Tag: Sutanto

  • Pengusaha Sebut Aturan Baru Kawasan Berikat Bisa Jadi Mainan Mafia Impor

    Pengusaha Sebut Aturan Baru Kawasan Berikat Bisa Jadi Mainan Mafia Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) tengah mengkhawatirkan munculnya permainan mafia kuota impor dengan pemberlakuan aturan baru kawasan berikat yang tidak transparan. 

    Sekjen APSyFI Farhan Aqil mengatakan, pihaknya memahami tujuan pemerintah untuk mengembalikan tujuan awal fasilitas kawasan berikat untuk produksi industri berorientasi ekspor. 

    Dalam rencana Kementerian Keuangan, kuota penjualan domestik dari kawasan berikat akan dipangkas menjadi 25% dari sebelumnya 50%. Sebelumnya, pemberian kuota penjualan domestik dilakukan lantaran permintaan global yang lesu. 

    “Iya, memang terlihat ada dorongan ekspor dengan mengurangi porsi dari 50% ke 25%, tapi di balik itu dikasih opsi sampai 100% asal dapat rekomendasi dari Kemenperin,” kata Farhan kepada Bisnis, dikutip Selasa (2/11/2025). 

    Pelaku usaha mengaku khawatir dengan aturan memberikan 100% kuota penjualan domestik atas rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menurut APSyFI, aturan tersebut justru akan menjadi polemik baru. 

    Sebab, perizinan penjualan kawasan berikat ke pasar domestik sebesar 100% dengan menggunakan rekomendasi dari Kemenperin dapat memunculkan mafia kuota impor. 

    “Yang kami soroti justru rekomendasi Kemenperin ini yang menjadi sumber masalah utama karena ketidakbersediaan Kemenperin untuk transparansi maka kuota impornya terus berlebih,” jelas Farhan. 

    Dengan adanya tambahan wewenang Kemenperin untuk memberikan rekomendasi kuota domestik untuk pengusaha kawasan berikat, maka barang yang masuk ke pasar domestik menjadi tidak terkontrol dan akan mengakibatkan produsen lokal terus tertekan.

    “Nah, dengan sistem yang tidak transparan ini jadi mainan mafia kuota,” ujarnya. 

    Kendati demikian, Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Textile (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan pemangkasan kuota penjualan domestik kawasan berikat menjadi 25%. 

    “Kan tetap bisa dengan dasar untuk substitusi impor,” ungkapnya, dihubungi terpisah. 

    Terlebih, AGTI menilai industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah pulih dengan ekspor mencapai US$8,07 miliar hingga Agustus 2025, dengan pertumbuhan industri TPT mencapai 5,92% pada triwulan III/2025. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kuota penjualan ke pasar domestik bagi industri di kawasan berikat dari 50% menjadi 25% mutlak dilakukan demi menjaga persaingan usaha yang sehat, meski pengusaha minta kelonggaran. 

    Purbaya menjelaskan bahwa desain awal kawasan berikat sejatinya adalah berorientasi ekspor. Kelonggaran kuota pasar domestik hingga 50% yang sempat berlaku sebelumnya merupakan kebijakan pengecualian atau diskresi akibat ambruknya permintaan global saat pandemi Covid-19.

    Bendahara negara itu menyoroti adanya ketimpangan apabila fasilitas ini tidak diketatkan. Industri di kawasan berikat memiliki keunggulan economies of scale (skala ekonomi) karena kemudahan impor bahan baku dalam volume besar.

    Menurutnya, jika produk dari kawasan berikat membanjiri pasar dalam negeri tanpa pembatasan ketat maka industri domestik non-fasilitas akan tergerus karena kalah bersaing dari sisi struktur biaya. 

    “Biar bagaimanapun, kawasan berikat bisa impor banyak di sana, yang domestik pasti ada kerugian di situ. Jadi kami kembalikan ke desain semula saja,” tegasnya, beberapa waktu lalu. 

  • Beda dengan Industri Hulu Tekstil, Sektor Hilir Disebut Mulai Pulih

    Beda dengan Industri Hulu Tekstil, Sektor Hilir Disebut Mulai Pulih

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menyebut kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) jelang akhir tahun ini menunjukkan arah yang lebih positif dibandingkan tahun lalu.

