Xcloud.id

Tag: Susiwijono

  • Paguyuban Pawitandirogo Dorong Perekonomian Daerah, Gelar Sarasehan Juni 2025

    Paguyuban Pawitandirogo Dorong Perekonomian Daerah, Gelar Sarasehan Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Paguyuban Pawitandirogo akan menggelar acara sarasehan ekonomi pembangunan daerah di Madiun, Jawa Timur pada 26 Juni 2025.

    Pawitandirogo sendiri merupakan paguyuban warga Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo yang merantau ke luar daerah.

    Ketua Umum Pawitandirogo Susiwijono Moegiarso mengaku terinspirasi dengan cara sarasehan ekonomi yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Menurutnya, acara tersebut sangat produktif.

    Susi, yang juga menjabat sebagai sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, memang terlibat langsung dalam penyelenggaraan sarasehan ekonomi nasional tersebut.

    Oleh sebab itu, dia ingin mereplikasi acara serupa di level daerah terutama untuk membahas ekonomi wilayah Pawitandirogo (Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo).

    “Nanti kita kumpul bersama-sama seluruh pemangku kepentingan di daerah dan kita yang di pusat insyaallah nanti tanggal 26 Juni,” ujar Susi ketika memberi sambutan dalam acara Halalbihalal dan Silaturahmi Pawitandirogo di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Minggu (4/5/2025).

    Dia menjelaskan, 26 Juni 2025 dipilih karena sekaligus adanya perayaan Malam Satu Suro di daerah Pawitandirogo. Susi pun mengaku sudah mengundang tokoh nasional dari Pacitan yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

    Dalam pembicaraannya dengan AHY, Susi menyampaikan bahwa pemerintah pusat ingin agar infrastruktur di wilayah Pawitandirogo terintegrasi. Dengan begitu, wilayah Pawitandirogo bisa berkontribusi besar ke pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Nanti kami akan menyiapkan semuanya, mudah-mudahan menjadi wadah dan forum yang konkret untuk memberikan kontribusi terhadap wilayah Pawitandirogo,” tutup Susi.

    Pada kesempatan yang sama, AHY menekankan pembangunan daerah tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, harus ada orkestrasi dari pemerintah pusat.

    Ketua umum Partai Demokrat itu pun mengaku senang apabila Paguyuban Pawitandirogo rajin mengadakan acara silaturahmi dengan para kepala daerah. Dengan begitu, diharapkan ada sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan daerah.

    “Jika ada Bapak-Ibu yang ingin menyampaikan aspirasi, dari teman-teman, dari kepala-kepala daerah, bisa datang juga ke kantor kami. Sekali lagi, mudah-mudahan ke depan semakin baik dan semakin diberikan atensi,” kata AHY.

    Dia pun mengaku akan berupaya menyempatkan waktu untuk menghadiri acara sarasehan ekonomi pembangunan daerah di wilayah Pawitandirogo pada 26 Juni 2025.

  • Indonesia Proaktif Atasi Tarif Resiprokal AS, Tawarkan Solusi Konkret dan Deregulasi

    Indonesia Proaktif Atasi Tarif Resiprokal AS, Tawarkan Solusi Konkret dan Deregulasi

    PIKIRAN RAKYAT – Gelombang kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 2 April 2025, mendorong respons cepat dan terukur dari berbagai negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

    Sebagai langkah proaktif untuk mengatasi potensi dampak negatif kebijakan tersebut, delegasi tinggi Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, selaku Ketua Delegasi dan Koordinator Perundingan atas Kebijakan Tarif AS, melakukan serangkaian pertemuan penting di Washington, D.C.

    Puncak dari rangkaian pertemuan tersebut terjadi pada Kamis, 24 April 2025 sore waktu setempat, di mana Menko Airlangga bertemu dengan US Secretary of Treasury, Scott Bessent.

    Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi forum krusial untuk menyampaikan posisi Indonesia, menawarkan solusi konkret, dan menjajaki peluang kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan di tengah tantangan kebijakan perdagangan global.

    Secretary Bessent dalam pertemuan tersebut menyampaikan apresiasinya atas respons sigap yang ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia segera setelah pengumuman kebijakan tarif resiprokal.

    “Saya terkesan dengan surat yang disampaikan oleh Menko Airlangga kepada saya, dan berpandangan bahwa itu adalah awal yang sangat baik. Saya berterima kasih karena Indonesia terus melanjutkan hubungan bilateral yang baik ini,” tegas Secretary Bessent.

    Indonesia saat ini termasuk dalam kelompok negara-negara yang melakukan pembahasan lebih awal dengan Pemerintah AS terkait kebijakan tarif ini.

