Tag: Supriyanto

  • RSUD Syamrabu Bangkalan Pecat 3 Pegawai yang Terlibat Narkoba

    RSUD Syamrabu Bangkalan Pecat 3 Pegawai yang Terlibat Narkoba

    Bangkalan (beritajatim.com) – RSUD Syamrabu Bangkalan bertindak tegas dengan memecat tiga pegawai yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Pihak rumah sakit juga menggelar tes urine massal terhadap seluruh karyawan.

    Ketiga pegawai berinisial MZ (33), YN (25), dan NR (24) itu ditangkap Satresnarkoba Polres Bangkalan di sebuah rumah kos di Kelurahan Pejagan. Mereka seluruhnya merupakan warga Bangkalan.

    Direktur RSUD Syamrabu, dr Farhat Suryaningrat, membenarkan adanya pemecatan terhadap ketiganya. “Kami lakukan pemutusan hubungan kerja,” ujarnya, Kamis (06/11/2025).

    Menurut Farhat, keterlibatan pegawai dalam kasus narkoba tergolong pelanggaran etik berat yang tidak bisa ditoleransi.

    “Itu masuk pelanggaran etik berat, sanksinya memang PHK,” tegasnya.

    Sebagai tindak lanjut, pihak rumah sakit mengeluarkan nota dinas berisi peringatan keras kepada seluruh pegawai agar menjauhi narkoba.

    Dalam surat tersebut, pegawai yang sudah terlanjur menggunakan narkoba diminta segera melapor ke bagian kepegawaian untuk dilakukan rehabilitasi.

    Namun, Farhat menegaskan, pegawai yang terbukti positif narkoba berdasarkan hasil tes urine dan tidak melapor sebelumnya akan langsung dipecat.

    “Aturannya sudah jelas dan semua pegawai sudah mengetahui,” katanya.

    Sementara itu, Kasat Resnarkoba Polres Bangkalan, Iptu Kiswoyo Supriyanto, membenarkan penangkapan tiga pegawai RSUD Syamrabu tersebut, namun belum memberikan keterangan lebih lanjut. “Nanti tunggu rilis,” singkatnya. [sar/but]

  • Respons Pengamat Soal ISP Lokal Digandeng untuk Program Kampung Internet 2025

    Respons Pengamat Soal ISP Lokal Digandeng untuk Program Kampung Internet 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Kampung Internet yang digagas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus bergulir di berbagai daerah.

    Program ini tidak hanya bertujuan memperluas akses internet hingga ke pelosok, tetapi juga diharapkan menjadi upaya membangun ekosistem digital yang berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat.

    Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai keberhasilan Kampung Internet tidak bisa dicapai jika hanya dikerjakan oleh pemerintah.

    Dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk memastikan program ini berjalan efektif termasuk penyedia jaringan telekomunikasi maupun penyedia jasa internet. 

    “Serta tentunya masyarakat dimana kampung internet itu dikembangkan,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Kamis (6/11/2025). 

    Heru menambahkan, kolaborasi ini menjadi simbol penyediaan internet bukan sekadar program top-down, melainkan harus melibatkan masyarakat sejak awal agar muncul rasa kepemilikan bersama industri serta pemerintah.

    Menurut Heru, langkah awal yang harus dilakukan adalah pemetaan wilayah yang layak dikembangkan menjadi Kampung Internet serta memastikan pemanfaatannya sesuai kebutuhan warga.

    “Agar juga ada keberlanjutan dan rasa memiliki,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, kolaborasi juga perlu dipetakan lebih lanjut agar sesuai dengan karakteristik wilayah dan mitra yang potensial.

    “Dalam Deklarasi di Bandung saat Hari Bakti Postel kan semua stakeholder akan berkolaborasi mempercepat akselerasi transformasi digital dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo. Nah, kampung internet bisa menjadi salah satu program kolaborasi tersebut,” kata Heru.

    Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai Kampung Internet sebaiknya dikembangkan dengan pendekatan berbasis ekosistem.

    Menurutnya, istilah ‘ekosistem’ dalam dunia teknologi informasi menggambarkan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak yang hidup dan berinteraksi dalam satu lingkungan.

