Xcloud.id

Tag: Supriyanto

  • Retakan Tanah di Makam Raja Berpotensi Timbulkan Longsor Lebih Besar

    Retakan Tanah di Makam Raja Berpotensi Timbulkan Longsor Lebih Besar

    Liputan6.com, Yogyakarta – Kemunculan retakan tanah di kompleks makam raja-raja Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berpotensi menimbulkan longsor lebih besar dibandingkan pada tahun 2019. Penutupan retakan dengan terpal menjadi rekomendasi tercepat sebelum masuk puncak musim hujan. Retakan di bawah Bukit Merak, lokasi pemakaman raja-raja Kraton Ngayogyakarta dan Surakarta, ditemukan sebulan lalu. Berada di barat daya, retakan ini memiliki lebar 20 centimeter, memajang barat ke timur 20 meter.

    Tidak terlihat dari bawah, karena tertutup vegetasi maupun dari atas karena menjorok ke dalam. Retakan ini memisahkan bukit bantuan penopang kawasan makam dengan tanah padat di bawahnya. Dari bibir tebing atas sampai retakan, diperkirakan setinggi 20 meter. “Dari bawah maupun atas tidak terlihat, tapi jalan Imogiri-Dlingo retakan itu terlihat jelas. Sebagai antisipasi, sistem peringatan dini (early warning system/EWS) sudah terpasang namun belum maksimal karena terkendala sistem sinyalnya,” kata Kasi Operasional SAR DIY Distrik Bantul, Bondan Supriyanto pada Jumat (8/11/2024).

    Meski di atas tebing merupakan lahan kosong, Bondang memperkirakan retakan ini akan memicu bahaya longsor jika terjadi hujan terus-menerus selama dua pekan. Akan terjadi longsor besar dibanding kejadian serupa di sebelah timur pada 2019 yang memakan dua korban jiwa. Sebagai solusi tercepat, Bondan merekomendasikan pemasangan terpal untuk menutup retakan dan menimbunnya, dengan harapan air tidak terserap melalui lubang retakan.

    “Jika hujan terus turun, daya resap tanah akan jenuh dan berpotensi longsor. Kemungkinan longsoran berdampak pada bukit tebing atasnya. Terlebih di bawah, terdapat pemukiman padat penduduk,” terang Bondan.

    Ketua RT 01 Pedukuhan V Desa Girirejo, Sumarsono menyebut meski mengetahui potensi bencana longsor namun pihaknya tidak bisa melakukan apa-apa, terlebih mengungsi karena tidak memiliki tempat lagi. Di sekitar area parkir di tangga masuk kompleks pemakaman tercatat dihuni sebanyak 20 KK. Lokasi ini terletak persis di bawah area perbukitan yang retak. “Saat ini yang bisa dilakukan tetap menghimbau warga waspada dan siaga. Jika sewaktu-waktu terdengar bunyi EWS, warga sepakat untuk berpindah ke tempat yang aman dulu,” jelasnya.

    Usai menengok lokasi, perwakilan dari Kraton Ngayogyakarta, Pengageng 2 Kawedanan Suryo Suroso KRT Kusumanegara menyatakan saat ini dirinya hanya bertugas melihat kondisi lapangan untuk kemudian dilaporkan. ‘Kami cek lokasi seberapa potensi bahayanya. Observasi ini kami lakukan bersama tim perencana yang biasa berhubungan dengan pembangunan di Kraton dan ahli geologi,” terangnya.

    Di atas area yang retak, KRT Kusumanegara menyatakan area tersebut kosong dan tidak terdapat aktivitas sosial. Dari berbagai literasi, kompleks makam raja-raja Imogiri dibagi atas tiga bagian. Dimana untuk bagian tengah merupakan Astana Kasultan Agung yaitu kompleks makam Sultan Agung. Kemudian di sisi timur, adalah kompleks makam raja-raja Kraton Ngayogyakarta. Sedangkan di sisi barat adalah kompleks makam raja-raja dari Kraton Surakarta. Retakan yang muncul masuk dalam kawasan makam sisi barat.

