Xcloud.id

Tag: Surya Paloh

  • KPK Periksa Ketum PP Japto Soerjosoemarno di Kasus Eks Bupati Kukar Hari Ini

    KPK Periksa Ketum PP Japto Soerjosoemarno di Kasus Eks Bupati Kukar Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno. Japto diperiksa sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi serta pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari alias RW. 

    KPK telah menjadwalkan pemeriksaan Japto hari ini, Rabu (26/2/2025). Sebelumnya, penyidik KPK telah menggeledah rumah Japto dan menyita di antaranya 11 unit mobil.

    “Benar, akan diperiksa besok [hari ini, red]. Kalau tidak salah memang kita terjadwalnya begitu ya. Jadi ditunggu saja kehadirannya, hadir apa enggak besok itu,” ungkap Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Selasa (25/2/2025).

    Selain Japto, penyidik KPK turut menjadwalkan pemeriksaan Wakil Ketua Umum PP Ahmad Ali keesokan harinya, Kamis (27/2/2025). Penyidik juga telah menggeledah rumah Ali, yang kini juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Nasdem.

    “Kemudian, terkait AA, lusanya nah itu juga sama. Jadi tinggal ditunggu besok sama lusa,” kata Asep. 

    Adapun Sekjen PP Arif Rahman mengonfirmasi bahwa Japto akan hadir pada pemeriksaan hari ini. Dia menyebut Japto akan hadir sebagai warga negara taat hukum. 

    “Sepertinya beliau akan datang hadir sebagai warga negara yang taat hukum,” katanya kepada wartawan. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, penyidik KPK menyita sejumlah barang berharga saat menggeledah rumah Japto dan Ali awal Februari 2025. 

    Setidaknya ada 11 mobil, jam tangan mewah, hingga uang senilai Rp59,49 miliar yang diamankan oleh penyidik lembaga antikorupsi. Barang tersebut kemudian dibawa penyidik untuk diverifikasi menjadi bukti dalam perkara dugaan gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari atau RW. 

    Sebagai informasi, KPK menetapkan Rita sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang. Rita diduga menerima gratifikasi untuk setiap produksi batu bara per metrik ton. Dia juga diduga melakukan pencucian uang atas hasil tindak pidana korupsinya. 

    Lembaga antirasuah pun telah memeriksa berbagai saksi pada perkara tersebut. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, Rita diduga menerima jatah sekitar US$3,3 sampai dengan US$5 untuk per metrik ton produksi batu bara sejumlah perusahaan.  

    “Kecil sih jumlahnya, jatahnya per metrik ton antara US$3,3 sampai US$5. Ini kan kalau US$5 dikalikan Rp15.000 [kurs rupiah per dolar], cuma Rp75.000. Tapi kan dikalikan metrik ton, ribuan bahkan jutaan bertahun-tahun sampai habis kegiatan pertambangan itu. Jadi ini terus-terusan,” kata Asep.

  • KPK Segera Periksa Ahmad Ali Nasdem, Berikut Jadwalnya

    KPK Segera Periksa Ahmad Ali Nasdem, Berikut Jadwalnya

    GELORA.CO -Setelah rumahnya digeledah, mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali bakal dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis lusa, 27 Februari 2025.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu membenarkan jika tim penyidik akan memanggil dan mengagendakan pemeriksaan terhadap Ahmad Ali sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari (RW) pada Kamis lusa, 27 Februari 2025.

    “Apakah yang AA (Ahmad Ali) akan ini (diperiksa) lusanya, nah itu sama, tinggal ditunggu,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Februari 2025.

    Selain itu, tim penyidik juga telah mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno pada Rabu besok, 26 Februari 2025.

    Pada Selasa, 4 Februari 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah Japto dan Ahmad Ali. Dari rumah Japto, KPK menyita 11 mobil mewah, uang Rp56 miliar, dokumen, dan barang bukti elektronik (BBE) diduga hasil tindak pidana korupsi. 

    Sedangkan dari rumah Ahmad Ali, KPK menyita uang Rp3,4 miliar, tas dan jam branded, serta dokumen dan BBE.

