Tag: Surya Paloh

  • Surya Paloh Perintahkan 69 Anggota NasDem di DPR Pakai Kewenangan untuk Publik

    Surya Paloh Perintahkan 69 Anggota NasDem di DPR Pakai Kewenangan untuk Publik

    Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, meminta 69 anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI memanfaatkan kewenangan mereka demi memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Hal ini ia sampaikan saat meresmikan ruangan Fraksi Partai NasDem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.

    “Menegaskan peran partai sebagai garda terdepan dalam membawa perubahan bagi bangsa. Menggunakan kewenangan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas,” ujar Surya Paloh dalam sambutannya yang dikutip dari Instagram @official_nasdem, Selasa, 21 Januari 2025.

    Surya Paloh juga mengingatkan bahwa perubahan bagi bangsa dan cita-cita besar untuk kesejahteraan masyarakat adalah hal yang realistis untuk diwujudkan. Semua anggota Fraksi Partai NasDem DPR diharapkan mempercepat perwujudan cita-cita tersebut.

    Baca juga: Surya Paloh Puji Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo

    Acara ini juga sekaligus menjadi momentum silaturahmi antara Surya Paloh dengan anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI dalam mengawali masa sidang tahun 2025. Wakil Ketua DPR yang juga anggota Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, menyampaikan harapannya agar peresmian ini menjadi awal langkah baik bagi partai dan masyarakat.

    “Mengawali masa sidang tahun 2025 dengan silaturahmi bersama Ketua Umum Partai NasDem, bapak Surya Paloh, dan seluruh anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem sekaligus melakukan syukuran ruangan Fraksi yang baru. Semoga setiap langkah ke depan selalu membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat, bagi Indonesia,” ujar Saan yang dikutip dari akun instagramnya @saatmustopa_dprri.

    Dalam acara tersebut, Surya Paloh juga memberikan arahan khusus kepada Viktor Laiskodat sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI. Surya meminta Viktor untuk memimpin dengan semangat NasDem, menjaga soliditas internal, dan memastikan aspirasi masyarakat dapat terus diperjuangkan di DPR.

    “Beliau juga menyampaikan harapannya kepada saya sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI untuk dapat memimpin dengan semangat NasDem, menjaga soliditas internal, dan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPR,” ungkap Viktor yang dikutip dari akun instagram @viktorbungtilulaiskodat.

    Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, meminta 69 anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI memanfaatkan kewenangan mereka demi memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Hal ini ia sampaikan saat meresmikan ruangan Fraksi Partai NasDem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.
     
    “Menegaskan peran partai sebagai garda terdepan dalam membawa perubahan bagi bangsa. Menggunakan kewenangan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas,” ujar Surya Paloh dalam sambutannya yang dikutip dari Instagram @official_nasdem, Selasa, 21 Januari 2025.
     
    Surya Paloh juga mengingatkan bahwa perubahan bagi bangsa dan cita-cita besar untuk kesejahteraan masyarakat adalah hal yang realistis untuk diwujudkan. Semua anggota Fraksi Partai NasDem DPR diharapkan mempercepat perwujudan cita-cita tersebut.

    Baca juga: Surya Paloh Puji Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo
     
    Acara ini juga sekaligus menjadi momentum silaturahmi antara Surya Paloh dengan anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI dalam mengawali masa sidang tahun 2025. Wakil Ketua DPR yang juga anggota Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, menyampaikan harapannya agar peresmian ini menjadi awal langkah baik bagi partai dan masyarakat.
     
    “Mengawali masa sidang tahun 2025 dengan silaturahmi bersama Ketua Umum Partai NasDem, bapak Surya Paloh, dan seluruh anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem sekaligus melakukan syukuran ruangan Fraksi yang baru. Semoga setiap langkah ke depan selalu membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat, bagi Indonesia,” ujar Saan yang dikutip dari akun instagramnya @saatmustopa_dprri.
     
    Dalam acara tersebut, Surya Paloh juga memberikan arahan khusus kepada Viktor Laiskodat sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI. Surya meminta Viktor untuk memimpin dengan semangat NasDem, menjaga soliditas internal, dan memastikan aspirasi masyarakat dapat terus diperjuangkan di DPR.
     