    “Intinya ada kolaborasi seluruh ‘penghuni’ tempat dan lingkungan tertentu,” kata Agung.

    Dia menambahkan, pemberdayaan seluruh elemen yang ada di wilayah sasaran akan membuat program ini lebih efektif dan berkelanjutan. Ekosistem di kampung yang dimaksud yakni pemerintah daerah, industri setempat, operator selular, hingga operator FTTH.

    “Jika hal ini yang dimaksudkan oleh Komdigi, maka akan sangat membantu menggerakkan ekonomi setempat,” katanya.

    Sebelumnya, Komdigi telah mengungkapkan pelaksanaan program Kampung Internet 2025 akan menggandeng penyedia layanan internet (Internet Service Provider/ISP) lokal di setiap daerah. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, yang menegaskan pembelanjaan proyek dilakukan melalui sistem e-katalog.

    “Nanti belanjanya berdasarkan e-katalog ya. Jadi tentu pasti memanfaatkan penyelenggara yang ada di sekitarnya. Ya misalnya lokasi di Bali, penyelenggara Bali. Di situ ada beberapa, tergantung di e-katalognya,” kata Wayan usai peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).

    Sistem e-katalog merupakan mekanisme belanja barang dan jasa pemerintah secara elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Melalui sistem ini, instansi pemerintah dapat memilih produk dan penyedia jasa yang telah terverifikasi, transparan, dan sesuai kebutuhan di daerah masing-masing.

    Dengan begitu, pemerintah bisa memastikan pemerataan peluang bagi pelaku industri lokal sekaligus mempercepat implementasi program tanpa proses lelang yang panjang.

    Wayan menjelaskan, program Kampung Internet merupakan bagian dari upaya Komdigi untuk mempercepat pemerataan akses internet pita lebar tetap (fixed broadband) hingga ke tingkat desa.

    “Inilah peran Komdigi, bagaimana menghadirkan layanan-layanan infrastruktur sampai ke seluruh pelosok Tanah Air Indonesia,” katanya.

    Dia menambahkan, infrastruktur digital yang dibangun diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk memperluas konektivitas internet ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). 

    Hingga September 2025, Komdigi telah menyiapkan 1.194 titik akses internet dalam program Kampung Internet yang diresmikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Program ini dimulai di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan pembangunan jaringan fiber optik sepanjang 196 kilometer. 

    Selain Sumatera Utara, provinsi lain yang akan mendapatkan titik Kampung Internet pada 2025 adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), Lampung, Jawa Barat, dan Banten.

    Pada 5 November 2025, Komdigi menambah 87 titik baru program Kampung Internet di Desa Sribit dan Tlogo Tirto, Sragen, Jawa Tengah. Menteri Meutya Hafid mengatakan, 87 titik tersebut terdiri dari 8 fasilitas umum dan 79 titik.

  • Komdigi Gandeng Penyedia ISP Lokal untuk Kampung Internet

    Komdigi Gandeng Penyedia ISP Lokal untuk Kampung Internet

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan pelaksanaan program Kampung Internet 2025 akan menggandeng penyedia layanan internet (ISP) lokal di setiap daerah. 

    Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, yang menegaskan pembelanjaan proyek dilakukan melalui sistem e-katalog. 

    “Nanti belanjanya berdasarkan e-katalog ya. Jadi tentu pasti memanfaatkan penyelenggara yang ada di sekitarnya. Ya misalnya lokasi di Bali, penyelenggara Bali. Di situ ada beberapa, tergantung di e-katalognya,” kata Wayan usai peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).

    Sistem e-katalog sendiri merupakan mekanisme belanja barang dan jasa pemerintah secara elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Melalui sistem ini, instansi pemerintah dapat memilih produk dan penyedia jasa yang telah terverifikasi, transparan, dan sesuai kebutuhan di daerah masing-masing. 

    Dengan begitu, pemerintah bisa memastikan pemerataan peluang bagi pelaku industri lokal sekaligus mempercepat implementasi program tanpa proses lelang yang panjang.

