Xcloud.id

Tag: Susiwijono

  • Prabowo Siap Bawa Pulang US5,96 Miliar DHE Mulai 1 Maret

    Prabowo Siap Bawa Pulang US$165,96 Miliar DHE Mulai 1 Maret

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah membidik total devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) senilai US$ 165,96 miliar dari ketentuan terbaru 100% harus diparkir selama setahun di sistem keuangan domestik. Ketentuan terbaru itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang mulai berlaku esok hari, yakni 1 Maret 2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, nilai ekspor Indonesia sepanjang 2024 silam mencapai US$ 264,7 miliar, dan 62,7% berasal dari hasil ekspor sumber daya alamnya.

    “Jadi US$ 264,7 miliar 62,7% ini berasal dari sumber daya alam yang wajib melaporkan DHE-nya,” kata Susiwijono saat Sosialisasi PP 8/2025 secara hybrid, Jumat (28/2/2025).

    Dari total nilai itu, Susiwijono mengatakan, nilai ekspor dari hasil ekstraktif itu paling banyak berasal dari sektor pertambangan senilai US$ 102,8 miliar.

    Kemudian sektor perkebunan senilai US$ 46,7 miliar, terutama kelapa sawit. Adapula sektor kehutanan sekitar US$ 10,5 miliar, dan perikanan sekitar US$ 6 miliar.

    “Jadi SDA kita perlu atur devisa hasil ekspornya, tujuannya untuk kita manfaatkan betul supaya mendorong perekonomian nasional kita, dan dari sisi jumlahnya 62,7% dari total ekspor nasional kita,” tutur Susiwijono.

    Sebagaimana diketahui, dalam PP terbaru itu masih disebutkan bahwa nilai ekspor yang dikenakan ketentuan wajib parkir DHE SDA ialah sama dengan atau lebih dari US$ 250.000.

    (arj/haa)

  • Pemerintah ‘Pede’ Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I/2025 Capai 5%, Ini Faktornya

    Pemerintah ‘Pede’ Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I/2025 Capai 5%, Ini Faktornya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025 akan mencapai 5%, terutama didorong oleh momen Ramadan dan Lebaran.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menyatakan indikator-indikator makro ekonomi seperti inflasi dan PMI manufaktur masih menunjukkan angka yang bagus pada Januari. Selain itu, dia berharap tren positif tetap berlanjut pada Februari.

    Kendati demikian, Susi tidak menampik bahwa banyak pengamat dan pakar yang memberi catatan terkait kinerja perekonomian pada dua bulan ini. Oleh sebab itu, dia mengungkapkan pemerintah akan mendorong pertumbuhan pada Maret yang menjadi momen Ramadan.

    “Harusnya kita dorong di Maret ini. Insya Allah mudah-mudahan masih bisa [tercapai pertumbuhan 5%],” ujar Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

    Dia meyakini daya beli masyarakat akan terdongkrak pada Maret karena tunjangan hari raya (THR) akan cair. Sejalan dengan itu, sambungnya, pemerintah juga memberi insentif fiskal.

    Susi mencontohkan bahwa pemerintah akan memberikan diskon tiket pesawat dan tarif tol menjelang mudik Lebaran. Selain itu, akan ada program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) edisi Ramadan.

    “Kita keroyok bareng-bareng sih. Mudah-mudahan semua program efektif sehingga ngangkat di kuartal I-nya, karena psikologisnya penting di kuartal I,” jelasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengklaim pertumbuhan ekonomi pada Januari masih aman.

    Kendati pemerintah, Airlangga belum mau memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025. Dia meminta setiap pihak bersabar.

    “Ya, Lebaran saja dulu, kita lihat,” jelasnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025) malam.

  • Prabowo targetkan devisa 100 miliar dolar AS dari simpanan DHE

    Prabowo targetkan devisa 100 miliar dolar AS dari simpanan DHE

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo targetkan devisa 100 miliar dolar AS dari simpanan DHE
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 18:58 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan tambahan devisa hingga 100 miliar dollar AS per tahun melalui kebijakan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri.

