Xcloud.id

Tag: Susiwijono

  • Perpres Belum Terbit, Begini Progres Penanganan Truk Obesitas (Zero ODOL)

    Perpres Belum Terbit, Begini Progres Penanganan Truk Obesitas (Zero ODOL)

    Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan presiden (Perpres) mengenai penguatan logistik nasional, termasuk di dalamnya regulasi Zero Over Dimension Over Load (ODOL), belum kunjung terbit hingga November 2025. Mundur dari rencana awal Oktober 2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso—Kemenko Perekonomian selaku inisiator perpres tersebut—belum memberikan tanggapannya terkait kapan terbit regulasi tersebut. Pasalnya, Zero ODOL direncanakan berlaku per 1 Januari 2027. 

    Sebelumnya, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Rustam Effendi menekankan, ketentuan terkait Zero ODOL telah mencapai tahap harmonisasi sejak 1 Oktober 2025.

    “Sekarang sudah harmonisasi. Nanti dari Kementerian Hukum akan mengirimkan ke Kemenko Perekonomian untuk proses penandatangan ke Presiden,” tuturnya kepada Bisnis pada pekan lalu.

    Pada dasarnya, pemrakarsa Perpres Penguatan Logistik Nasional adalah Kemenko Perekonomian. Sementara Kemenko IPK bertugas untuk membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) penanganan Zero ODOL yang akan masuk dalam perpres tersebut. 

    Rustam menyebutkan, saat ini pemerintah telah menyusun 9 RAN dengan 45 keluaran atau output. Sebanyak 36 sedang berjalan dan 9 belum berjalan, sehingga membutuhkan koordinasi lebih lanjut. Rencananya, pelaksanaan RAN akan berlangsung sampai dengan 2029. 

    Pemerintah juga melakukan deregulasi dan sinkronisasi peraturan terkait angkutan barang dalam RAN penanganan kendaraan ODOL. 

    Evaluasi terhadap beberapa aturan diperlukan untuk dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Zero ODOL. Misalnya, regulasi pajak dan pungutan lainnya terkait kendaraan bermotor di daerah. 

    Kemudian soal ketentuan tarif angkutan barang, pengaturan MST menimbang perkembangan teknologi terkini mengenai kualitas jalan, pengaturan jumlah berat yang diizinkan (JBI) dan batas dimensi kendaraan angkutan barang (Jumlah Berat Kombinasi Kendaraan yang Diizinkan/JBKI).

    Selain itu, aturan yang memerlukan evaluasi termasuk standardisasi kendaraan angkutan multi-axle untuk pendistribusian beban muatan kendaraan terhadap ketahanan jalan. Terakhir, sinkronisasi pengaturan KBI, JBB, MST, dan kelas jalan, serta aturan terkait lainnya yang ditargetkan rampung pada Juni 2026. 

    Pada tahap awal, kendaraan untuk proyek pemerintah pusat, proyek pemerintah daerah, proyek BUMN dan Kawasan industri yang dikelola BUMN akan wajib Zero ODOL. 

    Kemudian dilanjutkan dengan penerapan terhadap pihak swasta, pemilik barang di kawasan industri, proyek-proyek swasta. Terakhir, penerapan terhadap hilir, yakni pengusaha angkutan barang, termasuk truk-truk pengangkutan bahan pangan seperti sayuran. 

    Sebagai contoh, PT Pupuk Indonesia selaku cargo owner telah menerapkan Zero ODOL secara penuh untuk pengangkutan dari pabrik hingga ke Gudang sejak Agustus 2024. 

    Implementasi dilakukan secara bertahap dari lokasi yang memiliki tingkat permintaan yang rendah (wilayah Indonesia timur, dan perluasan ke barat dan Pulau Jawa). Digitalisasi sistem mulai dari perencanaan, produksi, hingga distribusi ke petani merupakan kunci penting untuk dapat melakukan Zero ODOL.

    Sebelumnya, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa aturan itu nantinya mengatur terkait harmonisasi antar-Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam merumuskan kebijakan Zero ODOL. Di mana, payung hukum tersebut dibidik rampung Oktober 2025. 

    “Jadi dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan kita harapkan targetnya selesai di Oktober 2025,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Senin (6/10/2025).

