Xcloud.id

Tag: Susiwijono

  • Daftar 3 Golongan Pelanggan Listrik yang Dapat Diskon Tarif 50%

    Daftar 3 Golongan Pelanggan Listrik yang Dapat Diskon Tarif 50%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah bersiap memberikan strimulus ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi. Salah satu stimulusnya adalah kelanjutan diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan listrik milik PT PLN (Persero) yang memiliki daya listrik 1.300 Volt Amphere (VA) ke bawah.

    “Stimulus Ekonomi Q2-2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada hari Jumat (23/05) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait. Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Selasa (27/5/2025).

    Susiwijono merinci, diskon tarif listrik sebesar 50% akan berlaku untuk sekitar 79,3 Juta Rumah Tangga, untuk pelanggan 1.300 VA ke bawah.

    Artinya ada tiga golongan pelanggan listrik yang akan mendapatkan diskon tarif 50%. Diantaranya 1.300 VA, 900 VA dan 450 VA.

    “Pemberlakuan Diskon Listrik skemanya sama dengan Program Diskon Listrik pada Januari-Februari 2025 yang lalu, akan dimulai pada awal Juni 2025 sampai dengan akhir Juli 2025 (tanggal 5 Juni sampai dengan 31 Juli 2025),” ungkap-nya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah pada awal tahun ini juga sempat memberikan diskon tarif listrik 50%. Perbedaannya, yang mendapatkan diskon lebih luas atau menjangkau hingga pelanggan listrik 2.200 VA.

    (pgr/pgr)

  • Paket Stimulus Pemerintah Sasar Masyarakat Kelas Bawah, Ini Tanggapan Ekonom

    Paket Stimulus Pemerintah Sasar Masyarakat Kelas Bawah, Ini Tanggapan Ekonom

    Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah dalam memberikan paket stimulus yang cenderung menyasar masyarakat kelas bawah pada kuartal II/2025 dinilai tepat untuk menjaga daya beli kelompok tersebut di tengah risiko perlambatan ekonomi.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menuturkan bahwa stimulus yang akan digelontorkan pemerintah pada kuartal II/2025 secara eksplisit menyasar masyarakat kelas bawah, seperti diskon tarif listrik untuk pelanggan

    Dia menuturkan, stimulus-stimulus tersebut bertujuan menjaga daya beli segmen yang paling rentan terhadap gejolak harga dan ketidakpastian ekonomi. Hal ini mengingat tingkat inflasi tetap terjaga rendah di 1,95% (year on year/YoY) tetapi komponen administered price dan harga emas mendorong tekanan harga.

    “Langkah ini dinilai tepat secara sosial dan politis karena menjangkau mayoritas rumah tangga yang terdampak perlambatan ekonomi dan melemahnya konsumsi barang tahan lama di segmen bawah,” kata Josua saat dihubungi, Selasa (27/5/2025).

    Berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia, kelompok berpengeluaran rendah pada kisaran Rp1 juta—2 juta justru mengalami penurunan optimisme. Dengan demikian, dia menilai stimulus tersebut dapat menopang sisi permintaan agregat, khususnya pada sektor-sektor seperti makanan, transportasi, dan energi.

    Meski demikian, Josua menilai pemberian stimulus ini hanya akan memberikan efeknya yang terbatas terhadap percepatan pertumbuhan secara agregat. Dia mengatakan, langkah tersebut perlu didukung oleh kenaikan belanja modal pemerintah dan investasi swasta yang lebih agresif.

    Sementara itu, berkurangnya insentif yang akan diberikan kepada masyarakat kelas menengah berpotensi melemahkan kontribusi konsumsi rumah tangga sebagai mesin utama pertumbuhan. Konsumen kelas menengah, dengan pengeluaran Rp3 juta—5 juta memiliki peran penting dalam pengeluaran barang tahan lama, transportasi, dan rekreasi.

    Dia mengatakan, saat ini keyakinan konsumen kelas menengah secara keseluruhan tetap tinggi pada level 121,7. Josua mengatakan, kelompok berpengeluaran Rp4,1 juta—5 juta mencatatkan IKE dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama tertinggi, menandakan daya belinya cukup kuat dan sensitif terhadap stimulus.