    Hal ini disebut tercerminkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) di mana total ekspor mencapai US$8,07 miliar hingga Agustus 2025, dengan pertumbuhan industri TPT mencapai 5,92% pada triwulan III/2025 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04%. 

    Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto mengatakan, berbagai indikator resmi, baik dari BPS maupun laporan industri, memperlihatkan bahwa pemulihan mulai bergerak ke jalur yang lebih stabil meskipun masih bertahap.

    “Pertumbuhan ekspor ini didorong oleh peningkatan pada produk kimia, pakaian jadi, serta kulit dan alas kaki,” kata Anne kepada Bisnis, Senin (1/12/2025). 

    Dari sisi hilir, permintaan domestik mulai membaik dan pelaku industri melihat kembali peluang untuk meningkatkan kapasitas. Sementara itu, sektor hulu memang masih menghadapi tekanan. 

    Pasalnya, ketergantungan impor bahan baku yang cukup tinggi. Namun, trennya perlahan menunjukkan stabilisasi seiring pasar yang lebih tertata dan penertiban impor ilegal yang mulai memberikan dampak langsung di lapangan.

    “Dengan kombinasi peningkatan ekspor, stabilitas pasar domestik, dan data pertumbuhan yang positif, kami melihat bahwa fondasi pemulihan industri TPT sudah mulai terbentuk,” tuturnya. 

    Anne menilai bahwa pemulihan industri TPT masih berjalan bertahap dan belum merata. Momentum pemulihan penting karena menunjukkan bahwa industri TPT bergerak ke arah yang lebih kuat dibanding tahun lalu dan memasuki tahun depan dengan optimisme yang terukur tetapi solid.

    Adapun, momentum perbaikan industri TPT akhir tahun ini ditopang oleh beberapa pendorong utama. Pertama, pasar domestik yang lebih stabil memberikan ruang bagi produsen garmen dan apparel untuk meningkatkan kapasitas secara bertahap. 

    “Konsumsi masyarakat, khususnya segmen menengah mulai pulih sehingga permintaan terhadap pakaian jadi dan household textiles meningkat,” jelasnya. 

    Kedua, penegakan impor ilegal yang lebih tegas dari pemerintah menghasilkan dampak nyata di lapangan seperti pasar menjadi lebih tertata, kompetisi lebih sehat, dan produk lokal kembali memiliki ruang untuk tumbuh. 

    “Ini menjadi salah satu faktor yang paling dirasakan langsung oleh pelaku industri,” tambahnya. 

    Ketiga, perubahan preferensi global menuju produk berkelanjutan menciptakan peluang baru bagi industri yang telah berinvestasi dalam serat daur ulang, low-impact processes, dan sistem produksi yang efisien. 

    Menurut Anne, tak sedikit anggota AGTI yang kini melihat peningkatan permintaan dari buyer untuk kategori produk dengan standar sustainability yang lebih tinggi.

    Dari sisi produk, dia melihat peningkatan permintaan paling terlihat pada apparel dan garmen untuk pasar domestik dan beberapa pasar ekspor yang mulai stabil, household textiles seperti beddings dan home fabric, serta technical textiles yang digunakan untuk kebutuhan industri, kesehatan, dan fungsional.

    Selain itu, produk berbasis circular economy seperti material hasil daur ulang dan recycled blended fibers mulai masuk ke permintaan yang lebih konsisten seiring kebijakan ESG global yang semakin ketat.

    “Secara keseluruhan, dorongan pasar domestik, penertiban impor ilegal, serta transisi ke produk bernilai tambah dan berkelanjutan menjadi faktor utama yang menggerakkan pemulihan industri di akhir tahun ini,” pungkasnya. 

  • CEO Vidio Sutanto Hartono Tekankan Pentingnya Kuasai AI di Industri Kreatif Saat ini

    CEO Vidio Sutanto Hartono Tekankan Pentingnya Kuasai AI di Industri Kreatif Saat ini

    Pada kesempatan tersebut, Managing Director Emtek ini memberi gambaran konten lokal berbahasa Indonesia masih tinggi peminat. Saluran televisi masih ditonton lebih dari 62 persen dari 280 penduduk Indonesia.

    Seperti presentasi berjudul ‘Winning the Digital Leadership: Vidio’s Local Formula to Compete with Global Giants’.

