagai bukti dengar dunia usaha

    Kekhawatiran mengenai dumping dari negara lain bisa tetap diatasi dengan pengaturan impor oleh pemerintah sesuai kinerja produksi masing-masing pihak,

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengapresiasi pemerintah atas putusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk tidak memproses lebih lanjut pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk benang filamen sintetik tertentu yang berasal dari China.

    Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan API Anne P. Sutanto dalam pernyataan di Jakarta, Jumat menyampaikan, pihaknya mengapresiasi pemerintah yang bersedia mendengarkan masukan dunia usaha berdasarkan informasi terkini dan dinamika pasar dunia.

    Apresiasi juga diberikan API kepada kementerian dan lembaga pemerintah yang lain di mana pada saat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), API dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia(APSyFI) memaparkan pandangan terkait produk polyester oriented yarn (POY) dan draw textured yarn (DTY).

    Disampaikan dia, dirinya menerima surat petisi dari 101 pengusaha tekstil sekitar tiga bulan lalu yang menilai pengenaan anti dumping terhadap POY dan DTY adalah bukan solusi yang tepat untuk industri hulu penghasil produk tersebut.

    Ini karena kondisi dalam dua tahun terakhir kebutuhan akan POY hampir melonjak 10 kali lipat lebih besar dari kapasitas produksi POY dalam negeri, sehingga pengenaan anti dumping akan menurunkan daya saing produk turunan tekstil yang dihasilkan oleh produsen tekstil nasional.

    Lebih lanjut efek dari pengenaan anti dumping dikhawatirkan akan menambah potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik tekstil.

    “Kekhawatiran mengenai dumping dari negara lain bisa tetap diatasi dengan pengaturan impor oleh pemerintah sesuai kinerja produksi masing-masing pihak,” ujarnya.

    Pemerintah memutuskan untuk tidak memproses lebih lanjut rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mengenai pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor benang filamen sintetis tertentu asal Tiongkok.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh, serta masukan dari para pemangku kepentingan terkait.

    “Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi industri TPT nasional, khususnya pasokan benang filamen sintetis tertentu ke pasar domestik yang masih terbatas,” ujar Budi melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis (19/6).

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diskon PPN Tiket Pesawat Disambut Positif, Tapi Industri Masih Terbang Rendah

    Diskon PPN Tiket Pesawat Disambut Positif, Tapi Industri Masih Terbang Rendah

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia National Air Carriers Association atau INACA menyambut positif kebijakan terbaru pemerintah yang memberikan diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat domestik. 

    Namun, sejumlah tantangan struktural masih menjadi pekerjaan rumah untuk mengembalikan gairah industri penerbangan nasional pasca pandemi.

    Sekjen INACA Bayu Sutanto menilai kebijakan ini masih dapat diterima oleh pelaku usaha selama tidak menurunkan Tarif Batas Atas (TBA) yang berlaku sejak 2019. 

    Skema diskon PPN ini disebutnya mirip dengan yang diterapkan saat Nataru 2024/2025 dan Lebaran 2025 kemarin, meski kali ini tanpa diskon Passenger Service Charge (PSC) bandara.

    Meski demikian, Bayu menyebut perlu waktu untuk melakukan penyesuaian sistem agar prosedur diskon PPN dapat berjalan mulus. Ia menilai, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan sisi permintaan di tengah kecenderungan daya beli masyarakat yang menurun. 

    Namun, ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan insentif ini masih harus dilihat dari dampaknya dalam beberapa waktu ke depan terhadap pertumbuhan industri.

    “Kami masih melihat nanti seberapa besar dampaknya bagi pertumbuhan industri. Tapi dari tujuannya adalah untuk meningkatkan sisi permintaan dengan adanya kecenderungan daya beli yang menurun,” katanya kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa struktur biaya operasional maskapai yang terus meningkat tidak lagi terakomodasi oleh TBA yang berlaku sejak 2019. 

    Dia melihat perlunya urgensi dari pemerintah agar segera merevisi kebijakan TBA agar lebih mencerminkan realitas biaya operasi dan perawatan yang kini jauh lebih tinggi.

    Selain soal tarif, pelaku usaha juga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan fiskal yang lebih mendukung.

