Xcloud.id

Tag: Susiwijono

  • RI Tagih Kejelasan Tarif Trump 15%-20% untuk Negara di Luar Perjanjian Dagang

    RI Tagih Kejelasan Tarif Trump 15%-20% untuk Negara di Luar Perjanjian Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia akan menagih kejelasan dari pemerintah Amerika Serikat terkait rencana pengenaan tarif resiprokal baru sebesar 15% hingga 20% untuk negara-negara yang belum memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Washington.

    Rentang tarif itu cenderung rendah. Padahal, Indonesia yang sudah memiliki kesepakatan awal dengan Amerika Serikat (AS) dikenai tarif 19%.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa hingga kini belum ada dokumen resmi yang bisa dijadikan pegangan pemerintah Indonesia soal rencana tersebut.

    “Yang dimaksud 15%—20% itu seperti apa? Sekarang ini sejujurnya di dokumen resmi, kan, belum ada. Itu semuanya nanti kan harus ada perjanjian perdagangan, enggak bisa kita tiba-tiba hanya mendasarkan ke pengumuman di medsos [media sosial],” ujar Susi usai acara Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Dia mengaku bahwa pemerintah masih terus menanti kejelasan skema tarif yang disebut-sebut akan diberlakukan terhadap negara-negara yang belum menandatangani perjanjian dagang bilateral dengan AS.

    Menurut anak buah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu, bahkan negara-negara yang telah sepakat pun belum secara resmi terikat dalam kesepakatan perdagangan apa pun.

    “Sekarang pertanyaannya, Jepang saja untuk dapat tarif 15% itu [komitmen impor] hampir US$550 miliar, Eropa untuk dapat 15% [komitmen impor] US$750 miliar. Kita kemarin kan [komitmen] US$19,5 miliar. Masa yang lain tidak ngapain-ngapain kita ratakan 15%, kan juga enggak mungkin gitu,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia melihat bahwa pemahaman soal tarif resiprokal masih belum seragam. Beberapa pihak memahami bahwa tarif 15% adalah tambahan di luar tarif Most Favoured Nation (MFN), sementara lainnya menganggap tarif tersebut sudah termasuk dalam tarif MFN.

    Meski belum ada kejelasan implementasi, Indonesia tetap melanjutkan proses negosiasi dagang lanjutan dengan AS. Fokus utama saat ini adalah mengamankan sejumlah komoditas unggulan agar bisa mendapat perlakuan tarif yang lebih ringan dari 19% atau bahkan nol persen.

    “Ada barang-barang yang sangat dibutuhkan Amerika, tidak bisa dibuat di sana, tidak bisa diproduksi, dan itu sangat layak kalau ekspornya dari Indonesia. Kita akan bikin daftarnya, contohnya apa CPO, kopi, kakao, produk-produk mineral nikel, dan sebagainya,” jelasnya.

    Pernyataan Trump soal Tarif Impor

    Adapun sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan rencananya untuk memberlakukan tarif impor sebesar 15% hingga 20% terhadap negara-negara yang belum meneken perjanjian dagang bilateral dengan Washington.

    “Untuk dunia, saya kira angkanya akan berada di kisaran 15% hingga 20%. Saya hanya ingin bersikap adil. Saya kira antara 15% atau 20%, kemungkinan salah satu dari dua angka itu,” kata Trump dalam konferensi pers di Turnberry, Skotlandia, bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dikutip dari CNBC International pada Selasa (29/7/2025).

    Rencana tersebut menandai peningkatan dari tarif dasar 10% yang diumumkan Trump pada April lalu, dan berpotensi memberatkan negara-negara berkembang yang sebelumnya berharap akan memperoleh tarif lebih ringan.

    Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick sebelumnya sempat menyebut bahwa negara-negara kecil—termasuk negara-negara di Amerika Latin, Karibia, dan Afrika—kemungkinan akan dikenai tarif dasar sebesar 10%. Namun, Trump menegaskan bahwa AS akan menetapkan tarif seragam untuk sebagian besar negara di dunia.

    “Kami akan menetapkan satu tarif untuk sebagian besar dunia, dan itu harga yang harus mereka bayar jika ingin berbisnis di Amerika Serikat. Kami tidak bisa duduk membuat 200 kesepakatan berbeda,” ujar Trump.

