Xcloud.id

Tag: Susiwijono

  • Airlangga Ungkap Hasil Negosiasi RI–AS, Sawit hingga Kopi Berpeluang Bebas Tarif

    Airlangga Ungkap Hasil Negosiasi RI–AS, Sawit hingga Kopi Berpeluang Bebas Tarif

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Ambassador Jamieson Greer dari United States Trade Representative (USTR) di Washington DC terkait percepatan penyelesaian Agreements on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    Airlangga menyampaikan pertemuan yang berlangsung pada 22 Desember 2025 tersebut dilakukan untuk melaksanakan penugasan Presiden guna mendorong percepatan penyelesaian dokumen ART RI–AS.

    “Hari ini saya telah melaksanakan pertemuan dengan Ambassador Jamieson Greer dari United States of Trade Representative di kantor USTR, Washington D.C. Pertemuan ini secara khusus dilakukan untuk melaksanakan penugasan dari Bapak Presiden, agar segera mendorong percepatan penyelesaian dokumen ART antara Indonesia dengan AS,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Selasa (23/12/2025).

    Menurut Airlangga, pertemuan berlangsung konstruktif dengan pembahasan mencakup isu-isu utama hingga teknis. Kedua pihak, kata dia, mengapresiasi kemajuan perundingan yang telah menyepakati isu-isu krusial dalam teks perjanjian.

    “Pertemuan berjalan dengan sangat baik. Semua isu-isu utama dan isu teknis dibicarakan pada pertemuan kali ini. Kata kuncinya adalah balance (menjaga kepentingan kedua pihak),” jelasnya.

    Airlangga menegaskan seluruh isu substansi yang diatur dalam dokumen ART telah disepakati kedua belah pihak. Adapun isu teknis selanjutnya akan disempurnakan melalui proses legal drafting.

    “Seluruh isu substansi yang diatur dalam dokumen ART, sudah dapat disepakati kedua pihak, baik isu-isu utama maupun isu teknis yang akan disesuaikan bahasanya dalam legal-drafting dan proses teknis selanjutnya,” katanya.

    Setelah kesepakatan substansi tercapai, Tim Teknis Indonesia dan Amerika Serikat dijadwalkan melanjutkan pertemuan pada minggu kedua Januari 2026 untuk melakukan legal scrubbing dan clean up dokumen yang ditargetkan rampung dalam satu pekan.

    Airlangga menyebut, apabila seluruh proses teknis berjalan sesuai rencana, penandatanganan ART diharapkan dapat dilakukan sebelum akhir Januari 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di White House, Washington DC.

    “Diharapkan sebelum akhir bulan Januari 2026, Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Trump akan menandatangani secara resmi Dokumen ART di White House, Washington DC,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan capaian konkret dari perundingan tersebut, yakni penurunan tarif resiprokal bagi Indonesia dari sebelumnya 32% menjadi 19%. Selain itu, Indonesia juga berpeluang memperoleh pengecualian tarif untuk sejumlah produk ekspor unggulan.

    “Melalui perundingan ini, Indonesia telah berhasil mendapatkan penurunan tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%, dan Indonesia juga akan mendapatkan pengecualian tarif untuk produk-produk unggulan ekspor Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kopi, kokoa dan lainnya,” tutur Airlangga.

    Dia menilai capaian tersebut menjadi kabar positif, khususnya bagi industri nasional yang terdampak kebijakan tarif Amerika Serikat sejak April lalu. Pemerintah, kata Airlangga, akan terus mengupayakan agar produk ekspor unggulan memperoleh penurunan maupun pengecualian tarif.

    Sejalan dengan Joint Statement 22 Juli 2025, Indonesia juga telah menyampaikan komitmen kepada AS untuk membuka akses pasar dan mengatasi hambatan non-tarif. Komitmen tersebut didorong melalui deregulasi serta pembentukan Satgas Debottlenecking untuk menyelesaikan hambatan usaha di dalam negeri.

    “Kita harapkan, proses teknis selanjutnya akan dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu, sehingga sebelum akhir Januari 2026 telah siap dilakukan penandatanganan oleh Bapak Presiden dan Presiden Trump,” pungkas Airlangga.

    Donald Trump

    Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan penandatanganan Agreements on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat dilakukan pada Januari 2026. Penandatanganan tersebut direncanakan dilakukan langsung oleh kedua kepala negara.

    Airlangga mengungkapkan sebagian tim negosiator Indonesia telah berada di Amerika Serikat untuk bertemu dengan USTR dan sejumlah pejabat tinggi AS guna memfinalisasi kesepakatan yang telah dibahas sebelumnya.

