Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memperingatkan agar Indonesia waspada menyusul munculnya gejala Stagnasi Sekuler. Disebutkan, gejala itu terlihat pada pada pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2024 yang hanya mampu tumbuh 4,95% secara tahunan (year on yeara/ yoy).
Meski, APINDO melihat ada harapan dari pelaksanaan Pilkada serentak yang digelar pada 27 November 2024 lalu. Serta, dampak dari momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. APINDO memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 dapat ditutup di level 5% secara tahunan.
Hal itu terungkap dalam dalam konferensi pers Outloook Ekonomi dan Bisnis APINDO 2025 di Jakarta, Kamis (19/12/2024). Dalam catatan APINDO, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tangguh di saat berbagai negara dialporkan justru mengalami pelemahan bahkan hingga krisis pada kondisi perekonomian domestik mereka.
“Kondisi perekonomian Indonesia tahun ini cukup tangguh di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5% diproyeksikan dapat dipertahankan
sepanjang tahun 2024,” kata Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani dalam konferensi pers tersebut, dikutip Jumat (20/12/2024).
Hanya saja, imbuh dia, APINDO memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 nanti belum akan melompat jauh. Dan diprediksi bakal stagnan, tumbuh di kisaran 4,90-5,20% secara tahunan.
“Prediksi ini dibuat berdasarkan berbagai indikator. Seperti kondisi lingkungan strategis global yang belum stabil, inflasi global yang belum sepenuhnya terkendali, berlanjutnya penurunan kelas menengah akibat tekanan kenaikan PPN pada barang-barang
tertentu, potensi layoff (PHK) akibat kenaikan UMP (upah minimum provinsi) yang tidak diimbangi dengan produktivitas, hingga berakhirnya era boom commodity (windfall) dari komoditas CPO dan batubara,” sebut Shinta.
Tak hanya itu, APINDO pun menyoroti seriusnya pelemahan daya beli masyarakat. Indikatornya adalah deflasi yang terjadi berturut-turut sejak Mei hingga September 2024. Besarnya penurunan jumlah penduduk kelas menengah yang semakin besar, dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024.
“Kelas menengah Indonesia berperan penting dalam mendongkrak konsumsi nasional. Hal ini akan diperparah dengan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% per 1 Januari 2025,” cetusnya.
Sebagai informasi, mengutip Corporate Finance Institute, Stagnasi Sekuler merujuk pada kondisi rendahnya pertumbuhan ekonomi, atau tidak ada pertumbuhan sama sekali. Kondisi di mana perekonomian stagnan dalam jangka waktu panjang.
Jakarta, CNBC Indonesia – Rupiah mengalami pelemahan di hadapan dolar AS. Seharian pada Kamis, 19 Desember 2024, nilai tukar rupiah berfluktuasi hingga sentuh level Rp16.130/US$ dan terjauh di posisi Rp16,300/US$.
Melansir data Refinitiv, pada penutupan perdagangan (19/12/2024), rupiah anjlok hingga 1,24% ke level Rp16.285/US$. Pelemahan lebih dari 1% ini adalah yang terdalam sejak 7 Oktober 2024 yakni sebelumnya sebesar 1,26%. Pada awal perdagangan, data Refinitiv menunjukkan rupiah dibuka melemah 0,28% di angka Rp16.130/US$.
Pelemahan rupiah tidak terlepas dari sentimen global yang didominasi kebijakan suku bunga The Federal Reserve (The Fed) dan lonjakan indeks dolar AS (DXY). Pada perdagangan sebelumnya, DXY melesat 1% ke posisi 108,03, tertinggi sejak November 2022, akibat ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga AS yang lebih konservatif.
The Fed dalam pernyataan terbarunya menyebutkan bahwa pemangkasan suku bunga acuan (Fed Funds Rate) pada 2025 kemungkinan hanya akan terjadi dua kali, lebih rendah dari proyeksi September yang mencapai 100 basis poin (bps).
Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua The Fed, Jerome Powell, yang menegaskan perlunya kehati-hatian dalam penyesuaian kebijakan moneter. Ekspektasi ini memicu penguatan dolar AS dan memberi tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Dalam pandangan outlooknya, APINDO pun memproyeksikan, nilai tukar rupiah masih akan tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
“Rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap USD tahun 2025 diprediksi berada di kisaran 15.800-16.350 per dollar USD,” kata Shinta.
“Nilai tukar Rupiah diproyeksikan masih akan tertekan pada paruh pertama 2025 karena kecenderungan penguatan Dolar AS dan akan menguat pada paruh kedua setelah pasar mampu mengantisipasi kebijakan Presiden Trump,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Impor (GPEI) Benny Soetrisno. Dia juga memprediksi pelemahan rupiah masih akan berlangsung sampai awal tahun 2025 nanti.
“Ini (pelemahan rupiah) bagian dari game moneter. GPEI mendorong ekspor komoditas industri yang berbahan baku lokal semakin banyak,” ujarnya lewat pesan singkat kepada CNBC Indonesia.
Industri lokal yang menggunakan bahan baku impor dan bukan eksportir akan menjadi sektor paling terkena efek buruk pelemahan rupiah.
“Kalau bahan baku impor dan barang jadi dijual di dalam negeri, ya rugi besar,” kata Benny.
Sementara itu, Shinta menuturkan, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), local currency transaction (LCT), SRBI, dan SVBI belum dapat menjaga nilai tukar rupiah yang diakibatkan karena Indonesia adalah negara small open economy terutama pada produk minyak, pangan, digital services, dan TIK yang perlu menjadi perhatian khusus.
“Volatilitas nilai tukar Rupiah sangat tinggi sepanjang 2024, sempat terdepresiasi hingga level 16.450 pada Juni 2024 (terburuk sejak pandemi tahun 2020) dan kembali menguat hingga level 15.300 pada kuartal III, namun pada akhir kuartal IV kembali turun ke hingga level 16.000 dan tren pelemahan ini diprediksi akan berlanjut hingga awal tahun depan,” sebut Shinta.
Berdasarkan hasil konsensus pasar di Amerika Serikat dan dengan track record kepemimpinan Donald Trump di periode sebelumnya maka diproyeksikan The Fed akan menurunkan Fed Fund Rate sebanyak 3 kali di tahun 2025 dengan penurunan di kisaran 0,25% 0,5%.
“Maka dari itu, APINDO menilai bahwa sebagai respon atas kebijakan tersebut maka Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga paling banyak 2 kali di kisaran 0,25% 0,50% menjadi berada dalam kisaran 5,25% -5,75% di tahun 2025 nanti,” kata Shinta.
Di sisi lain, tren “China De-risking” membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk menarik investasi dan memperluas ekspor dengan menjadi alternatif dalam Global Value Chain (GVC).
Konflik dagang AS-China menciptakan tren diversifikasi GVC di mana perusahaan global berupaya untuk mendiversifikasi suplai barang dan jasa dari satu perusahaan atau negara saja untuk menghindari risiko rantai pasok (China De-risking).
“Produk yang mengalami peralihan perdagangan terbesar antara lain semikonduktor, produk elektronik, dan produk-produk terkait alat telekomunikasi Diversifikasi produksi oleh negara-negara maju menciptakan ruang bagi Indonesia untuk memaksimalkan potensi di sektor manufaktur mineral kritis, dan energi hijau,” ujarnya.
Jakarta, CNBC Indonesia – APINDO mencatat, biaya ekonomi tinggi masih menjadi tantangan struktural yang menghambat daya saing Indonesia. Yang berasal dari tingginya biaya logistik, energi, tenaga kerja, dan pinjaman, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan biaya berusaha tertinggi di ASEAN-5.
Indonesia, jauh di bawah Singapura dan Malaysia dalam hal ketidakefisienan akibat biaya logistik. Di mana Indonesia mencapai 23,5% dari PDB, jauh lebih tidak efisien dibandingkan Malaysia (12,5%) dan Singapura (8%).