    “Beliau juga menyampaikan harapannya kepada saya sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI untuk dapat memimpin dengan semangat NasDem, menjaga soliditas internal, dan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPR,” ungkap Viktor yang dikutip dari akun instagram @viktorbungtilulaiskodat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Surya Paloh dan Sufmi Dasco Bahas 100 Hari Kerja Presiden Prabowo Subianto di DPR

    Surya Paloh dan Sufmi Dasco Bahas 100 Hari Kerja Presiden Prabowo Subianto di DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menerima kunjungan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam peresmian kantor Fraksi Partai Nasdem DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). Keduanya membahas capaian 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mendapat apresiasi tinggi dari publik.

    Surya Paloh menyebut kunjungan Dasco sebagai simbol kehangatan antarpartai. Dalam diskusi mereka, Paloh mengapresiasi capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya juga mengapresiasi tingkat kepuasan masyarakat yang cukup baik, tinggi, mengapresiasi keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo. Mudah-mudahan ini menjadi momentum yang baik,” ujar Surya Paloh.

    Sufmi Dasco Ahmad, yang juga ketua harian DPP Partai Gerindra, menyampaikan terima kasih atas peran Partai Nasdem dalam mendukung kepemimpinan Prabowo Subianto. Menurutnya, dukungan dari Nasdem turut berkontribusi pada keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program-programnya.

    “Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah itu tinggi, dan saya ucapkan terima kasih karena dukungan Nasdem sebagai partai yang bersama-sama dengan pemerintah,” kata Dasco.

    Sebelumnya survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 80,9%, dengan tingkat keyakinan publik sebesar 89,4%.

    Survei dilakukan pada 4-10 Januari 2025 dengan melibatkan 1.000 responden dari 38 provinsi Indonesia, menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat dengan margin of error ±3,10%.

    Hasil survei menunjukkan capaian di berbagai bidang menyatakan puas di atas 70% Bidang hukum, misalnya tingkat kepuasan masyarakat mencapai 72,1%, ekonomi  74,5%, keamanan dan politik 85,8%, kesejahteraan sosial 83,7%.

    Sementara itu, untuk kelompok bawah menunjukkan apresiasi tertinggi untuk 100 hari kerja Prabowo Subianto dengan tingkat kepuasan 84,7%, diikuti oleh, menengah ke bawah 81,4%, menengah ke atas 75,3%, dan kelompok atas 67,9%.

  • Tanggapi Survei Litbang Kompas, Gerindra Siap Kawal Janji Kampanye Prabowo-Gibran

    Tanggapi Survei Litbang Kompas, Gerindra Siap Kawal Janji Kampanye Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menuturkan pihaknya berkomitmen untuk terus membantu implementasi janji-janji kampanye Prabowo-Gibran jelang 100 hari kinerja pemerintahan. 

    Adapun, hal tersebut disampaikannya kala menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang mencapai 80,9% terhadap 100 hari kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Gerindra akan terus membantu implementasi-implementasi di lapangan, sesuai dengan janji kampanye Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya seusai menemui Ketum NasDem, Surya Paloh di Ruang Rapat Fraksi Partai NasDem, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Wakil Ketua DPR ini pun menyampaikan pihaknya bersyukur dengan tingginya tingkat kepuasan terhadap 100 hari kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.

    Namun di samping itu, Dasco mengemukakan dengan perolehan tersebut maka ada catatan bahwa harus tetap bekerja keras guna menjaga tingkat kepuasan masyarakat itu.

    “Kita imbau kepada pemerintah untuk kemudian setelah 100 hari ini tidak kendor dalam mewujudkan janji-janji kampanye atau merealisasikan program-program yang dilakukan jelang 100 hari ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Litbang Kompas merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari hasil tersebut, sebanyak 80,9% menyatakan puas dan 19,1% sisanya tidak puas.

    Diketahui angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepuasan masyarakat pada 100 hari awal kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Januari 2015, yakni 65,1%.

