Tag: Supriyanto

  • Komdigi & Kemensos Pastikan Akses Digital CKGS hingga Pelosok Lewat Satelit

    Komdigi & Kemensos Pastikan Akses Digital CKGS hingga Pelosok Lewat Satelit

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan dukungan penuh terhadap kelancaran pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis di Sekolah (CKGS), termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

    Salah satu aspek krusial yang menjadi perhatian Komdigi adalah kesiapan infrastruktur digital, khususnya jaringan internet untuk mendukung pengumpulan data secara masif dari pelaksanaan program ini di berbagai satuan pendidikan.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto, menegaskan untuk wilayah perkotaan, kapasitas internet dan bandwidth yang disiapkan oleh para operator sudah memadai.

    “Kalau daerah-daerah seperti sekarang perkotaan itu semuanya aman. Baik si kapasitas internet dan juga kapasitas bandwidth yang disiapkan oleh para operator. Operator kan banyak, operator fixed broadband,” kata Wayan ditemui disela acara Menkomdigi menghadiri Kick Off Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Banten pada Senin (4/8/2025). 

    Menurut Wayan, pengukuran kualitas jaringan sudah dilakukan, dan hasilnya menunjukkan infrastruktur fixed broadband di wilayah-wilayah ini mencukupi. Hal ini dinilai penting karena koneksi data dari sekolah dalam pelaksanaan CKGS mayoritas menggunakan jaringan tetap (fixed broadband), bukan seluler.

    “Tapi kan untuk data di sini pakai fixed broadband. Tadi sudah diukur. Kalau diukur dari sisi kapasitas, artinya di sini sudah mencukupi. Jadi tidak ada isu untuk internet,” jelasnya.

    Namun, dia tidak menampik tantangan di daerah-daerah terpencil, yang masih memiliki keterbatasan akses jaringan. Sebagai solusinya, Komdigi bersama Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan penyelenggara satelit nasional, seperti Telkom dan lainnya, untuk memastikan pemerataan akses digital hingga ke pelosok.

    “Untuk di daerah-daerah, Kemsos juga sudah bekerja sama dengan penyelenggara satelit. Misalnya dengan Telkom, dengan penyelenggara lain. Jadi solusinya itu secara teknologi sudah memungkinkan,” kata Wayan.

    Dalam pelaksanaan CKGS, Wayan menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi intensif dengan penyelenggara telekomunikasi untuk menjamin kualitas sinyal baik dari sisi seluler maupun fixed broadband. 

    “Jangan sampai ada data yang tidak terkirim untuk data apapun yang digunakan oleh pelanggan. Jadi kami kondisi terus berkoordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi,” tambahnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, turut meninjau langsung pelaksanaan kick-off program CKGS yang digelar serentak di 12 lokasi sekolah di seluruh Indonesia pada Senin (4/8/2025). 

    Dalam kunjungannya ke SMPK Penabur Gading Serpong, Meutya menegaskan kehadiran Komdigi dalam program ini tidak hanya membawa unsur komunikasi, tetapi juga memastikan kesiapan teknologi untuk mendukung keberlanjutan program kesehatan.

    “Kementerian Komunikasi dan Digital hari ini hadir. Tentu program pemerintah perlu disampaikan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik. Dalam rangka transparansi, dalam rangka pertanggungjawaban publik. Selain juga unsur komunikasinya, kami juga membawa tadi infrastruktur yang bisa mempercepat koneksi,” kata Meutya.

    Dia juga menekankan pentingnya integrasi sistem pendataan, mengingat program CKGS akan menghasilkan data dalam jumlah besar. Pemerintah menargetkan program ini menjangkau sekitar 53 juta siswa dari seluruh Indonesia.

    Meutya juga menyampaikan pentingnya program ini untuk mendeteksi dini masalah kesehatan yang muncul akibat perkembangan zaman, termasuk gangguan penglihatan akibat paparan layar (screen time).

    “Baik anak-anak maupun juga remaja yang paling juga diukur adalah kesehatan matanya. Karena memang di era digitalisasi ini kita sangat terpapar dengan screen time,” ujarnya.

