Xcloud.id

Tag: Supriyanto

  • KPPU Minta Starlink ‘Digusur’ Cuma Boleh di Pelosok, Ini Kata Komdigi

    KPPU Minta Starlink ‘Digusur’ Cuma Boleh di Pelosok, Ini Kata Komdigi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam sebuah kajian terbaru, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan layanan internet Low-earth Orbit (LEO) sebaiknya berada di wilayah 3T. Layanan yang digunakan pada Starlink dianggap unggul dari teknologi lain dan membuatnya bisa dijual pada wilayah yang tidak dijangkau oleh pelaku usaha lain.

    Plt Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto menjelaskan terdapat beberapa media untuk menyediakan layanan internet. Selain satelit, adapula kabel dan radio.

    Untuk melakukan pemerataan, dibutuhkan dukungan infrastruktur yang kuat. Ini dilakukan dengan melakukan implementasi sejumlah teknologi yang relevan.

    Wayan mengatakan jika teknologi tertentu yang diutamakan, artinya didasarkan pada analisa kompetisi yang mendalam. Cakupannya mulai dari aspek teknis, ekonomi dan manfaat untuk masyarakat.

    “Apabila terdapat upaya untuk mengutamakan implementasi teknologi tertentu sebagai bagian dari percepatan pemerataan layanan internet, maka langkah tersebut perlu didasarkan pada analisis kompetisi yang mendalam,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (4/12/2024).

    “Analisis ini harus mencakup aspek teknis, ekonomi, serta manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas,” Wayan menambahkan.

    Dalam laporan KPPU itu juga menjelaskan setiap teknologi penyedia internet memiliki kategori yang berbeda. Teknologi itu memenuhi kebutuhan yang spesifik pada tiap konsumen.

    KPPU juga menyebut penyelenggara layanan LEO perlu melakukan kerja sama dengan pelaku telekomunikasi dan UMKM. Dengan catatan harus mempertimbangkan kepentingan nasional.

    “Lebih lanjut, KPPU juga menyarankan penyediaan jasa internet di daerah 3T tersebut mengutamakan kemitraan antara penyedia jasa internet berbasis LEO dengan pelaku jasa telekomunikasi dan pelaku UMKM dengan mempertimbangkan kepentingan nasional,” kata Direktur Ekonomi KPPU, Mulyawan Ranamenggala dalam keterangan resminya.

    Selain itu, Direct-to-Cell disebut KPPU bisa membuat persaingan tidak sehat dengan penyelenggara non-teknologi LEO. Starlink diketahui telah meluncurkan secara bertahap layanan itu untuk pengguna global.

    “Pengembangan teknologi satelit LEO juga dapat terus berkembang, di antaranya pengembangan teknologi Direct to Cell. Teknologi direct to cell ini berpotensi pelaku usaha penyedia jasa internet melalui LEO dapat menjadi pelaku usaha dominan di wilayah tersebut dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dengan pelaku usaha nasional yang tidak memiliki teknologi satelit LEO,” jelasnya.

    (dem/dem)

  • UPH dan Korporasi Tembakau Swating Wonosobo Resmi Beroperasi, Produk Unggulannya Cerutu dan Garangan

    UPH dan Korporasi Tembakau Swating Wonosobo Resmi Beroperasi, Produk Unggulannya Cerutu dan Garangan

    TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO – Unit Pengolahan Hasil (UPH) dan Korporasi Tembakau Swating di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo telah diresmikan, Rabu (4/12/2024).

    Peresmian tersebut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distabun) Jawa Tengah Supriyanto dan Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar.

    Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar mengaku bersyukur Unit Pengolahan Hasil (UPH) dan Korporasi Tembakau Swating yang diusulkan petani direspon baik oleh pemerintah provinsi.

    Dengan adanya UPH dan korporasi ini diharapkan dapat mengembangkan kembali potensi tembakau Swating Tieng yang sudah melegenda sejak zaman Belanda.

    Albar menyebut, tembakau Swating sempat terpinggirkan. Hanya sekitar 20-30 persen petani yang menanam tembakau sementara sisanya beralih bertanam kentang. 

