Tag: Susi Pudjiastuti

  • Dedi Mulyadi ajak Ignasius Jonan dan Susi Pudjiastuti jadi penasihat di Jabar

    Dedi Mulyadi ajak Ignasius Jonan dan Susi Pudjiastuti jadi penasihat di Jabar

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi mengatakan akan mengajak mantan menteri seperti Ignasius Jonan sampai Susi Pudjiastuti agar bersedia menjadi penasihat untuk akselerasi pembangunan daerah itu sesuai bidang masing-masing.

    “Kita harus menggandeng orang-orang yang ahli. Pak Ignasius akan kita gandeng sebagai penasehat di bidang transportasi. Saya juga tanggal 1 Februari akan menemui Bu Susi untuk menjadi pakar di bidang kelautan, karena Jawa Barat kan dikeliling oleh lautan,” kata Dedi di Gedung Pakuan Bandung, Rabu.

    Selain mereka berdua, Dedi mengatakan para pakar yang akan diundang ketika dia menjabat untuk membantu Jawa Barat termasuk Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin yang menurutnya sangat ahli dalam administrasi dan penataan birokrasi.

    “Jadi banyak nanti pakar yang akan kita undang termasuk Pak Bey. Walaupun dia adalah eselon satu di Mensesneg, tetapi tetap dia di balik itu adalah pakar utamanya di bidang administrasi dan penataan birokrasinya keren,” ujar Dedi.

    Terkait dengan Bey, Dedi menegaskan bahwa cita-cita Pj Gubernur Jabar itu akan dieksekusi pada 2026, utamanya mengenai transportasi Bandung Raya.

    Ditemui di lokasi yang sama, Bey Machmudin mengatakan bahwa dia menitipkan persoalan transportasi Bandung Raya utamanya Kereta Rel Listrik (KRL).

    “Saya sampaikan ke beliau, saya tidak mengubah ruangan sama sekali. Dari zamannya Pak Ridwan Kamil saya hanya menambah satu, yaitu peta transportasi Bandung Raya. Di situ saya bilang pak ini harus jadi KRL, jadi commuter line listrik dan elevatef dan beliau setuju,” ujar Bey.

    Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan oleh Bandung Raya agar kemacetan bisa dikurangi cukup banyak, terlebih jika KRL memiliki interval waktu yang ideal.

    “Dengan interval waktu yang seperti di Jakarta saya yakin akan banyak penumpang dari Padalarang menuju Cicalengka dan itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang di Jatinangor. Mungkin pergerakan saudara-saudara kita yang tinggal di Cicalengka dan sebagainya yang kerja di Bandung atau dari Padalarang,” ujar Bey.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • KDM Bakal Gandeng Susi Pudjiastuti dan Ignasius Jonan jadi Pakar

    KDM Bakal Gandeng Susi Pudjiastuti dan Ignasius Jonan jadi Pakar

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi bakal menggandeng sejumlah pakar dan tokoh nasional untuk jadi penasihat, guna memuluskan kepemimpinannya dalam membangun Jawa Barat.

    Salah satu tokoh yang bakal digandeng adalah Ignasius Jonan. Yaitu tokoh nasional yang sempat menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Termasuk pria yang banyak mebuat terobosan saat memimpin PT KAI.

    Dedi menerangkan, orang ahli itu patut dilibatkan dalam pembangunan.

    “Kami itu harus menggandeng orang yang ahli. Pak Ignasius akan kami gandeng sebagai penasihat atau pakar di bidang transportasi,” katanya selepas Rapim, Rabu (22/1).

    Dalam waktu dekat, Dedi Mulyadi juga bakal berjumpa lagi dengan tokoh nasional. Yakni Susi Pudjiastuti. “Jadi 1 Februari akan menemui ibu Susi, kami ajak untuk menjadi pakar atau penasehat di bidang kelautan karena Jawa Barat, kan dikelilingi oleh laut,” sebutnya.

    Diketahui Susi Pudjiastuti adalah tokoh perempuan nasional. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

    Gebrakannya juga cukup fenomenal. Salah satunya kebijakan menenggelamkan kapal asing.

    Dedi melanjutkan, nantinya akan banyak pakar yang akan diundang untuk terlibat dalam pembangunan di Jabar. “Termasuk pak Bey (Bey Triadi Machmudin.red). Walaupun dia adalah eselon 1 tetapi tetap dibalik itu adalah pakar di bidang transportasi dan administrasi,” terangnya.

    Sementara itu, Bey Mahmudin menambahkan, pihaknya juga menitipkan terkait rencana besar mengenai transportasi di Bandung Raya. Konsepnya adalah KRL Commuter Line.

    “Saya yakin. Kalau KRL Commuter Line terealisasi akan membantu. Pergerakan dari daerah Cicalengka Padalarang. Itu membantu mahasiswa yang kos, ataupun warga yang bergerak dari Cicalengka Bandung Padalarang,” cetusnya.(son)

  • Susi Pudjiastuti Bersuara Soal Pagar Laut: Laksanakan Perintah Presiden Kita

    Susi Pudjiastuti Bersuara Soal Pagar Laut: Laksanakan Perintah Presiden Kita

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti ikut menyoroti pagar laut sepanjang 30,16 Kilometer di Pantai Utara, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Dia berharap agar penindakan pagar itu dilaksanakan seperti instruksi Presiden Prabowo Subianto. “Laksanakan perintah Presiden kita @prabowo @ListyoSigitP 🙏🙏🙏,” tulis Susi Pudjiastuti dalam akun X, pribadinya, Sabtu, (18/1/2025).

    Merespon hal tersebut, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyentil menteri yang berwenang dalam hal itu.

    Menurut Said Didu, menteri yang ada di Kabinet Merah Putih lebih patuh terhadap arahan Mantan Presiden Joko Widodo untuk melindungi oligarki.

    “Bu, Menteri Jokowi dalam Kabinet Prabowo akan lebih patuh pada arahan dari Solo untuk lindungi Oligarki,” ujar Said Didu.

    Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid merespons ihwal pagar laut yang masih berpolemik.