    Program CKGS merupakan bagian dari percepatan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor kesehatan. Pemeriksaan yang dilakukan di sekolah meliputi status gizi, tekanan darah, kesehatan mata, gigi, telinga, mental, hingga kebugaran. Untuk jenjang SMP dan SMA, pemeriksaan juga mencakup anemia, talasemia, dan kesehatan reproduksi.

    Lokasi kick-off CKGS serentak pada 4 Agustus 2025 antara lain:

        •    SD Cideng 02 Jakarta Pusat

        •    MIN 8 Jagakarsa Jakarta Selatan

        •    SMKN 26 Jakarta Timur

        •    Pesantren Asshiddiqiyah Kedoya, Jakarta Barat

        •    SMA Negeri 6 Tangerang Selatan

        •    SD Prestasi Global, Depok

        •    SMPN 5 Kota Bandung

        •    MTs Persis 1-2 Kota Bandung

        •    SLB Negeri Semarang

        •    SMPN 1 Padangan Bojonegoro

        •    Pesantren Al-Amanah, Sidoarjo

        •    SMPK Penabur Gading Serpong

  • Lelang Frekuensi 1,4 GHz Dibuka, Kapan Internet Tetap RI 100 Mbps?

    Lelang Frekuensi 1,4 GHz Dibuka, Kapan Internet Tetap RI 100 Mbps?

    Tangerang

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru saja membuka lelang frekuensi 1,4 GHz yang akan memacu kecepatan internet tetap (fixed broadband) Indonesia mencapai 100 Mbps. Pemenang dari seleksi spektrum itu akan diumumkan awal Oktober. Lalu, kapan internet cepat itu terealisasi?

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto mengatakan sejauh ini belum mengetahui berapa banyak peminatnya. Sebab, itu akan diketahui sampai penutupan pada 11 Agustus 2025 nanti.

    “Baru ketahuan peminatnya. Kalau pemenangnya itu kemungkinan kalau lihat jadwal di awal Oktober,” ujar Wayan ditemui di sela-sela peninjauan program Cek Kesehatan Gratis Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Senin (4/8/2025).

    Wayan menjelaskan dalam proses lelang frekuensi 1,4 GHz tersebut, Komdigi akan mengevaluasi secara administrasi hingga teknis dari peserta yang mengikutinya. Jika peserta memenuhi persyaratan yang telah diajukan oleh Komdigi, pemerintah kemudian meminta komitmen dari operator tersebut.

    “Misalnya kita menargetkan sekian juta misalnya, dia komitmen dalam lima tahun kurang dari target, maka dia nggak memenuhi syarat,” kata Wayan.

    Terkait kapan internet tetap bisa tembus 100 Mbps, Wayan mengatakan bahwa itu memerlukan waktu, salah satunya menyangkut membangun ekosistem di frekuensi 1,4 GHz yang terbilang baru.

    “Mereka akan lima tahun membangun sesuai dengan komitmennya. Tahun pertama sambil industri ini siap karena kan sudah beberapa vendor sudah menyiapkan, baik BTS sama modemnya untuk yang di rumah. Ya, potensi kesiapan November, Desember, mungkin sudah mulai bangun, kan sebenarnya ini untuk akses,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Wayan menambahkan, pada saat ini jumlah homepass di Indonesia itu sudah menyentuh angka 30 juta. Dengan lelang frekuensi 1,4 GHz diharapkan dapat meningkatkan penetrasi internet tetap dalam negeri.

    “Makanya sering disebut voorijder kan. Program ini voorijder bagaimana menarik FO (fiber optik) ini sampai ke titik akhir BTS (base transceiver station) baru ke rumah-rumah untuk menggunakan frekuensi 1,4 GHz. Ini untuk fixed broadband, bukan seluler,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, lelang frekuensi 1,4 GHz akan dialokasikan Komdigi untuk layanan akses nirkabel pita lebar atau broadband wireless access (BWA). Lebar pita 80 MHz di rentang pita 1423-1512 MHz di spektrum itu dibagi ke dalam tiga regional yang terdapat 15 zona.

    Komdigi mengatakan bahwa penggunaannya nanti diberikan dalam bentuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched dengan wilayah layanan berdasarkan regional.

