Xcloud.id

Tag: Susi Pudjiastuti

  • Susi Pudjiastuti Desak Pemeriksaan Ulang ASN dan Pensiunan yang Terima Gaji Negara: Apa Betul Orangnya Masih Ada?

    Susi Pudjiastuti Desak Pemeriksaan Ulang ASN dan Pensiunan yang Terima Gaji Negara: Apa Betul Orangnya Masih Ada?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sebanyak 400 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, Bengkulu kedapatan berbuat curang.

    Mereka terbukti menggunakan foto wajah dan fake GPS untuk menyiasati sistem presensi online.

    Hal inilah yang kemudian disorot tajam oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

    Susi menyoroti tajam hal ini terkait pegawai Pemerintah dan Pensiunan yang menerima gaji atau benefit dari negara.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Susi Pujiastuti menyarankan agar penerima pegawai Pemerintah dan Pensiunan yang menerima gaji atau benefit untuk kembali dicek.

    “Sudah saatnya Pegawai Pemerintah dan pensiunan ( yang menerima gaji/ benefit dr Negara ) dicek orangnya masih benar ada dan masih hidup,” tulisnya dikutip Jumat (28/3/2025).

    Saran ini bukan tanpa alasan, karena menurutnya hasil Audit di Amerika Serikat banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan.

    “Hasil audit di USA saja oleh tim Elon musk menemukan nomor Social security yg usianya diatas 120 thn bahkan 300 tahun; dan jumlahnya jutaan,” ujarnya

    “Apalagi disini yg 🫣🤭 Pak Presiden @prabowo,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Lita Gading Semprot Ahmad Dhani Soal Usulan Naturalisasi Pemain Bola

    Lita Gading Semprot Ahmad Dhani Soal Usulan Naturalisasi Pemain Bola

    Jakarta, Beritasatu.com – Usulan musisi Ahmad Dhani mengenai naturalisasi pemain sepak bola hebat yang dijodohkan dengan wanita Indonesia sebagai upaya untuk menghasilkan pesepak bola berbakat mendapat kecaman luas dari masyarakat. Selain mendapat kritik dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, serta Komisi Nasional Perempuan, suami Mulan Jameela ini juga disorot oleh psikolog Lita Gading.

    Lita Gading mengatakan, tidak seharusnya Ahmad Dhani memberikan komentar seperti itu. Alhasil, masyarakat menjadi geram dan memicu keributan di media sosial (medsos).

    “Eh Ahmad Dhani, naturalisasi untuk menghasilkan pemain bola hebat itu jangan hanya dijodohkan (dengan wanita Indonesia). Kamu mah pikirannya di antara pusar ke bawah saja,” ungkap Lita Gading dalam unggahannya dikutip pada Minggu (9/3/2025).

    Lita menilai usulan Dhani yang mengaitkan keturunan dengan potensi pesepak bola hebat sebagai hal yang bodoh. Menurutnya, meskipun seorang pemain sepak bola hebat menikah dengan wanita Indonesia, belum tentu anak yang lahir dari pasangan tersebut akan mewarisi kemampuan ayahnya.

    “Skill itu bukan hanya soal percampuran pesepak bola hebat dengan wanita Indonesia. Itu harus dibina dan dikembangkan sejak kecil sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Bukan hanya karena bibit pemain bola, lantas lahir pemain bola yang hebat,” tambah Lita.

    Lita juga mengkritik kualitas Ahmad Dhani sebagai seorang politisi. Menurutnya, pernyataan Dhani dalam forum persidangan DPR RI yang melibatkan Kemenpora dan Ketua Umum PSSI tersebut tidak mencerminkan kualitas yang seharusnya dimiliki seorang politisi.

    Lita mengatakan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan kualitas seseorang yang dipilih hanya karena nama besar, dan menurutnya, tidak ada isi dan bobot dalam pikiran yang disampaikan.

    “Seharusnya orang dipilih berdasarkan kualitas, bukan karena ada rasa hutang budi. Profesionalisme harus ditegakkan,” tandas Lita Gading yang ikut protes dengan pernyataan Ahmad Dhani tersebut.