    “Untuk sisi efisiensi biaya, perlu kebijakan duty free regulation untuk importasi suku cadang yang 100% masih diimpor sesuai dengan Trade on Civil Aircraft Agreement yang diatur melalui Tokyo Round WTO,” imbuhnya.

    Selebihnya, dia juga berharap ada pembebasan PPN untuk bahan bakar dan tiket penerbangan domestik,sebagaimana yang berlaku untuk penerbangan internasional.

    Bayu juga menyoroti kapasitas armada industri penerbangan nasional yang mencerminkan masih belum pulih sepenuhnya. Adapun dari sekitar 700 pesawat sebelum pandemi, saat ini hanya sekitar 350 pesawat yang laik operasi. 

    Hal ini mencerminkan bahwa pendapatan industri belum cukup untuk menghidupkan kembali armada yang menganggur.

    Selain itu, rendahnya tingkat pengembalian investasi dan ketidakpastian rasio pendapatan terhadap biaya usaha juga membuat investor baru belum tertarik masuk ke industri ini.

  • Kiamat Bioskop di Indonesia Gara-gara Netflix, Manajemen Buka Suara

    Kiamat Bioskop di Indonesia Gara-gara Netflix, Manajemen Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah berkembangnya layanan streaming digital, muncul pertanyaan, apakah platform seperti Netflix dan Vidio menjadi ‘pembunuh’ bioskop di Indonesia?

    Ruben Hattari, Direktur Urusan Global Netflix Asia Tenggara, menjelaskan bahwa Netflix tidak memiliki strategi khusus untuk bersaing dengan bioskop.

    Sebaliknya, kedua ekosistem ini diklaim saling melengkapi dan mendukung industri layar secara keseluruhan.

    “Kami tidak merasa perlu merebut pangsa pasar bioskop karena kenyataannya kami justru bisa hidup berdampingan dengan baik.,” ujar Ruben dalam US Business For Indonesia: Creative Economy Forum, di Jakarta, Selasa (17/6/2025).

    Ruben juga memaparkan hasil studi dampak ekonomi sektor layar yang menunjukkan potensi penciptaan hingga 200 ribu lapangan kerja di sektor terkait seperti pariwisata dan fesyen.

    “Hasilnya sangat positif, menunjukkan bahwa ini adalah industri yang, jika trennya terus berlanjut, akan menciptakan sekitar 200 ribu pekerjaan tambahan yang akan merembet ke luar industri itu sendiri, jadi pariwisata, fesyen, dan hal-hal lain juga,” terangnya.

    Ia menambahkan, Netflix telah melisensikan sekitar 50 film Indonesia pada tahun lalu, dan berharap bisa menambah jumlahnya tahun ini.

    “Sebagian besar konten Indonesia kami berasal dari kerja sama lisensi, judul-judul yang masa tayangnya di bioskop sudah berakhir, lalu kami hadirkan kembali di layanan kami,” terangnya.

    Foto: Direktur Urusan Global Netflix Asia Tenggara, Ruben Hattari dalam US Business For Indonesia: Creative Economy Forum, di Jakarta, Selasa (17/6/2025). (CNBC Indonesia/Intan Rakhmayanti)
    Direktur Urusan Global Netflix Asia Tenggara, Ruben Hattari dalam US Business For Indonesia: Creative Economy Forum, di Jakarta, Selasa (17/6/2025). (CNBC Indonesia/Intan Rakhmayanti)

    Senada, Hermawan Sutanto dari Vidio menegaskan bahwa streaming bukanlah kompetitor bioskop.

    Dengan jumlah layar fisik yang terbatas, streaming menjadi solusi distribusi lanjutan.

    “Artinya, ketika produksi film sangat produktif, kapasitas layar bioskop tetap terbatas. Maka dari itu, streaming bisa menjadi solusi melalui lisensi langsung ke platform digital,” ujar Hermawan dalam kesempatan yang sama.

    Pandemi Covid-19 juga menjadi bukti bahwa keduanya bisa tumbuh bersama. Ketika bioskop ditutup, layanan streaming mengalami lonjakan penonton.

    Namun, pasca pandemi, jumlah tiket bioskop justru meningkat dibanding masa sebelum Covid-19, sementara streaming tetap tumbuh.