    (agt/fay)

  • Komdigi Mulai Proses Penyediaan Internet 100 Mbps untuk 200 Sekolah Rakyat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        4 Agustus 2025

    Komdigi Mulai Proses Penyediaan Internet 100 Mbps untuk 200 Sekolah Rakyat Nasional 4 Agustus 2025

    Komdigi Mulai Proses Penyediaan Internet 100 Mbps untuk 200 Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Pemerintah tengah mempersiapkan infrastruktur
    internet
    berkecepatan tinggi hingga 100 Mbps untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar di 200
    Sekolah Rakyat
    .
    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi Digital (
    Komdigi
    ), Wayan Toni Supriyanto, menyatakan bahwa pemasangan jaringan tersebut sudah mulai berjalan.
    “Sudah berproses sekarang. Teman-teman itu sudah berproses. Bahkan teman-teman dari Balmon (Balai Monitoring) sudah meninjau langsung ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar Sekolah Rakyat,” ujar Toni usai meninjau pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CGK) di SMPK Penabur Gading Serpong Tangerang, Senin (4/7/2025).
    Ia menjelaskan bahwa penyediaan akses internet ini bertujuan agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih lancar dan terjangkau.

    Internet
    100 Mbps ini kapasitas yang diharapkan untuk menunjang pembelajaran,” kata dia.
    “Tujuannya agar internet bisa lebih terjangkau,
    affordable
    dari sisi tarif, dan kapasitasnya memadai,” jelasnya.
    Menurut Toni, tidak menutup kemungkinan bahwa kapasitas internet bisa ditingkatkan lebih dari 100 Mbps, tergantung pada kebutuhan masing-masing sekolah dan masyarakat sekitarnya.
    Pada tahap awal hingga Juli 2025, proyek pengadaan infrastruktur ini akan mencakup 100 Sekolah Rakyat.
    Toni bilang, Balai Monitor (Balmon) telah melakukan pemetaan infrastruktur di lapangan, dan sebagian besar lokasi sekolah sudah berdekatan dengan
    Optical Distribution Point
    (ODP).
    “Paling jauh jaraknya hanya sekitar 400 meter dari titik sekolah ke ODP,” jelasnya.
    Sebagian besar ODP tersebut dimiliki oleh operator telekomunikasi tetap (
    fixed broadband
    ), termasuk Telkom dan operator lainnya, terutama di wilayah perkotaan.
    Toni menambahkan bahwa pembiayaan infrastruktur telah disepakati bersama Kementerian Sosial (Kemensos).
    “Nanti tinggal Kemensos datang dan koordinasi dengan operator, dan juga dengan Komdigi, lalu akan dipasang,” katanya.
    Untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan fiber optik, pemerintah menyiapkan solusi melalui teknologi satelit.
    Ia juga memastikan bahwa secara umum, kapasitas dan
    bandwidth
    internet di wilayah perkotaan sudah cukup memadai dan tidak akan menjadi kendala dalam implementasi program ini.
    “Kalau daerah-daerah seperti sekarang perkotaan itu semuanya aman, bagi kapasitas internet dan juga kapasitas bandwidth yang disiapkan oleh para operator,” kata dia.
    “Kalau diukur dari sisi kapasitas, artinya disini sudah mencukupi. Jadi tidak ada isulah untuk internet,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komdigi Ancam Cabut Izin Starlink Bila Jual Perangkat Jelajah di Indonesia

    Komdigi Ancam Cabut Izin Starlink Bila Jual Perangkat Jelajah di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan mencabut izin operasional Starlink di Indonesia apabila layanan internet satelit milik Elon Musk itu terbukti menjual atau mengoperasikan perangkat jelajah (roaming) untuk penggunaan bergerak di dalam negeri.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menjelaskan, perangkat jelajah yang dimaksud adalah perangkat Starlink yang digunakan secara bergerak, misalnya dipasang di mobil atau kendaraan lain untuk tetap terhubung ke internet melalui Wi-Fi saat berpindah tempat.

    “Jelajah itu maksudnya bagaimana? Ditaruh di mobil, terus mobil bergerak, bisa pakai Wi-Fi di mobil, pakai Starlink enggak boleh. Kecuali di kapal laut. Kalau di kapal laut, kami izinkan selama 7 hari itu boleh,” kata Wayan di sela acara Menkomdigi menghadiri Kick Off Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Banten pada Senin (4/8/2025). 

    Wayan menekankan perangkat Starlink hanya diperbolehkan untuk kebutuhan tetap di rumah. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran di lapangan.