    Dalam pidatonya di peresmian Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di Jakarta, Rabu, Presiden menyebutkan bahwa mulai 1 Maret 2025, seluruh entitas yang memanfaatkan aset negara dan menerima kredit dari bank pemerintah wajib menempatkan hasil penjualan dan usahanya di bank-bank nasional.

    “Hal ini sudah dilakukan oleh banyak negara cukup lama. Dengan langkah ini yang mulai berlaku bulan Maret tanggal 1, maka devisa hasil ekspor kita diperkirakan akan tambah sebanyak 80 miliar dolar AS di tahun 2025,” ujarnya.

    Karena kebijakan tersebut baru akan dimulai pada 1 Maret 2025, Presiden memperkirakan devisa Indonesia dalam setahun ke depan bisa menyentuh minimal 100 miliar dolar AS.

    Presiden menjelaskan, kebijakan ini akan memperkuat cadangan devisa nasional sebagai ikhtiar menuju kemandirian ekonomi, menuju Indonesia yang aman, adil, makmur, kuat, dan mandiri.

    Selain itu, kata Kepala Negara, penempatan devisa di bank pemerintah juga diharapkan mampu memperkuat likuiditas perbankan nasional, sehingga mampu mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif dalam negeri.

    Dilansir dari keterangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah telah memperbarui aturan DHE SDA melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang merupakan penyempurnaan dari PP Nomor 36 Tahun 2023.

    Aturan ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan SDA demi kesejahteraan masyarakat dan menjaga devisa tetap berada di Indonesia.

    Dalam sosialisasi kepada sektor perbankan, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan bahwa perbankan akan menjadi ujung tombak implementasi aturan ini.

    Pengawasan pelaksanaan dilakukan bersama DJBC, BI, dan OJK melalui sistem terintegrasi, dengan sanksi berupa penangguhan ekspor bagi eksportir yang tidak mematuhi aturan.

    Perubahan aturan mencakup peningkatan kewajiban penempatan DHE SDA nonmigas menjadi 100 persen selama 12 bulan dan perluasan penggunaan DHE SDA dalam rekening khusus valas.

    Aturan baru ini akan mulai berlaku 1 Maret 2025, dengan mekanisme pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan eksportir.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Siapkan Materi Pendaftaran OECD, Target Diserahkan Juni

    Pemerintah Siapkan Materi Pendaftaran OECD, Target Diserahkan Juni

    Jakarta –

    Pemerintah sedang menyiapkan pendaftaran keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Targetnya, persiapan tersebut bisa selesai Juni 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dari 26 sektor atau bidang yang harus disesuaikan regulasinya dengan ketentuan OECD, mayoritas telah selesai dilaksanakan mulai dari sektor perpajakan, birokrasi, sistem keuangan, penindakan korupsi dan terkait lingkungan.

    “Beberapa sudah in line dengan standar OECD, beberapa sudah berada dalam track yang benar dan ada juga yang masih belum. Jadi itu yang tadi direview dengan seluruh K/L,” kata Airlangga usai Rapat Koordinasi Terbatas Perkembangan Aksesi Indonesia untuk OECD di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan initial memorandum akan dibawa atau diserahkan dalam sidang pertemuan menteri pada awal Juni 2025 untuk direview oleh pihak OECD.

    “Kita akan selesaikan (initial memorandum) di akhir Maret. Akhir Maret nanti berarti kan semua initial memorandum sudah selesai, kita kompilasi, kita bahas lagi, kita matangkan. Nanti awal Juni sudah kita serahkan ke mereka,” kata Susiwijono dalam kesempatan yang sama.

    Dokumen initial memorandum berisi penilaian mandiri atas kesesuaian regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia terhadap standar yang ditetapkan OECD. Dokumen ini nantinya akan menjadi acuan dalam proses aksesi menjadi anggota OECD.