    Namun seiring waktu dengan biaya produksi kentang yang meningkat dan harga jual rendah, Albar berpendapat tembakau Swating punya potensi peluang yang cukup besar.

    Peresmian Unit Pengolahan Hasil (UPH) dan Korporasi Tembakau Swating di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo telah diresmikan, Rabu (4/12/2024). (Tribunjateng.com/Imah Masitoh)

    “Alhamdulillah, sudah ada peresmian UPH dan Korporasi Tembakau Swating. Terima kasih kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah yang sudah menerima usulan dari Kelompok Tani Swating,” ucap Albar.

    Ke depan, dalam prosesnya nanti, petani diimbau untuk menggunakan teknologi terapan guna mempermudah produksi dan penanganan tembakau.

    “Diperlukan alih teknologi dari metode lama ke teknologi terapan agar lebih efisien,” sebutnya.

    UPH akan menggandeng petani Desa Tieng dan sekitarnya di Kecamatan Kejajar, serta korporasi petani yang mendukung kelompok tani dan petani secara timbal balik.

    “Kelompok tani akan membeli hasil panen petani, menghindari ketergantungan pada tengkulak. Petani diminta lebih berdaya dan menguasai produksi sendiri,” terangnya.

    Albar percaya dengan inovasi yang dihadirkan para petani Desa Tieng seperti cerutu dan tembakau linting Swating dapat bersaing di pasaran.

    “Pasar rokok yang mahal memberikan peluang besar untuk tembakau Swating. Namun, semua produk harus bercukai agar legal dan aman dipasarkan,” imbuhnya.

    Albar berharap kehadiran UPH Swating dapat membuka peluang pasar yang lebih luas dan memberikan manfaat bagi petani tembakau di Desa Tieng dan sekitarnya. 

    Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura, Dispaperkan Kabupaten Wonosobo, Sumanto menambahkan, produk tembakau di Desa Tieng telah bisa dimanfaatkan sendiri oleh para petani. Tembakau Tieng telah dikenal kekhasannya.

    Setidaknya ada sebanyak 5 kelompok tani tembakau atau sekitar kurang lebih 125 petani tembakau di desa ini yang nantinya akan ikut berkontribusi dengan UPH ataupun Korporasi Tembakau Swating Tieng.

    Dalam UPH ini setidaknya ada 4 jenis yang akan di produksi mulai dari tembakau rajangan lembutan, garangan khas Tieng, tembakau racikan, tembakau lintingan, termasuk cerutu yang produknya bisa disandingkan dengan daerah lain.

    “Produk ini sudah ada khasnya sendiri ada cerutu linting dan garangan yang khas Tieng berbeda dari lainnya. Dengan UPH dan korporasi semoga bisa memberikan nilai tambah untuk tembakau sendiri dan kesejahteraan petani,” tandasnya. (ima)

  • Penerima SMS Terindikasi Judi Online Komdigi Berpotensi Terkena Sanksi Pidana

    Penerima SMS Terindikasi Judi Online Komdigi Berpotensi Terkena Sanksi Pidana

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bakal mengirim pesan singkat (SMS) kepada masyarakat yang terindikasi terlibat judi online. SMS tersebut akan menjadi peringatan awal, yang jika diabaikan penerima berpotensi terkena sanksi pidana. 

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan Komdigi bekerja sama dengan operator seluler akan mengirim pesan SMS kepada pelanggan terkait judi onlin. 

    Ada 2 kategori pelanggan yang mendapat pesan edukasi tersebut. Pertama, pelanggan umum mendapat pesan mengenai edukasi bermain judi adalah hal tidak baik. Kedua, pelanggan khusus terindikasi judi online mendapat pesan peringatan untuk berhenti bermain judi online sebelum diberi sanksi. 

    Operator seluler, kata Wayan, akan menggunakan algoritma untuk mengidentifikasi pelanggan yang bermain judi online. Terdapat sejumlah indikator dalam menentukan pelanggan terindikasi judi online.

    “Dibaca penggunaannya, trafiknya hingga transfer pulsanya. Sedang disusun algoritma sistemnya, akan diketahui dari transaksi prabayarnya. Setelah itu kami masukan ke terindikasi, dan kami beri imbauan kepada yang bersangkutan. Setelah itu baru actionnya penegakan hukum masuk,” kata Wayan kepada Bisnis, Rabu (4/12/2024). 