    Progress perkembangan pembahasan yang cepat dan dinilai sangat baik oleh kedua belah pihak menjadi modal penting dalam upaya mencari solusi yang konstruktif.

    Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga kembali menegaskan posisi Indonesia yang sebelumnya telah disampaikan kepada United States Trade Representative (USTR) dan Secretary of Commerce pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.

    Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, fokus utama Menko Airlangga adalah menyampaikan komitmen Indonesia dalam mengatasi defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia secara adil dan berkelanjutan.

    “Kami mendukung perdagangan yang fair and square. Indonesia akan meningkatkan pembelian pada berbagai komoditas utama seperti Minyak dan Gas, serta Produk-produk Pertanian,” ungkap Menko Airlangga.

    Langkah ini menunjukkan kesediaan Indonesia untuk berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara melalui peningkatan impor komoditas strategis dari AS.

    Lebih lanjut, Menko Airlangga memaparkan berbagai kebijakan deregulasi yang akan ditempuh Indonesia untuk mempermudah arus perdagangan dan investasi.

    Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup penyederhanaan perizinan impor, peninjauan kembali kuota impor, dan evaluasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) agar lebih fleksibel dan tidak menghambat perdagangan yang saling menguntungkan.

    “Kami juga akan meningkatkan nilai investasi dan kerja sama dalam critical minerals. Kolaborasi juga akan mencakup kerja sama keuangan dan ekonomi digital,” jelas Menko Airlangga, menyoroti sektor-sektor potensial untuk peningkatan kerjasama bilateral di masa depan.

    Dalam pertemuan yang berlangsung konstruktif tersebut, Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai negara yang terbuka dan bersahabat bagi negara-negara mitra, termasuk Amerika Serikat. Penegasan ini penting untuk membangun kepercayaan dan menciptakan iklim negosiasi yang positif.

    Upaya delegasi Indonesia ini mendapatkan dukungan penuh dari berbagai asosiasi, dunia usaha, serta sektor swasta di tanah air.

    Mereka berharap agar proses negosiasi tarif dapat segera dimulai setelah penandatanganan kesepakatan non-disclosure dengan pihak USTR yang telah dilakukan pada 23 April 2025.

    “Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari,” pungkas Menko Airlangga, menunjukkan target waktu yang ambisius namun realistis untuk mencapai kesepakatan.

    Selain isu tarif, pihak AS juga menyampaikan ketertarikannya untuk bekerja sama dalam forum G20, di mana Amerika Serikat akan memegang presidensi pada tahun 2026.

    Kerjasama ini diharapkan dapat mendukung agenda kebijakan Presiden Trump dalam forum multilateral tersebut.

    Lebih lanjut, Amerika Serikat menilai pentingnya peran Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), di mana Indonesia saat ini tengah memanfaatkan proses aksesi keanggotaan untuk melakukan reformasi struktural dan deregulasi ekonomi.

    Dukungan AS terhadap proses aksesi Indonesia ke OECD menjadi sinyal positif bagi upaya reformasi ekonomi Indonesia.

    Dalam pertemuan penting ini, Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Marie Elka Pangestu, menunjukkan keseriusan dan koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi isu strategis ini.

    Turut hadir pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington, D.C. Ida Bagus Bimantara, serta jajaran pejabat dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

    Langkah Cepat Indonesia dan Implikasi ke Depan

    Langkah cepat dan proaktif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan tarif resiprokal AS menunjukkan pemahaman yang mendalam akan pentingnya menjaga hubungan dagang yang sehat dengan salah satu mitra ekonomi terbesar.

    Kunjungan delegasi tingkat tinggi dan tawaran solusi konkret seperti peningkatan pembelian komoditas dan deregulasi ekonomi merupakan strategi yang cerdas untuk meredakan potensi ketegangan dan membuka jalur negosiasi yang konstruktif.

    Penegasan komitmen terhadap perdagangan yang fair and square menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dengan pihak AS. Selain itu, inisiatif untuk meningkatkan kerjasama di sektor critical minerals, keuangan, dan ekonomi digital menunjukkan visi jangka panjang Indonesia dalam memperkuat kemitraan ekonomi dengan AS di sektor-sektor strategis masa depan.

    Target waktu 60 hari untuk menyelesaikan detail pembahasan dan negosiasi teknis menunjukkan optimisme dan kesiapan Indonesia untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam waktu yang relatif singkat. Dukungan dari dunia usaha dan sektor swasta juga menjadi modal penting dalam memperkuat posisi negosiasi Indonesia.