    “Peluangnya besar dan saya sudah atur, kapan presiden pergi ke sana,” ujar Airlangga kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

    Awalnya, penandatanganan ART ditargetkan berlangsung bertepatan dengan pertemuan ASEAN di Malaysia. Namun, rencana tersebut urung dilakukan karena dinilai kurang tepat dari sisi momentum.

    Salah satu agenda utama dalam perundingan ini adalah upaya memperoleh pengecualian tarif bagi minyak kelapa sawit Indonesia. Sejumlah komoditas pertanian seperti kakao telah lebih dulu masuk dalam daftar pengecualian tarif resiprokal AS sebagaimana tercantum dalam Executive Orders pemerintah AS.

    Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan minyak kelapa sawit masih tercantum dalam Annex III Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners dan baru akan dikecualikan dari tarif resiprokal setelah Indonesia dan AS menyelesaikan perjanjian dagang tersebut.

  • Airlangga Terbang ke AS Besok, Lobi Trump Agar Sawit Tak Dikenakan Tarif 19%

    Airlangga Terbang ke AS Besok, Lobi Trump Agar Sawit Tak Dikenakan Tarif 19%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan untuk bertolak ke AS guna menyelesaikan kesepakatan dagang dengan pemerintah AS. Salah satu materi yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral adalah pengecualian minyak sawit dari tarif 19%. 

    Sejatinya, beberapa produk dan komoditas pertanian asli termasuk dari Indonesia seperti salah satunya kakao telah diputuskan untuk dikecualikan dari tarif resiprokal. Hal tersebut sudah tercantum dalam executive orders yang diterbitkan pemerintah AS khususnya bagian Annex II. 

    Namun, minyak sawit yang juga merupakan komoditas asli Tanah Air, tampaknya harus diberikan upaya ekstra. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, upaya ekstra harus dikeluarkan produk minyak kelapa sawit masih masuk dalam daftar produk yang akan dikecualikan dari tarif setelah selesainya perundingan antara kedua negara. 

    Apabila dikutip dari lampiran Executive Orders yang diterbitkan Gedung Putih AS pada 14 November 2025, produk minyak kelapa sawit dengan kode Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) 1511.10.00 dan 1511.90.00, masuk ke dalam kategori produk yang belum bersifat final untuk dikecualikan dari tarif resiprokal. 

    “Minyak kelapa sawit (1511.10.00 dan 1511.90.00) masih masuk dalam Annex III. Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners yang baru akan dikecualikan dari reciprocal tarif ketika negara mitra conclude agreement dengan AS,” terang Susi, sapaannya, kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

    Susi pun menyebut nantinya Airlangga baru akan berangkat ke AS pada Kamis (18/12/2025) sore. Hal itu lantaran keduanya masih akan menghadiri acara di kantor Kemenko Perekonomian dan opening ceremony program BINA (belanja online) Great Sale. 

    Sebelumnya, pada Selasa (16/12/2025), Airlangga menyebut penentuan apabila minyak kelapa sawit akan bisa dikecualikan dari tarif 19% baru bisa diketahui setelah pertemuan bilateral dengan pemerintah AS. Pihak pemerintahan yang akan ditemui di sana adalah Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer. 

    Menko Perekonomian sejak 2019 itu mengatakan bahwa pihaknya akan mengupayakan agar crude palm oil (CPO) bisa mendapatkan tarif 0%. 

    “Salah satunya [yang dibahas di AS] sawit, karena Malaysia sudah dapat [tarif 0%]. Itu masuk dalam perjanjian bilateral. Executive order-nya kalau kakao, coklat dan lain sudah, tetapi khusus kelapa sawit itu [didahului] bilateral,” papar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025). 

    Di luar sawit dan produk pertanian, Airlangga memastikan bahwa nantinya produk-produk itu akan dikenakan tarif 19% sebagaimana yang sudah disepakati antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump. 

    “[Tekstil, alas kaki] itu kan kemarin sudah 19%. Enggak ada [perubahan],” terangnya. 

  • ORI: Penguatan investasi-hilirisasi prasyarat bebas middle income trap

    ORI: Penguatan investasi-hilirisasi prasyarat bebas middle income trap

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menekankan pentingnya penguatan tata kelola investasi dan hilirisasi nasional sebagai prasyarat utama agar Indonesia terbebas dari jebakan kelas pendapatan menengah (middle income trap).

