Tag: Supriyanto

Gresik United vs Persewar Waropen, Laga Hidup Mati Laskar Joko Samudro, Djanur: Kami Perjuangkan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Willy Abraham

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK – Gresik United akan menghadapi laga penting melawan Persewar Waropen di Stadion Gelora Joko Samudro, Minggu (16/2/2025) sore.

Pertandingan ini menentukan langkah Gresik United ke depannya.

Andai Gresik United menang, masih berharap hasil tim lain di Grup J babak play off degradasi. Andai kalah atau imbang, peluang tembus dua besar untuk bertahan di Liga 2 musim depan dipastikan semakin tertutup.

Saat ini Gresik United berada di peringkat tiga Grup J dengan nilai 8. Andai meraih tiga poin, menjadi 11 poin, Gresik United masih belum bisa beranjak dari peringkat tiga. Karena Persiku Kudus yang ada di peringkat dua meraih 12 poin.

Pesaing terdekat Gresik United adalah Persibo Bojonegoro dengan mengoleksi poin 6 di peringkat empat. Persibo akan menghadapi Persekat Tegal pada Senin (17/2) mendatang.

Artinya, Gresik United harus menyapu dua kali kemenangan melawan Persewar Waropen dan bermain di markas Persibo Bojonegoro 21 Februari mendatang. Dengan catatan Persiku Kudus menelan hasil minor di dua laga terakhirnya.

Pelatih Gresik United Djajang Nurjaman mengatakan, pertandingan melawan Persewar Waropen ini sangat mepet. Usai kalah dari Persiku Kudus pada Kamis, kemarin. Tim Gresik United langsung pulang ke Gresik malam harinya.

Hari Jumat, tim pelatih memberikan libur. Hari Sabtu, hanya menjalani official training atau OT selama 60 menit. Minggu besok, pertandingan dimulai.

Mantan pelatih Persib Bandung memberikan recovery bagi pemain yang bertanding lawan Persiku Kudus. Sementara pemain yang tidak bertanding, tim pelatih memberikan conditioning. Hal ini semata-mata untuk menjaga fisik para pemain.

“Kita harus siap menghadapi Persewar Waropen dan menurut kami pertandingan sangat maha penting, walaupun boleh dikatakan tipis, peluang kita masih ada. Untuk itu akan kami perjuangkan,” ujar Djanur sapaan akrabnya.

Pemain Gresik United, Joko Supriyanto menambahkan, para pemain dalam kondisi siap memperjuangkan kemenangan pada laga besok.

“Kami berkomitmen terus berjuang waktunya kita berjuang bersama-sama,” tegasnya.

15/02/2025 22:07
Perbandingan Internet Indonesia dengan Negara di Asia Tenggara, Bikin Nyesek!

Jakarta –

Kecepatan internet Indonesia dibandingkan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara masih tertinggal, baik koneksi mobile maupun fixed broadband. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencoba untuk menggapai mimpi 100 Mbps.

Mengacu laporan Ookla melalui Speedtest Global Index untuk edisi Desember 2024, kategori internet mobile, Indonesia berada di peringkat ke-86 dari 110 negara di dunia.

Jika dipersempit sampai di ASEAN, Indonesia ada di posisi buncit dengan kecepatan internet mobile rata-rata 28,80 Mbps. Ookla menyebutkan bahwa kecepatan internet Indonesia itu membuatnya naik satu posisi, tapi di sisi lain, Kamboja yang sebelumnya di bawah Indonesia kini jauh lebih kencang dan berada di atas.

Peringkat Kecepatan Internet Mobile Negara di Asia Tenggara:

Singapura 129,13 Mbps (peringkat 15)Malaysia 105,36 Mbps (peringkat 20)Vietnam 86,96 Mbps (peringkat 37)Thailand 65,47 Mbps (peringkat 46)Laos 36,64 Mbps (peringkat 75)Filipina 36,36 Mbps (peringkat 77)Kamboja 32,27 Mbps (peringkat 82)Indonesia 28,80 Mbps (peringkat 86).

Beralih ke kategori fixed broadband, posisi Indonesia pun tak lebih baik. Indonesia ada di ranking ke-121 dari 154 negara di dunia atau turun tiga urutan dari bulan sebelumnya. Indonesia pun hanya unggul dari Myanmar.