    Penyusunan initial memorandum dilaksanakan oleh Timnas OECD yang terdiri dari 64 kementerian dan lembaga (K/L) dengan 26 komite. Setelah dokumen diserahkan, kata Susiwijono, tim dari OECD akan datang ke Indonesia pada awal 2026 untuk melakukan penilaian.

    “Kalau initial memorandum sudah diserahkan, nanti akan direview oleh mereka. Nah biasanya enam bulan berikutnya, katakan di awal 2026, mereka baru akan datang ke Indonesia melakukan assessment. Assessment review lagi, comply nggak dengan ini,” beber Susiwijono.

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno usai hadir rapat menyampaikan harapannya agar Indonesia bisa menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun. Target itu lebih cepat dari pengalaman negara-negara lain yang butuh waktu 4-8 tahun.

    “Ya kalau targetnya sih tiga tahun ya seperti kata Pak Menko (Perekonomian Airlangga Hartarto), tapi kan kita nggak tahu proses teknisnya,” ucap Arif.

    (ada/hns)

  • Memperkuat Bilateral RI-Inggris, Airlangga Terima Delegasi British Group Inter-Parliamentary Union – Halaman all

    Memperkuat Bilateral RI-Inggris, Airlangga Terima Delegasi British Group Inter-Parliamentary Union – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menerima kunjungan Delegasi British Group Inter-Parliamentary Union (BGIPU).

    Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris serta mendukung visi kedua negara dalam meningkatkan kerja sama menjadi Strategic Partnership pada tahun 2025.

    Delegasi BGIPU yang dipimpin oleh Rt Hon Graham Stuart MP, terdiri dari perwakilan beberapa partai politik di Inggris, termasuk Partai Buruh, Partai Konservatif, dan Partai Liberal Demokrat.

    Delegasi BGIPU yang dipimpin oleh Rt Hon Graham Stuart MP, terdiri dari perwakilan beberapa partai politik di Inggris, termasuk Partai Buruh, Partai Konservatif, dan Partai Liberal Demokrat.

    Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menegaskan komitmen Indonesia untuk memperdalam kerja sama perdagangan multilateral yang berlandaskan prinsip kesetaraan dan keadilan.

    “Upaya ini merupakan bagian dari memperkuat hubungan dan meningkatkan investasi antara kedua negara,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Sebagai langkah konkret, Indonesia saat ini tengah dalam proses aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

    Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Inggris menunjukkan perkembangan positif.

    Pada periode Januari hingga November 2024, total perdagangan bilateral mencapai USD 26 miliar, meningkat 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Investasi Inggris di Indonesia berfokus pada sektor-sektor strategis seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, dan industri makanan.

    Selain itu, terdapat kerja sama di bidang pendidikan, termasuk pendirian Kings College London di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari.

    Langkah ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

    Airlangga juga mengungkapkan perkembangan proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

    Pemerintah Indonesia akan menyerahkan Initial Memorandum pada bulan Maret 2025 di Paris, Prancis.

    Dokumen ini menjadi langkah awal dalam menegaskan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan OECD dan memperkuat kerja sama ekonomi global.

    Delegasi BGIPU menyatakan minatnya untuk mempelajari berbagai agenda strategis yang tengah dikembangkan oleh Indonesia, termasuk transformasi ekonomi, hilirisasi industri, dan ketahanan pangan serta energi.

    Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Kemenko Perekonomian, termasuk Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Edi Prio Pambudi.

     

     

     

     

     

     

  • Bertemu Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Airlangga Tegaskan Penyelesaian Perundingan I-EU CEPA – Halaman all

    Bertemu Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Airlangga Tegaskan Penyelesaian Perundingan I-EU CEPA – Halaman all

    Bertemu Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Airlangga Tegaskan Dorong Selesaikan Perundingan I-EU CEPA

    Wahyu Aji/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan virtual dengan Komisioner Perdagangan Uni Eropa (UE) Maros Sefcovic, pada hari Kamis (13/2/2025).

    Pertemuan ini membahas upaya mempercepat penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) serta memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa.