    Keterlibatan AS dalam mendukung agenda G20 di bawah presidensi mereka pada tahun 2026 dan apresiasi terhadap reformasi ekonomi Indonesia melalui proses aksesi OECD memberikan sinyal positif bahwa hubungan bilateral kedua negara memiliki potensi untuk terus berkembang di berbagai platform multilateral.

    Meskipun pertemuan awal menunjukkan perkembangan yang baik, tantangan dalam negosiasi tarif dengan AS tentu tidak dapat diabaikan. Kebijakan perdagangan AS seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik domestik dan pertimbangan ekonomi internal.

    Harapannya, dengan komunikasi yang efektif, tawaran solusi yang konstruktif, dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia dan Amerika Serikat dapat mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengatasi isu tarif resiprokal tetapi juga memperkuat kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan di masa depan.

    Keberhasilan negosiasi ini akan menjadi preseden penting dalam menjaga stabilitas perdagangan global dan menunjukkan pentingnya dialog dalam menyelesaikan sengketa ekonomi antar negara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Masih Tunggu Laporan Airlangga Soal Negosiasi Kebijakan Tarif Trump

    Prabowo Masih Tunggu Laporan Airlangga Soal Negosiasi Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto merespons singkat saat ditanya mengenai perkembangan negosiasi tarif yang disebut-sebut terkait dengan kebijakan tarif Donald Trump.

    Dia mengaku belum mendapatkan laporan lengkap dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    “Ini saya belum ketemu Pak Airlangga. Saya enggak tahu jam berapa dia datang, saya nunggu laporan beliau,” ujar Prabowo kepada awak media di Istana Kepresidenan, Selasa (22/4/2025)

    Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terkait potensi penyesuaian kebijakan tarif Indonesia dalam menghadapi dinamika perdagangan global, termasuk pengaruh pendekatan ekonomi ala mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menekankan pada proteksionisme. 

    Pemerintah melalui tim teknis bergerak melaksanakan pertemuan dengan tim teknis US Trade Representative/USTR, Jumat (18/4/2025), untuk menindaklanjuti negosiasi antara Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer.

    Sebelumnya pada pertemuan tingkat menteri, Kamis (17/4/2025), kedua pihak telah sepakat untuk segera membahas secara intensif proses negosiasi tarif dan menyiapkan kerangka kerja sama dan menargetkan untuk menyelesaikan prosesnya dalam jangka waktu 60 hari ke depan. 

    Pertemuan tersebut mulai membahas pokok isu yang menjadi perhatian Amerika Serikat dan Indonesia. “Indonesia mengharapkan dapat disepakati format, mekanisme, dan jadwal negosiasi dengan target waktu 60 hari,” tulis Sekretaris Kemenko bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dikutip pada Senin (21/4/2025).

    Susi menjelaskan bahwa tenggat waktu 60 hari tersebut adalah penyelesaian pembahasan isu untuk disepakati, sehingga masih terdapat waktu 30 hari dari 90 hari penundaan untuk implementasi kesepakatan.

    Pembahasan mencakup pendalaman atas penawaran dan permintaan dari Indonesia dan penjajakan mengenai format, prosedur, dan tahapan dari proses negosiasi.

    Pihak USTR menyambut baik proposal Indonesia dan saat ini sedang menyusun draft dari working document yang akan memuat cakupan dan substansi negosiasi.

    Beberapa isu pendalaman atas penawaran dan permintaan tersebut mencakup penyelesaian berbagai hambatan non-tarif antara lain perizinan impor, digital trade dan Customs Duties on Electronic Transmissions (CDET), pre-shipment inspections dan kewajiban surveyor, dan local content untuk industri. Pembahasan juga mencakup implementasi tarif resiprokal, tarif sektoral dan tarif dasar, dan isu akses pasar.

    Terkait pembahasan format, prosedur, dan tahapan negosiasi, kedua belah pihak sedang mengkaji dan mempersiapkan masukan berdasarkan tenggat waktu penundaan tarif selama 90 hari, dan mendorong adanya posisi bersama dalam waktu 60 hari.

    Susi menekankan dalam hal ini, kedua belah pihak mendorong dialog dalam waktu secepat-cepatnya untuk mencapai kesepakatan.

    Sebelumnya pada pertemuan tingkat menteri, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia telah menawarkan konsensi, pun sebaliknya AS telah mengajukan permintaan. 

    Untuk diketahui, tim negosiasi teknis terdiri dari Sekretaris Kemenko Perekonomian dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi (Kemenko Perekonomian), Direktur Jenderal Amerika dan Eropa (Kemenlu), Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Kemendag), Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kemenkeu), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan Kuasa Usaha Ad-Interim KBRI Washington DC.

  • Bertemu Mendag AS, Menko Airlangga sampaikan proposal negosiasi tarif

    Bertemu Mendag AS, Menko Airlangga sampaikan proposal negosiasi tarif

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin delegasi Indonesia, melanjutkan upaya negosiasi dengan menemui United States Secretary of Commerce atau Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Howard Lutnick di Washington DC, AS. ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian

    Bertemu Mendag AS, Menko Airlangga sampaikan proposal negosiasi tarif
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 20 April 2025 – 11:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin delegasi Indonesia, melanjutkan upaya negosiasi dengan menemui United States Secretary of Commerce atau Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Howard Lutnick. Pertemuan tersebut dalam rangka menyampaikan proposal negosiasi Indonesia terkait tarif kepada AS.

    “Kami berterima kasih kepada Secretary Lutnick yang memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi tarif dan menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang,” ujar Menko Airlangga, dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Minggu.

    Indonesia menyampaikan penawaran konkret untuk meningkatkan pembelian dan impor Indonesia dari AS demi menyeimbangkan defisit perdagangan AS, di antaranya pembelian produk energi (crude oil, LPG, dan gasoline). Selain itu, juga peningkatan impor produk pertanian dari AS (soybeans, soybeans meal, dan wheat), yang memang sangat dibutuhkan dan tidak diproduksi di Indonesia.

    Menko Airlangga juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk kerja sama di bidang critical minerals, dukungan investasi AS, serta komitmen untuk menyelesaikan permasalahan non-tariff barrier (NTB) yang menjadi perhatian pihak pengusaha AS di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Lutnick mengapresiasi komitmen dan proposal konkret tersebut dan menilai penawaran dan permintaan Indonesia sangat konkret dan saling menguntungkan bagi kedua negara.

    Ia menyebut hal itu berbeda dengan beberapa negara lain yang juga baru saja mengajukan proposal dan belum diterima oleh pihak AS. Lebih lanjut, Lutnick sependapat dengan rencana target negosiasi yang akan diselesaikan dalam 60 hari ke depan dan menyarankan agar langsung menyusun jadwal pembahasan teknis secara detail dengan pihak DoC dan USTR.

    “Kami mengapresiasi langkah konkret Indonesia untuk melakukan negosiasi tarif. Ke depan, AS dan Indonesia akan terus melanjutkan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan,” ujar Lutnick.

    Tim negosiasi RI yang turut mendampingi Menko Airlangga, di antaranya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, serta Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

    Kemudian, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono, serta Kuasa Usaha Ad-Interim KBRI Washington DC Ida Bagus Made Bimantara.

    Sebelum Indonesia, ada beberapa negara seperti Jepang dan Argentina yang juga baru bertemu dan melakukan negosiasi mengenai tarif AS itu.Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang langsung diterima oleh Pemerintah AS.

     Terkait dengan kebijakan tarif AS, Presiden Trump telah menugaskan Lutnick bersama dengan Ambassador Greer (USTR) dan Scott Bessent (Secretary of Treasury) sebagai pejabat AS yang bertanggung jawab dan menangani kebijakan tarif perdagangan AS. Department of Commerce (DoC) merupakan kementerian di AS yang bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi dan urusan perdagangan di AS.

    Tugas DoC salah satunya meningkatkan perdagangan internasional dan membantu bisnis AS bersaing di pasar global, serta mempromosikan perdagangan yang adil. Dalam konteks kebijakan tarif AS, DoC yang merumuskan kebijakan besar mengenai tarif (bagian dari kebijakan perdagangan internasional AS), sedangkan untuk pelaksanaan teknis negosiasi tarif menjadi tugas dari USTR.

    Sebelum melakukan pertemuan secara langsung pada Kamis (17/4/2025) di Kantor DoC, Menko Airlangga juga telah melakukan pertemuan secara online melalui Zoom meeting dengan Lutnick, sehingga pertemuan kedua pihak berlangsung sangat cair dan penuh persahabatan, serta berlangsung selama lebih dari 1,5 jam.

    Respons itu menjadi kesempatan baik untuk Indonesia, yang pada pekan pertama pemberlakuan penundaan tarif resiprokal, sudah bisa diterima secara langsung oleh pihak otoritas di AS yaitu USTR dan DoC, serta sudah terjadwal juga dengan Secretary of Treasury.

    Sumber : Antara

  • Terungkap! Isi Tawaran RI ke Bos Mendag AS dalam Negosiasi Tarif

    Terungkap! Isi Tawaran RI ke Bos Mendag AS dalam Negosiasi Tarif

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menemui United States Secretary of Commerce Howard Lutnick dalam agenda rangkaian negosiasi tarif resiprokal yang dikenakan Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia sebesar 32%.