    Dalam pemaparan Laporan Hasil Kajian Sistemik Ombudsman RI Tahun 2025 di Jakarta, Rabu, anggota Ombudsman RI Hery Susanto menilai peluang Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi besar masih terbuka lebar.

    “Namun, tanpa perbaikan mendasar pada aspek tata kelola, kualitas pelayanan publik, dan keberlanjutan kebijakan, transformasi ekonomi berisiko berjalan timpang,” kata Hery dalam acara tersebut, yang dipantau secara daring.

    Berdasarkan proyeksi, kata dia, Indonesia diperkirakan baru keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah pada rentang 2036 hingga 2038.

    Ia berpendapat rentang waktu tersebut berpotensi semakin mundur apabila pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan tata kelola investasi dan hilirisasi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

    Adapun kajian sistemik bertajuk Pengawasan Program Investasi dan Hilirisasi Nasional dalam Mewujudkan Indonesia Bebas dari Middle Income Trap disusun menggunakan metode kualitatif.

    Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi grup terarah (FGD), tinjauan lapangan, penelusuran dan analisis regulasi, serta dokumentasi kegiatan.

    Data dihimpun dari seluruh pemangku kepentingan dengan mengedepankan pendekatan koordinasi eptahelix, yakni kolaborasi antara Ombudsman, pemerintah, legislatif, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, serta pers, guna memastikan kajian bersifat komprehensif dan objektif.

    Kajian Ombudsman RI mencatat Indonesia saat ini masih berada pada kategori negara berpendapatan menengah-atas (upper middle income country) dengan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita sekitar 4.800 dolar Amerika Serikat (AS) hingga 5.100 dolar AS pada periode 2023-2024, di mana masih cukup jauh dari ambang negara berpendapatan tinggi.

    Ombudsman RI juga menemukan ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas tata kelola di sejumlah daerah. Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi sangat tinggi hingga 35,26 persen, namun nilai kepatuhan pelayanan publik relatif lebih rendah.

    Sebaliknya, Kepulauan Riau menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan pelayanan publik.

    Dari sisi lingkungan, aktivitas hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara berdampak pada peningkatan polusi udara, antara lain karbon monoksida (CO), ozon (O3), dan nitrogen dioksida (NO2), yang memerlukan pengawasan berkelanjutan.

    Kajian juga mencatat dominasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada industri nikel, sementara kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih terbatas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di sejumlah wilayah belum sepenuhnya berdampak optimal pada penyerapan tenaga kerja lokal.

    Berdasarkan temuan kajian, Ombudsman RI menyampaikan lima saran strategis kepada pemerintah pusat dan daerah, yakni penguatan koordinasi lintas sektor dan kesinambungan kebijakan, pemerataan investasi dan infrastruktur pendukung, dukungan afirmatif bagi investor dalam negeri, pengawasan lingkungan yang lebih ketat, serta kebijakan investasi dan hilirisasi yang inklusif melalui peningkatan SDM lokal dan serapan tenaga kerja.

    Ombudsman RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan investasi dan hilirisasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kualitas pelayanan publik, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial bagi masyarakat.

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan upaya Indonesia untuk keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan ketidakpastian global.

    “Risiko ketidakpastian masih membayangi, termasuk pengaruh dinamika geopolitik global. Namun demikian, Pemerintah juga terus melakukan antisipasi terhadap berbagai risiko tersebut,” ujar Susiwijono.

    Ia menyampaikan terdapat sinyal optimisme pada tahun 2025, tercermin dari sejumlah indikator makroekonomi yang menunjukkan ketahanan ekonomi nasional. Dari berbagai indikator, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di atas 5 persen.

    Susiwijono juga menyatakan dukungan instansinya terhadap kajian yang dilakukan Ombudsman RI. Menurutnya, kajian tersebut penting sebagai bahan masukan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan ekonomi nasional ke depan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sesmenko: Penyelenggaraan sistem INSW pada 2025 sudah penuhi target

    Sesmenko: Penyelenggaraan sistem INSW pada 2025 sudah penuhi target

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebutkan penyelenggaraan sistem Indonesia National Single Window (INSW) sepanjang 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan.

    Capaian tersebut tecermin dari percepatan layanan ekspor, impor, dan logistik berbasis elektronik serta peningkatan integrasi antarkementerian dan lembaga (K/L).

    Saat memimpin Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW di Jakarta, Senin​​​​​, Susiwijono menjelaskan Dewan Pengarah INSW saat ini sudah melibatkan 21 kementerian/lembaga (K/L) yang terkait langsung dengan kegiatan ekspor, impor, dan logistik, atau meningkat dibandingkan sebelumnya yang berjumlah 18 K/L.

