Xcloud.id

Tag: Susiwijono

  • PPN Naik jadi 12%? Kemenko Perekonomian Lempar Bola Panas ke Kemenkeu

    PPN Naik jadi 12%? Kemenko Perekonomian Lempar Bola Panas ke Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyerahkan keputusan final soal rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun depan kepada Kementerian Keuangan.

    Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menjelaskan perpajakan merupakan urusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), sambungnya, hanya akan melakukan sosialisasi hingga menerima masukan dari berbagai pihak.

    “Itukan [rencana penerapan PPN 12%] teman-teman di Kemenkeu nanti dengan K/L terkait. Kalau kita kan Pak Menko sudah menyampaikan, kita lagi menjangkau semuanya, kalau masalah pemberlakuannya teman-teman Kemenkeu,” jelas Susi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

    Kendati demikian, dia tidak menampik bahwa internal Kemenko Perekonomian juga membahas perihal rencana penerapan PPN 12% pada 1 Januari 2025, yang merupakan amanat Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Menurutnya, pemerintah berencana memberi insentif ke sejumlah sektor sebagai kompensasi kenaikan PPN. Hanya saja, sambungnya, pembahasan di internal Kemenko Perekonomian masih dalam tahap permulaan.

    “Nanti insentifnya seperti apa, sedang proses pembahasan,” ujar Susi.

    Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak banyak bicara terkait polemik penerapan PPN 12%. Dia hanya meminta setiap bersabar menunggu kepastian.

    “Akan dibahas,” kata Airlangga pada kesempatan yang sama.

    Sampai saat ini, belum ada kepastian mengenai rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kemungkinan besar pemerintah akan menunda penerapan kenaikan tarif PPN. Menurut Luhut, pemerintah ingin memperbaiki daya beli masyarakat terlebih dahulu.

    Pemerintah, kata Luhut, tengah menggodok stimulus bantuan sosial kepada rakyat khususnya kelas menengah sebelum tarif PPN 12% diterapkan. 

    “Ya hampir pasti diundur [kenaikan PPN jadi 12%], biar dulu jalan tadi yang ini [bantuan sosial],” kata Luhut kepada wartawan, Rabu (27/11/2024). 

    Padahal, dalam rapat kerja antara Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR pada Rabu (13/11/2024), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP.

    Dia menyatakan bahwa pemerintah akan mencoba menjalankan rencana kenaikan tarif PPN tersebut meski banyak pihak yang menentangnya.

    “Kita perlu siapkan agar itu [kenaikan PPN menjadi 12%] bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik,” ujarnya.

  • Erick Thohir Rombak Komisaris PLN, Ini Daftar Lengkapnya

    Erick Thohir Rombak Komisaris PLN, Ini Daftar Lengkapnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemegang saham PT PLN (Persero) menetapkan empat komisaris baru dan memperpanjang masa jabatan dua direksi PT PLN (Persero).

    Hal ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Kamis (14/11/2024) di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.

    Berdasarkan keterangan resmi PLN, RUPS ini menyepakati pemberhentian dengan hormat jajaran komisaris, antara lain:

    1. Suahasil Nazara selaku Wakil Komisaris Utama

    2. Nawal Nely sebagai Komisaris

    3. Mohamad Ikhsan sebagai Komisaris

    4. Arcandra Tahar sebagai Komisaris Independen

    5. Dudy Purwagandhi sebagai Komisaris

    Dan mengukuhkan pemberhentian Charles Sitorus sebagai Komisaris Independen.

    RUPS juga mengangkat jajaran Komisaris baru yang terdiri dari:

    1. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama

    2. Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris

    3. Jisman P. Hutajulu sebagai Komisaris

    4. Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen

    5. Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen

    Dengan penetapan tersebut, maka susunan jajaran Dewan Komisaris PLN terbaru berubah menjadi sebagai berikut:

    1. Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

    2. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama

    3. Susiwijono Moegiarso sebagai Komisaris

    4. Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris

    5. Dadan Kusdiana sebagai Komisaris

    6. Jisman P. Hutajulu sebagai Komisaris

    7. Mutanto Juwono sebagai Komisaris Independen

    8. Andi Arief sebagai Komisaris Independen

    9. Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen

    10. Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen

    RUPS juga kembali mengangkat Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama dan Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan.

    Dengan pengangkatan ini, maka susunan Direksi PLN terbaru menjadi sebagai berikut:

    1. Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama

    2. Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan

    3. Yusuf Didi Setiarto sebagai Direktur Legal dan Manajemen Human Capital

    4. Evy Haryadi sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem

    5. Edi Srimulyanti sebagai Direktur Retail dan Niaga

    6. Hartanto Wibowo sebagai Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis

    7. Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan

    8. Adi Lumakso sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan

    9. Adi Priyanto sebagai Direktur Distribusi

    10. Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Risiko.

    (wia)

  • Ekonom Ramal Pertumbuhan Ekonomi 2024 Sulit Capai 5,1% Meski Ada Momen Pilkada dan Nataru

    Ekonom Ramal Pertumbuhan Ekonomi 2024 Sulit Capai 5,1% Meski Ada Momen Pilkada dan Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Target pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,1% pada 2024 diproyeksikan akan sulit tercapai, meski pada akhir tahun terdapat momentum pemilikan kepada daerah (Pilkada) serta libur Natal dan Tahun Baru. 