    Perundingan I-EU CEPA telah dilakukan sebanyak 19 putaran dalam sembilan tahun terakhir.

    I-EU CEPA merupakan perjanjian dagang bilateral komprehensif yang dilakukan Indonesia dengan negara mitra.

    Secara umum, I-EU CEPA mencakup tiga pilar utama yaitu akses pasar perdagangan barang dan jasa, investasi dan pengadaan publik, harmonisasi regulasi perdagangan, serta kerja sama dan peningkatan kapasitas.

    Dalam pertemuan kali ini, Komisioner Sefcovic menekankan pentingnya momentum dalam membahas kerangka waktu penyelesaian perundingan I-EU CEPA yang realistis dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

    Kondisi perdagangan global yang diwarnai perang tarif membutuhkan strategi mitigasi yang tepat guna memastikan kelancaran arus perdagangan dan investasi antara Indonesia dan UE.

    Menanggapi hal tersebut, Airlangga kembali menegaskan komitmen Indonesia dalam menyelesaikan proses perundingan.

    “Terdapat urgensi bagi Indonesia dan UE untuk segera menyelesaikan proses negosiasi yang akan menjadi peluang baru bagi Indonesia dan negara-negara anggota UE untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi,” kata Airlangga.

    Sementara itu, Komisioner Sefcovic juga menyampaikan komitmen serta harapan pihak UE untuk dapat segera menuntaskan perundingan IEU CEPA pada semester pertama 2025.

    “Struktur pasar dan ekonomi yang berbeda antara UE dan Indonesia dapat membuka lebih banyak peluang pasar,” ujar Sefcovic.

    Meskipun terdapat beberapa isu tersisa pada proses negosiasi, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia tidak membatasi peluang untuk masuknya investasi.

    “Dengan diselesaikannya I-EU CEPA, Indonesia berharap dapat mengundang investor asal UE untuk dapat menjajaki pasar di Indonesia,” kata Airlangga.

    Menurutnya, pemerintah Indonesia dan UE berkomitmen untuk terus mencari solusi terhadap tantangan yang ada demi memperkuat hubungan perdagangan bilateral yang saling menguntungkan.

    Dengan ditandatanganinya I-EU CEPA, diharapkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa dapat semakin erat serta memberikan manfaat bagi kedua pihak dalam menghadapi tantangan global yang semakin dinamis.

    Turut hadir bersama Menko Airlangga pada pertemuan tersebut yakni Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno, Sesmenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono, Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan Johni Martha, dan Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa Andri Hadi.

     

  • Tindak Lanjut Kunjungan Prabowo, Airlangga Ungkap UAE Tertarik Investasi Pembangunan Infrastruktur – Halaman all

    Tindak Lanjut Kunjungan Prabowo, Airlangga Ungkap UAE Tertarik Investasi Pembangunan Infrastruktur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Uni Emirat Arab (UAE) atau Persatuan Emirat Arab (PEA) tertarik untuk menjajakin investasi pembangunan ekosistem data center di Indonesia.

    Hal itu diungkapkan Airlangga usai menggelar pertemuan dengan Menteri Investasi UAE Mohamed Hassan Alsuwaidi di saat rangkaian World Goverment Summit 2025 di Dubai, Rabu (12/2/2025).

    Pada pertemuan itu, UAE bakal menjajaki investasi ke Indonesia melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk membangun data center dan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).

    “Peran PEA akan sangat esensial untuk membantu mewujudkan ekosistem data center yang tangguh dan dapat diandalkan di Indonesia, melalui investasi yang diwadahi oleh KEK, seperti KEK Nongsa,” kata Airlangga di Dubai.

    Menurutnya, KEK Nongsa tercatat memiliki target investasi 400MW untuk mewujudkan data center di Indonesia sebagai digital bridge nasional.

    Selain itu, ekosistem KEK Nongsa juga difokuskan untuk mewadahi beberapa proyek yang berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi.

    Antara lain, seperti semikonduktor dan AI.