  • Eks Menteri hingga Komnas Perempuan Kecam Ide Naturalisasi Ahmad Dhani

    Eks Menteri hingga Komnas Perempuan Kecam Ide Naturalisasi Ahmad Dhani

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai elemen masyarakat mulai dari mantan menteri, anggota DPD, hingga Komnas Perempuan mengecam ide naturalisasi Ahmad Dhani yang dianggap kebablasan. Ide ini dinilai melecehkan perempuan dan merendahkan nasionalisme.

    Diketahui, dalam rapat dengar pendapat DPR Komisi X dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta PSSI pada Rabu (5/3/2025), Ahmad Dhani mengusulkan agar pemain sepak bola asing berusia di atas 40 tahun yang akan dinaturalisasi dijodohkan dengan warga negara Indonesia (WNI).

    “Pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia,” kata Dhani dalam rapat tersebut. Menurutnya, pernikahan ini dapat menghasilkan keturunan berbakat sepak bola yang nantinya bisa memperkuat tim nasional Indonesia.

    Ide Naturalisasi Ahmad Dhani kemudian tersiar luas dan langsung menuai respons negatif karena dianggap tidak pantas. Bahkan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut berkomentar.

    “Apa yang dikatakan seseorang mencerminkan apa isi kepalanya,” tulis Susi Pudjiastuti singkat melalui akun X miliknya.

    Anggota DPD asal Bali, Niluh Djelantik, juga ikut mengkritik Ahmad Dhani. Senada dengan Susi Pudjiastuti, ia menyayangkan pernyataan Ahmad Dhani tersebut.

    “Halo @ahmaddhaniofficial, mohon jangan diulangi lagi pernyataan yang merendahkan martabat perempuan. Urusan lahir, jodoh, dan mati di tangan Tuhan,” ujar Niluh.

    Senator tersebut mengingatkan Ahmad Dhani untuk tidak ikut campur dalam masalah jodoh pemain naturalisasi, karena tugasnya di DPR RI adalah mewakili rakyat.

    “Jalankan saja tugasmu sebagai wakil rakyat, perjuangkan hak mereka melalui UU dan kebijakan. Urusan jodoh biar mereka yang atur,” tuturnya.

    Terbaru, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga mengecam pernyataan bernada seksis yang disampaikan oleh Ahmad Dhani. Pernyataan tersebut dinilai melecehkan perempuan, merendahkan martabat bangsa, serta mengandung unsur rasisme.

    “Komnas Perempuan mengecam pernyataan anggota DPR Ahmad Dhani. Pernyataannya merendahkan perempuan dengan menempatkan mereka hanya sebagai alat reproduksi dan pelayan seksual bagi suami,” ujar Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani.

    Menurut Andy, pernyataan seksis semacam ini bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan serta keadilan gender. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), serta selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 5 mengenai kesetaraan gender.

    CEDAW menegaskan bahwa pejabat publik, termasuk pembuat kebijakan, memiliki tanggung jawab untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap perempuan serta mengambil langkah konkret guna menghapuskan segala bentuk diskriminasi.

    Ide Naturalisasi Ahmad Dhani dinilai berpotensi melanggar hak asasi perempuan, mencoreng citra DPR, serta merusak kehormatan dan kredibilitas Komisi X yang juga membidangi sektor pendidikan. Oleh karena itu, Komnas Perempuan mendorong Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk menindaklanjuti permasalahan ini.