    “Selama masih di laut, itu adalah rezimnya laut. Kalau di darat, tergantung apakah masuk kawasan hutan atau bukan. Kalau hutan, itu menjadi kewenangan kehutanan, kalau bukan hutan, ya itu menjadi kewenangan kami,” ujar Nusron Wahid kepada media, Rabu (15/01/2025).

    Menteri Nusron menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada laporan atau informasi resmi terkait masalah tersebut yang diterima oleh Kementerian ATR/BPN. Selama area yang dimaksud masih berupa lautan, pihaknya tidak akan melakukan intervensi apa pun.

    “Mungkin yang Bapak-Bapak tanyakan itu masih sebatas dugaan. Namun, hingga saat ini belum ada laporan resmi kepada kami. Pemerintah hanya dapat bertindak atas dasar legal standing. Jadi, selama belum ada dasar hukum yang jelas, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” tegasnya. (*)

  • 6 Pemilik Maskapai Penerbangan di Indonesia, Siapa Saja?

    6 Pemilik Maskapai Penerbangan di Indonesia, Siapa Saja?

    Pesawat adalah sarana transportasi udara yang sering digunakan untuk mobilisasi, baik dalam lingkup lokal maupun internasional. Di Indonesia, industri penerbangan dikuasai oleh enam grup maskapai.

    Grup maskapai di Indonesia terdiri dari Lion Air Group, BUMN, hingga yang terbaru BBN Airlines dari Irlandia. Enam maskapai ini dimiliki oleh sejumlah konglomerat dengan kekayaan miliaran hingga triliunan rupiah. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memiliki beberapa pesawat, termasuk Garuda Indonesia dan Citilink.

    1. Lion Air Group

    Lion Air Group adalah salah satu maskapai penerbangan terbesar di Indonesia yang didirikan oleh dua bersaudara, yaitu Rusdi Kirana dan Kusnan Kirana pada 1999. Mereka menciptakan Lion Air Group sebagai maskapai penerbangan dengan tarif murah.

    Saat ini, Lion Air Group mengelola beberapa maskapai seperti Lion Air, Batik Air, Wings Air, Super Air Jet, Malindo Air, dan Thai Lion Air. Maskapai ini melayani berbagai penerbangan domestik dan internasional, misalnya Kuala Lumpur, Penang, Singapura, dan Seoul.

    Selain itu, Lion Air Group juga memiliki bisnis pengiriman barang bernama Lion Parcel yang didirikan pada Februari 2013. Bahkan, Lion Air Group juga mengelola bisnis Lion Hotel & Plaza di Manado.

    Berkat berbagai usaha ini, Rusdi dan Kusnan Kirana pernah tercatat sebagai salah satu daftar orang terkaya di Indonesia pada 2019 dengan total kekayaan mencapai 835 juta dolar AS atau sekitar Rp12,6 triliun.

    2. Avia Solutions Group

    BlueBird Nordic atau BBN Airlines adalah maskapai penerbangan baru di Indonesia yang mulai beroperasi pada 27 September 2024. BBN Airlines merupakan anak perusahaan dari Avia Solutions Group yang berbasis di Dublin, Irlandia.

    Avia Solutions Group didirikan oleh Gediminas Ziemelis dan dipimpin oleh Jonas Janukenas sebagai CEO. Perusahaan ini menyediakan layanan pesawat, kru, pemeliharaan, dan asuransi penerbangan, dengan total 199 armada di seluruh dunia.

    Selain itu, Avia Solutions Group juga menawarkan layanan perawatan dan perbaikan pesawat serta pelatihan untuk pilot dan awak pesawat.

    Pendiri Avia Solutions, Gediminas Ziemelis adalah seorang konglomerat yang telah berpengalaman puluhan tahun di dunia bisnis. Ia telah mendirikan lebih dari seratus startup, memimpin beberapa perusahaan, dan memiliki saham mayoritas di sebuah klub basket.

    Pada Desember 2022, Ziemelis tercatat sebagai orang terkaya di Lithuania dengan kekayaan mencapai 1,68 miliar euro atau sekitar Rp28 triliun.

    3. BUMN

    Pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki maskapai penerbangan, yaitu Garuda Indonesia dan anak perusahaannya, Citilink yang didirikan pada 2009.

    Saat ini, Garuda Indonesia Group mengoperasikan 169 pesawat yang melayani 76 rute domestik dan internasional. Selain itu, Garuda Indonesia juga terhubung dengan 19 maskapai lain dalam aliansi SkyTeam yang memungkinkan mereka melayani penumpang ke 177 negara.

    4. Sriwijaya Air Group

    Sriwijaya Air Group adalah maskapai penerbangan yang didirikan di Indonesia oleh beberapa pengusaha, yaitu Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 10 November 2003.

    Saat ini, CEO PT Sriwijaya Air adalah Ardhana Sitompul. Ia dibantu oleh beberapa direktur, termasuk Cecep Cahyana, Didi Iswandy, dan Dwi Iswantoro.

    Pada awalnya, Sriwijaya Air hanya melayani penerbangan dengan pesawat Boeing 737-200 pada rute dari Jakarta ke Pangkal Pinang, Palembang, Jambi, dan Pontianak. Saat ini, Sriwijaya Air Group telah memiliki 48 pesawat Boeing dan melayani total 53 rute penerbangan.

    5. PT ASI Pudjiastuti Aviation

    Susi Air adalah maskapai penerbangan di Indonesia yang dimiliki oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Maskapai ini beroperasi di bawah PT ASI Pudjiastuti Aviation yang didirikan pada 2004.

    Pesawat Susi Air pertama kali terbang pada Desember 2004, melayani penerbangan charter untuk program bantuan di wilayah Medan. Pada 2006, Susi Air mulai menawarkan penerbangan komersial yang juga berpusat di Medan.

    Saat ini, Susi Air mengoperasikan 49 armada pesawat ke berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Medan, Banda Aceh, Padang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, Kupang, Manokwari, Biak, Timika, Jayapura, Wamena, hingga Merauke.

    6. TransNusa

    TransNusa (PT TransNusa Aviation Mandiri) adalah maskapai penerbangan di Indonesia yang saat ini sahamnya dimiliki oleh China Aircraft Leasing Group Holdings Limited.

