Xcloud.id

Tag: Susiwijono

  • Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) jadi Kunci Buka Akses Kawasan Pawitandirogo

    Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) jadi Kunci Buka Akses Kawasan Pawitandirogo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sorak-sorai warga bergemuruh saat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono tiba di lokasi Merdeka Run, Komplek Museum Reog, Ponorogo, yang masih dalam proses pembangunan.

    Jalan menuju lokasi museum itu masih berupa batu dan tanah. Derap kaki ribuan pelari saat melintas membuat debu berterbangan memenuhi udara. Antusias warga cukup tinggi untuk mengikuti hajatan Merdeka Run. Dari 2.000 kuota yang disediakan panitia, sebanyak 32.000 orang menyerbu pendaftaran secara online.

    Museum Reog diharapkan menjadi magnet baru pariwisata Ponorogo, setelah kesenian daerah itu diganjar warisan budaya tak benda oleh Unesco pada pengujung tahun lalu. Namun, lokasi wisata yang terpencil dan infrastruktur yang buruk menjadi masalah baru.

    “Saya mau di ajak ke situ [Merdeka Run] biar melihat akses jalan yang masih berbatu. Biar ada perhatian dari Menko IPK,” ujar menteri yang biasa disapa AHY tersebut dalam Sarasehan Pengembangan Kawasan Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo (Pawitandirogo) di Madiun, Jawa Timur, Jumat (22/8/2025).

    Sarasehan menjadi acara penutup rangkaian acara Paguyuban Pawitandirogo, wadah bagi diaspora dari daerah tersebut, untuk sumbangsih membangun kawasan Mataraman itu.

    Adapun rangkaian acara dimulai dengan Merdeka Run di Ponorogo pada pagi hari. Kemudian dilanjutkan peresmian bukit sampah yang disulap menjadi tempat wisata di Desa Winongo, Madiun. Selanjutnya peresmian Kopdes Merah Putih di Nambangan Lor, Madiun.

    Dalam acara sarasehan, disampaikan kawasan Pawitandirogo dalam kondisi perkembangan ekonomi yang lambat terutama karena akses terkunci. Meskipun demikian, kawasan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lewat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

    Acara yang juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Ketua Paguyuban Pawitandirogo yang juga Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Sekjen KEK Edwin Manangsang hingga para kepala daerah dari kawasan Mataraman, mengharapkan ada sinergi ekosistem wilayah.

    Kabupaten Ngawi yang memiliki ikon kawasan industri agrowisata, Magetan identik dengan UMKM, Madiun sebagai kota jasa, Ponorogo memiliki budaya adiluhung dan Pacitan terkenal dengan pantai serta goa perlu bersinergi dalam mengembangkan kawasan.

    “Perlu ada kolaborasi untuk mengembangkan kawasan ini. Apalagi tiap daerah memiliki kekhasan tersendiri, mari kita dorong bersama-sama,” kata AHY, anak Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang sebagai penggagas Paguyuban Pawitandirogo.

    Sementara itu, Emil Dardak menambahkan bahwa kawasan Pawitandirogo memiliki kontribusi ekonomi cukup signifikan bagi Jawa Timur. Apalagi, sambungnya, jumlah penduduk di kawasan itu mencapai 4,09 juta jiwa.

    “Dari enam daerah ini rata-rata PDRB-nya Rp20 triliun. Total lebih dari Rp100 triliun. Potensinya sangat besar dengan jumlah penduduk sebanyak itu,” ujarnya.

    Menurutnya, pemerintah provinsi terus mengembangkan akses ke kawasan Pawitandirogo itu. “Kami mau melakukan reaktivasi jalur kereta Madiun-Ponorogo yang mencapai Slahung. Ini sudah mendekati Pacitan.”

    Perlu Dukungan Pusat

    Kawasan Pawitandirogo ini memiliki luas lebih dari 6.000 km2, dengan sebagian besar wilayah berada di posisi geografis yang ‘kurang strategis’ karena berada di tengah pulau (land-lock), kecuali Pacitan di pinggir laut selatan, dan beberapa kabupaten tidak berada di jalur logistik utama Pulau Jawa, hanya Madiun dan Ngawi yang dilewati Tol Trans Jawa.