  • 3 Diminta Bantu Dedi Mulyadi, Susi Pudjiastuti: Orang Jabar Harus Kasih Semua Apa yang Bisa… Regional

    3 Diminta Bantu Dedi Mulyadi, Susi Pudjiastuti: Orang Jabar Harus Kasih Semua Apa yang Bisa… Regional

    Diminta Bantu Dedi Mulyadi, Susi Pudjiastuti: Orang Jabar Harus Kasih Semua Apa yang Bisa…
    Tim Redaksi
    PANGANDARAN, KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan
    Susi Pudjiastuti
    merespons permintaan jadi penasihat
    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    .
    Susi mengungkapkan kesediaannya untuk membantu Dedi Mulyadi saat diwawancarai di Pantai Batukaras, Kabupaten Pangandaran, pada Minggu (23/2/2025).
    “Orang Jawa Barat harus kasih semua apa yang bisa. Tapi tidak official. Saya akan bantu,” kata Susi saat ditemui usai peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di Pantai Batukaras, Minggu.
    Setelah memberikan pernyataan tersebut, Susi Pudjiastuti melanjutkan pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di lobi sebuah hotel di Pantai Batukaras.
    Sebelumnya, dalam unggahan di akun YouTube-nya, Dedi Mulyadi secara khusus meminta Susi untuk menjadi penasihatnya di bidang kelautan.

    Dedi menegaskan keseriusannya dalam membangun sektor kelautan di Jawa Barat.
    “Ibu Susi harus bersedia menjadi penasihat saya di bidang kelautan,” ujar Dedi.
    Menanggapi tawaran tersebut, Susi menekankan pentingnya menjaga laut dari sampah dan praktik penangkapan ikan yang tidak benar.
    Dia juga menegaskan dukungannya terhadap upaya Dedi untuk menjaga produktivitas laut demi kesejahteraan nelayan.
    “Kalau situ mau menjaga laut supaya laut produktif, nelayan kaya, saya dukung,” tegas Susi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadi Staf Ahli Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Susi Pudjiastuti Tak Mau Digaji – Page 3

    Jadi Staf Ahli Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Susi Pudjiastuti Tak Mau Digaji – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan akan menunjuk Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagai tenaga ahli. Susi Pudjiastuti nantinya memberikan masukan dalam pengelolaan wilayah laut di provinsi Jawa Barat.

    Susi Pudjiastuti pun menerima ajakan Dedi Mulyadi, dengan syarat tidak memberikan honorarium kepadanya.

    “Diterima, tapi bu Susi minta tak ada honor. Larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar penasehat, itu kan kalau menimbulkan biaya dalam pendapat saya,” kata Dedi dalam konferensi pers di Istana Jakarta, ditulis, Minggu (23/2/2025).

    Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa keputusan ini sejalan dengan kebijakan Pemprov Jawa Barat yang bertujuan untuk mengangkat tenaga ahli dan penasihat dengan prinsip sukarela tanpa memberikan beban finansial kepada anggaran daerah.

    Susi Pudjiastuti akan berfokus pada memberikan arahan strategis terkait pengelolaan wilayah laut, pembangunan dermaga, serta penataan kawasan pesisir di Jawa Barat.

    “Dia akan memberikan arahan-arahan soal pembangunan dermaga, penataan wilayah laut, kemudian konsepsi tentang pembangunan lintas daerah dengan sistem transportasi udara,” katanya.

    Harapan Gubernur Jabar

    Gubernur Jawa Barat ini berharap, dengan pengalaman yang dimiliki Susi dalam bidang kelautan dan kelestarian laut, ia dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga kelestarian laut Jawa Barat dan mencegah praktik pemagaran wilayah laut yang merugikan.

    Rencananya, kata Dedi, Surat Keputusan (SK) pengangkatan Susi Pudjiastuti menjadi stafsus Gubernur Jawa Barat akan diteken selepas kegiatan retreat kepala daerah.

    “Arahannya ya Bu Susi tetap memiliki spirit yang kuat untuk membantu Pemprov Jawa Barat agar laut-lautnya terjaga dan tidak boleh lagi laut dipagari,” ungkapnya.

     

  • Dedi Mulyadi Angkat Susi Pudjiastuti jadi Penasihat, Tak Mau Diberi Honor

    Dedi Mulyadi Angkat Susi Pudjiastuti jadi Penasihat, Tak Mau Diberi Honor

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyebut akan segera menyiapkan payung hukum pengangkatan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai salah satu penasihatnya. 

    Dedi Mulyadi mengeklaim bahwa tawarannya kepada Susi Pudjiastuti untuk menjadi penasihat pemerintahan telah diterima. Namun, Susi disebut meminta agar tidak diberi honor. 