    Wayan menjelaskan program Kampung Internet merupakan bagian dari upaya Komdigi untuk mempercepat pemerataan akses internet pita lebar tetap (fixed broadband) hingga ke tingkat desa. Menurutnya, fixed broadband idealnya menggunakan jaringan fiber optik (FO), meski bisa juga memanfaatkan radio link, jaringan seluler melalui BTS, atau bahkan satelit.

    “Inilah peran Komdigi, bagaimana menghadirkan layanan-layanan infrastruktur sampai ke seluruh pelosok Tanah Air Indonesia,” katanya.

    Wayan menambahkan, infrastruktur digital yang dibangun diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dia menegaskan, Komdigi akan terus mempercepat konektivitas dengan memanfaatkan berbagai teknologi seperti radio link, VSAT, satelit, dan fiber optik. Pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk memperluas konektivitas internet ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

    “Pemerintah juga fokus di daerah-daerah 3T yang ada di Indonesia,” tandas Wayan.

    Hingga September 2025, Komdigi telah menyiapkan 1.194 titik akses internet dalam program Kampung Internet yang diresmikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Program ini dimulai di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan pembangunan jaringan fiber optik 196 kilometer. 

    Selain Sumatera Utara, provinsi lain yang akan mendapatkan titik Kampung Internet pada 2025 adalah NTB, Lampung, Jawa Barat, dan Banten.

    Pada 5 November kemarin, Komdigi menambah 87 titik baru program Kampung Internet di Desa Sribit dan Tlogo Tirto, di Sragen, Jawa Tengah. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan 87 titik tersebut terdiri dari 8 fasilitas umum. 

    “Dan 79 titik di rumah-rumah warga,” kata Meutya dalam peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Sragen, Jawa Tengah pada Rabu (5/11/2025). 

    Meutya menambahkan peningkatan akses internet tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi di daerah tersebut. Termasuk untuk digitalisasi pertanian hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

    “Kami harapkan penggunaan internet ini mungkin bisa difokuskan pada hal-hal yang produktif dan jangan untuk hal-hal yang negatif,” ungkapnya. 

  • Soal Satelit Langsung Nyambung ke Ponsel, Begini Kata Komdigi

    Soal Satelit Langsung Nyambung ke Ponsel, Begini Kata Komdigi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengonfirmasi teknologi satelit yang dapat langsung terhubung ke ponsel atau direct-to-device (D2D) saat ini masih dalam tahap kajian awal.

    “Itu direct to device itu baru kajian yang akan kami bawa nanti ke ITU [International Telecommunication Union],” kata Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).

    Dia mengatakan, kajian tersebut melibatkan penggunaan frekuensi 2,1 GHz dan teknologi Non-Terrestrial Network (NTN). Menurutnya, saat ini pemerintah masih menampung berbagai masukan dari para pemangku kepentingan. 

    Dikutip dari laman resmi pada 21 Oktober 2025, Komdigi telah mengundang partisipasi publik dalam konsultasi atas dokumen Call for Information (CFI) Kajian Regulasi dan Kebijakan Potensi Implementasi Teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G) di pita frekuensi 2 GHz.

    Kajian ini disusun oleh Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. 

    Melalui konsultasi tersebut, Komdigi bertujuan menjaring masukan, data, dan praktik terbaik dari berbagai pemangku kepentingan mengenai pemanfaatan pita frekuensi 2 GHz untuk pengembangan layanan komunikasi berbasis satelit dan udara.

    Teknologi NTN-D2D memungkinkan perangkat seluler terhubung langsung ke satelit tanpa menara BTS, sedangkan A2G memungkinkan komunikasi langsung antara pesawat dengan jaringan darat. Kedua teknologi ini dinilai sebagai solusi strategis untuk memperluas jangkauan layanan digital di wilayah terpencil, perbatasan, perairan, dan jalur udara Indonesia.

    Kajian ini menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029 yang mendukung sasaran RPJMN 2025–2029. Pemanfaatan pita 2 GHz untuk NTN-D2D dan A2G diharapkan dapat memperkuat konektivitas nasional, menjaga ketahanan komunikasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital sesuai visi Indonesia Emas 2045.

    Dokumen Call for Information (CFI) ini menyoroti potensi besar kedua teknologi strategis tersebut dalam memperluas jangkauan digital Indonesia, memperkuat komunikasi transportasi udara, serta mendukung layanan darurat dan konektivitas di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau infrastruktur darat.

