Tag: Susi Pudjiastuti

  • Kritik Keras Anak Purbaya

    Kritik Keras Anak Purbaya

    Di negeri ini, kejujuran rajin diundang ke seminar, tapi sering lupa diajak ke ruang pelayanan. Kita mudah tersinggung pada istilah “maling” namun cukup toleran pada praktiknya. Bahkan, tak jarang yang jujur dianggap kurang luwes, sementara yang licik dipuji pandai menyesuaikan diri.

    Yudo Sadewa melontarkan kritik keras terhadap praktik birokrasi di Indonesia. Ia menyebut sebagian besar pejabat terlibat dalam praktik korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

    Kritik itu menarik lantaran diucapkan anak Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, saat Yudo sedang live streaming dengan YouTuber Bigmo, Selasa (23/12/2025).

    “Hampir semua pejabat korupsi. Hampir 80 persen pejabat itu pasti korupsi. Maling semua itu,” ujarnya.

    Yudo melanjutkan, anggaran rapat dan perjalanan dinas pejabat sering kali tidak masuk akal. Ia menyatakan geram melihat biaya rapat dan perjalanan dinas bisa menelan anggaran sampai miliaran rupiah.

    Gayung bersambut. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan sepakat dengan pandangan Yudo Sadewa. Lebih dari 80 persen pejabat di negeri ini masih memiliki mentalitas “nyolong” atau korup.

    “Bener banget. Bahkan mungkin lebih,” sambut Susi sambil membubuhkan emotikon tertawa, Rabu (23/12/2025).

    Susi juga menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan anak buahnya untuk jangan coba-coba mark up anggaran. Susi pun menjelaskan lewat X bahwa para oknum pejabat biasanya mark up minimal hingga 50 persen dari anggaran yang ditentukan.

    Momen Retoris
    Kritik bersambut kritik ini layak dibaca bukan sekadar sebagai “pernyataan keras”, melainkan momen retoris. Alarm moral sengaja dibunyikan keras agar publik dan birokrasi berhenti pura-pura tuli. Saya tak bermaksud ikut menghakimi massal. Namun juga tidak elok bila meninabobokan diri dengan pembelaan normatif.

    Pernyataan Yudo maupun dukungan Susi sebaiknya dibaca sebagai pernyataan provokasi etis, bukan sensus kriminal. Angka “80 persen” hampir pasti bukan data statistik, melainkan angka retoris. Ia berfungsi seperti palu: memukul kesadaran. Di sini, yang penting bukan presisi angka, melainkan pesan etis: korupsi sudah begitu sistemik sampai kejujuran terasa minoritas.

    Setengah serius, separuh berkelakar orang boleh saja mengatakan: “Angka 80 persen barangkali tak lahir dari BPS, tapi dari rasa lelah yang menumpuk.”

    Pertanyaan nakalnya: apakah Yudo dan Bu Susi sedang melakukan apa yang dikatakan orang Jawa sebagai gebyah uyah, apa asine menggeneralisasi? Kalau jawabnya “ya”, maka akan segera terlihat dua risikonya: kritik yang menggugah versus kritik yang melumpuhkan.

    Menggeneralisasi pejabat sebagai “bermental maling” punya dua sisi. Positifnya: mengguncang zona nyaman, memecah budaya sungkan. Sisi negatifnya: melemahkan pejabat jujur, menormalisasi sinisme publik yang suka bilang: “ya sudah, memang begitu”.

    Sistem Permisif
    Titik tengahnya mungkin ada di sini: mengakui fungsi kejut pernyataan Yudo dan Susi, sambil mengingatkan bahaya label kolektif. Meski angka 80 persen bukan angka resmi namun dukungan Susi bisa dibaca sebagai legitimasi moral berbasis reputasi.

    Publik paham reputasi Bu Susi Pudjiastuti selama menjadi menteri. Pernyataan dukungan Susi Pudjiastuti penting secara simbolik. Ia dikenal keras, relatif konsisten, dan “tidak berutang budi” pada banyak pihak. Dukungannya membuat pernyataan tidak terdengar sebagai curhat birokrat, tapi vonis moral dari luar sistem.

    Di sini, kita pingin bertanya: “Jika suara keras selalu datang dari mereka yang tak lagi bergantung pada sistem, apa kabar keberanian di dalam sistem?”