    KPK saat ini tengah mengusut dugaan penerimaan gratifikasi Rita Widyasari yang diduga menerima 5 dolar AS per metrik ton batubara.

    Rita Widyasari juga telah ditetapkan sebagai tersangka TPPU bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin pada 16 Januari 2018. Mereka diduga bersama-sama telah menerima dari sejumlah pihak, baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati Kukar.

    Rita dan Khairudin diduga menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp436 miliar. Mereka diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang ataupun dalam bentuk lainnya.

    Khairudin merupakan mantan Anggota DPRD Kukar, sekaligus salah satu anggota tim pemenangan Rita yang dikenal sebagai Tim 11.

    Dalam perkara gratifikasi dan TPPU, tim penyidik telah menyita uang pada Jumat, 10 Januari 2025. Uang yang disita berupa uang rupiah sebesar Rp350.865.006.126,78 (Rp350,86 miliar) yang disita dari 36 rekening atas nama tersangka dan pihak terkait lainnya.

    Selanjutnya dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) sebesar 6.284.712,77 atau setara dengan Rp102.198.856.709,35 dengan kurs Rp16.261,5. Uang itu disita dari 15 rekening atas nama tersangka dan atas nama pihak-pihak terkait lainnya.

    Kemudian dalam mata uang dolar Singapura sebesar 2.005.082 atau setara dengan Rp23.799.020.036 dengan kurs Rp11.869,35. Uang itu disita dari 1 rekening atas nama pihak terkait lainnya. Sehingga jika ditotalkan, uang yang disita KPK adalah sebesar Rp476,86 miliar.

    Selain itu, KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap 536 dokumen, bukti elektronik, serta kendaraan sebanyak 91 unit terdiri motor dan mobil berbagai merek, seperti Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes Benz dan lain-lain. Selain itu, tim penyidik juga menyita 5 bidang tanah dan bangunan, dan 30 Luxury Good berupa jam tangan berbagai merek, seperti Rolex berbagai type dan model, Hublot Big Bang, Chopard Mille, Richard Mille dan lain-lain.

    KPK mengungkapkan, bahwa ada lebih dari 100 izin pertambangan batubara yang dikeluarkan Rita Widyasari. Setiap izin yang keluar, Rita meminta kompensasi sebesar 3,5-5 dolar per metrik ton batubara hingga eksplorasi selesai.

    Uang gratifikasi itu diduga mengalir melalui PT BKS ke salah satu Ketua organisasi pemuda di Kalimantan Timur (Kaltim), yang juga rumahnya sudah digeledah dan ditemukan dokumen dan keterangan saksi adanya aliran uang ke pihak lain. Dari sana, uangnya juga diduga mengalir ke Japto dan Ahmad Ali. 

  • Besok KPK Periksa Pentolan PP Japto Soerjosoemarno

    Besok KPK Periksa Pentolan PP Japto Soerjosoemarno

    GELORA.CO -Usai rumahnya digeledah, Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu besok, 26 Februari 2025.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu membenarkan jika tim penyidik memanggil dan mengagendakan pemeriksaan terhadap Japto sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi Rita Widyasari (RW) selaku mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar).

    “Apakah benar akan diperiksa besok? Kalau tidak salah memang kita terjadwalnya begitu ya,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Februari 2025.

    Ia menyebutkan, pihaknya belum mendapatkan konfirmasi apakah Japto akan hadir atau tidak.

    “Ditunggu saja kehadirannya, hadir apa nggak besok,” pungkas Asep.

    Pada Selasa, 4 Februari 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah Japto dan politikus Partai Nasdem, Ahmad Ali. Dari rumah Japto, KPK menyita 11 mobil mewah, uang Rp56 miliar, dokumen, dan barang bukti elektronik (BBE) diduga hasil tindak pidana korupsi. Sedangkan dari rumah Ahmad Ali yang merupakan mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, KPK menyita uang Rp3,4 miliar, tas dan jam branded, serta dokumen dan BBE.

    KPK saat ini tengah mengusut dugaan penerimaan gratifikasi Rita Widyasari yang diduga menerima 5 dolar AS per metrik ton batubara.