    “Starlink itu untuk di rumah. Kalau ada ditemui, misalnya dia menjelajah di dalam mobil, kami akan cabut landing right-nya di Indonesia. Pokoknya kami tegur, kami akan hentikan sampai dia memenuhi syaratnya itu,” ungkap Wayan. 

    Komdigi sebelumnya telah kembali memberikan hak labuh (landing right) kepada Starlink setelah sempat menghentikan sementara layanan bagi pelanggan baru. Izin tersebut diperpanjang menggunakan frekuensi E-Band, spektrum 71-76 GHz dan 81-86 GHz yang dinilai cocok untuk komunikasi satelit.

    “Ibarat kita punya toren, toren yang kemarin sudah habis untuk yang sekian pelanggan. Dia menambah lagi satu toren untuk dijual pelanggan baru. Supaya enggak mengganggu kinerjanya,” lanjutnya.

    Menurut Wayan, penggunaan E-Band diperuntukkan bagi sekitar tujuh hub Starlink yang telah dibangun di Indonesia. SSE atau Starlink Services Indonesia sebagai penyelenggara lokal telah membayar sesuai ketentuan perizinan yang berlaku.

    Wayan juga menegaskan meskipun Starlink merupakan bagian dari SpaceX yang memiliki ribuan satelit, operasinya di Indonesia tetap dibatasi oleh aturan lokal. Layanan ini harus tunduk pada prinsip kesetaraan perlakuan (equal treatment) dalam industri telekomunikasi.

    “Starlink jangan dipikirkan Starlink SpaceX ya, tapi ini adalah Starlink Service Indonesia adalah penyelenggara Indonesia dia. Jadi mereka sama dengan internet-internet yang lain yang ada di Indonesia. Jadi kami pemerintah harus memberlakukan yang namanya level playing field yang sama,” tegas Wayan.

    Sebelumnya, SpaceX mengumumkan layanan Starlink kembali tersedia untuk pelanggan baru di Indonesia per Rabu (23/7/2025), setelah sempat menghentikan sementara pendaftaran pada 13 Juli 2025. 

    Kini, berdasarkan laman resmi Starlink, wilayah Indonesia kembali ditandai dengan warna biru muda dalam Peta Ketersediaan, yang artinya layanan dapat dipesan. 

  • Starlink Dilarang Jual Perangkat Jelajah di RI, Komdigi Ancam Cabut Izin

    Starlink Dilarang Jual Perangkat Jelajah di RI, Komdigi Ancam Cabut Izin

    Jakarta

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menerbitkan kembali hak labuh (landing right) kepada Starlink di wilayah Indonesia setelah sebelumnya layanan internet berbasis satelit itu setop tambah pelanggan baru. Komdigi pun memberi peringatan tegas kepada Starlink untuk tidak berjualan perangkat jelajah.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan izin Starlink sudah diperpanjang dengan menggunakan frekuensi E Band. Sebagai informasi, E-Band ini merujuk pada rentang frekuensi radio antara 71-76 GHz dan 81-86 GHz yang dinilai cocok dalam komunikasi satelit, salah satunya diterapkan SpaceX dalam jaringan Starlink.

    “Jadi, ibarat kita punya toren, toren yang kemarin sudah habis untuk sekian pelanggan. Dia menambah lagi satu toren untuk dijual pelanggan baru, supaya nggak mengganggu kinerjanya,” ujar Wayan ditemui di sela-sela peninjauan program Cek Kesehatan Gratis Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Senin (4/8/2025).

    “Nah, E-Band ini untuk hub yang ada kurang lebih tujuh hub yang sudah ada dibangun di Indonesia. Dia sudah bayar BHP (Biaya Hak Pengguna) karena ada di landing right-nya,” ucapnya menambahkan.

    Pada kesempatan ini, Wayan mengungkapkan kepada Starlink Services Indonesia untuk tidak memperjualbelikan perangkat jelajah serupa modem kepada pelanggan. Sebab, itu bagian dari komitmen satelit kepunyaan Elon Musk jika mau beroperasi di Indonesia.

    “Kami setiap saat melihat komitmen-komitmen dia, misalnya (perangkat) jelajah kan nggak boleh. Jelajah itu maksudnya ditaruh di mobil, terus mobilnya bergerak dan bisa pakai WiFi di mobil pakai Starlink itu nggak boleh, kecuali di kapal laut itu kita izinkan selama kapal bergerak selama tujuh hari itu boleh,” tutur Dirjen Infrastruktur Digital ini.

    Dengan demikian, penggunaan Starlink diperbolehkan selama layanan tersebut dimanfaatkan dalam keadaan statis, misalnya untuk di rumah maupun area-area yang membutuhkan koneksi internet.

    “Kalau ada, ditemukenali, misalnya dia menjelajah di dalam mobil, kita akan cabut landing right di Indonesia. Pokoknya kita tegur, kita akan minta hentikan sampai dia memenuhi syaratnya. Itu kewajiban dia untuk tidak menjual itu,” jelasnya.

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebelumnya telah melakukan kajian terkait masuknya Starlink ke bisnis ritel yang kemudian merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan jangkauan penyediaan internet berbasis satelit low earth orbit (LEO) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Kami sebenarnya mendukung bagaimana penetrasi broadband ini dengan cepat. Jadi, Starlink itu nanti secara mekanisme pasar dibutuhkan di daerah-daerah terkecil,” kata Wayan.

    (agt/fay)

  • Komdigi Ungkap Progres Internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat

    Komdigi Ungkap Progres Internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap perkembangan terbaru terkait kesiapan infrastruktur jaringan internet untuk Sekolah Rakyat (SR). 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan saat ini proses penyambungan internet berbasis fiber optik (FO) di sekolah-sekolah sudah mulai berjalan.

    “Sudah berproses sekarang. Bahkan kami, teman-teman Balmon [Balai Monitoring] sudah meninjau juga langsung ke sekolah-sekolah yang ada di sekitaran sekolah rakyat,” kata Wayan disela acara Menkomdigi menghadiri Kick Off Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Banten pada Senin (4/8/2025).

    Wayan mengatakan hingga Juli 2025, sebanyak 100 Sekolah Rakyat menjadi prioritas awal penyambungan internet. Dia menyebut timnya telah melakukan pemantauan lapangan, dan menemukan bahwa jarak terjauh antara titik sekolah ke Optical Distribution Point (ODP) hanya sekitar 400 meter.

    Wayan melanjutkan sebagian besar titik ODP tersebut dimiliki oleh PT Telkom Indonesia, meskipun di kota-kota besar juga terdapat banyak operator fixed broadband lainnya yang telah siap secara infrastruktur. Dia menyebutkan  pembiayaan penyambungan jaringan telah disepakati dan akan dikoordinasikan bersama Kementerian Sosial (Kemensos) serta para operator.

    “Jadi tinggal Kemensos datang dengan koordinasi dengan operator dengan kita, nanti beliau akan pasang,” tuturnya.

    Wayan juga menyoroti koneksi internet 100 Mbps bukan hanya soal kecepatan, melainkan juga untuk memastikan akses internet yang terjangkau dan mendukung kebutuhan pembelajaran digital.

    “Ya ini tujuannya salah satunya internet terjangkau, affordable dari sisi tarif, kapasitasnya di up to 100 Mbps. Kalau bisa malah lebih dari itu. Tergantung nanti kebutuhan daripada sekolah rakyat dan lain-lainnya, dan masyarakat juga,” jelasnya.

    Sebelumnya, Komdigi memastikan seluruh Sekolah Rakyat akan terhubung dengan jaringan internet berbasis fiber optik dengan kecepatan minimal 100 Mbps. Penugasan ini merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden tentang Sekolah Rakyat (Inpres SR), sebagai bagian dari strategi transformasi pendidikan digital nasional.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis pada Minggu (29/6/2025).

    Dia menambahkan, jika di lokasi sekolah belum tersedia jaringan FO, maka Komdigi akan bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk membangun infrastruktur hingga ke titik sekolah.

    Hingga saat ini, dua sekolah percontohan telah berhasil terhubung dengan jaringan internet berbasis FO. Sekolah tersebut yakni SR Menengah Atas 19 Bantul yang menikmati layanan internet hingga 200 Mbps dan SR Menengah Atas 20 Sleman dengan kecepatan 100 Mbps. Infrastruktur tersebut telah mendukung kegiatan belajar mengajar lebih dari 275 siswa.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid juga menekankan penyediaan internet di SR menjadi bagian integral dari konsep smart school yang tengah digagas pemerintah.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya.