Kecepatan internet fixed broadband Indonesia menyentuh 32,07 Mbps. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Singapura masih berada di tahta tertinggi internet fixed broadband. Berikut adalah urutan kecepatan internet fixed broadband negara-negara Asia Tenggara.

Peringkat Kecepatan Internet Fixed Broadband Negara di Asia Tenggara:

Singapura 330,98 Mbps (peringkat 1)Thailand 235,86 Mbps (peringkat 12)Vietnam 159,32 Mbps (peringkat 35)Malaysia 118,63 Mbps (peringkat 45)Filipina 93,76 Mbps (peringkat 58)Brunei Darussalam 76,60 Mbps (peringkat 83)Kamboja 46,14 Mbps (peringkat 108)Laos 40,06 Mbps (peringkat 114)Indonesia 32,07 Mbps (peringkat 121)Myanmar 28,94 Mbps (peringkat 124)

Melihat kondisi kecepatan internet Indonesia yang lambat itu membuat Komdigi berniat untuk melakukan lelang frekuensi 1,4 GHz dengan lebar pita 80 MHz pada kuartal pertama 2025. Spektrum ini akan dialokasikan untuk penggunaan broadband wireless access (BWA) atau layanan internet cepat tetap nirkabel.

“Kita berharap di dalam nanti kita minta harga internet murah, tapi juga menjaga kualitasnya ya. Jadi, kualitasnya berharap itu dengan tarif yang murah bisa minimal 100 Mbps,” ujar Dirjen Infrastruktru Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto di Jakarta, Selasa (5/2).

Adapun terkait perkiraan tarif internet tetap yang diharapkan terjadi usai lelang frekuensi 1,4 GHz itu berkisar antara Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribuan.

Lelang frekuensi 1,4 GHz diutamakan Komdigi untuk meningkatkan kecepatan internet fixed broadband lebih dari 100 Mbps. Meski terbilang ekosistem di spektrum tersebut masih rendah, Komdigi menyakini ini langkah awal untuk menciptakan internet cepat sekaligus murah.

Sementara itu, Plt Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Kementerian Komdigi, menyebutkan pemerintah menargetkan ada tiga band lainnya yang akan juga dilelang, yakni 700 MHz, 2,6 GHz, dan 26 GHz.

Dengan spektrum frekuensi yang dilepas Komdigi itu, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan untuk menghadirkan layanan internet cepat dan murah. Sekaligus juga untuk ekspansi akses yang kian merata.

(agt/rns)

12/02/2025 20:43
Bondowoso Hadapi Tantangan Berat Jelang Revalidasi UNESCO Global Geopark 2026

Bondowoso (beritajatim.com) – Kabupaten Bondowoso resmi menyandang status UNESCO Global Ijen Geopark (UGG) sejak September 2023. Namun, status ini harus dipertahankan melalui revalidasi yang akan berlangsung pada tahun 2026. Berbagai tantangan pun menghadang, terutama pada tahun 2025, ketika muncul potensi hambatan seperti efisiensi anggaran dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola.

Dalam TalkShow yang digelar di Kedai Bee, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan/Kabupaten Bondowoso, Senin (10/2/2025) malam, sejumlah saran perbaikan mengemuka. Acara ini menghadirkan Wakil Ketua DPRD Bondowoso Sinung Sudrajat, Praktisi dan Konsultan Pariwisata Hendro Wahyudi, serta Masiyan Coffe Farmers Supriyanto. Hadirin berasal dari berbagai kalangan, termasuk pegiat pariwisata, mahasiswa, pelaku usaha kopi, komunitas, dan kepala desa.

Kritik konstruktif disampaikan dalam forum ini, terlebih dalam periode 2025-2030 mendatang, Bondowoso akan dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati baru, KH. Abdul Hamid Wahid dan KH. As’ad Yahya Syafi’i (Ra Hamid – Ra As’ad), yang akan dilantik pada 20 Februari 2025. Pasangan ini langsung dihadapkan pada tantangan berat dalam menjaga status UGG Bondowoso agar tidak tergelincir akibat tidak memenuhi standar UNESCO.