    Susiwijono menyampaikan dengan karakteristik seperti itu, pilihan terbaik adalah mengoptimalkan sektor pariwisata. Apalagi kawasan Pawitandirogo memiliki  banyak destinasi wisata, tetapi perlu infrastruktur dan integrasi destinasi.

    “Perlu dukungan infrastruktur dan konektivitas antar destinasi wisata, dan perlu integrasi antar lokasi wisata sehingga bisa lebih menarik wisatawan,” ujarnya.

    Selain itu, sambungnya, perlu dukungan program dan event dari pemerintah pusat untuk pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan, seperti program kegiatan dari Kementerian Pariwisata, untuk menjaga agar obyek wisata tetap hidup dan berkegiatan.

    “Perlu dukungan adanya event-event bertaraf nasional dan global yang bisa masuk di KEN [Karisma Event Nusantara] di Kementerian Pariwisata.”

    Dia menambahkan kawasan khusus juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, seperti KEK di Gresik dan di Singhasari. Hal itu dapat mendorong perekonomian daerah dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

    Sependapat dengan Susiwijono, Edwin Manangsang menyampaikan bahwa kawasan ekonomi khusus bakal mendapatkan keringanan fasilitas fiskal dan non-fiskal dari pemerintah, sehingga mempunyai daya saing untuk menarik investasi.

    “Perlu dikembangkan juga kawasan khusus yang tidak hanya berbasis industri, tetapi bisa sektor jasa pariwisata, saya tantang kepala daerah di sini untuk mewujudkan itu,” ujarnya.

  • Pemerintah masih kaji pemberian diskon tarif listrik

    Pemerintah masih kaji pemberian diskon tarif listrik

    Itu masih dalam proses ya, teman-teman PLN kan juga mengkaji

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moergiarso mengatakan stimulus pemberian diskon tarif listrik kepada masyarakat masih dikaji.

    “Itu masih dalam proses ya, teman-teman PLN kan juga (mengkaji),” ujar Susiwijono di Jakarta, Kamis.

    Susiwijono menyampaikan kebijakan pemberian diskon tarif listrik sebelumnya pernah dilakukan oleh pemerintah pada Januari-Februari 2025.

    Menurut dia, pemberian diskon tersebut sangat membantu masyarakat untuk mendorong daya beli.

    Stimulus ekonomi, lanjut Susiwijono, digelontorkan untuk menjaga permintaan dan pasokan atau supply and demand.

    Menurut dia, hal tersebut menjadi kunci untuk mendorong peningkatan konsumsi, menjaga daya beli dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

    Namun demikian, stimulus tidak dapat langsung diputuskan begitu saja. Menurutnya, perlu kajian mendalam lantaran menggunakan anggaran dari pemerintah.

    “Masih perlu banyak aspek ya, karena listrik itu kan mendapatkan subsidi dan kompensasi energi. Jadi pasti harus perlu kajian lebih mendalam. Karena itu nanti kan bagi pemerintah ya kantong kiri-kanan kan (anggaran), karena ada subsidi kompensasi di sana jadi tetap harus dikaji,” imbuhnya.

    Kementerian Keuangan masih mengevaluasi efektivitas dari stimulus pemberian diskon tarif listrik kepada masyarakat, sehingga belum bisa memastikan pemberian diskon tarif listrik untuk kuartal III dan IV tahun 2025.

    “Diskon listrik itu kan di kuartal I, ya. Kuartal II tidak ada, karena kami masih monitoring efektivitasnya. Diskon listrik itu besar, paket stimulusnya itu besar,” ucap Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan Riznaldi Akbar di Jakarta, Rabu (6/8).

    Saat ini, pemerintah masih dalam proses pembayaran kompensasi diskon tarif listrik pada kuartal I ke PLN. Proses inilah, kata dia, yang sedang dievaluasi oleh pemerintah.

    Meskipun demikian, ia tidak menutup kemungkinan ihwal adanya diskon tarif listrik yang akan diberikan oleh pemerintah sebagai paket stimulus ekonomi menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI bidik tarif 0 persen untuk ekspor kakao hingga sawit ke AS

    RI bidik tarif 0 persen untuk ekspor kakao hingga sawit ke AS

    kita targetkan itu tarifnya nggak kena yang resiprokal, tapi bisa kita usahakan untuk negosiasi sampai 0 persen

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyebut pemerintah menargetkan komoditas seperti kakao, kopi, hingga minyak kelapa sawit asal Indonesia untuk mendapatkan tarif impor sebesar 0 persen dari Amerika Serikat (AS).

    Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moergiarso menyampaikan bahwa tim perundingan Indonesia masih terus melakukan negosiasi dengan AS agar komoditas yang tidak diproduksi di Negeri Paman Sam bisa bebas tarif impor.

    “Tinggal nunggu, nanti kita targetkan itu tarifnya nggak kena yang resiprokal, tapi bisa kita usahakan untuk negosiasi sampai 0 persen. Itu lebih penting karena itu kan konkret ada potensi ekspornya,” ujar Susi di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan komoditas seperti kakao, kopi, minyak kelapa sawit dan mineral kritis memiliki nilai ekspor yang cukup tinggi.

    Ia juga menyampaikan Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Repreventative (USTR) untuk melakukan negosiasi lanjutan terkait komoditas yang tidak bisa diproduksi oleh Amerika Serikat.

    “Itu kita yang sudah mengajukan list program komoditasnya, termasuk kakao, kopi, sawit, kemudian produk-produk mineral semuanya,” katanya.

    Tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat sebesar 19 persen mulai berlaku hari ini. Kebijakan tarif ini juga telah diumumkan Amerika Serikat kepada 92 negara lainnya.

    Tarif 19 persen yang diperoleh Indonesia merupakan salah satu yang terendah di kawasan Asia Tenggara, kecuali Singapura yang mendapat tarif hanya 10 persen dari Amerika Serikat.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut beberapa komoditas yang mendapat tarif impor nol persen adalah konsentrat tembaga (copper concentrate) dan katoda tembaga (copper cathode). Hal ini sejalan dengan diskusi strategis terkait perdagangan mineral antara kedua negara.

    Pemerintah Indonesia mendorong agar sejumlah komoditas strategis lain bisa mendapatkan pembebasan tarif hingga nol persen.

    Ia menyebut di antaranya minyak kelapa sawit mentah (CPO), karet, kayu meranti, serta produk turunan dari tembaga.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah genjot sektor konsumsi untuk jaga pertumbuhan ekonomi

    Pemerintah genjot sektor konsumsi untuk jaga pertumbuhan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyebut pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 dan 4 dengan berbagai program yang mendorong sektor konsumsi masyarakat.

    Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moergiarso mengatakan stimulus ekonomi yang telah dilakukan oleh perintah pada kuartal 1 dan 2, telah terbukti dalam menjaga pertumbuhan ekonomi.

    “Beberapa program ke depan pemerintah pasti akan betul-betul menjaga yang namanya konsumsi domestik, konsumsi rumah tangga, konsumsi dalam negeri ini. Karena itu pasti sektor ini akan jadi perhatian utama pemerintah,” ujar Susi dalam peluncuran Indonesia Shopping Festival 2025 di Plaza Nusantara, Jakarta, Kamis.

    Susi menjelaskan, sektor konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50 persen dari pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, menjaga daya beli masyarakat dinilai sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi.

    Pada kuartal 1 dan 2, pemerintah telah memberikan stimulus seperti pemberian bantuan sosial, bantuan subsidi upah, gaji ke-13, diskon tarif tol, hingga diskon tiket transportasi.

    Pada kuartal 2/2025 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen, komponen konsumsi lebih banyak didorong oleh mobilitas masyarakat, atau pergerakan masyarakat melalui jumlah penumpang dan lainnya.

    Hal ini disebabkan antara lain berkat dorongan dari pemberian stimulus ekonomi. Menurut Susi, stimulus ekonomi telah memberikan efek berganda dalam mendorong daya beli masyarakat.

    “Pemerintah ingin meyakinkan bagaimana mendorong konsumsi melalui menjaga daya beli tadi. Jadi itulah kira-kira rahasia program pemerintah menjaga pertumbuhan, sehingga kemarin kita bisa tumbuh di 5,12 persen,” katanya.

    Lebih lanjut, Susi menyampaikan pemerintah sangat mendukung kegiatan peningkatan daya beli masyarakat yang dilakukan oleh asosiasi-asosiasi dan sektor swasta lainnya, salah satunya melalui Indonesia Shopping Festival.

    Program yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) ini, diharapkan dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi dari sektor ritel.