    Melalui proses konsultasi publik, Komdigi membuka ruang bagi operator telekomunikasi, penyedia layanan satelit, industri penerbangan, produsen perangkat, asosiasi, akademisi, dan masyarakat umum untuk memberikan masukan terkait peluang teknis, kebutuhan spektrum, model bisnis, serta kebijakan pendukung.

    Jika nantinya terwujud, teknologi NTN-D2D yang sedang dikaji ini memiliki prinsip kerja serupa dengan Starlink Direct-to-Cell, yang memungkinkan ponsel biasa terhubung langsung ke satelit tanpa memerlukan perangkat tambahan.

  • Komdigi Bakal Buka Frekuensi 2,6 GHz Tahun Ini, Berikut Kekurangan dan Kelebihannya

    Komdigi Bakal Buka Frekuensi 2,6 GHz Tahun Ini, Berikut Kekurangan dan Kelebihannya

    Bisnis.com, SRAGEN— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan lelang pita frekuensi 2,6 GHz kemungkinan akan dibuka pada tahun ini.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto dalam peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

    “Kemungkinan tahun ini paling hanya membuka aja,” kata Wayan. 

    Namun, Wayan belum dapat memberikan rincian mengenai waktu pasti pelaksanaan lelang pita frekuensi 2,6 GHz tersebut. Dia menjelaskan, pemerintah masih menyiapkan perangkat regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang tersebut.

    “Kan harus ada permen [peraturan menteri], ada KM [keputusan menteri], ada KM itu pun KM tentang pengadaan, dan KM sertifikasi perangkatnya gitu ya,” katanya. 

    Sekadar informasi, pita frekuensi 2,6 GHz adalah spektrum radio mid-band (sekitar 2.600 MHz) yang digunakan untuk komunikasi nirkabel seperti jaringan 4G dan 5G, menawarkan keseimbangan antara cakupan luas dan kapasitas data tinggi dengan bandwidth hingga 190 MHz menggunakan moda Time Division Duplex (TDD).

    Di Indonesia, pita ini menjadi fokus Komdigi untuk mempercepat penggelaran 5G dan meningkatkan kecepatan internet nasional hingga 100 Mbps pada 2029 .

    Kelebihan frekuensi ini menjangkau area lebih luas dibanding pita tinggi seperti 5 GHz atau mmWave, sambil mendukung kecepatan hingga gigabit per detik untuk streaming video 4K/8K, gaming, dan aplikasi berat tanpa lag.

    Kekurangannya, rentang sinyal lebih pendek dibanding pita rendah seperti 700 MHz atau 1,4 GHz, sehingga memerlukan lebih banyak menara base station untuk cakupan optimal.

    Sebelumnya, Komdigi telah melaksanakan lelang pita frekuensi 1,4 GHz, yang bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.

    Seleksi tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum bagi layanan akses nirkabel pita lebar (wireless broadband). 

    Pemerintah berharap melalui lelang ini dapat memperluas jangkauan akses internet berbasis jaringan pita lebar tetap (fixed broadband), menghadirkan layanan dengan harga terjangkau sesuai rata-rata konsumsi rumah tangga di wilayah perdesaan, meningkatkan kecepatan unduh, serta mempercepat penggelaran jaringan serat optik.

    Dalam hasil seleksi, PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), memenangkan Regional I yang meliputi Pulau Jawa, Maluku, dan Papua dengan penawaran tertinggi senilai Rp403,7 miliar. WIFI mengungguli PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan penawaran Rp399 miliar dan PT Eka Mas Republik sebesar Rp331 miliar.

    Sementara itu, PT Eka Mas Republik memenangkan Regional II yang meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara dengan penawaran Rp300,8 miliar, lebih tinggi dari Telkom (Rp259 miliar) dan Telemedia (Rp136 miliar). Eka Mas juga menjadi pemenang Regional III yang mencakup Kalimantan dan Sulawesi dengan harga penawaran Rp100 miliar, mengalahkan Telkom (Rp80 miliar) dan Telemedia (Rp64 miliar).