    Penambahan tersebut dinilai memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan sistem nasional.

    “Tugas Rakor Dewan Pengarah INSW selama ini untuk melakukan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antarkementerian/lembaga. Evaluasi berbagai kegiatan juga dilakukan bersama-sama,” kata dia.

    Dalam rakor tersebut, diusulkan lima isu strategis untuk dikejar pada 2026, yakni penyesuaian regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, integrasi layanan e-SKA, perluasan implementasi komoditas SIMBARA, migrasi sistem Indonesia Single Risk Management (ISRM), serta mekanisme pengawasan Strategic Trade Management.

    Sesmenko menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 telah mengamanatkan agar perizinan kegiatan ekspor, impor, serta pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor (lartas) dan neraca komoditas (NK) diajukan melalui Sistem INSW.

    “Seluruh K/L agar menyesuaikan regulasinya sejalan dengan PP 28/2025,” pesan Sesmenko.

    Selain itu, Susiwijono menyebutkan bahwa Indonesia akan menerapkan Strategic Trade Management (STM) dalam rangka pengawasan ekspor.

    Sebab, STM menjadi salah satu persyaratan dalam negosiasi tarif Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

    Lebih lanjut, Susiwijono turut mengapresiasi capaian INSW setahun belakangan yang sudah memenuhi target.

    Dia berharap seluruh anggota Dewan Pengarah INSW dapat menyampaikan masukan atas isu-isu strategis yang diusulkan serta menindaklanjuti melalui pembahasan teknis.

    Dalam rapat tersebut juga dibahas tindak lanjut isu-isu strategis yang telah disepakati pada rapat semester I 2025, antara lain penguatan manajemen risiko melalui Indonesia Single Risk Management (ISRM), penyesuaian kebijakan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, layanan perizinan dalam satu aplikasi, serta rencana perubahan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang INSW.

    Sementara itu, Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan Oza Olavia melaporkan sejumlah capaian kinerja INSW sepanjang 2025.

    Ia menyebutkan sistem INSW kini menjadi satu pintu utama interaksi pelaku usaha dengan pemerintah melalui prinsip single submission, single processing, dan single decision making.

    Sebelumnya, pelaku usaha harus berhubungan dengan seluruh K/L. Namun, dengan adanya sistem INSW, interaksi pelaku usaha dengan pemerintah cukup diwakili melalui satu aplikasi sebagai pintu masuk yang telah terintegrasi dengan sistem K/L terkait.

    “Proses yang selama ini kita lakukan manual, kita integrasikan secara elektronik melalui sistem, sehingga prinsip single submission data & information, single & synchronous processing data & information, dan single decision making, bisa berjalan dengan baik,” jelas Oza.

    Adapun LNSW mencatat, hingga November 2025 rata-rata service level agreement (SLA) layanan INSW mencapai 1,24 hari.

    Implementasi integrasi perizinan ekspor dan impor juga menghasilkan efisiensi waktu sebesar 66,55 persen dan efisiensi biaya 63,39 persen berdasarkan survei 2024.

    Selain itu, pengembangan sistem sepanjang 2025 melampaui target, dengan 549 ruang lingkup perubahan yang telah diselesaikan dari target awal 249 perubahan.

    Di sisi lain, INSW juga berperan sebagai hub pertukaran data elektronik dengan negara mitra, baik di tingkat regional melalui ASEAN Single Window maupun secara bilateral dengan sejumlah negara.

    Rata-rata waktu pengiriman dokumen perdagangan ASEAN pada 2025 tercatat hanya 12,1 menit, jauh lebih cepat dibandingkan pengiriman fisik sebelumnya yang dapat memakan waktu hingga belasan jam.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aksesi OECD Jadi Jalan Indonesia Keluar dari Negara Berpendapatan Rendah

    Aksesi OECD Jadi Jalan Indonesia Keluar dari Negara Berpendapatan Rendah

    Liputan6.com, Jakarta – Dekan ADB Institute, Prof. Bambang Brodjonegoro, menilai aksesi OECD dapat mengarahkan jalan yang tepat bagi Indonesia untuk keluar dari Middle-Income Trap (MIT) dan menuju negara High-Income Country. 

    Ia menjelaskan menjelaskan bahwa hanya sedikit negara Asia yang berhasil keluar dari MIT, yaitu Jepang sebagai negara pertama dan diikuti “The Four Asian Tigers” (Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura).