    “Contoh bagus dari bagaimana keduanya bisa hidup berdampingan adalah saat pandemi. Ketika lockdown dan bioskop tutup, jumlah pelanggan dan jam tonton di platform streaming meningkat,” ujar Edwin Nazir, Ketua Asosiasi Produser Film Indonesia.

    “Menariknya, pasca pandemi, saat bioskop kembali dibuka, penjualan tiket justru lebih tinggi dibanding sebelum pandemi. Dan di saat yang sama, jumlah pelanggan dan jam tonton di platform streaming juga meningkat,” pungkasnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Koperasi Merah Putih di Blitar Terbentuk 100%, Dekopinwil Jatim Ingatkan Komitmen

    Koperasi Merah Putih di Blitar Terbentuk 100%, Dekopinwil Jatim Ingatkan Komitmen

    Blitar (beritajatim.com) – Sebanyak 21 unit Koperasi Merah Putih di Kota Blitar telah terbentuk. Itu artinya, jumlah Koperasi Merah Putih yang terbentuk di Kota Blitar sudah mencapai 100 persen dari target yang diberikan.

    Terkait hal itu, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Timur, Slamet Sutanto mengingatkan pentingnya komitmen untuk menyukseskan koperasi merah putih yang sudah terbentuk. Komitmen ini bukan hanya dari pengurus dan pemerintah namun juga dari masyarakat selaku pelaku koperasi.

    “Harus ada komitmen semua pihak, bukan hanya pemerintah, pembina, bukan hanya pengawas tetapi juga masyarakat sebagai pelaku dan pengguna harus komitmen yang diniati baik itu,” ucap Slamet Sutanto, Sabtu (14/6/2025).

    Slamet Sutanto mengingatkan akan pentingnya komitmen bersama agar koperasi merah putih ini bisa berjalan dan sukses. Komitmen ini harus dipegang dan dijalankan oleh semua pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat.

    Jika tidak, tentu pailit akan menjadi ancaman nyata untuk koperasi merah putih yang sudah terbentuk. Dampaknya jika koperasi itu mengalami pailit maka kemungkinan besar koperasi itu berangsur tak aktif.

    “Kalau yang saya dengar kemarin kan Kabupaten Blitar sudah terbentuk 70 persen dari target 248 unit (koperasi merah putih), kalau kota sudah terbentuk semua 100 persen,” bebernya.

    Dari data yang diperoleh Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Timur, jumlah koperasi merah putih yang telah terbentuk di Kota Blitar sudah mencapai 100 persen yakni 21 unit. Sementara untuk di Kabupaten Blitar, jumlah koperasi merah putih yang terbentuk masih mencapai 70 persen dari target 248 unit. Sementara untuk secara umum di Jawa Timur, jumlah koperasi yang terbentuk sudah mencapai 75 persen. [owi/beq]

  • Menhan sosialisasikan DPN kepada purnawirawan TNI/Polri dan pakar

    Menhan sosialisasikan DPN kepada purnawirawan TNI/Polri dan pakar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyosialisasikan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) kepada kalangan purnawirawan TNI/Polri, akademisi, dan para pakar yang diundang ke Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat.

    “Ini menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan sosialisasi apa yang dimaksud dengan DPN, tugas, fungsinya, kepada para tokoh tersebut,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang saat ditemui di Kantor Kemhan.

    Brigjen TNI Frega lantas menyebutkan beberapa tokoh dan pakar, antara lain, Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Purnomo Yusgiantoro, Prof. Hikmahanto, dan pakar hukum tata negara Refly Harun.

    Selain itu, tamu dari kalangan purnawirawan TNI, di antaranya mantan Panglima TNI Jenderal Purn. Wiranto, mantan KSAD Jenderal TNI Purn. Dudung Abdurachman, mantan KSAU Marsekal TNI Purn. Ida Bagus Putu Dunia, dan mantan KSAL Laksamana TNI Purn. Siwi Sukma Adji.

    Dari kalangan purnawirawan Polri, yakni mantan Kapolri Jenderal Pol. Purn. Sutanto dan Jenderal Pol. Purn. Bambang Hendarso.

    Dalam pertemuan ini, Sjafrie selaku Ketua Harian DPN menjelaskan beragam tugas jajaran DPN kepada para tamu undangan tersebut.