    Selain rencana investasi pada sektor teknologi, Airlangga dan Menteri Mohamed juga berdiskusi mengenai rencana pembangunan infrastruktur bandara dan pelabuhan.

    “Komitmen PEA terhadap pengembangan infrastruktur Indonesia merupakan bentuk kerja sama yang akan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat luas. Kami sangat mengapresiasi dukungan PEA untuk melanjutkan ragam proyek infrastruktur dalam PSN seperti Giant Sea Wall,” kata Airlangga.

    Menko Airlangga menuturkan, pertemuannya dengan Menteri Investasi berlangsung hangat dan positif untuk Indonesia.

    Dirinya mengaku, baik pemerintah RI dan UAE menyetujui dilanjutkannya kerja sama dan investasi, terutama untuk sektor ekonomi digital, pangan, dan infrastruktur.

    Menurutnya, komitmen kedua negara merupakan tindak lanjut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke UAE pada 23 November 2024 lalu.

    Saat itu, kunjungan kenegaraan Prabowo ke UAE menghasilkan sejumlah kesepakatan.

    Salah satunya yakni kerja sama gas dengan Mubadala Energy di Laut Andaman.

    Di sisi lain, Menteri Mohamed yang juga CEO Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Danantara untuk membahas potensi investasi di Indonesia.

    Selain Danantara, Menteri Mohamed juga berencana untuk bertemu dengan Pertamina dan PT Garuda Indonesia. UAE juga menyatakan minatnya untuk kerja sama di green field projects.

    Saat bertemu Menteri Mohamed, Menko Airlangga didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Duta Besar Republik Indonesia untuk PEA Husin Bagis, dan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Dubai Denny Lesmana.

  • Kerja Sama dengan Negara-negara Teluk Bakal Majukan Ekonomi Indonesia

    Kerja Sama dengan Negara-negara Teluk Bakal Majukan Ekonomi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, optimistis bahwa kerja sama dengan negara-negara Teluk yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC) akan memajukan ekonomi Indonesia, khususnya dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

    GCC merupakan organisasi perjanjian perdagangan regional di kawasan Teluk Persia, yang beranggotakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman.

    “Kami berharap dan optimistis bahwa kerja sama Indonesia dengan negara-negara Teluk atau GCC dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global, pembiayaan infrastruktur, dan kolaborasi teknologi, yang sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 8%,” ujar Airlangga saat hadir sebagai panelis kehormatan dalam forum ekonomi The World Governments Summit 2025 yang berlangsung pada 11-13 Februari 2025 di Dubai.

    Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga membahas inisiatif munculnya blok ekonomi baru seiring dengan meningkatnya tensi global dan implikasinya terhadap perdagangan, investasi, dan stabilitas geopolitik. 
    Menurutnya, blok ekonomi regional, seperti ASEAN memiliki peran penting sebagai penyangga dalam menjaga stabilitas ekonomi kawasan, terutama di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

    Airlangga juga menyoroti kontribusi positif dari perundingan Indonesia dan Gulf GCC Free Trade Agreement (FTA) yang sedang berlangsung. Melalui kerja sama ini, Indonesia berpeluang membangun kolaborasi di sektor-sektor strategis seperti energi, keuangan, dan infrastruktur dengan negara-negara Teluk.

    “Membangun kemitraan yang baik dengan semua pihak merupakan prioritas Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Dengan ekonomi yang mencapai US$ 1,4 triliun dan populasi sekitar 280 juta jiwa, Indonesia sangat menyambut baik kerja sama dengan berbagai negara serta forum internasional seperti ASEAN, GCC, dan IPEF,” pungkas Airlangga.

    Diketahui, Menko Airlangga menghadiri The World Governments Summit 2025 atas undangan Menteri Ekonomi Persatuan Emirat Arab (PEA), Abdullah bin Touq Al Marri.