    Pernyataan ini disampaikan menjelang tenggat 1 Agustus, saat tarif baru AS dijadwalkan mulai berlaku. Hingga saat ini, puluhan negara masih belum mencapai kesepakatan dagang dengan Washington.

  • Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2%, Pemerintah Genjot Stimulus Fiskal Jelang Akhir Tahun

    Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2%, Pemerintah Genjot Stimulus Fiskal Jelang Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mengakselerasi konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, hingga investasi lewat sejumlah stimulus sebagai strategi jangka pendek untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada 2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso bahwa tantangan global masih menjadi momok untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi. Dia mencontohkan eskalasi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina yang belum selesai hingga di Timur Tengah antara Iran-Israel.

    Selain itu, negosiasi dagang atau kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) masih penuh ketidakpastian, termasuk hasil negosiasi tarif negara-negara kawasan dengan Negeri Paman Sam. Apalagi, banyak negara masih bernegosiasi dengan AS.

    “Dampaknya ke ekonomi luar biasa. Terutama urusan supply chain [rantai pasok], urusan logistic cost [biaya logistik], dan urusan banyak hal yang terkait dengan bagaimana komponen harga barang menjadi lebih mahal,” ujar Susiwijono dalam forum Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Oleh sebab itu, sambungnya, terjadi perubahan proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perdagangan 2025. Dia mencontohkan IMF yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3% (Januari 2025) menjadi 2,8% (April 2025); inflasi global dari 4,2% (Januari 2025) menjadi 4,3% (April 2025); dan pertumbuhan volume perdagangan global dari 3,2% (Januari 2025) menjadi 1,7% (April 2025).

    Susiwijono menjelaskan dampak gejolak global juga merambat hingga ke perekonomian dalam negeri. Misalnya, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 yang baru menyentuh 4,87%, sementara kuartal II/2025 juga diproyeksikan masih berada di angka 4,9%.

    “Mudah-mudahan kuartal III dan IV, banyak kebijakan yang kita dorong, mudah-mudahan bisa, lah, untuk mewujudkan [pertumbuhan ekonomi] sepanjang 2025 di 5,2%,” jelasnya 

    Oleh sebab itu, Susiwijono mengungkap kebijakan fiskal diarahkan ke dua sisi: sisi permintaan (demand) dan sisi penawaran (supply). Keduanya ditempuh melalui program konkret seperti perluasan bantuan sosial, diskon tarif transportasi, serta insentif pajak untuk sektor strategis seperti otomotif dan properti.

    Dia mencontohkan selama semester I/2025, untuk menopang permintaan, pemerintah telah menggelontorkan berbagai bantuan tunai, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan pangan, hingga subsidi upah, hingga stimulus musiman seperti THR, gaji ke-13 untuk memperkuat daya beli masyarakat.

    Pemerintah juga membebaskan PPh bagi sektor padat karya, sebagai insentif agar pelaku usaha tetap menjaga tingkat upah pekerja dan mencegah PHK.

    Di sisi penawaran, insentif fiskal diberikan lewat PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor otomotif dan properti. Pemerintah juga memperluas FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), termasuk skema KUR untuk mendukung pembelian rumah.

    Paruh Kedua 2025 Jadi Kunci

    Susiwijono menjelaskan bahwa semester II/2025 akan menjadi penentu tercapainya target pertumbuhan tahunan. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mencapai 5,4% pada semester II/2025 agar target sepanjang tahun (full year) 5,2% bisa tercapai.

    Dia memaparkan kebijakan pendorong ekonomi yang akan digenjot pada semester II/2025 yaitu konsumsi pemerintah, terutama dengan mendorong akselerasi penyerapan belanja kementerian/lembaga (K/L) dengan anggaran besar.

    Apalagi, sambungnya, konsumsi pemerintah terkontraksi pada kuartal I/2025 (-1,38%) secara tahunan. Dia tidak menampik bahwa kontraksi itu akibat kebijakan efisien anggaran, namun kini Kementerian Keuangan akan membebaskan K/L untuk membelanjakan anggarannya.