    Adapun, survei ini dilakukan terhadap 1.000 responden yang dipilih acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 37 provinsi pada 4-10 Januari 2025. Sementara itu, margin of error sekitar 3,10%.

  • Barikade 98 Dorong Perkuat Komitmen Persatuan Nasional

    Barikade 98 Dorong Perkuat Komitmen Persatuan Nasional

    loading…

    Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Barikade 98 Agus Shalahudin mendorong penguatan komitmen persatuan nasional yang meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala. Foto/Ilustrasi/SINDOnews

    JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Barikade 98 Agus Shalahudin mendorong penguatan komitmen persatuan nasional yang meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala. Menurut dia, Indonesia bakal menghadapi beragam persoalan dan tantangan di era pemerintahan baru.

    Lebih lanjut Agus menuturkan, situasi geopolitik dunia yang dinamis, serta kondisi perekonomian yang dunia yang mengalami perlambatan dan penuh ketidakpastian, berdampak besar pada perekonomian Indonesia. Terlebih, Indonesia dihadapkan dengan situasi politik pasca Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, yang belum benar-benar kondusif.

    Dia menambahkan, target pembangunan nasional akan sulit tercapai, karena pemerintah dihadapkan dengan kondisi keuangan negara dan warisan hutang luar negeri yang sangat besar, mencapai Rp7.000 triliun. “Untuk menghindarkan negara dari situasi stagnasi, Barikade 98 mendorong penguatan komitmen persatuan nasional, yang dilatarbelakangi semangat meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala,” ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/1/2025).

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan, Barikade 98 akan menggagas agenda pertemuan nasional para tokoh bangsa, untuk menyelamatkan kepentingan nasional, agenda reformasi 1998 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. “Agenda tersebut akan diawali dengan silaturahmi Barikade 98 dengan para tokoh bangsa dalam waktu dekat. Kami akan merangkul semua, demi kepentingan yang lebih besar, demi cita-cita dan masa depan Indonesia,” tegasnya.

    Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barikade 98 Provinsi Jawa Barat (Jabar) Budi Hermansyah menyoroti wacana pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Dia berharap, pertemuan itu dilakukan dalam waktu dekat, dan dapat membawa kebaikan bagi Indonesia.

    “Sepanjang pertemuan itu diniatkan untuk mengokohkan persatuan nasional, menuntaskan agenda-agenda kerakyatan, dan penyelamatan kekayaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, Barikade 98 akan memberi penghormatan dan dukungan penuh. Kami juga berharap, langkah itu diikuti oleh tokoh-tokoh bangsa lainnya,” tegas Budi.

    Dia pun mengungkap sejumlah tokoh bangsa, yang akan disambangi Barikade 98 dalam waktu dekat. Di antaranya, sebut dia, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Oesman Sapta Odang (OSO), Anies Baswedan, Sri Sultan Hamengkubuono X, Jusuf Kalla, Surya Paloh, Sinta Nuriyah Abdurahman Wahid, KH Mustofa Bisri, dan Romo Magnis Suseno.

    “Selain para bangsa, Barikade 98 juga akan melakukan silaturahmi dengan pimpinan ormas keagamaan di Indonesia. Selanjutnya, Barikade 98 akan menggagas pertemuan nasional para tokoh bangsa, untuk menyelamatkan kepentingan nasional, agenda reformasi 1998, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia,” pungkasnya.

    (rca)

  • Barikade 98 gagas pertemuan tokoh nasional selesaikan persoalan bangsa

    Barikade 98 gagas pertemuan tokoh nasional selesaikan persoalan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Barikade 98 Agus Shalahudin mengatakan bahwa pihaknya bakal menggagas pertemuan para tokoh bangsa untuk menguatkan komitmen persatuan nasional demi meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya..

    “Agenda tersebut akan diawali dengan silaturahmi Barikade 98 dengan para tokoh bangsa dalam waktu dekat. Kami akan merangkul semua, demi kepentingan yang lebih besar, demi cita-cita dan masa depan Indonesia,” kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Kamis.

