Tag: Susiwijono

  • Direksi dan Komisaris PLN Dirombak, Ini Daftarnya

    Direksi dan Komisaris PLN Dirombak, Ini Daftarnya

    Jakarta

    Jajaran direksi dan komisaris PT PLN (Persero) dirombak dalam Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Pertanggungjawaban Tahunan (RUPS LPT) Tahun Buku 2024. Siapa saja?

    Komisaris Independen PLN, Andi Arief mengatakan bahwa dalam RUPS ini diputuskan jabatan Direktur Utama (Dirut) PLN masih dijabat Darmawan Prasodjo. Kemudian Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen juga masih tetap dijabat oleh Burhanuddin Abdullah.

    “Nggak ada pergantian (Dirut), (Komisaris) tetap,” katanya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025).

    Andi mengatakan terdapat perombakan pada jajaran komisaris. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto diangkat menjadi Komisaris PLN mengantikan Susiwijono Moegiarso. Selebihnya struktur komisaris masih tetap seperti sebelumnya.

    “Cuma 1 aja (Komisaris yang diganti), pak Susiwijono diganti dengan Wamensesneg,” katanya.

    Andi melanjutkan, ada dua direksi PLN yang diganti dan ada penambahan satu direksi.

    “Direksi ada penambahan 1 direksi, direksi teknologi, kan tadinya nggak ada, terus ada pergantian dua orang direksi. Ibu saya lupa namanya direktur retailnya diganti, kemudian direktur pembangkit juga diganti, penggantinya dari internal,” katanya.

    Dalam keterangan tertulis PLN, RUPS LB menetapkan pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Komisaris, yaitu Susiwijono Moegiarso sebagai Komisaris. Selanjutnya, RUPS LB mengangkat nama baru sebagai anggota Dewan Komisaris PLN, yakni Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris.

    RUPS LB juga menetapkan pemberhentian dengan hormat sejumlah direksi, yaitu ⁠Edi Srimulyanti sebagai Direktur Retail dan Niaga serta Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan. RUPS LB juga menetapkan beberapa nama baru sebagai direksi PLN, yakni Edwin Nugraha Putra sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem, ⁠Rizal Calvary Marimbo sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan, dan Arsyadany Ghana Akmalaputri sebagai Direktur Distribusi

    Dewan Komisaris:

    1.⁠ ⁠Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
    2.⁠ ⁠Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama
    3.⁠ ⁠⁠Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris
    4.⁠ ⁠Dadan Kusdiana sebagai Komisaris
    5.⁠ ⁠Jisman Parada Hutajulu sebagai Komisaris
    6.⁠ ⁠⁠Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris
    7.⁠ ⁠⁠Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen
    8.⁠ ⁠Mutanto Juwono sebagai Komisaris Independen
    9.⁠ ⁠⁠Andi Arief sebagai Komisaris Independen
    10.⁠ ⁠⁠Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen

    Dewan Direksi PLN:

    1.⁠ ⁠Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama
    2.⁠ ⁠⁠Edwin Nugraha Putra sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem
    3.⁠ ⁠Evy Haryadi sebagai Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan
    4.⁠ ⁠⁠Adi Priyanto sebagai Direktur Retail dan Niaga
    5.⁠ ⁠⁠Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan
    6.⁠ ⁠⁠Rizal Calvary Marimbo sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan
    7.⁠ ⁠⁠⁠Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan
    8.⁠ ⁠⁠Arsyadany Ghana Akmalaputri sebagai Direktur Distribusi
    9.⁠ ⁠⁠Adi Lumakso sebagai Direktur Manajemen Risiko
    10.⁠ ⁠Hartanto Wibowo sebagai Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis
    11.⁠ ⁠⁠Yusuf Didi Setiarto sebagai Direktur Legal dan Manajemen Human Capital.