    Jadi, ini memang tentang sistem, bukan sekadar watak. Apa yang disebut sebut sebagai “mental maling” sebagai sifat personal, bisa kita geser ke insentif yang salah: pengawasan yang tumpul, dan budaya yang memberi ruang aman bagi penyimpangan kecil.

    Kata orang bijak: “Di sistem yang permisif, orang baik belajar diam; orang licik belajar naik.”

    Pembelaan Diri
    Pada akhirnya, pernyataan tentang mental maling itu tidak perlu dijawab dengan kemarahan, apalagi dengan lomba pembelaan diri. Jika kita tersinggung, barangkali bukan karena angkanya keliru, melainkan karena cerminnya terlalu jujur.

    Negeri ini tidak kekurangan orang pandai merumuskan bantahan, tapi sering kehabisan keberanian untuk berbenah. Dan selama kejujuran masih dianggap sikap naif, sementara kelicikan diperlakukan sebagai kecakapan birokrasi, maka berapa pun persentasenya, masalahnya akan tetap terasa seratus persen.

    Maka, alih-alih sibuk mempersoalkan apakah angka 80 persen itu kebesaran atau kekecilan, mungkin lebih berguna jika kita bertanya: mengapa pernyataan itu terasa akrab di telinga. Sebab di negeri ini, kejujuran sering dipuji dalam seminar, tapi jarang dipraktikkan di meja pelayanan.

    Kita gemar marah pada kata “maling” namun relatif tenang hidup berdampingan dengan kelakuannya. Maka, daripada sibuk menghitung apakah angka 80 persen itu terlalu besar atau sekadar kebablasan, rasanya lebih sehat jika kita bertanya mengapa pernyataan itu terdengar begitu familiar.

    Di negeri ini, kejujuran rajin diundang ke seminar, tapi sering lupa diajak ke ruang pelayanan. Kita mudah tersinggung pada istilah “maling”, namun cukup toleran pada praktiknya. Bahkan, tak jarang yang jujur dianggap kurang luwes, sementara yang licik dipuji pandai menyesuaikan diri.

    Jika sudah begitu, barangkali persoalannya memang bukan pada persentase, melainkan pada kebiasaan yang sudah telanjur dianggap biasa.

    Zainal Arifin Emka,
    Wartawan Tua, Pengajar Stikosa-AWS.

  • Susi Pudjiastuti Sepakat 80 Persen Pejabat RI Punya Mental Nyolong

    Susi Pudjiastuti Sepakat 80 Persen Pejabat RI Punya Mental Nyolong

    GELORA.CO  – Pernah jadi pejabat Indonesia, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sepakat bahwa lebih dari 80 persen pejabat republik ini memiliki mental nyolong. 

    Pernyataan ini disampaikan Susi Pudjiastuti menanggapi anak Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Yudo Sadewa. 

    Sebelumnya Yudo Sadewa, melontarkan pernyataan blak-blakan soal para pejabat di Indonesia. 

    Yudo melontarkan kritik keras terhadap praktik birokrasi di Indonesia dan menyebut sebagian besar pejabat terlibat dalam praktik korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

    Kritik itu diucapkan Yudo saat sedang live streaming dengan YouTuber Bigmo. 

    “Hampir semua pejabat korupsi, hampir. 80 persen pejabat itu pasti korupsi. Maling semua itu di sini tuh,” kata Yudo seperti dikutip pada Selasa (23/12/2025). 

    Susi pun yang pernah bergabung di kabinet Jokowi-JK mengamini pernyataan Yudo. 

    Menurutnya, bahkan lebih dari 80 persen pejabat memiliki mental maling.

    “Bener banget bahkan mungkin lebih,” balas Susi sambil membubuhkan emotikon tertawa pada Rabu (23/12/2025). 

    Sebelumnya Susi juga menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengingatkan anak buahnya agar jangan coba-coba mark up anggaran. 

    Susi pun menjelaskan ke Prabowo lewat X  bahwa para oknum pejabat biasanya bisa mark up minimal hingga 50 persen dari anggaran yang ditentukan. 

    Bahkan 10 tahun belakangan ini kabarnya barang yang sampai kurang dari 10 persen dari anggaran yang sudah turun. 