  • Dirombak, Ini Struktur Baru dan Pejabat Komdigi Dulu Bernama Kominfo

    Dirombak, Ini Struktur Baru dan Pejabat Komdigi Dulu Bernama Kominfo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengubah Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi Digital. Ini berdampak pada perubahan struktur organisasi pada kementerian tersebut.

    Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 174 tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital. Salah satu isinya soal organisasi yang akan bekerja di bawah kementerian tersebut.

    Kementerian Komunikasi dan Digital akan berisi satu menteri dengan wakil menteri. Dalam hal ini Meutya Hafid duduk sebagai Menkomdigi dan dua wakil menteri yakni Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo.

    Selain itu juga akan ada satu sekretaris jenderal (Sekjen), lima direktur jenderal satu inspektur jenderal, satu kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, serta empat staf ahli.

    Khusus untuk direktorat jenderal dibagi dalam infrastruktur digital, teknologi pemerintah digital, ekosistem digital, pengawasan ruang digital, dan komunikasi publik dan media.

    Dalam pasal 12 Perpres itu, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur digital. Fungsinya mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, administrasi dan fungsi lain.

    Pasal 15 mengatur soal tugas Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital. Tugasnya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang teknologi pemerintah digital.

    Fungsi direktorat ini adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Selain itu menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, berikutnya juga memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang tersebut.

    Berikutnya tugas Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, tertuang dalam pasal 18 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang ekosistem digital. Beberapa fungsinya adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang ekosistem digital.

    Selain itu memantau, menganalisa, evaluasi dan pelaporan. Terakhir melaksanakan administrasi dan fungsi lain di direktorat tersebut.

    Dalam pasal 21, Dirjen Pengawasan Ruang Digital memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan ruang digital dan pelindungan data pribadi.

    Pasal 22 mengatur lima fungsi dirjen Pengawasan Ruan Digital. Mulai dari merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta melakukan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan.

    Ada juga fungsi melaksanakan administrasi dan melakukan fungsi lain yang diberikan Menteri.

    Terakhir adalah Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media. Tugasnya yang tertuang dalam pasal 24, berbunyi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media.

    Fungsi dirjen ini adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Selain itu menyusun norma, standar, prosedur dna kriteria bidang komunikasi publik dan media.

    Adapula pemberian bidang teknis dan supervisi, melakukan pemantauan, analissi, evaluasi dan pelaporan. Fungsi lainnya adalah melaksanakan administrasi dan lainnya.

    Susunan Organisasi Kementerian Kominfo

    Belum ada informasi siapa saja yang akan mengisi posisi-posisi tersebut. Saat Rapat Kerja dengan Komisi I, Selasa (5/11/2024), Meutya memang menjelaskan akan terjadi perubahan pada eselon 1. Salah satunya memperluas tugas yang yang biasanya berada di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika).

    “Kalau sebelumnya satu giat tugas terkait seluruh dunia digital itu ada di tangan Pak Hokky [Situngkir, Dirjen Aptika]. Mungkin nanti di depan kita akan berbagi tugas dengan luasnya atau besarnya PR-PR terkait dengan dunia digital tersebut,” kata Meutya.

    Sejak pemerintahan baru dan pelantikan Menteri bulan Oktober lalu, Komdigi masih menggunakan susunan organisasi yang sama dengan Kominfo. Mulai dari Menteri, dua wakil menteri, satu sekretaris jenderal, empat direktur jenderal, satu kepala badan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, satu inspektur jenderal, dan empat staf ahli.

    Sebagai perincian, Dirjen tersebut terdiri dari Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), dan Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP).

    Dirjen SDPPI diisi oleh Ismail, Dirjen PPI sekarang adalah Wayan Toni Supriyanto, Hokky Situngkir mengisi posisi Dirjen Aptika, Terakhir Prabu Revolusi sebagai Dirjen IKP.

    Seperti diungkapkan Meutya, Direktorat Jenderal Aptika bertugas terkait dunia digital. Tugasnya menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan pada tata kelola aplikasi informatika.

    Fungsinya terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk tata kelola layanan aptika pemerintah dan ekonomi digital, pemberdayaan informasi dan pengendalian aplikasi informatika. Berikutnya untuk menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria tata kelola layanan aplikasi informasi pemerintahan.