    (ara/ara)

  • PLN rombak direksi, Darmawan tetap jadi Direktur Utama

    PLN rombak direksi, Darmawan tetap jadi Direktur Utama

    Direktur retailnya diganti, kemudian direktur pembangkit juga diganti

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN (Persero) merombak jajaran direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Pertanggungjawaban Tahunan (RUPS LPT) Tahun Buku 2024, namun Darmawan Prasodjo tetap menjabat sebagai Direktur Utama PLN.

    “Ada pergantian dua orang, pergantian dua orang direksi. Direktur retailnya diganti, kemudian direktur pembangkit juga diganti,” ucap Komisaris Independen PLN Andi Arief ketika dijumpai setelah RUPST PLN di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu.

    Dengan demikian, dua direksi yang diganti adalah Direktur Retail dan Niaga Edi Srimulyanti dan Direktur Manajemen Pembangkitan Adi Lumakso.

    Akan tetapi, ia belum mengungkapkan siapa pengganti dari kedua direksi tersebut.

    Terkait dengan direktur utama dan komisaris utama, Andi menyampaikan tidak ada pergantian.

    “Nggak ada (pergantian direktur utama), komisaris utama tetap,” kata Andi.

    Selain perubahan direksi, Andi juga menyampaikan bahwa RUPST menambah satu direktur PLN, yakni direktur teknologi.

    “Direksi ada penambahan satu direksi, direksi teknologi,” ucapnya.

    Lebih lanjut, salah satu dewan komisaris juga diganti. Andi mengungkapkan bahwa Komisaris PT PLN (Persero) Susiwijono Moegiarso diganti dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara Indonesia Bambang Eko Suhariyanto.

    “Susiwijono diganti dengan Wamen Sesneg,” kata Andi.

    Dalam kesempatan tersebut, PLN juga memaparkan kinerja positif sepanjang tahun 2024 dengan mencetak pendapatan sebesar Rp545,4 triliun sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam sejarah perseroan.

    Angka ini meningkat 11,9 persen secara year on year dibanding tahun sebelumnya dan menghasilkan laba bersih mencapai Rp17,76 triliun.

    Sepanjang 2024, PLN berhasil membukukan penjualan tenaga listrik sebesar 306,22 tera watt hour (TWh) atau tumbuh 6,17 persen dibandingkan dengan realisasi 2023.

    Capaian ini juga setara 102,08 persen dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 299,99 TWh.

    Penjualan tenaga listrik ini menjadi penopang utama pendapatan perseroan yang mencapai Rp353,17 triliun, meningkat dari Rp333,19 triliun pada tahun sebelumnya. Pada 2024, penjualan listrik didominasi oleh sektor rumah tangga sebesar 43 persen, disusul sektor industri 30 persen, sektor bisnis 19 persen, dan sektor lainnya 8 persen.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Airlangga Pimpin Six Working Group Indonesia-Singapura Ministerial Meeting, Dorong Kerja Sama Strategis

    Menko Airlangga Pimpin Six Working Group Indonesia-Singapura Ministerial Meeting, Dorong Kerja Sama Strategis

    Singapura, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama dengan Wakil Perdana Menteri atau Deputy Prime Minister (DPM) and Minister for Trade and Industry Singapura Gan Kim Yong memimpin pertemuan The 15th Indonesia-Singapore Six Bilateral Economic Working Groups Ministerial Meeting (6WG MM) pada Minggu (15/6/2025) di Singapura.

    Pertemuan Working Group di tingkat menteri ini, secara bergantian dipimpin bersama Menko Airlangga dan DPM Gan, bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan kerja sama ekonomi Indonesia dan Singapura pada 6 (enam) area kerja sama (working group): (1) WG Batam, Bintan, Karimun (BBK), (2) WG Investasi, (3) WG Ketenagakerjaan, (4) WG Transportasi, (5) WG Agribisnis dan (6) WG Pariwisata.

    Dalam sambutannya, kedua Menteri sepakat bahwa Indonesia dan Singapura perlu terus memelihara hubungan ekonomi yang saling melengkapi, berdasarkan kepentingan bersama, kepercayaan, dan kedekatan geografis. Menko Airlangga menekankan bahwa dalam konteks geoekonomi yang semakin kompleks, kemitraan Indonesia-Singapura menjadi semakin penting sehingga perlu terus diperkuat.