Pemkab Bondowoso mengklaim telah siap menghadapi revalidasi, namun sejumlah pihak masih meragukan efektivitasnya. Hendro Wahyudi mengkritik kurangnya ketepatan dalam penetapan kalender event Ijen Geopark yang dinilai tidak mempertimbangkan pola kunjungan wisatawan.

“Kalender Event Ijen Geopark yang dibuat itu hanya sekedar dibuat saja. Tidak mempertimbangkan low and high season,” kata Hendro. Ia menambahkan bahwa event di saat low season bisa menjadi sia-sia, sementara di high season, event seharusnya dirancang untuk memukau wisatawan agar ingin kembali ke Bondowoso.

Kritik juga datang dari Kepala Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Muhamad Faozi, yang mempertanyakan struktur kepengurusan Pengurus Harian Ijen Geopark (PHIG) Bondowoso. “Pusat geosite Ijen Geopark itu kan di Kecamatan Ijen. Tapi kok tidak ada anggota PHIG yang dari Ijen. Padahal yang lebih tahu Ijen, tentu masyarakat Ijen, bukan orang luar,” katanya.

Selain sektor wisata, kopi menjadi komoditas unggulan Bondowoso, namun tidak semua pelaku usaha kopi memahami ilmu kopi dengan baik. Mukhlis, seorang pedagang kopi dari Desa Pejaten, Kecamatan Tegalampel, mengaku kurang mendapatkan literasi mengenai kopi.

“Jujur saja. Saya butuh ilmu dan literasi tentang kopi. Karena bertahun-tahun saya berjualan kopi, saya belum tahu ilmu kopi. Mohon ke depan ada pembinaan kepada pelaku usaha kopi seperti saya ini,” katanya. Masiyan Coffe Farmers, Supriyanto, menambahkan bahwa pelatihan baru belakangan ini dilakukan dan perlu diperluas secara masif.

Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajat, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam mempertahankan status UGG. “Sudah tidak ada lagi 01 dan 02 (nomor urut Pilbup Bondowoso 2024), semua harus bersatu padu memajukan Bondowoso. Kita punya warisan nenek moyang yaitu gotong royong. Mari kita songsong masa depan Bondowoso yang lebih baik,” katanya.

Menurutnya, efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat harus disiasati dengan inovasi. “Masih ada harapan besar jika kita semua mau berkolaborasi dan terus berinovasi. Jika itu dilakukan, tidak menutup kemungkinan Bondowoso bisa Berdikari (Berdiri di Kaki Sendiri),” tegasnya.

Acara TalkShow terkait Ijen Geopark Bondowoso akan terus diadakan secara rutin guna memperkuat strategi dan inovasi dalam mempertahankan status UGG. Forum ini bukan sekadar kritik, tetapi juga berisi harapan dan strategi untuk masa depan Bondowoso yang lebih maju. [awi/beq]

11/02/2025 17:59
Menkomdigi-Menhub Bahas Persiapan Internet Mudik Lebaran dan Nyepi

Jakarta –

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan pertemuan membahas persiapan pemerintah menghadapi mudik Lebaran yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi.

Berkaca pada momen Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), pemerintah menyebutkan telah berhasil sehingga perjalanan yang dilakukan masyarakat tidak mengalami kendala.

Ketika itu, berdasarkan mobile positioning data dari operator seluler (Indosat, Telkomsel, dan XL) yang mana jumlah penumpang angkutan umum meningkat dari 16,3 juta pada 2023-2024 menjadi 17,1 juta orang.

Menkomdigi mengatakan bahwa sejak Oktober 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mendukung Nataru, termasuk komunikasi publik yang efektif, penyebaran informasi melalui SMS Blast, running text di televisi nasional, serta konten di berbagai kanal digital.

“Kami juga memastikan ketersediaan jaringan telekomunikasi yang optimal di titik-titik krusial, seperti bandara, terminal, pelabuhan, dan jalur utama mudik. Selain itu, tim Balai Monitoring Komdigi aktif memantau spektrum frekuensi guna memastikan kelancaran komunikasi selama periode liburan,” jelasnya seperti dikutip dari siaran persnya, Jumat (7/2/2025).