    Selain itu memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan. Terakhir adalah melakukan administrasi dan fungsi lain yang diberikan Menteri.

    Dirjen Aptika membawahi lima direktorat. Mulai dari tata kelola aplikasi informatika, layanan aplikasi informatika pemerintahan, ekonomi digital, pemberdayaan informatika, dan pengendalian aplikasi informatika.

    (dem/dem)

  • Komdigi Bakal Beri Insentif Untuk Pelaku Usaha yang Buka Siaran di Wilayah 3T

    Komdigi Bakal Beri Insentif Untuk Pelaku Usaha yang Buka Siaran di Wilayah 3T

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang ingin membuka siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto mengatakan, saat ini program analog switch-off atau ASO sudah berjalan dengan baik.

    Maka dari itu, Komdigi kata Wayan bakal melanjutkan program tersebut dengan program Digital Broadcasting System (DBS). DBS merupakan program untuk meningkatkan kualitas siaran TVRI dan standar penyiaran publik. Program ini bertujuan untuk membuat semua siaran TV di Indonesia menjadi digital pada tahun 2024.

    “Komdigi akan melanjutkan digitalisasi dengan program DBS untuk memperkuat jangkauan siaran di 139 wilayah layanan,” kata Wayan dalam agenda Digitalisasi Penyiaran 2025-2029, Rabu (6/11/2024).

    Tak sampai situ, guna menambah jangkauan siaran ke seluruh Indonesia, Komdigi bakal memberikan insentif biaya izin kepada pelaku usaha untuk membuka siaran di daerah 3T.

    Komdigi, kata Wayan telah mengeluarkan surat kepada masyarakat apabila ingin menjadi penyelenggara program siaaran TV di daerah 3T.

    “Kami juga telah membuat insentif biaya izin bagi pelaku usaha yang berminat untuk bersiaran di wilayah 3T,” ucap Wayan.

    Diberitakan sebelumnya, siaran TV analog di sejumlah wilayah termasuk Jabodetabek resmi dimatikan mulai 2 November 2022 pukul 24.00 WIB. Proses yang disebut analog switch off (ASO) ini dinilai sebagai sejarah baru pertelevisian Indonesia.

    “Malam ini kita dapat memulai hal yang baru di dalam sejarah dan perjalanan pertelevisian nasional kita. Dengan ASO akan menandai sejarah baru digital televisi Indonesia,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam acara hitung mundur ASO, Rabu (2/11/2022) dini hari.

    Johnny menyebut, proses ASO ini tidaklah mudah dan telah melalui perjalanan panjang yang sangat berliku. Meski terjadi silang pendapat, adanya pro dan kontra, tetapi tujuannya adalah sama untuk menjaga dan mengawal industri penyiaran agar lebih baik.

  • Update Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki: 1.403 Orang Mengungsi Berikut Nama 10 Korban Meninggal Dunia

    Update Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki: 1.403 Orang Mengungsi Berikut Nama 10 Korban Meninggal Dunia

    Liputan6.com, Flores Timur – Pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tercatat sebanyak 1.403 orang.

    Para pengungsi ditampung di dua titik, yakni Desa Bokang sebanyak 616 orang dan Desa Konga sebanyak 787 orang.

    Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Supriyanto Ridwan mengatakan, hasil operasi SAR hari pertama ini berhasil mengevakuasi 9 orang jenazah korban letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki.

    Di mana kata Ridwan, semuanya ditemukan di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, sementara korban yang kritis dievakuasi dari Desa Dulipali, Kecamatan Ile Bura.

    Ridwan menambahkan bahwa jenazah korban telah diserahkan kepada keluarga masing-masing untuk proses penguburan, sedangkan korban kritis kini menjalani perawatan intensif di RSUD dr. Hendrikus Fernandez, Larantuka.

    Selain itu, satu orang korban lainnya bernama Us, yang sebelumnya kritis telah meninggal dunia.

    “Totalnya sudah 10 yang meninggal dunia,” katanya.