    “[Tawaran] diterima tapi Bu Susi minta tidak ada honor. Dan gini kan, larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar penasehat, itu kan kalau menimbulkan biaya kalau pendapat saya. Jadi seluruh penasehat di provinsi Jabar semuanya relawan, sukarela,” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). 

    Dedi Mulyadi mengatakan bakal segera menyiapkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Susi pekan depan, atau setelah retreat kepala daerah di Magelang. 

    Adapun, menurut Dedi, arahan yang diberikan olehnya kepada Susi ihwal konektivitas pembangunan. Utamanya, pembangunan yang berwawasan lingkungan. 

    “Karena kita juga ingin bangun [PLTSa], pembangkit listrik tenaga sampah di seluruh wilayah Jabar,” tuturnya. 

    Di sisi lain, beberapa tugas yang diberikannya ke Susi meliputi pembangunan dermaga, penataan wilayah laut, serta pembangunan lintas daerah dengan sistem transportasi udara. Dedi Mulyadi juga sempat menyinggung arahannya kepada Susi untuk menjaga laut Jabar. 

    “Agar laut-lautnya terjaga dan tidak boleh lagi laut dipagari,” kata Dedi.

  • Dedi Mulyadi: Susi Pudjiastuti Bakal Jadi Penasihat Pemprov Jabar Tanpa Honor

    Dedi Mulyadi: Susi Pudjiastuti Bakal Jadi Penasihat Pemprov Jabar Tanpa Honor

    Dedi Mulyadi: Susi Pudjiastuti Bakal Jadi Penasihat Pemprov Jabar Tanpa Honor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    mengatakan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan
    Susi Pudjiastuti
    bakal menjadi penasihat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
    Ia menuturkan, Susi tidak meminta honor.
    Hal ini mengingat adanya larangan pengangkatan staf ahli di tengah efisiensi anggaran.
    “Gini, diterima. Tapi Bu Susi minta tidak ada honor. Dan gini kan, larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar penasihat, itu kan kalau menimbulkan biaya kalau pendapat saya,” kata Dedi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
    Ia menuturkan, seluruh penasihat di Provinsi Jawa Barat berstatus relawan alias sukarela.
    Dia menyampaikan, Susi bakal bekerja setelah surat keputusan (SK) pengangkatan diterbitkan.
    Rencananya, SK akan diterbitkan sepulangnya dari retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, tanggal 21-28 Februari 2025.
    “Ya minggu depan setelah pulang retret SK-nya saya akan (terbitkan),” ucapnya.
    Ia menyatakan, tugas Susi bakal memberikan arahan pembangunan dermaga, penataan wilayah laut, dan memberikan konsep tentang pembangunan lintas daerah dengan sistem transportasi udara.
    Pasalnya, Susi memiliki maskapai penerbangan, Susi Air.
    “Arahannya ya Bu Susi tetap memiliki spirit yang kuat untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar laut-lautnya terjaga dan tidak boleh lagi laut dipagari,” tandasnya.
    Sebagai informasi, Susi Pudjiastuti merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan di periode pertama Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Selama menjabat, ia dikenal dengan sejumlah kebijakan kontroversial yang mendapat pujian masyarakat, seperti melarang ekspor benih bening lobster dan menenggelamkan kapal-kapal penangkap ikan ilegal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Ingin Tiket Pesawat Murah, Bos Susi Air Kasih Syarat Ini

    Prabowo Ingin Tiket Pesawat Murah, Bos Susi Air Kasih Syarat Ini

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya untuk menurunkan harga tiket pesawat dan biaya perjalanan haji bagi masyarakat. 

    Ia menekankan bahwa kedua layanan tersebut harus dibuat lebih terjangkau, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi udara.

    Menanggapi hal tersebut, bos Susi Air yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, berharap keinginan Presiden Prabowo tersebut segera terealisasi.

    “Pak Presiden Prabowo mudahkan segala urusan untuk pesawat bisa terbang,” kata Susi lewat akun X miliknya, Minggu 16 Februari 2025.