    “Kerja sama Indonesia dan Singapura sangat berdampak terhadap ekonomi kedua negara dan juga kawasan, serta berpengaruh terhadap ekonomi dunia, sehingga harus terus ditingkatkan dan dijaga relevansinya dengan perkembangan tantangan global,” ujar Menko Airlangga.

    Dalam upaya memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara melalui 6WG MM, DPM Gan menegaskan bahwa kerja sama 6WG harus berfokus pada penguatan iklim usaha dan regulasi untuk menarik investasi.

    “Penting bagi Pemerintah kedua negara untuk memfasilitasi kolaborasi antara masyarakat dan pelaku usaha sehingga dapat mengoptimalkan setiap peluang,” ungkap Menteri Gan.

    Terkait pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, kedua Menteri mengapresiasi kebijakan untuk mendorong kemudahan Visa dan pengembangan Data Center di kawasan Nongsa Digital Park. Tingginya minat investor yang ditunjukkan melalui besarnya komitmen investasi, perlu diiringi dengan komitmen pemerintah untuk memastikan kemudahan realisasi investasi, baik dari sisi regulasi maupun dukungan infrastruktur.

    Dalam rangka mendorong peningkatan investasi, Indonesia dan Singapura sepakat untuk fokus pada penguatan infrastruktur dan layanan industri. Optimalisasi investasi juga akan diarahkan pada pengembangan energi bersih termasuk energi terbarukan, efisiensi penggunaan energi, kendaraan listrik dan pembiayaan hijau. Kedua Menteri juga mengapresiasi peningkatan investasi yang cukup signifikan serta dampak positif perluasan lapangan pekerjaan yang dihasilkan oleh Kendal Industrial Park di KEK Kendal. Selain itu, pertemuan juga mencatat kemajuan dalam kolaborasi di bidang perdagangan listrik dan Carbon Capture Storage (CCS), yang akan mendukung upaya kedua negara menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Pada sektor ketenagakerjaan, kedua Menteri sepakat untuk mendorong penguatan kerja sama peningkatan kapasitas SDM terutama bagi para pemuda. Program Tech-talent dan Tech:X perlu terus dipromosikan secara intensif agar lebih optimal.

    Untuk pengembangan sektor agribisnis, pertemuan turut membahas inisiatif untuk mempercepat kolaborasi teknologi pertanian dan menciptakan peluang perdagangan baru bagi Indonesia dan Singapura. Inisiatif ini juga diharapkan dapat berdampak positif bagi industri pangan kedua negara.

    Dalam kerja sama transportasi, Menko Airlangga dan DPM Gan menyambut baik peningkatan konektivitas udara dan menegaskan komitmen untuk memperdalam konektivitas bisnis antara Singapura dan Indonesia guna mendorong perdagangan, investasi, dan aliran orang antar kedua negara.

    “Pembukaan rute baru penerbangan langsung ke tujuan wisata seperti Labuan Bajo akan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kunjungan wisata dan mendorong perekonomian di wilayah sekitarnya,” ungkap Menko Airlangga.

    Kedua Menteri selanjutnya juga membahas pentingnya peran pariwisata bagi ekonomi kedua negara. Pada tahun 2024, Indonesia merupakan kontributor wisatawan terbesar kedua bagi Singapura dengan pengunjung mencapai 2,5 juta orang. Sedangkan Singapura menjadi pasar sumber wisatawan terbesar ketiga bagi Indonesia dengan 1,4 juta pengunjung. Melalui program twinning destination, cruise dan MICE diharapkan angka kunjungan wisatawan kedua negara akan terus mengalami pertumbuhan.

    “Program Cruise akan menguntungkan, dengan rute baru dari Singapura ke daerah wisata dan kota besar di Indonesia seperti Belitung dan berbagai destinasi wisata lainnya,” ujar Menko Airlangga.