    Pertemuan dengan Lutnick telah terselenggara dua kali. Pertama ialah pertemuan secara online melalui Zoom Meeting pada Kamis (17/4), kedua ialah pertemuan secara langsung di Kantor Department of Commerce (DoC) AS pada Sabtu (19/4) waktu setempat.

    Dalam pertemuan kedua yang berlangsung selama 1,5 jam, Airlangga menawarkan sejumlah kebijakan perdagangan dengan AS, supaya tercipta perdagangan yang adil, sebagaimana permintaan Trump karena neraca perdagangan AS dengan Indonesia kerap defisit.

    “Kami berterima kasih kepada Secretary Lutnick yang memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi tarif dan menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang,” kata Airlangga melalui siaran pers, dikutip Minggu (20/4/2025).

    Dalam negosiasi itu, Airlangga menawarkan pembelian dan impor Indonesia dari AS untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS, antara lain pembelian produk energi (crude oil, LPG dan gasoline) serta peningkatan impor produk pertanian dari AS (soybeans, soybeans meal dan wheat) yang memang sangat dibutuhkan dan tidak diproduksi di Indonesia.

    Airlangga juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk kerja sama di bidang critical minerals, dukungan investasi AS dan juga komitmen untuk menyelesaikan permasalahan Non-Tariff Barrier (NTB) yang menjadi concern pihak pengusaha AS di Indonesia.

    Lutnick pun kabarnya mengapresiasi tawaran Airlangga, termasuk proposal konkret terkait pembelian produk dari AS. Ia menganggap tawaran Indonesia saling menguntungkan antar kedua negara.

    Pada kesempatan itu, Lutnick juga sependapat dengan rencana target negosiasi yang akan diselesaikan dalam 60 hari ke depan, dan menyarankan agar langsung menyusun jadwal pembahasan teknis secara detail dengan pihak DoC dan USTR.

    “Kami mengapresiasi langkah konkret Indonesia untuk melakukan negosiasi tarif. Ke depan, AS dan Indonesia akan terus melanjutkan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan,” ujar Lutnick.

    Tim negosiasi RI yang turut hadir mendampingi Menko Airlangga yakni antara lain Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono, dan Kuasa Usaha Ad-Interim KBRI Washington DC Ida Bagus Made Bimantara.

    Sebelum Indonesia, ada beberapa negara seperti Jepang dan Argentina yang juga baru saja bertemu dan melakukan negosiasi mengenai tarif AS tersebut dengan Lutnick. Indonesia termasuk salah satu dari sedikit negara yang langsung diterima oleh Pemerintah AS.

    (haa/haa)

  • Negosiasi Tarif Trump, AS Turut Permasalahkan Penggunaan QRIS & GPN

    Negosiasi Tarif Trump, AS Turut Permasalahkan Penggunaan QRIS & GPN

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti penerapan Quick Response Code Indonesian Standard alias QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional/GPN sedikit banyak merugikan negaranya.  

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk sektor keuangan tersebut. 

    “Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (18/4/2025).  

    Meski demikian, dirinya belum menjelaskan secara detail hal apa yang akan dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghadapi tarif Trump.  

    Airlangga bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu baru saja melakukan pertemuan dengan US Trade Representative (USTR) maupun US Secretary of Commerce pada Kamis (17/4/2025) waktu setempat. 

    Dalam pertemuan tersebut membahas opsi yang ada terkait kerja sama bilateral antara Indonesia dan AS, dengan prinsip adil dan imbang.  

    Adapun, Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang masuk dalam rombongan ke Washington tersebut memperjelas, bahwa pada dasarnya ada beberapa perhatian USTR kepada Bank Indonesia (BI) dan OJK. 

    Hal tersebut tercantum dalam National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025, yang terbit pada akhir Maret. Hanya beberapa hari sebelum Trump mengumumkan tarif resiprokal. 

    “Yaitu terkait beberapa PBI [Peraturan Bank Indonesia] mengenai Penyelenggara Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pembayaran. Juga terkait National Payment Gateway [GPN] dan Penggunaan QRIS,” ujar Susi kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025). 

    Sebagaimana diketahui, Indonesia mendorong penggunaan QRIS baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan penggunaan mata uang lokal. 

    Menelisik dokumen NTE, nyatanya USTR lebih banyak menyoroti peraturan BI ketimbang OJK. Misalnya, berdasarkan Peraturan BI No. 21/2019, Indonesia QRIS untuk semua pembayaran yang menggunakan kode QR di Indonesia. 

    Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan bank, menyatakan keprihatinan bahwa selama proses pembuatan kebijakan ini, para pemangku kepentingan internasional tidak diberitahu tentang sifat dari potensi perubahan atau diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka tentang sistem semacam itu, termasuk bagaimana sistem tersebut dapat dirancang untuk berinteraksi dengan sistem pembayaran yang ada.

    Sementara pada Mei 2023, BI mengamanatkan agar kartu kredit pemerintah diproses melalui GPN dan mewajibkan penggunaan dan penerbitan kartu kredit pemerintah daerah.  

    “Perusahaan-perusahaan pembayaran AS khawatir bahwa kebijakan baru ini akan membatasi akses terhadap penggunaan opsi pembayaran elektronik AS,” tulis USTR dalam dokumen NTE. 

    Adapun, proses negosiasi tarif masih akan berlangsung dalam 60 hari ke depan atau hingga Juni 2025. Termasuk kesepakatan apa saja yang nantinya akan tercapai bagi kedua negara. 

  • Prabowo Nego dengan AS, Xi Jinping ‘Ngambek?

    Prabowo Nego dengan AS, Xi Jinping ‘Ngambek?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia sedang”merayu” langsung Presiden AS Donald Trump untuk negosiasi tarif resiprokal 32% untuk RI. Ini dilakukan bertepatan dengan jadwal kunjungan Presiden China Xi Jinping ke sejumlah negara di Asia Tenggara, namun tidak ke Indonesia.

    Delegasi Indonesia akan memulai rangkaian negosiasi resmi dengan pemerintah AS di Washington DC pada hari ini, Rabu (16/4/2025). Pemerintah setidaknya akan menawarkan empat poin untuk menegosiasikan tarif resiprokal 32% yang diterapkan Presiden AS Donald Trump ke Indonesia.

    Delegasi itu terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

    Selama sepekan, 16—23 April 2025, mereka diagendakan temui perwakilan dari USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

    Airlangga mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan non-paper atau dokumen informal yang berkaitan dengan tawaran tarif, instrumen perdagangan di luar tarif, relaksasi hambatan perdagangan di luar tarif, hingga investasi di sektor riil maupun keuangan.

    Sementara ketika dikonfirmasi apakah salah satu target negosiasi untuk memastikan semua barang-barang ekspor Indonesia ke AS dibebaskan tarif alias bea masuk 0%, pemerintah tidak menampik.

    “Itu nanti yang akan dibahas di sana,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Adapun Indonesia menawarkan 4 poin kesepakatan ke AS untu negosiasi Tarif Trump. Pertama, pemerintah siap membeli barang-barang AS senilai sekitar US$18 miliar untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan Negeri Paman Sam.

    Kedua, pemerintah melalui BPI Danantara akan mendorong BUMN untuk berinvestasi di AS sebagai salah satu upaya negosiasi tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump kepada Indonesia.

    “Selain mengundang investasi Amerika di Indonesia, Indonesia juga akan ada perusahaan yang akan investasi di Amerika,” ujar Airlangga.

    Ketiga, pemerintah ingin merelaksasi kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) hingga kuota impor karena sejumlah kebijakan hambatan perdagangan tersebut menjadi persoalan pemerintah AS.

    “Deregulasi itu semua yang kemarin diarahkan Bapak Presiden, baik itu terkait dengan ekspor, impor, dan TKDN yang kaitannya dengan ICB [International Competitive Bidding],” jelas Airlangga.

    Terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pihaknya ingin melakukan penyesuaian PPh impor untuk produk tertentu seperti elektronik, seluler, dan laptop dari yang awalnya dikenai PPh impor sebesar 2,5% menjadi 0,5%.

    “Ini berarti mengurangi lagi 2% beban tarif. Jadi anything [apa pun] yang bisa mengurangi beban tarif karena sudah adanya beban tarif selama belum turun dari Amerika, kita akan coba lakukan,” ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).

    Selain itu, ada penyesuaian tarif bea masuk semua produk impor asal AS yang termasuk most favored nation (MFN), dari yang awalnya 5%—10% menjadi 0%—5%.

    Xi Jinping Tak ke RI

    Presiden China Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara di Asia Tenggara di tengah perang dagang.

    Dilansir dari Reuters, Xi memulai lawatan ke tiga negara di Asia Tenggara pada pekan ini dengan 3 negara tujuan yakni Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Lawan luar negeri tersebut merupakan yang pertama dilakukan Xi pada tahun ini.