    Awalnya, TransNusa merupakan maskapai lokal yang didirikan pada 2005. Pada 2020, TransNusa sempat menghentikan operasinya akibat pandemi COVID-19. Kemudian, maskapai ini dijual dan mendapatkan suntikan dana dari pemegang saham serta manajemen baru pada 2022.

    Sejak saat itu, TransNusa melakukan rebranding menjadi Maskapai Layanan Premium (Premium Service Carrier) dan makin memperluas rute penerbangannya, termasuk rute internasional seperti Jakarta-Kuala Lumpur dan Jakarta-Guangzhou.

    Demikian daftar pemilik maskapai penerbangan di Indonesia yang sebagian besar berasal dari perusahaan swasta dan salah satunya milik pemerintah.

  • Hanif Tenggelam di Pantai Timur Pangandaran, Diduga Karyawan Eks Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti – Halaman all

    Hanif Tenggelam di Pantai Timur Pangandaran, Diduga Karyawan Eks Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti – Halaman all

    Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

    TRIBUNNEWS.COM, PANGANDARAN – Hanif Miftahudin (28), warga asal Cilacap, Jateng tenggelam di pantai timur Pangandaran, Jawa Barat, Minggu (29/12/2024).

    Korban dikabarkan seorang pegawai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti.

    Lokasi korban tenggelam di depan vila milik Susi Pudjiastuti, blok muara Tagog Dusun Bojongkarekes, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran.

    Korban dikabarkan tenggelam saat beraktivitas surfing di laut yang tidak boleh digunakan untuk berenang.

    Seusai kejadian, terlihat sejumlah pegawai Susi Pudjiastuti dan sejumlah potensi SAR gabungan Pangandaran berada di lokasi yang tidak jauh dari TKP. 

    Ketua SAR Barakuda Pangandaran, Sakio Andrianto mengatakan dirinya mengetahui ada kejadian orang tenggelam karena ada pegawai Susi Pudjiastuti yang menghubunginya.

    “Informasi awal, memang ada dua pegawai ibu Susi Pudjiastuti yang menelepon langsung ke saya bahwa ada kejadian laka laut,” ujar Sakio kepada sejumlah wartawan di sekitar lokasi TKP, Minggu (29/12/2024) sore.

    Suasana saat potensi SAR gabungan melakukan apel pencarian Hanif, korban tenggelam di pantai timur Pangandaran, Minggu (29/12/2024). (Tribunjabar.id/Padna)

    Hanif dikabarkan tenggelam saat aktivitas pengawalan atau sedang mengawasi orang yang sedang surfing. 

    “Cuman itu yang saya tahu. Jadi, kalau tidak salah dengar, korban sedang mengawasi yang lagi surfing, entah itu cucunya ibu Susi atau gimana saya kurang tahu. Dia mungkin pegawai Susi atau hanya disuruh untuk pemantauan,” kata Sakio.

    Setelah mendapatkan laporan, sekitar 5 menit kemudian pihaknya menurunkan tim khusus dari SAR Barakuda untuk menyisir jalur laut. 

    “Namun setelah satu jam muter-muter di laut ternyata hasilnya nihil. Dan sampai jam 6 sore barusan perahu jukung balik arah dan pencarian dilanjutkan besok,” ujar Sakio.

    Selain perahu jukung, pihaknya juga menurunkan tim selam. 

    Namun, karena arusnya sedang deras dan lautnya sedang pasang, tidak memungkinkan tim untuk turun langsung ke air laut. 

    “Lokasi ini memang tidak bisa untuk dipakai berenang. Tapi, memang ada saja karena melihat kondisi gelombang enak dipakai surfing dan berenang. Jadi, kadang-kadang ada yang berenang walaupun ini tidak boleh untuk berenang,” ujarnya.

    Polisi Belum Pastikan Korban Pegawai Susi

    Kasat Polairud Polres Pangandaran, Iptu Anang Tri Sodikin membenarkan Hanif Miftahudin tenggelam.

    Sebelum kejadian, korban diduga sempat bermain air menggunakan papan selancar bersama teman-temannya.

    “Mungkin kelelahan sehingga terjadi musibah. Beliau (korban) warga Cilacap tapi sudah lama bekerja di Pangandaran,” ujar Anang kepada sejumlah wartawan di sekitar lokasi TKP, Minggu (29/12/2024) sore.

    Saat ini, pihaknya bersama Basarnas, SAR Barakuda, TNI AL dan potensi SAR lainnya sedang melakukan penyisiran baik darat maupun laut.

    “Namun, karena waktu sudah melebihi batas yaitu pukul 17.00 WIB, untuk pencarian akan dilanjutkan Senin (30/12/2024) besok,” katanya.

    Memang wilayah perairan ini, pihaknya tidak merekomendasikan untuk berenang. 

    Kalau pun ada yang ingin berenang harus ada pengawasan secara khusus. 

    “Saat kejadian, memang ada teman-temannya saja yang sekarang ini kita gali lebih dalam untuk penyelidikan,” ucap Anang. 

    Terkait informasi bahwa korban adalah salah satu karyawan Susi Pudjiastuti, Iptu Anang Tri Sodikin mengatakan saat ini pihaknya sedang mendalami apakah korban pegawai Susi Pudjiastuti atau bukan.

    “Nanti, kita dalami dulu. Kita belum bisa memastikan beliau siapa, karena harus ada pemeriksaan saksi-saksi terlebih dahulu,” kata Anang. 

  • Hujan Kritik Penetapan PSN Terhadap PIK 2

    Hujan Kritik Penetapan PSN Terhadap PIK 2

    JAKARTA – Penetapan Pantai Indah Kapuk 2 sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) masih menghadirkan polemik.. Penetapan status PSN kepada PIK 2 sebuah perusahan properti konsorsium antara PT Agung Sedayu Group dan Salim Group yang dikomandoi konglomerat Sugianto Wijaya alias Aguan sepertinya akan terus disoal.

    Apalagi baru-baru ini Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menyatakan akan mengkaji ulang penetapan status PSN kepada PIK 2 era presiden Jokowi, karena dinilai ada masalah ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi maupun RTRW Kota/Kabupaten kawasan tersebut. Bahkan PSN diduga tak memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “ Total dari 1.700 ha, masih ada 1.500 masuk dalam Kawasan hutan lindung” ujarnya, kepada sejumlah wartawan, 28 November lalu.