    Menko Airlangga dan DPM Gan optimis bahwa kerja sama 6WG akan terus menjadi fokus utama kerja sama ekonomi Indonesia dengan Singapura. Keterlibatan dan partisipasi aktif sektor swasta juga perlu terus didorong dan difasilitasi untuk menjaga kolaborasi yang efektif antara pemerintah – swasta, dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara.

    Hasil pertemuan tingkat Menteri tersebut ditandatangani dalam bentuk Joint Report to Leaders, dan selanjutnya akan dilaporkan kepada Pemimpin kedua negara pada saat pelaksanaan Leader’s Retreat tanggal 16 Juni 2025 di Singapura.

    Turut hadir mendampingi Menko Airlangga pada pertemuan tersebut diantaranya yaitu Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Duta Besar Indonesia  untuk Singapura Suryo Pratomo, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Mohammad Rudy Salahuddin, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional  Kawasan Ekonomi Khusus Rizal Edwin Manansang, serta perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian.

  • Jelang Peluncuran Insentif Ekonomi Juni, Indonesia Diproyeksi Deflasi pada Mei 2025

    Jelang Peluncuran Insentif Ekonomi Juni, Indonesia Diproyeksi Deflasi pada Mei 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan akan terjadi deflasi secara bulanan pada Mei 2025. Sementara secara tahunan, inflasi diproyeksikan akan melandai.

    Proyeksi ini di tengah rencana pemerintah meluncurkan stimulus untuk menjaga roda ekonomi melalui enam paket kebijakan.  “Semua program stimulus ekonomi tersebut segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso  dalam keterangan resmi, Selasa (27/5/2025).

    Stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu mencakup diskon tiket kereta api, angkutan laut hingga pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan tambahan kartu sembako, bantuan subsidi upah (BSU), serta perpanjangan diskon iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri baru akan mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode Mei 2025 pada Senin (2/6/2025) esok.

    14 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah IHK pada Mei 2025 berada di zona deflasi sebesar 0,14% month to month (MtM). Nilai tersebut menurun dibandingkan realisasi inflasi sebesar 1,17% MoM pada bulan sebelumnya atau April 2025.

    Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh ekonom Standard Chartered Bank Aldian Taloputra sebesar 0,16%. Sementara estimasi terendah disampaikan oleh ekonom Maybank Securities Brian Lee Shun Rong sebesar -0,3%

    Dilihat secara tahunan atau year on year (YoY), 25 ekonom memproyeksi median IHK pada Mei 2025 berada di zona inflasi sebesar 1,87%. Nilai tersebut melandai dibandingkan realisasi inflasi sebesar 1,95% YoY pada April 2025.

    Estimasi tertinggi terpantau berada di angka 2,14% yang dikeluarkan oleh ekonom Standard Chartered Bank Aldian Taloputra. Sementara estimasi terendah di angka 1,7% oleh ekonom Maybank Securities Brian Lee Shun Rong dan ekonom Bank Pertama Josua Pardede.

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro sendiri memperkirakan secara bulanan terjadi deflasi 0,18% MtM dan inflasi 1,8% YoY pada Mei 2025.

    “Tekanan deflasi menunjukkan stabilitas berkelanjutan dalam pasokan pangan dan normalisasi permintaan pasca-Lebaran,” ujar Andry dalam keterangannya, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Lebih lanjut, dia memperkirakan inflasi inti akan tetap stabil di sekitar 2,5% YoY. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan inflasi dasar yang terkendali di tengah permintaan domestik yang moderat.

    Sementara Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan terjadi deflasi 0,27% MtM pada Mei 2025 akibat lonjakan musiman selama periode Lebaran.

    “Penurunan harga ini terutama didorong oleh normalisasi harga pangan pasca-Idulfitri, termasuk penurunan harga komoditas volatile seperti cabai merah dan cabai rawit,” ujar Josua dalam keterangannya.