    “Pak Presiden @prabowo pasti tahu hampir semua Pengadaan pemerintah (apapun barang maupun proyek) mark up nya minimal 50 persen bahkan katanya 10 tahun terakhir mulai barang yang sebenarnya hanya 10 persen saja,” tuturnya. 

    Netizen pun sepakat dengan pernyataan pengusaha perikanan tersebut. 

    Pasalnya netizen yakin, Susi tidak dijadikan menteri lagi karena sosok yang jujur. 

    Diketahui Susi Pudjiastuti pernah menjadi Menteri di era Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden periode pertama. 

    Susi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada tahun 2014 hingga 2019. 

    Selama lima tahun menjabat, Susi banyak diapresiasi kerena kebijakannya yang pro nelayan kecil. 

    Di periode kedua Jokowi, nama Susi tidak ada lagi di jajaran kabinet

  • Gerindra Klaim Negara Hadir Usai Bencana Sumatera, Susi Pudjiastuti: yang Mereka Butuhkan Bukan Negara Hadir, tapi Nasi Padang, Starlink, Air, DLL

    Gerindra Klaim Negara Hadir Usai Bencana Sumatera, Susi Pudjiastuti: yang Mereka Butuhkan Bukan Negara Hadir, tapi Nasi Padang, Starlink, Air, DLL

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Partai Gerindara menyebut negara selalu hadir di Sumatera, usai sejumlah daerah diterjang banjir dan longsor. Disampaikan melalui akun media sosial mereka.

    Di akun X @Gerindra, partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu mengunggah momen Prabowo hadir di tengah masyarakat.

    “Hari ini Bapak Presiden @prabowo kembali menyampaikan langsung perhatian dan kepedulian negara, serta meninjau secara dekat kondisi pengungsi dan progres penanganan pasca bencana,” tulis Gerindra, dikutip Jumat (19/12/2025).

    Bahkan, Gerindra menegaskan negara selalu hadir dalam tiap langkah pemulihan pasca bencana.

    “Negara hadir, setiap hari, dalam setiap langkah pemulihan,” ujarnya.

    Klaim itu lalu ditimpali eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurutnya, saat ini yang dibutuhkan rakyat bukan lagi kehadiran negara.

    “Saya pikir sekarang yang mereka butuhkan buka Negara hadir,” imbuhnya.

    Melainkan kebutuhan mendesak. Seperti makanan, air, dan internet.

    “Tapi Nasi padang, dunkin donuts, roti marie, starlink, lilin, air minum, air bersih, starlin,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Susi juga menyebut sejumlah kebutuhan lain.

    “Tambahan tentengan: pampers buat baby, pembalut, sikat gigi, sabun mandi, shampoo, abon, nasi rendang, ayo tambahkan:…,” ucapnya.

    Usulan Susi itu emudian ditambahkan sejumlah netizen.

    “Lampu buu, baju cowokk, baju anak cowok cewek, baju balita cowok cewekk, air bersihh, pembersihan rumah kerahkan tni buuu, masjid mushola suara adzann, makanan buu siap saji ataupun kardusann, dapur umummm semua acehhh, borong sayur mayur, cabe, sawi, daging dipasar untuk diolah,” kata seorang netizen.

  • Susi Pudjiastuti ke Presiden Prabowo: Stop Penebangan Sekarang

    Susi Pudjiastuti ke Presiden Prabowo: Stop Penebangan Sekarang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti menyampaikan pesan penting ke Presiden Prabowo Subianto.

    Pesan yang disampaikannya ini berkaitan bahaya penebangan dan pengundulan hutan di Indonesia.

    Dan ini merupakan respons pascabencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat
    .

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Susi Pudjiastuti memberikan peringatan ini ke Presiden Prabowo Subianto.

    Ia berharap bencana alam ini harusnya dijadikan pembelajaran penting untuk Pemerintah.

    Di mana, sudah tidak relevan lagi apabila Presiden RI Prabowo Subianto hanya fokus untuk menertibkan pembalakan liar.

    “Pak Presiden @prabowo saat ini (setelah bencana banjir longsor lumpur, kayu gelondongan) sudah tidak relevan lagi memilah yg Legal dan Ilegal,” tulisya dikutip Senin (15/12/2025).

    Banyak hal lainnya yang bisa terjadi dari penebangan hingga pengundulan hutan di Indonesia.