    Rita Widyasari juga telah ditetapkan sebagai tersangka TPPU bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin pada 16 Januari 2018. Mereka diduga bersama-sama telah menerima dari sejumlah pihak, baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati Kukar.

    Rita dan Khairudin diduga menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp436 miliar. Mereka diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang ataupun dalam bentuk lainnya.

    Khairudin merupakan mantan Anggota DPRD Kukar, sekaligus salah satu anggota tim pemenangan Rita yang dikenal sebagai Tim 11.

    Dalam perkara gratifikasi dan TPPU, tim penyidik telah menyita uang pada Jumat, 10 Januari 2025. Uang yang disita berupa uang rupiah sebesar Rp350.865.006.126,78 (Rp350,86 miliar) yang disita dari 36 rekening atas nama tersangka dan pihak terkait lainnya.

    Selanjutnya dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) sebesar 6.284.712,77 atau setara dengan Rp102.198.856.709,35 dengan kurs Rp16.261,5. Uang itu disita dari 15 rekening atas nama tersangka dan atas nama pihak-pihak terkait lainnya.

    Kemudian dalam mata uang dolar Singapura sebesar 2.005.082 atau setara dengan Rp23.799.020.036 dengan kurs Rp11.869,35. Uang itu disita dari 1 rekening atas nama pihak terkait lainnya. Sehingga jika ditotalkan, uang yang disita KPK adalah sebesar Rp476,86 miliar.

    Selain itu, KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap 536 dokumen, bukti elektronik, serta kendaraan sebanyak 91 unit terdiri motor dan mobil berbagai merek, seperti Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes Benz dan lain-lain. Selain itu, tim penyidik juga menyita 5 bidang tanah dan bangunan, dan 30 Luxury Good berupa jam tangan berbagai merek, seperti Rolex berbagai type dan model, Hublot Big Bang, Chopard Mille, Richard Mille dan lain-lain.

    KPK mengungkapkan, bahwa ada lebih dari 100 izin pertambangan batubara yang dikeluarkan Rita Widyasari. Setiap izin yang keluar, Rita meminta kompensasi sebesar 3,5-5 dolar per metrik ton batubara hingga eksplorasi selesai.

    Uang gratifikasi itu diduga mengalir melalui PT BKS ke salah satu Ketua organisasi pemuda di Kalimantan Timur (Kaltim), yang juga rumahnya sudah digeledah dan ditemukan dokumen dan keterangan saksi adanya aliran uang ke pihak lain. Dari sana, uangnya juga diduga mengalir ke Japto dan Ahmad Ali.

  • Siti Nurbaya Paparkan Pentingnya Pendidikan Politik bagi Masyarakat

    Siti Nurbaya Paparkan Pentingnya Pendidikan Politik bagi Masyarakat

    loading…

    Para peserta RBN sesi kedua di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (22/2/2025). Ketua Wantim DPP Partai NasDem Siti Nurbaya Bakar menegaskan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPP Partai NasDem Siti Nurbaya Bakar menegaskan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Hal itu dia sampaikan di sela-sela acara Remaja Bernegara (RBN) sesi kedua yang berlangsung di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

    Program ini bagian dari upaya Partai NasDem dalam menjalankan salah satu fungsi utama partai politik (parpol), yakni memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. “Politik itu tidak semata-mata hanya demo atau bagi-bagi kekuasaan. Yang paling penting adalah bagaimana partai politik memberikan pendidikan politik kepada rakyat,” katanya.

    Siti mengatakan, ukuran kekuatan parpol dapat dilihat dari sejauh mana pengaruhnya terhadap masyarakat. Menurutnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengharapkan agar partainya dapat memberikan pengaruh yang elegan dan benar kepada masyarakat.

    Selain itu, ia menyoroti pentingnya pemahaman sistem kenegaraan sejak dini bagi generasi muda. “Anak-anak ini sejak awal perlu paham bagaimana sistem kenegaraan Indonesia berlangsung, bagaimana hubungan antara pusat dan daerah, serta bagaimana struktur pemerintahan bekerja,” jelasnya.