Melihat keberhasilan Nataru, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komdigi berkomitmen untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi libur Nyepi (28-29 Maret 2025) dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H (31 Maret – 7 April 2025).

“Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan dan libur Lebaran, sehingga persiapan harus dimulai dari sekarang. Kami berharap Komdigi kembali mendukung Kementerian Perhubungan serta kementerian dan lembaga lain dalam memastikan kelancaran angkutan Lebaran 2025,” ujar Menhub Dudy.

Sementara itu, Menkomdigi menegaskan bahwa Komdigi siap melanjutkan dukungan penuh dalam penyebaran informasi publik, pemantauan kualitas jaringan telekomunikasi, serta upaya mitigasi risiko yang berpotensi mengganggu kelancaran perjalanan masyarakat.

“Kami mengapresiasi sinergi yang sudah terjalin dengan baik. Kami bertekad untuk meningkatkan koordinasi demi memastikan perjalanan libur Nyepi dan Lebaran berjalan lebih lancar, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” tutur Menkomdigi.

Kementerian Komdigi juga akan terus berkoordinasi dengan penyedia layanan telekomunikasi agar masyarakat tetap dapat terhubung selama perjalanan mudik. Pusat Informasi dan Koordinasi Lintas Sektor yang dibentuk oleh Kemenhub pun akan kembali dioptimalkan dalam periode liburan mendatang.

Dalam pertemuan ini, Menkomdigi Meutya Hafid didampingi oleh Wamenkomdigi Nezar Patria, Dirjen Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto, Dirjen Ekosistem Digital Edwin Hidayat, dan Dirjen Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya.

(agt/fay)

07/02/2025 14:01
Komdigi Siapkan Internet Murah Fixed Broadband Rp 100 Ribuan untuk 100Mbps – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah saat ini tengah berencana melelang frekuensi 1,4GHz. Rencananya, frekuensi tersebut akan dimanfaatkan untuk menghadirkan layanan internet rumah yang cepat, tapi dengan harga lebih terjangkau.

Kementerian Komdigi (Komunikasi dan Digital) menargetkan frekuensi tersebut bisa menghadirkan internet dengan kecepatan hingga 100Mbps. Pita frekuensi 1,4GHz akan digunakan untuk layanan telekomunikasi BWA (Broadband Wireless Access).

Dijelaskan, layanan BWA ini diberikan untuk penyelenggaran jaringan tetap lokal berbasis packet-switched menggunakan teknologi IMT (International Mobile Telecommunications).

Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto, proses lelang frekuensi 1,4GHz ini kemungkinan akan dimulai pada minggu ketiga Februari 2025.

Terkait soal biaya yang terjangkau, Wayan berharap tarif untuk kecepatan internet 100Mbps itu sekitar Rp 100 sampai 150 ribu. “Jadi, kualitasnya berharap itu bagus dengan tarif yang murah,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Untuk itu, Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz saat ini tengah disusun.

Peraturan itu dibuat dalam rangka meningkatkan penetrasi fixed broadband, menyediakan layanan fixed broadband dengan harga yang terjangkau, dan meningkatkan penggelaran serat optik.

Hal ini dilakukan karena penetrasi Fixed Broadband (FBB) di Indonesia masih rendah, hanya 21,31 persen rumah tangga yang memiliki akses. Selain itu, kecepatan rata-rata masih 32,10Mbps, dan harga layanan internet cepat 100Mbps masih mahal.

“Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah terobosan kebijakan untuk mendorong pembangunan layanan akses internet di rumah secara masif dan cepat dengan biaya yang relatif terjangkau sesuai kemampuan masyarakat,” tulis Komdigi dalam siaran persnya.

Dijelaskan pula, rencana kebijakan internet murah ini akan fokus pada wilayah dengan tingkat layanan internet yang masih terbatas atau bahkan yang belum ada penetrasi sama sekali.

Lalu, pelanggan dari layanan internet murah ini ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dengan daya beli terbatas. Adapun Komdigi akan menyiapkan spektrum frekuensi radio 80Mhz di pita frekuensi 1,4GHz.