    Dia menyebut komoditas pangan utama seperti beras dan produk unggas diperkirakan masih mencatatkan inflasi dalam skala moderat. Di luar kelompok pangan bergejolak, harga yang diatur pemerintah (administered prices) juga mengalami deflasi meski tidak sedalam kelompok pangan.

    Penyebabnya, sambung Josua, disebabkan oleh turunnya harga BBM non-subsidi akibat pelemahan harga minyak global di April serta penurunan tarif angkutan udara menyusul berakhirnya lonjakan permintaan saat Lebaran.

    Sedangkan secara tahunan, dia memproyeksikan inflasi melandai menjadi sekitar 1,7% YoY pada Mei 2025. Inflasi inti juga diproyeksikan turun tipis ke 2,43% YoY dari 2,48% YoY, seiring dengan turunnya harga emas domestik dan penguatan nilai tukar rupiah.

    “Jika proyeksi ini terealisasi, maka tren penurunan inflasi tetap konsisten dengan tekanan harga yang rendah di semester I-2025. Secara kumulatif, inflasi sejak awal tahun hingga Mei diperkirakan baru mencapai 1,29% YtD, relatif rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya.

  • Diskon Tarif Listrik 50 Persen Hadir Lagi, Ini Ketentuan Batasan Pembelian Token Listrik PLN Periode Juni-Juli

    Diskon Tarif Listrik 50 Persen Hadir Lagi, Ini Ketentuan Batasan Pembelian Token Listrik PLN Periode Juni-Juli

    FAJAR.CO.ID — Program diskon tarif listrik 50 persen kembali berlaku untuk periode Juni–Juli 2025. Pemerintah memberlakukan diskon tarif listrik 50 persen mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025.

    Program diskon tarif listrik 50 persen akan dinikmati oleh sekitar 79,3 juta pelanggan PLN kategori rumah tangga di seluruh Indonesia.

    Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjelaskan mekanisme penerapan program diskon tarif listrik 50 persen periode akan menggunakan skema yang sama dengan yang diberlakukan pada Januari–Februari 2025.

    Ini berarti, pelanggan listrik prabayar (token) maupun pascabayar (tagihan) akan mendapatkan diskon tarif listrik 50 persen.

    Hanya saja, diskon tarif listrik 50 persen pada periode Januari–Februari 2025 diberikan kepada pelanggan PLN dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.

    Namun, untuk periode Juni–Juli 2025, diskon ini hanya berlaku bagi pelanggan PLN dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Cara Dapat Diskon Tarif Listrik 50 Persen

    Menurut akun Instagram @pln_id, pelanggan dapat menikmati diskon 50 persen secara langsung tanpa perlu melakukan pendaftaran.

    Pelanggan pascabayar akan mendapat diskon otomatis pada saat melakukan pembayaran bulan Juli 2025 untuk pemakaian Juni. Begitu pun tagihan bulan Agustus untuk pemakaian Juli.

    Sedangkan untuk pelanggan prabayar, diskon langsung didapatkan pada pembelian token Juni dan Juli 2025.

    Sayangnya, ada pembatasan dari PLN mengenai berapa banyak pembelian token listrik yang bisa mendapatkan diskon 50 persen di bulan Juni dan Juli 2025.

  • Cara Dapat Diskon Listrik 50% Juni 2025: Syarat dan Ketentuannya! – Page 3

    Cara Dapat Diskon Listrik 50% Juni 2025: Syarat dan Ketentuannya! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kabar gembira bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah telah merilis 6 paket stimulus ekonomi yang akan keluar pada bulan Juni 2025. Salah satu paket yang dijalankan adalah diskon tarif listrik 50%. Diskon ini juga pernah dijalankan pemerintah di awal tahun. 

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

    “Stimulus ekonomi kuartal II 2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas). Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar Susiwijono dikutip Jumat (30/5/2025).

    Lalu, bagaimana cara dapat diskon listrik 50% ini? Siapa saja yang berhak menerima bantuan ini?