    Dalam sesi RBN ini, peserta mendapat pemahaman teori mengenai demokrasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Simulasi juga menjadi bagian penting dari kegiatan ini, di mana peserta diajarkan bagaimana proses aspirasi masyarakat masuk ke parlemen. “Mereka diajarkan bagaimana anggota dewan menangani aspirasi rakyat, bagaimana mekanisme pembahasan hingga pengambilan keputusan dalam lembaga legislatif,” tambahnya.

    Siti Nurbaya juga menjelaskan alasan di balik pemilihan remaja sebagai target utama program ini. “Ada yang bertanya kenapa tidak mahasiswa yang usia 20 tahun ke atas? Kami memilih remaja karena dalam penelitian psikologi, usia 14 tahun adalah masa di mana pembelajaran lebih mudah melekat,” tuturnya.

    Meski begitu, ia menyebut bahwa NasDem juga sedang menggodok program untuk kelompok usia 20 tahun ke atas, terutama bagi mereka yang sudah mulai bekerja. Menurut Siti Nurbaya, program RBN ini sejalan dengan arahan Surya Paloh bahwa fungsi pendidikan politik harus terus melekat dalam Partai NasDem.

    Angkatan pertama rangkaian kegiatan Remaja Bernegara tahun 2025 akan berlangsung selama tujuh sesi. “Di dalam desainnya yang diarahkan Ketua Umum NasDem, Bang Surya Paloh fungsi pendidikan politik rakyat ini harus selalu melekat di parpol, di NasDem, jadi targetnya sih sepanjang parpol itu ada,” tandasnya.

    (poe)

  • `Reshuffle` kabinet merupakan hak prerogratif presiden

    `Reshuffle` kabinet merupakan hak prerogratif presiden

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Surya Paloh: `Reshuffle` kabinet merupakan hak prerogratif presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 23:35 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menegaskan bahwa perubahan susunan atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif, sehingga pihaknya tidak memiliki kompetensi untuk berbicara maupun mengomentari hal itu.

    Pernyataan tersebut merespons kemungkinan rencana Partai NasDem akan mengisi kursi Kabinet Merah Putih yang kosong apabila terdapat rencana perubahan susunan.

    “Intinya apa yang terbaik saja bagi pemerintahan ini,” kata Paloh saat ditemui di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memperingatkan akan mengganti jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah jika tidak bekerja dengan benar.

    “Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait reshuffle Kabinet Merah Putih, selepas menghadiri puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2).

    Presiden, saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 NU itu, kembali menekankan tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

    “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menyatakan keinginannya mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari segala bentuk penyelewengan.

    “Kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

    Presiden, masih dalam pidatonya, kemudian mengajak seluruh pejabat negara untuk berani mengoreksi diri.

    “Seluruh aparat, seluruh institusi bersihkan dirimu! Sebelum kau dibersihkan, dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalang-halangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak!” ujar Presiden kepada seluruh menteri, kepala lembaga, dan pejabat negara lainnya.

    Sumber : Antara

  • Surya Paloh Ingatkan Kepala Daerah dari NasDem Jaga Nama Baik Partai dan Tak Terseret Masalah Hukum – Halaman all

    Surya Paloh Ingatkan Kepala Daerah dari NasDem Jaga Nama Baik Partai dan Tak Terseret Masalah Hukum – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, berpesan kepada seluruh kepala daerah dari partainya untuk menjaga nama baik partai dan menghindari masalah hukum.

    Pesan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup di NasDem Tower, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, mengatakan dalam pertemuan tersebut, Surya Paloh menegaskan pentingnya kepala daerah menjalankan amanah dengan baik.

    “Ketum tadi berpesan jaga nama baik partai, jangan sampai bermasalah secara hukum,” kata Willy saat ditemui di lokasi.

    Selain itu, Surya Paloh juga meminta kepala daerah terpilih dari Partai NasDem untuk menunaikan janji-janji kampanye mereka.

    Surya Paloh juga menekankan pentingnya dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

    “Bagaimana selaras, sebangun dengan sikap politik partai. Partai mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran harus bersinergi, itu pesan ketua umum dan menjaga stabilitas,” ucap Willy.

