Xcloud.id

Tag: Susiwijono

  • Airlangga Pede Mudik Lebaran Jadi Pengungkit Ekonomi Kuartal I/2025

    Airlangga Pede Mudik Lebaran Jadi Pengungkit Ekonomi Kuartal I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini pergerakan mudik Lebaran akan mendongkrak perekonomian pada kuartal I/2025.

    Airlangga menjelaskan secara historis, momen Hari Raya Idulfitri selalu konsumsi masyarakat meningkat sehingga perekonomian tumbuh tinggi.

    “Nah ini yang pemerintah berharap faktor Hari Raya itu jadi pengungkit di kuartal I ini,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

    Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah juga menggelar sejumlah program untuk mendongkrak daya beli masyarakat pada momen Lebaran seperti diskon tarif tol, tiket pesawat, hingga hari belanja online nasional (Harbolnas).

    “Plus dengan THR [tunjangan hari raya] dan yang lain. Kami berharap dengan pengungkit ini, [pertumbuhan ekonomi] bisa terdorong,” jelas Airlangga.

    Politisi Partai Golkar itu tidak menampik banyak prediksi terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    Menurutnya, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,11% pada kuartal I/2024 karena didorong adanya penyelenggaraan pemilu. Di samping itu, Airlangga meyakini pertumbuhan ekonomi akan tetap tetap terjaga.

    Sebelumnya, Airlangga sudah mengumpulkan sejumlah menteri dan wakil menteri untuk membahas pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis (27/2/2025).

    Rapat koordinasi terbatas (Rakortas) itu dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, hingga Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza.

    Dalam rapat yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, para pejabat negara itu membahas seputar persiapan menghadapi Lebaran dan akselerasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menjelaskan pemerintah akan mendorong pertumbuhan pada Maret yang menjadi momen Ramadan.

    “Insya Allah mudah-mudahan masih bisa [tercapai pertumbuhan 5% pada kuartal I/2025],” ujar Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

    Dia meyakini daya beli masyarakat akan terdongkrak pada Maret karena THR akan cair. Sejalan dengan itu, sambungnya, pemerintah juga memberi insentif fiskal.

    Susi mencontohkan bahwa pemerintah akan memberikan diskon tiket pesawat dan tarif tol menjelang mudik Lebaran. Selain itu, akan ada program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) edisi Ramadan.

    “Kita keroyok bareng-bareng sih. Mudah-mudahan semua program efektif sehingga ngangkat di kuartal I-nya, karena psikologisnya penting di kuartal I,” jelasnya.

  • Airlangga Hartarto: Kerja Sama RI-Tiongkok Wujud Nyata Pertemuan Prabowo-Xi Jinping – Halaman all

    Airlangga Hartarto: Kerja Sama RI-Tiongkok Wujud Nyata Pertemuan Prabowo-Xi Jinping – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah RI terus gencar melakukan penguatan kerja sama bilateral dengan berbagai negara.

    Langkah ini sekaligus menjadi upaya Pemerintah dalam meningkatkan kinerja berbagai sektor perekonomian, termasuk dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). 

    Melalui peningkatan kerja sama strategis, kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dengan RRT tersebut salah satunya diwujudkan melalui Kerangka Kerja Sama Two Countries Twin Parks (TCTP).

    Kerja sama TCTP yang juga menjadi kerangka strategis untuk meningkatkan kerja sama bilateral, dengan fokus pada sektor-sektor utama yang mendorong integrasi ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan. 

    Inisiatif ini mencakup kerja sama ekonomi dan perdagangan, kolaborasi industri komprehensif, dan kemitraan sektoral strategis. 

    Selanjutnya, kerangka kerja sama TCTP tersebut juga akan diimplementasikan pada Kawasan Industri Terpadu Batang, yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

    “Jadi saya kira dengan adanya MoU ini mudah-mudahan bisa terealisasi, dengan adanya investasi dari negara sahabat kita, Tiongkok. Dan saya kira ini menunjukkan terwujudnya hasil dari pertemuan antara kedua Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping di bulan November tahun lalu,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Penandatanganan MoU Kawasan Industri Terpadu Batang dengan China State Construction Engineering Cooperation, Kamis (20/3/2025).

    Sejumlah perusahaan diproyeksikan untuk bergabung dalam proyek TCTP dan meliputi berbagai sektor seperti perbankan dan keuangan, infrastruktur dan logistik, energi, otomotif, baterai agrikultur, telekomuniasi, elektronik, dan perawatan-perbaikan-pemeriksaan penerbangan. 

    Dengan bergabungnya berbagai macam sektor tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi serta memperkuat daya saing industri nasional.