    Namun, pelemahan stimulus untuk segmen menengah dapat memperlambat pemulihan konsumsi barang non-esensial seperti elektronik, perabot rumah tangga, dan rekreasi, yang telah menunjukkan tren penurunan berdasarkan survei penjualan eceran BI. Beberapa daerah bahkan mencatat kontraksi IPR (indeks penjualan ritel) tahunan di atas 10%.

    “Ketika konsumsi menengah melemah, multiplier effect terhadap sektor industri, jasa, dan investasi ikut teredam. Ini bisa berdampak pada perlambatan pertumbuhan PDB dari sisi permintaan, khususnya dalam komponen PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan sektor-sektor konsumsi yang padat karya,” jelas Josua.

    Josua melanjutkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada 2025 menjadi semakin menantang jika kebijakan fiskal tidak sepenuhnya bersifat ekspansif atau hanya terbatas pada segmen terbawah. Dia pun memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 pada kisaran 4,8%.

    Josua menuturkan, tanpa dorongan yang cukup dari kelas menengah—yang daya konsumsinya lebih besar dalam nominal dan berperan penting dalam sektor jasa dan manufaktur ringan—kontribusi terhadap pertumbuhan bisa tidak optimal. Apalagi, realisasi belanja negara hingga April 2025 masih relatif rendah. Hal tersebut mengindikasikan potensi pelemahan permintaan agregat dari sisi pemerintah.

    Lebih jauh, tekanan eksternal seperti kebijakan tarif Trump yang menurunkan permintaan ekspor Indonesia juga mempersempit ruang pertumbuhan dari sisi eksternal, sehingga beban mendorong pertumbuhan semakin bertumpu pada konsumsi domestik.

    “Tanpa peran aktif kelas menengah dan pelaku usaha yang biasa disasar lewat stimulus fiskal menengah, misalnya pemotongan PPh 21, insentif konsumsi kredit, maka proyeksi 5% menjadi terlalu optimistis kecuali didukung oleh akselerasi belanja modal publik dan pemulihan ekspor jasa,” ujarnya.

    Stimulus Pemerintah

    Sebagai informasi, Pemerintah telah mengummkan sejumlah paket stimulus yang akan diberikan kepada masyarakat pada kuartal II/2025. Gelontoran stimulus ini seiring dengan upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 pada kisaran 5% dengan memanfaatkan momentum liburan sekolah pada bulan Juni-Juli 2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, stimulus Ekonomi kuartal II/2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Jumat (23/5/2025) lalu yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait.

    “Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar pria yang akrab disapa Susi itu dalam keterangan resmi, Selasa (27/5/2025).

    Susi mengatakan, pemerintah menyiapkan 6 paket kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal II/2025.

    Berikut rincian stimulus ekonomi terbaru:

    1. Diskon Transportasi

    Terdapat 3 jenis Diskon Transportasi selama 2 bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025—pertengahan Juli 2025) antara lain:

    Diskon Tiket Kereta sebesar 30%
    Diskon Tiket Pesawat berupa PPN DTP 6%
    Diskon Tiket Angkutan Laut sebesar 50%

    Penerapan Program oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN.

    2. Diskon Tarif Tol

    Diskon Tarif Tol sebesar 20% untuk sekitar 110 Juta Pengendara selama 2 bulan pada momen Liburan Sekolah (sekitar awal Juni 2025—pertengahan Juli 2025).
    Skema program sama dengan pemberlakuan Diskon pada Nataru dan Lebaran.
    Penerapan Program oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan.

    3. Diskon Tarif Listrik

    Diskon Tarif Listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 Juta Rumah Tangga (Pelanggan ≤1300 VA)
    Pemberlakuan Diskon Listrik skemanya sama dengan Program Diskon Listrik pada Januari—Februari 2025 yang lalu, akan dimulai pada awal Juni 2025 s.d. akhir Juli 2025 (tanggal 5 Juni s.d. 31 Juli 2025)
    Penerapan Program oleh Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, PLN

    4. Penebalan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan

    Tambahan Kartu Sembako Rp200.000 per bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan
    Bantuan Pangan 10 kg Beras untuk sekitar 18,3 Juta KPM
    Penerapan Program oleh Kementerian Sosial, Bapanas (koordinasi dengan Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian dan BULOG) terkait stimulus Bantuan Pangan dan SPHP selama 2 bulan (Juni—Juli 2025)