    Wayan mengatakan pemain judi online hakikatnya melakukan pelanggaran sehingga penegak hukum akan terlibat dalam pemberantasan judi online. Ada ancaman sanksi pidana bagi pemain dan pelaku (bandar) judi online. 

    Sekadar informasi, larangan bermain judi online tertuang dalam UU1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 dan pasal 303 bis. Dalam beleid tersebut para pemain dan pelaku judi online dapat dikenakan sanksi hukuman penjara 4 tahun – 10 tahun. 

    Langkah selanjutnya yang dilakukan Komdigi dalam memberantas judi online, kata Wayan, adalah dengan memeriksa aktivitas transfer pulsa pelanggan operator. Komdigi dan operator seluler tengah menyusun kebijakan untuk mencegah praktik judi online ini. 

    “Ketahuan nanti kalau transfer pulsa untuk gim paling maksimal Rp100.000, jadi kelihatan,” kata Wayan. 

    Tidak hanya itu, Komdigi juga akan menerapkan biometrik untuk mengantisipasi penyalahgunaan kartu sim prabayar dan pascabayar. Penggunaan biometrik membuat proses know your customer atau pengenalan pelanggan oleh operator seluler makin baik, sehingga pelanggan yang baik dapat dilindungi dan pelanggan dapat ditindak. 

    “Targetnya kami menekan transaksi judi online yang hampir Rp300 triliun itu berkurang, agar tahun depan lebih kecil lagi,” kata Wayan. 

  • Cegah Judi Online, Transfer Pulsa Kini Maksimal Rp 1 Juta

    Cegah Judi Online, Transfer Pulsa Kini Maksimal Rp 1 Juta

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerjasama dengan operator seluler membatasi transfer pulsa maksimal Rp 1 juta. Upaya ini untuk menekan penggunaan pulsa sebagai alat transaksi judi online.

    Plt Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Digital Ismail mengungkapkan pembatasan transfer pulsa tersebut sudah diterapkan dan sudah berjalan.

    “Jadi, aktivitas maksimal Rp 1 juta itu sudah berjalan dan sudah dilakukan oleh operator seluler. Kita ini rapat untuk mempertajam lagi ke depan untuk lebih efektif lagi aktivitas. Jadi, (pembatasan pulsa) itu sudah jalan,” ujar Ismail di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Selasa (3/12/2012).

    Pembatasan transfer pulsa maksimal Rp 1 juta itu karena sebelumnya diduga pulsa dimanfaatkan para pemain judi online sebagai alat transaksi permainan haram tersebut. Wacana ini digaungkan di era Menkominfo Budi Arie Setiadi.

    Adapun, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan perputaran transaksi judi online di Indonesia pada kuartal ketiga 2024 mencapai Rp 43 triliun. Nilai itu naik Rp 9 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

    Sebagai informasi, pada hari ini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melakukan pertemuan secara tertutup dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Plt. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Ismail, Plt. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Wayan Toni Supriyanto, Plt. Direktur Pengawasan Ruang DigitalAlexander Sabar, dan jajaran pimpinan operator seluler.

    Dalam pertemuan ini, disampaikan Ismail, menghasilkan dua topik utama. Pertama terkait upaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjebak atau mendapat kondisi yang sulit karena terjebak mengikuti aktivitas judi online.

    “Dan itu akan dilakukan melalui media pelanggan masing-masing seluler operator. Sosialisasi dalam berbagai bentuknya, ada yang segmented, ada yang targeted, dan sebagainya,” ungkap Ismail.

    Topik kedua, Ismail menjelaskan, juga membahas tentang upaya-upaya kita untuk mencegah transaksi transfer pulsa digunakan sebagai alat bayar dalam aktivitas judi online.

    “Dan ini preliminary meeting, baru meeting yang masih awal gitu, jadi kami akan tindak lanjuti lagi dalam bentuk rapat-rapat teknis ke depan untuk lebih membahas secara detail langkah-langkah dan proses yang akan dilakukan selanjutnya,” kata Ismail.