    “Hal ini dikarenakan televisi mampu menjangkau 17.000 pulau. Ini berbeda dengan jangkauan data internet yang tidak merata dan masih mahal,” jelasnya.

    Sebagai praktisi media, Sutanto mengatakan saat ini ada beberapa pilar strategi yang harus dipenuhi untuk menjangkau audiens lebih luas.

    Pertama, memperkuat isi siaran televisi dan berkreasi dengan acara yang tinggi ratingnya. Kedua menyajikan berbagai peristiwa olahraga langsung. Ketiga, menghadirkan keberagaman konten-konten lokal, dan perkembangan teknologi.

    “Sebagai data kenapa konten lokal masih diminati. Sepanjang 2025 ini, tiket untuk film Indonesia telah menembus 80 juta lembar yang terjual. Angka ini sebesar 60 persen dari total tiket terjual. Ini bukti film nasional masih sangat dinanti,” paparnya.

    Wakil Dekan FISIPOL UGM, Poppy Sulistyaning Winanti menilai, acara ini merupakan bagian program terbuka bagi mahasiswa untuk mengenal lebih jauh dunia industry dan perkembangannya. Pihak kampus menjadikan ini sebagai jembatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan magang untuk riset di perusahaan terkait.

    “Jadi mahasiswa tidak hanya tahu tentang teorinya saja dari dosen, namun mereka berkesempatan langsung berdialog dan itu tidak bisa dipenuhi oleh kampus sendiri. Menariknya mahasiswa tidak sekedar tahu industry, namun mereka paham ada perkembangan terbaru terkait dengan transformasi digital,” kata Poppy.

  • Konten Lokal Masih Sangat Diminati

    Konten Lokal Masih Sangat Diminati

    Liputan6.com, Jakarta Produsen media siar Indonesia masih memiliki peluang untuk berkembang pesat d tengah gempuran platform-platform media siar video internasional. Kehadiran berbagai konten lokal berbahasa Indonesia masih sangat kuat dan diminati penonton.

    Pandangan ini disampaikan CEO Vidio, Sutanto Hartono saat memberi kuliah umum pada mahasiswa semester pertama Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Senin (1/12/2025).

    Melalui presentasi berjudul ‘Winning the Digital Leadership: Vidio’s Local Formula to Compete with Global Giants’, Sutanto memaparkan saluran televisi di Indonesia masih ditonton lebih dari 62 persen dari 280 penduduk Indonesia.

    “Hal ini dikarenakan televisi mampu menjangkau 17 ribu pulau. Ini berbeda dengan jangkauan data internet yang tidak merata dan masih mahal,” jelasnya. 

    Sutanto mengatakan, saat ini ada beberapa pilar strategi yang harus dipenuhi untuk menjangkau lebih luas audiens.

    Pertama, terus memperkuat isi siaran televisi dan berkreasi dengan acara yang tinggi rantingnya. Kedua, menyajikan berbagai peristiwa olahraga langsung, menghadirkan keberagaman konten-konten lokal, dan perkembangan teknologi. 

    Sutanto memberikan bukti paling jelas. Yakni film Indonesia di bioskop masih laris manis.

    “Sebagai data kenapa konten lokal masih diminati. Sepanjang 2025 ini, tiket untuk film Indonesia telah menembus 80 juta lembar yang terjual. Angka ini sebesar 60 persen dari total tiket terjual. Ini bukti film nasional masih sangat dinanti,” paparnya.

  • Indodax –  HashKey perkuat inovasi aset digital di Asia Tenggara

    Indodax – HashKey perkuat inovasi aset digital di Asia Tenggara

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan perdagangan aset kripto nasional Indodax berkolaborasi dengan bursa aset digital internasional HashKey Exchange memperkuat infrastruktur guna meningkatkan kecepatan, perlindungan, dan mendorong inovasi aset digital di ekosistem Asia Tenggara.

    CEO Indodax William Sutanto menyatakan kerjasama tersebut merupakan momen yang tepat untuk memperluas kerja sama regional demi memperkuat ekosistem kripto di Indonesia.

    “Melalui kolaborasi ini, kami akan fokus pada penguatan likuiditas dan peningkatan infrastruktur perdagangan,” ujarnya melalui keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Kolaborasi tersebut, lanjutnya, juga membuka peluang besar untuk pengembangan di sektor Real-World Assets (RWA).