    Kegiatan yang berlangsung pada 14-24 Agustus 2025 di berbagai pusat belanja seluruh Indonesia ini, diharapkan dapat mencapai transaksi hingga Rp23 triliun.

    “Nah acara seperti ini menjadi penting sekali, karena selain porsinya 55 persen tadi, juga menjadi penggerak multiplier efek untuk sektor yang lain,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

    Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

    Bisnis.com, JAKARTA — Nasib empat proyek tol yang digagas sejak era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga kini masih terkatung-katung. Pembiayaan masih menjadi faktor utama yang menghambat proses konstruksi sejumlah proyek tol tersebut.

    Adapun, keempat proyek tol tersebut di antaranya Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap (Getaci), Tol Gilimanuk – Mengwi, Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), hingga Tol Puncak.

    Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Wilan Oktavian mencontohkan, saat ini Tol Dalam Kota Bandung yang sempat masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) era Jokowi masih dalam tahap pendalaman studi kelayakan atau feasibility study 

    Senada, dia juga menjelaskan bahwa Tol Puncak sedang dalam tahap yang sama. Dia menyebut saat ini keberlanjutan rencana pembangunan sedang digodok di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    “Nah ini [Tol Puncak] juga sama, karena masih tahap persiapan info progresnya masih di DJPI,” tuturnya kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025).

    Sementara itu, nasib pembangunan Tol Getaci juga saat ini masih belum menunjukan titik terang. Usai dua kali lelang, tapi gagal mendapat Investor, pemerintah saat ini tengah melakukan review ulang pada proyek tersebut.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra menjelaskan saat ini pemerintah berencana melakukan review ulang pada proyek tersebut.

    “Sedang review, memang lama [prosesnya]. Getaci kita nunggu alokasi uangnya untuk melakukan review,” kata Rachman saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Kamis (10/7/2025). 

    Lebih lanjut, Rachman Arief memberi sinyal bahwa pemerintah berencana kembali memangkas panjang ruas Tol Getaci yang bakal dibangun pada tahap awal hanya sampai Tasikmalaya saja. Padahal semulanya, tahap awal dibidik dibangun hingga Cilacap kemudian sempat dipangkas hingga Ciamis.

    Dia menjelaskan, revisi tersebut dilakukan untuk meningkatkan minat dan kesanggupan investor untuk mengeksekusi proyek tersebut. 

    “Iya [sampai Tasikmalaya],” jelasnya singkat.

    Hal serupa juga terjadi pada rencana pembangunan Tol Gilimanuk – Mengwi yang bakal menjadi jalan tol terpanjang di Bali. Rachman Arief menyebut saat ini prosesnya masih dalam review ulang studi kelayakan.

    “Lagi di review FS semua, Gilimanuk – Mengwi mungkin baru kelar di Desember,” jelasnya.

    Berikut daftar 4 proyek tol yang telah digagas sejak era Jokowi tapi belum terealisasi:

    1. Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap (Getaci)

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, Tol Getaci digadang-gadang bakal menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia. Namun, tol ini ditengarai gagal menjadi tol terpanjang lantaran ruasnya terus dipangkas untuk meningkatkan minat investor.

    Semulanya, Tol Getaci di desain bakal menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan perincian sepanjang 171,40 km berada di wilayah Jawa Barat dan sepanjang 35,25 km di Jawa Tengah. 

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan proyek Jalan Tol Gede Bage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) mulai dibangun pada 2022 – Instagram BPJT.

    Asal tahu saja, Tol Getaci terdiri atas 4 seksi yakni Seksi 1 Junction Gedebage – Garut Utara (45,20 km), seksi 2 Garut Utara – Tasikmalaya (50,32 km), seksi 3 Tasikmalaya – Patimuan (76,78 km), dan seksi 4 Patimuan – Cilacap (34,35 km). 

    Dengan demikian, apabila konstruksi tahap pertama dipangkas hingga Tasikmalaya saja maka total panjangnya diperkirakan hanya ada di kisaran 50,32 kilometer.

    2. Tol Bandung Intra Urband Toll road (BIUTR)

    Sebagai informasi, Tol Dalam Kota Bandung masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diteken pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI Jokowi.