    Berikut data korban meninggal dunia:

    1. Kanisius Laga Lajar (Laki-laki)

    2. Agustina Luo Luon (Perempuan)

    3. Andreas Baha Lajar (Laki-laki)

    Paskalis Yohanes Goe Lajar (Laki-laki)

    5. Theresia Toja (Perempuan)

    6. Yohanes Baha Buto Lajar (Laki-laki)

    7. Yosefina Kedang (Perempuan)

    8. Sr. Nikolin Pajo, SSpS (Perempuan)

    9. Yohanes Witin (Laki-laki)

    10. Us (Laki-laki)

    Daftar sekolah yang rusak berat

    1. SDI Klatanlo2. SDI Wolorona3. SMPK Sanctissima Trinitas Hokeng4. Seminari Sandominggo Hokeng

  • ASN Pemkot Pasuruan Terancam Dipecat Permanen Akibat Penganiayaan

    ASN Pemkot Pasuruan Terancam Dipecat Permanen Akibat Penganiayaan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan berinisial AE tengah menghadapi ancaman pemecatan.

    Hal ini menyusul tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap seorang pegawai koperasi.

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pasuruan, Supriyanto, membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, AE yang sehari-hari bertugas di Kantor Kecamatan Panggungrejo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian.

    “Akibat perbuatannya, AE telah diberhentikan sementara dari jabatannya. Namun, yang bersangkutan masih menerima gaji sebesar 50%,” ujar Supriyanto, Jumat (25/10/2024).

    Lebih lanjut, Supriyanto menjelaskan bahwa ancaman sanksi terhadap AE tidak hanya berhenti pada pemberhentian sementara.

    “Jika nantinya vonis pengadilan di atas dua tahun, maka AE akan diberhentikan secara tidak hormat sebagai ASN,” tegasnya.

    Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan seorang ASN yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Tindakan kekerasan yang dilakukan AE tentunya sangat disayangkan dan mencoreng nama baik instansi tempatnya bekerja. (ada/ted)

     

  • Puluhan warga hadang penyitaan lahan permukiman di kawasan KBT

    Puluhan warga hadang penyitaan lahan permukiman di kawasan KBT

    Jakarta (ANTARA) –

    Puluhan warga menghadang proses penyitaan lahan permukiman oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) di kawasan Kanal Banjir Timur (KBT, tepatnya Kampung Bojong Rangkong, RT 005/RW 011, Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis.

     

    Warga yang kebanyakan dari kalangan ibu-ibu itu sambil membawa spanduk menghadang tim juru sita PN Jaktim yang akan melakukan penyitaan objek yang akan dieksekusi.

    “Bapak (ke sini) nyari duit ya, biar kaya? Masih kurang? Bapak pulang aja deh, Pak,” teriak salah satu emak-emak.

     

    Mendengar penolakan tersebut, seorang juru sita PN Jaktim menjelaskan bahwa maksud kehadiran petugas di lokasi tak lain untuk melakukan penyitaan, bukan eksekusi.

     

    Menurut dia, pihaknya telah melayangkan surat permohonan penangguhan eksekusi lahan ke PN Jaktim dengan tembusan ke Mahkamah Agung.

    “Saya ini telah mengajukan permohonan penangguhan eksekusi dengan surat tembusan ke Mahkamah Agung. Yang kedua, kami sudah mengajukan peninjauan kembali,” tegas Hartadi.

     

    Ia pun meminta agar PN Jaktim menunda proses penyitaan maupun eksekusi.

    Jika tetap bersikeras, Hartadi menyatakan akan melawan dan menuntut PN Jaktim.

    Adapun lahan yang menjadi obyek sita seluas 5.864 meter persegi. Di atas lahan itu berdiri 140 bidang rumah yang dihuni oleh 300 kepala keluarga (KK).

     

    Ketua RT 005 RW 11, Kelurahan Pondok Kopi, Supriyanto menjelaskan, warga telah menempati lahan sejak 1992.

    Permasalahan mulai timbul pada 2015 setelah pria berinisial A mengklaim sebagai pemilik lahan.

    Supriyanto mengatakan, warga umumnya hanya memiliki bukti perjanjian jual beli lahan berupa kwitansi maupun surat akta jual beli (AJB) tanah.