    Pada tahun pertama, para pemenang lelang diwajibkan membayar tiga kali nilai penawaran, kemudian membayar sesuai nilai penawaran selama sembilan tahun berikutnya. Usai lelang pita 1,4 GHz tersebut, pemerintah menyiapkan dua lelang frekuensi baru, yakni pita 700 MHz dan pita 2,6 GHz.

    Pita 700 MHz termasuk kategori low band dengan cakupan luas, cocok untuk memperluas jaringan di wilayah pelosok. Adapun pita 2,6 GHz merupakan mid band yang menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas jaringan, ideal untuk mendukung layanan 5G serta peningkatan kapasitas data di kawasan urban.

  • Komdigi Targetkan 90% Kecamatan Terkoneksi Serat Optik pada 2029

    Komdigi Targetkan 90% Kecamatan Terkoneksi Serat Optik pada 2029

    Bisnis.com, SRAGEN— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan perluasan jangkauan jaringan serat optik hingga mencakup 90% wilayah kecamatan di Indonesia pada tahun 2029. 

    Upaya ini sejalan dengan peningkatan penetrasi layanan internet tetap berbasis jaringan pita lebar (fixed broadband) pada rumah tangga hingga 50%. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan target tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada 2025—2029. 

    “Serta [target lainnya] kecepatan layanan mencapai 100 Mbps,” kata Wayan  dalam peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).

    Wayan menambahkan saat ini tingkat penetrasi fixed broadband di Indonesia masih tergolong rendah, sehingga perlu percepatan pembangunan jaringan untuk mencapai target tersebut.

    “Fixed broadband itu baru 21% kurang lebih,” ungkapnya.

    Komdigi sendiri telah memulai langkah strategis menuju perluasan konektivitas digital melalui lelang pita frekuensi 1,4 GHz, yang dilaksanakan untuk menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional. 

    Proses ini mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.

    Seleksi tersebut bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan spektrum untuk layanan akses nirkabel pita lebar (wireless broadband). 

    Pemerintah berharap hasil lelang dapat memperluas jangkauan internet berbasis fixed broadband, menghadirkan layanan dengan harga terjangkau, meningkatkan kecepatan unduh, serta mempercepat pembangunan jaringan serat optik di berbagai daerah, termasuk wilayah perdesaan.

    Dalam hasil seleksi tersebut, PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), memenangkan Regional I yang mencakup Pulau Jawa, Maluku, dan Papua dengan penawaran tertinggi senilai Rp403,7 miliar. WIFI mengungguli PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan penawaran Rp399 miliar dan PT Eka Mas Republik sebesar Rp331 miliar.

    Sementara itu, PT Eka Mas Republik memenangkan Regional II yang meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara dengan penawaran Rp300,8 miliar, lebih tinggi dari Telkom (Rp259 miliar) dan Telemedia (Rp136 miliar). Perusahaan yang sama juga menjadi pemenang Regional III (Kalimantan dan Sulawesi) dengan harga penawaran Rp100 miliar, mengalahkan Telkom (Rp80 miliar) dan Telemedia (Rp64 miliar).

    Sesuai ketentuan, para pemenang lelang diwajibkan membayar tiga kali nilai penawaran pada tahun pertama, dan membayar sesuai nilai penawaran selama sembilan tahun berikutnya.

    Usai penyelenggaraan lelang pita 1,4 GHz, pemerintah kini menyiapkan dua lelang frekuensi baru, yaitu pita 700 MHz dan pita 2,6 GHz.

    Pita 700 MHz termasuk kategori low band yang memiliki cakupan luas dan cocok untuk memperluas jaringan di wilayah pelosok, sedangkan pita 2,6 GHz merupakan mid band yang menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas jaringan, ideal untuk mendukung layanan 5G serta peningkatan kapasitas data di kawasan perkotaan.

  • Komdigi Tambah 87 Titik Kampung Internet di Jateng, Pacu Digitalisasi UMKM

    Komdigi Tambah 87 Titik Kampung Internet di Jateng, Pacu Digitalisasi UMKM

    Bisnis.com, SRAGEN— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menambah 87 titik baru program Kampung Internet di Desa Sribit dan Tlogo Tirto, di Sragen, Jawa Tengah. Tujuannya untuk meningkatkan digitalisasi UMKM dan sektor pertanian. 

    Sebelumnya, Komdigi meresmikan Kampung Internet sebanyak 1.194 titik di lima provinsi di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan 87 titik tersebut terdiri dari 8 fasilitas umum. 

    “Dan 79 titik di rumah-rumah warga,” kata Meutya dalam peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Sragen, Jawa Tengah pada Rabu (5/11/2025). 

    Meutya menambahkan peningkatan akses internet tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi di daerah tersebut, termasuk untuk digitalisasi pertanian hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

    “Kami harapkan penggunaan internet ini mungkin bisa difokuskan pada hal-hal yang produktif dan jangan untuk hal-hal yang negatif,” ungkapnya. 

    Di sisi lain, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan program Kampung Internet bertujuan utama mempercepat pemerataan akses internet pita lebar tetap (fixed broadband) hingga ke tingkat desa. 

    Dia menjelaskan, fixed broadband idealnya menggunakan jaringan fiber optik (FO), meskipun sebenarnya dapat pula memanfaatkan radio link. Selain itu, konektivitas juga bisa dilakukan melalui jaringan seluler menggunakan Base Transceiver Station (BTS), handphone, atau satelit.

    “Inilah peran Komdigi, bagaimana menghadirkan layanan-layanan infrastruktur sampai ke seluruh pelosok Tanah Air Indonesia,” katanya.

    Wayan menambahkan, pihaknya berharap infrastruktur yang sudah terbangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Oleh sebab itu, menurutnya industri akan tumbuh dan masyarakat yang menggunakan juga akan menikmati layanan yang handal dan berkualitas. 

    Dia menjelaskan, pada September 2025 program Kampung Internet telah menyiapkan sebanyak 1.194 titik akses internet yang diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital. Pada 5 November 2025, terdapat tambahan sebanyak 87 titik baru di Desa Sribit dan Desa Tlogo Tirto di Kabupaten Sragen. 

    “Titik-titik ini akan menjadi awal bagi desa-desa dalam akses internet secara mandiri ke depannya,” katanya.

    Wayan melanjutkan, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara penyedia layanan internet (ISP) dengan BUMDes atau KopDes dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia lokal, khususnya di Sragen. 

    Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan ekonomi desa dan pemerataan pembangunan infrastruktur digital. Selain itu, turut dilakukan penyerahan perangkat secara simbolis berupa laboratorium jaringan fiber optik kepada SMK Negeri 2 Sragen. Penyerahan ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan jaringan fiber optik bagi guru dan siswa SMK.

    “Semua ini menjadi bagian dari upaya memastikan program tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur saja, tapi juga mencakup keberlanjutan layanan serta penguatan kapasitas dan pemberdayaan sumber daya lokal,” ujarnya.

    Wayan menegaskan, Komdigi akan terus berupaya mempercepat konektivitas dengan memanfaatkan berbagai teknologi seperti radio link, VSAT, satelit, dan fiber optik. 

    Selain itu, pemerintah juga akan mendorong berbagai stimulus untuk memperluas konektivitas internet ke seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa.

    “Pemerintah  juga fokus  di daerah-daerah 3T yang ada di Indonesia,” tandasnya.

  • Komdigi Klaim Internet Indonesia Sekarang Makin Kencang

    Komdigi Klaim Internet Indonesia Sekarang Makin Kencang

    Jakarta

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengklaim kecepatan internet Indonesia mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir.

    Melalui langkah strategis Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) di bawah Kementerian Komdigi, bahwa konektivitas, tata kelola spektrum, serta keamanan dan kualitas jaringan seluler terus mengalami peningkatan signifikan.

    Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komdigi, mencatat rata-rata kecepatan internet nasional mencapai 61,90 Mbps untuk unduh dan 22,46 Mbps untuk unggah, hasil pengukuran kualitas layanan (QoS) di 156 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Namun disayangkan, Komdigi tidak mengungkapkan perbandingan dari sebelumnya hingga menyebutkan ada peningkatan internet Indonesia saat ini.

    “Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kinerja jaringan seluler yang konsisten dan pemerataan layanan yang mulai menjangkau wilayah 3T,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto dikutip dari website Komdigi, Selasa (4/11/2025).

    Bila melihat laporan Speedtest Global Index yang dirilis Ookla per September 2025 bahwa rata-rata kecepatan internet mobile download mencapai 47,50 Mbps, upload 16,21 Mbps, dan latensi 21 ms. Sedangkan, rata-rata kecepatan internet tetap (fixed broadband) mencapi 41,15 Mbps, upload 27,55 Mbps, dan latensi 7 ms.

    Selain itu, Satelit Nusantara 5 (N5) yang diluncurkan pada 12 September 2025 menjadi tonggak penting pemerataan akses internet di wilayah terpencil. Satelit berkapasitas 160 Gigabyte per second (Gbps) ini dilengkapi teknologi Very High Throughput Satellite (VHTS) dan diproyeksikan beroperasi komersial pada April 2026.

    “Dengan 101 spot beam dan 11 gateway, Satelit Nusantara 5 akan memperkuat akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik di seluruh Indonesia,” kata Wayan.

    Wayan mengatakan transformasi digital yang dijalankan selama satu tahun terakhir menunjukkan diklaim memberikan hasil nyata di berbagai sektor pelayanan publik.

    “Tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menegaskan arah baru digitalisasi Indonesia. Kami fokus memastikan setiap wilayah terhubung, setiap layanan publik terkoneksi, dan setiap warga mendapatkan manfaat langsung dari infrastruktur digital yang lebih merata,” tuturnya.

    Untuk mendukung konektivitas nasional, DJID telah menuntaskan dua regulasi penting, yakni Permen Komdigi Nomor 2 dan Nomor 13 Tahun 2025, yang mengatur penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita 1,4 GHz. Langkah ini menjadi dasar untuk memperluas jaringan broadband dan mempersiapkan transisi menuju 5G.

    Pemerintah juga memastikan pengawasan ketat terhadap penggunaan spektrum melalui Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) dan kegiatan penertiban nasional frekuensi radio pada Juli-Agustus 2025.

    Dari kegiatan itu ditemukan 1.519 pelanggaran, yang semuanya telah dikenakan sanksi administratif dan penghentian operasional.

    Wayan mengatakan terkait arah pembangunan digital pada tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran akan difokuskan pada pemanfaatan satelit Nusantara 5, penyelesaian Base Transceiver Station (BTS) wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di Papua, dan perluasan layanan akses internet Sekolah Rakyat serta Koperasi Desa Merah Putih.

    “Digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, tetapi tentang pemerataan kesempatan. Visi Presiden sangat jelas: tidak ada warga yang tertinggal dalam transformasi digital,” pungkasnya.

    (agt/fyk)

  • BRI Insurance kantongi tiga penghargaan Top 20 Financial Institutions

    BRI Insurance kantongi tiga penghargaan Top 20 Financial Institutions

    Jakarta (ANTARA) – PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) atau BRI Insurance mengantongi tiga penghargaan pada Top 20 Financial Institution 2025.

    Ketiga penghargaan itu adalah Golden Star Award Asuransi Umum 2025, Top 20 Asuransi Umum 2025, dan Best CFO 2025 kategori Asuransi Umum.

    “Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi BRI Insurance untuk tetap konsisten dalam meningkatkan kinerja yang positif,” kata Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

    Penghargaan Top 20 Financial Institutions Award 2025 mengukur performa masing-masing lembaga keuangan yang bahan baku utamanya adalah laporan keuangan dalam tiga periode terakhir, yakni dari 2022 hingga 2024, untuk industri asuransi dan multifinance.

    Chairman The Finance Eko B Supriyanto menjelaskan penghargaan ini merupakan bentuk pencatatan sejarah bagi para pelaku keuangan yang berhasil bertahan dan tumbuh di tengah tekanan besar.

    Proses penilaian penghargaan, kata dia, juga dilakukan secara ketat dan berbasis kinerja nyata.

    Sebagai catatan, BRI Insurance membukukan laba bersih sebesar Rp467 miliar pada kuartal III 2025.

    Profit margin tercatat sebesar 15 persen dan hasil underwriting 31,23 persen. Sedangkan, premi bruto tercatat mencapai Rp3,12 triliun.