07/02/2025 12:30
Dampak Banjir Semarang dan Terganggunya Proses Belajar Mengajar Siswa Regional 6 Februari 2025

Dampak Banjir Semarang dan Terganggunya Proses Belajar Mengajar Siswa
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Banjir yang menggenangi beberapa wilayah di Kota
Semarang
berdampak pada kegiatan belajar mengajar (KBM) di sejumlah sekolah.
Salah satunya SMPN 20 Semarang yang terletak di Jalan Kapas Utara Raya, Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.
Sejak Kamis (6/2/2025) pagi, banjir sudah menggenangi sekitar 8 ruang di lantai satu SMPN 20 Semarang. Di antaranya, ruang kelas, ruang Kepala Sekolah, ruang Tata Usaha (TU), perpustakaan, hingga ruang Bimbingan Konseling (BK).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sekolah SMPN 20 Semarang, Agus Supriyanto.
Dirinya menyebutkan, pada pukul 06.30 WIB, air sudah memasuki teras hingga ruang-ruang kelas.
Sehingga, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang dan memutuskan untuk melakukan KBM secara daring.
“Kalau anak-anak tetap di sekolah, nanti dengan kondisi kelas yang penuh air. Kita mengantisipasi anak agar tidak sakit, makanya kita ambil langkah untuk pembelajaran daring,” ucap Agus saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (6/2/2025).

Tidak hanya itu, imbuh Agus, banjir yang menggenangi Kota Semarang juga berdampak pada akses menuju sekolah, maupun sarana prasarana SMPN 20 Semarang.
Seperti lemari-lemari besi yang mulai berkarat, beberapa properti kayu yang rusak, meja guru dari multiplek yang mulai mengelupas, dan masih banyak lainnya.
“Properti dari kayu, triplek sudah mulai ambrol karena tidak kuat dengan ait. Rak-rak buku di perpustakaan bagian bawah juga tidak bisa dipakai. Sementara buku-buku diletakkan di atas,” tutur dia.
Kendati demikian, Agus sudah berupaya untuk memperbaiki kondisi sekolah agar sedikit terselamatkan dari banjir. Seperti melakukan peninggian lantai, meski belum maksimal.
“Ada beberapa yang sudah ditinggikan, tapi belum semuanya. Bisa dikatakan kita belum bisa sepenuhnya untuk meninggikan lokasi itu,” tutur Agus.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdik Kota Semarang, Aloysius Kristiyanto, mengatakan, banjir yang menggenangi Kota Lumpia memang berdampak pada KBM di SMPN 20 Semarang.
“Akses menuju sekolah banyak tergenang, itu yang membuat tidak nyaman. Jadi diputuskan untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ),” ucap dia.
Dengan demikian, dirinya mengimbau kepada seluruh kepala sekolah SMP di Semarang untuk selalu memantau kondisi sekolah agar tetap aman di tengah curah hujan tinggi yang melanda Kota Semarang.
“Kami harap kepsek bisa memantau kondisi lingkungan sekolah, mungkin ada saluran-saluran air, atau bagunan. Senantiasa memanatu kondisi, dan siap melakukan pengawasan lingkungan dan bangunan sekolah,” pungkas Aloysius.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/02/2025 22:16
Komdigi Kaji 2 Pemenang dalam 1 Regional

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengkaji usulan akademisi dan pemerhati telekomunikasi mengenai jumlah pemenang dalam satu regional pada seleksi pita 1,4 GHz.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan saat ini Komdigi masih melakukan konsultasi publik untuk Rancangan Peraturan Menteri (RPM) terkait dengan kebijakan umum penggunaan pita frekuensi 1,4 GHz. Harapannya, pada kuartal I/2025, seleksi tersebut dapat terealisasi.

Adapun pita tersebut rencananya digunakan untuk menyediakan layanan internet cepat nirkabel, sedangkan terkait dengan jumlah pemenang di dalam 1 regional, merupakan bagian dari regulasi

berikutnya yaitu Keputusan Menteri tentang proses seleksi atau evaluasi untuk menetapkan pengguna pita frekuensi tersebut.

Paralel, Komdigi, juga masih melakukan penjaringan minat kepada beberapa perwakilan penyelenggara telekomunikasi untuk menentukan apakah nanti mekanismenya seleksi atau evaluasi, tergantung pada peminatan dan kebutuhan yang masuk.