  • Indonesia tegaskan kesiapan menjadi tuan rumah Sekretariat RCEP

    Indonesia tegaskan kesiapan menjadi tuan rumah Sekretariat RCEP

    Pembentukan Sekretariat RCEP ini penting untuk penguatan koordinasi, peningkatan transparansi, dan memastikan relevansi kerja sama RCEP.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan kesiapan menjadi tuan rumah Sekretariat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Jakarta.

    Upaya pembentukan Sekretariat dalam rangka mendorong penguatan kelembagaan RCEP.

    “Pembentukan Sekretariat RCEP ini penting untuk penguatan koordinasi, peningkatan transparansi, dan memastikan relevansi kerja sama RCEP,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso terkait Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Para Pemimpin RCEP ke-5 di Kuala Lumpur, Malaysia, dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

    Indonesia disebut memegang peran penting sebagai Country Coordinator di RCEP, yakni perjanjian perdagangan yang mewakili 28,6 persen dari penduduk dunia dan 28 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.

    RCEP beranggotakan 15 negara, yaitu 10 negara Anggota ASEAN dan 5 negara mitra ASEAN (Republik Rakyat Tiongkok/RRT, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru).

    Selain itu, juga sudah ada 4 negara yang mengajukan permohonan aksesi untuk menjadi anggota baru RCEP, yaitu Hong Kong, Srilanka, Bangladesh, dan Chile.

    Dalam kesempatan itu, fokus pembahasan pada dua agenda krusial untuk membahas arah strategis implementasi RCEP di tengah dinamika ekonomi regional dan global.

    Pada pertemuan ini, turut dibahas Joint Leaders‘ Statement on RCEP, yang antara lain berisi komitmen untuk menegakkan aturan WTO (World Trade Organization) dan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang berdasarkan keterbukaan, transparan, adil, serta berbasis aturan, guna menjamin kepastian, prediktabilitas, dan non-diskriminasi.

    “Menko Airlangga (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto) selaku Initiator and Country Coordinator mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan intervensi pada KTT RCEP dengan mendorong penguatan kelembagaan RCEP,” ujar Susiwijono.

    Para Pemimpin RCEP dinyatakan sepakat secara resmi mengadopsi Leaders’ Statement, yang menegaskan komitmen bersama negara-negara anggota memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan menjunjung tinggi prinsip dan aturan WTO.

    Pernyataan ini, katanya lagi, secara eksplisit mengakui pula peran penting RCEP dalam integrasi dan kerja sama ekonomi regional.

    “Para pemimpin sepakat untuk menjaga pasar RCEP tetap terbuka, bebas, dan berbasis aturan, dengan mengurangi hambatan perdagangan serta memperkuat fasilitasi perdagangan dan investasi. Para pemimpin juga menekankan pentingnya implementasi penuh Perjanjian RCEP, bersamaan dengan reformasi domestik untuk mendorong pertumbuhan yang kuat dan tangguh,” kata dia lagi.

    Lebih lanjut, RCEP disebut berkomitmen untuk terus memastikan dukungan penuh terhadap sentralitas ASEAN.

    Untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini, para pemimpin menyepakati langkah-langkah konkret ke depan yang mencakup implementasi penuh Perjanjian RCEP secara efektif, mendorong proses aksesi bagi mitra strategis, dan memperkuat kerangka institusional melalui pendirian Sekretariat RCEP.

    Untuk memastikan perjanjian tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika perekonomian global, upaya juga terus dilakukan dalam rangka mempersiapkan rencana General Review on RCEP yang ditargetkan untuk dimulai pada tahun 2027.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia Dorong Pembentukan Sekretariat RCEP, Koordinator Blok Ekonomi Asia-Pasifik

    Indonesia Dorong Pembentukan Sekretariat RCEP, Koordinator Blok Ekonomi Asia-Pasifik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang mendorong pembentukan Sekretariat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sebagai langkah memperkuat koordinasi dan memastikan

    relevansi kerja sama ekonomi kawasan. Indonesia bahkan menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah Sekretariat RCEP di Jakarta.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) RCEP ke-5 di Kuala Lumpur pada Senin (27/10/2025).

    “Pembentukan Sekretariat RCEP ini penting untuk penguatan koordinasi, peningkatan transparansi, dan memastikan relevansi kerjasama RCEP,” ujar Susiwijono dalam keterangannya, Senin (27/10/2025).