  • Menkomdigi Pastikan Internet untuk Program Cek Kesehatan Gratis Sekolah Lancar

    Menkomdigi Pastikan Internet untuk Program Cek Kesehatan Gratis Sekolah Lancar

    Bisnis.com, TANGERANG— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid turut meninjau langsung pelaksanaan kick off program Cek Kesehatan Gratis di Sekolah (CKGS) yang dilakukan serentak di 12 lokasi di Indonesia pada Senin (4/8/2025). 

    Dalam kunjungannya ke SMPK Penabur Gading Serpong, Meutya menekankan keberadaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam program ini tak hanya membawa unsur komunikasi, tetapi juga memastikan kesiapan teknologi untuk mendukung keberlanjutan program.

    “Kementerian Komunikasi dan Digital hari ini hadir. Tentu program pemerintah perlu disampaikan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik. Dalam rangka transparansi, dalam rangka pertanggungjawaban publik. Selain juga unsur komunikasinya, kami juga membawa tadi infrastruktur yang bisa mempercepat koneksi,” kata Meutya di SMPK Penabur Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin (4/8/2025). 

    Meutya menambahkan, pelaksanaan program CKGS secara masif nantinya akan menghasilkan data dalam jumlah sangat besar. Oleh karena itu, menurutnya, penting untuk memastikan sistem pendataan yang terintegrasi dan terkoneksi dengan baik agar program berjalan efektif.

    Adapun, pemerintah menargetkan program CKGS menjangkau seluruh peserta didik dari Sabang hingga Merauke, dengan total sasaran mencapai sekitar 53 juta siswa.

    Meutya juga menyampaikan pentingnya program ini untuk mendeteksi dini masalah kesehatan yang muncul akibat perkembangan zaman, termasuk gangguan penglihatan akibat paparan layar (screen time).

    “Baik anak-anak maupun juga remaja yang paling juga diukur adalah kesehatan matanya. Karena memang di era digitalisasi ini kita sangat terpapar dengan screen time,” kata Meutya.

    Di sisi lain, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan para penyelenggara telekomunikasi untuk memastikan kualitas jaringan internet selama pelaksanaan CKGS berlangsung.

    Dia menjelaskan pengukuran kualitas sinyal dilakukan, baik dari sisi seluler maupun fixed broadband. Kualitas internet menjadi hal krusial untuk menjamin kelancaran pengumpulan data dari pemeriksaan yang dilakukan secara masif di sekolah.

    “Jangan sampai ada data yang tidak terkirim untuk data apapun yang digunakan oleh pelanggan. Jadi kami kondisi terus berkoordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi,” katanya. 

    Hari ini, pemerintah secara resmi meluncurkan program CKG di sekolah-sekolah secara serentak sebagai bagian dari upaya percepatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan. 

    Peluncuran perdana digelar di 12 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk SD, SMP, SMA/SMK, madrasah, pesantren, dan SLB. Program ini merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional yang kini mengedepankan pendekatan promotif dan preventif. 

    Sejak 6 bulan terakhir, program CKG telah menjangkau 16,4 juta masyarakat. Dengan perluasan ke satuan pendidikan, target program ini meluas hingga menjangkau seluruh populasi Indonesia, yaitu sekitar 280 juta jiwa setiap tahun.

    Pelaksanaan CKG di sekolah dilakukan secara kolaboratif antara tenaga kesehatan dari puskesmas dan tenaga pendidik di sekolah. Pemeriksaan meliputi status gizi, tekanan darah, mata, telinga, gigi, kesehatan mental, hingga kebugaran. Khusus untuk jenjang SMP dan SMA, pemeriksaan juga mencakup skrining anemia, talasemia, dan kesehatan reproduksi.

    Adapun, lokasi pelaksanaan kick-off CKGS pada 4 Agustus 2025, antara lain:

        •    SD Cideng 02 Jakarta Pusat

        •    MIN 8 Jagakarsa Jakarta Selatan

        •    SMKN 26 Jakarta Timur

        •    Pesantren Asshiddiqiyah Kedoya, Jakarta Barat

        •    SMA Negeri 6 Tangerang Selatan

        •    SD Prestasi Global, Depok

        •    SMPN 5 Kota Bandung

        •    MTs Persis 1-2 Kota Bandung

        •    SLB Negeri Semarang

        •    SMPN 1 Padangan Bojonegoro

        •    Pesantren Al-Amanah, Sidoarjo

        •    SMPK Penabur Gading Serpong

  • Lelang Frekuensi 1,4 GHz Dibuka, Kapan Internet Tetap RI 100 Mbps?

    Komdigi Pastikan Internet Cepat 100 Mbps Tersedia di Sekolah Rakyat

    Tangerang

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan internet cepat hingga 100 Mbps tersedia di Sekolah Rakyat. Sejauh ini tidak ada kendala dalam persiapannya.

    “Untuk kesiapan internet di Sekolah Rakyat, kita sudah meninjau semua lokasinya, untuk fixed broadband aman. Jadi, tidak ada kendala,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto di sela-sela peninjauan program Cek Kesehatan Gratis Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Senin (4/8/2025).

    Wayan mengatakan menghadirkan internet cepat 100 Mbps di Sekolah Rakyat dinilai tidak ada kendala karena lokasinya tidak jauh dari wilayah perkotaan. Infrastruktur telekomunikasi sudah tergelar secara matang. Sehingga, Komdigi berkoordinasi dengan operator untuk meningkatkan kecepatan internet di lokasi yang dipakai untuk Sekolah Rakyat.

    “Teman-teman itu sudah berproses. Bahkan kami, teman-teman Balmon (Balai Monitor) sudah meninjau juga langsung ke sekolah-sekolah yang ada di sekitaran Sekolah Rakyat,” kata Wayan.

    Dalam penyediaan akses internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat ini, Wayan menegaskan itu bukan berasal dari anggaran Komdigi. Anggaran sepenuhnya dibiayai oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Adapun, dalam program ini, Komdigi berperan menggelarkan infrastruktur internetnya.

    “Nanti pembiayaannya kan sudah disepakati oleh Kemensos. Jadi, tinggal Kemensos datang dengan koordinasi dengan operator dengan kita, nanti mereka akan pasang. Sudah berproses sekarang,” tuturnya.

    Kemensos mengungkapkan 100 titik Sekolah Rakyat tahap pertama di berbagai daerah siap beroperasi secara penuh pada pertengahan Agustus 2025. Seluruh persiapan sarana dan prasarana sekolah tersebut telah rampung.

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, melalui keterangan resmi, Kamis (31/7) mengatakan, dari total 100 titik, 63 diantaranya telah mulai beroperasi pada Juli, sementara 37 lainnya akan menyusul pada awal dan pertengahan Agustus.

    Tiga titik akan mulai beroperasi pada 1 Agustus yakni di Kabupaten Lebak, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Pasuruan, disusul lima titik lagi pada 5 Agustus dan 29 titik sisanya akan aktif pada 15 Agustus.

    Program Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan dan pemberdayaan. Sekolah Rakyat dihadirkan pemerintah secara gratis dan berkonsep asrama.

    Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Program ini juga diklaim untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

    (agt/fay)

  • Coir Net Karya Warga Binaan Lapas Ciamis Berhasil Rambah Pasar Jepang dan Korea

    Coir Net Karya Warga Binaan Lapas Ciamis Berhasil Rambah Pasar Jepang dan Korea

    JABAR  – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ciamis mencatatkan momen bersejarah lewat ekspor perdana Coir Net (jaring sabut kelapa – red) ke Korea Selatan dan Jepang.

    Ekspor perdana ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang berfokus pada pemberdayaan warga binaan melalui pelatihan keterampilan kerja bernilai ekonomi. “Ekspor ini menjadi simbol keberhasilan program pembinaan kemandirian Lapas,” kata Kalapas Ciamis, Supriyanto kepada wartawan, Minggu 3 Agustus.

    Supriyanto mengatakan bahwa Coir Net adalah jaring yang dibuat dari sabut kelapa yang dipintal dan dianyam secara manual. Produk ini ramah lingkungan, kuat, dan memiliki daya tahan tinggi terhadap cuaca serta proses pembusukan.