    Namun menurut Dewi Kartika dari Konsorsium Pembaharuan Agraria, ia ragu dengan pernyataan Menteri Nusron Wahid yang akan mengkaji ulang PIK 2 karena tidak sesuai RTRW dan belum ada RDTR. “Kenapa demikian, track record Kementerian ATR biasanya gertak keras di awal, setelah itu senyap dan (ternyata) damai,” tulis Dewi kepada VOI, 14 Desember.

    Dengan melabeli status PSN, seluruh aturan di bawahnya langsung mengikuti terutama aturan tentang Perda Tata Ruang dan Perda Rencana Detail Tata Ruang. “Di situlah letak mengerikannya kebijakan dan praktik PSN selama ini, bisa main tabrak aturan agar cepat. Soal trabas aturan dan jatuh korban, menjadi urusan belakangan.” ujar Dewi.

    Menjadi pertanyaan mengapa PIK 2 bisa menjadi PSN tanpa pertimbangan kebijakan dan analisa yang matang, dan tidak ada transparansi publik dan consent masyarakat terdampak. Mengapa, proyek untuk kepentingan segelintir kelompok swasta, untuk perumahan elit superkaya bisa memperoleh status istimewa PSN?

    Bahwa PIK 2 yang luasnya 30.000 hektar seluruhnya, hanya 1.700 an hektar yang menjadi proyek PSN. Namun PSN dimana pun selalu berdampak secara sosial, dan akan merubah landscape agraria secara masif.

    Menurut Dewi, sangat layak proyek itu dikaji ulang, bahkan dibatalkan! Mengingat dari sisi makro, dampak ekonomi tidak meluas. Sementara dari sisi lingkungan hidup membahayakan, dan dari sisi peruntukkan tidak ada kemaslahatan masyarakat banyak.

    Sisi lain, istilah review dan kajian ulang ini sebenarnya soal menata-ulang hubungan politis pengembang dengan birokrat saja, karena urusan bagi-bagi kue ekonomi yang belum selesai. Oleh karena itu, kita berharap, ini tidak gertak kosong.

    Menurut Dewi, Menko Ekonomi juga harus bertanggung jawab. Bermain-main dengan label PSN melalui cara semacam ini adalah bentuk abused of power. Praktik PSN, seperti ini juga terjadi di banyak tempat, seperti proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Bendungan Bener, Rempang, Waduk Nagekeo, Kawasan Industri Hijau di Bulungan dan PIK 2, dan lain lain. Yang menerabas aturan-aturan seperti (RTRW, RDTR, status hutan lindung, konflik agraria, dampak sosial dan lingkungan.

    Salah satu kritik terhadap penetapan PIK2 sebagai PSN adalah dampak negatifnya terhadap lingkungan. Kawasan PIK 2 yang berada di wilayah pesisir dianggap rawan terhadap kerusakan ekosistem mangrove dan habitat alami lainnya. Aktivitas pembangunan di wilayah ini berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem, termasuk rusaknya habitat berbagai jenis burung migran dan spesies laut yang bergantung pada ekosistem tersebut.

    Selain itu, reklamasi pantai yang menjadi bagian dari proyek ini juga dikritik karena berisiko meningkatkan abrasi di wilayah pesisir lain serta mengubah aliran air laut secara signifikan, yang dapat memengaruhi ekosistem pesisir secara lebih luas.

    Pembangunan PIK2 kata Dewi, dapat memperburuk potensi banjir di kawasan sekitarnya. Reklamasi pantai dan pengurukan lahan skala besar sering kali menyebabkan perubahan aliran air dan lanskap yang memperbesar risiko banjir kawasan sekitar.

    Lebih jauh, masyarakat lokal, terutama nelayan tradisional, menyuarakan kekhawatiran mereka. Kelompok yang dimotori Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010. Melihat Reklamasi dan pengembangan kawasan komersial ini dapat mengurangi akses mereka terhadap sumber daya laut yang menjadi mata pencaharian utama. Proyek ini dianggap lebih mengutamakan kepentingan investor dan pengembang besar dibandingkan kesejahteraan masyarakat lokal. Masalah lingkungan terkait PIK telah sejak lama mengemuka.

    Pada 1992 menurut Dewi, Emil Salim sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pernah menerbitkan surat protes ke Pemerintah DKI Jakarta atas pengembangan PIK. Sebab Pemda tidak melakukan survei amdal terlebih dahulu. Pembangunan PIK dinilai menyebabkan kerusakan lingkungan yang memicu kekeringan dan banjir di Jakarta.

    Tembok Pembatas yang dibangun PIK2 berada di Jalan Pipa (Istimewa)

    Namun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di era Jokowi membiarkan ini. Seharusnya 1.600 hutan lindung itu dijaga fungsinya dan diproteksi dari konversi lahan dan deforestasi.

    Kritik lain yang mencuat adalah kurangnya transparansi dalam proses penetapan PIK2 sebagai PSN. Beberapa kelompok masyarakat menilai bahwa keputusan ini dibuat tanpa melibatkan partisipasi publik yang memadai. Proyek-proyek dengan skala besar seperti ini seharusnya melalui proses konsultasi yang terbuka untuk mendengar suara masyarakat yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung.

    Selain itu, informasi terkait analisis dampak lingkungan (AMDAL) juga sering kali sulit diakses oleh publik. Padahal, dokumen ini menjadi dasar penting untuk mengevaluasi keberlanjutan dan dampak proyek terhadap lingkungan dan sosial.

    “Kita melihat seperti ada tukar guling kepentingan, ok kamu bantu saya di IKN dan saya akan berikan PSN. Jadi penuh dengan konflik interes. Ini penting untuk diperiksa karena mengarah ada dugaan dugaan mengarah pada korupsi” tutur Muhammad Isnur, ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, saat dihubungi VOI, 15 Desember.