    Susi meminta agar pemerintah menyederhanakan proses perizinan, memangkas tarif layanan kebandaraan, serta memastikan harga avtur yang lebih kompetitif.

    Menurut Susi, hampir semua aspek dalam penerbangan, mulai dari biaya layanan bandara hingga birokrasi dokumen penerbangan, berada di bawah regulasi pemerintah. 

    Jika benar-benar ingin menurunkan harga tiket, Susi menegaskan bahwa semua pihak harus mengikuti arahan Presiden Prabowo dengan menghapus hambatan-hambatan yang ada.

    “Hampir semua masalah di atas dimonopoli pemerintah, seharusnya semua bisa ikuti perintah Bapak Presiden,” sambungnya.

    Susi juga menyoroti lambannya proses perizinan di sektor penerbangan. Ia mengungkapkan bahwa izin untuk sekolah penerbangan yang sedang diusulkan Susi Air masih belum selesai hingga saat ini, meski prosesnya telah berjalan bertahun-tahun. 

    “Yang kurang ini, yang kurang itu,” curhat Susi.

    Selain itu, Susi mengkritisi aturan yang kerap berubah dan justru menyulitkan maskapai dalam mengoperasikan pesawat, khususnya untuk rute perintis.

    “Filosofi pesawat harus terbang itu tidak ada. Yang bagaimana pesawat bisa digrounded,” tegas Susi, mengisyaratkan bahwa kebijakan yang ada lebih banyak membebani daripada mendukung industri penerbangan nasional.

    Pernyataan ini memperlihatkan tantangan yang dihadapi dunia penerbangan di Indonesia. Jika Prabowo benar-benar ingin menurunkan harga tiket, reformasi regulasi menjadi langkah krusial yang harus dilakukan.

  • WNA Asal AS Aniaya Lansia di Pangandaran, Keluarga Pelaku Datangi Rumah Korban Minta Laporan Dicabut – Halaman all

    WNA Asal AS Aniaya Lansia di Pangandaran, Keluarga Pelaku Datangi Rumah Korban Minta Laporan Dicabut – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, PANGANDARAN – Keluarga ZSS (52), Warga Negara Asing (WNA) asal Amerika Serikat mendatangi rumah Nasimun (60) di Pangandaran, Jawa Barat.

    Keluarga ZSS mendatangi rumah korban pada hari Kamis 13 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB.

    Diketahui, ZSS dilaporkan ke Polres Pangandaran karena menganiaya Nasimun di kawasan wisata Pangandaran.

    “Intinya ke sini, silaturahmi, minta maaf, dan terakhir meminta pencabutan perkara (yang dilaporkan),” ujar Nasimun di rumahnya di Dusun Karangsalam Desa Pananjung Desa Pangandaran, Jumat (14/2/2025) pagi.

    ZSS datang ke rumah Nasimun bersama istrinya, warga Pangandaran, dan ditemani utusan dari Susi Pudjiastuti.

    “Utusan ibu Susi itu dua orang cewek cowok. Karena, ada kaitannya dengan karyawan ibu Susi,” katanya.

    Nasimun serahkan kepada pengacara

    Menanggapi apakah sudah terjadi islah, dia menyebut hal itu diserahkan ke dua pengacara yang mendampinginya.

    “Kan ada yang ngurus bapak di sini, ada pendampingnya (pengacara). Jadi, bapak mah enggak tahu menahu soal itu. Itu silahkan tinggalkan utusan dari ibu Susi dengan pendamping dari bapak,” ucap Nasimun.

    Meskipun demikian, Nasimun mengaku tidak akan menuntut nominal besar seperti harus bayar sekian ratusan juta.

    “Kecuali ada hati nurani dan belas kasihan ya, alhamdulillah itu rejeki dan mudah-mudahan bisa bermanfaat,” ujarnya.

    Pengacara korban, Ai Giwang Sari, mengatakan, memang saat ini tidak ada tuntunan signifikan dari pihak korban.

    “Kita prosedural saja. Terlapor juga alhamdulilah sudah datang ke rumah korban,” katanya.