    Pada tahap awal, kedua pihak akan fokus pada integrasi teknis, pertukaran pengetahuan antar tim, dan pemetaan regulasi untuk memastikan seluruh inisiatif berjalan sesuai ketentuan di masing-masing wilayah.

    William menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam memperluas akses teknologi, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat kehadiran Indonesia dalam lanskap kripto regional.

    “Kerja sama ini diharapkan tidak hanya menciptakan standar baru dalam layanan perdagangan aset kripto, tetapi juga memperkuat posisi Indodax sebagai gerbang utama bagi inovasi kripto global di Asia Tenggara,” katanya.

    CEO HashKey Exchange BG, Haiyang Ru menambahkan kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi perusahaan di Asia Tenggara.

    Ia menilai Indonesia sebagai pasar strategis yang didukung oleh jumlah pengguna kripto yang besar dan kerangka regulasi yang terus berkembang.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Momen KPK Pamerkan Rampasan Hasil Korupsi: Tembok Uang Rp 300 Miliar hingga Jeep Rubicon

    Momen KPK Pamerkan Rampasan Hasil Korupsi: Tembok Uang Rp 300 Miliar hingga Jeep Rubicon

    Momen KPK Pamerkan Rampasan Hasil Korupsi: Tembok Uang Rp 300 Miliar hingga Jeep Rubicon
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Momen tak biasa ditampilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang konferensi pada Kamis (20/11/2025).
    Komisi antirasuah memajang
    uang rampasan
    dari kasus
    investasi fiktif

    PT Taspen
    sebesar Rp 300 miliar dari total Rp 883 miliar.
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, tumpukan uang pecahan Rp 100.000 memenuhi panggung ruangan konferensi pers di Gedung Merah Putih
    KPK
    .
    Bal-bal uang yang dibungkus plastik putih itu disusun menjulang tinggi seperti tembok bata, menutup hampir seluruh sisi depan ruang konferensi pers.
    Setiap bal plastik berisi uang senilai Rp 1 miliar.
    Di tengah barisan uang tersebut, KPK meletakkan sebuah papan kecil bertuliskan jumlah rampasan yang berhasil diamankan, yakni Rp 300 miliar dari total kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp 883 miliar.
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, uang tersebut berasal dari terdakwa sekaligus eks Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM), Ekiawan Heri Primaryanto.
    Dia mengatakan, uang itu diserahkan kepada PT Taspen yang diwakili Direktur Utama PT Taspen, Rony Hanityo Aprianto.
    “Serah terima ini dilakukan dari perkara atas nama terdakwa Ekiawan Heri Primaryanto yang telah memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah perkaranya,” kata Asep dalam jumpa pers di Gedung KPK Merah Putih, Kamis.
    Asep menjelaskan, alasan lembaganya memamerkan uang tersebut sebagai bentuk transparansi penyerahan uang negara kepada masyarakat.
    “Ini biar kelihatan, takutnya kan, ‘oh, benar enggak sih ini diserahkan? Jangan-jangan enggak diserahkan’, atau diserahkan sebagian, gitu kan seperti itu,” ujar Asep.
    “Nah, ini biar juga memperlihatkan kepada rekan-rekan dan juga masyarakat khususnya bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada PT Taspen,” tambah dia.
    Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yaitu eks Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih dan eks Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM) Ekiawan Heri Primaryanto.
    Ekiawan Heri Primaryanto divonis 9 tahun penjara dan perkaranya telah dinyatakan inkrah.
    Sedangkan, Antonius NS Kosasih masih dalam proses banding.
    Ajang pamer uang dan barang rampasan hasil korupsi ini tak hanya terjadi kali ini saja.
    Biasanya, lembaga antirasuah memang memamerkan barang dan uang rampasan kasus korupsi.
    Kompas.com merangkum sejumlah momen KPK saat memamerkan uang dan barang rampasan.
    Pada awal Maret 2025, KPK telah memamerkan sejumlah tumpukan uang senilai Rp 2,6 miliar.
    Uang tersebut disita dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.
    Operasi senyap ini terkait dengan kasus dugaan suap di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU, Sumatera Selatan.
    Enam orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yakni Nopriansyah selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU); Anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah (FJ), Ketua Komisi III DPRD OKU M Fahrudin (MFR) selaku Anggota DPRD OKU Sumsel; dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH).
    Lalu tersangka dari pihak swasta, yakni MFZ (M Fauzi alias Pablo) dan ASS (Ahmad Sugeng Santoso).
    Pada Juni 2025, KPK juga memamerkan sejumlah uang senilai Rp 231 juta dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatra Utara Topan Obaja Putra Ginting.
    Dari OTT ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk Topan Ginting.
    Mereka adalah Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumatra Utara), Heliyanto (PPK Satker PJN Wilayah I Sumatra Utara), Akhirudin Efendi Siregar (Dirut PT DNG), dan Rayhan Dulasmi Pilang (PT RN).
    Pada 7 Agustus 2025, KPK memamerkan uang senilai Rp 200 juta di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih, Jakarta.
    Uang tersebut dirampas dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kolaka Timur Abdul Azis.
    Dari OTT tersebut, KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis; Andi Lukman Hakim selaku PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD; Ageng Dermanto selaku PKK proyek Pembangunan RSUD di Kolaka Timur; Deddy Karnady selaku pihak swasta PT PCP; dan Arif Rahman selaku pihak swasta PT PCP.
    Selanjutnya, KPK memamerkan tumpukan uang sebesar Rp 2,4 miliar dan satu unit mobil Rubicon dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dirut Inhutani V Dicky Yuana Rady.
    Usai OTT, KPK menetapkan Dirut Inhutani V Dicky Yuana Rady sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yaitu Aditya (Staf Perizinan SB Grup) dan Djunaidi (PT Paramitra Mulia Langgeng).
    KPK juga pernah memamerkan sebanyak 22 kendaraan yang disita dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel pada 21 Agustus 2025.
    Usai OTT, KPK menetapkan 11 tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3.
    Mereka adalah Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025;
    Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang;
    Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020-2025; Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai sekarang.
    Lalu, Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI tahun 2024-2029; Fahrurozi selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025 sampai sekarang; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025; kemudian, Sekasari Kartika Putri selaku Subkoordinator; Supriadi selaku koordinator; Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia; dan Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia.
    Pada 3 November 2025, KPK juga menyita uang senilai Rp 1,6 miliar dalam rangkaian OTT yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid.
    Usai OTT, KPK menetapkan tiga tersangka terkait kasus pemerasan, yaitu Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam.
    Terakhir, KPK juga memamerkan uang sejumlah Rp 500 juta yang disita dari operasi senyap yang menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pada 8 November 2025.
    Dari OTT tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus suap pengurusan jabatan dan proyek RSUD pada 9 November 2024.
    Mereka adalah Sugiri Sancoko, Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo; Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo; dan Sucipto selaku rekanan RSUD Ponorogo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kenaikan UMP 2026, Beda Angka Keinginan Buruh dan Pengusaha