    Lebih jauh, penandatanganan MoU dilakukan antara KEK Industropolis Batang dengan China State Construction Engineering Cooperation yang merupakan representatif dari BUMN RRT serta menandakan disepakatinya komitmen awal dalam kerja sama investasi dan pengembangan kawasan di KEK Industropolis Batang.

    Investasi pada kerja sama TCTP diproyeksikan hingga Rp60 triliun untuk akuisisi lahan di KITB, diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing industri dalam negeri. 

    Adapun KITB telah menyiapkan lahan seluas 500 hektar yang akan digunakan dalam kerangka TCTP Indonesia-RRT, sebagai bagian dari strategi kerja sama bilateral untuk mempercepat investasi industri manufaktur dan teknologi tinggi.

    Lahan seluas 500 hektar yang disiapkan akan dikembangkan dengan berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk mencapai standar kelayakan pada fasilitas industri.

    Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Pemerintah Indonesia dalam Program TCTP tersebut. 

    Penanadatanganan MoU yang dilakukan juga dinilai dapat mempererat kerja sama antara RRT dengan Indonesia, sehingga Dubes Wang Lutong berharap kerja sama kedua negara akan terus berkembang.

    Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengoordinasikan proyek kerja sama TCTP tersebut untuk menjaga komitmen investasi dalam rangka menyongsong target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Ke depan, Pemerintah juga akan melaksanakan Joint Committee pada bulan April 2025 untuk membahas beragam kebijakan kerja sama Indonesia-RRT.

    “Sebagai informasi Two Countries Twin Parks ini ada di tiga lokasi. Jadi satu di Batang, kedua Wijayakusuma di Kota Semarang, dan terakhir di Bintan. Jadi dengan ini kami berharap bahwa di kawasan ini juga akan memperoleh keberhasilan,” ujar Airlangga.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Plt. Sekjen Dewan Nasional KEK Edwin Manansang, jajaran pimpinan China State Construction Engineering Company, serta jajaran pimpinan Danareksa dan PT Kawasan Industri Terpadu Batang. 

     

  • Bayar Tol Tanpa Setop Tidak Masuk PSN Era Prabowo

    Bayar Tol Tanpa Setop Tidak Masuk PSN Era Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan tentang status sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) yang kini bukan lagi Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini menyusul penetapan 77 PSN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Adapun penetapan 77 PSN ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang terbit 10 Februari 2025.

    Dody tidak menjawab dengan detail alasan MLFF tidak masuk ke dalam PSN Prabowo. Namun ia menduga, kondisi sempat mandeknya MLFF membuat untuk sementara proyek itu ditiadakan dari jajaran prioritas.

    “Mungkin kemarin diusulkan, tapi tidak terjadi atau tidak ada eksekusinya. Kan sebenarnya kemarin berhenti. Kita ngomong MLFF ya, bukan ngomong yang lain. Mungkin karena itu kemudian sementara ditiadakan,” kata Dody, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Meski demikian, tidak menutup kemungkinan jumlah proyek PU yang masuk ke dalam jajaran PSN. Sebab, saat ini Kementerian PU masih dalam proses pembahasan lanjutan dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    “Belum kita detilkan (PSN). Kalau proyek yang kira-kira ke depan akan bermanfaat ya kan tinggal diusulkan PSN,” ujar Dody.

    Namun terkait MLFF sendiri, menurut Dody, pihaknya masih punya banyak pekerjaan rumah (PR) untuk melanjutkan proyek tersebut. Barulah setelah itu bisa ditelaah lebih lanjut apakah proyek tersebut perlu masuk ke dalam prioritas.

    “Kalau MLFF itu kan sesuatu yang harus saya telanjangin dulu gitu. Kita telanjang tau masalahnya apa, kita benahin tata kelolanya, baru kita bisa menginformasikan kepada Pak Presiden (Prabowo), kepentingnya seperti apa, kemudian manfaatnya seperti apa, dan kita bisa melanjutkan sebagai PSN,” kata dia.

    Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan 16 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada 2024. Rencana awalnya, proyek-proyek ini bakal dijalankan hingga ke pemerintah selanjutnya yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan 16 PSN baru ini tidak akan menggunakan banyak anggaran pemerintah. Kebanyakan 16 PSN ini akan digarap pihak swasta dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    “Dalam rapat lalu kita sepakati 16 PSN baru yang tidak membutuhkan APBN, prioritas pemerintah memiliki dampak signifikan dan nilai tambah tinggi. Investasinya juga tidak kecil dan punya perencanaan pembangunan yang berlanjut,” ungkap Airlangga pada agenda Rakernas Percepatan PSN di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2024).

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menambahkan, ada dua program khusus yang bakal masuk PSN, antara lain penerapan teknologi pembayaran tol tanpa setop multi lane free flow (MLFF) dan program integrasi dua operator bandara BUMN Holding InJourney, Angkasa Pura.

    “Tambahannya dua, MLFF untuk jalan tol, biar jalan tol nggak perlu petugas langsung sensor, tidak perlu nempel, itu juga PSN, tambahan baru. Satu lagi yang InJourney, jadi kumpulan beberapa BUMN untuk project baru. Jadi, hasil ratas yang di bulan Maret, tambah dua lagi, jadi total ada 16 project dan program,” beber Susiwijono.

    (shc/rrd)

  • Menteri Ekonomi RI-Prancis Bahas Kerja Sama Strategis: Energi Hijau, Infrastruktur, hingga Satelit – Halaman all

    Menteri Ekonomi RI-Prancis Bahas Kerja Sama Strategis: Energi Hijau, Infrastruktur, hingga Satelit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kedaulatan Industri dan Digital Prancis, Eric Lombard dalam kunjungan kerja ke Prancis, Rabu (5/3/2025).

    Pertemuan ini membahas upaya memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Prancis di berbagai sektor strategis termasuk perdagangan, investasi, dan sumber daya mineral.

    Mengawali pertemuan, Menteri Lombard mengharapkan dialog ekonomi tingkat tinggi pada saat kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada akhir Mei 2025.

    Menteri Lombard juga memuji peran Indonesia yang sangat penting sebagai ekonomi terbesar di kawasan ASEAN.

    “Indonesia negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ASEAN sangat penting bagi Prancis,” ujar Menteri Lombard.

    Airlangga mengharapkan percepatan penyelesaian  Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EUCEPA) yang telah berlangsung dalam 19 putaran selama 9 tahun.

    “Penyelesaian I-EUCEPA adalah momentum yang tepat saat dunia menghadapi ketidakpastian karena kebijakan luar negeri Presiden AS Trump. Indonesia terbuka untuk berdialog dan berkeinginan agar Indonesia dan Uni Eropa dapat menemukan jalan tengah yang mengakomodasi kepentingan bersama,” kata Airlangga.

    Penyelesaian perundingan I-EUCEPA diyakini dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat perdagangan dan investasi antar kawasan.

    Menteri Lombard  menyambut baik permintaan Airlangga. Prancis akan terus berdialog seraya menyiapkan konsesi keuangan untuk investasi proyek-proyek melalui CEPA.

    Menurut Menteri Lombard, CEPA ini mensyaratkan akses pasar yang kuat, atensi pada isu lingkungan, dan hubungan komersial yang tangguh.

    Menko Airlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan 8 persen secara bertahap, dan keinginan Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita setara negara maju.

    Oleh karena itu, Indonesia mengharapkan dukungan Prancis pada proses aksesi OECD serta pengembangan industri dan investasi Prancis di Indonesia.
    Salah satu investasi penting adalah Eramet Group yang berkolaborasi dengan RRT di Maluku Utara.

    Eramet Group saat ini sedang memperluas keterlibatannya dalam rantai nilai Baterai EV berbasis Nikel dengan mengoptimalkan potensi sumber daya di Weda Bay, Halmahera Tengah.

    Kerja sama ini mencakup pengolahan dan hilirisasi mineral strategis guna mendukung ekosistem EV yang lebih berkelanjutan.

    Airlangga juga menyinggung bahwa pembelian peralatan militer Indonesia dari Prancis yang mencapai EUR11 Miliar, perlu juga diimbangi dengan perluasan perdagangan Perancis dengan Indonesia di sektor yang lain.

    Menteri Lombard kemudian menyebutkan beberapa proyek yang berpotensi untuk dikerjasamakan seperti HDF Energy untuk proyek hidrogen di Sumba yang bekerjasama dengan PT. PLN, industri satelit melalui korporasi Thales, dan pembangunan kereta api dan lintasannya di mana Prancis akan menyiapkan skema pembiayaannya.

    Selain itu, Menteri Lombard juga menyebutkan kerjasama terkait infrastruktur LRT di Bandung.

    Dalam pertemuan ini, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Prancis atas dukungan terhadap penundaan implementasi European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) menjadi akhir tahun 2025.

    “Pemerintah selalu proaktif melakukan dialog bilateral terkait pelaksanaan EUDR ini dengan pihak Uni Eropa. Dialog tersebut dapat menjadi ruang bagi Indonesia untuk dapat menyelaraskan kepentingan nasional dan interest pihak Uni Eropa,” ujarnya.

    Lebih lanjut Airlangga juga menekankan pentingnya penguatan industri minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO) sebagai salah satu sektor unggulan yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

    Airlangga mengajak Prancis mendukung komitmen Indonesia untuk comply terhadap standar keberlanjutan yang diakui secara global, khususnya dalam industri CPO.

    Mengakhiri pembicaraan, kedua Menteri sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis sehingga dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara.

    “Pertemuan bilateral ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kemitraan ekonomi. Hubungan diplomatik Indonesia-Prancis yang sudah menginjak 75 tahun pada tahun ini diharapkan menjadi kesempatan untuk meluncurkan program-program kerja sama baru kedua negara,” kata Airlangga.

    Pada pertemuan ini, Menko Airlangga didampingi oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso; Deputi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Edi Prio Pambudi; dan Duta Besar RI untuk Paris, Mohamad Oemar.

  • Indonesia Segera Sampaikan Initial Memorandum ke OECD, Airlangga Paparkan Perkembangan Terkini – Halaman all

    Indonesia Segera Sampaikan Initial Memorandum ke OECD, Airlangga Paparkan Perkembangan Terkini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam kunjungan kerja ke kantor pusat OECD di Paris, Prancis, Rabu (5/3/2025).

    Pertemuan ini menandai komitmen Indonesia atas keinginannya menjadi anggota penuh OECD.

    Selain itu juga bagian dari upaya dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Sekretariat OECD di Paris.

    Selang satu tahun pasca dibukanya diskusi aksesi oleh OECD, Indonesia saat ini sudah mencapai perkembangan yang signifikan dalam proses asesmen mandiri menyusun dokumen Initial Memorandum (IM) dalam rangka aksesi OECD.

    Hal ini diperkuat dengan dimasukkannya program aksesi Indonesia ke OECD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2025 sampai 2029 dan “Asta Cita” Presiden Prabowo Subianto.

    Sebagai bagian dari penegasan komitmen politik Pemerintah Indonesia, Airlangga akan segera melaporkan perkembangan proses aksesi OECD kepada Presiden Prabowo Subianto setibanya di Jakarta. 

    Diharapkan dari pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan arahan strategis dalam mendukung percepatan proses aksesi Indonesia ini, termasuk proses penyelarasan substansi instrumen OECD ke dalam kerangka hukum di Indonesia.

    Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen secara bertahap sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi. 

    Bergabungnya Indonesia ke dalam OECD diyakini dapat meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi melalui reformasi struktural di berbagai bidang. 

    Upaya ini memerlukan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.

    Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah dan Sekretariat OECD sangat penting dalam rangka mempromosikan manfaat aksesi OECD.

    “Kami menantikan diskusi lebih lanjut mengenai manfaat konkret aksesi OECD pada acara OECD SEARP Forum (South East Asia Regional Programme) mendatang,” ujar Airlangga. 

    Adapun OECD SEARP Forum merupakan platform kolaborasi OECD dengan negara-negara Asia Tenggara.

    Tahun ini OECD Southeast Asia Forum akan dilaksanakan di Thailand pada 2 Mei 2025 mendatang.

    Airlangga juga menggarisbawahi rencana kunjungan Sekjen OECD ke Jakarta pada Oktober 2025 mendatang.

    Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga memaparkan perkembangan penyusunan dokumen Initial Memorandum (IM) yang ditargetkan dapat disampaikan secara formal pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri pada awal Juni 2025. 

    Dengan beroperasi penuhnya platform digital INA OECD, Sekretariat Tim Nasional berupaya untuk meningkatkan progress penyelesaian 26 Bab Initial Memorandum, setelah di bulan Desember 2024 lalu menyampaikan 4 bab ke Sekretariat OECD untuk reviu tahap pertama.

    Dukungan teknis dari Sekretariat OECD sangat bermafaat bagi Kementerian/Lembaga dalam penyelesaian penyusunan dokumen IM, terutama untuk area-area strategis, seperti sektor lingkungan, perdagangan, investasi, serta anti-korupsi dan reformasi regulasi. 

    “Kami menyambut positif dukungan Sekretariat OECD untuk pelaksanaan diskusi teknis selanjutnya,” ujar Airlangga.

    Sebagai penutup diskusi, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Sekjen Cormann, atas kepemimpinannya dalam memobilisasi berbagai dukungan dari beberapa negara anggota OECD.

    “Saya sangat berterima kasih atas dukungan Sekjen Cormann yang sudah menggandeng beberapa negara OECD untuk membantu Indonesia,” pungkas Airlangga. 

    Sebelumnya, Menko Airlangga telah melakukan pertemuan dengan beberapa Duta Besar OECD untuk mendiskusikan rencana dukungan konkret ke depan.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Duta Besar RI untuk Paris Mohamad Oemar, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian Ferry Ardiyanto. 
     

  • Indonesia Siap Jadi Anggota OECD, Menko Airlangga: Kami Bangga Jadi yang Pertama di ASEAN – Halaman all

    Indonesia Siap Jadi Anggota OECD, Menko Airlangga: Kami Bangga Jadi yang Pertama di ASEAN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama dengan Duta Besar RI di Paris, Mohamad Oemar, mengadakan pertemuan dengan beberapa Duta Besar dan Perwakilan Negara OECD, di Wisma Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris Selasa (4/3/2025).

    Pertemuan dilakukan di tengah rangkaian kunjungan kerjanya di Paris, Prancis.

    Dalam kesempatan tersebut, hadir Duta Besar Australia, Duta Besar Jepang serta Wakil Duta Besar Jerman, Belanda, dan Polandia.

    Para Duta Besar tersebut merupakan perwakilan dari negara-negara sahabat yang telah memberikan atau berjanji memberikan komitmen dukungan bagi percepatan proses aksesi Indonesia di OECD.

    Dalam pertemuan hangat yang dibarengi santap makan malam tersebut, Airlangga menyampaikan apresiasi atas dukungan negara-negara sahabat terhadap upaya Indonesia untuk bergabung di OECD, mulai dari dibukanya diskusi aksesi pada Februari 2024 hingga tahapan asesmen mandiri yang saat ini sedang berjalan.

    “Indonesia bangga menjadi negara pertama di ASEAN yang menjadi negara aksesi OECD,” ujar Airlangga.

    Langkah strategis Indonesia untuk bergabung ke dalam OECD ini memotivasi negara ASEAN lainnya, yakni Thailand yang menyusul di bulan Juni 2024.

    “Prioritas Pemerintah Indonesia saat ini adalah meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mencapai target pertumbuhan 8 persen secara bertahap,” ujar Airlangga kepada para Duta Besar dan Perwakilan negara mitra.

    Oleh karena itu, bergabungnya Indonesia di OECD akan mendukung cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

    Hal ini dimungkinkan mengingat proses transisi dan transformasi struktural dapat memperluas akses pasar, permodalan, keterampilan, dan teknologi.

    Transformasi segala bidang ini diperlukan karena Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 6 persen-8?lam 20 tahun ke depan, agar dapat keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah (middle-income trap).

    Pemerintah Indonesia menargetkan akan menyelesaikan proses aksesi OECD dalam jangka waktu tiga sampai empat tahun ke depan.

    Selanjutnya untuk menjaga momentum dan sinergi program Pemerintah, aksesi Indonesia di OECD telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    Menko Airlangga menyampaikan perkembangan dan langkah strategis ke depan terkait aksesi OECD.

    “Target Indonesia adalah menyampaikan draf Initial Memorandum sebelum Juni 2025 ini, agar siap menandai langkah Peta Jalan Aksesi pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri di bulan Juni 2025.

    Selanjutnya, Menko Airlangga juga menegaskan ‘Indonesia akan mempercepat penyelarasan seluruh substansi instrumen OECD.

    Untuk mendukung tahap-tahap aksesi tersebut, Sekretariat Tim Nasional OECD telah mengidentifikasi kebutuhan dukungan kapasitas pada beberapa area penting, proses implementasi yang komprehensif, dan potensi penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Dalam kesempatan ini, Airlangga membuka peluang kolaborasi dan dukungan dengan para negara-negara OECD untuk berpartisipasi dalam proses aksesi Indonesia.

    Area utama yang diperlukan Indonesia adalah peningkatan awareness dan kapasitas dalam bentuk Seminar atau Workshop, pendampingan teknis dan penyediaan Tim Ahli di Kementerian/Lembaga, dan dukungan dalam penempatan Perwakilan Indonesia di Sekretariat OECD.

    “Penguatan hubungan antara Indonesia, Negara-negara Anggota OECD, dan Sekretariat OECD di Paris sangat penting dalam strategi percepatan aksesi Indonesia,” ujar Airlangga.

    Pada pertemuan ini, Menko Airlangga didampingi oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso; Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Edi Prio Pambudi; dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Ferry Ardiyanto.