“Namun, prinsipnya masukan tersebut sedang dalam kajian kami,” kata Wayan kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025).

Dalam seleksi tahun ini, Komdigi membagi pita 1,4 GHz menjadi 3 regional. Satu regional memiliki beberapa zona wilayah, dengan jumlah yang tidak sama. Total ada 15 zona.

Terdapat lebar pita 80 MHz yang akan Komdigi alihkan kepada pemenang seleksi. Jika satu regional hanya berisi satu pemenang, maka pemenang tersebut berpotensi menguasai pita selebar 80 MHz atau 4/5 dari kondisi ideal pita frekuensi 5G yang sebesar 100 MHz. Jumlah akan mengecil jika Komdigi memperbolehkan pemenang lelang lebih dari satu.

Sebelumnya, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB Ian Yosef M. Edward menyarankan agar pemenang dalam seleksi 1,4 GHz dibuka untuk lebih dari satu pemain.

Dia mengatakan dengan memperbolehkan pemenang lelang lebih dari satu pemain, maka ongkos yang dibayarkan oleh penyelenggara telekomunikasi akan lebih murah, sehingga harga yang diberikan kepada pelanggan tetap terjangkau. Di sisi lain, keberlanjutan bisnis operator juga terjaga.

“Harga ke pengguna juga menjadi murah,” kata Ian.

Dia juga mengusulkan dengan lebar bandwidth 80 MHz, pemerintah dapat menetapkan 4 ISP sebagai pemenang dengan masing-masing 20 MHz atau 30 MHz dan 40 MHz atau kombinasi.

“Pemerintah tetap mengambil untung dengan bebannya bisa saja up front fee-nya disebar dalam 5 tahun. Jadi pemerintah mendapat untung dalam bentuk PNBP dan kemajuan masyarakat,” kata Ian.

Sementara itu, Akademisi Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB Agung Harsoyo mengatakan sejah dahulu Komdigi telah mendorong terjadinya konsolidasi operator seluler. Dia berharap kebijakan konsolidasi tersebut tetap dijalankan.

“Saya berharap nantinya lelang frekuensi 1.4 GHz tidak menambah jumlah operator penyelenggara jasa internet. Dengan jumlah operator seluler yang saat ini ada dan anggota APJII yang mencapai 1.275 menurut saya sudah terlalu banyak. Ini tidak sehat bagi industri,” ujar Agung.

Dia juga berharap Komdigi dapat menentukan harga izin penggunaan pita frekuensi (IPFR) yang terjangkau bagi industri. Kalau harga IPFR terlalu tinggi seperti selular, maka objektif pemerintah untuk menyediakan internet murah fixed broadband tak akan tercapai.

“Dari draft RPM ini Komdigi akan menggunakan frekuensi 1.4 GHz untuk penetrasi fixed broadband dan akan membagi wilayah layanan berdasarkan regional. Karena karakteristiknya beda dengan selular, maka harga IPFR harus terjangkau. Sehingga BHP frekuensinya tidak bisa disamakan dengan selular,” kata Agung.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan pada pita frekuensi 1,4 GHz terdapat spektrum sebesar 80 MHz yang dapat dimanfaatkan oleh pemenang dalam menyalurkan internet cepat.

Dengan jumlah yang lebar itu, Komdigi diminta untuk mengkaji kembali jumlah pemenang pada masing-masing regional/zona.

“80 MHz ini sangat besar jika untuk satu pemain, sehingga idealnya ini bisa digunakan dipakai atau diseleksi kepada beberapa pemain,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (3/2/2025).

Dia juga meminta Komdigi untuk mengkaji peserta yang diperbolehkan terlibat. Jika hanya untuk pemain baru, maka Komdigi perlu mempertimbangkan terkait misi pemerintah dalam menyehatkan industri telekomunikasi.

Selain itu, faktor kesiapan ekosistem internet di pita 1,4 GHz juga harus dipertimbangkan dengan matang.

“Jika pemainnya bertambah ini akan menjadi sehat atau seperti sebelumnya, di mana ada pemain yang merugi terus, industrinya tidak sehat,” kata Heru.