    Indonesia, yang berperan sebagai Initiator dan Country Coordinator RCEP, menilai penguatan kelembagaan akan menjadi kunci bagi keberlanjutan kerja sama ekonomi di tengah dinamika global.

    RCEP sendiri mencakup 15 negara anggota, yaitu 10 negara Asean (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja) dan 5 mitra (China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru) yang mewakili total 28,6% populasi dunia dan 28% PDB global.

    Selain anggota tetap, empat negara lain yakni Hong Kong, Sri Lanka, Bangladesh, dan Chile juga telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam salah satu blok perdagangan ekonomi terbesar di dunia tersebut.

    Pertemuan para pemimpin RCEP kali ini menghasilkan Joint Leaders’ Statement on RCEP yang menegaskan kembali komitmen negara anggota untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral, menjunjung tinggi aturan dan prinsip WTO, serta menjaga pasar tetap terbuka, adil, dan berbasis aturan.

    “Pernyataan ini secara eksplisit juga mengakui peran penting RCEP dalam integrasi dan kerja sama ekonomi regional,” tambah Susiwijono.

    KTT RCEP ke-5 juga menyepakati langkah konkret ke depan, mulai dari implementasi penuh perjanjian RCEP, percepatan proses aksesi anggota baru, hingga pembentukan Sekretariat RCEP sebagai kerangka institusional permanen.

    Selain itu, negara anggota juga sepakat menyiapkan General Review on RCEP yang ditargetkan dimulai pada 2027, guna memastikan perjanjian tetap adaptif terhadap dinamika ekonomi global.

  • Hari Kakao Indonesia 2025, Kemenko Pangan Tegaskan Penguatan Sektor Hulu – Page 3

    Hari Kakao Indonesia 2025, Kemenko Pangan Tegaskan Penguatan Sektor Hulu – Page 3

    Sebelumnya, Pemerintah tengah menyiapkan langkah negosiasi lanjutan dengan Amerika Serikat untuk menurunkan tarif sejumlah komoditas ekspor Indonesia, termasuk kakao, kopi, sawit, dan produk mineral.

    Langkah ini diharapkan dapat menghindarkan komoditas potensial dari beban tarif resiprokal sebesar 19%.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan komoditas yang menjadi prioritas negosiasi adalah yang tidak diproduksi di Amerika Serikat, memiliki potensi ekspor tinggi dari Indonesia, serta terkait rantai pasok mineral kritis. Pemerintah telah mengajukan daftar komoditas tersebut ke United States Trade Representative (USTR) dan menargetkan penurunan tarif hingga 0%.

    “Kita tinggal nunggu nanti kita targetkan itu tarifnya nggak kena yang resiprokal 19% tapi bisa kita usahakan untuk negosiasi sampai 0%. Itu lebih penting karena itu kan konkret ada potensi ekspornya,” kata Susiwijono usai menghadiri acara Pembukaan Indonesia Shopping Festival 2025, Kamis (14/8/2025).

     

     

     

  • Video: KEK Catatkan Realisasi Investasi Q3 Mencapai Rp 314 T

    Video: KEK Catatkan Realisasi Investasi Q3 Mencapai Rp 314 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua tim pelaksana Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Susiwijono Moegiarjo menyebutkan bahwa realisasi investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia hingga Q3 2025 sangat baik, secara komulatif realiasasi investasi di kek tercatat sebanyak Rp 314 Trilliun.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (22/10/2025).

  • Airlangga: RI jadi ‘bright spot’ di tengah ketidakpastian global

    Airlangga: RI jadi ‘bright spot’ di tengah ketidakpastian global

    Jakarta (ANTARA) – Memasuki satu tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Indonesia menjadi salah satu titik terang atau ‘bright spot’ di tengah gejolak perekonomian dunia.

    Ia memaparkan, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,12 persen pada kuartal II 2025, salah satu yang tertinggi di antara negara anggota G20 dengan inflasi stabil di rentang 2,5 plus minus 1 persen.

    “Lembaga IMF (Dana Moneter Internasional) menyatakan di tengah ketidakpastian global, Indonesia merupakan bright spot. Jadi Indonesia adalah terang dibandingkan berbagai negara lain dalam ketidakpastian, unpredictability, dan uncertainty dengan pertumbuhan rata-rata di atas 5 persen dalam 7 tahun terakhir. Jadi Indonesia tumbuh 35 persen dan Indonesia masih mampu untuk berlayar dalam situasi yang tidak menentu,” jelas Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selain pertumbuhan ekonomi, Airlangga menyampaikan stabilitas dari sisi fiskal juga tetap terjaga. Ini tercermin dari defisit APBN yang berada di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan rasio utang yang termasuk terendah di antara negara G20.