    Willy menambahkan, Surya Paloh mengingatkan bahwa kepala daerah harus berdiri di atas semua kepentingan dan tidak hanya mengutamakan partai atau kelompok tertentu.

    “Kepala Daerah artinya menjadi orangtua bagi semua pihak dan berdiri di atas kepentingan yang lebih besar. Bukan lagi kepentingan partai, bukan lagi kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, tapi kepentingan keseluruhan,” ujarnya.

    Diketahui, pengarahan dari Surya Paloh ini diikuti oleh lebih dari 100 kepala daerah dari Partai NasDem dan berlangsung secara tertutup.

  • Terungkap Makna Kado Lukisan Surya Paloh untuk Prabowo di HUT Gerindra

    Terungkap Makna Kado Lukisan Surya Paloh untuk Prabowo di HUT Gerindra

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengungkapkan makna hadiah lukisan yang diberikan Ketua Umum NasDem Surya Paloh kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, saat Gerindra ulang tahun yang ke-17.

    Menurut Willy, itu merupakan respirokal yakni saling berbalasan saja dan Surya Paloh adalah orang yang menggemari lukisan. Lukisan dianggap sebagai barang yang berharga.

    “Respirokal saja. Pak Surya itu orang yang suka lukisan dan lukisan bagi beliau suatu barang yang sangat berharga. Anda bisa bayangkan ketika sesuatu yang berharga diberikan kepada orang yang istimewa,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Dilanjutkan Willy, hadiah lukisan itu juga dimaksudkan sebagai balasan dari Surya Paloh yang sebelumnya mendapatkan barang dari Prabowo Subianto.

    “Lukisan dari Pak Surya untuk Pak Prabowo. Sesuai dengan janji beliau karena sudah dikasih pedang, tapi sebelumnya kan Pak Surya mengingat untuk kasih kado,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum NasDem Surya Paloh menghadiri puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2/2025).

    Tak hanya Surya Paloh, sejumlah tokoh politik lainnya pun turut menghadiri acara tersebut seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

    Kemudian juga ada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau cak Imin.

  • Ketua DPP NasDem: Lukisan Paloh kepada Prabowo sesuatu yang berharga

    Ketua DPP NasDem: Lukisan Paloh kepada Prabowo sesuatu yang berharga

    Pak Surya itu orang yang suka lukisan, dan lukisan bagi beliau suatu barang yang sangat berharga.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP NasDem Willy Aditya sebut pemberian lukisan yang dihadiahi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh kepada Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto saat perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2), sebagai sesuatu yang berharga.

    “Anda bisa bayangkan ketika sesuatu yang berharga diberikan kepada orang yang istimewa,” kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Hal itu mengingat, kata dia, Surya Paloh menggemari karya seni lukisan sehingga menempatkannya sebagai sesuatu yang amat bernilai.

    “Pak Surya itu orang yang suka lukisan, dan lukisan bagi beliau suatu barang yang sangat berharga,” ucapnya.

    Di sisi lain, Willy mengatakan bahwa pemberian hadiah lukisan itu juga sebagai timbal balik atas pemberian barang yang sebelumnya pernah diberikan Prabowo kepada Surya Paloh.

    “Lukisan dari Pak Surya untuk Pak Prabowo. Sesuai dengan janji beliau karena sudah dikasih pedang, tetapi sebelumnya ‘kan Pak Surya mengingat untuk kasih kado. Resiprokal (bersifat saling berbalasan) saja,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh menghadiri puncak perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

    Selain Surya Paloh, puncak HUT Ke-17 Gerindra juga dihadiri pimpinan partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM), di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiyono, dan Ketum PSI Kaesang Pangerap.

    Selain itu, anggota Kabinet Merah Putih (KMP), baik dari jajaran menteri maupun wakil menteri, juga menghadiri perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) itu.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • PKB Komitmen Masuk Barisan ‘Koalisi Permanen’ Gagasan Prabowo

    PKB Komitmen Masuk Barisan ‘Koalisi Permanen’ Gagasan Prabowo

    Jakarta –

    Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan partainya mendukung ide koalisi permanen yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto. Jazilul mengatakan wacana itu sebagai ide cemerlang.