    Kenaikan UMP 2026, Beda Angka Keinginan Buruh dan Pengusaha

    Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto, menegaskan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 harus memperhatikan faktor produktivitas dan efisiensi agar industri tetap berdaya saing.

    “Prinsipnya upah minimum harus di gap dengan produktivitas dan efisiensi,” kata Anne saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Menurut dia, penyesuaian upah bukan sekadar simbol gengsi atau tekanan serikat pekerja, melainkan kebijakan strategis yang menentukan keberlanjutan sektor industri padat karya.

    “Tapi upah minimum harus memperhatikan itu, bukan hanya gengsi satu dua serikat, tapi lebih ke arah lapangan kerja berapa banyak yang akan dibentuk dengan adanya penambahan upah minimum,” ujarnya.

    Anne menjelaskan, keberlanjutan (sustainability) lapangan kerja sangat bergantung pada keseimbangan antara kenaikan upah dan kemampuan industri untuk bertahan. Bila kenaikan upah terlalu tinggi tanpa dukungan peningkatan efisiensi, maka perusahaan bisa tertekan dan sulit melakukan ekspansi usaha.

  • Maskapi Ramai-ramai Tambah Pesawat dan Frekuensi Penerbangan Jelang Nataru

    Maskapi Ramai-ramai Tambah Pesawat dan Frekuensi Penerbangan Jelang Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai nasional maupun internasional bersiap menambah armada maupun frekuensi penerbangan untuk mengakomodir kebutuhan pada momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

    Direktur Utama PT Transnusa Aviation Mandiri (Transnusa) Bayu Sutanto memprediksikan penerbangan pada akhir tahun ini akan meningkat 15% dari periode yang sama tahun lalu. Sementara jumlah penumpang diproyeksi tumbuh 20%. 