    Dominasi Kepentingan Bisnis

    Banyak pihak menilai bahwa penetapan PIK2 sebagai PSN lebih mencerminkan keberpihakan pada kepentingan bisnis daripada kepentingan publik. PIK2, yang sebagian besar merupakan kawasan hunian mewah, pusat perbelanjaan, dan properti komersial lainnya, dinilai tidak sejalan dengan tujuan utama PSN yang seharusnya mendorong pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat luas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang urgensi dan manfaat proyek ini bagi mayoritas rakyat Indonesia.

    Pembangunan PIK2 dinilai memperbesar kesenjangan sosial di masyarakat. Kawasan ini dirancang sebagai area eksklusif dengan fasilitas kelas atas yang tidak terjangkau bagian besar masyarakat. Sementara itu, masyarakat sekitar yang terdampak oleh pembangunan ini sering kali tidak mendapatkan manfaat langsung, baik dalam bentuk fasilitas, akses, maupun peluang ekonomi.

    Penetapan PIK2 sebagai Proyek Strategis Nasional adalah langkah yang kontroversial dan memicu kritik dari berbagai aspek, mulai dari lingkungan hingga sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proyek PSN tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan prinsip keadilan sosial. “Jadi alih alih proyek strategis, justru menciptakan konflik-konflik baru di masyarakat” tambah Isnur.

    Usaha VOI meminta konfirmasi terkait pernyataan Menteri BPN/ATR yang akan mengaji uang tentang status PSN, kepada Aguan belum mendapat respon. Telpon maupun chat kepada Sugianto alias Aguan tak berbalas.

    Ilustrasi dari PIK 2. (Ist)

    Dalih Rehabilitasi Hutan Lindung

    Namun Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Letjen TNI (Mar) Nono Sampono yang juga anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI ini mengatakan persoalan PSN di PIK2 berawal dari keinginan pemerintah (Kementerian Kehutanan) ingin menjaga Kawasan hutan lindung. Sebab hutan yang semula luasnya 1600 hektar kini tersisa 19 hektar karena abrasi laut dan perubahan fungsi menjadi tambak-tambak bandeng. Karena pemerintah tak memiliki dana yang diperkirakan biaya mencapai 40 triliun. Maka diberikan penugasan kepada swasta .

    Penugasan kegiatan rehabilitas itu kepada PT Agung Sedayu Group, karena perusahaan ini sebelumnya telah menggarap PIK 1. PT Agung Sedayu juga telah ada Kerjasama dengan PUPR untuk pembangunan tol (Kamal – Rajeg) untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di kawasan menuju Bandara Soetta yang perlu dipecah agar tak menumpuk dengan Lalu Lintas menuju Tanjung Priok.

    Menurut Nono mengaku, pemberian status PSN kepada PIK 2 untuk kepentingan itu, kepentingan mempertahankan kawasan hutan lindung itu. Untuk menghutankan Kembali Kawasan itu diperlukan pembebasan tanah dan pemberian kerohiman bagi yang telah memiliki surat tanah disekitar itu. “Ini barang halal yang harus diselamatkan untuk kepentingan negara, dalam hal ini Kementerian Kehutanan” kata Nono.

    Dalam rangka mengamankan kawasan itu Agung Sedayu mendapatkan konsesi tanah reklamasi selama 40 tahun yang rencananya akan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Pulau Zona A, akan dibangun taman ibadah nilainya 40 t termasuk pembangunan masjid senilai 2 T, Zona B akan dibangun Kebun Binatang yang luasnya lebih dari Teman Safari di Puncak disekitar akan dibangun Resort yang ramah lingkungan dibangun dari kayu, Zona C, Safari mangrove diselingi lapangan Golf dan olahraga berkuda, Zona, D untuk Sirkuit Internasional dan Formula 1 dan zona E akan dibangun Eco Tourism, yang akan membungkus kawasan hutan lindung di sekitar PIK 2, namun juga mendapatkan pemasukan juga.

    “Tujuan besarnya agar Jakarta memiliki lokasi pariwisata yang memadai, sehingga orang Jakarta tak harus pergi keluar negeri untuk rekreasi,”ujar Nono.

    Nono tak memungkiri, dalam tahap pembebasan lahan ada masalah masalah di bawah namun itu jumlahnya sedikit. PT ASG yang telah berkiprah selama 14 tahun itu, sudah dua kali mengalami penghentian. Dari jaman menko Rizal Ramli, jaman Menteri Susi Pudjiastuti dan Siti Nurbaya, Mereka melihat reklamasi dinilai bermasalah dihentikan. Kita ikuti. Kedua saat Pandemi Covid. “Untung kami memiliki proyek lain. Sehingga tenaga kerja tak terhenti,” jelasnya.

  • Sentil Ridwan Kamil, Susi Pudjiastuti: Saya Happy Saja Jadi Janda

    Sentil Ridwan Kamil, Susi Pudjiastuti: Saya Happy Saja Jadi Janda

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan dirinya bahagia jadi janda. Itu diungkapkan menanggapi pernyataan Ridwan Kamil.

    “Saya happy-happy saja jadi janda,” kata Susi dikutip dari unggahannya di X, Minggu (24/11/2024).

    Sebagai janda, Susi menyebut dirinya lebih mandiri. Karena tidak mesti meladeni siapapun.

    “Lebih mandiri ndak usah kerja ngladenin siapa-siapa,” ucapnya.

    Ia juga menegaskan dirinya bangga menjadi diri sendiri.

    “Bangga menjadi diri sendiri 😀😀😍😍💃💃👍👍ayo mau omong apa?????” pungkasnya.

    Diketahui, pernyataan itu kini viral di media sosial. Melalui cuplikan video yang beredar.

    RK awalnya tampak sedang berpidato dalam sebuah kampanye akbar. Tampak kampanye tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh politik seperti Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman hingga Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Ali Lubis.

    Dalam video itu, RK tampak menyinggung soal janda hingga wanita yang belum menikah. RK juga menyebut para perempuan tersebut akan diberikan santunan dari sejumlah tokoh yang namanya disebutkan di acara tersebut.