    “DPN juga nantinya bertugas memberikan rekomendasi untuk mencari solusi-solusi dalam permasalahan nasional yang berkaitan dengan isu-isu kedaulatan, baik itu dalam konteks ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan,” kata Brigjen TNI Frega.

    Selain menjelaskan tentang fungsi DPN, Sjafrie juga menerima masukan dari para tokoh untuk memperkuat peran DPN dalam menjaga kedaulatan negara.

    Dalam pertemuan tersebut, lanjut Brigjen TNI Frega, suasana cair tercipta antara Sjafrie dan para tokoh purnawirawan tersebut.

    Dengan adanya kegiatan ini, dia berharap DPN mendapat dukungan seluruh kalangan dalam memperkuat kedaulatan negara.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan Kumpulkan Jenderal Purnawirawan TNI dan Polri hingga Ahli Tata Negara, Ada Apa?

    Menhan Kumpulkan Jenderal Purnawirawan TNI dan Polri hingga Ahli Tata Negara, Ada Apa?

    GELORA.CO – Sejumlah jenderal purnawirawan TNI dan Polri mendatangi kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Jumat pagi (13/6). Mereka datang atas undangan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Beberapa nama besar seperti mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto turut hadir. 

    Berdasar pantauan JawaPos.com di lokasi pertemuan, Sjafrie menyambut langsung kedatangan Wiranto saat memasuki Aula Bhineka Tunggal Ika, Komplek Kantor Kemhan. Selain Wiranto, hadir mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Siwi Sukma Adji, dan mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Ida Bagus Putu Dunia. 

    Selain itu, hadir pula beberapa jenderal purnawirawan Polri seperti Sutanto dan Bambang Hendarso Danuri. Di tempat yang sama, Sjafrie mengumpulkan akademisi dan tokoh-tokoh besar seperti Jimly Asshidiqie, Purnowo Yusgiantoro, Hikmahanto Juwana, Bambang Kesuwo, dan Refly Harun. 

    Sempat dibuka secara terbuka di hadapan awak media, pertemuan tersebut berlanjut secara tertutup. Dalam pembukaannya, Sjafrie sempat menyampaikan maksud dirinya mengumpulkan para jenderal purnawirawan TNI, Polri, dan para tokoh dengan maksud mengenalkan DPN. Dia juga hendak meminta pandangan para tokoh dengan latar belakang berbeda tersebut.

    ”Saya berterimakasih, pada pagi ini mengundang para tokoh nasional, para pakar, khususnya yang berlatar belakang tata negara pada kesempatan pagi hari ini atas izin bapak presiden Republik Indonesia, saya sebagai ketua harian Dewan Pertahanan Nasional bisa mendapatkan pandangan-pandangan dari bapak-bapak sekalian,” jelasnya. 

    Sampai berita ini dibuat pada pukul 10.45 WIB, pertemuan Menhan Sjafrie dengan para purnawirawan jenderal TNI, Polri, dan tokoh-tokoh tersebut masih berlangsung. Belum ada penjelasan secara resmi dan terperinci ihwal pertemuan tersebut. Termasuk soal topik dan tujuan diselenggarakannya pertemuan itu di Kantor Kemhan. 

  • Menhan Kumpulkan Jenderal Purnawirawan TNI dan Polri hingga Ahli Tata Negara, Ada Apa?

    Menhan Kumpulkan Jenderal Purnawirawan TNI dan Polri hingga Ahli Tata Negara, Ada Apa?

    GELORA.CO – Sejumlah jenderal purnawirawan TNI dan Polri mendatangi kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Jumat pagi (13/6). Mereka datang atas undangan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Beberapa nama besar seperti mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto turut hadir. 

    Berdasar pantauan JawaPos.com di lokasi pertemuan, Sjafrie menyambut langsung kedatangan Wiranto saat memasuki Aula Bhineka Tunggal Ika, Komplek Kantor Kemhan. Selain Wiranto, hadir mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Siwi Sukma Adji, dan mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Ida Bagus Putu Dunia. 