    Agus mengatakan, situasi geopolitik dunia yang dinamis, serta kondisi perekonomian dunia yang mengalami perlambatan dan penuh ketidakpastian, berdampak besar pada perekonomian Indonesia. Terlebih, Indonesia dihadapkan dengan situasi politik pasca Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, yang belum benar-benar kondusif.

    Selain itu, lanjut dia, target pembangunan nasional akan sulit tercapai, karena Pemerintah dihadapkan dengan kondisi keuangan negara dan warisan hutang luar negeri yang sangat besar, mencapai Rp7.000 triliun.

    “Untuk menghindarkan negara dari situasi stagnasi, Barikade 98 mendorong penguatan komitmen persatuan nasional, yang dilatarbelakangi semangat meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala,” ujarnya

    Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barikade 98 Provinsi Jawa Barat (Jabar), Budi Hermansyah menyoroti wacana pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri.

    Dia berharap, pertemuan itu dilakukan dalam waktu dekat, dan dapat membawa kebaikan bagi Indonesia.

    “Sepanjang pertemuan itu diniatkan untuk mengokohkan persatuan nasional, menuntaskan agenda-agenda kerakyatan, dan penyelamatan kekayaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, Barikade 98 akan memberi penghormatan dan dukungan penuh. Kami juga berharap, langkah itu diikuti oleh tokoh-tokoh bangsa lainnya,” tegas Budi.

    Dia pun mengungkap sejumlah tokoh bangsa, yang akan disambangi Barikade 98 dalam waktu dekat. Di antaranya adalah Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Oesman Sapta (OSO), Anies Baswedan, Sri Sultan Hamengkubuono X, Yusuf Kalla, Surya Paloh, Sinta Nuriyah Abdurahman Wahid, KH Mustofa Bisri, dan Romo Magnis Suseno.

    “Selain para bangsa, Barikade 98 juga akan melakukan silaturahmi dengan pimpinan ormas keagamaan di Indonesia. Selanjutnya Barikade 98 akan menggagas pertemuan nasional para tokoh bangsa, untuk menyelamatkan kepentingan nasional, agenda reformasi 1998, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Profil Rahmat Shah, Pengusaha Sukses dan Ayah Raline Shah

    Profil Rahmat Shah, Pengusaha Sukses dan Ayah Raline Shah

    Rahmat Shah, ayah dari Raline Shah merupakan salah satu seorang pengusaha sukses di Indonesia. Rahmat Shah lahir pada 23 Oktober 1950 di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Ketika masih kecil, Rahmat menghabiskan masa kecilnya bersama keluarga di Perdagangan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumut. Dia dikenal sebagai anak yang aktif dan banyak mengikuti kegiatan di luar rumah termasuk menyukai hewan-hewan langka dan berbisa.

    Saat usia remaja, dia pernah bekerja di bengkel mobil milik keluarganya pada 1965–1970 silam sebagai asisten tukang reparasi. Bengkel tersebut berlokasi di Medan, Sumatera Utara.

    Pernah bekerja untuk perusahaan Surya Paloh

    Saat menginjak dewasa, Rahmat lalu keluar dari usaha bengkel punya keluarganya dan dipercaya sebagai manajer bengkel di perusahaan milik Surya Paloh, PT Ika Diesel pada 1970. Perusahaan itu dulunya merupakan distributor kendaraan Ford di Indonesia.

    Sepuluh tahun berikutnya atau tepatnya 1980, Rahmat mendirikan perusahaannya sendiri bernama PT Unitwin Indonesia. Perusahaan tersebut bergerak di bidang ekspor impor, pertanian, dan properti.

    Membangun bisnis sendiri

    Rahmat pun melebarkan bisnisnya dengan mendirikan perusahaan bernama PT Wiraco. Dia mendirikannya bersama rekan-rekannya, yakni Mantan Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) Jenderal Widjojo Soejono dan Eks Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Widodo Budidarmo. Perusahaan itu bergerak di bidang distribusi peralatan untuk pabrik-pabrik raksasa, misalnya PT Krakatau Steel hingga Semen Padang.