    “K/L kita balikin untuk mulai punya ruang untuk melakukan aktivitasnya. Nah, tapi jangan dipahami, ‘Wah K/L dikasih duit, suruh belanja,’ bukan gitu. Tapi intinya kita kembalikan pos-pos belanja pemerintah ini supaya tidak kontraksi seperti di periode sebelumnya,” tegasnya.

    Selain itu, pemerintah akan menggenjot investasi mulai dari dorong kinerja Kawasan Ekonomi Khusus, kredit investasi padat karya, perluas program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dari target pembangunan 220.00 menjadi 350.000 unit rumah, implementasi kredit program perumahan, hingga penyerapan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

    Susiwijono juga mengungkapkan pemerintah akan mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli melalui optimalisasi penyerapan program padat karya tunai hingga usulan paket stimulus ekonomi sektor pariwisata jelang liburan Natal dan Tahun Baru.

    “Paket stimulusnya ya masih hampir sama [dengan semester I/2025]. Ada event-event program khusus, ada PPN DTP untuk tiket, dan sebagainya. Strateginya masih kayak yang saya sampaikan tadi,” jelasnya.

  • Anwar Abbas Kenang Kwik Kian Gie: Tokoh Tak Gila Jabatan dan Anti Korupsi – Page 3

    Anwar Abbas Kenang Kwik Kian Gie: Tokoh Tak Gila Jabatan dan Anti Korupsi – Page 3

    Kwik Kian Gie meninggal dunia pada Senin (29/7/2025) pukul 20.00 WIB. Sebelum tutup usia, Kwik Kian Gie sempat menjalani perawatan di rumah sakit karena gangguan pencernaan.

    Kwik mengembuskan napas terakhir di usia 90 tahun. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan, Kwik merupakan ekonom yang vokal, independen, dan teguh memperjuangkan kemakmuran rakyat.

    “Beliau dikenal sebagai orang yang sangat teguh memegang prinsip, khususnya prinsip pentingnya peran negara dalam mewujudkan kemakmuran bagi rakyat,” kata Susiwijono, Selasa (29/7/2025).

    Susiwijono mengatakan, tokoh-tokoh senior di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini juga mengingat sosok Kwik sebagai pejabat yang selalu mendorong pemerintah agar menjadi yang terdepan dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sosial.

    “(Sangat teguh) dalam prinsip pentingnya peran negara dalam mewujudkan kemakmuran bagi rakyat, dan pemerintah harus menjadi yang terdepan dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sosial,” kata Susi, panggilannya.

  • Anwar Abbas Kenang Kwik Kian Gie: Tokoh Tak Gila Jabatan dan Anti Korupsi – Page 3

    Anwar Abbas Kenang Kwik Kian Gie: Tokoh Tak Gila Jabatan dan Anti Korupsi – Page 3

    Kwik Kian Gie meninggal dunia pada Senin (29/7/2025) pukul 20.00 WIB. Sebelum tutup usia, Kwik Kian Gie sempat menjalani perawatan di rumah sakit karena gangguan pencernaan.

    Kwik mengembuskan napas terakhir di usia 90 tahun. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan, Kwik merupakan ekonom yang vokal, independen, dan teguh memperjuangkan kemakmuran rakyat.

    “Beliau dikenal sebagai orang yang sangat teguh memegang prinsip, khususnya prinsip pentingnya peran negara dalam mewujudkan kemakmuran bagi rakyat,” kata Susiwijono, Selasa (29/7/2025).

    Susiwijono mengatakan, tokoh-tokoh senior di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini juga mengingat sosok Kwik sebagai pejabat yang selalu mendorong pemerintah agar menjadi yang terdepan dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sosial.

    “(Sangat teguh) dalam prinsip pentingnya peran negara dalam mewujudkan kemakmuran bagi rakyat, dan pemerintah harus menjadi yang terdepan dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sosial,” kata Susi, panggilannya.

  • Sesmenko Ekonomi kenang Kwik Kian Gie sosok teguh wujudkan kemakmuran

    Sesmenko Ekonomi kenang Kwik Kian Gie sosok teguh wujudkan kemakmuran

    Mantan Menteri Koordinator Ekonomi dan Industri Kwik Kian Gie. ANTARA FOTO /Ismar Patrizki/nz.