    China dan Vietnam diperkirakan akan menandatangani sekitar 40 perjanjian, termasuk beberapa perjanjian mengenai jalur kereta api.

    Sementara itu, kunjungan ke Malaysia dan Kamboja tidak secara spesifik dijelaskan tujuannya, tetapi yang jelas kunjungan tersebut guna meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara.

    Kendati tidak memasukan Indonesia dalam tujuan lawatan kenegaraan China, tetapi baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto dan Xi telah berkomunikasi langsung melalu saluran telepon.

    Komunikasi tersebut dijalan ketika tepat memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-China.

    Mengutip kantor berita resmi China Xinhua, Xi menyatakan bahwa China dan Indonesia telah berdiri bersama dalam suka dan duka, serta mencapai kemajuan dalam hubungan bilateral dan memiliki persahabatan yang kuat. 

    “China  dan Indonesia telah berdiri bersama dalam suka dan duka dan terlibat dalam kerja sama yang tulus selama 75 tahun terakhir, mencapai kemajuan luar biasa dalam hubungan bilateral dan membina persahabatan yang mengakar kuat antara kedua bangsa,” tulis kantor berita tersebut, Minggu (13/4/2025). 

    Lewat peringatan 75 tahun kerja sama China-Indonesia, Xi Jinping mengaku akan sangat mementingkan perkembangan hubungan China dan Indonesia. 

    Hal-hal yang akan diperdalam lagi adalah dalam kerja sama strategis komprehensif bilateral, memperkuat koordinasi strategis multilateral, serta terus memperkaya dimensi masyarakat Tiongkok-Indonesia dengan masa depan bersama yang bercirikan era baru.

  • Negosiasi Tarif Impor AS, Ini Deretan Produk AS yang Bakal Banjiri Pasar Indonesia

    Negosiasi Tarif Impor AS, Ini Deretan Produk AS yang Bakal Banjiri Pasar Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Merespons tarif impor AS, Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah tawaran strategis kepada Donald Trump. Salah satunya kebijakan menambah impor produk dari negara tersebut sebesar $18 hingga $19 miliar.

    “Indonesia akan beli barang dari Amerika sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Nilainya mendekati 18 miliar dolar AS,” tutur Airlangga Hartarto. Menko Bidang Perekonomian ini pun mengutarakan produk impor tersebut dibutuhkan masyarakat.

    Selain itu, kehadirannya tak mengganggu produk lokal. Airlangga pun mengutarakan negosiasi tersebut akan membuka kerja sama kedua negara yang lebih luas.

    Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa produk tersebut bisa diimpor secara bertahap. Sementara itu, dilansir dari laman Trading Economics, 10 produk terbanyak yang diekspor AS ke pasar tanah air pada tahun 2024 mencakup:

    1. Bahan bakar mineral dan produk distilasi – $1,64 miliar

    2. Biji minyak, buah oleaginosa, biji-bijian, dan buah-buahan – US$1,27 miliar​

    3. Mesin, reaktor nuklir, dan boiler – US$1,01 miliar​

    4. Pesawat terbang dan wahana antariksa – $772,3 juta

    5. Residu, limbah industri makanan, dan pakan ternak – $691,91 juta​

    6. Bahan kimia organik – $572,45 juta​

    7. Pulp kayu dan bahan berserat selulosa – $357,52 juta​

    8. Peralatan listrik dan elektronik – $352,76 juta​

    9. Produk susu, telur, madu, dan produk hewani lainnya – $280,37 juta​

    10. Peralatan optik, fotografi, teknis, dan medis – $250,23 juta

    Mengacu dari 10 produk terbanyak tersebut, buah-buahan, produk elektronik, pakan ternak, aneka produk hewani, dan peralatan elektronik kemungkinan besar akan membanjiri pasar Indonesia. Tentu saja, karena dibutuhkan lebih banyak masyarakat.

    Kebijakan menambah impor ini bertujuan juga untuk menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara. Pada tahun 2024, Indonesia surplus sebesar $14,34 miliar. Surplus ini diperoleh dari mesin dan perlengkapan elektronik, pakaian, dan alas kaki. Sedangkan AS defisit sebesar $17,9 miliar.

    Terkait detail produk-produk yang akan diimpor dari AS, belum ada keterangan resmi. Sebabnya proses negosiasi kedua negara akan berlangsung dari tanggal 16 hingga 23 April 2025 mendatang di negara adidaya tersebut.

    Airlangga menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia rutin mengimpor gandum dan kedelai dari AS. Ia lalu menjelaskan bahwa ada kemungkinan juga memperbanyak impor LPG dan LNG.