    Berdasarkan laporan yang dirilis langsung oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, nilai investasi dari proyek tersebut mencapai Rp7,83 triliun.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa bahwa konstruksi Tol Dalam Kota Bandung tersebut melingkupi pengembangan Bandung Intra Urban Toll Road dan North South Link di Bandung. 

    “Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung ada dua, yang direkomendasikan oleh Menteri PUPR, Bandung Intra Urban Tol Road [BIUTR]. Ini koneksi simpang susun Pusdai dengan nilai investasi Rp7,8 triliun,” jelas Susi (15/5/2024). 

  • Video: RI Rayu Trump Agar Ekspor Sawit Hingga Nikel RI Dapat Tarif 0%

    Video: RI Rayu Trump Agar Ekspor Sawit Hingga Nikel RI Dapat Tarif 0%

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah Indonesia memastikan kesiapan terhadap implementasi tarif resiprokal 19% Amerika Serikat terhadap Produk Indonesia yang akan dimulai pada 7 Agustus 2025.

    Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Susiwijono menyebutkan tarif 19% cukup rendah dibanding negara pesaing meski tetap didorong upaya peningkatan daya saing produk Indonesia. Hal ini dilaksanakan melalui sejumlah strategi termasuk deregulasi aturan untuk meningkatkan ekspor RI utamanya terhadap komoditas yang terdampak langsung.

    Pemerintah juga sudah menyiapkan langkah antisipasi terhadap kebijakan tarif AS mengingat surplus dagang RI terhadap AS menjadi yang terbesar bagi ekonomi RI karena mencapai USD 9,9 Miliar sepanjang semester I-2025.

    Selain itu RI juga melakukan negosiasi lanjutan utamanya terkait produk ekspor andalan RI yang produknya dibutuh AS dan tidak bisa diproduksi AS serta layak diekspor RI. Komoditas ini seperti sawit, kopi, kakao hingga karet serta produk mineral kritis diharapkan bisa mendapatkan pengecualian tarif AS.

    Seperti apa strategi RI hadapi implementasi tarif AS? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Rabu, 06/08/2025)

  • Terganjal Aturan Sri Mulyani, Produk AS Belum Bebas Tarif Masuk RI

    Terganjal Aturan Sri Mulyani, Produk AS Belum Bebas Tarif Masuk RI

    Jakarta –

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan pemberlakuan tarif 0% atau pembebasan bea masuk atas sejumlah produk asal Amerika Serikat (AS) ke Indonesia masih menunggu regulasi yang akan diterbitkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Kalau itu (pembebasan tarif produk AS ke Indonesia) nanti sampai harus ada perubahan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), karena tarif itu kan penetapannya oleh Menteri Keuangan,” ujar Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2025).

    Sebagaimana diketahui, Indonesia sepakat tidak mengenakan tarif apapun terhadap produk AS. Keputusan ini sebagai konsekuensi Indonesia yang mendapatkan penurunan tarif impor dari AS, yang awalnya 32% menjadi 19% dan telah berlaku mulai Kamis (7/8).

    Susiwijono menyebut saat ini Indonesia sedang berkomunikasi terus dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) terkait pemberlakuannya. Selazimnya, pemerintah Indonesia dengan AS harus terlebih dahulu melakukan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA).

    Perjanjian tersebut harus dilakukan sebagai salah satu dasar antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi, seperti tarif dan kuota sehingga memfasilitasi hubungan perdagangan yang lebih kuat.

    “Kita sedang menyampaikan surat ke USTR pemberlakuannya bagaimana? Karena kalau di negara mitra dagangnya AS berarti kan harus ada regulasinya, sementara di kita kan belum ada regulasinya. Harusnya waktu itu kita melakukan penandatangan perjanjian dagang dulu untuk dasar di sini membuat aturannya. Kemarin kan belum ada, makanya kita pertanyakan ke USTR seperti apa,” ucap Susiwijono.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemberlakukan tarif 0% terhadap produk AS “masih dalam pembahasan.”

    (aid/rrd)

  • Pemerintah Lanjut Beri Insentif Perumahan Demi Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Pemerintah Lanjut Beri Insentif Perumahan Demi Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian mengaku bakal terus mengguyurkan insentif ekonomi pada sektor perumahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tembus 5,2% sepanjang tahun ini.

    Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjelaskan keputusan itu diambil lantaran sektor perumahan dinilai menjadi salah satu yang bakal menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pasalnya, tambah Susi, sektor ini memiliki dampak turunan pada ratusan industri lainnya. Selain itu, properti juga menyumbang Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang signifikan.

    “Kenapa [insentif perumahan tetap digulirkan]? Karena untuk perumahan itu selain mendorong ke konsumsi public spending, juga mendorong di PMTB. Karena seperti cerita saya tadi, komponen konstruksi perumahan disini cukup besar-besar,” kata Susiwijono dalam agenda Bisnis Indonesia Mid Year Challenges di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Untuk itu, tambah Susi, selain berkomitmen menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 220.000 menjadi 350.000 unit pada tahun ini, pemerintah juga bakal melanjutkan pemberian bebas pajak atau PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% hingga akhir 2025.

    Adapun, kebijakan PPN DTP itu bakal diberikan bagi masyarakat yang melakukan pembelian hunian baik tapak maupun vertikal dengan nilai mencapai Rp5 miliar.

    Tak hanya itu, kini pemerintah juga tengah menggodok skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pembiayaan baik bagi sisi supply maupun demand sektor perumahan.

    “Di sektor perumahan, kemarin sudah dimulai pemberian KUR untuk perumahan, FLPP, kemudian beberapa yang terkait dengan pembiayaan perumahan, dan sebagainya. Demikian juga beberapa program-program padat karya yang kita dorong supaya selain menjaga tidak PHK, tapi juga menguatkan daya beli masyarakat,” tegasnya.

    Keputusan tersebut disambut baik oleh pengusaha properti. Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera) menilai keputusan perpanjangan insentif diskon pajak pembelian rumah atau pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% hingga akhir 2025 bakal mendorong daya beli masyarakat.

    Pada saat yang sama, Ketua Umum DPP Himpera Ari Tri Priyono juga menyambut baik kebijakan pemerintah yang secara resmi menambah kuota rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari semula 220.000 unit naik menjadi 350.000 unit. Dana yang dikucurkan untuk menambah kuota FLPP sebesar Rp35,2 triliun berasal dari Bendahara Umum Negara (BUN).

    “Kami bersyukur Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memerhatikan kebutuhan rakyat, terutama dalam hal pemenuhan papan. Hal tersebut tercermin dari dua keputusan strategis yang diambil baru-baru ini,” kata Ari.

  • RI masih negosiasi tarif AS, Jepang dan Eropa sudah dapat 15 persen

    RI masih negosiasi tarif AS, Jepang dan Eropa sudah dapat 15 persen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    RI masih negosiasi tarif AS, Jepang dan Eropa sudah dapat 15 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Juli 2025 – 22:56 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Indonesia terus melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan tarif impor untuk sejumlah komoditas andalan Indonesia, menyusul keputusan Negeri Paman Sam yang memberikan tarif lebih rendah kepada Jepang dan Uni Eropa (UE).

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, tarif resiprokal sebesar 19 persen yang disepakati sebelumnya antara Indonesia dan AS kini bukan lagi yang terendah, setelah Jepang dan Uni Eropa berhasil mendapatkan tarif hanya sebesar 15 persen.

    “Sebenarnya kita masih negosiasi semuanya, termasuk tarif resiprokal 19 persen. Posisi saat itu kan kita terendah, kemarin tiba-tiba ada Eropa dengan Jepang yang dapat 15 persen, jadi kita masih negosiasi lagi,” ujarnya usai menghadiri Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 di Jakarta, Selasa.

    Meski demikian, Susiwijono menerangkan tarif rendah yang didapat Jepang dan Uni Eropa bukan tanpa syarat. Jepang harus membeli produk AS, termasuk alat pertahanan, dengan total nilai 8 miliar dolar AS. Kemudian Jepang juga harus berinvestasi sebesar 550 miliar dolar AS.

    Sementara, Uni Eropa disyaratkan membeli produk AS senilai 750 miliar dolar AS, dan penanaman investasi 600 miliar dolar AS. Menurutnya, syarat tersebut cukup berat jika dibandingkan dengan apa yang disepakati Indonesia dan AS.

    Meski kesepakatan tarif 19 persen telah dicapai, Indonesia masih menunggu pemberlakuan resmi dari pihak AS. Saat ini, tarif dasar yang berlaku atas ekspor Indonesia ke AS masih tarif dasar yang berada 10 persen dan telah diberlakukan sejak April 2025.

