Xcloud.id

Tag: Susiwijono

  • Catat! Relaksasi TKDN untuk Produk AS terkait Barang IT dan Telko

    Catat! Relaksasi TKDN untuk Produk AS terkait Barang IT dan Telko

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan relaksasi kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk produk impor dari Amerika Serikat hanya sebatas barang dari sektor industri teknologi, informasi, dan komunikasi atau ICT.

    Relaksasi TKDN untuk barang industri ICT dari AS ini menjadi bagian dari kebijakan yang akan dibawa pemerintah untuk negosiasi tarif perdagangan yang dikenakan Presiden AS Donald Trump ke Indonesia sebesar 32%. Negosiasi itu dijadwalkan di Washington DC pada 16-23 April 2025.

    “TKDN yang kaitannya dengan ICT,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Pernyataan serupa juga disampaikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Todotua Pasaribu. Ia menegaskan, relaksasi kewajiban pemenuhan TKDN itu sebatas untuk barang-barang dari AS, tidak berlaku secara general, termasuk tidak untuk semua barang.

    Ia meyakini, relaksasi kebijakan TKDN untuk barang ICT dari AS tidak akan membuat perusahaan dari negara lain di luar AS akan angkat kaki dari Indonesia, yang selama ini sudah konsisten memenuhi ketentuan TKDN yang persentasenya 35% seperti untuk produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT).

    “Jadi enggak juga sih, karena kalau pun relaksasi TKDN terjadi kan sebenarnya kita bisa ekstensifikasi fiskal dan lain-lain. Tapi sejauh ini masih kita lihat yang US,” tegas Todotua.

    Kebijakan relaksasi TKDN untuk negosiasi tarif dengan AS ini akan dibawa pemerintah bersama dengan upaya deregulasi kebijakan perdagangan internasional Indonesia dengan AS. Selain itu ada upaya untuk menambah porsi pembelian barang-barang dari AS senilai US$ 18 miliar hingga US$ 19 miliar.

    Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, nilai pembelian barang-barang dari AS itu setara dengan defisit neraca perdagangan AS dengan Indonesia yang selama ini dikeluhkan Trump.

    “Konteksnya balance deficit, pasti harus dihitung di neraca perdagangan kan. Jadi intinya kita meningkatkan pembelian barang dari US,” tutur Susiwijono.

    (miq/miq)

  • Negosiasi Tarif Trump, RI Siap Tambah Impor US$ 18-19 Miliar dari AS

    Negosiasi Tarif Trump, RI Siap Tambah Impor US$ 18-19 Miliar dari AS

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia akan membeli tambahan barang (impor) dari Amerika Serikat (AS) senilai US$ 18-19 miliar. Hal ini bagian dari negosiasi tarif impor 32% untuk Indonesia yang diumumkan Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu.

    Airlangga mengatakan rencana tambahan impor dari AS itu untuk mengurangi defisit perdagangan AS dengan Indonesia. Secara teknis disebut sudah dipersiapkan komoditas yang akan dibeli.

    “Rencana Indonesia untuk mengkompensasikan delta daripada ekspor dan impor yang besarannya US$ 18-19 miliar. Oleh karena itu, secara teknis sudah dipersiapkan komoditasnya,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Airlangga memastikan tambahan impor yang akan dibeli dari AS sesuai dengan kebutuhan Indonesia. “Indonesia akan beli barang dari AS sesuai dengan kebutuhan Indonesia,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pembelian barang dari AS bisa saja masuk secara bertahap. Intinya meningkatkan pembelian barang dari AS untuk menutup defisit perdagangan dengan Indonesia.

    “Konteksnya balance deficit, pasti harus dihitung di neraca perdagangan. Intinya kita meningkatkan pembelian barang dari AS untuk menutup defisit. Defisit kan sekitar itu, sekitar 18 bulan,” ucap Susiwijono.

    Sayangnya belum dibeberkan tambahan barang apa saja yang mau dibeli dari AS. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) dari AS ditingkatkan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan rencana penambahan impor LPG dan LNG dari AS merupakan bagian dari negosiasi atas kebijakan tarif resiprokal kepada Indonesia yang ditetapkan sebesar 32%.

    “Maka kita diperintahkan oleh presiden untuk melihat potensi-potensi apa saja yang bisa kita beli barang dari Amerika. Nah ini dalam exercise kita lagi menghitung,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (9/4).

    (aid/rrd)

  • KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Sekretaris Menko Airlangga di Kasus LPEI – Halaman all

    KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Sekretaris Menko Airlangga di Kasus LPEI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

    Susiwijono sedianya dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Jumat (11/4/2025).

    Dia dipanggil dalam kapasitasnya sewaktu menjabat direktur LPEI.

    “SM meminta jadwal ulang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2025).

    Selain Susiwijono, penyidik KPK juga memanggil mantan direktur LPEI lainnya, yakni Bachrul Chairi.

    Penyidik mendalami soal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bachrul ketika menjadi direktur LPEI.

    “Saksi didalami terkait tupoksinya dan pengetahuannya tentang pembiayaan yang bermasalah di LPEI,” kata Tessa.

    KPK menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara ini.

    Mereka yaitu Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi dan Direktur Pelaksana 4 LPEI Arif Setiawan. Tetapi terhadap dua tersangka tersebut belum dilakukan penahanan.

    Sedangkan sudah ada tersangka yang dilakukan penahanan, yakni Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT Petro Energy (PE); Jimmy Masrin; Direktur Keuangan PT PE, Susy Mira Dewi Sugiarta; dan Direktur Utama PT PE, Newin Nugroho.

    Dalam konstruksi perkara dijelaskan, pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur ini berpotensi mengakibatkan kerugian negara, dengan total mencapai Rp11,7 triliun. Dari 11 debitur, PT Petro Energy salah satunya.

    “Dalam konstruksi perkaranya, bahwa diduga telah terjadi benturan kepentingan antara direktur LPEI dengan debitur [PT PE] dengan melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

    Kata Asep, direktur LPEI tidak melakukan kontrol kebenaran penggunaan kredit sesuai margin keuntungan. Direktur LPEl memerintahkan bawahannya untuk tetap memberikan kredit walaupun tidak layak diberikan.

    “PT PE diduga memalsukan dokumen purchase order dan invoice yang menjadi underlaying pencairan fasilitas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya PT PE Melakukan window dressing terhadap laporan keuangan [LK],” katanya.

    Asep berujar, PT PE mempergunakan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dengan LPEI.

    Atas pemberian fasilitas kredit oleh LPEI khusus kepada PT PE ini, KPK menyebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar 18.070.000 dolar Amerika Serikat (AS) (Rp297.703.250.000) dan Rp549.144.535.027. Bila dijumlahkan sekira Rp846.847.785.027 (Rp846 miliar).

    Di sisi lain, kata Asep, KPK telah melakukan penyitaan aset atas nama perusahaan yang terafilisasi dengan tersangka, sebanyak 22 aset di Jabodetabek serta 2 aset di Surabaya. 

    Terhadap 24 aset tersebut telah dilakukan penilaian berdasarkan zona nilai tanah (ZNT) senilai Rp882.546.180.000 (Rp882 miliar).

  • KPK Panggil Sesmenko Perekonomian Susiwijono di Kasus Korupsi LPEI

    KPK Panggil Sesmenko Perekonomian Susiwijono di Kasus Korupsi LPEI

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso sebagian saksi kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

    Ada dua orang mantan direktur LPEI yang hari ini dipanggil oleh penyidik KPK. Selain Susi, panggilan akrabnya, penyidik turut memanggil mantan direktur LPEI Bachrul Chairi. 

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama BC  Mantan Direktur LPEI dan SM Mantan Direktur LPEI,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, Jumat (11/4/2025).

    Pada hari sebelumnya, Kamis (10/4/2025), penyidik KPK telah memeriksa dua orang mantan direktur LPEI lainnya yaitu Hadiyanto dan Robert Pakpahan. Keduanya bungkam usai diperiksa oleh KPK. 

    Robert dan Hadiyanto diperiksa oleh penyidik KPK pagi hingga sore kemarin. Hadiyanto terpantau lebih dulu keluar dari ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih sekitar pukul 15.49 WIB, sedangkan Robert diperiksa lebih lama yakni hingga 18.14 WIB. 

    Adapun Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto juga belum membeberkan apa saja materi pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap Hadiyanto dan Robert. 

    “Ya nanti kita akan update secepat mungkin, tapi yang jelas dua saksi hari ini untuk perkara LPEI telah hadir dan masih ada yang dilakukan pemeriksaan,” ungkap Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/4/2025), sore. 

    Penyidik KPK memeriksa Hadiyanto dan Robert dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk para tersangka yang telah ditetapkan KPK. Berdasarkan penelusuran Bisnis, kedua mantan direktur LPEI itu pernah menjabat sebagai eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Hadiyanto pernah menjabat sebagai Sekjen dan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, sedangkan Robert pernah menjabat Dirjen Pajak. 

    Tetapkan 5 Tersangka

    Sejauh ini, lembaga antirasuah telah menetapkan sebanyak lima orang tersangka. Dua mantan direktur LPEI yang ditetapkan tersangka adalah bekas Direktur Pelaksana LPEI Dwi Wahyudi (DW) dan Arif Setiawan (AS). 

    Kemudian, tiga orang berasal dari salah satu debitur LPEI, PT Petro Energy yakni pemilik perusahaan Jimmy Masrin (JM), Direktur Utama Newin Nugroho (NN) serta Direktur Keuangan Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD). 

    Pada konferensi pers, Kamis (20/3/2025), Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut PT PE menerima kucuran dana kredit ekspor senilai total sekitar Rp846 miliar. Nilai itu diduga merupakan kerugian keuangan negara pada kasus LPEI khusus untuk debitur PT PE.

    Kredit itu terbagi dalam dua termin pencairan yakni outstanding pokok Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) I PT PE senilai US$18 juta, dan dilanjutkan dalam bentuk rupiah yakni Rp549 miliar. 

    Kasus LPEI yang melibatkan PT PE hanya sebagian dari debitur yang diduga terindikasi fraud. Total ada 11 debitur LPEI yang diusut oleh KPK saat ini. Dugaan fraud terkait dengan 11 debitur itu berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp11,7 triliun. 

    “Total kredit yang diberikan dan jadi potensi kerugaian negara kurang lebih Rp11,7 triliun. Jadi untuk bulan Maret ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka, sedangkan 10 debitur lainnya masih penyidikan,” kata Kasatgas Penyidikan KPK Budi Sokmo pada konferensi pers sebelumnya. 

  • KPK Kembali Periksa 2 Mantan Direktur LPEI Terkait Kasus Kredit Fiktif – Halaman all

    KPK Kembali Periksa 2 Mantan Direktur LPEI Terkait Kasus Kredit Fiktif – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil dua mantan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada hari ini.

    Dua eks petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut yang dipanggil adalah Bachrul Chairi dan Susiwijono Moegiarso.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama BC dan SM, mantan Direktur LPEI,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, Jumat (11/4/2025).

    Sehari sebelumnya, Kamis (10/4/2025), penyidik KPK telah memanggil dua mantan direktur LPEI yakni Hadiyanto dan Robert Pakpahan.

    Setelah menjalani pemeriksaan, keduanya memilih bungkam ketika ditanya wartawan. KPK belum mengungkap hasil pemeriksaan Hadiyanto dan Robert.

    KPK menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara ini.

    Mereka yaitu Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi dan Direktur Pelaksana 4 LPEI Arif Setiawan. Tetapi terhadap dua tersangka tersebut belum dilakukan penahanan.

    Sedangkan sudah ada tersangka yang dilakukan penahanan, yakni Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT Petro Energy (PE); Jimmy Masrin; Direktur Keuangan PT PE, Susy Mira Dewi Sugiarta; dan Direktur Utama PT PE, Newin Nugroho.

    Dalam konstruksi perkara dijelaskan, pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur ini berpotensi mengakibatkan kerugian negara, dengan total mencapai Rp11,7 triliun. Dari 11 debitur, PT Petro Energy salah satunya.

    “Dalam konstruksi perkaranya, bahwa diduga telah terjadi benturan kepentingan antara direktur LPEI dengan debitur [PT PE] dengan melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

    Kata Asep, direktur LPEI tidak melakukan kontrol kebenaran penggunaan kredit sesuai margin keuntungan. Direktur LPEl memerintahkan bawahannya untuk tetap memberikan kredit walaupun tidak layak diberikan.

    “PT PE diduga memalsukan dokumen purchase order dan invoice yang menjadi underlaying pencairan fasilitas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya PT PE Melakukan window dressing terhadap laporan keuangan [LK],” katanya.

    Asep berujar, PT PE mempergunakan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dengan LPEI.

    Atas pemberian fasilitas kredit oleh LPEI khusus kepada PT PE ini, KPK menyebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar 18.070.000 dolar Amerika Serikat (AS) (Rp297.703.250.000) dan Rp549.144.535.027. Bila dijumlahkan sekira Rp846.847.785.027 (Rp846 miliar).

    Di sisi lain, kata Asep, KPK telah melakukan penyitaan aset atas nama perusahaan yang terafilisasi dengan tersangka, sebanyak 22 aset di Jabodetabek serta 2 aset di Surabaya. 

    Terhadap 24 aset tersebut telah dilakukan penilaian berdasarkan zona nilai tanah (ZNT) senilai Rp882.546.180.000 (Rp882 miliar).

  • RI Ajak ASEAN Negosiasi Tarif Impor Trump

    RI Ajak ASEAN Negosiasi Tarif Impor Trump

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia menghadiri ASEAN Economic Ministers (AEM) Special Meeting atau pertemuan khusus para Menteri Perdagangan ASEAN untuk membahas upaya menghadapi tarif impor tinggi yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pertemuan tersebut menyepakati agar ASEAN melakukan dialog dengan Amerika Serikat untuk menjaga hubungan yang tetap baik.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Delegasi Indonesia dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Luar Negeri turut mendampingi di Kantor Kementerian Perdagangan. Pertemuan khusus ini juga membahas dampaknya terhadap negara-negara anggota ASEAN, serta strategi dan respons kolektif ASEAN ke depan.

    “Pada prinsipnya, pertemuan menyepakati agar ASEAN melakukan dialog dengan Amerika Serikat untuk menjaga hubungan yang tetap baik. Selain itu, ASEAN juga sepakat untuk tidak melakukan retaliasi terhadap Amerika Serikat,” katanya dalam keterangannya, Jumat (11/4/2025).

    Susiwijono menerangkan ASEAN akan tetap teguh dalam memperdalam integrasi ekonomi regional, menangkap peluang di tengah tantangan global, dan menjaga lingkungan ekonomi regional yang dapat diprediksi, transparan, non-diskriminatif, adil, inklusif, dan terbuka yang telah menopang pertumbuhan perdagangan dan pembangunan regional.

    Beberapa hal lainnya yang juga perlu didorong. Pertama, ASEAN-US Trade and Investment Framework (TIFA) dan Kemitraan Strategis ASEAN-Amerika Serikat untuk menjadi platform dalam menjajaki kepentingan bersama antara ASEAN dan Amerika Serikat. Kedua, menegakkan komitmen-komitmen dalam Perjanjian ASEAN dan meningkatkan perdagangan intra-ASEAN, baik melalui ASEAN Trade-in-Goods Agreement (ATIGA) dan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

    Ketiga, melakukan penjajakan atas mitra dagang baru sambil melanjutkan hubungan perdagangan yang sudah berlangsung dengan mitra dagang ASEAN. Keempat, mengeksplorasi RCEP lebih luas untuk menarik anggota baru sehingga ASEAN dapat mengurangi ketergantungannya hanya pada pasar tertentu dan memiliki opsi lain. Kelima, melanjutkan keterlibatan Amerika Serikat dalam perdagangan dengan ASEAN.

    “Joint Statement yang merupakan hasil pembahasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Perdana Menteri Malaysia di Kuala Lumpur Malaysia, beberapa waktu lalu, meminta agar Malaysia sebagai Ketua ASEAN untuk berperan aktif dalam melakukan engagement dengan Amerika Serikat,” imbuh dia.

    (rea/ara)

  • Asean Sepakat Tak Retaliasi Tarif Trump, Pilih Perkuat Ekonomi Regional

    Asean Sepakat Tak Retaliasi Tarif Trump, Pilih Perkuat Ekonomi Regional

    Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (Asean) sepakat untuk tidak melakukan retaliasi terhadap tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

    Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan kesepakatan tersebut lahir dalam Asean Economic Ministers (AEM) Special Meeting, yaitu pertemuan khusus para Menteri Perdagangan Asean yang diadakan dalam jaringan pada 10 April 2025.

    “Pada prinsipnya, pertemuan menyepakati agar Asean melakukan dialog dengan Amerika Serikat untuk menjaga hubungan yang tetap baik,” tulisnya dalam keterangan resmi, Jumat (11/4/2025). 

    Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, negara-negara di Asia Tenggara tersebut juga sepakat untuk memperkuat ekonomi regional. 

    Hasil AEM tersebut menyebutkan bahwa Asean akan tetap teguh dalam memperdalam integrasi ekonomi regional dan menangkap peluang di tengah tantangan global. 

    Selain itu, juga menjaga lingkungan ekonomi regional yang dapat diprediksi, transparan, non-diskriminatif, adil, inklusif, dan terbuka yang telah menopang pertumbuhan perdagangan dan pembangunan regional.

    Dalam pertemuan tersebut, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Delegasi Indonesia dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Luar Negeri turut mendampingi di Kantor Kementerian Perdagangan.

    Pertemuan yang dilakukan secara daring tersebut juga menghasilkan empat hal yang perlu didorong. Pertama, Asean-US Trade and Investment Framework (TIFA) dan Kemitraan Strategis Asean-Amerika Serikat untuk menjadi platform dalam menjajaki kepentingan bersama antara Asean dan Amerika Serikat. 

    Kedua, menegakkan komitmen-komitmen dalam Perjanjian Asean dan meningkatkan perdagangan intra-Aseab, baik melalui Asean Trade-in-Goods Agreement (ATIGA) dan Asean Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

    Ketiga, melakukan penjajakan atas mitra dagang baru sambil melanjutkan hubungan perdagangan yang sudah berlangsung dengan mitra dagang Asean. 

    Keempat, mengeksplorasi RCEP lebih luas untuk menarik anggota baru sehingga Asean dapat mengurangi ketergantungannya hanya pada pasar tertentu dan memiliki opsi lain. Kelima, melanjutkan keterlibatan Amerika Serikat dalam perdagangan dengan Asean.

    Joint Statement yang merupakan hasil pembahasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Perdana Menteri Malaysia di Kuala Lumpur Malaysia, beberapa waktu lalu, meminta agar Malaysia sebagai Ketua Asean untuk berperan aktif dalam melakukan engagement dengan AS. 

  • Airlangga dan Dubes AS untuk RI Kamala S, Bahas Negosiasi Tarif Sampai Peluang Impor Produk Amerika – Halaman all

    Airlangga dan Dubes AS untuk RI Kamala S, Bahas Negosiasi Tarif Sampai Peluang Impor Produk Amerika – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, H.E Kamala S. Lakhdhir, hari Selasa (8/4/2025).

    Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.

    Penyampaian tarif resiprokal sebesar 32 persen kepada Indonesia yang diumumkan oleh Amerika Serikat pada 2 April 2025 akan mulai berlaku pada 9 April 2025, kecuali dapat dinegosiasikan lebih lanjut.

    Merespon hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai upaya negosiasi untuk memfasilitasi kepentingan kedua negara dalam menyeimbangkan neraca perdagangan. 

    “Indonesia akan mengedepankan jalur negosiasi dan tidak melakukan tindakan retaliasi, sejalan dengan negara ASEAN lainnya. Negosiasi kita upayakan dengan revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah berlaku sejak 1996,” ujar Airlangga.

    Dirinya menyatakan akan menempuh beberapa kebijakan strategis sebagai upaya negosiasi dalam merespon tarif AS.

    Beberapa di antaranya yakni dengan deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft, melakukan evaluasi terhadap kebijakan Lartas, dan mempercepat proses sertifikasi halal. 

    Kedua negara juga mendiskusikan langkah-langkah kebijakan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan barang.

    Lebih lanjut Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS, tentunya dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

    Merespon hal tersebut, Dubes Kamala menyampaikan bahwa di tengah inisiatif negosiasi dengan Amerika Serikat dari berbagai negara yang terdampak kebijakan tarif Presiden Trump, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta berkomitmen untuk memfasilitasi upaya komunikasi dan negosiasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

    ”Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi, dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,” kata Kamala.

    Menutup pertemuan, Airlangga menegaskan peran strategis AS sebagai mitra penting bagi Indonesia.

    “Kami percaya bahwa dengan mengedepankan dialog dan sinergi yang baik, kedua negara dapat saling bekerja sama untuk hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan,” kata Airlangga.

    Turut mendampingi Airlangga pada pertemuan tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, H.E Kamala S. Lakhdhir, hari Selasa (8/4/2025).

    Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.

    Penyampaian tarif resiprokal sebesar 32 persen kepada Indonesia yang diumumkan oleh Amerika Serikat pada 2 April 2025 akan mulai berlaku pada 9 April 2025, kecuali dapat dinegosiasikan lebih lanjut.

    Merespon hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai upaya negosiasi untuk memfasilitasi kepentingan kedua negara dalam menyeimbangkan neraca perdagangan. 

    “Indonesia akan mengedepankan jalur negosiasi dan tidak melakukan tindakan retaliasi, sejalan dengan negara ASEAN lainnya. Negosiasi kita upayakan dengan revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah berlaku sejak 1996,” ujar Airlangga.

    Dirinya menyatakan akan menempuh beberapa kebijakan strategis sebagai upaya negosiasi dalam merespon tarif AS.

    Beberapa di antaranya yakni dengan deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft, melakukan evaluasi terhadap kebijakan Lartas, dan mempercepat proses sertifikasi halal. 

    Kedua negara juga mendiskusikan langkah-langkah kebijakan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan barang.

    Lebih lanjut Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS, tentunya dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

    Merespon hal tersebut, Dubes Kamala menyampaikan bahwa di tengah inisiatif negosiasi dengan Amerika Serikat dari berbagai negara yang terdampak kebijakan tarif Presiden Trump, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta berkomitmen untuk memfasilitasi upaya komunikasi dan negosiasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

    ”Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi, dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,” kata Kamala.

    Menutup pertemuan, Airlangga menegaskan peran strategis AS sebagai mitra penting bagi Indonesia.

    “Kami percaya bahwa dengan mengedepankan dialog dan sinergi yang baik, kedua negara dapat saling bekerja sama untuk hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan,” kata Airlangga.

    Turut mendampingi Airlangga pada pertemuan tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon.

  • Pesan Airlangga ke Dubes AS: RI Pilih Negosiasi, Tak Akan Retaliasi

    Pesan Airlangga ke Dubes AS: RI Pilih Negosiasi, Tak Akan Retaliasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, H.E Kamala S. Lakhdhir, pada Selasa (8/04).

    Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.

    Penyampaian tarif resiprokal sebesar 32% kepada Indonesia yang diumumkan oleh Amerika Serikat pada 2 April 2025 akan mulai berlaku pada 9 April 2025, kecuali dapat dinegosiasikan lebih lanjut.

    Mengenai hal tersebut, Airlangga memastikan Pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai upaya negosiasi untuk memfasilitasi kepentingan kedua negara dalam menyeimbangkan neraca perdagangan.

    “Indonesia akan mengedepankan jalur negosiasi dan tidak melakukan tindakan retaliasi, sejalan dengan negara ASEAN lainnya. Negosiasi kita upayakan dengan revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah berlaku sejak 1996,” kata Airlangga, Rabu (9/4/2025).

    Airlangga menyatakan akan menempuh beberapa kebijakan strategis sebagai upaya negosiasi dalam merespon tarif AS. Beberapa di antaranya yakni dengan deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft, melakukan evaluasi terhadap kebijakan Lartas, dan mempercepat proses sertifikasi halal.

    Kedua negara juga mendiskusikan langkah-langkah kebijakan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan barang. Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS, tentunya dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

    Merespon hal tersebut, Dubes AS Kamala menyampaikan bahwa di tengah inisiatif negosiasi dengan Amerika Serikat dari berbagai negara yang terdampak kebijakan tarif Presiden Trump, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta berkomitmen untuk memfasilitasi upaya komunikasi dan negosiasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

    “Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi, dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,” ungkap Dubes Kamala.