    “Hemat saya ini ide brilian Pak Prabowo, kami angkat topi,” kata Jazilul saat dihubungi, Minggu (16/2/2025).

    Menurut Jazilul, tidak ada alasan bagi PKB menolak gagasan koalisi permanen yang diajukan Prabowo. Dia menjamin PKB akan masuk dalam gerbong koalisi tersebut.

    “Kami pastikan masuk dalam barisan koalisi permanen bila agendanya menomersatukan kepentingan rakyat,” ujar Jazilul.

    Jazilul mengatakan ide dari Prabowo soal koalisi permanen itu juga telah terpikirkan sejak lama oleh PKB. Dia menyebut koalisi permanen diyakini bis membuat jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran semakin solid hingga diharapkan bisa cepat memberi manfaat kepada masyarakat.

    “Setahu saya sudah lama PKB berharap adanya koalisi permanen yang solid, efektif dan produktif dalam kerangka percepatan kesejahteraan,” katanya.

    Ide koalisi permanen dari Prabowo itu disampaikan Ketum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) setelah menghadiri acara silaturahmi kebangsaan di kediaman Prabowo, Hambalang, Jawa Barat. Cak Imin mengatakan Prabowo menawarkan koalisi permanen di hadapan elite parpol koalisi.

    “Intinya, memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan,” kata Cak Imin kepada wartawan, Jumat (14/2).

    Ide itu disambut beragam oleh banyak tokoh parpol. Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, mempertanyakan durasi waktu dari koalisi permanen tersebut. Sementara PDIP juga mengaku akan membahas langkah koalisi ke depan di kongres partai.

    (ygs/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Paloh Pertanyakan Batas Waktu Koalisi Permanen, Ini Jawaban Versi Golkar

    Paloh Pertanyakan Batas Waktu Koalisi Permanen, Ini Jawaban Versi Golkar

    Jakarta –

    Golkar menanggapi Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang mempertanyakan batas waktu dari gagasan ‘koalisi permanen’ yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto kepada koalisi politiknya. Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji menganggap pertanyaan dari Paloh tersebut wajar-wajar saja.

    “Betul, itu pertanyaan betul dari Pak Surya Paloh itu wajar untuk ditanyakan ke koalisi, ya,” kata Sarmuji kepada wartawan, Minggu (16/2/2025).

    Sarmuji mengatakan partainya berpandangan bahwa koalisi permanen itu setidaknya selama periode pemerintahan berjalan. Namun, kata dia, bisa saja koalisi permanen itu berlangsung hingga periode selanjutnya.

    “Tetapi koalisi permanen dalam pengertian kami tuh ya setidak-tidaknya itu satu periode penuh. Jadi, jalannya pemerintahan ini jadi stabil. Tetapi karena kita itu adatnya, kebiasaannya itu presiden hampir selalu dua periode, ya bisa saja koalisi permanen itu dimaknai sampai dua periode,” katanya.

    Lebih lanjut, Sarmuji mengatakan Prabowo juga belum mengelaborasi gagasan tersebut termasuk soal kepastian jangka waktunya. “Jadi kan kemarin memang belum dinyatakan oleh Bapak Presiden, koalisi permanen itu maknanya seperti apa,” katanya.

    Sebelumnya, Surya Paloh menanggapi keinginan Prabowo membentuk koalisi permanen. Paloh menyebut usulan itu masih perlu dikaji.

    “Satu lemparan usulan yang perlu untuk dikaji ya, saya pikir itu amat memungkinkan,” kata Paloh menjawab pertanyaan wartawan setelah menghadiri HUT Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

    Ditanya lebih lanjut pandangannya tentang usulan itu, Paloh menjawab diplomatis. Namun dia melempar pertanyaan tentang berapa lama waktu dari arti ‘permanen’ yang dimaksud Ketua Umum Partai Gerindra itu.

    “Kalau bisa permanen baik, tapi permanen sampai berapa waktu, kan pasti ada batas waktu ya. Apakah dua kali pemilu? Tiga kali pemilu? Empat kali pemilu? Lima kali pemilu dan sebagainya ya,” tuturnya.

    (fca/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu