Diusulkan Naik 6,5 persen, UMK Kota Madiun Jadi Rp 2,4 juta
Tim Redaksi
KOMPAS.com
–
Pemerintah Kota Madiun
mengusulkan kenaikan upah minimum kota (UMK) 2025 sebesar 6,5 persen menjadi Rp 2.422.105.
Sebelumnya, UMK tahun 2024 di Kota Madiun ditetapkan sebesar Rp 2.274.277.
Usulan kenaikan UMK tersebut telah ditandatangani Penjabat Wali Kota Madiun,
Eddy Supriyanto
, di Ruang 13 Setda Kota Madiun pada Rabu (11/12/2024) sore.
Penandatanganan ini dilakukan setelah adanya kesepakatan mengenai besaran usulan UMK 2025 dari
Dewan Pengupahan
Kota Madiun.
Eddy Supriyanto menyatakan bahwa dirinya menandatangani usulan kenaikan UMK setelah mendapatkan persetujuan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja.
“Kalau Apindo tidak keberatan dan Serikat Pekerja sudah menerima, berarti sudah sepakat dan saya mau tandatangani,” ujar Eddy.
Dia menambahkan bahwa pengiriman usulan besaran UMK dari pemerintah kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dijadwalkan untuk dilakukan pada hari ini.
Dewan Pengupahan yang terdiri dari Apindo, Serikat Pekerja, dan Pemkot Madiun, telah melaksanakan dua kali sidang pembahasan.
“Dari hasil pembahasan disepakati UMK 2025 Kota Madiun sebesar Rp 2.422.105. Kalau saya pribadi ingin ada kenaikan yang besar.”
“Tetapi tentu kita harus memikirkan juga dunia usaha. Jangan sampai lesu karena terbebani upah pekerja yang tinggi,” ujar Eddy.
Ia menambahkan bahwa kenaikan UMK sebesar 6,5 persen berangkat dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 16/2024.
Kemudian, pembahasan di tingkat daerah dilakukan hingga mencapai kesepakatan mengenai besaran UMK 2025.
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disnaker KUKM) Kota Madiun, Harum Kusumawati, mengungkapkan bahwa hasil sidang telah menyepakati besaran UMK 2025 sebesar Rp 2.422.105.
Kenaikan UMK ini dirumuskan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“UMK 2025 dirumuskan dengan menambahkan 6,5 persen dari UMK tahun berjalan. Dari rumusan tersebut, diperoleh besaran UMK 2025 di angka 2,4 juta. Hasil kesepakatan itu langsung dikirimkan ke Provinsi Jawa Timur,” kata Harum.
Harum juga menyebutkan bahwa penetapan UMK di tingkat Provinsi Jawa Timur dijadwalkan pada 18 Desember 2024.
Selanjutnya, UMK 2025 hasil penetapan gubernur akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Supriyanto
-
/data/photo/2024/12/12/675a4437763fb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Diusulkan Naik 6,5 persen, UMK Kota Madiun Jadi Rp 2,4 juta Surabaya 12 Desember 2024
-

Sosok Sriyanto, Kades di Boyolali Kepergok di Rumah Janda, Kemenangannya Dulu Dipermasalahkan – Halaman all
TRIBUNNEWS.com – Kepala Desa Watugede, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, bernama Sriyanto, bakal dilaporkan ke Bupati buntut kasusnya dengan seorang janda.
Diketahui, Sriyanto sebelumnya tertangkap basah tengah berduaan di rumah seorang janda.
Terkait hal itu, warga Desa Watugede pun mendesak Sriyanto untuk mundur dari jabatannya dan meminta maaf secara terbuka.
Sriyanto sebelumnya juga telah dilaporkan ke Bupati Boyolali setelah melakukan klarifikasi soal kasusnya.
“Terkait dengan ini, kami laporkan kembali. Kalau kemarin yang kita laporkan hasil klarifikasi,” kata Camat Kemusu, Rudhiyanto, Rabu (11/12/2024), dilansir TribunSolo.com.
Lantas, siapakah sosok Sriyanto?
Sriyanto merupakan Kepala Desa Watugede yang menjabat sejak 2019.
Ia sebelumnya juga merupakan Kepala Desa Watugede.
Sebagai kepala desa, nama Sriyanto beberapa kali muncul dalam skripsi ataupun karya tulis ilmiah mahasiswa.
Di antaranya adalah karya tulis ilmiah mahasiswa STIKES Surakarta yang berjudul Tingkat Pengetahuan Kader tentang Kartu Menuju Sehat (KMS) di Desa Watugede, Kemusu, Boyolali.
Lalu, skripsi mahasiswa UIN Walisongo Semarang berjudul Stereotip Terhadap Perempuan Single Parent (Studi Kasus Desa Watugede, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali).
Juga, skripsi mahasiswa IAIN Surakarta tentang Tinjauan Riba dan Qard Terhadap Tambahan Pengembalian Pinjaman Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko (Studi Kasus Dusun Jengglong Soko, Desa Watugede, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali).
Diketahui, saat Pilkades Watugede tahun 2019, ratusan warga sempat menuntut diadakan pemilihan ulang secara manual.
Mereka menolak hasil Pilkades sistem e-voting lantaran diduga ada kecurangan.
Diketahui, lewat e-voting, Sriyanto unggul dengan perolehan 675 suara dibandingkan tiga pesaingnya yang lain, yaitu Hari Purnomo, Siswanto, dan Eko Widodo.
Sementara itu, pada Juli 2024 lalu, muncul dugaan mark up anggaran Desa Watugede di era Supriyanto tahun 2019-2024.
Dugaan ini muncul setelah tim investigasi melakukan penyelidikan bersam warga selama beberapa hari.
Meski demikian, saat itu Sriyanti tak memberikan banyak komentar terkait hal tersebut.
Ia hanya mengucapkan terima kasih ketika ditanya mengenai dugaan mark up anggaran desa.
Duduk Perkara Kasus Kades Watugede dengan Janda
Sebelumnya, Kepala Desa Watugede, Sriyanto, digerebek di rumah seorang janda pada Jumat (6/12/2024) malam.
Penggerebekan itu bermula saat seorang warga curiga melihat sepeda motor yang diduga milik Sriyanto, diparkir secara tersembunyi di bawah pohon.
Dari situ, warga kemudian mencari Sriyanto di tempat sang Kepala Desa biasa nongkrong. Tapi, sosok Sriyanto tak terlihat.
Warga lantas menunggu di sekitaran rumah janda.
Barulah pada pukul 23.00 WIB, warga melihat Sriyanto keluar dari rumah janda tersebut.
Sriyanto dan si janda kemudian langsung digerebek oleh warga.
“Itu ketahuan motornya itu sekitar jam 9 malam. Terus jam 11 malam si janda membukan pintu dan Pak Kades keluar,” ungkap warga yang enggan disebutkan namanya, Minggu (8/12/2024).
Saat didudukkan, Sriyanto dan janda mengaku telah menikah siri.
Hal itu juga dibenarkan oleh ayah si janda.
Namun, saat diminta bukti, ayah si janda hanya mengatakan pernikahan sirinya disaksikan oleh anak si janda.
“Terus kita tanya, saksinya siapa, buktinya apa. Nah, bapaknya itu bilang saksinya hanya anaknya (si janda) sendiri,” imbuh warga itu.
Atas hal itu, warga pun meminta pernikahan siri Sriyanto dan si janda digelar ulang.
Mereka juga meminta istri Sriyanto dihadirkan.
Alasannya, lantaran warga ingin menjaga kondusifitas desa.
Sebab, Sriyanto sebagai Kepala Desa, dianggap seharusnya bisa mengayomi warga dengan memberikan contoh yang baik.