    Dalam proses pembuatan dan pengiriman sebanyak 5.400 pak jaring sabut kelapa ke pasar luar negeri  tersebut, tutur Supriyanto, Lapas Ciamis  bekerja sama dengan mitra industri, PT Coir Global Indonesia. “Warga binaan dibekali pelatihan teknis dalam memintal dan merajut benang sabut menjadi jaring siap ekspor,” ujarnya.

    Coir Net memiliki berbagai manfaat, seperti konservasi lingkungan, pertanian dan reboisasi, konstruksi ramah lingkungan, dan industri kreatif. “Program ekspor ini membuka peluang kolaborasi ekspor berkelanjutan yang memperkuat citra positif pemasyarakatan,” tambah Supriyanto.

    Ekspor perdana Coir Net ini juga memberikan dampak positif bagi warga binaan, yaitu menyerap sebanyak 32 orang warga binaan dalam mengerjakan produk coir net dan menghasilkan upah premi bagi warga binaan sebesar Rp. 5.000,-/pcs.

    Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kusnali menambahkan penerapan ini membuktikan bahwa penjara bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi alternatif, terutama bagi sektor industri hijau dan padat karya.

    “Ekspor ini bisa jadi role model nasional. Bukan hanya untuk rehabilitasi warga binaan, tapi juga untuk menggerakkan ekonomi lokal dan membuka pasar ekspor berbasis sumber daya alam,” tegasnya.

    “Ke depan, Lapas Ciamis berharap dapat menjalin kolaborasi yang lebih luas dengan pelaku industri dan membuka lebih banyak peluang ekspor,” tambahnya.

  • Brimob Polda Metro Bantu Amankan Aksi Bela Palestina, Pastikan Kondusif

    Brimob Polda Metro Bantu Amankan Aksi Bela Palestina, Pastikan Kondusif

    Jakarta

    Satuan Brimob Polda Metro Jaya turut mengamankan aksi ‘Bersatu Padu Selamatkan Gaza’ di Monas, Jakarta Pusat, tadi pagi. Polisi memastikan kegiatan berjalan kondusif.

    “Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama jalannya aksi yang digelar oleh Majelis Ulama Indonesia bersama Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina,” kata Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto kepada wartawan, Minggu (3/8/2025).

    Pengamanan dipimpin Iptu Benny Wijaya di bawah kendali Danyon B Por, Kompol Eko Supriyanto. Pengamanan difokuskan di sekitar Kedubes AS, Monas Tenggara, seberang Pertamina, TL Harmoni, Tugu Tani, dan kawasan silang Monas.

    “Pasukan tersebar untuk mengantisipasi konsentrasi massa dan mengamankan jalur pergerakan peserta aksi,” ujarnya.

    Seluruh pengamanan dilakukan sesuai prosedur dengan pendekatan humanis. Polisi memastikan kegiatan berlangsung kondusif.

    “Brimob Polda Metro Jaya tetap berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban, serta siap mendukung setiap kegiatan resmi kenegaraan maupun aspirasi masyarakat dengan pendekatan profesional, presisi, dan humanis,” jelasnya.

    Sebelumnya, Menlu RI Sugiono, mewakili pemerintah, mengikuti aksi ‘Bersatu Padu Selamatkan Gaza’ yang digelar di Monas, Jakarta Pusat, hari ini. Sugiono menegaskan Presiden Prabowo Subianto ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina lewat forum-forum internasional.

    “Sebagai wakil dari pemerintah Republik Indonesia, kami ingin menyampaikan bahwa sejak awal pada pidato pelantikan Presiden Prabowo di gedung DPR-MPR, beliau memasukkan urusan Palestina sebagai agenda dari pemerintahan beliau,” ujar Sugiono dalam orasinya di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (3/8).

    “Bangsa Indonesia tidak mau penjajahan ada di atas dunia. Oleh karena itu, dengan keterpanggilan yang sama, kita semua hadir di lapangan ini,” kata Sugiono.

    Dia menegaskan Pemerintah Indonesia konsisten menentang genosida oleh Israel di Gaza. Dia juga menekankan Indonesia menentang pemindahan rakyat Palestina dari tanah air mereka.

    Dia mengatakan Prabowo terus melakukan diplomasi agar negara-negara lain ikut mendukung kemerdekaan Palestina. Dia mengatakan isu Palestina selalu dibawa dalam forum-forum internasional oleh Indonesia.

    (wnv/imk)