    Sesmenko Ekonomi kenang Kwik Kian Gie sosok teguh wujudkan kemakmuran
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 29 Juli 2025 – 10:49 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengenang ekonom senior Kwik Kian Gie sebagai sosok teguh yang selalu memperjuangkan kemakmuran rakyat.

    “Beliau dikenal sebagai orang yang sangat teguh memegang prinsip, khususnya prinsip pentingnya peran negara dalam mewujudkan kemakmuran bagi rakyat,” katanya dilansir dari ANTARA, Selasa.

    Susiwijono mengatakan tokoh-tokoh senior saat ini di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mengingat sosok Kwik Kian Gie juga sebagai pejabat yang selalu mendorong pemerintah agar menjadi yang terdepan dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sosial.

    “(Sangat teguh) dalam prinsip pentingnya peran negara dalam mewujudkan kemakmuran bagi rakyat, dan pemerintah harus menjadi yang terdepan dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sosial,” kata Susi, panggilannya.

    Para tokoh nasional lainnya pun mengenang mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kwik Kian Gie sebagai sosok nasionalis sejati yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran.

    “Selamat jalan Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati,” kata mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

    Menurut dia, Kwik selalu berdiri tegak di tengah badai, demi kepentingan rakyat dan negeri.

    “Indonesia berduka,” tulis Sandiaga.

    Kwik Kian Gie lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah, pada 11 Januari 1935.

    Ia dikenal sebagai seorang ahli ekonomi dan politikus Indonesia.

    Kwik menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri periode 1999-2000 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas selama 2001-2004.

    Sebagai bentuk pengabdian di dunia pendidikan Indonesia, Kwik juga mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Ramalan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 dari Sekretaris Menko Airlangga

    Ramalan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 dari Sekretaris Menko Airlangga

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah masih optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2025 mampu menembus target 5,2%, seiring kondisi pasar yang lebih kondusif pada semester II/2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso mengakui bertambahnya tantangan kondisi perekonomian skala global maupun domestik masih membutuhkan dorongan kebijakan akseleratif melalui APBN maupun non-APBN. 

    Namun, mulai muncul sentimen positif atas sebagian komponen produk domestik bruto (PDB), sehingga tren anjloknya pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal belakangan pun masih bisa dibalas pada paruh akhir 2025.

    “Perkembangan terakhir, misalnya dengan realisasi beberapa kesepakatan dagang dan sinyal positif lain, kami berharap 2025 masih mampu menjangkau 5,2%, dan untuk 2026 sebenarnya sepanjang situasinya masih kondusif seperti ini, kami yakin bisa di 5,4%,” ungkapnya ketika menghadiri diskusi Bisnis Indonesia Forum, Rabu (23/7/2025).

    Sebagai contoh, komponen konsumsi pemerintah masih bisa didorong lewat akselerasi penyerapan belanja APBN. Sementara itu, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pun berpotensi bangkit, berkaca dari lonjakan impor barang modal pada April dan Mei yang signifikan ketimbang tiga bulan awal 2025. 

    “Ini mengindikasikan investasi mulai jalan, dan mungkin nanti di dua kuartal ke depan akan men-generate di sektor manufaktur dan sebagainya, karena barang-barang modal yang banyak dibutuhkan utamanya adalah permesinan,” tambahnya.

    Berikutnya, konsumsi pun menuju arah lebih cerah karena indeks keyakinan konsumen per Juni 2025 naik tipis ke level 117,8 basis poin dari sebelumnya 117,5 basis poin, begitu juga dengan indeks penjualan riil ke 233,7 basis poin dari sebelumnya 232,4 basis poin.

    Menurut Susiwijono yang membantu Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto itu, keberhasilan Indonesia dalam memperkuat keberadaannya dalam lanskap perdagangan internasional menjadi salah satu sentimen positif buat geliat perekonomian secara umum, maupun dunia usaha secara khusus.

    Mulai dari keberhasilan negosiasi terkait kebijakan tarif Amerika Serikat (AS), realisasi perjanjian EU-CEPA dengan Uni Eropa, perjanjian dengan Eurasia, serta perluasan akses pasar ke negara-negara bagian OECD maupun BRICS.