“Kami menyayangkan perbuatan Kades, sebagai seorang Kades seharusnya bisa mengayomi warganya, bukan malah seperti itu, malam-malam main ke rumah seorang janda,” urai warga.
Terpisah, Sriyanto mengakui dirinya memang telah menikah siri dengan si janda.
Ia pun membantah dirinya melakukan perzinahan.
Sriyanto juga membenarkan, pernikahan siri hanya diketahui oleh dirinya dan keluarga si janda.
“Nggak benar itu (soal perzinahan). Sudah saya nikah siri. Yang menikahkan juga bapaknya (si janda)” kata Sriyanto.
Meski pernikahan siri antara Sriyanto dan si janda sudah digelar ulang, warga masih tak terima dengan perbuatan sang Kepala Desa.
Mereka menuntut Sriyanto mundur dari jabatannya dan meminta maaf secara terbuka.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Kasus Kades di Boyolali Digerebek di Rumah Janda, Warga Desak Dicopot, Camat Akan Lapor ke Bupati
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunSolo.com/Tri Widodo)
-

Pesan Komdigi soal Merger XL Axiata (EXCL)
Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto meminta kepada PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) dan PT XL Axiata Tbk. (EXCL) serta seluruh pemangku kepentingan, untuk menjalankan merger sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Proses merger XL Axiata dan Smartfren harus dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari sisi penyelenggaraan telekomunikasi, ketenagakerjaan, persaingan usaha dan ketentuan terkait lainnya,” kata Wayan kepada Bisnis, Rabu (11/12/2024).
Wayang melanjutkan Komdigi akan mengawal pemenuhan dari sisi regulasi telekomunikasi, dengan tetap mendorong merger ini memenuhi ketentuan persaingan usaha dan lain sebagainya.
Diketahui, PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart), entitas hasil merger XL Axiata dan Smartfren, diperkirakan mengoperasikan spektrum frekuensi sebesar 152 MHz untuk melayani 94,5 juta pelanggan.
Spektrum frekuensi tersebut berasal dari 90 MHz milik XL Axiata (15 MHz/900 MHz, 45 MHz/1800 MHz, dan 30 MHz/2100 MHz) dan 62 MHz milik Smartfren (22 MHz/850 MHz dan 40 MHz/ 2300 MHz). Jumlah tersebut masih berpotensi berubah karena harus melalui perhitungan terlebih dahulu oleh regulator Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Adapun jika dibandingkan dengan Indosat yang total menggunakan spektrum frekuensi sebesar 135 MHz, maka jumlah spektrum frekuensi tersebut lebih besar 17 MHz, dengan jumlah pelanggan terlayani XLSmart lebih sedikit. Indosat melayani 98,7 juta pelanggan pada kuartal III/2024, sementara itu XLSmart diperkirakan melayani 94,5 juta pelanggan.
Angka tersebut diperoleh dari hasil pada laporan keuangan kuartal III/2024, XL Axiata melayani 58,6 juta pelanggan dan Smartfren melayani 34,5 juta pelanggan.
Dalam prospektus mergernya, EXCL diketahui akan menjadi perusahaan yang menerima penggabungan. Setelah penggabungan usaha, EXCL akan mengubah namanya menjadi PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk.
“XL akan menjadi perusahaan yang menerima penggabungan dan Smartfren dan Smart Telecom akan dibubarkan berdasarkan hukum setelah penyelesaian penggabungan,” tulis manajemen dikutip Rabu (11/12/2024).
Prosedur merger itu telah disepakati oleh XL, Smartfren, ST, Axiata Investments, Stellar, PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera, PT Sinar Mas Tunggal, dan Anchor melalui penandatanganan Perjanjian Penggabungan Bersyarat pada 10 Desember 2024.
Dalam keterangan resminya, Axiata Group Berhad dan Sinar Mas akan menjadi pemegang saham pengendali bersama. Masing-masing perusahaan akan memegang 34,8% saham XLSmart dengan pengaruh yang sama, untuk arah dan keputusan strategis perusahaan.