    Selain itu, hadir pula beberapa jenderal purnawirawan Polri seperti Sutanto dan Bambang Hendarso Danuri. Di tempat yang sama, Sjafrie mengumpulkan akademisi dan tokoh-tokoh besar seperti Jimly Asshidiqie, Purnowo Yusgiantoro, Hikmahanto Juwana, Bambang Kesuwo, dan Refly Harun. 

    Sempat dibuka secara terbuka di hadapan awak media, pertemuan tersebut berlanjut secara tertutup. Dalam pembukaannya, Sjafrie sempat menyampaikan maksud dirinya mengumpulkan para jenderal purnawirawan TNI, Polri, dan para tokoh dengan maksud mengenalkan DPN. Dia juga hendak meminta pandangan para tokoh dengan latar belakang berbeda tersebut.

    ”Saya berterimakasih, pada pagi ini mengundang para tokoh nasional, para pakar, khususnya yang berlatar belakang tata negara pada kesempatan pagi hari ini atas izin bapak presiden Republik Indonesia, saya sebagai ketua harian Dewan Pertahanan Nasional bisa mendapatkan pandangan-pandangan dari bapak-bapak sekalian,” jelasnya. 

    Sampai berita ini dibuat pada pukul 10.45 WIB, pertemuan Menhan Sjafrie dengan para purnawirawan jenderal TNI, Polri, dan tokoh-tokoh tersebut masih berlangsung. Belum ada penjelasan secara resmi dan terperinci ihwal pertemuan tersebut. Termasuk soal topik dan tujuan diselenggarakannya pertemuan itu di Kantor Kemhan. 

  • Dari Jualan Sabun, Bisa Masuk Forbes

    Dari Jualan Sabun, Bisa Masuk Forbes

    Jakarta –

    Lebih dari 60 tahun lalu, Harjo Sutanto memulai hari-harinya dengan membawa sekotak sabun keliling dari pintu ke pintu di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Dia menawarkan produknya ke satu keluarga demi keluarga. Usaha sederhana itu kini berkembang menjadi Wings Group, perusahaan besar yang produknya tak hanya dikenal luas di Indonesia, tapi juga menembus pasar internasional.

    Di usia 90-an, Harjo menjadi bukti nyata bahwa dari kerja keras dan ketekunan bisa menjadi kekayaan triliunan rupiah. Namanya bahkan masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes.

    Berdasarkan data Forbes yang dikutip, Jumat (13/6/2025), total nilai harta Harjo Sutanto adalah US$ 530 miliar atau sekitar Rp 8,6 triliun (kurs Rp 16.200). Bersama sahabatnya, Johannes Ferdinand Katuari, Harjo Sutanto menjual sabun dari pintu ke pintu lebih dari 60 tahun yang lalu di Jawa Timur.

    Dengan kerja keras dan konsisten dalam memasarkan produk sabun buatannya sendiri. Lingkup pasar produknya pun sudah mulai masuk ke warung-warung hingga tersebar ke agen. Pada saat itu, perusahaan sabunnya di bernama Fa Wings. Pada awalnya, mereka cuma memproduksi sabun colek, namun akhirnya juga memproduksi sabun mandi merek GIV yang laku keras.

    Seiring waktu berjalan, kini Harjo Sutanto berhasil menjadikan Wings Grup sebagai salah satu produsen sabun terbesar di Indonesia. Produknya pun dengan sangat mudah dijumpai di supermarket dan toko-toko ritel besar lain, sebut saja produknya Nuvo, So Klin, Kodomo, Ciptadent, dan sebagainya.

    Tidak hanya itu, Wings Grup juga sekarang memproduksi produk rumah tangga seperti pembersih toilet, detergen, dan pembalut wanita.

    Satu lagi, Wings Grup juga memiliki produk makanan yaitu mie instan dengan merek Mie Sedaap. Kini pasarnya pun sudah tidak hanya di Indonesia, melainkan ekspor.

    Tidak sampai di situ, Wings Grup juga termasuk perusahaan yang cepat mengikuti perkembangan zaman. Terbukti dari bisnis franchise peritel minimarket FamilyMart.

    Kesuksesan Harjo Sutanto pun kini menurun ke anak-anaknya. Salah satunya adalah Fifi yang sekarang memimpin di Ecogreen, anak perusahaan Wings yang aktif dalam produk oleo-kimia.

    (fdl/fdl)