    Oleh karena itu, demi menjaga momentum akselerasi, pemerintah akan mengoptimalkan strategi jangka pendek, seperti mendorong belanja, memperkuat sektor industri pengolahan dan padat karya, program subsidi kredit perumahan, menggenjot konsumsi dari sektor pangan dan efek berganda program makan bergizi gratis, serta optimalisasi sektor pariwisata pada momen-momen puncak permintaan. 

  • Klausul Asal Barang Masih jadi Diskusi RI-AS, Investasi China Terancam?

    Klausul Asal Barang Masih jadi Diskusi RI-AS, Investasi China Terancam?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kesepakatan dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat melibatkan klausul asal barang atau rules of origin. Pemerintah menjelaskan bahwa kedua negara masih membicarakan detail klausul asal barang itu lebih lanjut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan klausul rules of origin (RoO) dalam kesepakatan dagang RI-AS itu hampir sama seperti klausul transshipment dalam kesepakatan dagang Vietnam-AS.

    Dalam kesepakatan dagang Vietnam-AS, barang negara lain yang melakukan transshipment ke Vietnam sebelum masuk ke AS mendapatkan tarif tinggi 40%. Selama ini, banyak industri China yang melakukan transshipment dari Vietnam untuk menghindari tarif impor tinggi ke AS.

    Hanya saja, Airlangga mengaku sudah memberi penegasan kepada pemerintah AS bahwa tidak ada praktik transshipment di Indonesia. Oleh sebab itu, sambungnya, diatur klausul asal barang atau RoO, bukan klausul transshipment.

    Secara umum, ketentuan RoO digunakan untuk mencegah produk negara nonmitra menikmati fasilitas tarif rendah. Misalnya, pengusaha China berinvestasi dengan membangun pabrik di Indonesia untuk menghindari tarif impor tinggi yang diterapkan AS ke Negeri Panda.

    Pabrik China yang berada di Indonesia itu tetap mengimpor bahan baku dari Negeri Panda (konten asing). Ketentuan RoO biasanya mengatur seberapa besar konten asing yang masih dibolehkan agar suatu barang tetap dianggap berasal dari Indonesia.

    “Maka kita perlu menyepakati third party vendor [vendor pihak ketiga] itu sampai di mana, berapa luas. Nah, ini masih dalam pembicaraan [antara RI dengan AS],” jelas Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (kedua dari kiri) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (2/7/2025)./Bisnis-Lorenzo Anugerah Mahardhika

    Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengaku AS memang selalu mengerjakan klausul RoO maupun transshipment dalam kesepakatan dagang semua negara. Oleh sebab itu, lanjutnya, Indonesia tidak terkecuali.

    “Di format standarnya dengan seratus sekian negara itu kan ada mengenai RoO, transshipment. Kan kita dianggap enggak berpotensi,” klaim Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

    Adapun dalam dalam salah satu poin kesepakatan dagang RI-AS yang dirilis Gedung Putih, disampaikan Amerika Serikat dan Indonesia akan merundingkan ketentuan asal barang (rules of origin) yang bersifat fasilitatif untuk memastikan bahwa manfaat dari perjanjian ini terutama dinikmati oleh Amerika Serikat dan Indonesia.

    Risiko Klausul Asal Barang

    Peneliti Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono menilai bahwa kesepakatan dagang RI-AS menyimpan risiko strategis yang perlu diantisipasi, salah satunya terkait definisi asal barang (rules of origin).

    Riandy mengaku penasaran bagaimana pemerintah AS akan mendefinisikan asal barang yang layak mendapatkan perlakuan tarif preferensial.

    “Pertanyaannya adalah, seberapa besar konten asing yang masih dibolehkan agar suatu barang tetap dianggap berasal dari Indonesia? Apakah maksimal 20%, 30%? Saat ini umumnya boleh hingga 60%, tapi saya menduga AS akan mendorong ambang batas yang lebih rendah,” ujar Riandy kepada Bisnis, Rabu (23/7/2025).

    Dia menjelaskan bahwa komponen asal China masih mendominasi struktur impor bahan baku Indonesia, yakni sekitar 25% dari total keseluruhan. Jika AS menilai produk buatan Indonesia masih mengandung terlalu banyak komponen asal China maka bukan tidak mungkin produk RI ikut terdampak tarif tinggi yang ditujukan untuk China, yang saat ini berkisar 50%.