    Untuk itu, pihaknya akan meningkatkan utilisasi armada dengan menambah frekuensi penerbangan untuk rute tertentu, tanpa menambah armada. 

    “Yang tambah frekuensi ada lima rute,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (19/11/2025). 

    Bayu menjelaskan, penambahan frekuensi khusus untuk penerbangan rute Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali (DPS) ke Perth, Bandara Internasional Soekarno Hatta (CGK)—DPS, dan CGK—Bandara Subang Malaysia (SZB). 

    Kemudian rute CGK—Changi International Airport (SIN) dan CGK—Bandara Internasional Kuala Lumpur (KUL) juga akan ditambah frekuensinya pada masa liburan Nataru. 

    Saat ini, terdapat 12 pesawat yang Transnusa operasikan, yakni lima armada berjenis Airbus A320, dua armada Aribus A321, dan lima jenis C909 (d/h ARJ21). 

    Menjelang Nataru pula, Transnusa membuka rute baru dari Denpasar ke Singapura mulai Senin (17/11/2025) dan rute CGK—Penang mulai 24 November 2025. 

    Berbeda dengan Transnusa, Direktur Utama PT Pelita Air Service Dendy Kurniawan menyampaikan bahwa maskapai akan menambah satu pesawat untuk persiapan adanya lonjakan penumpang pada masa liburan akhir tahun. 

    “Iya ada tambahan pesawat, kebetulan pesawat ke 15 kita akan sampai di Indonesia minggu depan, untuk support Nataru,” ujarnya kepada Bisnis. 

    Pesawat yang akan datang tersebut merupakan jenis Airbus A320 berkapasitas 140-170 penumpang yang merupakan hasil sewa dari lessor.

    Serupa, maskapai internasional Singapore Airlines (SIA) juga akan menambah armada maupun frekuensi penerbangan. 

    Manager Public Relations Indonesia Singapore Airlines Kleopas Danang Bintoroyakti mengungkapkan, maskapai akan melayani satu penerbangan tambahan untuk rute Medan—Singapura pada 25 Desember 2025 — 27 Desember 2025 dan 2 Januari 2026 — 5 Januari 2026.  

    “Untuk extra flight akhir tahun, yang Medan kami tambah 1 flight,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (14/11/2025). 

    Sementara itu, untuk penerbangan Surabaya—Singapura, Singapore Airlines akan menambah kapasitas dengan penggantian armada yang lebih besar, pada periode 24 Desember 2025 — 27 Desember 2025 dan pada 2 Januari 2026—5 Januari 2026. 

    Kebutuhan Pesawat Capai 326 Unit

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah meminta seluruh maskapai, termasuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA), untuk meningkatkan kapasitas angkutan udara. 

    Peningkatan tersebut melalui penambahan jumlah dan kapasitas penerbangan baik dengan menambah jadwal (extra flight) maupun mengganti pesawat dengan tipe yang lebih besar. 

    Kemudian melakukan komunikasi efektif dan masif kepada pengguna jasa transportasi udara, serta menjaga pertumbuhan permintaan masyarakat dengan memastikan pengenaan tarif angkutan udara sesuai regulasi.

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa memproyeksikan kebutuhan 326 pesawat selama Nataru, terdiri dari 286 pesawat jet dan 40 pesawat propeller.

    Saat ini, total armada pesawat udara di Indonesia mencapai 560 unit, dengan 366 pesawat siap beroperasi dan 194 dalam perawatan. Maskapai dengan jumlah armada terbanyak antara lain Lion Air (97 unit), Wings Air (77 unit), dan Garuda Indonesia (81 unit).

    “Kami memperkirakan jumlah penumpang mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu, baik untuk rute domestik dan internasional,” ujar Lukman dalam keterangan resmi, Minggu (16/11/2025). 

    Bandara tersibuk diprediksi meliputi Soekarno-Hatta (Tangerang), Ngurah Rai (Denpasar), Sultan Hasanuddin (Makassar), Kualanamu (Medan), dan Juanda (Surabaya). Untuk rute internasional, pergerakan tertinggi akan terjadi dari dan menuju Singapura dan Kuala Lumpur.