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyampaikan secara tren sepanjang tahun ini terjadi perlambatan ekonomi bahkan sejak kuartal pertama dan mengindikasikan adanya tekanan dari berbagai faktor, termasuk ketidakpastian global dan moderasi konsumsi domestik. 

    “Dengan tren seperti ini, sangat sulit bagi ekonomi untuk tiba-tiba melompat ke level 5,3% di kuartal IV/2024,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (14/11/2024). 

    Apalagi, kata Yusuf, indikator utama yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga tidak terlalu baik perkembangannya. 

    Mulai dari Indikator Penjualan Riil yang secara bulanan pada Oktober diproyeksikan akan mengalami kontraksi pertumbuhan di angka 0,5%. Padahal di tahun lalu di periode waktu yang sama, pertumbuhan penjualan riil itu mencapai 3,2%. 

    Indikator lain yang juga menggambarkan terkait kondisi perekonomian pada kuartal terakhir adalah Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur yang pada Oktober masih berada pada level kontraksi di level 49,2. 

    Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya permintaan barang dari masyarakat dan berdampak terhadap penyesuaian produksi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan di sektor manufaktur.

    “Meskipun ada katalis positif dari pelaksanaan Pilkada serentak dan momentum Natal dan Tahun Baru [Nataru], saya berpendapat dampaknya tidak akan cukup signifikan untuk mendorong pertumbuhan hingga 5,3%,” ujarnya. 

    Meskipun Pilkada memang berpotensi menggerakkan ekonomi melalui peningkatan belanja politik dan aktivitas kampanye. Namun, efeknya cenderung terlokalisir dan tidak merata secara nasional. Di mana penyelenggaraan Pilkada di level provinsi efeknya tidak akan sama dengan perayaan Pilkada di level Kabupaten. 

    Sementara momentum Nataru, meski mampu mendorong konsumsi dan pariwisata, durasi dampaknya relatif singkat yakni hanya di penghujung kuartal.

    Meski demikian, Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso tetap berharap pada momentum tersebut agar target pemerintah 5,1% tercapai.   

    “Perlu kerja keras kita, khususnya untuk government spending juga harus tinggi karena siklusnya di kuartal IV itu kan biasanya tinggi government spending,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (12/11/2024). 

    Berdasarkan siklus tersebut, umumnya pemerintah melakukan belanja modal besar-besaran pada akhir tahun. 

    Sementara adanya kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas para pegawai pemerintahan, Susi menilai tidak akan berdampak besar kepada government spending sepanjang bukan belanja modal yang dipangkas. 

  • Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2024 Capai 5,3 Persen

    Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2024 Capai 5,3 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com– Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024 mencapai 5,3% agar pertumbuhan sepanjang tahun ini dapat mencapai 5,1%. Komponen belanja pemerintah turut memegang peranan vital sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024.

    “Kalau mau (pertumbuhan ekonomi 2024) tumbuh di atas 5%, maka pertumbuhan ekonomi kuartal  IV 2024 harus sekitar 5,3%,” ucap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso kepada media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Selasa (12/11/2024) dikutip Investor Daily.

    Jika melihat secara musiman, pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024 akan tumbuh lebih tinggi lantaran ada momentum libur Natal dan Tahun Baru. Komponen belanja pemerintah akan meningkat pesat pada kuartal IV 2024. “Banyak term pembayaran barang-barang modal dan sebagainya kan diselesaikannya di akhir tahun,” terang Susiwijono.

    Untuk menggenjot konsumsi rumah tangga, pemerintah akan memberikan insentif dalam bentuk relasasi pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sektor properti dan otomotif. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 mencapai 4,94% secara year on year (yoy). Angka ini menurun dari posisi kuartal II 2024 sebesar 5,05%.

    “Kami berharap beberapa insentif kelas menengah kemarin tetap berjalan pada kuartal IV. Terus terang, pada kuartal III itu kan siklusnya selalu paling rendah, sehingga kita berharap rebound di kuartal IV 2024. Terutama untuk konsumsi rumah tangga harus tinggi karena ada Natal dan Tahun Baru,” tutur dia.

    Dia optimistis investasi juga akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024. Pemerintah melihat tingginya minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Oleh karena itu, iklim investasi harus terus dijaga.

    “Sebenarnya kondisi saat ini investor masih akan banyak yang datang. Tinggal bagaimana kita tetap menjaga supaya iklim investasi tetap kondusif. Kita yakin investasi akan lebih tinggi pada kuartal IV 2024 dibandingkan kuartal III 2024,” terang Susiwijono.

    Di sisi lain, pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, ada beberapa area kunci yang memerlukan perhatian mendalam, seperti investasi, belanja pemerintah, ekspor, dan produktivitas domestik. 

  • Pemerintah Siapkan Jurus buat Atasi Serbuan Barang Impor Asal China

    Pemerintah Siapkan Jurus buat Atasi Serbuan Barang Impor Asal China

    Jakarta –

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi serbuan impor dari China. Gempuran produk impor tersebut merupakan dampak dari kebijakan Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menerapkan bea masuk produk asal China hingga 60%.

    Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan Trump tengah menyiapkan kebijakan tarif impor untuk semua produk, terutama dari China. Dengan semakin tingginya bea masuk, Susiwjono menilai akan semakin membebani China.

    “Mereka (AS) sudah menyampaikan akan mengenakan tarif 10% hingga 60% untuk semua produk impor, terutama dari China. Nah itu pasti akan berdampak serius terhadap konstelasi perdagangan. Pasti produk-produk China nanti menjadi terbebani dengan tarif bea masuk impor yang 60%, sehingga neraca perdagangannya akan bergeser,” kata Susiwijono saat ditemui di Gedung Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).

    Susiwijono menerangkan kenaikan tarif impor tersebut juga dapat memicu China untuk mengalihkan negara tujuan ekspornya dari AS ke negara lainnya, termasuk Indonesia. Hal inilah yang menjadi wanti wanti pemerintah.

    Sebagai informasi, terpilihnya Trump kembali berpotensi melanjutkan kebijakan yang pernah diterapkan pada masa menjabatnya dahulu, 2017-2021. Kebijakan yang dikenal “America First” ini akan menerapkan kenaikan tarif impor barang dari China hingga 60% untuk semua produk. Kemudian tarif sebesar 10% terhadap semua produk impor asing, selain China.

    Meski begitu, Susiwijono mengaku tarif bea masuk tinggi oleh AS ini juga ikut membawa dampak positif bagi Indonesia, salah satunya kebijakan Inflation Reduction Act (IRA).

    “Kebijakan IRA itu karena dari China dilarang ekspor langsung ke AS, maka banyak juga industri yang ke kita. Sebenarnya, semua perkembangan global, kita punya banyak pengalaman yang justru bisa kita ambil manfaatnya yang luar biasa,” jelas Susiwijono.

    Terkait kebijakan Indonesia ke depan dalam menghadapi AS, Susiwijono menyebut Indonesia telah menyampaikan beberapa hal dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping.

    “Sebenarnya kita sudah menyampaikan lengkap beberapa hal dalam forum pertemuan (Prabowo dengan Xi Jinping). Jadi semua kebijakan kita ke depan sudah dibahas lengkap kemarin, dan sinyalnya sangat positif sekali. Pemerintah China sangat mengapresiasi,” imbuh Susiwijono.

    Tonton juga Video: Banjir Produk Impor China, Jokowi Minta Pasar Domestik Dilindungi

    (kil/kil)

  • Zulhas minta pejabat Kemenko Pangan kejar target swasembada pangan

    Zulhas minta pejabat Kemenko Pangan kejar target swasembada pangan

    Oleh karena itu penting sekali fungsi koordinasi. Tugas mulia menanti saudara. Kalau ini kita berhasil, maka jutaan rakyat para petani kita itu akan bahagia,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) yang dilantik di Jakarta, hari ini, untuk bekerja keras guna mewujudkan swasembada pangan.

    Zulkifli baru saja melantik 29 orang pejabat tinggi yang terdiri atas seorang Inspektur, empat orang kepala biro, empat orang sekretaris Deputi dan 20 orang asisten deputi.

    Pelantikan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

    “Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita harus bekerja keras. Situasinya jauh lebih bagus daripada waktu berjuang kemerdekaan, jadi saya mengajak sosialisasi tidak ada tempat untuk mengeluh dengan keterbatasan yang ada,” katanya.

    Meski Kemenko Pangan merupakan kementerian baru, lanjutnya, target swasembada pangan pada 2028 tidak bisa menunggu.

    Menurutnya, untuk mengejar target tersebut tidaklah mudah, karena melibatkan banyak kementerian/lembaga terkait lainnya.

    “Oleh karena itu penting sekali fungsi koordinasi. Tugas mulia menanti saudara. Kalau ini kita berhasil, maka jutaan rakyat para petani kita itu akan bahagia,” ucapnya.

    Sebelumnya, Zulkifli menyampaikan bahwa program swasembada pangan yang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak bisa ditawar lagi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Dia menyampaikan, swasembada pangan bukan hanya soal Indonesia mampu mencukupi kebutuhan beras dalam negeri, tetapi juga komoditas lainnya seperti jagung dan tebu.

    “Swasembada pangan tidak boleh tawar-tawar. Selambat-lambatnya 2028 kita harus swasembada pangan,” katanya.

    Swasembada pangan disebut Zulkifli merupakan program yang sangat strategis dan menjadi prioritas utama.

    Oleh karena itu, melalui Peraturan Presiden 139 Tahun tentang penataan tugas dalam posisi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih, periode tahun 2024-2029 dibentuklah Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

    Menko Pangan pun mendorong seluruh jajarannya untuk bergerak cepat mewujudkan swasembada.

    “Program yang begitu penting, strategis, baru, semua dimulai dari baru. Tapi tidak ada tempat bagi pejuang untuk ngeluh, tidak ada. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita harus bekerja keras,” katanya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024