    Selain kebijakan menambah impor tersebut, Airlangga mengutarakan Pemerintah telah menyiapkan hal lain. Hal ini terkait dengan non-trade measures dan non-tarif barrier. Keduanya berkaitan dengan pengurangan dan penghambat perdagangan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Catat! Relaksasi TKDN untuk Produk AS terkait Barang IT dan Telko

    Catat! Relaksasi TKDN untuk Produk AS terkait Barang IT dan Telko

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan relaksasi kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk produk impor dari Amerika Serikat hanya sebatas barang dari sektor industri teknologi, informasi, dan komunikasi atau ICT.

    Relaksasi TKDN untuk barang industri ICT dari AS ini menjadi bagian dari kebijakan yang akan dibawa pemerintah untuk negosiasi tarif perdagangan yang dikenakan Presiden AS Donald Trump ke Indonesia sebesar 32%. Negosiasi itu dijadwalkan di Washington DC pada 16-23 April 2025.

    “TKDN yang kaitannya dengan ICT,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Pernyataan serupa juga disampaikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Todotua Pasaribu. Ia menegaskan, relaksasi kewajiban pemenuhan TKDN itu sebatas untuk barang-barang dari AS, tidak berlaku secara general, termasuk tidak untuk semua barang.

    Ia meyakini, relaksasi kebijakan TKDN untuk barang ICT dari AS tidak akan membuat perusahaan dari negara lain di luar AS akan angkat kaki dari Indonesia, yang selama ini sudah konsisten memenuhi ketentuan TKDN yang persentasenya 35% seperti untuk produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT).

    “Jadi enggak juga sih, karena kalau pun relaksasi TKDN terjadi kan sebenarnya kita bisa ekstensifikasi fiskal dan lain-lain. Tapi sejauh ini masih kita lihat yang US,” tegas Todotua.

    Kebijakan relaksasi TKDN untuk negosiasi tarif dengan AS ini akan dibawa pemerintah bersama dengan upaya deregulasi kebijakan perdagangan internasional Indonesia dengan AS. Selain itu ada upaya untuk menambah porsi pembelian barang-barang dari AS senilai US$ 18 miliar hingga US$ 19 miliar.

    Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, nilai pembelian barang-barang dari AS itu setara dengan defisit neraca perdagangan AS dengan Indonesia yang selama ini dikeluhkan Trump.

    “Konteksnya balance deficit, pasti harus dihitung di neraca perdagangan kan. Jadi intinya kita meningkatkan pembelian barang dari US,” tutur Susiwijono.

    (miq/miq)

  • Negosiasi Tarif Trump, RI Siap Tambah Impor US$ 18-19 Miliar dari AS

    Negosiasi Tarif Trump, RI Siap Tambah Impor US$ 18-19 Miliar dari AS

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia akan membeli tambahan barang (impor) dari Amerika Serikat (AS) senilai US$ 18-19 miliar. Hal ini bagian dari negosiasi tarif impor 32% untuk Indonesia yang diumumkan Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu.

    Airlangga mengatakan rencana tambahan impor dari AS itu untuk mengurangi defisit perdagangan AS dengan Indonesia. Secara teknis disebut sudah dipersiapkan komoditas yang akan dibeli.

    “Rencana Indonesia untuk mengkompensasikan delta daripada ekspor dan impor yang besarannya US$ 18-19 miliar. Oleh karena itu, secara teknis sudah dipersiapkan komoditasnya,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Airlangga memastikan tambahan impor yang akan dibeli dari AS sesuai dengan kebutuhan Indonesia. “Indonesia akan beli barang dari AS sesuai dengan kebutuhan Indonesia,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pembelian barang dari AS bisa saja masuk secara bertahap. Intinya meningkatkan pembelian barang dari AS untuk menutup defisit perdagangan dengan Indonesia.

    “Konteksnya balance deficit, pasti harus dihitung di neraca perdagangan. Intinya kita meningkatkan pembelian barang dari AS untuk menutup defisit. Defisit kan sekitar itu, sekitar 18 bulan,” ucap Susiwijono.

    Sayangnya belum dibeberkan tambahan barang apa saja yang mau dibeli dari AS. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) dari AS ditingkatkan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan rencana penambahan impor LPG dan LNG dari AS merupakan bagian dari negosiasi atas kebijakan tarif resiprokal kepada Indonesia yang ditetapkan sebesar 32%.

    “Maka kita diperintahkan oleh presiden untuk melihat potensi-potensi apa saja yang bisa kita beli barang dari Amerika. Nah ini dalam exercise kita lagi menghitung,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (9/4).

    (aid/rrd)