06/02/2025 15:29
Komdigi Janji Kecepatan Internet Fixed 100 Mbps Harga Rp 100 Ribuan

Jakarta –

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjanjikan akan meningkatkan kecepatan internet fixed broadband Indonesia. Tak hanya cepat, harganya pun akan lebih terjangkau dari yang diperjualkan saat ini.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan pemerintah ingin meningkatkan koneksi internet dalam negeri. Untuk itu, Komdigi akan melakukan lelang frekuensi 1,4 GHz pada kuartal pertama 2025 ini.

Melalui spektrum tersebut, Komdigi akan mengalokasikannya untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA).

“Kita berharap di dalam nanti kita minta harga internet murah, tapi juga menjaga kualitasnya ya. Jadi, kualitasnya berharap itu dengan tarif yang murah bisa minimal 100 Mbps,” ujar Wayan saat ditemui beberapa waktu lalu.

Adapun terkait perkiraan tarif internet tetap yang diharapkan terjadi usai lelang frekuensi 1,4 GHz itu berkisar antara Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu.

“Jadi, ingat ini (lelang frekuensi 1,4 GHz) untuk packed switched, bukan untuk seluler,” ucapnya.

Sebelum berdasarkan keterangan tertulis Komdigi dalam konsultasi publik RPM tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz, Indonesia tengah dihadapi tantangan besar dalam meningkatkan layanan Fixed Broadband.

Dari segi penetrasi dan kualitas saat ini hanya mencapai 21,31% rumah tangga berdasarkan data Komdigi di 2024 dari sekitar 69 juta rumah tangga di Indonesia yang diungkap oleh BPS. Sedangkan, menurut laporan Ookla pada Oktober 2024 itu, kecepatan download rata-rata internet tetap Indonesia itu. 32,10 Mbps masih kalah dibandingkan dengan negara tetangga.

Selain itu, harga rata-rata bulanan untuk kecepatan internet mencapai hingga 100 Mbps masih cukup mahal. Tingginya biaya internet pelanggan dan biaya penggelaran jaringan Fiber Optic, terutama di daerah rural dan sub-urban, serta regulasi dan infrastruktur yang belum mendukung secara optimal, menjadi tantangan utama.

Oleh karena itu, Komdigi mengatakan dibutuhkan sebuah terobosan kebijakan untuk mendorong pembangunan layanan akses internet di rumah secara masif dan cepat dengan biaya yang relatif terjangkau sesuai kemampuan masyarakat.

Rencana kebijakan untuk internet murah ini akan fokus pada wilayah dengan tingkat penetrasi layanan internet yang masih terbatas atau bahkan yang belum ada penetrasi sama sekali. Adapun pelanggan dari layanan internet murah ini ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dengan daya beli terbatas.

(agt/fay)

06/02/2025 14:45
Komdigi Ingin Hidupkan Operator BWA Lewat Frekuensi 1,4 GHz

Jakarta –

Di akhir Februari ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan melakukan lelang frekuensi 1,4 GHz yang setelah melalui tahapan konsultasi publik aturannya. Melalui spektrum tersebut, Komdigi akan dialokasikan untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA).

Layanan BWA ini sebelumnya pernah terjadi di Indonesia, yang itu ditandai dengan keberadaan First Media, Internux dengan produk Bolt, Indosat Mega Media (IM2), Berca, hingga Jasnita.

“Ini akan kemungkinan menghidupkan BWA karena untuk meningkatkan penetrasi fixed broadband,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Indonesia tengah dihadapi tantangan besar dalam meningkatkan layanan Fixed Broadband (FBB), di mana dari segi penetrasi dan kualitas saat ini hanya mencapai 21,31% rumah tangga (Komdigi, 2024) dari sekitar 69 juta rumah tangga di Indonesia (BPS, 2019) dengan kecepatan download rata-rata 32,10 Mbps (Ookla, Oktober 2024).

Selain itu, harga rata-rata bulanan untuk kecepatan internet mencapai hingga 100 Mbps masih cukup mahal. Tingginya biaya internet pelanggan dan biaya penggelaran jaringan Fiber Optic (FO) terutama di daerah rural dan sub-urban, serta regulasi dan infrastruktur yang belum mendukung secara optimal, menjadi tantangan utama.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah terobosan kebijakan untuk mendorong pembangunan layanan akses internet di rumah secara masif dan cepat dengan biaya yang relatif terjangkau sesuai kemampuan masyarakat.

Rencana kebijakan untuk internet murah ini akan fokus pada wilayah dengan tingkat penetrasi layanan internet yang masih terbatas atau bahkan yang belum ada penetrasi sama sekali. Adapun pelanggan dari layanan internet murah ini ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dengan daya beli terbatas.

Lebih lanjut, Wayan menegaskan operator internet yang bisa mengikuti lelang frekuensi 1,4 GHz ini hanya kepada mereka sudah mengantongi izin jaringan tetap block packed switched, bukan operator seluler.

“Khusus untuk jaringan tetap block packed switched, bukan seluler ya, seluler nanti diberikan lagi,” ucapnya.

Setelah melalui tahapan konsultasi publik RPM tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz yang berakhir pada 2 Februari 2025, Komdigi akan menggelar lelang frekuensi 1,4 GHz dengan lebar pita 80 MHz itu pada pekan ketiga Februari 2025.

“Yang mendapatkan akses 1,4 GHz kan yang dicari adalah untuk internet. Jadi, kita akan dorong orang yang dapat itu untuk membawa fiber optik, nah baru dia naikkan aksesnya gitu. Bukan kita berikan pada orang yang sudah dapat koneksi terus dia nggak membangun,” pungkasnya.

(agt/fyk)

05/02/2025 16:45
Komdigi Ungkap Lelang Frekuensi 1,4 GHz Digelar Akhir Februari 2025

Jakarta –

Setelah melakukan konsultasi publik terkait Rancangan Menteri tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan akan menggelar lelang di akhir Februari 2025.

Komdigi menyiapkan lebar pita 80 MHz di frekuensi 1,4 GHz yang nantinya diperuntukkan khusus untuk melayani internet di rumah, juga dapat mendukung sektor pendidikan dan kesehatan.

“Kemungkinan targetnya (lelang frekuensi 1,4 GHz) kalau peraturan menterinya bisa segera sesuai jadwal, kemungkinan minggu ketiga Februari,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/2/2025).

Wayan menjelaskan yang dapat mengikuti lelang frekuensi 1,4 GHz ini adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin jaringan tetap block packed switch, bukan operator seluler.

“Nanti operator yang memiliki izin itu kami akan undang,” ucapnya.

Meski Dirjen Infrastruktur Digital memperkirakan bakal ada tiga pemenangnya, namun secara pastinya itu akan tergantung pada hasil konsultasi publik yang telah dilakukan oleh Komdigi.

“Kalau melihat dari konsep sekarang, itu kan 80 MHz itu untuk tiga blok wilayah. Nah, kalau kemungkinan pemenang masih tiga. Itu draft awal ya, bisa saja nanti draft ya berubah. Iya, berdasarkan masukan-masukan. Tapi kelihatannya secara teknis, nggak bisa dibagi dua, tapi nanti kita lihat
perkembangan masukan dari masyarakat,” tuturnya.

Berdasarkan isi dari konsultasi RPM tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz yang akan dilelang lebar pita 80 MHz itu berada di rentang frekuensi 1427-1518 MHz.

Penggunaannya nanti diberikan dalam bentuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched dengan wilayah layanan berdasarkan regional.

Adapun wilayah regional yang dimaksud, mencakup regional 1 yang terdiri atas zona 4, zona 5, zona 6, zona 7, zona 9, dan zona 10. Lalu, regional 2 terdiri atas zona 1, zona 2, zona 3, zona 8, dan zona 15. Dan regional 3 terdiri atas zona 11, zona 12, zona 13, dan zona 14.

Sebagai informasi wilayah berdasarkan zona tersebut, yaitu zona 1 Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, zona 2 Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi, zona 3 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung.

Zona 4 Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan kabupaten Bekasi, zona 5 Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi).

Zona 6 Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, zona 7 Provinsi Jawa Timur, zona 8 Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, zona 8 Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Zona 9 Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, zona 10 Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, zona 11 Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Zona 12 Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, zona 13 Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, zona 14 Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimanatan Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur, dan zona 15 Provinsi Kepulauan Riau.

(agt/fyk)

05/02/2025 14:45