    “Beberapa negara ASEAN yang juga diproyeksikan keluar dari MIT yaitu Malaysia pada 2028, Thailand pada 2037, dan Indonesia baru pada tahun 2045,” kata Bambang Guest Lecture bertema Progress and Benefits of Indonesia’s Accession to the OECD bertempat di Auditorium MM FEB UI, dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, Minggu (14/12/2025).

    Prof. Bambang memaparkan bahwa aksesi OECD dapat menjadi anchor reformasi bagi Indonesia. Kerangka standar dan praktik terbaik OECD memberikan arah yang jelas untuk memperkuat tata Kelola regulasi, meningkatkan produktivitas, serta memastikan konsistensi kebijakan dalam jangka panjang.

    Dalam kesemptan yang sama, Sesmenko Susiwijono menekankan kembali pentingnya dukungan akademisi dan seluruh Stakeholders dalam keseluruhan proses aksesi OECD.

    “Kegiatan seperti ini menjadi sarana yang penting untuk memastikan bahwa reformasi yang kita jalankan dapat dipahami secara luas dan mendapat dukungan dari masyarakat. Ini akan semakin menguatkan komitmen semua pihak, dalam mewujudkan transformasi ekonomi melalui penerapan standar OECD,” ujar Sesmenko Susiwijono.

     

     

  • BIG Conference 2025: Meneropong Arah Ekonomi 2026

    BIG Conference 2025: Meneropong Arah Ekonomi 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Group (BIG) akan menggelar kegiatan BIG Conference, ajang yang mempertemukan kalangan pelaku ekonomi, bisnis, dan pemerintahan dalam sesi diskusi interaktif yang bakal membahas prospek ekonomi pada 2026.
     
    BIG Conference dijadwalkan berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025 dengan mengusung tema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi.
     
    Kegiatan BIG Conference melibatkan para pemangku kepentingan baik dari pemerintahan dan swasta untuk mengupas secara mendalam mengenai tantangan ekonomi mendatang.
     
    Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pmipinan lembaga.
     
    BIG Conference kali ini mengusung tema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi. Nantinya, kegiatan tersebut diramaikan dengan sesi diskusi interaktif yang menghadirkan narasumber-narasumber berkompeten di bidangnya.
     
    Menurut Direktur Bisnis Indonesia Group Hery Trianto, BIG Conference digelar sebagai rangkaian dari perayaan ulang tahun ke-40 Bisnis Indonesia.
     
    “Tepatnya pada 14 Desember, Bisnis Indonesia Group genap berusia 40 tahun. Dalam rangkaian kegiatan menyambut ulang tahun ini, kami sudah melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan, termasuk menyelenggarakan BIG Conference,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).
     
    Sebagai media yang fokus pada pemberitaan di sektor ekonomi dan bisnis, Bisnis Indonesia Group berkeinginan mengantar para pemangku kepentingan untuk bisa mengetahui lebih dalam berbagai perspektif tentang capaian sepanjang tahun ini serta langkah antisipatif yang perlu dilakukan tahun depan lewat ajang tersebut.
     
    Jika tidak berhalangan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan membuka rangkaian kegiatan BIG Conference.
     
    Adapun, bertindak sebagai pembicara kunci atau keynote speech yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
     
    Dalam sesi Leader’s Talk, rencananya diisi oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu.

    Sesi Diskusi

    Selain itu, terdapat sejumlah sesi diskusi panel dengan beragam tema menarik. Pada sesi diskusi awal membahas tema Financial Deepening: Fungsi Intermediasi Sektor Keuangan dalam Memompa Pertumbuhan Ekonomi.
     
    Dalam sesi ini, tampil sebagai pembicara dijadwalkan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae, Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Hery Gunardi, dan Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Anggoro Eko Cahyo.
     
    Sesi berikutnya, akan mengulas Menggapai Pertumbuhan Ekonomi 8%, Menilik Peran Danantara hingga Swasta yang dijdwalkan dihadiri oleh perwakilan dari BPI Danantara, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie, Direktur Ekseksutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman Pradana, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Putrama Wahju Setyawan.
     
    Dua sesi diskusi panel lainnya juga tak kalah menarik dengan mengusung tema Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Prabowo: dari Makan Bergizi Gratis, 3 Juta Rumah, hingga Koperasi Merah Putih.
     
    Hadir selaku pembicara dalam sesi ini dijadwalkan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayan; Satgas Koperasi Desa Merah Putih/Deputi Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono; Hirwandi Gafar, Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.; dan Benny Z Minang, Anggota Satgas Perumahan.
     
    Tema diskusi lain yang turut diangkat dalam diskusi BIG Conference yakni Kedaulatan Energi dan Pangan di Tengah Gejolak Politik Dunia.
     
    Dalam sesi ini, pembicara yang dijadwalkan hadir antara lain Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR RI; Joao Mota, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara (Persero); dan  Zulfan Zahar, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI).
     
    Sebagai puncak dari kegiatan BIG Conference, Bisnis Indonesoa Group juga akan memberikan penghargaan kepada 40 figur yang turut berkontribusi bagi perkembangan perekonomian dan aspek-aspek sosial kemasyarakatan serta penguatan hubungan publik.
     
    Tidak hanya itu, Bisnis Indonesia Group juga memberi apresiasi kepada sejumlah korporasi yang menyertai perjalanan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu. (*)

  • Kemenko Perekonomian: IEU-CEPA dapat dongkrak ekspor RI ke Eropa

    Kemenko Perekonomian: IEU-CEPA dapat dongkrak ekspor RI ke Eropa

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dapat mendongkrak ekspor Indonesia ke Eropa lebih dari 50 persen.

    “Kalau itu nanti berlaku sangat besar sekali pengaruhnya, bahkan Bapak Menko Perekonomian kemarin menjamin itu kenaikannya bisa lebih dari 50 persen ekspor kita ke Eropa,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, terdapat 98 persen lebih produk Indonesia yang diekspor ke Eropa nantinya hanya dikenakan tarif nol persen, seperti produk pakaian dan aksesoris (apparel) yang sebelumnya dikenai tarif 7-15 persen di Eropa kemudian menjadi nol persen.

    Contoh lainnya adalah produk-produk agro Indonesia seperti pisang yang diekspor ke Eropa sebelumnya dikenai tarif hingga 16 persen dengan adanya IEU-CEPA menjadi nol persen.

    Kemenko Bidang Perekonomian menyatakan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) menjadi modal untuk mewujudkan ekonomi RI tumbuh delapan persen pada 2029.

    Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan kesepakatan tersebut membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia di kawasan Uni Eropa, yang juga memberikan sejumlah manfaat, seperti penurunan tarif untuk sebagian besar pos tarif Indonesia ke Eropa.

    Kemudian kesepakatan itu juga bermanfaat dalam peningkatan nilai ekonomi nasional, serta kemudahan proses visa melalui kebijakan fast-track.

    Lewat perjanjian itu pula, lanjutnya, beberapa komoditas ekspor Indonesia akan menikmati tarif 0 persen, mulai dari produk pertanian dan perkebunan seperti sawit, kopi, kakao, dan karet, produk perikanan seperti ikan, lobster, dan udang, komoditas kehutanan seperti kayu, kayu olahan, dan panel kayu, hingga produk tekstil dan elektronik.

    Lebih lanjut, ia mengatakan selain memanfaatkan perjanjian IEU-CEPA sebagai modal pemajuan ekonomi, pemerintah turut memperkuat ekonomi nasional dengan mendorong produktivitas, penerapan ekonomi biru dan hijau, menjadikan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan, serta memacu investasi.

    Selanjutnya, penguatan industrialisasi, penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif, mempercepat transformasi digital, serta memaksimalkan belanja negara untuk produktivitas.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perpres Belum Terbit, Begini Progres Penanganan Truk Obesitas (Zero ODOL)

    Perpres Belum Terbit, Begini Progres Penanganan Truk Obesitas (Zero ODOL)

    Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan presiden (Perpres) mengenai penguatan logistik nasional, termasuk di dalamnya regulasi Zero Over Dimension Over Load (ODOL), belum kunjung terbit hingga November 2025. Mundur dari rencana awal Oktober 2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso—Kemenko Perekonomian selaku inisiator perpres tersebut—belum memberikan tanggapannya terkait kapan terbit regulasi tersebut. Pasalnya, Zero ODOL direncanakan berlaku per 1 Januari 2027. 

    Sebelumnya, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Rustam Effendi menekankan, ketentuan terkait Zero ODOL telah mencapai tahap harmonisasi sejak 1 Oktober 2025.

    “Sekarang sudah harmonisasi. Nanti dari Kementerian Hukum akan mengirimkan ke Kemenko Perekonomian untuk proses penandatangan ke Presiden,” tuturnya kepada Bisnis pada pekan lalu.