    Tiga lembaga pemeringkat internasional utama juga menempatkan Indonesia pada peringkat investasi dengan outlook stabil.

    Selain itu, di sektor pasar keuangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah di level 8.200, dan cadangan devisa mencapai rekor 157 miliar dolar AS pada Maret 2025.

    Pemerintah juga merealisasikan bank emas (bullion bank), menempatkan dana Rp200 triliun di perbankan untuk memperkuat likuiditas, serta menghapus utang macet UMKM produktif sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat kecil.

    Dari sisi investasi, realisasi semester I 2025 tercatat Rp942,9 triliun atau naik 13,6 persen secara tahunan, dengan serapan tenaga kerja 1,2 juta orang.

    “Capaian tersebut turut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Menko.

    Sementara, angka kemiskinan turun menjadi 8,47 persen, terendah dalam sejarah, dengan jumlah penduduk miskin 23,85 juta orang per Maret 2025.

    Airlangga menyampaikan pemerintah juga memperluas akses permodalan murah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 3,46 juta pelaku UMKM, petani, dan nelayan per September 2025.

    Lebih lanjut, dalam semester II 2025, pemerintah melanjutkan stimulus melalui Program Paket Ekonomi 8+4+5 dan Program Magang Nasional untuk memperkuat konsumsi dan efek pengganda (multiplier effect).

    Kemudian dari sisi kerja sama internasional, Indonesia resmi bergabung dengan BRICS dan berhasil menurunkan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS) dari 32 persen menjadi 19 persen.

    Kesepakatan perdagangan IEU CEPA dan Indonesia-Canada CEPA diharapkan membuka pasar yang lebih luas bagi ekspor nasional.

    “Indonesia tidak hanya bertahan di dalam ketidakpastian global. Indonesia tetap tumbuh, Indonesia berinovasi, Indonesia memimpin, dan kita punya fondasi yang kuat,” tutur dia.

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menekankan peran investasi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi.

    “PDB kita PMTB-nya sekitar 27,83 persen. Memang masih paling tinggi adalah spending, konsumsi rumah tangga. Namun ke depan saya kira investasi ini akan selain berkontribusi positif untuk PDB, juga multiplier effect-nya ke berbagai sektor. Karena itu saya kira sangat tepat ke depan untuk mencapai 8 persen, kita perlu terus menjadikan investasi sebagai motor utama penggerak perekonomian nasional kita,” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko: Lapangan kerja meningkat selama setahun Pemerintahan Prabowo

    Kemenko: Lapangan kerja meningkat selama setahun Pemerintahan Prabowo

    Dari sisi capaian kualitatifnya, berbagai ukuran mengenai masalah penciptaan lapangan kerja, kuartal 2 kemarin mampu menciptakan 665 ribu.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan peningkatan lapangan kerja pada satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto naik hingga 3 kali lipat yaitu sebanyak 665 ribu.

    Menurut Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode awal pemerintahan sebelumnya yang hanya di bawah 200 ribu lapangan kerja per kuartal.

    “Dari sisi capaian kualitatifnya, berbagai ukuran mengenai masalah penciptaan lapangan kerja, kuartal 2 kemarin mampu menciptakan 665 ribu. Dan saya kira ini kalau dibandingkan 5 tahun lalu yang di angka sekitar 220.000 ini juga 3 kali lipat,” ujar Susiwijono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Artinya kalau disimpulkan di masa 1 pemerintahan ini capaian realisasi investasi baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif, luar biasa bahkan double digit. Namun yang paling penting adalah bagaimana untuk terus mendorong peran investasi ini menjadi motor utama untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

    Di sisi lain, Susiwijono mengatakan kuantitas investasi juga menunjukkan peningkatan hingga 2,5 kali dibandingkan kondisi 5 tahun yang lalu. Pencapaian ini menunjukkan arah investasi yang semakin inklusif dan merata.