    Pada 1990, Rahmat juga mendirikan PT Cakra Aluminium Industry. Perusahaan tersebut telah bergabung dengan Compact Metal Industry dari Singapura, lalu berganti nama menjadi Cakra Compact Aluminium Industries.

    Dengan bergabungnya Compact Metal Industry dan PT Cakra Aluminium Industry dan diubah namanya menjadi Cakra Compact Aluminium Industries, akhirnya dapat melantai di Bursa Efek Singapura (Singapore Exchange).

    Mendirikan museum margasatwa

    Sementara itu, karena ketertarikan Rahmat kepada hewan sejak kecil, dia pun menjadi salah satu pendiri museum margasatwa yang bernama Rahmat International Wildlife Museum and Gallery di Medan, Sumut. Pada tahun 1996, dia mengambil alih kebun binatang terbesar yang berada di Pematang Siantar, Sumut.

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD hingga Isi Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD hingga Isi Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol

    Jakarta, Beritasatu.com – Polemik penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen masih terus bergulir. Yang terbaru, anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitaloka dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Rieke diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan PPN 12 persen.

    Berita lainnya datang dari pertemuan sejumlah ketua umum (ketum) partai politik (parpol) KIM plus dengan Presiden Prabowo Subianto, hingga ancaman Hasto Kristiyanto yang akan membongkar korupsi petinggi negara.

    Berikut isu politik dan hukum terkini sepanjang Minggu (29/10/2024).

    Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD
    Anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitaloka dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Surat panggilan sidang MKD kepada Rieke Diah Pitaloka pada Senin (30/12/202) tersebar di media sosial.

    Dalam surat tersebut, MKD menyampaikan telah menerima laporan dari pengaduan dari Alfadjri Aditia Prayoga tertanggal 20 Desember 2024. Rieke dilaporkan karena adanya dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan dalam konten yang diunggah di media sosial terkait ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan PPN 12 persen.

    Isi Pertemuan Ketum parpol KIM Plus dengan Prabowo
    Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan pertemuan sejumlah ketum partai politik KIM plus dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, Sabtu (28/12/2024) sore, membahas soal pengamanan akhir tahun hingga politik kebangsaan.

    “Dari pengakuan mereka yang hadir, Presiden (Prabowo) fokus pada upaya pengamanan kepentingan masyarakat di akhir tahun. Kalau pun ada nuansa politik, dipastikan arahnya adalah politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan,” kata Saleh, Minggu (29/12/2024). 

    Saleh yang juga ketua Komisi VII DPR meminta semua pihak perlu curiga terkait pertemuan para ketum parpol dengan Prabowo, karena pemerintah sekarang sedang berjuang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

    Alasan Surya Paloh Tak Hadiri Pertemuan Ketum Parpol dengan Prabowo
    Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak hadir dalam pertemuan para ketum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024) sore.

    Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa pada Minggu (29/12/2024) mengatakan, Surya Paloh berhalangan hadir dalam pertemuan para ketum parpol dengan Prabowo karena sedang berada di luar negeri. Surya Paloh diwakili oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Viktor Laiskodat dalam pertemuan di kediaman Prabowo itu.

    Menurut Saan, meski tidak hadir dalam pertemuan tersebut, hubungan Surya Paloh dengan Prabowo tetap hangat.

    Hasto Mau Bongkar Korupsi Petinggi Negara
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mau membongkar dugaan korupsi di kalangan pejabat atau petinggi negara.

    “Ah ya memangnya ada? Kalau ada, ya disampaikan saja,” kata Prasetyo saat diminta tanggapannya oleh wartawan terkait pernyataan Hasto.

    Prasetyo mempersilakan Hasto Kristiyanto mengungkap jika ada pejabat korupsi. Namun, tuduhan disampaikan harus berdasarkan pada fakta dan proses hukum yang jelas.

    Tolak Wacana Pengampunan Koruptor
    Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menolak wacana Presiden Prabowo memberi pengampunan bagi koruptor yang mengembalikan hasil korupsinya kepada negara.

    Peneliti Pukat UGM Yuris Rezha Darmawan mengatakan korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga pelakunya harus diberi efek jera, bukan malah mendapat pengampunan. 