    Dalam acara tersebut, ia berpartisipasi dalam sesi panel bertema “The Emergence of Multiple Economic Blocs,” yang juga dihadiri oleh Menteri Ekonomi PEA Abdulla Bin Touq, Menteri Keuangan Turki Mehmet Simsek, serta Menteri Ekonomi dan Pembangunan Arab Saudi, Faisal F Alibrahim.

    The World Governments Summit 2025 merupakan pertemuan tahunan yang telah diselenggarakan sejak 2013 di Dubai. Tujuannya adalah mendorong kolaborasi inovatif internasional guna memajukan pemerintahan dan pembangunan ekonomi global yang berkelanjutan.

    Pertemuan ini juga menjadi wadah pertukaran wawasan antara pemimpin pemerintahan, pakar kebijakan, dan pemimpin sektor swasta terkemuka dunia. Mereka berdialog secara global dengan fokus pada isu-isu terkini, inovasi teknologi, tantangan global yang kritis, serta peluang masa depan.

    Turut mendampingi Menko Airlangga dalam acara tersebut adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Persatuan Uni Emirat Arab Husin Bagis.

  • Indonesia Ajak UEA Kelola Sampah Plastik, Begini Langkahnya – Page 3

    Indonesia Ajak UEA Kelola Sampah Plastik, Begini Langkahnya – Page 3

    Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan PEA, Amna bint Abdullah Al Dahak, Chairman of the Board Clean Rivers, Saeed Al Zaabi, serta Vice President Middle East Borealis, Thomas Boesen.

    Menko Airlangga turut didampingi oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk PEA, Husin Bagis.

    Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam menangani permasalahan sampah plastik secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, hijau, dan ramah lingkungan di masa depan.

  • Sandiaga Uno dan Budi Gunadi Jadi Sosok yang Usulkan PIK 2 dan BSD Ditetapkan sebagai PSN

    Sandiaga Uno dan Budi Gunadi Jadi Sosok yang Usulkan PIK 2 dan BSD Ditetapkan sebagai PSN

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan, penetapan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan hasil rekomendasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

    Sementara itu, status Bumi Serpong Damai (BSD) sebagai PSN diusulkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    “Untuk PIK, itu merupakan usulan dari Menteri Parekraf (Sandiaga Uno) karena termasuk dalam konsep destinasi hijau. Sedangkan BSD, bukan seluruh kawasan perusahaan BSD-nya, tetapi ada bagian tertentu yang mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin,” ujar Susiwijono dikutip dari Antara, Jumat (31/1/2025).

    Ia menjelaskan, penetapan PIK 2 sebagai PSN bertujuan untuk mendorong pengembangan kawasan berbasis ekowisata, terutama di area hutan mangrove. Tidak seluruh wilayah PIK 2 mendapat status PSN, melainkan hanya area tertentu yang mendukung konsep destinasi hijau.

    Dengan status PSN, PIK 2 akan difokuskan pada pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan, terutama wisata pesisir yang berbasis konservasi mangrove, dengan dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Total nilai investasi proyek ini mencapai Rp 65 triliun.

    Sementara itu, pengembangan kawasan BSD dalam PSN diarahkan pada sektor kesehatan. Nantinya, akan dibangun fasilitas riset biomedis di wilayah tersebut.

    “Di luar pembangunan fasilitas riset, juga akan ada aktivitas pendidikan dan lainnya. Namun, yang masuk dalam PSN hanya sekitar 56 hektare sesuai dengan rekomendasi teknis dari kementerian terkait,” jelas Susiwijono.

    Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan 14 proyek baru dalam daftar PSN guna mempercepat pembangunan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pariwisata.

    Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan, proyek-proyek ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dengan nilai investasi yang besar serta dampak ekonomi yang luas. Sektor-sektor yang menjadi fokus antara lain jalan, pelabuhan, kereta api, bandara, bendungan, energi, kesehatan, dan telekomunikasi.

    “PSN tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup upaya pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, pengembangan kawasan perbatasan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan sektor pariwisata dan pendidikan,” tuturnya terkait BSD dan PIK 2 yang jadi PSN.