    5. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp150.000 per bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni—Juli 2025)
    Bantuan BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada bulan Juni 2025
    Penerapan Program oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan (untuk Pekerja), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama (untuk Guru Honorer)

    6. Perpanjangan Diskon Iuran JKK

    Perpanjangan Diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya (Periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026)
    Penerapan Program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

  • Bantuan Subsidi Upah Rp 300.000, Cek Syarat & Penerimanya

    Bantuan Subsidi Upah Rp 300.000, Cek Syarat & Penerimanya

    Jakarta –

    Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 150 ribu/bulan selama Juni-Juli 2025. Bantuan akan disalurkan satu kali atau sekaligus pada Juni 2025 sebesar Rp 300 ribu.

    Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bantuan akan diberikan untuk sekitar 17 juta pekerja. Syaratnya, mereka yang menerima memiliki gaji sampai Rp 3,5 juta/bulan.

    “Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp 150.000/bulan untuk sekitar 17 juta pekerja dengan gaji sampai dengan Rp 3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku,” kata Susiwijono dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).

    Selain itu, BSU juga akan diberikan kepada guru honorer dengan jumlah 3,4 juta orang. Lebih lanjut penerapan bantuan ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan (untuk pekerja), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Agama (untuk guru honorer).

    “3,4 juta guru honorer selama 2 bulan (Juni-Juli 2025). BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada bulan Juni 2025,” jelas Susiwijono.

    Rencana pemberian stimulus ini telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Jumat (23/5) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, serta Pimpinan/Perwakilan kementerian dan lembaga.

    “Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar Susiwijono.

    (aid/hns)

  • Diskon Tarif Tol 20% Berlaku Juni-Juli!

    Diskon Tarif Tol 20% Berlaku Juni-Juli!

    Jakarta –

    Pemerintah akan memberikan diskon tarif tol sebesar 20% selama periode Juni-Juli 2025. Ini merupakan salah satu stimulus yang diberikan untuk meningkatkan konsumsi dan menjaga daya beli masyarakat.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan diskon tarif tol sebesar 20% akan diberikan untuk sekitar 110 juta pengendara selama Juni-Juli 2025. Ketentuan lebih lanjut akan diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.

    “Diskon tarif tol sebesar 20% untuk sekitar 110 juta pengendara selama 2 bulan pada momen liburan sekolah (sekitar awal Juni 2025 sampai. pertengahan Juli 2025),” kata Susiwijono dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).

    Susiwijono menyebut skema program diskon tarif tol sebesar 20% ini akan sama dengan pemberlakuan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Lebaran 2025.

    “Skema program sama dengan pemberlakuan diskon pada Nataru dan Lebaran. Penerapan program oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan,” jelas Susiwijono.

    Berkaca pada periode Lebaran lalu, besaran diskon tarif tol 20% diterapkan pada Ruas Tol Jasa Marga Group dan Non Jasa Marga Group (Cikopo-Palimanan, Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang) untuk tarif perjalanan menerus dari Jakarta (asal GT Cikampek Utama) menuju Semarang (tujuan GT Kalikangkung) menjadi sebagai berikut:

    – Kendaraan Golongan I: Semula Rp 440.000 menjadi Rp 352.000, potongan tarif sebesar Rp 88.000.
    – Kendaraan Golongan II dan III: Semula Rp 679.500 menjadi Rp 543.600, potongan tarif sebesar Rp 135.900.
    – Kendaraan Golongan IV dan V: Semula Rp 894.500 menjadi Rp 715.600, potongan tarif sebesar Rp 178.900.

    Tonton juga Video: Jasa Marga Beri Diskon Tarif Tol 20% Arus Balik Lebaran

    (aid/hns)

  • Gaji di Bawah Rp3,5 Juta? Siap-Siap Dapat Subsidi Gaji Rp300 Ribu Mulai Juni 2025!

    Gaji di Bawah Rp3,5 Juta? Siap-Siap Dapat Subsidi Gaji Rp300 Ribu Mulai Juni 2025!

    Jakarta: Kabar gembira bagi para pekerja dan guru honorer! Pemerintah akan kembali mengucurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk periode Juni-Juli 2025. 
     