    Di antaranya kerusakan lingkungan dan tempat tinggal bagi flora dan fauna.
    Belum lagi ancaman bencana alam lainnya.

    Karena itu, Susi Pudjiastuti berharap Presiden Prabowo memberikan langkah tegas untuk menghentikan penebangan hutan.

    “Melihat masifnya kerusakan, kehancuran lingkungan, infrastruktur, kematian kehidupan, rakyat yg kehilangan ayah ibu anak saudara, flora fauna hancur. STOP penebangan sekarang,” sebutnya.

    Belum lagi kerugian yang harus ditanggung masyarakat yang terdampak seperti bencana alam yang terjadi baru-baru ini.

    “Berapa uang negara dapat selama ini dr penebangan hutan? Sawit? Tambang? Berapa kerugian Negara setelah bencana? Berapa kerugian masyarakat material & immaterial? Pasti tidak berimbang,” jelasnya.

  • Bangun Konektivitas Nasional, Susi Pudjiastuti Raih Penghargaan BIG 40 Awards

    Bangun Konektivitas Nasional, Susi Pudjiastuti Raih Penghargaan BIG 40 Awards

    Bisnis.com, JAKARTA — Founder PT ASI Pudjiastuti Aviation, Susi Pudjiastuti memperoleh penghargaan dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) 40 Awards 2025 dengan kategori Leadership for Excellence in National Connectivity.

    Penghargaan ini diberikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan 2014–2019 itu atas kepemimpinannya yang penuh semangat juang dalam membangun konektivitas nasional melalui sayap-sayap penerbangan yang menyentuh pelosok negeri.

    “Langkah tersebut menjadikan akses udara sebagai jembatan persatuan dan kemakmuran bagi bangsa maritim terbesar di dunia,” ungkap Dewan Juri.

    Keberanian Susi dalam mengambil keputusan dan komitmennya pada standar operasional terbaik dinilai menghadirkan layanan penerbangan yang menjangkau daerah-daerah terpencil, membuka akses logistik, evakuasi, dan transportasi yang sebelumnya tidak terlayani dengan optimal. Selain itu, gaya kepemimpinannya yang tegas dan visioner menjadi inspirasi bagi pembangunan kedaulatan dan konektivitas udara Indonesia.

    Dilansir dari laman resmi Susiair.com, PT ASI Pudjiastuti Aviation yang didirikan Susi Pudjiastuti merupakan operator pesawat Susi Air yang telah menggenggam Operator Certificate AOC 135-028.

    Maskapai yang didirikan pada 2004 ini mulanya beroperasi hanya dengan berbekal 2 pesawat. Pada tahun tersebut, Susi Air kali pertama beroperasi di Medan. Kala itu, Susi Air diturunkan sebagai bentuk respons atas gempa bumi dan tsunami yang meluluhlantakkan wilayah tersebut.

    Mulanya, Susi Air diperuntukkan charter dan melayani kegiatan bantuan yang ingin disalurkan berbagai organisasi kepada korban gempa. Namun karena kesuksesan Susi Pudjiastuti mengatur manajemen, Susi Air akhirnya melayani rute ke luar Kota Medan pada 2006.

    Saat ini, Susi Air mengoperasikan 48 armada pesawat dengan layanan 120 penerbangan per hari, 500 rute domestik, 26 rute komersial, dan 304 destinasi terjadwal.

    Susi Air memiliki 20 basis operasional utama di Medan, Banda Aceh, Padang, Dabo, Bengkulu, Jakarta, Pangandaran, Palangkaraya, Samarinda, Tarakan, Malinau, Kupang, dan Masamba. Kemudian terdapat basis operasional di Manokwari, Biak, Nabire, Timika, Jayapura, Wamena, dan Merauke.

    Soal operasional, Susi Pudjiastuti tak sembarangan memilih orang. Susi Air diawasi dan dioperasikan oleh total lebih dari 140 pilot, 75 insinyur dan mekanik pesawat terbang, serta 650 staf darat dan pendukung lainnya.

  • Tiket Pesawat ke Aceh Tembus Rp8 Juta, Menhub: Itu Charter Bukan Reguler

    Tiket Pesawat ke Aceh Tembus Rp8 Juta, Menhub: Itu Charter Bukan Reguler

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi buka suara soal tarif pesawat yang meningkat tajam ke Aceh, usai bencana banjir yang menghadang wilayah tersebut pada pekan lalu. 