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto membantah dirinya akan memaafkan para koruptor yang telah mencuri uang negara. 

    “Ada yang bilang Prabowo akan memaafkan koruptor? Bukan begitu, tetapi kalau koruptornya sudah taubat, bagaimana? Orang bertaubat, tetapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aje, udah nyolong bertaubat. Apa yang kau curi kau kembalikan,” ujar Prabowo. 

    Demikian isu politik dan hukum terkini tentang Rieke Diah Pitaloka dilaporkan ke MKD hingga hasil pertemuan sejumlah ketum parpol KIM plus dengan Presiden Prabowo Subianto.

  • Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Diduga Bahas PPN 12 Persen dan Kasus Hasto, Surya Paloh Absen – Halaman all

    Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Diduga Bahas PPN 12 Persen dan Kasus Hasto, Surya Paloh Absen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bersamaan dinamika politik dan kasus hukum elite politik di Tanah Air, Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumpulkan para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukungnya di kediaman, Jalan Kertanegara, Jakarta, Sabtu 28/12/2024) petang.

    Berbagai spekulasi muncul perihal materi yang dibahas para orang nomor satu partai politik KIM tersebut di kediaman Prabowo itu.

    Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menduga bahwa ada banyak hal yang dibicarakan Presiden Prabowo Subianto saat mengumpulkan ketua umum partai politik pendukungnya. 

    Analisa Adi, setidaknya ada dua hal strategis yang menjadi topik prioritas dalam pertemuan itu. 

    “Pastinya bicara banyak hal, terutama kondisi sosial politik dan ekonomi yang lagi aktual. Tapi saya menduga kayaknya yang prioritas dua hal,” ujar Adi kepada Kompas.com, Minggu (29/12/2024). 

    Adi mengatakan, salah satu yang paling mungkin dibahas adalah rencana menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. 

    Ia menyebutkan, isu tersebut menjadi perbincangan karena penolakan masyarakat terhadap PPN 12 persen kian meluas. 

    “Bahkan, demo mahasiswa mulai dilakukan. Tentu pertemuan Prabowo dan ketum parpol sepertinya membahas ini,” kata Adi. 

    Selain PPN 12 persen, Adi menduga bahwa pertemuan itu turut membahas kasus suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. 

    Menurut dia, elite Koalisi Indonesia Maju itu perlu melakukan antisipasi karena pihak PDIP mengeklaim Hasto punya video terkait skandal petinggi negara. 

    “Soal situasi hukum setelah Hasto tersangka. Karena elite PDI-P mengumbar Hasto punya banyak video yang terkait pejabat negara yang tersandung kasus korupsi,” kata Adi. 

    “Tentu hal semacam ini membuat situasi tak kondusif, baik secara politik maupun soal iklim investasi,” ujar dia. 

    Analisa serupa disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro.

    Ia menilai, Presiden Prabowo Subianto tengah mengonsolidasikan KIM saat mengumpulkan ketua umum partai politik KIM, Sabtu kemarin. 

    Ia mengatakan, pertemuan semacam itu sering menjadi ruang untuk membahas isu sensitif yang dapat memicu perdebatan dan polarisasi di tengah masyarakat, misalnya kenaikan PPN jadi 12 persen. 

    “Pertemuan seperti itu bisa menjadi ruang untuk mensinkronkan respons-respons terhadap isu krusial seperti kenaikan PPN, termasuk strategi untuk mengantisipasi potensi konflik internal karena perbedaan sikap atau pandangan,” ujar Verdy.

    Verdy berpandangan, lewat pertemuan itu, Prabowo memberikan sinyal untuk menjaga soliditas koalisi pemerintah. 

    Menurut Verdy, ini penting untuk memastikan stabilitas politik dan memastikan program-program pemerintah berjalan lancar.

    “Presiden tampak ingin melakukan koordinasi yang lebih dekat dengan partai-partai koalisi terkait kebijakan yang akan diambil. Hal itu penting untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antarpartai atau menghindari miskomunikasi (tidak satu suara) dalam urusan-urusan krusial,” ujar dia. 