Menurut prospektus, sebelum penggabungan usaha, Anchor adalah pemilik manfaat utama dan pengendali EXCL melalui kepemilikan tidak langsung sebesar 100% dari Axiata Investments, pemegang saham mayoritas EXCL.
Sementara itu, Stellar menjadi pengendali Smartfren an ST, dengan Franky Oesman Widjaja sebagai pemilik manfaat akhir.
Setelah penyelesaian penggabungan usaha, para pengendali perusahaan yang menerima penggabungan akan menjadi Anchor dan Stellar. Pemilik manfaat mereka, masing-masing adalah Anchor dan Franky Oesman Widjaja.
-

Rapor Merah! Serapan Belanja Pemkab Bojonegoro Baru 53,9 Persen
Bojonegoro (beritajatim.com) – DPRD Bojonegoro menyoroti realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang per 30 November hanya mencapai 53,9 persen. Kondisi ini dinilai tak ideal karena berdampak pada tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Luluk Alifah, mengungkapkan bahwa serapan APBD baru mencapai Rp4,4 triliun dari total Rp8,2 triliun. Salah satu kendala yang dihadapi adalah lambatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sehingga proses pengelolaan anggaran mengalami hambatan.
“Kami sudah melakukan pencairan secara manual untuk mempercepat serapan, juga rutin mengadakan evaluasi bulanan terkait proyek strategis daerah,” jelas Luluk.
Namun, Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menyebut rendahnya serapan anggaran ini aneh.
“Serapan ideal seharusnya di atas 90 persen pada akhir tahun. Selalu saja ada Silpa tinggi setiap tahun, ini menunjukkan perencanaan yang kurang matang,” ujarnya.
Sementara Komisi A DPRD Bojonegoro Sudiyono juga menyoroti lemahnya perencanaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Politisi Partai Gerindra itu menyoroti perihal serapan belanja dari pihak eksekutif.
Ia menguraikan postur APBD dari beberapa item belanja terlebih dahulu. Yakni item kesehatan 10 persen, pendidikan 20 persen, belanja pegawai maksimal 30 persen, dan belanja pembangunan sebesar 40 persen.
“Dari situ tinggal kita evaluasi OPD mana yang belum bisa menyelesaikan target karena APBD adalah perda, jadi supaya penegak perda harus mengingatkan dan menilai kinerja dari OPD, ojo (jangan) diam-diam ae (saja),” tuturnya.
Ketua Komisi C DPRD, Ahmad Supriyanto, menambahkan bahwa rendahnya serapan menunjukkan ketidakseriusan Pemkab dalam mengelola uang rakyat. “Ini rapor merah untuk Pemkab Bojonegoro,” tegasnya. [lus/aje]
-

Scorpion FC Raih Gelar Juara dalam Hydroplus Soccer League 2024
TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Scorpion FC keluar sebagai juara dalam liga sepak bola putri yang digagas Bakti Olahraga Djarum Foundation bersama Hydroplus Isotonic Drink bertajuk Hrydroplus Soccer League 2024. Scorpion FC berhasil mencatatkan 53 poin selama kompetisi penuh 10 pekan.
Hydroplus Soccer League 2024 merupakan turnamen sepak bola putri Kategori Usia (KU) 14 yang diikuti oleh 11 Sekolah Sepak Bola (SSB) dari sejumlah wilayah seperti Kudus, Rembang, Pati, Jepara, dan sekitarnya. 11 SSB tersebut yaitu Laskar Jepara Putri, SKU Pink, Galaxinesia, Scorpions FC, Pedawang Women, Srikandi Kalirejo Undaan, Persig Gribig, Porma, SKU Orange, Women Putra Jaya, dan Garkido GFC.
Sebanyak 275 peserta berpartisipasi dalam liga yang diselenggarakan dengan sistem kompetisi penuh selama 10 pekan. Liga sepak bola putri KU 14 ini merupakan wadah lanjutan dari para putri yang telah bermain di turnamen KU 10 dan KU 12, sehingga dapat terus mengasah kemampuan mengolah ‘si kulit bundar’ di lapangan hijau ke jenjang lebih tinggi.
Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppy Rosimin mengatakan, rantai pertumbuhan ekosistem sepak bola putri dari level akar rumput harus terus terjaga melalui wadah-wadah kompetisi yang berkelanjutan. Diselenggarakannya Hydroplus Soccer League 2024 tak terlepas dari cita-cita untuk mencetak atlet putri yang kompeten untuk menjadi masa depan dunia sepak bola putri Indonesia.
“Visi kami untuk kembali merebut era kejayaan sepak bola putri Indonesia akan segera terwujud. Melalui pembibitan serta proses pengembangan talenta-talenta putri yang berakar dari usia dini, seperti sebelumnya melalui kompetisi MilkLife Soccer Challenge yang menyasar KU 10 dan KU 12, kemudian sekarang berlanjut ke jenjang berikutnya,” kata Yoppy.
Dengan penyelenggaraan liga sepak bola putri yang rutin, Yoppy berharap banyak atlet potensial dapat bergabung dengan klub-klub elite sehingga liga sepak bola putri di level nasional bisa kembali rutin digelar. Rencananya, Hydroplus Soccer League akan digelar dua kali selama satu tahun. Tak hanya mengundang SSB dari Kudus dan sekitarnya, turnamen ini juga membuka pintu bagi SSB di daerah lain untuk ambil bagian memperebutkan gelar juara.
Sementara itu Manager Program Hydroplus Soccer League Edi Supriyanto mengatakan, liga sepak bola putri antar SSB ini mengadopsi sistem permainan kompetisi penuh dan berlaga dua kali (home & away) dengan format 9 vs 9. Pertandingan diselenggarakan dengan lapangan berukuran setengah lapangan sepak bola, berdurasi 20 x 2 menit, menggunakan bola ukuran 4 dengan diameter 63,5 hingga 66 cm dan berbobot 0,33-0,36 kg.
“Animo peserta SSB Hydroplus Soccer League di Kota Kudus dan sekitarnya cukup bagus. Kami mengajak SSB yang ada di kota-kota lain untuk juga membuka kelas bagi para putri untuk dilatih. Sebab dengan demikian, para putri yang memiliki minat dan bakat di dunia sepak bola dapat ditindaklanjuti untuk dilatih secara lebih terprogram dan terstruktur,” kata Edi.
Lebih lanjut Group Brand Head Hydroplus, Yose Moriza mengaku bangga dengan tingginya antusiasme dan motivasi para peserta selama berlangsungnya turnamen berformat liga ini. Hydroplus berkomitmen untuk terus mendukung kiprah generasi muda Indonesia dalam mewujudkan mimpinya menjadi atlet sepakbola putri yang berprestasi di masa depan.
“Kami melihat energi dan endurance yang ditunjukan oleh semua peserta Hydroplus Soccer League selama 10 pekan ini begitu luar biasa. Kami merasa bangga dan semakin terpanggil untuk terus memberikan dukungan, tidak hanya untuk mereka yang berjuang sebagai atlet sepakbola putri, tapi seluruh generasi muda Indonesia yang semakin aktif dan produktif serta menjalani gaya hidup yang lebih sehat dengan beraktivitas fisik,” ujar Yose Moriza.
Performa yang luar biasa dan konsistensi ditunjukkan oleh Scorpion FC sepanjang turnamen. Selama 10 pekan, SSB yang berasal dari Kudus ini berhasil mencatatkan 17 kemenangan, 2 imbang, dan hanya 1 kalah. Hingga pekan terakhir, torehan 53 poin Scorpion FC tak mampu lagi dikejar tim-tim rival. Tim yang dikapteni oleh Yafiqa Rahma Indrayani ini akhirnya naik podium dan mengangkat piala.