“Meski dilaporkan turun menjadi 14,29% dari PDB pada 2023, Indeks Kinerja Logistik (LPI) menunjukkan penurunan dalam aspek ketepatan waktu dan efisiensi pengiriman internasional,” sebut Shinta.
“Survei APINDO menunjukkan, 61,26% pelaku usaha kesulitan mengakses pinjaman, sementara 43,05% menilai suku bunga terlalu tinggi. Di sisi lain, sekitar 64,28% perusahaan menyatakan reformasi regulasi belum menjamin kemudahan dan kepastian usaha,” paparnya.
Sementara, sambungnya, saat ini juga terjadi dominasi sektor informal dan rendahnya produktivitas. Hal ini berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi, di mana jumlah sektor informal mencapai 59,17% pada 2024, meningkat dari 55,88% pada 2019.
“Kondisi ini menggarisbawahi ketidakefisienan struktural yang menghambat daya saing Indonesia dan harus menjadi perhatian pemerintah jika ingin mendorong laju pertumbuhan ekonomi ke depan,” tukasnya.
Dengan sejumlah peluang dan tantangan yang dimiliki Indonesia saat ini, Shinta mengungkapkan Apindo merumuskan agenda strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, diantaranya, hilirisasi komoditas di sektor-sektor strategis, penguatan UMKM secara konsisten dan terarah dengan pendekatan pentahelix, penguatan ekosistem ekonomi digital, optimalisasi sektor hijau, dan pencapaian swasembada pangan.
“Jadi, kita selalu mengatakan kunci utama adalah bagaimana Indonesia bisa memperbaiki high cost economy yang ada. Supaya kita bisa lebih kompetitif,” tegas Shinta.
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi tahun 2025 bisa mencapai 5,2%. Target ini, menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, bisa tercapai dengan terjaganya komponen utama pertumbuhan ekonomi, yakni dari sisi konsumsi rumah tangga, investasi, maupun ekspor.
“Dengan berbekal basis yang kuat di 2025 dengan beberapa fondasi dan angka-angka tadi, mestinya apa yang menjadi harapan Bapak Presiden akan ada pertumbuhan 8% entah di 2028 maupun di 2029, mestinya cukup realistis kita kejar bersama-sama,” kata Susiwijono dalam Program Evening Up CNBC Indonesia, dikutip Selasa (10/12/2024).
Lalu bagaimana menurut pengusaha?
APINDO memperkirakan, situasi perekonomian Indonesia tahun 2025 belum banyak perubahan. Lompatan yang diinginkan pemerintahan Presiden Prabowo sulit untuk terealisasi.
“Apindo memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 belum akan mengalami lompatan jauh, dan akan tetap stagnan berada dalam rentang 4,90% hingga 5,20% (yoy),” kata Shinta.
Shinta menjelaskan penyebabnya adalah situasi dunia yang masih gelap. Ini dipengaruhi oleh tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan global dan berakhirnya era boom commodity (windfall) dari komoditas CPO dan batubara.
“Inflasi global yang mulai terkendali tetapi belum kembali pada posisi normal, hingga dinamika di Amerika Serikat pasca terpilihnya Presiden Donald Trump,” ujarnya.
Dalam negeri, kata Shinta pengaruh utamanya adalah pelemahan kelas menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi dalam negeri, tekanan kenaikan PPN pada barang-barang tertentu, dan potensi layoff akibat kenaikan UMP yang tidak diimbangi dengan produktivitas masyarakat. Pada 2024, jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 47,8 juta orang, menyusut hingga 9,5 juta orang hanya dalam 5 tahun terakhir.
“Selain itu, tidak adanya booster pertumbuhan seperti pelaksanaan Pemilu dengan timeline yang berulang seperti tahun ini, dapat menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi tahun depan jika hanya mengandalkan faktor pertumbuhan musiman,” jelas Shinta.