    “Kalau kita lihat tadi dari sisi capaian investasi selama 1 tahun pemerintahan ini, dari sisi capaian kuantitatif tadi sudah kami sampaikan terjadi peningkatan yang sangat signifikan dan luar biasa. Baru terjadi sekarang, kalau kita bandingkan dengan 5 tahun yang lalu di awal-awal 2021 itu masih di angka 200 triliun, sehingga ini dari sisi kuantitatif kenaikannya cukup luar biasa, (sekitar) 2,5 kali sejak 5 tahun yang lalu,” katanya pula.

    Lebih lanjut, Susiwijono menegaskan pemerintah akan mendorong investasi dan memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, Indonesia dapat mencapai Produk Domestik Bruto (PDB) yang lebih tinggi dan lebih merata di masa depan.

    “Namun yang paling penting adalah bagaimana kita terus mendorong peran investasi ini menjadi motor utama untuk pertumbuhan ekonomi kita. PDB kita, Pembentukan Modal Tetap Bruto atau PMTB-nya sekitar 28 persen memang masih paling tinggi adalah konsumsi rumah tangga. Namun ke depan saya kira investasi ini akan selain berkontribusi positif untuk PDB, dampak beruntun atau multipplier effect-nya akan ke berbagai sektor,” katanya.

    Susiwijono mengungkapkan investasi menjadi kunci utama untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai target 8 persen.

    “Karena itu, saya-saya kira sangat tepat ke depan untuk mencapai 8 persen kita perlu terus menjadikan investasi sebagai motor utama penggerak perekonomian nasional kita,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Shutdown Pemerintah AS, Kadin: Ekonomi dan Dunia Usaha Jalan Terus

    Shutdown Pemerintah AS, Kadin: Ekonomi dan Dunia Usaha Jalan Terus

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap potensi dampak dari penutupan (shutdown) Pemerintahan Amerika Serikat terhadap perekonomian RI.

    Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjelaskan penutupan pemerintahan AS bukan yang pertama kali terjadi jika melihat selama 10 tahun terakhir. Meski mengalami shutdown, Anin menuturkan pemerintahan AS tidak sepenuhnya lumpuh. 

    Anin memaparkan, hal tersebut terbukti dari sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump ataupun menteri-menteri kabinetnya. Oleh karena itu, Anin menyebut kegiatan perekonomian dan perdagangan antara AS dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia, tetap berjalan.

    “Kalau tidak salah Pak Luhut (Binsar Pandjaitan) sedang di sana berbicara dengan Menteri Perdagangan AS. Kemudian, Presiden Trump juga terus aktif mencari jalan perdamaian di Gaza. Jadi, saya rasa sih ekonomi dan dunia usaha jalan terus,” kata Anin saat ditemui dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta pada Jumat (10/10/2025).

    Dia menuturkan, hal paling penting yang perlu dilakukan Indonesia di tengah shutdown Pemerintahan AS adalah melanjutkan ekspor-ekspor produk yang dibutuhkan Negeri Paman Sam seperti alas kaki, tekstil, garmen, furnitur, hingga elektronik.

    Anin juga berharap kondisi ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas ekspornya ke AS untuk produk-produk tersebut. 

    Anin juga mengatakan peningkatan ekspor juga perlu dilakukan ke Uni Eropa dan Kanada sejalan dengan perjanjian kemitraan ekonomi yang baru saja ditandatangani antara Indonesia dengan keduanya.

    “Jadi fokus kita ialah bagaimana bisa menggunakan likuiditas yang ada untuk meningkatkan kapasitas untuk fokus kepada industri yang berbasis ekspor,” ujarnya.

    Untuk diketahui, pemerintah AS resmi shutdown sejak Rabu (1/10/2025) setelah terjadi kebuntuan negosiasi antara pemerintah yang kini dikuasai Partai Republik dan kongres dari Partai Demokrat. 

    Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tetap melakukan perundingan dan penyusunan dokumen hukum (legal drafting) terkait dengan penerapan tarif impor kendati di tengah government shutdown. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, pertemuan itu dikoordinasikan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.   

    “Saat ini masih sedang berlangsung pertemuan intersesi [intercession meeting] secara online dengan pihak USTR, yang dikoordinasikan Pak Edi Pambudi [Deputi 2],” terang Sekretaris Kemenko (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono Moegiarso

    Adapun, Susi enggan memerinci lebih lanjut mengenai pelaksanaan intercession meeting itu. Namun, dia menyebut pemerintah RI dan AS masih dijadwalkan menggelar beberapa putaran pertemuan bilateral ke depannya. “Masih ada beberapa putaran intersesi, seingat saya dalam bulan Oktober ini terjadwal enam kali intersesi,” terangnya.