    “Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habiburokhman, akan diurus lahir-batin oleh bang Ali Lubis. Akan diberi sembako oleh bang Adnan. Dan kalau cocok akan dinikahi oleh bang Ryan,”
beber mantan Gubernur Jawa Barat itu. 
    “Tepuk tangan untuk wakil-wakil (rakyat) kita,” sambung RK.
(Arya/Fajar)

  • Minta Maaf Soal Pernyataan Singgung Janda, Ridwan Kamil: Manusia Gudang Khilaf dan Salah

    Minta Maaf Soal Pernyataan Singgung Janda, Ridwan Kamil: Manusia Gudang Khilaf dan Salah

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, JAGAKARSA – Pernyataan Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil trending di media sosial X, dulunya Twitter.

    Namun bukan hal positif yang diperbincangkan warganet, melainkan pernyataan Ridwan Kamil yang dianggap merendahkan status janda.

    Pernyataan itu viral usai video Ridwan Kamil berbicara di depan masyarakat saat deklarasi dukungan relawan yang dipimpin Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman tersebar di jagat maya.

    Dalam video itu tampak Ridwan Kamil menjanjikan bakal mengurus janda lahir batin.

    “Nanti janda janda akan disantuni oleh pak Habiburokhman, akan diurus lahir batin oleh bang Ali lubis, akan diberi sembako oleh bang Adnan, dan kalau cocok akan dinikahi oleh Rian,” ucapnya dalam video itu dikutip TribunJakarta.com, Jumat (22/11/2024).

    Ucapan eks Gubernur Jawa Barat yang dinilai merendahkan status janda ini pun memicu reaksi keras dari berbagai pihak.

    Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun turut mengomentari pernyataan Ridwan Kamil soal janda tersebut. 

    “Saya happy happy saja jadi janda. Lebih mandiri ndak usah kerja ngladenin siapa2. Bangga menjadi diri sendiri m, ayo mau omong apa ?????,” kata Susi di akun media sosial X-nya.

    Hal senada turut disampaikan pengamat politik Rocky Gerung yang menilai Ridwan Kamil tidak sensitif dengan isu gender.

    lihat foto
    Adu Kuat Ridwan Kamil dan Pramono Anung, 3 Presiden dan 1 Ibu Negara Turun Gunung di Pilkada Jakarta

    Sebab menurutnya, melempar lelucon janda sebagai objek yang lemah sangat tidak pantas.

    “Wah merendahkan perempuan, itu lah kedunguan tertinggi dalam politik. Bagaimana mungkin pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ingin memimpin Jakarta yang adalah metropolis lalu datang dengan narasi yang sangat misoginis.

    Misoginis artinya membenci perempuan atau merendahkan perempuan,” kritik Rocky seperti dikutip dari Youtube @RockyGerungOfficial yang tayang pada Jumat (22/11/2024).

    Terkait hal ini, Ridwan Kamil mengaku salah dan meminta maaf kenapa publik lantaran pernyataannya membuat gaduh.

    “Saya memohon maaf, kadang-kadang dalam perkampanyean, situasi, intensitas, hingar bingar, kalimat itu kadang pendek-pendek, kurang elaboratif, diksi-diksi yang dipilih mungkin kurang pas,” ujarnya DI Pondok Pesantren Darul Rahman, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

    Wali Kota Bandung periode 2013-2018 ini pun mengaku tak bermaksud merendahkan siapa pun dalam pernyataannya yang menyinggung soal janda.

    Lewat pernyataan itu, Ridwan Kamil mengaku hanya ingin menjelaskan bahwa dirinya sudah menyiapkan program untuk kelompok-kelompok rentan bila terpilih sebagai Gubernur Jakarta 

    “Saya menghaturkan mohon maaf, karena manusia emang gudangnya khilaf dan salah, tidak bermaksud (merendahkan janda). Mudah-mudahan bisa diterima permohonan maafnya,” tuturnya.

    Pemberdayaan Perempuan Jadi Perhatian Ridwan Kamil-Suswono

    Angkie Yudistia, juru bicara Ridwan Kamil-Suswono memastikan pasangan RIDO menaruh perhatian serius bagi pemberdayaan kaum perempuan di Jakarta.

    Berbagai program pun disiapkan untuk mengubah wajah Jakarta menjadi kota yang lebih inklusif dan humanis bagi warga dari seluruh lapisan dan golongan.

    “Kami percaya bahwa perempuan merupakan kunci untuk membangun Jakarta yang lebih inklusif dan sejahtera. Oleh karena itu, program-program yang diusulkan pasangan RIDO akan fokus pada pemberdayaan perempuan di berbagai bidang,” tuturnya.

    Salah satu fokus utamanya ialah menyediakan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bati perempuan. 

    “Hal ini akan diwujudkan melalui program pelatihan keterampilan khusus perempuan, akses ke pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh perempuan, serta layanan kesehatan yang ramah perempuan,” ucapnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Saya Keluar dengan Aman dan Sehat

    Saya Keluar dengan Aman dan Sehat

    Jakarta

    Pilot Phillip Mark Mehrterns mengucapkan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantunya bisa pulang ke rumah setelah disandera oleh kelompok militer OPM selama 18 bulan.

    “Saya senang sekali sudah bisa sehat pulang. Sekali lagi, terima kasih semua orang yang bantu dengan bantuan,” kata Mehrtens saat konferensi pers bersama aparat gabungan TNI-Polri, Sabtu (21/09).

    Ia juga menyatakan dirinya dalam “kondisi aman dan sehat”.

    “Hari ini, saya keluar dengan kondisi aman dan sehat. Terima kasih semua orang,” katanya disertai tepuk tangan.

    Dalam keterangan terbaru, Presiden Joko Widodo juga angkat bicara tentang pembebasan Pilot Phillip.

    Presiden mengeklaim pembebasan Kapten Phillip Mehrtens yang disandera kelompok OPM merupakan “proses negosiasi yang sangat panjang”.

    “Dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif,” kata kepala negara saat memberi keterangan pers di Jakarta, Sabtu (21/09).

    “Yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandera. Jadi, proses panjang yang telah dilakukan TNI dan Polri saya kira sangat bagus, saya sangat mengapresiasi,” kata Presiden seperti dikutip dari Antara.

    Setelah dijemput dari Kampung Yuguru, Distrik Maiborok, Kabupaten Nduga, Pilot Phillip menjalani pemeriksaan kesehatan di Timika.