    Verdy menambahkan, pertemuan ini juga penting untuk membahas dan menentukan arah kebijakan pemerintah ke depan. 

    Dengan demikian, masing-masing ketua umum parpol dapat menyampaikan aspirasi dan masukannya. 

    “Pertemuan ini dapat menjadi sarana untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Dengan melibatkan partai-partai koalisi dalam pengambilan keputusan, Presiden dapat memperkuat legitimasinya,” imbuh Verdy.

    Surya Paloh Absen

    UPACARA HUT-13 PARTAI NASDEM: Ketua Umum Partai nasDem Surya Paloh menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-13 Partai NasDem sekaligus pembukaan Rapimnas I Partai NasDem di Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem, Pancoran, Jakarta, Senin (11/11/2024). Mengusung tema Sinergi Membangun Bangsa, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pidatonya mengungkapkan kritiknya terhadap praktik-praktik transaksional dalam dunia politik Indonesia. Upacara diikuti para kader dan jajaran pengururus Parta NasDem. (Iskandar Usman/NasdemFoto/HO) (/NasdemFoto)

    Pertemuan Prabowo dengan para ketua umum partai politik KIM berlangsung selama dua jam di kediamannya, Jalan Kertanegara, Sabtu sore kemarin. 

    Ketua umum yang hadir adalah Muhaimin Iskandar (PKB), Ahmad Syaikhu (PKS), Agus Harimurti Yudhoyono (Partai Demokrat), Zulkifli Hasan (PAN), Bahlil Lahadalia (Partai Golkar). 

    Selain itu, ada juga Anggota DPR RI sekaligus Politikus Partai Nasdem Viktor Laiskodat; serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra.

    Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh absen dalam pertemuan tersebut.

    Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustofa menyatakan, Paloh absen karena sedang berada di luar negeri sehingga Nasdem diwakili oleh Viktor Laiskodat dalam pertemuan tersebut. 

    “Pak Surya lagi di luar ya. Jadi memang dia sudah lama di luar. Jadi tidak ikutnya Pak Surya itu karena memang Pak Surya, beliau lagi ada di luar,” ujar Saan kepada wartawan di Gedung DPR RI, Minggu (29/12/2024). 

    “Jadi ada yang ngewakili di sana, Nasdem, tapi ada perwakilan Nasdem, Pak Victor Laiskodat,” sambungnya. 

    Saan pun menegaskan bahwa tidak ada permasalahan dalam hubungan Surya Paloh dan Prabowo. Bahkan, ia mengeklaimi hubungan keduat tokoh tersebut semakin hangat, dan Nasdem berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah. 

    “Dan Nasdem tetap berkomitmen menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo dan berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terkait dengan berbagai kebijakan dan program yang pemerintah jalankan,” ujar Saan.

    Sementara itu, Prabowo mengatakan, pertemuan itu adalah pertemuan rutin setiap pekan. 

    “Pertemuan kan sudah beberapa saat saya keliling pergi ke luar negeri. Biasanya kita seminggu sekali bertemu,” kata Prabowo usai acara puncak Perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu malam.

    Bantah Bahas Isu Krusial

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberi keterangan terkait pertemuan para Ketua Umum Partai Politik (Ketum Parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendatangi rumah Presiden RI Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Sabtu (28/12/2024) sore. (Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti)

    Para ketua umum partai politik kompak menampik bahwa ada perbincangan terkait isu-isu tertentu dalam pertemuan tersebut.

    Mereka sama-sama mengeklaim bahwa pertemuan itu adalah silaturahmi biasa.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pertemuan itu hanya diskusi menjelang akhir tahun.

    “Kumpul-kumpul aja mau nemenin Pak Presiden jalan ke (acara) natal. Diskusi-diskusi biasa karena mau menjelang akhir tahun, bagaiaman ke depan,” kata Bahlil kepada wartawan di Indonesia Arena GBK, Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini mengatakan saat itu seluruh Ketum Parpol KIM Plus hadir dalam pertemuan di rumah Prabowo tersebut.