  • Penonton MotoGP Mandalika 2025 Cetak Rekor, Perputaran Ekonomi Tembus Rp 4,8 T

    Penonton MotoGP Mandalika 2025 Cetak Rekor, Perputaran Ekonomi Tembus Rp 4,8 T

    Jakarta –

    Ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 (MotoGP Mandalika) pada 3-5 Oktober 2025 sukses digelar. Gelaran internasional itu tidak hanya menghadirkan aksi balap kelas dunia, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

    “Ajang MotoGP Mandalika 2025 memberikan dampak ekonomi yang sangat nyata bagi masyarakat NTB,” kata Direktur Utama InJourney Maya Watono dalam keterangan tertulis, Senin (6/10/2025).

    Kementerian Pariwisata bersama Pemerintah Provinsi NTB memperkirakan total perputaran ekonomi selama gelaran MotoGP mencapai sekitar Rp 4,8 triliun. Hal itu meliputi sektor akomodasi, transportasi, kuliner dan penjualan produk kreatif masyarakat.

    Berdasarkan data resmi Mandalika Grand Prix Association (MGPA), jumlah penonton MotoGP Mandalika 2025 mencapai 140.324 orang atau meningkat 15,73% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 121.252 penonton. Angka tersebut juga merupakan rekor tertinggi sejak MotoGP digelar di Mandalika pada 2022.

    Dari jumlah penonton itu, sebanyak 67.905 penonton hadir di hari puncak (race day), naik signifikan dibanding pada 2024 yang mencatat sejumlah 60.709 penonton. Selain peningkatan jumlah penonton, terjadi kenaikan 36% pada kunjungan ke area Paddock dan VIP Village.

    Tenaga Kerja Lokal

    Sebanyak 2.073 tenaga kerja lokal asal NTB disebut berpartisipasi langsung dalam operasional penyelenggaraan acara, baik di sektor hospitality, keamanan, transportasi, maupun logistik.

    Seluruh hotel di kawasan KEK Mandalika terisi penuh dengan okupansi 100%, sementara rata-rata okupansi hotel di wilayah NTB mencapai 93%. Bahkan rumah warga, homestay dan guest house di Lombok Tengah hingga Mataram juga disewa pengunjung yang tidak kebagian akomodasi di kawasan utama.

    Untuk mengakomodasi lonjakan wisatawan, Bandara Internasional Lombok melayani 44 penerbangan tambahan dari berbagai maskapai selama periode balapan. Sementara itu, jumlah pelaku UMKM yang memperoleh izin berjualan di area sirkuit meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Susiwijono Moegiarso menegaskan kesuksesan penyelenggaraan MotoGP 2025 membuktikan efektivitas KEK Mandalika sebagai katalis pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing kawasan dan menarik lebih banyak investasi strategis,” ujar Susiwijono.

    Sampai Juni 2025, KEK Mandalika mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp 5,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 19.010 orang dan 28 pelaku usaha aktif yang beroperasi di dalam kawasan. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan pengembangan Mandalika sebagai pusat kegiatan pariwisata, olahraga dan investasi internasional, sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

    Lihat juga Video MotoGP Mandalika Dongkrak Ekonomi NTB: Hotel-Penerbangan Penuh

    Halaman 2 dari 2

    (aid/ara)

  • Airlangga Pastikan Isu Tarif-Akses Pasar Sudah Tuntas di IEU-CEPA

    Airlangga Pastikan Isu Tarif-Akses Pasar Sudah Tuntas di IEU-CEPA

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maroš Šefčovič, di Bali pada Selasa (23/9/2025).

    Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membahas perkembangan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) serta memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa.

    Penyelesaian Perundingan IEU-CEPA merupakan tindak lanjut dari kesepakatan politik antara Presiden Republik Indonesia dan Presiden Komisi Eropa pada Juli 2025 lalu. Sebelumnya, Airlangga dan Maroš juga telah melakukan beberapa kali pertemuan guna mempercepat proses negosiasi.

    Pada kesempatan ini, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perundingan IEU-CEPA termasuk para Chief Negotiators dan duta besar dari kedua belah pihak.

    “Isu-isu utama terkait akses pasar, tarif, jasa investasi, dan fasilitasi perdagangan telah tercakup dalam perundingan. Saya berharap agar proses ratifikasi dan implementasi dapat segera diselesaikan agar manfaatnya bisa dirasakan bersama,” tegas Airlangga. Maroš dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan apresiasi atas peran penting Airlangga dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Disampaikan pula bahwa sejumlah komoditas utama kedua pihak akan memperoleh manfaat besar, termasuk minyak kelapa sawit, produk tekstil, dan alas kaki dari Indonesia.

    “Saya dapat sampaikan bahwa pebisnis Eropa menyambut baik perkembangan pesat yang telah dicapai dan menyatakan minat kuat mereka untuk berinvestasi di Indonesia,” jelas Maroš.

    Kedua menteri juga berdiskusi mengenai pentingnya early harvest sebelum ratifikasi penuh dengan dukungan para duta besar untuk memfasilitasi dialog reguler serta meningkatkan kegiatan business-to-business (B2B). Dalam hal ini, Menko Airlangga menyoroti pentingnya peran UMKM dalam implementasi IEU-CEPA.

    “UMKM harus dapat merasakan perbedaan nyata sebelum dan sesudah perjanjian ini berlaku,” ungkap Airlangga.

    Selama ini regulasi pasar Eropa masih menjadi tantangan bagi pelaku UMKM Indonesia untuk mengembangkan produknya di sana, khususnya di sektor pertanian seperti kakao dan produk lainnya.

    Selain itu, Airlangga menekankan pentingnya mendorong wirausaha muda agar dapat memanfaatkan peluang dari IEU-CEPA, termasuk di bidang digitalisasi. Airlangga menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sedang mengembangkan kerja sama e-logistics, e-government, dan e-payment. Berkaca dari perkembangan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di ASEAN, termasuk juga perihal penggunaan QR payment Indonesia ingin memperkuat konektivitas digital antara ASEAN dan Uni Eropa.

    “UMKM juga penting bagi Uni Eropa karena 99 persen perusahaan di Uni Eropa adalah UMKM. ASEAN-EU memiliki potensi besar dalam kerja sama digital, termasuk peningkatan perjanjian perdagangan bebas yang harus menyesuaikan dengan perkembangan transaksi elektronik dan kepabeanan digital,” tambah Komisioner Maroš.

    Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa proses keanggotaan Indonesia dalam OECD membutuhkan dukungan dari negara-negara Uni Eropa, mengingat mayoritas negara anggota OECD berasal dari kawasan Eropa. Menanggapi proses aksesi Indonesia dalam OECD, Uni Eropa menegaskan kembali dukungan penuhnya. Lebih lanjut, disampaikan bahwa Uni Eropa dapat menyediakan keahlian dan pendekatan dari Team Europe untuk mendukung proses Indonesia menuju OECD.

    Duta Besar RI Brussel Andri Hadi menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan dan visi Menko Airlangga serta Komisioner Maroš, yang dinilai berperan penting dalam percepatan penyelesaian IEU-CEPA.

    “IEU-CEPA dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan Uni Eropa menuju strategic partnership, sebagaimana dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden von der Leyen di Brussel yang lalu,” ungkap Dubes Andri.

    Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk RI Denis Chaibi menegaskan bahwa Uni Eropa kini tengah menggunakan pendekatan Team Europe, termasuk dalam implementasi IEU-CEPA. Dubes Denis juga menyebutkan adanya kebijakan visa cascade bagi warga Indonesia, keberadaan Desk BKPM untuk Uni Eropa, serta sejumlah proyek dalam kerangka Global Gateway yang merupakan langkah positif dalam menyongsong ratifikasi dan implementasi IEU-CEPA ke depan.

    Usai pertemuan tersebut, kedua menteri melaksanakan penandatanganan dan pengumuman bersama mengenai Penyelesaian Substansial Perundingan IEU-CEPA serta menghadiri Indonesia-EU Business Outlook.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya yakni Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Evita Manthovani, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Internasional/Ketua Perunding Indonesia untuk IEU-CEPA Johni Martha, Duta Besar Uni Eropa untuk RI Denis Chaibi, serta sejumlah pejabat senior Indonesia dan Uni Eropa.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]