    Dudy memastikan bahwa peningkatan tarif tersebut terjadi untuk pesawat charter, bukan penerbangan reguler atau terjadwal.

    Dirinya menjelaskan, tarif pesawat charter memang berbeda dengan pesawat reguler yang telah diatur oleh pemerintah. Sementara untuk charter, menghitung biaya pulang dan pergi pesawat yang tarifnya dibebankan kepada penyewa. 

    “Karena kalau dari Jakarta misalnya kosong kemudian dia kembali, itu yang dia hitung. Jadi memang kalau charter relatif menjadi lebih mahal dari reguler,” jelasnya dalam Media Briefing, Jumat (5/12/2025). 

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa pun menjelaskan, pihaknya memang tidak mengatur tarif pesawat charter, sebagaimana tiket pesawat perintis maupun reguler. 

    Untuk pesawat perintis, tarifnya telah Kementerian Perhubungan tetapkan. Sementara reguler tarifnya telah dibatasi menggunakan Tarif Batas Atas (TBA). 

    “Jadi pada saat tertentu memang ada yang menggunakan charter dan tiket ini yang tidak bisa kita awasi karena memang tidak ada aturannya, kan langsung di-charter satu pesawat dengan sekali perjalanan berapa [harganya] gitu,” jelasnya. 

    Sebelumnya, tarif tiket pesawat menjadi perbincangan di media sosial X, bahwa harga tiket pesawat Wings Air dari Bandara Rembele (TXE) di Bener Meriah menuju Kualanamu mencapai Rp3,5 juta hingga Rp5 juta per orang.

    Harga tersebut melonjak drastis dibandingkan pesawat reguler, yang hanya dibanderol sekitar Rp500.000 per penumpang.

    Bahkan tiket dari Rembele ke Banda Aceh pun dipatok mencapai Rp8 juta per orang, karena menggunakan pesawat charter dari Susi Air. 

    Meski demikian, Susi Pudjiastuti, selaku pemilik maskapai tersebut menegaskan bahwa Susi Air tidak menjual tiket di wilayah Provinsi Aceh, Sumbar, dan Sumut selain untuk Penerbangan Perintis. 

    “Selain perintis tidak ada penerbangan lainnya, kecuali charter,” tulisnya.

    Menurut data yang Susi bagikan, harga penerbangan perintis paling murah yakni Sabang—Banda Aceh senilai Rp164.860 per orang, dan termahal untuk penerbangan Medan—Mandailing Natal yang dibanderol dengan harga Rp702.080.

    Sementara rute Medan—Takengon dibanderol dengan harga Rp554.450 per orang, dan Banda Aceh—Gayo Lues seharga Rp566.750. 

  • Susi Pudjiastuti ke Presiden Prabowo: Stop Penebangan Sekarang

    Usai Banjir Kepung Sumatera, Pengambilan Kayu Hutan Kembali Terjadi, Susi Pudjiastuti Ingatkan Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014–2019, Susi Pudjiastuti punya pesan untuk Presiden Prabowo Subianto.

    Pesan dari Susi Pudjiastusi ini terkait bencana banjir yang terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera.

    Susi menyampaikan pesannya ini melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya.

    Ia meminta agar Presiden Prabowo melakukan investigasi terkait kerugian negara.

    Kerugian negara yang dimaksud terkait berapa banyak pendapatan negara yang masuk dari industri kayu seperti ini.

    Karena dari beberapa video yang beredar terkait banjir yang terjadi banyak kayu yang terpotong hanyut terbawa arus.

    Belum lagi, sebuah truk yang sedang jalan kedapatan oleh warga mengangkut kayu yang diduga dari hutan di Sibolga.

    “Pak Presiden @prabowo investigasi berapa banyak pendapatan negara yg dr industri kayu seperti ini,” tulisnya dikutip Minggu (30/11/2025).

    Aktivis lingkungan meyakini penggundulan hutan yang makin marak sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya banjir.

    Karena itu, Susi berpesan ke Presiden Prabowo agar hal seperti ini bisa dihentikan dan diberi tindakan tegas.

    “Hentikan segera bila ternyata pendapatan negara dari industri penebangan kayu tidak seimbang dengan kerugian negara & rakyatnya ketika terjadi bencana seperti ini,” tuturnya.

    Sebelumnya, bencana alam menimpa beberapa daerah di Indonesia khususnya di Pulau Sumatera.

    Mulai dari bencana alam seperti banjir hingga longsor menimpa beberapa daerah tersebut.

    Daerah yang terdampak di antaranya adalah wilayah Aceh (Langkat), Sumatra Utara (Medan, Sibolga, Tapanuli), Sumatra Barat, dan wilayah lainnya.

  • Pengusaha Akui Barantin Buka Ruang Ekspor Jadi Lebih Luas

    Pengusaha Akui Barantin Buka Ruang Ekspor Jadi Lebih Luas

    Jakarta

    Pengusaha impor-ekspor kerap kali mengalami penahanan barang karena komoditas yang akan diterima di dalam negeri belum sesuai standar. Padahal, importir sudah membayar pajak dalam rangka impor (PDRI).

    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Perusahaan Impor Indonesia (GPEI), Toto Dirgantoro, mengatakan saat ini pihaknya telah jauh lebih terbantu dengan kebijakan yang diterapkan Badan Karantina Indonesia (Barantin).

    “Karena terus terang kami merasa karantina ini merupakan partner kita. Kita sangat bersyukur dengan kemajuan karantina yang ada, sehingga barang-barang ekspor kita juga tidak tertolak di negara tujuan. Dulu sering sekali barang kita ke Australia tertolak, ke China tertolak karena karantina,” ucap Toto dalam Talkshow Sinergi Menjaga Sumber Daya Hayati Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Selain itu, Toto juga menganjurkan agar Barantin rutin melakukan penyuluhan terutama kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal ini karena, menurut Toto, masih banyak pelaku UMKM yang belum mengerti regulasi perkarantinaan.

    “Kami berharap sekali Barantin di daerah-daerah untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan. Karena banyak sekali pelaku usaha kita, khususnya UMKM binaan kita, yang kadang mereka tidak tahu aturan tapi juga tidak melakukan penyuluhan secara jelas sehingga ini menghambat ekspor mereka,” bebernya.

    Namun, Toto bilang, hampir seluruh produk rempah dan ikan produksi UMKM terkena karantina. Ditambah, kondisi Indonesia yang kekurangan cold storage untuk penyimpanan ikan di sejumlah wilayah di Indonesia.

    “Kita miskin cold storage. Pada saat Menteri Susi itu memang membangun banyak cold storage, tapi setelah dibangun tidak di-maintain. Sehingga jadi besi tua semua. Ikan-ikan kita di wilayah Indonesia Timur, di Natuna, dan sebagainya tidak terurus dengan baik. Ini juga sangat merugikan nelayan kita,” tutupnya.

    (eds/eds)

  • Cek fakta, Susi Pudjiastuti maju jadi ketua KPK

    Cek fakta, Susi Pudjiastuti maju jadi ketua KPK

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menyebut bahwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, akan maju menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggantikan Setyo Budiyanto.

    Konten itu juga disertai narasi tambahan yang menggambarkan Susi Pudjiastuti sebagai sosok tegas, berani, dan antisuap, serta dianggap cocok memimpin KPK.

    Berikut narasi dalam gambar tersebut:

    “BUK SUSI PUDJIASTUTI MAJU JADI KETUA KPK

    Jika Buk Susi Pudjiastuti Jadi Ketua KPK Akan Kah Banyak Yang Setuju. 90% Rakyat Pasti Setuju”

    Gambar tersebut juga diberi narasi:

    “Kalau Bu Susi Pudjiastuti maju jadi Ketua KPK, gimana menurut kalian — setuju apa nggak? Kalau mimin sih setuju banget! Bayangin aja, sosok yang dikenal tegas, berani, dan nggak bisa disuap ini duduk di kursi tertinggi pemberantasan korupsi. Dulu waktu jadi Menteri Kelautan aja, pencuri ikan pada kabur semua — apalagi kalau beliau jadi Ketua KPK, bisa-bisa koruptor pada ngumpet di lubang semut! Bu Susi itu tipe pemimpin yang bicara apa adanya, nggak suka basa-basi, dan kerja nyata. Mungkin inilah sosok yang dibutuhkan KPK sekarang — orang yang bersih, galak sama pelanggar, tapi cinta negeri tanpa pamrih. Tapi tentu aja, semua balik lagi ke pandangan masing-masing. Jadi, kalau bener Bu Susi maju jadi Ketua KPK… Kalian setuju, atau masih ragu?”