    Kabar terakhir, ia sedang terbang ke Jakarta.

    Bagaimana proses pembebasan Pilot Phillip?

    Setelah 1,5 tahun berada dalam tahanan sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya, pilot asal Selandia Baru Phillip Mark Mehrtens dibebaskan.

    BBC News Indonesia menerima sejumlah foto Philip bersama dengan pejabat keamanan Indonesia di Papua. Phillip tampak kurus, mata kuyu, dengan jenggot lebat.

    Menurut keterangan dari otoritas Indonesia, Phillip dibebaskan pada Sabtu (21/09) melalui Tim Gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz 2024.

    Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno menjelaskan, Pilot Phillip berhasil dibebaskan dan dijemput oleh tim gabungan bertempat di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kab Nduga dan langsung diterbangkan menuju Mako Brimob Batalyon B/Timika.

    “Ya benar sekali, hari ini kami berhasil menjemput Pilot Phillip dalam keadaan sehat. Pilot kami terbangkan dari Nduga langsung menuju Timika” jelas Bayu dalam keterangan tertulis.

    Selanjutnya, kata Bayu, Pilot Phillip langsung dibawa ke ruangan khusus untuk dilakukan mitigasi medis sekaligus memastikan kondisi psikologis Pilot Philip dalam keadaan stabil.

    Foto terbaru Pilot asal Selandia Baru, Phillip Mark Mehrtens yang dirilis pihak keamanan Indonsia, Sabtu (21/09) (Dok. Satgas Damai Cartenz 2024)

    Kaops Damai Cartenz 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengeklaim selama ini pihaknya menggunakan pendekatan lunak dalam upaya pembebasan Pilot Phillip.

    “Kami mengedepankan pendekatan melalui tokoh agama, tokoh gereja, tokoh adat dan keluarga dekat dari Egianus Kogoya. Pendekatan ini penting dilakukan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa baik dari aparat, masyarakat sipil dan sekaligus menjaga keselamatan dari pilot itu sendiri” jelas Faizal.

    Dalam keterangan terpisah, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebelumnya berjanji akan membebaskan Philip Mehrtens “dengan aman dan sesuai dengan standar internasional untuk perlindungan hak asasi manusia”.

    “Kami, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), tetap berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai perdamaian, rasa hormat, dan martabat dalam situasi ini,” kata juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom dalam keterangan tertulisnya.

    Saat dihubungi mengenai pembebasan Kapten Phillip, Sebby mengatakan belum mau berkomentar.

    “Kami tidak ada komentar, karena kita biasa itu harus ada official statement dari setiap komando pertahanan,” kata juru bicara TPNBP-OPM, Sebby Sambom saat dihubungi BBC News Indonesia.

    TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM), telah mengumumkan rencana pembebasan Mehrtens pada 17 September lalu.

    Saat itu, juru bicara TPNPB menegaskan pihaknya berinisiatif membebaskan Mehrtens “demi kemanusiaan”, bukan karena usaha pemerintah Indonesia.

    Bagaimana reaksi dari otoritas Selandia Baru?

    BBC News Indonesia telah menghubungi Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan informasi lebih detail terkait pembebasan Phillip Marthens.

    Namun, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters belum bersedia menerima wawancara pers. Dia meminta media massa mengutip pernyataan tertulisnya.

    Dalam keterangan yang dikutip dari media di Selandia Baru, Winston Peters, mengutarakan kebahagiaannya bahwa Mehrtens kini aman.

    “Kami senang dan lega mengonfirmasi bahwa Phillip Mehrtens aman dan sehat serta telah dapat berbicara dengan keluarganya. Berita ini pasti sangat melegakan bagi teman-teman dan orang-orang yang dicintainya,” kata Peters, sebagaimana dikutip Stuff.

    Pilot Susi Air, Phillip Mehrtens saat melakukan sambungan video jarak jauh dengan istrinya setelah dibebaskan dari penyanderaan militer OPM (Dok. Satgas Damai Cartenz 2024)

    Menurut Peters, berbagai lembaga pemerintah Selandia Baru telah bekerja sama dengan otoritas Indonesia untuk mengamankan pembebasan Mehrtens.

    “Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan, dengan staf di Indonesia dan Wellington, telah memimpin upaya berkelanjutan dari seluruh jajaran pemerintah untuk mengamankan pembebasan Phillip Mehrtens, dan juga telah mendukung keluarganya,” kata Peters.

    “Kasus ini telah membebani keluarga Mehrtens, yang telah meminta privasi. Kami meminta media untuk menghormati keinginan mereka dan oleh karena itu kami tidak akan memberikan komentar lebih lanjut pada tahap ini.”

    Keterangan media lokal ini berdasarkan pernyataan resmi Winston Peters.

    Pendiri Susi Air, Susi Pudjiastuti dalam akun X pribadinya mengutarakan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pembebasan Pilot Phillip.

    “Alhamdulillah hirabbil Alamiin. Mendapat Kabar Captain Pilot Phillip Mehrtens telah kembali, sudah berada di Timika,” kata Susi, Sabtu (21/09).

    Susi lantas berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Tak hanya itu, ia turut mengucapkan kepada TNI-Polri, yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz, yang turut andil dalam upaya pembebasan Kapten Phillip.

    Susi berterima kasih dengan menandai akun Presiden Joko Widodo, presiden terpilih Prabowo Subianto, Kapolri Listyo Sigit, dan TNI-Polri dalam cuitannya.

    “Dan seluruh pihak yang telah membantu kepulangan pilot kami,” kata Susi.

    Kronologi jalan panjang pembebasan Pilot Susi Air

    Penyanderaan pilot asal Selandia Baru, Phillip Mehrtens sudah berlangsung sejak Februari 2023. Berikut adalah jejak perjalanan penyanderaan sang pengemudi burung besi di Tanah Papua:

    Pilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtens disandera kelompok sayap OPM pimpinan Egianus Kogoya pada 07 Februari 2023.

    Jumlah prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang meninggal dunia kembali bertambah – menjadi total lima orang – akibat baku tembak dengan TPNPB-OPM dalam operasi penyelamatan Pilot Susi Air.

    Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebelumnya menyatakan untuk menggelar “operasi siaga tempur darat” di beberapa wilayah yang dianggap rawan di Papua.

    Sejumlah perwakilan gereja dan uskup di Jayapura, Papua, menawarkan diri menjadi mediator dalam rangka membebaskan pilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtens. Tapi Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan keinginan perwakilan gereja dan uskup di Papua sebagai “kekeliruan”.

    Sedari awal, kata Sebby, TPNPB-OPM berkukuh untuk bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia dan Selandia Baru.

    Egianus Kogoya mengancam menembak Phillip Mark Mehrtens jika Indonesia tetap menolak berdialog. Egianus Kogoya berkata bahwa TPNPB-OPM memberi waktu dua bulan kepada Indonesia dan Selandia Baru untuk berdialog soal kemerdekaan Papua.

    Foto terbaru Pilot asal Selandia Baru, Phillip Mark Mehrtens yang dirilis pihak keamanan Indonsia, Sabtu (21/09) (Dok. Satgas Damai Cartenz 2024)

    Presiden Jokowi menjelaskan, pemerintah Indonesia sudah berupaya dengan ‘amat sangat’ demi membebaskan sang pilot. “Kita ini jangan dilihat diam loh ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat, tetapi tidak bisa kita buka apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita kerjakan di lapangan.”

    Pimpinan TPNPB-OPM yang menculik pilot Susi Air, Egianus Kogoya, merespons kabar yang menyebutkan dirinya meminta uang tebusan Rp5 miliar agar mau melepaskan Phillip Mark Mehrtens. Dalam video dia menyebut pernyataan yang disampaikan pejabat keamanan Indonesia tersebut “omong kosong”.

    “Saya tidak minta uang Rp5 miliar atau berapa pun. Saya hanya minta kemerdekaan bagi [bangsa Papua],” ujar Egianus.

    Foto terbaru Pilot asal Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens yang dirilis pihak keamanan Indonesia, Sabtu (21/09) (Dok. Satgas Damai Cartenz 2024)

    Perdana Menteri (PM) Selandia Baru, Chris Hipkins, meminta pembebasan warganya, Phillip Mark Mehrtens. “Phillip adalah seorang ayah, suami, saudara, dan anak yang sangat dicintai,” kata sang PM Selandia Baru kepada wartawan di Auckland, Rabu (09/08).

    Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan tidak akan menggunakan operasi militer dalam upaya membebaskan pilot Susi Air Phillip Mark Mehrtens. Ia mengatakan TNI mengedepankan negosiasi yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu.

    “Kita tetap upayakan dengan tokoh agama tokoh masyarakat setempat, bisa melaksanakan negosiasi untuk itu,” katanya.

    Panglima TNI yang baru dilantik, Jenderal Agus Subiyanto mengatakan akan mengedepankan “operasi teritorial” untuk pembebasan pilot Susi Air. Tujuan operasi teritorial, kata dia, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, seperti dikutip dari Kompas.

    Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom membagikan foto pembakaran pesawat Susi Air (TPNPB-OPM)

    Pilot Susi Air diduga masih hidup. Sebuah foto yang beredar menunjukkan Phillip Mehrtens dengan jenggot tebal duduk bersama Egianus Kogeya salah satu panglima OPM.

    Bukti terakhir keberadaan Kapten Phillip masih hidup adalah foto dan video yang dirilis 25 Mei 2023.

    Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengeklaim pimpinan tertinggi organisasinya bersama Pimpinan OPM di Nduga, Egianus Kogoya telah menyepakati pembebasan pilot Susi Air. Ia mengatakan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan.

    Sabtu 21 September 2024, Philip Mehrtens dibebaskan.

    Di bulan ini, TPNP-OPM juga mengajukan proposal pembebasan Philip Mehrtens. Di sisi lain, pemerintah Indonesia mengatakan “sangat menghargai” upaya pembebasan atas dasar kemanusiaan namun tidak mengakui TPNPB.

    Artikel ini akan terus diperbarui…

    (nvc/nvc)

  • Susi Pudjiastuti Singgung Judi Online, Wamenkominfo: Kemungkinan Game

    Susi Pudjiastuti Singgung Judi Online, Wamenkominfo: Kemungkinan Game

    Jakarta

    Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyorot soal maraknya judi online di Indonesia. Di X, dia bahkan menyolek Presiden Joko Widodo, Presiden Terpilih 2024 Prabowo Subianto, hingga Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo.

    “Pak Presiden @jokowi Pak Prabowo @prabowo Kapolri @ListyoSigitP mohon berkenan menyampaikan pesan dr masyarakat untuk menjadi perhatian,” tulisnya.

    [Gambas:Twitter]

    Setelah itu, ramai balasan netizen dari tweet Susi Pudjiastuti. Salah satunya merespon dengan mempertanyakan daftar PSE yang memiliki keyword domino.

    “Tapi judolnya terdaftar di PSE bu @kemkominfo @susipudjiastuti,” kata netter.

    [Gambas:Twitter]

    Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan bahwa ada situs-situs berbau judi di daftar PSE dan sedang ditelusuri. Namun, ada juga yang sebenarnya hanya game tapi tidak bisa dibuat judi sungguhan.

    “Misalnya game kasino, kartu, domino, tapi nggak ada unsur judinya. Jadi nggak ada masang duit, semacam itu,” kata Nezar di Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

    Sejauh ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang melakukan tinjauan atas laporan dari masyarakat terkait judi online. Kominfo pun menegaskan akan terus memonitor dan mempelajari pola domain berbau judi yang terus muncul kembali dengan nama meski sudah di-take down berulang kali.

    “Nah, yang tadi itu kemungkinan besar adalah game. Bukan game permainan judi ya, tapi misalnya game kartu ya. Ada juga yang sedang kita selidiki ini cuma kedok aja, di belakangnya dia ada token-token yang ujungnya ke judi, itu langsung kita tutup,” kata Nezar.

    “Kalau kita temukan fakta-fakta dan juga data-data di lapangan menunjukkan dia masuk dalam konten negatif berdasarkan perundangan, itu langsung (diblokir-red),” tegasnya.

    (ask/fyk)