    Diskon tarif listrik ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong konsumsi domestik dan meningkatkan aktivitas masyarakat di berbagai sektor.

    Dengan adanya diskon ini, diharapkan masyarakat dapat lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Pemerintah menargetkan program ini dapat menjangkau jutaan rumah tangga di seluruh Indonesia.

    Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua pelanggan listrik otomatis mendapatkan diskon ini. Terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi agar bisa menikmati keringanan biaya listrik.

    Berikut adalah informasi lengkap mengenai cara dapat diskon listrik 50% pada Juni-Juli 2025.

  • BSU Rp 300 Ribu Segera Cair Juni 2025 untuk 17 Juta Pekerja dan 3,4 Juta Guru Honorer
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        29 Mei 2025

    BSU Rp 300 Ribu Segera Cair Juni 2025 untuk 17 Juta Pekerja dan 3,4 Juta Guru Honorer Megapolitan 29 Mei 2025

    BSU Rp 300 Ribu Segera Cair Juni 2025 untuk 17 Juta Pekerja dan 3,4 Juta Guru Honorer
    Penulis
    KOMPAS.com – 
    Pemerintah menargetkan program
    Bantuan Subsidi Upah
    (
    BSU
    ) akan mulai disalurkan pada Juni 2025.
    Saat ini, penyaluran BSU masih akan menunggu diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) sebagai dasar hukum pelaksanaan program tersebut.
    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan, bahwa pihaknya tengah memfinalisasi regulasi tersebut bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
    “Harapannya memang akan bisa dikeluarkan sesegera mungkin. Insya Allah pada Juni 2025. Kita tunggu saja detailnya,” ujar Yassierli, Rabu (28/5/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Program BSU merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di kalangan pekerja berupah rendah.
    Besaran bantuan yang akan diberikan adalah Rp 150.000 per bulan, yang direncanakan akan dicairkan sekaligus dua bulan untuk periode Juni–Juli 2025, yakni sebesar Rp 300.000 per penerima.
    BSU ini ditujukan kepada 17 juta pekerja dengan penghasilan maksimal Rp 3,5 juta per bulan atau setara dengan UMP/UMK di wilayah masing-masing.
    Selain itu, 3,4 juta guru honorer juga termasuk dalam penerima manfaat dengan besaran bantuan Rp 300.000.
    Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, penyaluran BSU akan dilakukan secara serentak pada Juni 2025 dan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan (untuk pekerja formal), Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Agama (untuk guru honorer).
    Jika mengacu pada program BSU tahun 2022, syarat kriteria penerima BSU adalah sebagai berikut:
    Namun, untuk syarat penyaluran BSU tahun 2025 masih menunggu diterbitkannya Permenaker terkait program BSU tahun ini.
    Menaker Yassierli menegaskan, bahwa koordinasi antar-lembaga masih berlangsung demi menyempurnakan mekanisme pelaksanaan program ini.
    “Harus ada harmonisasi dan seterusnya. Informasinya kita tunggu lebih detail nanti, ya, setelah regulasinya sudah diumumkan pemerintah nanti,” ujarnya.
    Dengan peluncuran BSU ini, pemerintah berharap dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat serta menjaga kestabilan daya beli di tengah tekanan harga dan kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Bakal Gelontorkan Beras Murah di Papua-Nias

    Pemerintah Bakal Gelontorkan Beras Murah di Papua-Nias

    Jakarta

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diutamakan kepada daerah dengan harga beras yang tinggi. Karena tujuan dari SPHP untuk mengintervensi harga yang mahal dan stok menipis.

    “SPHP kita akan gelontorkan pada daerah yang harganya tinggi. Contoh, Papua Pegunungan, Nias. Jadi pada tempat-tempat tertentu,” kata Amran di Kementerian Pertanian, Rabu (28/5/2025).