     

    “Kami menjaga, merawat, benar-benar menjaga sejak 1992. (Saat ini) kami berupaya menaikkan status menjadi sertifikat hak milik,” kata dia.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Oknum Lurah di Kota Pasuruan Diduga Selingkuh, Terancam Sanksi Berat

    Oknum Lurah di Kota Pasuruan Diduga Selingkuh, Terancam Sanksi Berat

    Pasuruan (beritajatim.com) – Seorang oknum Lurah di Kota Pasuruan berinisial Dhy, tengah menjadi sorotan publik setelah diduga melakukan tindakan asusila. Warga setempat melaporkan bahwa Lurah tersebut kerap mengunjungi rumah seorang janda pada malam hari.

    Informasi ini mencuat setelah warga melakukan penggerebekan di rumah janda tersebut. Saat digerebek, Lurah Dhy hanya mengenakan celana dalam. Peristiwa ini pun menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Pasuruan.

    Menanggapi laporan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pasuruan langsung melakukan tindakan. Kepala BKD Kota Pasuruan, Supriyanto, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari Camat setempat. “Kami telah memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi. Dan yang bersangkutan mengakui perbuatannya,” ujar Supriyanto.

    Atas perbuatannya, Lurah Dhy terancam sanksi disiplin. Menurut Supriyanto, pihaknya akan memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. “Sanksi yang akan diberikan bisa berupa penundaan gaji, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan hormat,” jelas Supriyanto.

    Meskipun demikian, Supriyanto menegaskan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan sanksi akhir. Pasalnya, Lurah Dhy merupakan seorang pejabat publik yang memiliki tanggung jawab yang besar.

    “Kami akan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat,” tambah Supriyanto.

    Supriyanto mengungkapkan bahwa keputusan terkait sanksi yang akan diberikan kepada Lurah Dhy akan diumumkan dalam waktu dekat, paling lambat pada Jumat (6/9/2024).

    Kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk selalu menjaga perilaku dan etika. Masyarakat pun diharapkan dapat lebih aktif dalam mengawasi kinerja para pejabat publik. (ada/kun)

  • Karnaval Kemerdekaan Diwarnai Tawuran, Polres Jombang Turun Tangan

    Karnaval Kemerdekaan Diwarnai Tawuran, Polres Jombang Turun Tangan

    Jombang (beritajatim.com) – Karnaval memperingat Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Desa Desa Rejosopinggir Kecamatan Tembelang diwarnai tawuran antara dua kelompok pada Minggu (1/9/2024) sore.

    Atas kejadian tersebut, Polres Jombang langsung turun tangan guna melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Diketahui, tawuran terjadi saat karnaval sedang berlangsung. Kedua kelompok saling serang dengan melempar batu.

    Agar situasi segera mereda, Polres Jombang mengundang kedua belah pihak. Selain itu, perangkat Desa, tokoh masyarakat dan perwakilan warga juga dihadirkan. Mereka bertemu di ruang Jombang Command Center (JCC) Polres Jombang. Acara itu sendiri dihadiri sekitar 20 orang.

    Wakapolres Jombang Kompol Hari Kurniawan, yang mewakili Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi, memimpin langsung mediasi kedua kelompok warga yang bersitegang itu. Mediasi juga dihadiri Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Margono Suhendra dan Kapolsek Tembelang Iptu Fadilah. Turut hadir Kepala Desa Rejosopinggir Yoyok Supriyanto.

    Wakapolres Jombang Kompol Hari Kurniawan berharap situasi tersebut tidak terjadi lagi ke depannya. “Kami memperoleh informasi bahwa keributan tersebut karena ada unsur balas dendam,” ungkap Kompol Hari.

    Oleh sebab itu, Wakapolres menekankan perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan dan enemukan solusi. Sehingga warga tidak resah. “Kepala Desa nantinya dibantu Bhabinkamtibmas beserta Babinsa untuk mencari akar permasalahannya,” tutur Hari.

    Selain itu, Kompol Hari menegaskan akan menjalankan proses hukum yang berlaku. “Untuk korban dilakukan visum. Apabila nanti ada indikasi pelaku maka akan ditangkap dan diproses hukum,” tegasnya.

    Hal senada, diungkapkan Kades Yoyok Supriyanto, ia berharap kedepannya Desa Rejosopinggir bisa damai dan rukun. Pihaknya juga sudah berupaya untuk menyatukan masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan.