    Sementara itu, Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan menjelaskan sebelum adanya klausul RoO ataupun transshipment, muncul harapan besar investasi asing langsung akan mengalir ke Indonesia.

    Alasannya, AS menetapkan tarif impor tinggi ke China. Barang-barang yang diproduksi di China pun terancam tidak kompetitif lagi di AS karena harganya meningkat tajam, sejalan dengan kenaikan tarif impor.

    Akibatnya, muncul potensi relokasi pabrik-pabrik dari China ke negara lain yang tarif impornya ke AS lebih rendah agar bisa tetap menjual barang-barangnya ke Negeri Paman Sam. Realokasi pabrik-pabrik China itu sempat terjadi dalam masa pemerintahan pertama Trump (2017—2021).

    Hanya saja, klausul RoO dalam kesepakatan dagang RI-AS membuat harapan relokasi pabrik-pabrik dari China menjadi tidak relevan. “Kalau ancaman itu nyata kan artinya enggak akan juga [pabrik-pabrik China] ke Indonesia gitu. Jadi, harapan bisa datang investasi ke Indonesia itu enggak ada,” ujar Deni kepada Bisnis, Rabu (16/7/2025).

    Masalahnya, China merupakan salah satu negara yang paling banyak berinvestasi di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Pada 2024 misalnya, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi, total nilai investasi China ke Indonesia mencapaiUS$8.106 juta atau terbesar ketiga, hanya kalah dari Singapura (US$20.075 juta) dan Hong Kong (US$8.216 juta).

  • Tarif Impor Trump 19% Buat RI Belum Berlaku 1 Agustus 2025

    Tarif Impor Trump 19% Buat RI Belum Berlaku 1 Agustus 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia-Pemerintah Indonesia memastikan kesepakatan awal perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) belum berlaku pada 1 Agustus 2025. Perlu ada pembahasan lebih lanjut antar kedua negara mengenai teknis perjanjian.

    “Jadi kan 1 Agustus itu kan memang belum diperlakukan,” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso di kantornya, Kamis (24/7/2025)

    Diketahui joint statement yang sebelumnya diumumkan oleh Gedung Putih hanya merupakan intisari dari komitmen Presiden AS Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto. Di sana tertulis tarif impor untuk produk Indonesia dikenakan sebesar 19%.

    Pembahasan lanjutan bersifat teknis diperlukan karena masih ada beberapa kepentingan yang dijanjikan dan perlu untuk ditindaklanjuti sehingga bisa menjadi landasan hukum dalam perdagangan kedua negara.

    “Cuma nanti, kan tadi lagi dibahas nih. Skema signing-nya pakai apa. Apakah besaran tarif atau apa. Atau agreement untuk apa. Setelah itu signing,” jelasnya.

    Hingga saat ini masih dikenakan tarif 10%, yang merupakan batas bawah dari ketentuan AS.

    “Semuanya masih baseline ke 10%. Terus kita masih nego lanjut nih. Kalau sudah final semuanya, kita baru ngomong bentuknya apa nih. Begitu bentuknya itu ini, signing itulah permanent moratorium on customs duties on electronic transmissions at the WTO immediately and without conditions,” papar Susiwijono.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemarin, 1,3 juta ton beras SPHP dilepas hingga tambang ilegal di IKN

    Kemarin, 1,3 juta ton beras SPHP dilepas hingga tambang ilegal di IKN

    Jakarta (ANTARA) – Penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga kasus tambang ilegal di kawasan IKN merupakan sejumlah pemberitaan ekonomi Jumat (18/7) yang menarik disimak kembali pagi ini.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya:

    1. Pemerintah salurkan 1,3 juta ton beras SPHP untuk tekan kenaikan harga

    Pemerintah resmi menyalurkan 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk digelontorkan secara bertahap ke seluruh Indonesia.

    “Hasil Rakortas adalah yang pertama kita melepas 360 ribu ton untuk bantuan sosial. Yang kedua adalah kita lepas SPHP 1,3 juta ton. Seluruh Indonesia bergerak bersama-sama. Kami yakin 1-2 minggu harga beras dapat turun,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Jumat.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    2. Temui Menkeu Arab, Sri Mulyani lanjutkan rencana Prabowo soal haji

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemui Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud soal layanan haji dan umrah.