    Besarannya adalah Rp150.000 per bulan, dan akan dicairkan langsung sekaligus Rp300.000 pada bulan Juni.
     
    “Stimulus ekonomi kuartal II-2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri pada Jumat, 23 Mei 2025, yang dipimpin Menko Perekonomian dan dihadiri menteri, wakil menteri, serta pimpinan K/L terkait. Semua program akan mulai diterapkan pada 5 Juni 2025,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dilansir Antara, Selasa, 27 Mei 2025.
     

    Siapa yang berhak dapat BSU?
    – 17 juta pekerja aktif yang bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan, atau sesuai dengan UMP/UMK daerah masing-masing.
    – 3,4 juta guru honorer di seluruh Indonesia.

    Program ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi, terutama pada masa libur sekolah dan peningkatan konsumsi.

    Kapan dan bagaimana BSU dicairkan?
    BSU akan disalurkan sekali pencairan langsung pada Juni 2025, mencakup dua bulan sekaligus (Juni-Juli).
     
    Program ini akan dikoordinasikan lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan (untuk penyaluran kepada pekerja), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Agama (untuk penyaluran kepada guru honorer)
     
    Pemerintah juga akan memastikan proses penyaluran akan dilakukan tanpa ribet, dan langsung masuk rekening penerima yang memenuhi syarat.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Prabowo Kasih Diskon Tiket Pesawat & Angkutan Laut, Segini Besarannya

    Prabowo Kasih Diskon Tiket Pesawat & Angkutan Laut, Segini Besarannya

    Jakarta –

    Pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan memberikan diskon tiket pesawat dan diskon tiket angkutan laut selama Juni-Juli 2025. Stimulus itu diberikan untuk meningkatkan konsumsi dan menjaga daya beli masyarakat.

    Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan diskon tiket pesawat berupa pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 6%. Dengan begini bisa berkontribusi pada penurunan tiket pesawat.

    “Diskon tiket pesawat berupa PPN DTP 6%,” kata Susiwijono dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).

    Tidak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan diskon tiket angkutan laut sebesar 50% selama Juni-Juli 2025.

    “Diskon tiket angkutan laut sebesar 50%,” ucap Susiwijono.

    Rencana pemberian stimulus ini telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Jumat (23/5) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, serta Pimpinan/Perwakilan kementerian dan lembaga.

    “Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar Susiwijono.

    Airlangga menekankan pemberian stimulus di kuartal II-2025 menjadi krusial karena telah lewatnya hari besar seperti Natal dan Tahun Baru yang dapat mendorong konsumsi masyarakat. Masa libur sekolah yang diikuti dengan pemberian gaji ke-13 akan menjadi momentum penting untuk mendorong daya beli masyarakat.

    “Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” ungkap Airlangga dalam keterangan tertulis, Senin (26/5).

    Tonton juga “Catat! Pemerintah Diskon Tiket Pesawat Lebaran 13-14% Selama 2 Minggu” di sini:

    (kil/kil)

  • Menko Airlangga: Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp150.000 per Bulan

    Menko Airlangga: Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp150.000 per Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan bocoran soal nilai bantuan subsidi upah atau BSU, yang menjadi bagian dari enam paket insentif ekonomi pada 5 Juni 2025.

    Airlangga menjelaskan bahwa pihaknya akan membahas teknis penyaluran BSU dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dia menjawab berapa bantuan BSU 2025 dengan menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan sekitar Rp150.000 per orang per bulan.

    “Itu kira-kira Rp150.000 per bulan. Dua bulan, dua bulan saja,” ujar Airlangga di sela-sela KTT Asean di Hotel Grand Hyatt, Kuala Lumpur, Senin (26/5/2025).

    Bantuan itu akan diberikan kepada pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.

    Bantuan subsidi upah itu sama dengan skema bansos saat pandemi Covid-19. Hanya saja, saat pandemi setiap orang mendapatkan bantuan Rp600.000, kini jumlahnya menjadi lebih kecil.

    Airlangga menyebut bahwa pemeritnah menyiapkan payung regulasi untuk mengeluarkan paket kebijakan ekonomi itu pada 5 Juni 2025. Regulasi disiapkan dengan kementerian-kementerian teknis terkait.