    (agt/fay)

  • Menkomdigi Dorong Registrasi SIM Card Biometrik Kenali Pelaku Judol

    Menkomdigi Dorong Registrasi SIM Card Biometrik Kenali Pelaku Judol

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendorong registrasi ulang SIM card menggunakan teknologi biometrik kependudukan guna mempermudah identifikasi pelaku judi online.

    Meutya menekankan arti penting langkah preventif melalui sosialisasi masif. Dengan penetrasi telepon seluler yang tinggi, pesan literasi digital dari operator seluler dianggap efektif menjangkau masyarakat luas.

    “Sosialisasi ini harus menyasar generasi muda agar mereka mampu mengenali dan menghindari modus judi online,” ujar di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Adapun sebelumnya, Meutya melakukan pertemuan secara tertutup dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Plt. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Ismail, Plt. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Wayan Toni Supriyanto, Plt. Direktur Pengawasan Ruang DigitalAlexander Sabar, dan jajaran pimpinan operator seluler.

    “Kita ingin melakukan upaya lebih terstruktur ke depannya untuk meyakinkan secara bahwa ini adalah orang yang benar-benar berhak melakukan pendaftaran. Ini sedang kami tindaklanjuti pembahasannya teknisnya, bagaimana ke depannya untuk registrasi prabayar ini,” kata Ismail.

    Sebagai informasi, registrasi SIM card menggunakan teknologi biometrik masih dalam pembahasan antara pemerintah yang dalam hal ini Komdigi, Kementerian Dalam Negeri, dan operator seluler.

    “Jadi, belum bisa bicara detail sekarang, tapi akan didiskusikan dengan tim,” ucapnya.

    Kementerian Komdigi telah memutus akses lebih dari 250.000 konten judi online selama November 2024. Namun, Menkomdigi menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan PPATK dan operator seluler, sangat diperlukan untuk mengatasi kerugian masyarakat akibat judi online, yang transaksinya mencapai Rp 41 triliun selama Januari-September 2024.

    “Kami berharap sinergi ini menciptakan solusi inovatif yang efektif memberantas judi online. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan ruang digital Indonesia,” pungkas Meutya Hafid.

    (agt/fay)

  • Kebakaran di Simpang Matraman, Jakarta Pusat: 1 Tewas, 2 Petugas Luka

    Kebakaran di Simpang Matraman, Jakarta Pusat: 1 Tewas, 2 Petugas Luka

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebakaran melanda kawasan Simpang Matraman, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Salemba Raya Nomor 77, RT 5/RW 6, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, pada Senin (2/12/2024) pukul 05.40 WIB. Insiden ini menyebabkan satu orang meninggal dunia.

    “Ada korban, satu orang meninggal dunia akibat terbakar. Korban telah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM),” ujar Perwira Piket Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat, Supriyanto, kepada Beritasatu.com.

    Objek yang terbakar diketahui merupakan lapak bekas gusuran fotokopi. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 09.00 WIB oleh 42 personel pemadam kebakaran yang menggunakan dua unit mobil. Proses pemadaman kebakaran di simpang Matraman berlangsung cepat, meski dilakukan pendinginan selama 20 menit karena banyaknya sisa material lapak.

    “Penyebab sementara kebakaran diduga karena konsleting listrik,” ungkap Supriyanto.

    Selain korban jiwa, dua personel pemadam kebakaran mengalami luka ringan akibat terjatuh dan terkena luka bakar saat berusaha memadamkan kebakaran di simpang Matraman. Keduanya telah mendapatkan penanganan medis.

    Arus lalu lintas di Jalan Salemba Raya kini telah kembali normal tanpa ada pengalihan jalur.

  • Akui Kekalahan Pilkada Kota Tegal, Tim TMC Faruq- Ashim Sampaikan Permohonan Maaf

    Akui Kekalahan Pilkada Kota Tegal, Tim TMC Faruq- Ashim Sampaikan Permohonan Maaf

    TRIBUNJATENG.COM, TEGAL – Tim Tegal Maju Cemerlang (TMC) pendukung pasangan calon Faruq Ibnul Haqi- Ashim Fikri memberikan pernyataan setelah berakhirnya kontestasi Pilkada Kota Tegal. 

    Mereka mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf kepada seluruh relawan dan masyarakat pendukung Faruq-Ashim. 

    Dalam perhitungan internal yang dilakukan PKS, Faruq-Ashim kalah unggul dari pasangan calon Dedy Yon Supriyono- Tazkiyyatul Muthmainnah. 

    Dedy- Iin unggul dengan perolehan sebanyak 64.752 suara, Faruq-Ashim sejumlah 42.540 suara, dan terakhir Edy Suripno- Akhmad Satori sejumlah 33.126 suara.

    Ketua Tim TMC, Supriyanto menyampaikan maaf karena belum bisa membawa kemenangan untuk Kota Tegal yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat.

    Tetapi setidaknya timnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang dititipkan pada pasangan Faruq-Ashim.

    “Terimakasih untuk semua Tim TMC di semua tingkatan, para pecinta, pendukung serta pemilih Faruq- Ashim dan warga Kota Tegal,” katanya, Jumat (29/11/2024).

    Supriyanto mengatakan, ia sangat sedih karena belum bisa merealisasikan titipan aspirasi masyarakat dengan hasil akhir hitung cepat Pilwalkot Tegal 2024.

    Menurutya inilah politik, program ketulusan dan cinta akan dikalahkan oleh uang.

    “Saya sudah sekuat tenaga dan pikiran serta keyakinan ilahiyah dalam membawa nahkoda Faruq-Ashim untuk merubahnya, tapi semua sudah menjadi keputusan hasil pertarungan,” ungkapnya. (fba)

  • Buku “Memahami AI Sebuah Panduan Etik” Diluncurkan, Dorong Penggunaan AI Bertanggung Jawab – Page 3

    Buku “Memahami AI Sebuah Panduan Etik” Diluncurkan, Dorong Penggunaan AI Bertanggung Jawab – Page 3

    Berdasarkan Perpres 174/2024, tugas Dirjen KPM tidak hanya sekadar menyampaikkan informasi, tetapi juga menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

    Selain itu, fungsi Dirjen KPM mencakup penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang komunikasi publik dan media.

    Molly juga mengemban tugas untuk memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi publik dan media.

    Fungsi lainnya mencakup, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi publik dan media.

    Selain itu, Menkomdigi juga menunjuk pejabat baru di direktorat lainnya, seperti Brigjen Pol Alexander Sabar sebagai Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital.

    Lainnya, Wayan Toni Supriyanto sebagai Plt Dirjen Ekosistem Digital, dan Ismail sebagai Plt Dirjen Infrastruktur Digital.

    Dengan perubahan ini, diharapkan Kementerian Komdigi semakin responsif terhadap tantangan era digital.

    Transformasi tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menyampaikan pesan yang tepat kepada masyarakat di platform yang relevan, sekaligus menjaga ruang digital tetap kondusif.

  • Meutya Hafid Ganti Dua Dirjen Komdigi, Ini Struktur-Pejabat Terbaru

    Meutya Hafid Ganti Dua Dirjen Komdigi, Ini Struktur-Pejabat Terbaru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Salah satu perubahan yang terjadi pada Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah terkait Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Nama kementerian itu berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Dalam Peraturan Presiden Nomor 174 tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, dijelaskan soal nama-nama jabatan baru di dalam kementerian. Terdapat lima Direktorat Jenderal yakni infrastruktur digital, teknologi pemerintah digital, ekosistem digital, pengawasan ruang digital, dan komunikasi publik dan media.

    Sebagai informasi, saat namanya masih Kementerian Kominfo, terdapat empat Dirjen. Mulai dari Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), dan Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP).

    Informasi yang didapatkan dari keterangan resmi Komdigi, Menteri Komdigi Meutya Hafid telah menunjuk seorang perwira tinggi Polri bernama Alexander Sabar sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital di kementerian yang dipimpinnya.