    “Kami menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud pada lawatan kenegaraan awal Juli lalu, salah satunya mengenai penguatan kerja sama dalam meningkatkan layanan Haji dan Umrah bagi jamaah Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    3. RI masih negosiasi tarif impor 0 persen untuk sejumlah komoditas ke AS

    Pemerintah Indonesia masih terus mengupayakan negosiasi lanjutan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) agar sejumlah komoditas andalan nasional dapat dikenakan tarif impor sebesar 0 persen.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jakarta, Jumat, menyampaikan meskipun tarif resiprokal sebesar 19 persen telah diumumkan, masih terdapat ruang untuk negosiasi lanjutan, terutama bagi komoditas yang sangat dibutuhkan oleh AS dan tidak dapat diproduksi secara mandiri di negara tersebut.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    4. Mentrans bawa peneliti gali potensi “rare earth” di Sulbar

    Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebut Sulawesi Barat membutuhkan peneliti yang dapat mengembangkan logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth, yang khususnya yang berada di wilayah transmigrasi.

    “Salah satu yang nanti akan kami berikan tugas pada tim ekspedisi patriot (peneliti) ini juga adalah masalah logam tanah jarang. Jika memang ini betul-betul nyata dan besar potensinya, maka saya kita harus menyambutnya dengan kewaspadaan,” ujar Iftitah saat membuka Retreat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Korem 142 Tatag, Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    5. Menteri ESDM serahkan tambang ilegal di IKN ke penegak hukum

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyerahkan kasus tambang ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur ke aparat penegak hukum.

    “Kalau tambang ilegal itu aparat penegak hukum (APH),” ucap Bahlil ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rencana RI Agar 2 Produk Dagang Ini Tak Kena Tarif Trump

    Rencana RI Agar 2 Produk Dagang Ini Tak Kena Tarif Trump

    Jakarta –

    Indonesia masih terus melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) meski tarif sudah dipangkas dari 32% menjadi 19%. Negosiasi dilakukan sambil menunggu kebijakan berlaku mulai 1 Agustus 2025.

    Hal itu dikatakan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang ikut melakukan pertemuan dengan pemerintah AS untuk negosiasi tarif, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Meski Presiden AS Donald Trump sudah memutuskan tarif 19% untuk Indonesia, masih ada ruang negosiasi di sana.

    “Tarif resiprokal kita kemarin dari Trump sudah memutuskan final 19%, tapi masih ada ruang negosiasi di sana,” kata Susiwijono kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).

    Susiwijono menyebut pemerintah Indonesia sedang nego agar beberapa komoditas Indonesia yang dibutuhkan AS tidak dikenakan tarif 19%, melainkan 0%. Produk tersebut mulai dari minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), kopi, kakao, nikel, karet, hingga produk-produk pertanian jika ada ekspor ke AS.

    “Ada beberapa produk komoditas kita yang istilahnya itu sangat dibutuhkan AS, tidak bisa diproduksi di sana, tapi sangat reliable kalau diekspor dari Indonesia. Itu kita nego supaya tarifnya 0%. Itu banyak produknya sedang kita nego mulai CPO, kopi, kakao, sampai nikel ada list produknya cukup banyak,” ungkapnya.

    Dengan begitu, Susiwijono berharap tidak semua produk Indonesia kena tarif resiprokal final sebesar 19% dari AS. Saat ini pemerintah Indonesia sedang mengajukan kelompok-kelompok komoditas yang diharapkan bisa mendapatkan tarif 0%.

    “Kita yakin akan bisa nego sampai 0%. (Berapa komoditas) kelompok-kelompok komoditasnya mungkin nanti masih akan bertambah. Kita belum punya list pastinya, kan kita ajukan ke mereka,” ucapnya.

    Susiwijono menuturkan nantinya akan ada pernyataan bersama (joint statement) antara pemerintah Indonesia dan AS berisi dokumen final yang disepakati kedua negara. Dokumen tersebut akan keluar dalam waktu dekat.

    “Di situ nanti teman-teman akan melihat lengkap komitmen kita apa saja yang selama ini juga sudah mulai diberitakan. Nanti secara formal ada di joint statement itu. Ini kita sudah sepakat, dokumen finalnya sudah jadi. Kita tinggal nunggu,” beber Susiwijono.

    (kil/kil)