    Namun, benarkah Susi Pudjiastuti akan jadi ketua KPK?

    Unggahan yang menarasikan Susi Pudjiastuti maju jadi ketua KPK. Faktanya, pernyataan tersebut tidak berdasar. (Facebook)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, hingga saat ini tidak ada informasi resmi maupun pernyataan dari Susi Pudjiastuti ataupun lembaga terkait yang menyebut ia akan menggantikan Ketua KPK.

    Sementara itu, menurut laman resmi KPK, posisi Ketua KPK masih dijabat oleh Setyo Budiyanto yang dilantik pada Desember 2024.

    Klaim: Susi Pudjiastuti maju jadi ketua KPK

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Paus Beri Penghargaan Pro Ecclesia et Pontifice kepada Lilik Oetama

    Paus Beri Penghargaan Pro Ecclesia et Pontifice kepada Lilik Oetama

    Paus Beri Penghargaan Pro Ecclesia et Pontifice kepada Lilik Oetama
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Chief Executive Officer Kompas Gramedia, Lilik Oetama menerima penghargaan medali Pro Ecclesia et Pontifice dari Paus Leo XIV.
    Penghargaan tersebut diberikan kepada seseorang yang dinilai telah memberikan pelayanan luar biasa kepada Gereja Katolik dan Paus.
    Nunsius Apostolik Takhta Suci Vatikan di Indonesia Mgr Piero Pioppo menyematkan langsung medali tersebut kepada Lilik di di Kedutaan Besar Vatikan, Jakarta, pada Selasa (11/11/2025).
    Dalam penyematan tersebut hadir Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Antonius Subianto Bunjamin OSC, dan Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo.
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2016-2019) dan Menteri Perhubungan (2014-2016) Ignasius Jonan serta Menteri Kelautan dan Perikanan (2014-2019) Susi Pudjiastuti hadir pula dalam penyematan tersebut.
    “Saya sangat berkesan karena penghargaan ini diberikan oleh
    Paus Leo XIV
    ,” ujar
    Lilik Oetama
    seusai menerima penghargaan tersebut, dilansir dari
    Kompas.id
    .
    Medali yang diterimanya berbentuk salib berlapis emas dan di sisi depan terpahat figur Santo Petrus dan Santo Paulus.
    Sementara bagian lengan kiri salib bertuliskan Pro Ecclesia (untuk Gereja) dan lengan kanan bertuliskan Et Pontifice (dan Paus). Medali emas itu dipasangkan pada pita berwarna kuning-putih khas Vatikan.
    “(Medali itu diberikan) Karena dianggap telah ikut membantu (persiapan) kedatangan
    Paus Fransiskus
    ke Indonesia pada tahun lalu,” tambah Lilik Oetama.
    Medali Pro Ecclesia et Pontifice pertama kali dianugerahkan oleh Paus Leo XIII pada 17 Juli 1888 untuk memperingati 50 tahun tahbisan imamatnya.
    Kemudian pada Oktober 1898, penghargaan ini ditetapkan sebagai tanda kehormatan permanen bagi mereka yang dinilai berjasa bagi Gereja Katolik dan Paus.
    Penerima pertama dari Indonesia tercatat atas nama Barnabas Sarikromo pada 1928, seorang katekis yang mendampingi Romo Frans Van Lith SJ di Jawa.
    Sebelum penyematan penghargaan kepada para rohaniwan dan tokoh awam, Mgr Pioppo menyampaikan pesan perpisahan. Ia segera menempati penugasan baru sebagai Duta Besar Vatikan untuk Spanyol dan Kerajaan Andorra.
    Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia, Gereja Katolik, para diplomat, serta individu yang selama ini membantunya menjalankan tugas.
    “Syukur kepada Allah, terima kasih banyak, dan Tuhan memberkati,” ujarnya dalam bahasa Indonesia.
    Berita ini dilansir dari Kompas.id dengan judul ”
    Lilik Oetama Terima Penghargaan Pro Ecclesia et Pontifice dari Paus

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.