    Saat CNBC Indonesia membuka laman resmi Komdigi, Kamis (28/11/2024), ternyata kementerian itu sudah menempatkan sejumlah nama pada semua jabatan Dirjen di bawah kementerian tersebut. Namun memang semuanya masih bersifat pelaksana tugas (Plt) sama seperti yang diamanatkan pada Alexander Sabar.

    Tidak ada nama Hokky Situngkir dan Prabu Revolusi dalam nama-nama pejabat yang mengisi posisi Dirjen. Sebelumnya kedua orang tersebut diketahui sebagai Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) dan Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP).

    Berikut nama yang mengisi posisi Dirjen di Komdigi:

    Mira Tayyiba : Plt Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital
    Ismail : Plt Direktur Jenderal Infrastruktur Digital
    Wayan Toni Supriyanto : Plt Direktur Jenderal Ekosistem Digital
    Alexander Sabar : Plt Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital
    Molly Prabawaty : Plt Direktur Jenderal Komunikasi Publik

    Sebagai infomasi, Mira mengisi dua jabatan dalam kementerian kali ini. Sebelum sebagai Plt Dirjen Teknologi Pemerintah Digital, dia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komdigi. Begitu juga Molly yang tercatat sebagai Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media.

    (dem/dem)

  • Ekodigi Konsolidasikan Perizinan Telko – Susun Renstra 2025, Target Jangka Pendek

    Ekodigi Konsolidasikan Perizinan Telko – Susun Renstra 2025, Target Jangka Pendek

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ekosistem Digital (Ekodigi) Komdigi Wayan Toni Supriyanto akan memperkuat koordinasi antara Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) dan dalam Ekodigi sebagai langkah awal kepemimpinannya.

    Terdapat beberapa tugas yang beririsan dari kedua bagian tersebut, termasuk perizinan seputar pos hingga telekomunikasi. 

    Wayan mengatakan dengan adanya perubahan nomenklatur Kominfo menjadi Komdigi sejak keluar Perpres 174/2024 maka perlu transisi berupa penetapan PLT sesuai Perpress sambil menunggu Peraturan Menteri Komdigi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Komdigi serta Keputusan Presiden untuk jabatan-jabatan definitifnya.

    Adapun untuk rencana jangka pendek sebagai PLT Dirjen Ekodigi, Wayan mengkoordinasikan sejumlah hal yang selama ini dikerjakan oleh PPI, dialihkan ke Ekodigi. 

    “Misalnya perizinan sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran yang selama ini di PPI dan perizinan PSE yang ada di Aptika. Disamping itu juga untuk mengkoordinasikan dan menyiapkan  rencana strategi 2025 agar semua program kerja 2025 dapat segera dilaksanakan,” kata Wayan kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024). 

    Adapun untuk mencapai target tersebut, Wayan akan mengkonsolidasikan⁠ pejabat dan pegawai PPI, yang akan mengemban tugas baru sebagai Ditjen Ekosistem Digital untuk menyiapkan diri mengemban tugas pokok dan fungsi (tusi) yang lebih berat akibat dari perkembangan teknologi dan transformasi digital. 

    “Saya kira waktu 1 bulan sudah cukup untuk melakukan konsolidasi dan penyesuaian dimaksud guna menyiapkan SOP-SOP baru dan program kerja baru sesuai Tusi Ditjen Ekodig,” kata Wayan. 

    Selain itu, Wayan juga menjadikan penertiban RT/RW Net ilegal sebagai salah satu prioritas yang akan dikerjakan selama dirinya menjabat sebagai Dirjen Ekodigi sementara.

    RT/RW Net ilegal merupakan praktik jual kembali jasa internet tanpa izin pemerintah dan penyedia jasa internet resmi. Disebut RT/RW Net karena tersebut kerap terjadi di lingkungan RT dan RW dalam skala kecil, tetapi banyak. 

    “RT RW ilegal menjadi prioritas ditertibkan, karena sudah mengganggu industri telekomunikasi,” kata Wayan kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024). 

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menunjuk Wayan Toni Supriyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ekosistem Digital. 

    Direktorat Jenderal Ekosistem Digital sendiri merupakan pecahan dari Ditjen Aplikasi Informatika (Aptika) sesuai dengan Peraturan Presiden No.174/2024 Tentang Kementerian Komunikasi dan Digital.