    Sementara pada tempat dengan harga yang relatif murah, beras SPHP tidak akan digelontorkan. Karena efeknya akan membuat harga beras dan gabah di daerah tersebut semakin murah

    “Pada tempat yang harga masih relatif rendah atau ada harga beras di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) di tempat itu, jangan keluar SPHP, kenapa? Tambah menekan harga di tingkat petani dan itu membuat petani kita bisa terpuruk,” ucapnya.

    Penyaluran SPHP dilakukan saat masa panen raya habis. Karena dalam situasi itu, biasanya harga gabah pun meningkat karena produksi yang telah menurun di masa tanam.

    Selain SPHP, pemerintah juga akan melakukan penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram (kg). Rencananya program itu akan dilanjut selama Juni-Juli 2025. Sebagaimana diketahui, bantuan ini disetop sejak awal tahun.

    Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bansos beras 10 kg akan diberikan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Lebih lanjut, program ini akan dijalankan oleh kementerian dan lembaga terkait.

    “Bantuan pangan 10 kg beras untuk sekitar 18,3 juta KPM. Penerapan program oleh Kementerian Sosial, Bapanas (koordinasi dengan Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian dan BULOG) terkait stimulus Bantuan Pangan dan SPHP selama 2 bulan (Juni-Juli 2025),” kata Susiwijono dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).

    Rencana pemberian stimulus ini telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Jumat (23/5) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, serta Pimpinan/Perwakilan kementerian dan lembaga.

    “Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar Susiwijono.

    (ada/rrd)

  • Ada Diskon Tarif Tol 20% buat 110 Juta Pengendara, Catat Waktunya!

    Ada Diskon Tarif Tol 20% buat 110 Juta Pengendara, Catat Waktunya!

    Jakarta

    Pemerintah akan kembali memberikan diskon tarif jalan tol. Diskon tarif tol ini berlaku pada periode Juni-Juli 2025, bertepatan dengan libur anak sekolah.

    Pemberlakuan diskon tarif tol ini merupakan upaya Pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Triwulan II (Q2) 2025 di kisaran 5% dengan memanfaatkan momentum liburan sekolah pada bulan Juni-Juli 2025. Diharapkan, pemberian berbagai stimulus ekonomi dapat menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi domestik.

    “Stimulus Ekonomi Q2-2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada hari Jumat (23/05) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait. Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangan tertulisnya.

    Pada periode libur sekolah tersebut, tarif tol akan didiskon sebesar 20 persen. Skema program diskon tarif jalan tol ini sama dengan pemberlakuan diskon tarif tol saat Natal-Tahun Baru dan Lebaran.

    “Diskon Tarif Tol sebesar 20% untuk sekitar 110 Juta Pengendara selama 2 bulan pada momen Liburan Sekolah (sekitar awal Juni 2025 s.d. pertengahan Juli 2025),” demikian dikutip dari keterangan tertulis Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

    Adapun program diskon tarif jalan tol ini akan diterapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.

    Skema Diskon Tarif Tol saat Libur Lebaran Lalu

    Jika mengacu pada diskon tarif tol saat Hari Raya Idulfitri lalu, ada beberapa ruas jalan tol yang menerapkan diskon. Saat itu, diskon tarif tol berlaku di ruas tol yang dikelola Jasa Marga dan Non-Jasa Marga.

    Adapun tol yang dikelola Jasa Marga yang menerapkan diskon tarif jalan tol ketika lebaran lalu antara lain Tol Tangerang-Merak, Jakarta-Cikampek, MBZ, Cikampek-Palimanan, Palimanan-Kanci, Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang dan Semarang ABC. Perjalanan menerus dari Jakarta (asal GT Cikampek Utama) menuju Semarang (tujuan GT Kalikangkung) yang tarif awalnya Rp 440.000 untuk kendaraan Golongan I, didiskon Rp 88.000 menjadi Rp 352.000.