    Pada dasarnya, pemrakarsa Perpres Penguatan Logistik Nasional adalah Kemenko Perekonomian. Sementara Kemenko IPK bertugas untuk membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) penanganan Zero ODOL yang akan masuk dalam perpres tersebut. 

    Rustam menyebutkan, saat ini pemerintah telah menyusun 9 RAN dengan 45 keluaran atau output. Sebanyak 36 sedang berjalan dan 9 belum berjalan, sehingga membutuhkan koordinasi lebih lanjut. Rencananya, pelaksanaan RAN akan berlangsung sampai dengan 2029. 

    Pemerintah juga melakukan deregulasi dan sinkronisasi peraturan terkait angkutan barang dalam RAN penanganan kendaraan ODOL. 

    Evaluasi terhadap beberapa aturan diperlukan untuk dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Zero ODOL. Misalnya, regulasi pajak dan pungutan lainnya terkait kendaraan bermotor di daerah. 

    Kemudian soal ketentuan tarif angkutan barang, pengaturan MST menimbang perkembangan teknologi terkini mengenai kualitas jalan, pengaturan jumlah berat yang diizinkan (JBI) dan batas dimensi kendaraan angkutan barang (Jumlah Berat Kombinasi Kendaraan yang Diizinkan/JBKI).

    Selain itu, aturan yang memerlukan evaluasi termasuk standardisasi kendaraan angkutan multi-axle untuk pendistribusian beban muatan kendaraan terhadap ketahanan jalan. Terakhir, sinkronisasi pengaturan KBI, JBB, MST, dan kelas jalan, serta aturan terkait lainnya yang ditargetkan rampung pada Juni 2026. 

    Pada tahap awal, kendaraan untuk proyek pemerintah pusat, proyek pemerintah daerah, proyek BUMN dan Kawasan industri yang dikelola BUMN akan wajib Zero ODOL. 

    Kemudian dilanjutkan dengan penerapan terhadap pihak swasta, pemilik barang di kawasan industri, proyek-proyek swasta. Terakhir, penerapan terhadap hilir, yakni pengusaha angkutan barang, termasuk truk-truk pengangkutan bahan pangan seperti sayuran. 

    Sebagai contoh, PT Pupuk Indonesia selaku cargo owner telah menerapkan Zero ODOL secara penuh untuk pengangkutan dari pabrik hingga ke Gudang sejak Agustus 2024. 

    Implementasi dilakukan secara bertahap dari lokasi yang memiliki tingkat permintaan yang rendah (wilayah Indonesia timur, dan perluasan ke barat dan Pulau Jawa). Digitalisasi sistem mulai dari perencanaan, produksi, hingga distribusi ke petani merupakan kunci penting untuk dapat melakukan Zero ODOL.

    Sebelumnya, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa aturan itu nantinya mengatur terkait harmonisasi antar-Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam merumuskan kebijakan Zero ODOL. Di mana, payung hukum tersebut dibidik rampung Oktober 2025. 

    “Jadi dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan kita harapkan targetnya selesai di Oktober 2025,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Senin (6/10/2025).

  • Indonesia tegaskan kesiapan menjadi tuan rumah Sekretariat RCEP

    Indonesia tegaskan kesiapan menjadi tuan rumah Sekretariat RCEP

    Pembentukan Sekretariat RCEP ini penting untuk penguatan koordinasi, peningkatan transparansi, dan memastikan relevansi kerja sama RCEP.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan kesiapan menjadi tuan rumah Sekretariat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Jakarta.

    Upaya pembentukan Sekretariat dalam rangka mendorong penguatan kelembagaan RCEP.

    “Pembentukan Sekretariat RCEP ini penting untuk penguatan koordinasi, peningkatan transparansi, dan memastikan relevansi kerja sama RCEP,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso terkait Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Para Pemimpin RCEP ke-5 di Kuala Lumpur, Malaysia, dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

    Indonesia disebut memegang peran penting sebagai Country Coordinator di RCEP, yakni perjanjian perdagangan yang mewakili 28,6 persen dari penduduk dunia dan 28 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.

    RCEP beranggotakan 15 negara, yaitu 10 negara Anggota ASEAN dan 5 negara mitra ASEAN (Republik Rakyat Tiongkok/RRT, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru).

    Selain itu, juga sudah ada 4 negara yang mengajukan permohonan aksesi untuk menjadi anggota baru RCEP, yaitu Hong Kong, Srilanka, Bangladesh, dan Chile.