    “Semisal, kami mengadakan posyandu di tiap-tiap dusun, harapannya bisa terjalin hubungan yang harmonis antara generasi muda hingga dewasa,” pungkas Kades Yoyok. [suf]

  • Ada Kebakaran Hingga Kecelakaan Nanti Cukup Telepon 112

    Ada Kebakaran Hingga Kecelakaan Nanti Cukup Telepon 112

    Jakarta –

    Pemerintah tengah menyiapkan nomor untuk digunakan layanan panggilan darurat. Nantinya pengguna cukup menekan 112 saat mengalami kondisi yang tidak dinginkan.

    Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kominfo Wayan Toni Supriyanto mengatakan 112 ini mirip 911 di Amerika Serikat. Lewat 911, warga Negeri Paman Sam saat berada di situasi darurat seperti pertolongan kecelakaan, kebakaran, kebutuhan memanggil ambulan, dan situasi lainnya.

    “Kalau di jalan kena kecelakaan atau di rumah kemalingan, kita kerap bingung telepon ke nomor siapa, biasanya teman yang jadi polisi dan dokter. Nah melalui kebijakan Program Layanan Panggilan Darurat 112 memberikan kemudahan bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” jelas Wayan saat acara Ngopi di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

    Lanjut dijelaskan Wayan, ketika masyarakat menghubungi 112 akan diberikan layanan sesuai dengan kasusnya. Misalnya di rumah ada anggota keluarga yang sakit dan butuh ambulan, laporan tersebut kemudian ditangani command center.

    Wayan Toni Supriyanto, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kominfo Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Segera ambulan akan dikirimkan ke lokasi tempat pelapor. Begitu pula kalau di rumah ada kemalingan nanti polisi datang dari Polsek terdekat.

    “Dengan memanggil 112, nanti pemadam kebakaran datang untuk menyelamatkan kita dalam keadaan bencana,” kata Wayan.

    Saat ini 112 sudah mulai dibangun di lebih dari 150 kota/kabupaten, namun kecepatan pelayanan tergantung pada pemerintah daerah masing-masing. Karena itu Wayan berharap adanya komitmen besar dari seluruh Pemda di Tanah Air.

    “Pemda itu harus komit dengan layanan yang diberikan untuk memberikan layanan cepat dan kemudahan untuk masyarakat,” pungkas Wayan.

    (afr/fay)

  • Pelaku Curanmor di Nongkojajar Pasuruan Dibekuk, Satu Kabur

    Pelaku Curanmor di Nongkojajar Pasuruan Dibekuk, Satu Kabur

    Pasuruan (beritajatim.com) – Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) saat pertunjukan ludruk di Desa Ngembal, Kecamatan Tutur atau Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan dibekuk polisi. Sayangnya, satu dari dua pelaku tersebut berhasil kabur.

    Pelaku yang tertangkap diketahui bernama Sudalari (20), warga Kecamatan Tutur. Dia beraksi bersama satu temannya yang saat ini dalam pelarian.

    Kapolsek Nongkojajar, AKP Supriyanto mengatakan, pelaku mencuri sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi N 5320 THA.

    “Kami mendapati laporan saat jajaran melakukan pengamanan acara ludruk. Alhasil kami mengamankan satu orang pelaku, sementara satu pelaku lainnya melarikan diri,” jelasnya, Rabu, 28 Agustus 2024.

    Supriyanto mengatakan awalnya kejadian pencurian tersebut pihaknya mendapati informasi telah terjadi pencurian. Mengetahui hal tersebut, pihak kepolisian melakukan penghadangan pelaku dengan warga setempat.

    Namun, pelaku berhasil diamankan oleh warga terlebih dahulu yang kemudian dihakimi ditempat penangkapan pelaku. Tak lama kemudian, pelaku dievakuasi dengan membawanya ke balai desa.

    “Pelaku kami amankan dan kemudian di bawa ke Puskesmas Nongkojajar untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Saat diintrogasi singkat, pelaku mengakui aksinya melakuka aksi pencuria dengan rekannya,” imbuhnya.

    Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu kendaraan sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan pelaku dan satu buah senjata tajam jenis sabit. [ada/beq]