  • 7 Lebih Luas dari Singapura, PIK 2 Dikhawatirkan Jadi Negara dalam Negara Nasional

    7 Lebih Luas dari Singapura, PIK 2 Dikhawatirkan Jadi Negara dalam Negara Nasional

    Lebih Luas dari Singapura, PIK 2 Dikhawatirkan Jadi Negara dalam Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal
    Forum Tanah Air
    (FTA) Ida N Kusdianti mengkhawatirkan
    Proyek Strategis Nasional
    (PSN) di area
    Pantai Indah Kapuk
    (PIK) 2 ke depannya bisa menjadi daerah otonomi atau negara sendiri.
    Menurut Ida, saat ini sudah muncul istilah bahwa
    PIK 2
    adalah negara dalam negara karena luas proyek tersebut yang sudah lebih luas dari negara Singapura.
    “Luas PIK 2 yang lebih luas dari Singapura yang hanya sekitar 71.800 ha atau 780 km persegi mau munculkan pemeo bahwa PIK 2 adalah negara dalam negara Republik Indonesia,” kata Ida dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
    Ida pun menyinggung pembangunan markas sejumlah lembaga keamanan di PIK 2 yang ia khawatirkan dapat membuat PIK 2 seolah-olah punya otoritas sendiri.
    “Darat, laut, udara, serta Markas Brimob sudah dibangun di sana, sudah kita tahu sendiri, bahkan mungkin ke depannya akan menjadi wilayah atau otoritas khusus yang punya administrasi sendiri dan pemerintah sendiri. Ini yang kami khawatirkan,” ujar dia.
    Ida mengatakan, sejak ditetapkan menjadi PSN, pihak pengembang PIK 2 menjadi lebih leluasa untuk membangun proyek dengan cara yang merugikan masyarakat.
    “Dengan menyatakan bahwa lahan-lahan yang dibebaskan dengan menggusur rakyat, yang mematok harga sangat murah, berlindung di balik PSN, seakan lahan tersebut termasuk PSN,” kata dia.
    Ida menyebutkan, sebelum ada PSN, wilayah yang masuk dalam PIK 2 hanya di Kecamatan Kosambi.
    Sementara wilayah lain diberi nama PIK A sampai PIK 14.
    “Pemberian nama PIK 2 di semua wilayah pembebasan tersebut patut diduga dimaksudkan untuk menakut-nakuti rakyat agar mengikuti keinginan pengembang menggusur rakyat dengan berlindung di bawah PSN,” ujar Ida.
    Ida khawatir pengadaan tanah untuk PSN yang melibatkan swasta dapat menimbulkan persoalan
    konflik agraria
    karena sudah ada 115 konflik agraria sepanjang 2020 sampai 2023.
    “KPA Konsorsium Pembangunan Agraria mencatat, sepanjang tahun 2020 hingga 2023 ada 115 letusan konflik agraria akibat PSN. Luas lahan dan jumlah korban terdampak masing-masing 516.409.000 ha dan 85.555 keluarga,” kata dia.
    Diketahui, pengembangan Green Area dan Eco-City di lokasi PIK 2 masuk dalam daftar 14 PSN baru pada tahun 2023 lalu.
    Hal itu termuat dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional serta surat komite percepatan penyediaan infrastruktur.
    Proyek yang merupakan pengembangan wilayah berbasis hijau dengan luas lebih kurang 1.756 hektar bernama “Tropical Coastland” itu bertujuan sebagai destinasi pariwisata baru berbasis hijau guna meningkatkan daya tarik bagi wisatawan.
    Namun, belakangan pemerintah menyebut bahwa proyek-proyek yang masuk daftar PSN bakal dievaluasi, termasuk proyek “Tropical Coastland” di PIK 2.
    “Untuk PSN Ecowisata Tropical Coastland usulan atau rekomendasi teknis dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada saat itu, karena itu sekarang kita sedang mintakan evaluasi teknis dari Kementerian Pariwisata,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, 23 Januari 2025.
    Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pernah mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan tata ruang dalam PSN Tropical Coastland di PIK 2.
    “Yang masuk di dalam PSN Pariwisata PIK 2 hanya 1.705 hektar. Dari 1.705 hektar itu, 1.500 hektar-nya masuk ke dalam kawasan hutan dan hutannya itu hutan lindung,” kata Nusron, 28 November 2024 lalu.
    Ia juga menegaskan, dalam perjalanan pengembangan kawasan PIK 2, masih terdapat berbagai kendala.
    Beberapa di antaranya terdapat ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang (RTR), baik itu RTR KSN Jabodetabekpunjur, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten, dan Perda RTRW Kabupaten Tangerang.
    Selain itu, berdasarkan SK Menteri LHK, kawasan PIK 2 juga masih berada di dalam kawasan hutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di Tengah Tekanan Global Hingga PHK Massal, Ramadan Tetap Berefek Positif ke Ekonomi?