    Dalam kesempatan itu, fokus pembahasan pada dua agenda krusial untuk membahas arah strategis implementasi RCEP di tengah dinamika ekonomi regional dan global.

    Pada pertemuan ini, turut dibahas Joint Leaders‘ Statement on RCEP, yang antara lain berisi komitmen untuk menegakkan aturan WTO (World Trade Organization) dan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang berdasarkan keterbukaan, transparan, adil, serta berbasis aturan, guna menjamin kepastian, prediktabilitas, dan non-diskriminasi.

    “Menko Airlangga (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto) selaku Initiator and Country Coordinator mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan intervensi pada KTT RCEP dengan mendorong penguatan kelembagaan RCEP,” ujar Susiwijono.

    Para Pemimpin RCEP dinyatakan sepakat secara resmi mengadopsi Leaders’ Statement, yang menegaskan komitmen bersama negara-negara anggota memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan menjunjung tinggi prinsip dan aturan WTO.

    Pernyataan ini, katanya lagi, secara eksplisit mengakui pula peran penting RCEP dalam integrasi dan kerja sama ekonomi regional.

    “Para pemimpin sepakat untuk menjaga pasar RCEP tetap terbuka, bebas, dan berbasis aturan, dengan mengurangi hambatan perdagangan serta memperkuat fasilitasi perdagangan dan investasi. Para pemimpin juga menekankan pentingnya implementasi penuh Perjanjian RCEP, bersamaan dengan reformasi domestik untuk mendorong pertumbuhan yang kuat dan tangguh,” kata dia lagi.

    Lebih lanjut, RCEP disebut berkomitmen untuk terus memastikan dukungan penuh terhadap sentralitas ASEAN.

    Untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini, para pemimpin menyepakati langkah-langkah konkret ke depan yang mencakup implementasi penuh Perjanjian RCEP secara efektif, mendorong proses aksesi bagi mitra strategis, dan memperkuat kerangka institusional melalui pendirian Sekretariat RCEP.

    Untuk memastikan perjanjian tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika perekonomian global, upaya juga terus dilakukan dalam rangka mempersiapkan rencana General Review on RCEP yang ditargetkan untuk dimulai pada tahun 2027.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia Dorong Pembentukan Sekretariat RCEP, Koordinator Blok Ekonomi Asia-Pasifik

    Indonesia Dorong Pembentukan Sekretariat RCEP, Koordinator Blok Ekonomi Asia-Pasifik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang mendorong pembentukan Sekretariat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sebagai langkah memperkuat koordinasi dan memastikan

    relevansi kerja sama ekonomi kawasan. Indonesia bahkan menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah Sekretariat RCEP di Jakarta.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) RCEP ke-5 di Kuala Lumpur pada Senin (27/10/2025).

    “Pembentukan Sekretariat RCEP ini penting untuk penguatan koordinasi, peningkatan transparansi, dan memastikan relevansi kerjasama RCEP,” ujar Susiwijono dalam keterangannya, Senin (27/10/2025).

    Indonesia, yang berperan sebagai Initiator dan Country Coordinator RCEP, menilai penguatan kelembagaan akan menjadi kunci bagi keberlanjutan kerja sama ekonomi di tengah dinamika global.

    RCEP sendiri mencakup 15 negara anggota, yaitu 10 negara Asean (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja) dan 5 mitra (China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru) yang mewakili total 28,6% populasi dunia dan 28% PDB global.

    Selain anggota tetap, empat negara lain yakni Hong Kong, Sri Lanka, Bangladesh, dan Chile juga telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam salah satu blok perdagangan ekonomi terbesar di dunia tersebut.

    Pertemuan para pemimpin RCEP kali ini menghasilkan Joint Leaders’ Statement on RCEP yang menegaskan kembali komitmen negara anggota untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral, menjunjung tinggi aturan dan prinsip WTO, serta menjaga pasar tetap terbuka, adil, dan berbasis aturan.

    “Pernyataan ini secara eksplisit juga mengakui peran penting RCEP dalam integrasi dan kerja sama ekonomi regional,” tambah Susiwijono.

    KTT RCEP ke-5 juga menyepakati langkah konkret ke depan, mulai dari implementasi penuh perjanjian RCEP, percepatan proses aksesi anggota baru, hingga pembentukan Sekretariat RCEP sebagai kerangka institusional permanen.

    Selain itu, negara anggota juga sepakat menyiapkan General Review on RCEP yang ditargetkan dimulai pada 2027, guna memastikan perjanjian tetap adaptif terhadap dinamika ekonomi global.