    Menutup pertemuan, Airlangga menegaskan peran strategis AS sebagai mitra penting bagi Indonesia. “Kami percaya bahwa dengan mengedepankan dialog dan sinergi yang baik, kedua negara dapat saling bekerja sama untuk hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan,” pungkas Airlangga.

    Adapun, turut mendampingi Airlangga pada pertemuan tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon.

    (haa/haa)

  • Hadapi Tarif Impor Trump, Guru Besar UI Minta Pemerintah Tingkatkan Daya Saing dan Cari Pasar Baru – Halaman all

    Hadapi Tarif Impor Trump, Guru Besar UI Minta Pemerintah Tingkatkan Daya Saing dan Cari Pasar Baru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Guru Besar FEB UI Prof Telisa Aulia Falianty berpendapat, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan daya saing produk utama ekspor dalam menghadapi kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan sebutan ‘tarif timbal balik’.

    Menurutnya, melalui kebijakan tarif timbal balik Trump ini Indonesia perlu mencari pangsa pasar dari negara lain bukan hanya Amerika Serikat. 

    “Salah satu solusi baiknya memang meningkatkan daya saing kita ya. Dan mencari pasar selain US juga untuk mengkompensasi dampak negatif terhadap ekspor kita terhadap Amerika yang akan turun. Nah itu sih menurut saya cara terbaik saat ini ya,” kata Telisa saat dihubungi Tribunnews, Minggu (6/4/2025).

    Menurut Telisa, untuk menghadapi kebijakan Trump bisa juga dilakukan dengan negosiasi secara bilateral trade dibanding menerapkan tarif balasan atau resiprokal yang lebih tinggi, untuk produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat.

    “Tapi apakah akan dibalas dengan tarif yang lebih tinggi juga? Kayaknya tidak akan berhenti ya. Kalau retaliation ini malah akan tidak bagus, akan harmful buat semua. Jadi jalan tengah negosiasi, kemudian menaikkan daya saing ekspor,” jelas dia.

    “Tapi kalau menurut saya sih pembalasan dengan tarif lagi itu tidak akan berhenti. Malah akan menyebabkan kita semakin terpuruk kepada resesi global itu,” imbuhnya menegaskan.

    Selain itu, pemerintah juga perlu membuktikan bahwa Indonesia tidak melakukan currency manipulation seperti yang dituduhkan Trump. 

    Pemerintah perlu menyederhanakan regulasi dan meningkatkan kesiapan dari pelaku usaha dalam persaingan dagang yang nantinya akan semakin tinggi serta kompetitif.

    “Karena walau bagaimanapun kan Amerika juga sebetulnya masih membutuhkan komoditas dari negara-negara berkembang ya. Seperti sawit. Di Indonesia itu masih dibutuhkan oleh Amerika Serikat juga,” ucap Telisa.

    “Tekstilnya Indonesia itu sebetulnya masih dibutuhkan juga. Tekstil yang murah itu kan mereka sebetulnya masih butuh ya. Tetapi ya mudah-mudahan ada equilibrium baru ya,” sambungnya.

    Langkah pemerintah RI

    Pemerintah Indonesia akan menghitung dampak pemberlakuan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang dikenakan Amerika Serikat (AS) kepada produk impor asal Indonesia mulai 9 April 2025.

    Tarif resiprokal tersebut mengacu pada basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan AS terhadap produk impor dari semua negara yang dikenakan AS selama ini.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

    “Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif impor AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” kata Susiwijono dikutip dari siaran pers pada Jumat (4/3/2025).

    “Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” ujarnya.

    Susiwijono menyebutkan, sejak awal tahun ini, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan,” ucap Susiwijono.

    “Termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” katanya.

    Diketahui, Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10 persen terhadap hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika, Rabu (2/4/2025). 

    Indonesia pun tercantum dalam daftar tarif timbal balik yang diumumkan oleh Trump tersebut. Sebab, Indonesia dituduh menerapkan tarif sebesar 64 persen terhadap barang-barang dari Amerika Serikat (AS).

    Kemudian, sebagai respons, AS akan mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika. Tarif ini akan mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025) mendatang. 

    Trump menyatakan bahwa dana dari penerapan tarif ini akan digunakan untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional.