Xcloud.id

Tag: Supriyanto

  • Sempat Angkut Pasir di Sungai, Pria Bondowoso Ditemukan Tak Bernyawa, Tangan Masih Pegang Sekop

    Sempat Angkut Pasir di Sungai, Pria Bondowoso Ditemukan Tak Bernyawa, Tangan Masih Pegang Sekop

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sinca ari pangistu

    TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO – Seorang pria berusia 53 tahun di Dusun Tegal Manik, Desa Tegal Pasir, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso, ditemukan meninggal dunia, pada Jum’at (21/2/2025).

    Korban meninggal bernama Ngadi, yang ditemukan meninggal dalam kondisi telanjang dada usai pamit mengambil pasir di sungai dekat rumahnya untuk keperluan pribadi.

    Ahmad, tetangga korban, mengatakan, Ngadi ditemukan meninggal oleh anak kecil yang sedang bermain mercon. Ditemukan, dalam kondisi terlentang dengan sekop pasir di tangannya.

    “Terlentang tadi pegang sekop pasir,” katanya.

    Ia menerangkan, diketahui korban jam 15.02 WIB masih menyapanya sembari menaikkan pasir ke atas sungai. Namun, semua warga terkejut saat anak tetangga berlari ke rumah korban memberi tahu kondisi korban yang sudah meninggal dunia.

    “Airnya di sungai itu cuma semata kaki,” terangnya.

    Katanya, warga langsung bersama keluarga menuju ke lokasi untuk melakulan evakuasi. Sembari melaporkan kejadian ini pada Polsek setempat.

    Pantauan di lokasi, evakuasi dilakukan pada sekitar pukul 17.15 WIB oleh warga sekitar. Diikuti tim dari Polsek, Puskesmas, dan TRC BPBD.

    Kapolsek Jambesari Darusallah, Iptu Supriyanto, mengatakan tim identifikasi dan tenaga kesehatan di Puskesmas Jambesari Ds telah memastikan bahwa korban meninggal wajar. Tak ada tanda-tanda kekerasan.

    “Meninggal dengan wajar,” ungkapnya.

    Ia menerangkan, berdasarkan keterangan keluarga yang bersangkutan tak ada riwayat penyakit. Bahkan, sebelum berangkat sempat menurunkan salon speaker masjid usai sholat Jum’at.

    Hingga setelah dari Masjid itu, korban langsung menuju lokasi mengambil pasir yang jaraknya 300 meter dari rumahnya.

    “Jarak 300 meter dari lokasi ke rumahnya” pungkasnya.

  • Komdigi Ungkap Tak Ada PHK Pegawai Dampak Merger XL-Smartfren

    Komdigi Ungkap Tak Ada PHK Pegawai Dampak Merger XL-Smartfren

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan informasi terkait nasib pegawai XL Axiata dan Smartfren. Kedua operator seluler itu sebelumnya menyatakan untuk bergabung yang nanti entitasnya menjadi XLSmart.

    Pada umumnya, penggabungan kedua perusahaan acapkali melahirkan fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu yang menjadi kekhawatiran pegawai yang perusahannya sepakat untuk merger guna melakukan efisensi.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan XL Axiata dan Smartfren telah mengungkapkan nasib pegawai mereka kepada pemerintah.

    “Kabarnya sih menurut teman-teman itu XL dan Smartfren tidak ada rencana untuk PHK dan sebagainya. Dan, itu mereka sudah menyampaikan di internalnya,” ungkap Wayan di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Ia berharap merger XL Axiata dan Smartfren ini tidak berdampak pada pegawai mereka yang diberhentikan.

    “Ya, karena itu kan ya nanti biar mereka saja yang itu urusan mereka. Tapi, kami akan memberikan catata kalau bisa yang tidak ada tenaga kerja yang PHK,” ungkap Wayan.

    Saat ini, Komdigi tengah meninjau proses merger XL Axiata dan Smartfren yang rencananya persetujuan prinsip dari pemerintah akan diterbitkan pada Maret 2025.

    Diberitakan sebelumnya, pada Desember 2024, XL Axiata, Smartfren, dan Smart Telecom mengumumkan kesepakatan definitif untuk melakukan merger yang nantinya menjadi XLSmart.

    Kesepakatan tersebut terjadi usai menandatangani perjanjian definitif untuk usulan penggabungan dengan nilai perusahaan pra-sinergi gabungan sebesar Rp 104 triliun atau USD 6,5 miliar.

    Disebutkan bahwa XL Axiata akan menjadi entitas yang bertahan, sedangkan Smartfren dan SmartTel akan menggabungkan diri menjadi bagian dari XLSmart. Axiata Group Berhad dan Sinar Mas akan menjadi pemegang saham pengendali bersama, masing-masing memiliki 34,8% saham di XLSmart, dengan pengaruh yang sama terhadap arah dan keputusan strategisnya.

    Terbaru, Axiata Group Berhad dan Sinar Mas mengumumkan penandatanganan dua Nota Kesepahaman untuk kolaborasi dan penuntasan merger. Acara dilakukan di depan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Selasa (28/1/2025).

    Nota kesepahaman pertama untuk kolaborasi terkait sinergi potensial di Malaysia, Indonesia, dan kawasan Asia Tenggara. Dengan memanfaatkan ekosistem telekomunikasi masing-masing pihak, Axiata dan Sinar Mas menjajaki penyediaan solusi 5G mutakhir, layanan untuk bisnis, infrastruktur digital, hingga inovasi fintech yang bermuara pada dukungan inisiatif transformasi digital di kawasan.

    (agt/fay)

  • Restu Komdigi Merger XL Axiata dan Smartfren Diungkap Maret 2025

    Restu Komdigi Merger XL Axiata dan Smartfren Diungkap Maret 2025

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan perkembangan terbaru terkait kelanjutan merger operator seluler antara XL Axiata, Smart Telecom, dan Smartfren.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan bahwa proses peninjauan penggabungan operator seluler itu saat ini tengah dilakukan dan akan ditentukan dalam waktu dekat ini.

    “Merger XL dengan Smartfren, Smartel juga ya. Intinya bahwa kita sudah membentuk tim, tim yang mengkaji terhadap penyelenggaraan merger ini. Nah, dari hasil sementara, mereka sudah memberikan gambaran masukan data-data tentang komitmen pembangunan mereka sejauh ini seperti apa,” ujar Wayan ditemui di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Wayan menambahkan, mereka juga telah memaparkan terkait pemanfaatan frekuensi yang dimiliki dari hasil penggabungan, apakah efektif atau tidak.

    “Ketiga, rencana pembangunan dengan pasca mereka merger ke mana saja. Jangan sampai, artinya merger ini harus bermanfaat untuk masyarakat juga. Artinya, nanti ada pertumbuhan pembangunan infrastruktur dengan merger ini,” ucapnya.

    Wayan belum mengetahui soal nasib frekuensi XLSmart, entitas perusahaan baru hasil merger XL dan Smartfren ini, yang akan dikembalikan ke negara. Sebab, sampai saat ini masih ditinjau, termasuk aspek Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.

    “Kalau dikembalikan itu ternyata tidak memiliki value, misalnya dari sisi frekuensinya ya. Kemudian, kita akan ada potensi kehilangan BHP frekuensi, ya jangan diambil. Kita lihat dulu pengembangannya. Saya belum bisa melihat frekuensi,” kata dia.

    Disampaikan Wayan, Komdigi akan menyampaikan hasil restu pemerintah terkait merger XL dan Smartfren itu direncanakan akan diketahui pada Maret 2025.

    “Kemungkinan ya dalam waktu cepat, misalnya 1-2 minggu ke depan sudah keluar persetujuan prinsip. (Bulan Maret?) Kurang lebih persetujuan prinsip. Kami ingin lebih cepat karena mereka juga kan harus memproses administrasinya ke KPPU, OJK, dan lain sebagainya,” pungkas wayan.

    Diberitakan sebelumnya, pada Desember 2024, XL Axiata, Smartfren, dan Smart Telecom mengumumkan kesepakatan definitif untuk melakukan merger yang nantinya menjadi XLSmart.

    Kesepakatan tersebut terjadi usai menandatangani perjanjian definitif untuk usulan penggabungan dengan nilai perusahaan pra-sinergi gabungan sebesar Rp 104 triliun atau USD 6,5 miliar.

    Disebutkan bahwa XL Axiata akan menjadi entitas yang bertahan, sedangkan Smartfren dan SmartTel akan menggabungkan diri menjadi bagian dari XLSmart. Axiata Group Berhad dan Sinar Mas akan menjadi pemegang saham pengendali bersama, masing-masing memiliki 34,8% saham di XLSmart, dengan pengaruh yang sama terhadap arah dan keputusan strategisnya.

    Terbaru, Axiata Group Berhad dan Sinar Mas mengumumkan penandatanganan dua Nota Kesepahaman untuk kolaborasi dan penuntasan merger. Acara dilakukan di depan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Selasa (28/1/2025).

    Nota kesepahaman pertama untuk kolaborasi terkait sinergi potensial di Malaysia, Indonesia, dan kawasan Asia Tenggara. Dengan memanfaatkan ekosistem telekomunikasi masing-masing pihak, Axiata dan Sinar Mas menjajaki penyediaan solusi 5G mutakhir, layanan untuk bisnis, infrastruktur digital, hingga inovasi fintech yang bermuara pada dukungan inisiatif transformasi digital di kawasan.

    (agt/fay)

  • Pabrik Sanken di Cikarang Akan Ditutup, Ratusan Karyawan Hadapi Ancaman PHK Massal

    Pabrik Sanken di Cikarang Akan Ditutup, Ratusan Karyawan Hadapi Ancaman PHK Massal

    Bekasi, Beritasatu.com – Rencana penghentian operasional pabrik PT Sanken Indonesia di Jalan Jawa, Kawasan MM2100, Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, mengakibatkan ratusan karyawan berpotensi mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.

    Penutupan pabrik elektronik ini dipicu oleh persaingan pasar yang semakin ketat, yang membuat perusahaan memutuskan untuk menghentikan produksi di Indonesia dan lebih fokus pada lini utama bisnisnya di Jepang.

    Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FPSPMI) PT Sanken Indonesia Dedi Supriyanto mengungkapkan, pemberitahuan terkait penutupan pabrik serta PHK massal sudah disampaikan oleh manajemen sejak Februari 2024. Keputusan ini sempat mengejutkan para karyawan.

    “Sebetulnya, informasi tentang PHK massal ini telah diumumkan oleh manajemen sejak Februari 2024. Kami cukup terkejut dengan keputusan ini. Namun, kami mengapresiasi bahwa manajemen memberikan pemberitahuan jauh-jauh hari, karena produksi akan benar-benar berhenti pada Juni 2025. Dengan begitu, para karyawan masih memiliki waktu sekitar 1,5 tahun untuk bersiap,” ujar Dedi di Cikarang Barat, Jumat (21/2/2025).

    Meski demikian, Dedi mengaku tidak mengetahui alasan pasti di balik keputusan penutupan pabrik Sanken di Cikarang hingga berujung PHK massal. Menurut informasi yang diperoleh dari manajemen, keputusan ini diambil karena target penjualan yang tidak tercapai.

    “Dari yang kami dengar, keputusan ini berasal dari kantor pusat perusahaan di Jepang. Alasannya, produksi di Indonesia tidak lagi mencapai target yang diharapkan,” jelasnya.

    Sejauh ini, komunikasi antara manajemen perusahaan dan karyawan terkait hak-hak mereka, termasuk kompensasi dan pesangon, masih berlangsung dengan baik.

    Dedi menambahkan, PT Sanken Indonesia telah memiliki perjanjian kerja bersama yang tengah diupayakan untuk dipenuhi oleh manajemen. Namun, para karyawan juga mengajukan permintaan kompensasi sebesar 60 kali gaji, sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    “Manajemen berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan memberikan kompensasi yang layak kepada karyawan. PT Sanken telah berusaha memenuhi perjanjian kerja bersama. Namun, kami juga meminta kompensasi tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan,” ucapnya.

    Saat ini, perusahaan telah menawarkan kompensasi sebesar 6 bulan upah, sementara para karyawan mengajukan permintaan 60 kali gaji. Tentu angka ini masih dalam tahap negosiasi dan melihat sejauh mana perusahaan mampu memenuhinya.

    Saat ini, sekitar 459 karyawan masih bekerja di pabrik tersebut. Mereka berharap dapat bertahan dengan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan setelah penutupan pabrik.

    Dedi juga menyampaikan bahwa bagi karyawan yang ingin tetap bekerja, akan diberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Sementara bagi yang ingin berwirausaha, perusahaan menawarkan program pelatihan kewirausahaan.

    “Kami mengajukan permintaan pelatihan pengelolaan keuangan agar para pekerja dapat menggunakan uang pesangon dengan bijak dan tidak mengalami kesulitan ekonomi ke depannya,” pungkasnya dalam menanggapi penutupan pabrik Sanken di Cikarang yang berujung PHK massal.

  • Pabrik Sanken di Cikarang Tutup, 457 Buruh Terancam PHK

    Pabrik Sanken di Cikarang Tutup, 457 Buruh Terancam PHK

    Bisnis.com, JAKARTA – Ratusan buruh atau pekerja PT Sanken Indonesia terancam kehilangan pekerjaan lantaran rencana penutupan pabrik di Cikarang yang akan dilakukan pada Juni 2025. 

    Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT Sanken Indonesia Dedy Supriyanto mengatakan, setidaknya terdapat 457 buruh yang akan terdampak dari penutupan pabrik tersebut. 

    “Saat ini ada pekerja 457 orang. Hari ini masih produksi seperti biasa, memang sudah dilakukan efisiensi dari beberapa tahun lalu,” kata Dedy kepada Bisnis, Jumat (21/2/2025). 

    Kendati demikian, Dedy tak memberikan detail tahapan efisiensi produksi yang telah dilakukan pabrikan peralatan listrik tersebut hingga akhirnya diputuskan tutup tahun ini.

    Lebih lanjut, pihak buruh saat ini masih melakukan negosiasi dengan manajemen Sanken Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya juga belum membuat pengaduan ke Kementerian Ketenagakerjaan. 

    “Belum ada kesepakatan terkait kompensasi,” tuturnya. 

    Produsen peralatan listrik PT Sanken Indonesia dikabarkan segera menutup lini produksinya di Indonesia pada Juni 2025. Hal ini dikarenakan rencana peralihan bisnis yang dilakukan perusahaan pusatnya di Jepang.  

    Sebelumnya, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Ronggolawe Sahuri mengatakan, pabrik Sanken Indonesia di Cikarang yang tutup merupakan industri peralatan listrik, bukan perusahaan elektronik dan peralatan rumah tangga.  

    “Produknya adalah SMPS [switch mode power supply], transformer. Produk yang dihasilkan diekspor sebesar 40%, sisanya dijual di dalam negeri,” ujar Ronggo kepada wartawan.

    Dia menegaskan bahwa pabrikan yang berlokasi di kawasan industri MM2100, Cikarang itu berbeda dengan PT Sanken Argadwija yang basis produksinya berada di Tangerang. Sanken Argadwija yang memproduksi peralatan rumah tangga masih beroperasi. 

  • XL Axiata (EXCL) Minat Ikut Lelang Spektrum 1,4 GHz

    XL Axiata (EXCL) Minat Ikut Lelang Spektrum 1,4 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA – PT XL Axiata Tbk. (EXCL) berminat untuk ikut serta dalam lelang spektrum 1,4 GHz yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Adapun, spektrum 1,4 GHz adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk telekomunikasi dan penyiaran. Frekuensi ini berada dalam rentang Ultra High Frequency (UHF).

    Group Head Regulatory & Government Relations XL Axiata, Alvin Aslam menyampaikan pihaknya berminat ambil bagian dalam lelang frekuensi tersebut.

    “Ya, kami berminat untuk ikut serta dalam lelang tersebut [spektruk 1,4 GHz],” kata Alvin kepada Bisnis, Kamis (20/2/2025).

    Di sisi lain, Alvin berharap terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemanfaatan spektrum frekuensi tersebut agar ekosistem perangkat dan footprint global dapat berjalan dengan efektif. 

    Mengingat kondisi ekosistem perangkat yang masih terbatas, sangat penting untuk membagi spektrum frekuensi ini menjadi dua blok. 

    Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pengguna tunggal atas spektrum tersebut sehingga bisa menjaga persaingan usaha yang sehat.

    “Termasuk menjadi referensi untuk industri, yang pada akhirnya akan bisa menjamin keberlanjutan ekosistem industri seluler yang sehat di tanah air saat ini dan kedepannya,” ujarnya.

    Diketahui, Komdigi berencana mengalokasikan pita frekuensi 1,4 GHz untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA) atau layanan internet cepat tetap nirkabel. Komdigi menunggu masukan publik guna menyusun regulasi pemanfaatan seleksi tersebut. 

    BWA adalah teknologi khusus akses internet berkecepatan tinggi secara nirkabel (tanpa kabel) di area yang luas.

    Beberapa teknologi yang termasuk dalam BWA antara lain Wi-Fi, WiMAX atau teknologi nirkabel jarak jauh yang dapat mencakup area yang lebih luas daripada Wi-Fi, 4G/5G, hingga satelit. 

    Hinet (Berca) dan Bolt adalah beberapa merek Wimax yang terkenal pada masanya. 

    Komdigi menyampaikan terobosan kebijakan tersebut nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto  mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz, kemudian baru pita frekuensi 700 MHz. 

    Wayan tidak menjelaskan alasan seleksi 1,4 GHz lebih diprioritaskan, tetapi diduga berkaitan dengan rencana mendorong hadirnya internet cepat tetap nirkabel (FWA) yang mumpuni. 

    “Rencana kami saat ini, setelah seleksi/evaluasi pita frekuensi 1,4 GHz akan disusul kemudian dengan proses seleksi pita frekuensi 700 MHz dan pita frekuensi seluler lainnya,” kata Wayan. 

  • Pabrik Sanken di Cikarang yang Tutup Bukan Bagian PT Sanken Argadwija

    Pabrik Sanken di Cikarang yang Tutup Bukan Bagian PT Sanken Argadwija

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pabrik PT Sanken Indonesia di Kawasan Industri MM2100, Cikarang, Jawa Barat akan menghentikan produksinya pada Juni 2025. Saat ini proses produksi masih dilakukan. Penutupan pabrik berdampak pada 459 pekerja aktif yang berpotensi terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Ketua PUK SPEE FSPMI PT Sanken Indonesia, Dedy Supriyanto mengungkapkan PT Sanken Indonesia merupakan bagian dari Sanken Electric yang merupakan induk perusahaan di Jepang.

    “PT Sanken Indonesia anak perusahaan Sanken Electric yang Jepang,” ungkap Dedy kepada CNBC Indonesia, Kamis (20/2/2025).

    Dedy juga menegaskan bahwa PT Sanken Indonesia tidak ada hubungan dengan PT Sanken Argadwija meskipun keduanya memiliki entitas yang sama yaitu Sanken.

    “Tidak ada hubungan,” sebutnya.

    Untuk PT Sanken Indonesia, pabrik yang berlokasi di kawasan MM2100 memproduksi transformator (trafo), UPS (Uninterruptible Power Supply) dan power supply, bukan alat-alat rumah tangga elektronik seperti lemari es, showcase, water dispenser, solar water heater, mesin cuci, air conditioner, television, rice cooker, kipas angin dan produk-produk rumah tangga lainnya.

    “Untuk di PT Sanken Indonesia produksi Power Suplai, transformers dan komponen elektronik lain,” sebutnya.

    Sementara itu, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Ronggolawe Sahuri mengungkapkan PT Sanken Argadwija yang memproduksi peralatan rumah tangga masih beroperasi. PT Sanken Argadwija berada di Tangerang, Banten. Adapun pabrik ini juga melayani pasar ekspor yang cukup besar, sehingga barangnya bukan hanya dipasarkan di dalam negeri.

    “Produk yang dihasilkan diekspor sebesar 40%. Sisanya dijual di dalam negeri,” sebut Ronggolawe.

    (wur)

  • Internet Murah 100 Mbps Disrupsi Bisnis ISP? Komdigi Buka Suara

    Internet Murah 100 Mbps Disrupsi Bisnis ISP? Komdigi Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan kehadiran internet 100 Mbps dengan tarif yang terjangkau lewat seleksi pita 1,4 GHz, tidak akan mengganggu bisnis penyedia jasa internet eksisting. Kebijakan ini justru akan membuat operator lebih efisien. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menjelaskan bahwa layanan broadband wireless acces (BWA) atau internet cepat nirkabel 1,4 GHz nantinya akan bersifat open access, yang artinya operator BWA 1,4 GHz harus membuka jaringannya termasuk serat optiknya untuk dapat dimanfaatkan bersama (sharing) oleh penyelenggara telekomunikasi lain.

    Dengan cara ini ongkos penggelaran lebih efisien karena bersifat kolaborasi.

    “Dengan model gotong royong seperti ini kita dapat menciptakan ekosistem yang lebih kolaboratif dan efisien dalam rangka menyediakan layanan internet yang lebih luas dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Wayan kepada Bisnis, Kamis (20/2/2025). 

    Wayan menambahkan Komdigi membuka ruang sebesar-besarnya kepada para penyelenggara telekomunikasi untuk turut berkontribusi dalam mempercepat penetrasi layanan fixed broadband di Indonesia, termasuk lewat seleksi pita 1,4 GHz. 

    Untuk kriteria peserta seleksi pita frekuensi 1,4 GHz, akan ditentukan kemudian di dalam Dokumen Seleksi. 

    “Dengan berpegang pada tujuan bahwa layanan internet murah ini yaitu hanya untuk layanan Internet yang sifat penerimaannya adalah tetap, seperti misalnya di rumah-rumah, sekolah, puskesmas, dan lain-lain,” kata Wayan. 

    Komdigi menegaskan bahwa tujuan utama dari seleksi pita frekuensi 1,4 GHz adalah menghadirkan layanan internet tetap (fixed broadband) yang terjangkau bagi masyarakat.

    Inisiatif ini diharapkan dapat menyediakan akses internet cepat di perumahan dengan biaya yang ramah di kantong, alih-alih mengejar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih tinggi. Dalam proses seleksi pita frekuensi, pemerintah berpotensi memperoleh PNBP. 

    Sebagai contoh, pada seleksi pita 2,1 GHz sebelumnya, negara berhasil meraup Rp605,05 miliar per tahun dari pemenang lelang. Dengan kewajiban pembayaran tambahan sebanyak dua kali pada tahun pertama, total pendapatan yang diperoleh mencapai sekitar Rp1,82 triliun.

    Menanggapi potensi PNBP dari seleksi 1,4 GHz, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan angka pasti karena besaran PNBP baru dapat ditentukan setelah proses seleksi atau evaluasi selesai.

    “Saat ini, fokus kami bukan pada perolehan PNBP setinggi-tingginya, tetapi lebih kepada penggelaran layanan akses internet ke rumah-rumah (fixed broadband) dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat,” ujar Wayan kepada Bisnis, Minggu (16/2/2025).

    Wayan menambahkan bahwa penyediaan pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan Broadband Wireless Access (BWA) memiliki beberapa tujuan strategis mulai dari meningkatkan penetrasi layanan akses tetap internet pita lebar (fixed broadband) hingga Mendukung penetrasi jaringan serat optik.

    Komdigi memperkirakan harga layanan internet rumah dari pita 1,4 GHz ini bisa mencapai Rp100.000-Rp150.000 per bulan untuk kecepatan 100 Mbps.

  • APJII Wanti-wanti Konsistensi Kecepatan Layanan Program Internet Murah 100 Mbps

    APJII Wanti-wanti Konsistensi Kecepatan Layanan Program Internet Murah 100 Mbps

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mengkhawatirkan konsistensi kecepatan internet dalam program internet murah 100 Mbps seharga Rp100.000. Dari sisi ongkos dan teknologi, terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan.

    Sekjen APJII Zulfadly Syam mengatakan harga paket Rp100.000 untuk 100 Mbps hanya akan dapat tercapai dengan instalasi infrastruktur di tempat yang tepat. Masyarakat dengan daya beli rendah, akan sulit mendapat layanan tersebut meski harganya terbilang relatif murah dibandingkan harga layanan internet lainnya.

    Selain itu, kata Zul, masalah lainnya adalah bagaimana nanti operator atau pemenang ini benar-benar menata frekuensinya, mengingat frekuensi memiliki kapasitas tampung yang terbatas. Jika terlalu padat penggunanya,  trafik akan tersendat dan melambat.

    Di sisi lain, operator pemenang lelang harus mencari pelanggan sebanyak-banyaknya agar tetap cuan dengan harga layanan yang berkisar Rp100.000-Rp150.000.

    “Kuantiti yang sedemikian besar akan melemahkan dari frekuensi itu sendiri. Nah, jadi apakah ini akan tercapai? Jawaban saya ya dan tidak. Tetapi apakah akan bisa sustain dan menguntungkan provider? Nah, ini kita masih belum tahu,” kata Zul kepada Bisnis, Rabu (19/2/2025).

    Dia juga mengatakan bahwa ISP pemenang 1,4 GHz juga harus berhitung mengenai ongkos, karena hal ini sangat berpengaruh pada harga yang diberikan kepada masyarakat.

    APJII menilai Indonesia membutuhkan broadband wireless access atau fixed broadband melalui wireless, karena di beberapa daerah itu memang kesulitan membangun serat optik.