    “Karena semua yang kita siapkan adalah regulasi, baik itu dari PMK [Peraturan Menteri Keuangan], kemudian yang terkait dengan bansos di Kementerian Sosial, terkait dengan pangan perlu ada rapat dengan Kementerian Pangan dan Bapanas, kemudian terkait dengan listrik perlu ada rapat dengan Kementerian ESDM,” ujar Airlangga.

    Enam Paket Kebijakan Ekonomi mulai Juni 2025

    Sebelumnya, Airlangga mengumumkan adanya enam paket kebijakan ekonomi setelah rapat koordinasi terbatas dengan jajaran kementerian/lembaga terkait pada Jumat (24/5/2025).

    Enam paket kebijakan insentif ekonomi tersebut yaitu diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bansos, subsidi upah, dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

    “Sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya. Kemarin saya sudah laporkan ke Pak Presiden sehingga mudah-mudahan ini segera diumumkan kalau regulasi di masing-masing kementeriannya selesai,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025) malam.

    Skemanya diskon tarif listrik sama seperti yang berlaku Januari dan Februari lalu. Hanya saja, jika pada Januari—Februari 2025 yang berhak menerima manfaat adalah pelanggan PLN dengan daya hingga 2.200 VA maka kini yang akan menerima hanya pelanggan dengan daya hingga 1.300 VA.

    Lebih lanjut, dia meminta setiap pihak bersabar. Menurutnya, kepastian besaran tarif hingga lama waktu enam insentif tersebut akan terungkap usai aturan teknis di masing-masing kementerian terbit.

    Airlangga mengungkapkan bahwa enam paket kebijakan insentif ekonomi tersebut untuk menyambut libur pergantian tahun ajaran sekolah yang berlangsung Juni hingga Juli 2025.

    “Ini kaitannya kan dengan masa libur anak-anak. Jadi kita kan Lebaran, tahun baru kemarin kan terlalu dekat [beri insentifnya] itu di Q1 [kuartal I/2025] sehingga kita perlu mendukung untuk yang Q2 dan Q3 [kuartal II/2025 dan kuartal III/2025],” jelasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Morgiarso menambahkan bahwa paket insentif tersebut untuk menjaga ekonomi tetap bisa tumbuh di angka psikologis 5%.

    Susi menjelaskan, perlu insentif fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung industri dalam negeri di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi dunia.

    “Pilar kita utamanya kan di pasar domestik itu konsumsi, [berkontribusi] 55% sendiri [terhadap pertumbuhan ekonomi]. Makanya kita ingin memberdayakan itu dengan segala macam skema insentif tadi,” jelas Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (23/5/2025) malam. (Surya Dua Artha Simanjuntak)

  • Menko Airlangga Bertemu Menteri Ekonomi Jepang, Bahas Peningkatan Perdagangan  – Halaman all

    Menko Airlangga Bertemu Menteri Ekonomi Jepang, Bahas Peningkatan Perdagangan  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Muto Yoji, pada Kamis (8/5/2025) di Tokyo, Jepang. 

    Pertemuan ini membahas perdagangan dan investasi kedua negara antara lain proyek yang telah dijalankan baik dalam kerangka AZEC maupun IJEPA.

    Pertemuan berlangsung konstruktif, dan kedua pihak menyatakan komitmen kuat untuk meningkatkan hubungan dagang dan investasi yang saling menguntungkan. 

    Kedua pihak juga sepakat untuk terus menjaga komunikasi intensif serta mencari solusi atas isu-isu teknis yang dihadapi bersama. 

    Dalam sambutannya, Menteri Muto Yoji menyampaikan selamat kepada Menko Airlangga atas penghargaan yang diterimanya.

    “Saya mengucapkan selamat atas penghargaan Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star dari Kaisar Jepang kepada Menko Airlangga, dan terima kasih atas kontribusi yang signifikan terutama terkait perdagangan dan investasi,” ujar Menteri Muto Yoji melalui keterangan tertulis, Kamis (8/5/2025). 

    “Kita lanjutkan kerjasama yang sudah terjalin baik, meskipun terdapat beberapa tantangan global saat ini,” tambahnya. 