Usai seremoni juara, Yafiqa Rahma Indrayani mewakili timnya, mengungkapkan rasa bangga atas keberhasilan menjadi juara liga sepak bola putri musim pertama itu. Menurutnya, kemenangan ini berkat kerjasama tim dari teman-teman ditambah semangat dari pendukung di sepanjang musim.
“Saya sangat senang akhirnya ada liga untuk putri, jadi kami semakin terpacu untuk giat berlatih karena ada liga yang harus kita menangkan. Semoga kedepannya bisa terus jadi juara,” kata siswi kelas 7 SMP yang mengidolakan pesepakbola Rafael Struick ini.
Selain Scorpion FC, SKU Pink berhasil menjadi juara 2, dan Srikandi Kalirejo Undaan berhasil menjadi juara 3. Sementara untuk top scorer diraih oleh Asyifa Sholawa Farizqi dari SKU Pink dengan 30 gol, penjaga gawang terbaik diraih oleh Ayla Putri Ariyanto dari SKU Pink dan pemain terbaik Latisha Safa Berliana dari Scorpion FC. (*)
-

Ada Pelanggaran Santri Dibawah Umur Ikut Nyoblos, Tujuh TPS di Jatim Harus Pemungutan Suara Ulang
ERA.id – Sebanyak tujuh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lima kabupaten/kota di Jawa Timur harus menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) akibat berbagai pelanggaran.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur, Eddy Supriyanto, mengatakan pelanggaran tujuh TPS tersebut ada yang mencakup pengerahan santri di bawah umur untuk mencoblos hingga penggunaan suara lebih dari satu kali.
Eddy menyebut tujuh TPS harus PSU itu terjadi di Kabupaten Sampang, Kota Madiun, Bangkalan, Sumenep, dan Bondowoso.
“Benar ada terdapat tujuh TPS di lima Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang harus melaksanakan PSU,” kata Eddy, Rabu (4/12/2024).
Ia pun merinci sejumlah TPS yang harus PSU dan jadwal nyoblos kembali yakni
1. Kabupaten Sampang
• TPS 1 Desa Kedundung, Kecamatan Kedundung: Mobilisasi santri di bawah umur untuk mencoblos. PSU dilaksanakan pada 2 Desember 2024.
• TPS 3 Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun:
Surat suara dibagikan kepada saksi dan KPPS untuk dicoblos. PSU juga dilaksanakan pada 2 Desember 2024.
2. Kota Madiun
• TPS 10 Kelurahan Taman, Kecamatan Taman:
Pemilih yang tidak terdaftar di DPT ikut mencoblos pada Pilgub Jatim.
3. Kabupaten Bangkalan
• TPS 3 Desa Tlagah, Kecamatan Galis:
Kotak suara ditemukan terbuka sebelum pemungutan suara, dan ada surat suara yang tercoblos. PSU dilakukan pada 30 November 2024.
• TPS 7 Desa Tlagah, Kecamatan Galis:Masalah serupa terjadi, kotak suara ditemukan terbuka dengan surat suara sudah tercoblos. PSU juga dilaksanakan pada 30 November 2024.
4. Kabupaten Sumenep
• TPS 4 Desa Batuampar, Kecamatan Guluk-Guluk: Pemilih ditemukan mencoblos lebih dari satu kali. PSU dilaksanakan pada 1 Desember 2024.
5. Kabupaten Bondowoso.
• TPS 3 Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang:
Penggunaan formulir C pemberitahuan oleh orang yang tidak berhak. Selain itu, ada data pemilih yang sudah meninggal atau berada di luar kota tetapi tetap tercatat hadir. PSU dilakukan pada 2 Desember 2024.
Eddy menekankan bahwa PSU dilakukan untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai aturan. “Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa mendatang,” tegasnya.



/data/photo/2020/09/01/5f4de973bccd6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)