    Meski demikian untuk menjalankan BWA, dibutuhkan serat optik, sehingga keduanya saling terhubung.

    “Jadi, kalau tidak pakai fiber optic itu akan kelimpungan sendiri nanti itu. Jadi, ISP existing sebenarnya bisa menjadikan ini sebagai sebuah solusi di daerah-daerah yang memang sulit membangun fiber optic dari rumah ke rumah,” kata Zul.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa tujuan utama dari seleksi pita frekuensi 1,4 GHz adalah menghadirkan layanan internet tetap (fixed broadband) yang terjangkau bagi masyarakat.

    Inisiatif ini diharapkan dapat menyediakan akses internet cepat di perumahan dengan biaya yang ramah di kantong, alih-alih mengejar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih tinggi. Dalam proses seleksi pita frekuensi, pemerintah berpotensi memperoleh PNBP. 

    Sebagai contoh, pada seleksi pita 2,1 GHz sebelumnya, negara berhasil meraup Rp605,05 miliar per tahun dari pemenang lelang. Dengan kewajiban pembayaran tambahan sebanyak dua kali pada tahun pertama, total pendapatan yang diperoleh mencapai sekitar Rp1,82 triliun.

    Menanggapi potensi PNBP dari seleksi 1,4 GHz, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan angka pasti karena besaran PNBP baru dapat ditentukan setelah proses seleksi atau evaluasi selesai.

    “Saat ini, fokus kami bukan pada perolehan PNBP setinggi-tingginya, tetapi lebih kepada penggelaran layanan akses internet ke rumah-rumah (fixed broadband) dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat,” ujar Wayan.

  • Telkomsel Bersiap Ikut Lelang Pita Frekuensi 1,4 GHz

    Telkomsel Bersiap Ikut Lelang Pita Frekuensi 1,4 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah memastikan anak usahanya yaitu PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) akan berpartisipasi dalam lelang spektrum 1,4 GHz. Adapun, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana menggelar seleksi spektrum 1,4 GHz pada kuartal I/2025. 

    Spektrum 1,4 GHz adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk telekomunikasi dan penyiaran. Frekuensi ini berada dalam rentang Ultra High Frequency (UHF).

    “Tanya ke Telkomsel. Ya, Telkomsel akan ikut (lelang),” kata Ririek di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Diketahui, Komdigi berencana mengalokasikan pita frekuensi 1,4 GHz untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA) atau layanan internet cepat tetap nirkabel. Komdigi pun menunggu masukan publik guna menyusun regulasi pemanfaatan seleksi tersebut. 

    BWA adalah teknologi khusus akses internet berkecepatan tinggi secara nirkabel (tanpa kabel) di area yang luas.

    Beberapa teknologi yang termasuk dalam BWA antara lain Wi-Fi, WiMAX atau teknologi nirkabel jarak jauh yang dapat mencakup area yang lebih luas daripada Wi-Fi, 4G/5G, hingga satelit. Hinet (Berca) dan Bolt adalah beberapa merek Wimax yang terkenal pada masanya. 

    Komdigi menyampaikan terobosan kebijakan tersebut nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto  mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz, kemudian baru pita frekuensi 700 MHz. 

    Wayan tidak menjelaskan alasan seleksi 1,4 GHz lebih diprioritaskan, tetapi diduga berkaitan dengan rencana mendorong hadirnya internet cepat tetap nirkabel (FWA) yang mumpuni. 

    “Rencana kami saat ini, setelah seleksi/evaluasi pita frekuensi 1,4 GHz akan disusul kemudian dengan proses seleksi pita frekuensi 700 MHz dan pita frekuensi seluler lainnya,” kata Wayan. 

    Dalam draf Rancangan Peraturan Menteri tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz diketahui bahwa hak penggunaan frekuensi diberikan dalam bentuk IPFR kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet Switched dengan wilayah layanan regional. 

    Ada 3 regional dengan jumlah zona layanan yang berbeda-beda. Regional 1 terdiri atas zona 4, zona 5, zona 6, zona 7, zona 9, dan zona 10. 

    Sementara itu regional 2 terdiri dari zona 1, zona 2, zona 3, zona 8, dan zona 15. Terakhir, Regional 3 terdiri dari zona 11, zona 12, zona 13, dan zona 14.