    Selain itu, ruas tol yang dikelola HK juga didiskon tarifnya ketika Lebaran. Adapun ruas tol HK yang didiskon antara lain Indrapura-Kisaran, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Segmen Tebing Tinggi-Sinaksak, Pekanbaru-Dumai, Indralaya-Prabumulih, Kayuagung-Palembang, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung dan Bakauheni-Terbanggi Besar.

    (rgr/dry)

  • Daftar 6 Paket Stimulus Ekonomi dari Diskon Listrik hingga Subsidi Upah, Syarat dan Cara Menerimanya

    Daftar 6 Paket Stimulus Ekonomi dari Diskon Listrik hingga Subsidi Upah, Syarat dan Cara Menerimanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah merilis enam paket kebijakan sebagai stimulus ekonomi demi menjaga pertumbuhan di atas 5%. Pasalnya, pada kuartal I/2025 pertumbuhan ekonomi hanya 4,87% secara tahunan, melambat dari periode sebelumnya. 

    Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan setidaknya terdapat enam program/kebijakan stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi domestik.

    Paket stimulus ditetapkan usai dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Jumat (23/5/2025) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait. 

    “Semua program stimulus ekonomi tersebut segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (27/5/2025).

    Sebagai gambaran, pelanggan pascabayar mendapatkan diskon tarif listrik 50% dari rekening biaya listrik untuk pemakaian Juni 2025 yang akan dibayar pada Juli 2025. Sementara untuk pemakaian Juli 2025 akan dibayar pada rekening Agustus 2025.  

    Sementara itu, pelanggan prabayar akan memperoleh diskon secara langsung ketika pembelian token listrik pada Juni dan Juli 2025. Dengan begitu, masyarakat cukup membayar harga token sebesar setengah dari pembelian bulan sebelumnya untuk mendapatkan kWh yang sama.

    Beberapa stimulus bukan barang baru, sebut saja diskon tarif listrik yang sebelumnya telah pemerintah berikan pada Januari hingga Februari 2025.

    Di mana total anggaran yang diperlukan untuk menanggung diskon tarif listrik 50% selama dua bulan mencapai Rp13,6 triliun (angka sementara). 

    Diskon tersebut telah dinikmati 135,9 juta pelanggan yang menikmati diskon tarif listrik tersebut. Terdiri dari 71,1 juta pelanggan yang menikmati diskon tarif listrik pada Januari, dan 64,8 juta pelanggan pada Februari.

    Di samping itu, pemerintah juga memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp150.000/Bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni—Juli 2025).

    Sementara itu, terdapat 3 jenis Diskon Transportasi selama dua bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025 sampai dengan pertengahan Juli 2025). 

    Berikut daftar insentif atau stimulus ekonomi kuartal II/2025:

    1. Diskon Transportasi

    Diskon Tiket Kereta sebesar 30%
    Diskon Tiket Pesawat berupa PPN DTP 6%
    Diskon Tiket Angkutan Laut sebesar 50%.

    2. Diskon Tarif Tol

    Diskon Tarif Tol sebesar 20% untuk sekitar 110 Juta Pengendara selama 2 bulan pada momen Liburan Sekolah (sekitar awal Juni 2025 s.d. pertengahan Juli 2025) dengan skema program sama dengan pemberlakuan Diskon pada Nataru dan Lebaran.
     

    3. Diskon Tarif Listrik

    Diskon Tarif Listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 Juta Rumah Tangga (Pelanggan ≤1300 VA) dimulai pada awal Juni 2025 s.d. akhir Juli 2025 (tanggal 5 Juni s.d. 31 Juli 2025).
     

    4. Penebalan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan

    Tambahan Kartu Sembako Rp200.000/Bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan.
    Bantuan Pangan 10 kilogram Beras untuk sekitar 18,3 Juta KPM.

    5. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    BSU sebesar Rp150.000/Bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni—Juli 2025) dan akan disalurkan dalam satu kali penyaluran pada Juni 2025.

    6. Perpanjangan Diskon Iuran JKK

    Perpanjangan Diskon 50% iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan dilakukan kembali selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya (Periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026).