    Di Tengah Tekanan Global Hingga PHK Massal, Ramadan Tetap Berefek Positif ke Ekonomi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Secara historis, momen Ramadan dan Lebaran akan mendorong konsumsi masyarakat sehingga berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian, momen Ramadan dan Lebaran 2025 kali ini diiringi oleh tekanan global hingga PHK massal di sejumlah sektor.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengakui momen Ramadan kerap berdampak positif ke perekonomian terutama di sektor perdagangan, transportasi, serta makanan & minuman. 

    “Namun, efeknya cenderung bersifat temporer dan bisa terkompensasi oleh perlambatan di sektor lain,” jelas Yusuf kepada Bisnis, Jumat (28/2/2025).

    Dia mencontohkan, ketidakpastian global masih akan sangat berpengaruh ke perekonomian domestik. Misalnya, perlambatan ekonomi di negara mitra-mitra dagang utama akan menghambat ekspor Indonesia.

    Selain itu, sambungnya, pelemahan rupiah yang telah menyentuh Rp16.500 per dolar AS juga bisa meningkatkan tekanan inflasi—terutama pada barang impor—yang pada akhirnya dapat menggerus daya beli masyarakat.

    Yusuf turut mengingatkan bahwa tren pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri padat karya masih terus berlanjut. Terbaru, setidaknya 10 ribu buruh Sritex alias PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) telah terkena PHK; 1.100 buruh pabrik piano milik Yamaha di sejumlah daerah juga terancam di-PHK. 

    “Tren PHK massal di beberapa sektor menandakan adanya pelemahan di pasar tenaga kerja, yang berpotensi menekan konsumsi dalam jangka menengah,” ujarnya.

    Dia pun menyambut positif apabila pemerintah menggelontorkan sejumlah insentif fiskal untuk mendorong konsumsi rumah tangga selama momen Ramadan dan Lebaran. Oleh sebab itu, Yusuf memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 berada di kisaran 4,9%—5,0%.

    “Meskipun masih cukup kuat, pencapaian angka 5% akan sangat bergantung pada efektivitas insentif fiskal dalam mendorong konsumsi di tengah tekanan eksternal dan pelemahan rupiah,” tutupnya.

    Keyakinan Pemerintah 

    Sebelumnya, pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025 akan mencapai 5%, terutama didorong oleh momen Ramadan dan Lebaran.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menyatakan indikator-indikator makro ekonomi seperti inflasi dan PMI manufaktur masih menunjukkan angka yang bagus pada Januari. Selain itu, dia berharap tren positif tetap berlanjut pada Februari.

    Kendati demikian, Susi tidak menampik bahwa banyak pengamat dan pakar yang memberi catatan terkait kinerja perekonomian pada dua bulan ini. Oleh sebab itu, dia mengungkapkan pemerintah akan mendorong pertumbuhan pada Maret yang menjadi momen Ramadan.

    “Harusnya kita dorong di Maret ini. Insya Allah mudah-mudahan masih bisa [tercapai pertumbuhan 5%],” ujar Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

    Dia meyakini daya beli masyarakat akan terdongkrak pada Maret karena tunjangan hari raya (THR) akan cair. Sejalan dengan itu, sambungnya, pemerintah juga memberi insentif fiskal.

    Susi mencontohkan bahwa pemerintah akan memberikan diskon tiket pesawat dan tarif tol menjelang mudik Lebaran. Selain itu, akan ada program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) edisi Ramadan.

    “Kita keroyok bareng-bareng sih. Mudah-mudahan semua program efektif sehingga ngangkat di kuartal I-nya, karena psikologisnya penting di kuartal I,” jelasnya.

  • Kewajiban Parkir DHE SDA 100% Berlaku Besok, Pemerintah Klaim Semua Sektor Siap

    Kewajiban Parkir DHE SDA 100% Berlaku Besok, Pemerintah Klaim Semua Sektor Siap

    Bisnis.com, JAKARTA — Kewajiban simpan devisa hasil ekspor sumber daya alam alias DHE SDA 100% selama 12 bulan mulai berlaku besok, 1 Maret 2025. Pemerintah mengklaim semua sektor pemegang kepentingan sudah siap melaksanakan kebijakan baru tersebut.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menjelaskan pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait kewajiban parkir DHE SDA 100% selama pekan ini.

    Pemerintah, sambungnya, sudah berbicara dengan perbankan serta pelaku eksportir sektor pertambangan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Oleh sebab itu, dia meyakini ketentuan parkir DHE SDA 100% selama 12 bulan akan sudah bisa diimplementasikan secara lancar besok.

    “Masih ada enggak kira-kira keluhan? Harusnya sudah enggak ada semuanya,” jelas Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

    Dia menjelaskan pemerintah juga sudah mengeluarkan pemberlakuan simpan DHE SDA 100% selama 12 bulan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025. Selain itu, aturan turunan dari OJK dan BI juga sudah terbit.

    “Sistemnya sudah, aturan turunan sudah, simulasinya kalau nanti penggunaan DHE-nya untuk apa saja juga sudah,” ujarnya.

    Menurutnya, aturan itu akan dikenai untuk pemasukan devisa yang mulai masuk pada 1 Maret 2025, meski ekspornya dilakukan sebelum 1 Maret 2025.

    Dia pun berharap nanti ketentuan baru ini akan bisa berdampak positif ke kurs rupiah karena akan meningkatkan cadangan devisa.

    Sebagai informasi, PP 8/2025 tentang DHE sudah terbit pada 17 Februari 2025. Secara umum, PP pengganti PP No.36/2023 itu memuat ketentuan perubahan persentase DHE SDA yang wajib tetap ditempatkan (retensi) dalam sistem keuangan Indonesia sebesar 100% untuk sektor pertambangan berupa selain minyak dan gas bumi, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor perikanan. 

    Sementara persentase sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi wajib melakukan retensi sebesar 30%. 

    Dalam peraturan teranyar ini pula ditetapkan perubahan jangka waktu retensi DHE SDA, yakni 12 bulan untuk sektor pertambangan berupa selain minyak dan gas bumi, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor perikanan, serta tiga bulan untuk sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi.

    Adapun penempatan DHE SDA dapat dilakukan pada rekening khusus (reksus) DHE SDA di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 

    Selain itu juga pada instrumen perbankan, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI atau instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia (BI). Bersamaan dengan itu, pemerintah terus menjaga keberlangsungan usaha eksportir meski hasil devisa ditahan 100%.  

    Eksportir diberikan kelonggaran untuk dapat menggunakan devisa hasil ekspor dalam bentuk valuta asing atau valas untuk kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan kewajiban lainnya kepada pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan. 

    Para pengusaha dengan orientasi ekspor tersebut juga dapat melakukan penukaran ke rupiah di bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valas yang sama. 

    Eksportir juga dapat melakukan pembayaran dividen dalam bentuk valas serta pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa dari DHE yang ditempatkan di reksus. 

  • Ekonomi RI Mulai Melambat, Kuartal I-2025 Bisa Sampai 5%?

    Ekonomi RI Mulai Melambat, Kuartal I-2025 Bisa Sampai 5%?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah percaya diri ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 akan tumbuh kencang di atas 5%. Penyebabnya, momentum Hari Raya Idul Fitri dan Ramadan yang biasanya mendorong konsumsi rumah tangga terjadi pada kuartal I, tak lagi kuartal II.

    Sebagaimana diketahui, berdasarkan pola musimannya, pertumbuhan ekonomi kuartal I tiap tahunnya lebih rendah dibanding kuartal II. Misalnya, pada kuartal I-2022 pertumbuhan ekonominya hanya 5,02% sedangkan kuartal II nya 5,46%. Demikian juga pada kuartal I-2023 yang hanya 5,04% dan kuartal II sebesar 5,17%, meskipun pada kuartal I-2024 tumbuh hingga 5,11% sedangkan kuartal II nya hanya 5,05%.

    “Mulai tahun ini Ramadan dan Lebaran geser ke kuartal I, dulu kan di kuartal II sehingga kuartal II paling tinggi selama ini kan,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di kantornya, Jumat (28/2/2025).

    Makin majunya faktor musiman ini lah yang membuat pemerintah kata dia menggencarkan berbagai program stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025. Kuartal I-2025 ia katakan menjadi faktor psikologis bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kencang sepanjang tahun ini.

    “Ya kita keroyok bareng-bareng nih, mudah-mudahan semua program efektif sehingga terangkat kuartal I nya, karena psikologisnya penting di kuartal I,” papar Susiwijono.

    Susiwijono mengatakan, pemerintah menggelontorkan berbagai kebijakan stimulus mulai dari untuk mendorong sisi permintaan masyarakat, maupun dari sisi pasokannya supaya konsumsi rumah tangga bisa naik pesat pertumbuhannya.

    “Kita dorong di Maret ini, Insya Allah mudah-mudahan masih bisa (di atas 5%), karena kan dua sisi, daya beli kita jaga mulai gaji ke-13, THR, Bansos, PKH, semua kan kita dorong semua, dari sisi demand ada,” tuturnya.

    “Dari sisi supply kita kasih juga program-programnya kan, tiket diskonnya mulai tanggal-tanggal Maret atau berapa, tarif tol, PPN DTP, PPh DTP, semua kan jalan,” tegas Airlangga.

    (arj/mij)