    Secara portofolio, segmen properti menjadi kontributor utama dengan porsi 49,55 persen terhadap total pendapatan premi.

    Kanal bancassurance dan korporasi yang masih mendominasi pendapatan.

    Sementara itu, segmen mikro dan ultra mikro menunjukkan pertumbuhan kuat sebesar 10,30 persen, yang turut mendorong peningkatan laba.

    Adapun hingga September 2025, asuransi mikro telah menyumbang 23 persen dari total portofolio bisnis.

    Segmen korporasi tercatat tumbuh solid 15,62 persen.

    Budi meyakini angka ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku industri terhadap kapasitas dan layanan proteksi BRI Insurance.

    Meski secara keseluruhan kinerja keuangan hingga September masih sedikit di bawah rencana kerja dan anggaran (RKA) akibat dampak penerapan PSAK 117 yang menekan pencatatan laba, prospek hingga akhir tahun tetap optimistis.

    Perseroan menargetkan premi bruto di atas Rp4,5 triliun pada akhir 2025 dengan fokus pada pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Kartoharjo Serahkan Lima CCTV ke Polsek untuk Perkuat Keamanan Lingkungan

    Warga Kartoharjo Serahkan Lima CCTV ke Polsek untuk Perkuat Keamanan Lingkungan

    Magetan (beritajatim.com) – Warga Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, menunjukkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan dengan menyerahkan bantuan lima unit kamera pengawas (CCTV) kepada Polsek Kartoharjo, Rabu (29/10/2025).

    Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Desa Karangmojo, Noor Achiran, mewakili seluruh kepala desa se-Kecamatan Kartoharjo, dan diterima langsung oleh Kapolsek Kartoharjo AKP Eko Supriyanto.

    Kapolsek Kartoharjo menyampaikan apresiasi atas inisiatif masyarakat yang turut memperkuat sistem keamanan di wilayahnya. Menurutnya, sinergi seperti ini merupakan bukti nyata kolaborasi antara masyarakat dan kepolisian dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

    “Sebelumnya kami memiliki tiga unit kamera pengawas di lingkungan Mapolsek. Dengan tambahan lima unit dari para kepala desa, kini total ada delapan CCTV aktif yang memantau aktivitas di sekitar Polsek,” ujar AKP Eko Supriyanto.

    Ia menjelaskan, dua kamera diarahkan ke jalan raya untuk memantau arus lalu lintas dan mengantisipasi potensi kecelakaan, sementara sisanya dipasang di area sekitar Mapolsek. “Dengan dukungan masyarakat seperti ini, sistem pengawasan bisa berjalan lebih optimal. Kami berharap hal ini dapat menjadi contoh bagi wilayah lain untuk turut berpartisipasi menjaga keamanan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kepala Desa Karangmojo Noor Achiran mengatakan, bantuan CCTV merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. “Ini bentuk dukungan kami kepada pihak kepolisian agar keamanan di wilayah Kartoharjo semakin terjaga,” ujarnya.

    Menanggapi hal tersebut, Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa memberikan apresiasi tinggi atas perhatian dan dukungan masyarakat terhadap tugas kepolisian. Ia menegaskan, kerja sama masyarakat sangat penting dalam memperkuat sistem keamanan berbasis teknologi.

    “Saya sangat mendukung dan mengapresiasi dukungan masyarakat terhadap tugas kepolisian. Ini merupakan simbol bahwa masyarakat mencintai institusi Polri,” ucap AKBP Raden Erik.

    Ia menambahkan, seluruh Polsek di Kabupaten Magetan telah dilengkapi kamera pengawas, baik untuk keamanan internal maupun pemantauan lalu lintas. “Untuk wilayah Kabupaten Magetan sendiri, seluruh jalur telah terpasang CCTV dan kamera ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di 41 titik rawan kecelakaan dan pelanggaran. Total keseluruhan ada sekitar 145 titik CCTV aktif se-Kabupaten Magetan,” jelasnya.

    Dengan adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa, Polsek Kartoharjo kini memiliki sistem pemantauan yang lebih kuat. Sinergi antara warga dan aparat kepolisian diharapkan terus terjaga demi terciptanya Magetan yang aman dan tertib. [fiq/beq]