    Terkait penanganan kasus ini, polisi akan berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi untuk mendapatkan data-data yang bersangkutan (WNA).

    Dari informasi, yang bersangkutan memegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dokumen yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Indonesia untuk WNA yang ingin tinggal di Indonesia.

    “Walaupun memang dalam KITAP tersebut beralamat di Jakarta,” kata Kapolres Pangandaran, AKBP Mujianto

    Sebelumnya, kecelakaan tunggal dialami Nasimun di Jalan Kidang Pananjung pada Minggu sore. Saat kejadian, diduga Nasimun kurang fokus berkendara sehingga menyenggol sepeda motor terlapor ZSS.

    Saat bersamaan, di pinggir motor ZSS, ada anaknya sehingga sang anak tertimpa motor. “Lihat anak nangis ketimpa motor, (WNA) marah dan terjadi penganiayaan,” ucap Kasi Humas Polres Pangandaran, Aiptu Yusdiana.

     

  • Nasib IKN Usai Anggaran Diblokir, Tiba-tiba Berubah Jadi Kandang Bebek

    Nasib IKN Usai Anggaran Diblokir, Tiba-tiba Berubah Jadi Kandang Bebek

    GELORA.CO – Kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terancam mangkrak terus menjadi perbincangan hangat di jagat media sosial, terlebih usai kabar anggaran untuk pembangunan megaproyek tersebut di blokir.

    Nah kekinian, muncul penampakan hewan di Istana Negara IKN dengan narasi bebek yang menguasai IKN.

    “IKB (Ibu Kota Bebek),” tulis akun Instagram @syauqizuhdi. Akun tersebut sebenarnya mengunggah video asli dari akun TikTok @paniyantoid.

    “POV: Kondisi IKN setelah dikuasai oleh bebek,” bunyi keterangan yang dituliskan @paniyantoid.

    Alhasil, unggahan video itu berhasil viral setelah ditonton 900 ribu kali dan memperoleh 41 ribu tanda suka.

    Sebelumnya, netizen pernah dihebohkan dengan penampakan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) yang penuh genangan air dan lumpur.

    IKN mengalami curah hujan tinggi pada Januari. Bandara VVIP IKN bahkan sempat dilanda banjir pada 24 Januari 2025 lalu.

    Kita bisa melihat beberapa genangan air di salah satu sudut bandara.

    Tak hanya itu, lumpur sisa banjir di Bandara VVIP IKN juga masih terlihat.

    Postingan Bandara VVIP IKN semakin memancing perhatian publik usai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti memberikan emoticon menangis.

    Susi Pudjiastuti ternyata ikut prihatin dengan kondisi bandara VVIP IKN itu.

    Melalui postingan terpisah pada 4 Februari 2025, terdapat bebek dan angsa yang nampak mengelilingi halaman sekitar IKN.

    Video viral menampilkan lebih dari 7 ekor angsa pada salah satu sudut IKN.

    Sebagai catatan, proyek Ibu Kota Nusantara turut menjadi korban pemangkasan APBN 2025.

    Menurut Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo, anggaran IKN untuk 2025 sudah diblokir karena terdapat pemangkasan anggaran pada Kementerian PU sebesar Rp 81,38 triliun.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya enggak ada. Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya,” canda Dody di Gedung Parlemen, Senayan pada Kamis (6/2/2025).

    Sontak hal tersebut menuai reaksi netizen yang menyoroti bila IKN terancam mangkrak karena kebijakan tersebut.

     Postingan video mengenai beberapa hewan di IKN menuai beragam komentar dari netizen.

    “Itu ternak Mulyono,” tulis @y**ok.

    “Asyik ada candi baru nih,” sindir @d**fa_a**rul.

    “Gue bayangin Gibran dinas di IKN sambil dikejar soang..hahaha,” komentar @bea**ifu**_sun.

    “Potong bebek angsa, angsa di IKN. Ngomong demi bangsa, padahal KKN,” ungkap @a**21.

    Namun demikian hal tersebut belum terkonfirmasi. ***