    Sependapat dengan Menteri Muto Yoji, Menko Airlangga juga mencermati komitmen kedua negara untuk terus meningkatkan kolaborasi yang baik.

    Indonesia, kata Airlangga, menghargai kerjasama yang semakin kuat antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia. 

    “Kerja sama seperti IJEPA dan kerjasama energi bersih dalam AZEC, serta kerjasama ekonomi dan investasi lainnya seperti pariwisata, bioenergi, mineral, otomotif, elektronik, pertanian, perikanan telah berjalan dengan baik,” ungkap Menko Airlangga. 

    Hingga akhir tahun 2024, perdagangan Indonesia dengan Jepang mencatatkan total volume perdagangan sebesar USD 35,6 Miliar. 

    Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia ke Jepang tercatat sebesar USD 20,7 Miliar, sementara impor Indonesia dari Jepang mencapai USD 14,9 Miliar. 

    Hal ini mencatatkan surplus neraca perdagangan bagi Indonesia sebesar  USD 5,7 Miliar.

    Turut hadir bersama Menko Airlangga pada pertemuan tersebut, Sesmenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dan Wakil Duta Besar Indonesia di Jepang, Maria Renata Hutagalung.

  • Tarif Trump Bikin Industri Padat Karya Menjerit, Pemerintah Godok Insentif

    Tarif Trump Bikin Industri Padat Karya Menjerit, Pemerintah Godok Insentif

    Bisnis.com, JAKARTA – Ancaman tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) membawa posisi industri padat karya RI semakin terjepit. Pemerintah pun mengaku sedang mengodok insentif baru, demi mengantisipasi agar sektor riil tak makin lesu.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menjelaskan kebijakan Presiden AS Donald Trump itu akan memberikan dampak nyata buat geliat industri padat karya nasional dari sisi pelemahan permintaan ekspor maupun domestik. 

    Terlebih, sektor seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), furnitur, hingga produk olahan daging dan ikan, betul-betul mengandalkan pasar AS sebagai tujuan ekspor utama.

    “Jadi kebanyakan yang kena adalah industri padat karya, dan memang yang saat ini terbilang sedang susah karena mengalami pelemahan daya saing,” ujarnya dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (7/5/2025).

    Sebagai contoh, produk pakaian dan aksesori pakaian rajutan mengapalkan sampai 61% dari total ekspornya buat pasar Negeri Paman Sam. Begitu juga dengan produk furnitur, lampu, dan lain-lain (59%); olahan daging, ikan, krustasea, dan mollusca (56%); barang-barang dari kulit (56%), tercatat mengirim lebih dari separuh porsi ekspornya buat AS.

    Di samping itu, produk lain yang mengandalkan porsi ekspor ke pasar AS secara signifikan, antara lain pakaian dan aksesori pakaian bukan rajutan (49%); mainan, permainan, dan perlengkapan olahraga (45%); alas kaki (33%); produk dari bahan anyaman (33%); karet dan barang dari karet (30%); serta barang dari batu, semen, asbes, dan mika, dll (30%).

    Berikutnya, di samping potensi penurunan permintaan ekspor, melemahnya permintaan domestik juga menjadi ancaman. Terlebih, karena pasar lokal dibanjiri produk impor dari negara-negara kompetitor.

    “Pemerintah harus melindungi industri dalam negeri. Jangan sampai justru Indonesia menjadi tempat buangan produk-produk negara kompetitor yang tak bisa lagi ke AS, karena mereka melihat pasar di sini sangat besar,” ungkapnya.

    Dampak-dampak itu pun belum ditambah peningkatan beban produksi akibat volatilitas nilai tukar, turunnya minat investasi dan ekspansi bisnis sektor padat karya, hingga pelemahan ekonomi akibat minimnya penyerapan tenaga kerja.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkap bahwa pemerintah tengah berupaya menjawab berbagai tantangan tarif Trump tersebut lewat guyuran insentif, demi mendukung dunia usaha menjadi semakin kompetitif.

    “Kemarin, baru saja kami evaluasi skema insentif untuk industri padat karya kita. Mulai dari TPT, furnitur, alas kaki, dan sebagainya, dari skema insentif fiskal yang sebelumnya kita berikan,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

    Sebagai pengingat, beberapa insentif tersebut, antara lain pajak penghasilan (PPh 21) ditanggung pemerintah, subsidi kredit modal kerja untuk revitalisasi mesin industri, juga bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan.