    Lebih lanjut, menanggapi pernyataan Donald Trump yang bakal mengenakan tarif 15-20 persen kepada negara yang belum memiliki perjanjian dagang resmi, Susi mengatakan akan meminta klarifikasi dengan pihak AS terkait kejelasan implementasinya.

    “Masa yang lain enggak ngapa-ngapain, (dikenakan) rata-rata 15-20 persen. Enggak mungkin gitu. Jadi kejelasannya seperti apa, kita harus tanyakan ke USTR, termasuk kita pun negara-negara yang sudah sepakat,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, selain soal tarif, kesepakatan dagang Indonesia-AS juga mencakup komitmen pembelian sejumlah produk asal AS.

    Di antaranya pembelian energi sebesar 15 miliar dolar AS, produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS, investasi 10 miliar dolar AS, serta pembelian 50 unit pesawat Boeing, sebagian besar model Boeing 777.

    Meski telah menyepakati tarif resiprokal sebesar 19 persen, pemerintah masih melanjutkan proses negosiasi lanjutan dengan pihak AS.

    Negosiasi lanjutan menyasar berbagai komoditas yang pada dasarnya tidak dapat diproduksi sendiri oleh AS, sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor dari negara lain, termasuk Indonesia.

    Di antara komoditas yang menjadi fokus ialah produk-produk sumber daya alam unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan produk agro lainnya.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah ungkap alasan kebut penyelesaian sejumlah perjanjian dagang

    Pemerintah ungkap alasan kebut penyelesaian sejumlah perjanjian dagang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah ungkap alasan kebut penyelesaian sejumlah perjanjian dagang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Juli 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan alasan pemerintah mengejar penyelesaian sejumlah perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan beberapa negara.

    Menurutnya, langkah tersebut utamanya dilakukan untuk menekan tarif impor terhadap produk asal Indonesia sekaligus memperluas akses pasar ekspor nasional.

    Berbicara dalam forum Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 di Jakarta, Selasa, ia mencontohkan finalisasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA).

    Perjanjian semacam ini, lanjutnya, akan sangat menentukan daya saing produk ekspor Indonesia, terutama di sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki.

    “Pada saat merk-merk apparel terkenal di kita, sebutlah oleh Nike, Adidas, dan sebagainya, yang dibikin di kita (Indonesia), ekspor ke Uni Eropa, kena tambahan (tarif) yang masuknya sendiri 10-20 persen. Begitu di produksi di negara lain yang punya FTA (Free Trade Agreement), Vietnam contohnya katakan, (tarifnya) 0 persen,” jelasnya.

    Menurut Susi, tarif bea masuk yang tinggi bakal membebani biaya produksi sehingga berpotensi mengurangi daya saing produk asal Indonesia di pasar internasional.

    “Di dalam struktur biaya, (tarif) 20 persen itu luar biasa,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah sendiri telah merampungkan maupun memfinalisasi sejumlah perjanjian dagang strategis dalam beberapa waktu terakhir.

    Di antaranya adalah Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) yang selesai pada 19 Juni 2025. Kawasan EAEU meliputi Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgistan.

    Selain itu, Indonesia telah menyelesaikan negosiasi IEU CEPA yang ditargetkan mulai berlaku pada 2026, serta menyepakati tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS) meski saat ini masih dalam tahap penyempurnaan teknis.

    Di samping itu, Indonesia juga resmi menjadi anggota kelompok ekonomi BRICS sejak 7 Januari 2025, serta tengah menjalani proses aksesi untuk bergabung dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan Kemitraan Trans-Pasifik Komprehensif dan Progresif (CP-TPP).

    “Kita akan kejar semuanya ini, karena dampaknya luar biasa,” ungkap Susi.

    Dirinya berharap, dengan mengamankan berbagai perjanjian perdagangan tersebut, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam rantai pasok global dan memperluas akses produk nasional di pasar internasional secara berkelanjutan.

    “BRICS ada akses market di sana, dalam artian ada market yang lebih besar di sana. Sedangkan OECD, kita akan mengejar berbagai penerapan standar-standar yang sangat diakui oleh dunia, sehingga kita akan bisa meningkatkan kredibilitas kita,” jelas Susi. 

    Sumber : Antara