    Pemerintah bersama operator penerbangan juga memberikan berbagai insentif untuk menekan tarif tiket pesawat selama periode Nataru, termasuk diskon PPN tiket ekonomi, pengurangan biaya layanan bandara, dan penurunan harga avtur di 37 bandara.

    Diskon tarif berlaku untuk pembelian tiket pada 22 Oktober 2025 – 10 Januari 2026 dan periode penerbangan 22 Desember 2025 – 10 Januari 2026.

  • Petinggi C-Suite Pemasaran Berkumpul di MMA IMPACT Indonesia 2025

    Petinggi C-Suite Pemasaran Berkumpul di MMA IMPACT Indonesia 2025

    Liputan6.com, Jakarta MMA Indonesia sukses menyelenggarakan forum MMA IMPACT Indonesia 2025. Acara yang bertema “Powering Marketing for Growth: Act, Accelerate, and Advance,” ini mempertemukan para Ketua Dewan, Eksekutif C-Level, Direktur Utama, Pemilik Bisnis, Pendiri, Co-Founder, dan Pengambil Keputusan paling berpengaruh di negara ini.

    Mereka berasal dari berbagai industri pemasaran, periklanan, media, penerbitan, dan bisnis. Forum yang berlangsung dalam satu hari ini berlangsung  pada Kamis, 6 November 2025, di The Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Mega Kuningan – Jakarta. 

    Dalam sambutan pembukaannya, Sutanto Hartono, Ketua MMA Indonesia, menekankan bagaimana mandat pemasaran telah berkembang dari membangun kesadaran menjadi memberikan pertumbuhan yang terukur dan nilai perusahaan yang berkelanjutan.

    “Saat kita menavigasi gelombang pertumbuhan berikutnya, kepemimpinan pemasaran di Indonesia harus menyatukan pandangan strategis, agentic AI, dan pengalaman pelanggan yang beresonansi secara emosional untuk memberikan nilai perusahaan. Dengan adopsi AI, kita memasuki era di mana para pemimpin harus menanamkan kecerdasan ke dalam setiap keputusan pemasaran, menyeimbangkan tujuan dengan kinerja, dan merancang pengalaman pelanggan yang membangun tidak hanya loyalitas, tetapi pertumbuhan jangka panjang,” ungkap Sutanto Hartono.

    Acara ini digelar dengan kombinasi sesi keynote, dialog fireside, dan pertukaran panel thought-leadership. MMA IMPACT Indonesia 2025 menegaskan kembali komitmen Marketing + Media Alliance (MMA) untuk memberdayakan para pemasar dengan kerangka kerja berbasis bukti dan platform kolaboratif yang mendorong inovasi, skalabilitas, dan pertumbuhan berkelanjutan.

    Seiring akselerasi digital Indonesia terus berlanjut dengan skala dan terobosan masif, acara ini membahas tantangan dan peluang yang dihadapi para pemasar terdepan saat ini.

    Membangun fondasi ini, forum menyoroti pengaruh yang berkembang dari Agentic AI, pertumbuhan bisnis yang didorong oleh kepemimpinan, big data dan analitik untuk ekspansi pemasaran, serta kebangkitan social marketing — semua hal yang sangat penting untuk memastikan organisasi pemasaran tetap lincah, bertanggung jawab, dan siap menghadapi masa depan saat kita bergerak menuju 2026 dan seterusnya.

    Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai antara USD 210 miliar hingga USD 360 miliar pada tahun 2030, didorong oleh inovasi fintech, adopsi AI canggih, layanan cloud, dan kerangka kerja pemerintah seperti Strategi Ekonomi Digital Nasional 2030 dan Digital Economy Framework Agreement.

    Gelombang pertumbuhan berikutnya ini akan ditandai dengan ekspansi dinamis dalam e-commerce dan keuangan digital, dengan pembayaran real-time dan dompet digital diperkirakan mendorong volume transaksi hingga USD 760 miliar pada tahun 2030.

    Tren yang menonjol untuk 2025–2030 adalah antisipasi penggandaan pasar e-commerce Indonesia, yang diperkirakan melampaui USD 194 miliar pada tahun 2030, dipimpin oleh pemasaran berbasis AI, pengalaman ritel omnichannel, dan pengaruh ekonomi kreator yang semakin dalam.