    “Ada empat sampai lima jenis insentif fiskal yang kita dedikasikan untuk industri padat karya, kemarin kita evaluasi kembali dan kita gulirkan di kuartal II/2025,” tambahnya.

    Pelaku Industri Waswas

    Sisi lain, pelaku industri RI kompak ketar-ketir dengan kondisi ketidakpastian global terkini, terutama mereka yang terdampak langsung oleh potensi pelemahan ekspor ke AS, maupun efek tak langsung dari fenomena perang dagang AS-China.

    Mewakili sektor TPT, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menekankan kepastian hukum dari pemerintah merupakan kunci, terutama dalam rangka membendung impor ilegal.

    “Pasar TPT domestik Indonesia sangat besar, sehingga penguatan market buat industri dalam negeri sangat penting. Kepastian sangat ditunggu dunia usaha. Terlebih, negara lain produsen TPT dan pakaian jadi pun akan terus membidik market domestik Indonesia,” ungkapnya.

  • Satgas PHK-Deregulasi Rampung, Tinggal Tunggu Teken Prabowo

    Satgas PHK-Deregulasi Rampung, Tinggal Tunggu Teken Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah merampungkan penyusunan kerangka regulasi pembentukan tiga satuan tugas, yang bertujuan untuk menjaga daya tahan ekonomi Indonesia, di tengah besarnya tekanan ekonomi global akibat perang dagang.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, tiga satgas yang suda selesai penyusunan keputusan presiden (Keppres) nya itu ialah Satgas PHK, Satgas Deregulasi, serta Satgas Perundingan Indonesia-Amerika.

    “Jadi 3 satgas sudah selesai semua ya,” kata Susiwijono di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Meski belum mendetailkan poin-poin utama ketiga satgas itu, baik susunannya maupun fungsi masing-masing, Susiwijono menekankan, Keppres Satgas itu kini tengah diproses di Sekretariat Negara, untuk diajukan supaya bisa pekan ini ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

    “Nanti kan di sana ada proses juga, baru diajukan ke Pak Presiden. Targetnya minggu ini selesai,” ucap Susiwijono.

    Khusus untuk Satgas Deregulasi, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, perannya akan memangkas aturan-aturan yang dianggap menghambat kelancaran ekspor-impor, terutama dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS). Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi diplomasi ekonomi Indonesia untuk melobi AS agar mencabut tarif bea masuk 32% terhadap sejumlah produk RI.

    Satgas Deregulasi nantinya akan bekerja mengevaluasi dan menyederhanakan berbagai aturan teknis yang selama ini menyulitkan pelaku usaha.

    Pembentukan satgas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons tantangan global, sekaligus menjawab tuntutan pasar internasional. Dalam konteks hubungan dagang dengan AS, deregulasi dipandang penting agar produk Indonesia makin kompetitif.

    “Nanti kalau sudah dibentuk Satgasnya baru kita ketemu. Ya, apa yang harus kita lakukan, maksudnya evaluasinya seperti apa gitu ya. Jadi kita nunggu dulu,” ucap dia.

    Budi mengatakan, konsep kerja Satgas nantinya akan dibahas bersama antar kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Setelah terbentuk, tim ini akan mengkaji aturan yang berpotensi disederhanakan atau dihapus demi mendukung iklim perdagangan yang lebih sehat.

    “Konsepnya, ya nanti kan setelah Satgasnya terbentuk, baru kita ini, kita ngumpul bareng-bareng dulu,” tuturnya.

    Sementara itu, untuk Satgas PHK, merupakan usulan dari buruh kepada Presiden Prabowo. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar pemerintah segera membentuk Satgas PHK dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    “Izinkan kami mengusulkan beberapa saran. Pertama, segera bentuk Satgas PHK. Jadi tidak grabag-grubug. Di dalamnya ada APINDO, KADIN, Kemnaker, Kemenko, dan serikat buruh. Jadi kalau ada PHK kami sudah siap. Satgas ini juga akan berperan, ketika ada PHK, karyawan mendapat haknya sesuai aturan,” kata Said Iqbal.

    (arj/mij)