    Dia pun membantah jika ada pembahasan terkait peluang PDI Perjuangan masuk ke dalam kabinet termasuk soal kasus Sekjennya, Hasto Kristiyanto yang kini menjadi tersangka.

    “Enggak ada (bahas PDI Perjuangan masuk kabinet dan kasus Hasto)” tuturnya.

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membantah pertemuan antar ketua umum partai politik di kediaman Presiden Prabowo Subianto, membahas isu PDI Perjuangan masuk kabinet pemerintahan.

    “Enggak, enggak bahas urusan politik,” kata AHY usai menghadiri perayaan Natal Nasional 2024, di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (28/12/2024). 

    AHY hanya menyatakan pembahasan yang dibicarakan antar ketum parpol bersifat internal. Ia belum bisa mengungkapkannya secara gamblang.

    “Internal internal antar ketum,” katanya. (Tribunnews.com/Kompas.com)

  • Nasdem Sebut Pertemuan di Kertanegara Bahas Soal Soliditas KIM Plus di Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Nasdem Sebut Pertemuan di Kertanegara Bahas Soal Soliditas KIM Plus di Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh tidak hadir pada pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para ketum partai politik (Parpol) anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Pertemuan itu berlangsung di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024).

    Waketum Partai NasDem Saan Mustopa membeberkan alasan absennya Surya Paloh dalam pertemuan para elite KIM Plus tersebut.

    “Pak Surya lagi di luar ya. Jadi memang dia sudah lama sedang di luar. Jadi tidak ikutnya Pak Surya itu karena memang Pak Surya beliau lagi ada di luar. Jadi ada yang ngewakili kalau di sana, NasDem tapi ada perwakilan NasDem, Pak Viktor ya,” kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (29/12/2024).

    Meski demikian, Saan mengklaim hubungan antara Surya Paloh dengan Prabowo sangat baik dan masih hangat.

    “NasDem tetap berkomitmen menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo dan berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terkait dengan berbagai kebijakan, program yang pemerintah jalankan. Jadi NasDem tetap bersama dengan pemerintah,” kata dia.

    Terkait pembicaraan di pertemuan elite KIM Plus tersebut, Saan mengaku belum mendapatkan informasi terbarunya. “Karena baru semalam, saya kan baru pulang dari Dapil untuk acara ini. Jadi belum dapet update,” ujar dia memungkasi.

  • NasDem hormati KPK panggil anggotanya soal dugaan korupsi CSR BI

    NasDem hormati KPK panggil anggotanya soal dugaan korupsi CSR BI

    Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (29/12/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    NasDem hormati KPK panggil anggotanya soal dugaan korupsi CSR BI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 29 Desember 2024 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menghormati proses hukum oleh KPK yang memanggil salah satu anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI terkait penyidikan dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI).

    “Ya kita ikuti proses hukum saja ya, nanti saya akan cek semuanya,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

    Walaupun begitu, dia pun berharap tidak ada masalah yang menimpa anggotanya terkait dugaan kasus korupsi tersebut. Dia menjelaskan bahwa tidak semua anggota DPR RI bisa mengakses dana CSR tersebut. Untuk itu, dia pun meminta kepada anggota DPR RI yang bisa mengakses CSR BI agar digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

    Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua anggota DPR RI terkait penyidikan dugaan korupsi  penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI).

    “Pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama HG dan ST,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/12).

    Menurut informasi yang dihimpun, kedua anggota DPR RI tersebut bernama Heri Gunawan (HG) dari Fraksi Gerindra dan Satori (ST) dari Fraksi NasDem. Sejauh ini pihak KPK belum memberikan keterangan soal mengapa kedua legislator tersebut diperiksa oleh penyidik terkait dengan penyidikan dugaan korupsi dana CSR BI.

    Penyidik itu terkait dengan penggeledahan di dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut. Dua lokasi tersebut adalah Gedung Bank Indonesia (BI) di Thamrin, Jakarta Pusat pada hari Senin (16/12) dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang digeledah pada hari Kamis (19/12).

    Sumber : Antara