Ekonomi 2025 masih andalkan konsumsi domestik, diikuti dengan realisasi investasi, dan ekspor komoditas dengan dukungan hilirisasi yang semakin masif. Secara sektoral, porsi terbesar masih dipegang oleh industri pengolahan, pertanian, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi.
“Masing-masing sektor tersebut diproyeksikan akan menguasai lebih dari 10% porsi distribusi dalam PDB tahun depan,” kata Shinta.
“Tahun 2025 akan menjadi sangat krusial bagi perekonomian Indonesia, di mana berbagai tantangan dan peluang akan menentukan arah pertumbuhan di masa mendatang. Untuk
memastikan Indonesia dapat mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, sejumlah agenda strategis harus dijalankan dengan terarah,” ucapnya.
APINDO menekankan kondisi di mana Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam meningkatkan daya beli masyarakat menjelang tahun 2025.
Shinta memaparkan, berbagai indikator mengindikasikan pelemahan daya beli masyarakat yang memengaruhi perekonomian nasional, yang saat ini masih ditopang oleh konsumsi masyarakat.
Dia mengutip data BPS menunjukkan Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut dari Mei hingga September 2024. Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari Bank Indonesia pada Oktober 2024 di angka 121,1 atau mencapai titik 3 terendah sejak Januari 2023. Dan diikuti oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang juga terendah sejak Januari 2023, yaitu turun ke 109,9.
“Tren penurunan inflasi inti selama periode Mei-September 2024 juga mengindikasikan melemahnya permintaan domestik,” sebutnya.
“Tantangan ke depan menjadi semakin berat dengan besarnya penurunan jumlah penduduk kelas menengah dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024, dengan proporsi terhadap total populasi turun dari 21,45% menjadi 17,13%,” ujar Shinta.
4 Rekomendasi APINDO
Untuk itu, APINDO merekomendasikan beberapa kebijakan kepada pemerintah untuk mendorong perekonomian di tengah tingginya ketidakpastian global alias gelap.
Pertama, menurut Shinta adalah kebijakan fiskal dan moneter yang pro-stability, pro-growth, dan pro-poor untuk menjaga sisi demand. Dengan meningkatkan penerimaan dan menciptakan belanja yang berkualitas.
“Relaksasi kebijakan suku bunga dimana skema rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) yang mendukung sektor manufaktur dapat juga mendorong modal sosial melalui peningkatan kualitas SDM,” sebutnya.
Kedua, meningkatkan efisiensi biaya usaha universal yang berfokus pada pemangkasan biaya melalui reformasi birokrasi dan kepastian hukum, menekan cost of finance dengan suku bunga yang kompetitif, serta pengendalian biaya energi, logistik, dan tenaga kerja.
“Penguatan National Logistics Ecosystems (NLE) terutama pada jalur laut dan udara diperlukan untuk menciptakan biaya distribusi yang kompetitif,” katanya.
“Dengan menciptakan ekosistem biaya usaha yang lebih efisien, daya saing Indonesia di akan semakin kuat, sekaligus membuka ruang bagi investasi strategis yang mendukung pertumbuhan jangka panjang,” tukas Shinta.
Ketiga, meningkatkan investasi untuk penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, ditujukan pada sektor strategis seperti padat karya. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mendorong pertumbuhan sektor formal.
“Pemerintah harus memastikan percepatan investasi dengan mengeliminasi hambatan birokrasi, penyederhanaan perizinan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, investasi yang berkualitas akan menjadi motor utama dalam membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran,” terang Shinta
Keempat, peningkatan produktivitas dan kualitas SDM. Shinta menegaskan pemerintah harus melakukan akselerasi dengan memastikan link and match antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri agar tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan dan siap bersaing di era perkembangan teknologi.
“Reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang berorientasi pada reskilling dan upskilling harus menjadi prioritas, dengan penekanan pada penguasaan teknologi dan literasi digital. SDM yang unggul dan adaptif menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam menghadapi transformasi ekonomi global,” pungkas Shinta.