    Para analis memperkirakan bahwa Gen Z dan Milenial (berusia 18–34 tahun) akan menyumbang hampir 85–90% dari semua transaksi e-commerce digital, terutama melalui platform mobile-first dan dompet digital, seiring penetrasi internet mendekati 80% secara nasional.

    Selain itu, investasi berkelanjutan dari pemerintah dan industri dalam infrastruktur digital diharapkan dapat mengamankan inklusi keuangan, menargetkan lebih dari 90% konektivitas dan akses universal ke sistem pembayaran digital pada tahun 2030.

    Merefleksikan misi global MMA dan dampak berkelanjutannya pada ekosistem pemasaran Indonesia, Shanti Tolani, Country Head dan Direktur Dewan MMA Indonesia, mencatat para pemimpin saat ini harus melihat pada pertumbuhan kolektif dan kolaboratif, berfokus pada Data, Inovasi, Teknologi AI sebagai mesin terpadu.

    “Dengan Pasar Big Data Analytics Software Indonesia yang tumbuh pada CAGR 9,35% dan diproyeksikan mencapai USD 73,77 miliar pada tahun 2030 dan pasar social-commerce yang diproyeksikan mencapai sekitar USD 8,62 miliar pada tahun 2030, kita melihat bagaimana kepemimpinan pemasaran bekerja untuk menancapkan setiap aspek guna memastikan pembangunan merek dalam ekuitas, keberagaman, dan nilai jangka panjang,” jelas dia.

    Forum ini ditutup dengan konsensus kuat bahwa kepemimpinan dalam lanskap pemasaran Indonesia akan didefinisikan oleh keharusan untuk mendorong pertumbuhan melalui tindakan yang tegas dan bertanggung jawab.

    Saat negara melangkah ke tahun 2026, MMA IMPACT Indonesia 2025 menegaskan kembali perannya sebagai platform vital untuk memajukan pendekatan transformasi digital yang bertanggung jawab dan didorong oleh inovasi—mendorong para pemasar untuk merangkul semangat tema forum: “Powering Marketing for Growth,” untuk Act, Accelerate, and Advance

  • Penetapan UMP tinggal 2 Minggu Lagi, Menaker: Tunggu Saja

    Penetapan UMP tinggal 2 Minggu Lagi, Menaker: Tunggu Saja

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara soal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) akan dilakukan dalam waktu dua minggu ke depan.

    Saat ini, proses pembahasan masih berlangsung di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) serta Dewan Pengupahan di tingkat provinsi.

    “Fasenya sedang berjalan di Depenas, Dewan Pengupahan Provinsi,” kata Yassierli di kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

    Ia menjelaskan, proses penetapan UMP setiap tahun melibatkan berbagai pihak melalui mekanisme dialog sosial antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Pemerintah menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan bagi pekerja dan keberlanjutan usaha bagi dunia industri.

    “Kita terus melakukan dialog sosial, mendapatkan masukan dari teman-teman, serikat pekerja, serikat buruh, dan dari teman-teman pengusaha Apindo. Tunggu saja,” ujarnya.

    Buruh Minta UMP 2026 Naik 20%

    Kelompok buruh mengusulkan upah minimum provinsi atau UMP naik hingga 20% pada 2026. Tingkat inflasi hingga daybeli masyarakat yang terpengaruh disebut jadi beberapa pertimbangannya.

    Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat mengatakan, dalam hitungannya UMP 2026 perlu naik 15%-20%. Besaran UMP menurutnya menjadi penting untuk menjadi penopang hidup pekerja.

    “Upah minimum harus mengangkat martabat pekerja dan keluarganya, bukan sekadar membuat mereka bertahan hidup,” kata Mirah, saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (11/11/2025).

    Respons Pengusaha

    Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto, menyoroti kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 yang mencapai 6,5 persen di sejumlah daerah.

    Dia menuturkan, kenaikan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, bahkan cenderung mempersempit peluang kerja baru di sektor padat karya seperti tekstil dan garmen.

    “Nyatakan, tahun lalu waktu upah minimum dipaksakan di 6,5 persen dan beberapa daerah kena upah minimum sektoral dan bukanya kita bertambah lapangan kerja tapi ya semua sudah tahu datanya. Jadi, tolong kali ini simpan egonya kita, bagi semuanya yang menjadi penentu upah minimum,” kata Anne usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.