Xcloud.id

Tag: Supriyanto

  • XL Axiata (EXCL) Minat Ikut Lelang Spektrum 1,4 GHz

    XL Axiata (EXCL) Minat Ikut Lelang Spektrum 1,4 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA – PT XL Axiata Tbk. (EXCL) berminat untuk ikut serta dalam lelang spektrum 1,4 GHz yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Adapun, spektrum 1,4 GHz adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk telekomunikasi dan penyiaran. Frekuensi ini berada dalam rentang Ultra High Frequency (UHF).

    Group Head Regulatory & Government Relations XL Axiata, Alvin Aslam menyampaikan pihaknya berminat ambil bagian dalam lelang frekuensi tersebut.

    “Ya, kami berminat untuk ikut serta dalam lelang tersebut [spektruk 1,4 GHz],” kata Alvin kepada Bisnis, Kamis (20/2/2025).

    Di sisi lain, Alvin berharap terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemanfaatan spektrum frekuensi tersebut agar ekosistem perangkat dan footprint global dapat berjalan dengan efektif. 

    Mengingat kondisi ekosistem perangkat yang masih terbatas, sangat penting untuk membagi spektrum frekuensi ini menjadi dua blok. 

    Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pengguna tunggal atas spektrum tersebut sehingga bisa menjaga persaingan usaha yang sehat.

    “Termasuk menjadi referensi untuk industri, yang pada akhirnya akan bisa menjamin keberlanjutan ekosistem industri seluler yang sehat di tanah air saat ini dan kedepannya,” ujarnya.

    Diketahui, Komdigi berencana mengalokasikan pita frekuensi 1,4 GHz untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA) atau layanan internet cepat tetap nirkabel. Komdigi menunggu masukan publik guna menyusun regulasi pemanfaatan seleksi tersebut. 

    BWA adalah teknologi khusus akses internet berkecepatan tinggi secara nirkabel (tanpa kabel) di area yang luas.

    Beberapa teknologi yang termasuk dalam BWA antara lain Wi-Fi, WiMAX atau teknologi nirkabel jarak jauh yang dapat mencakup area yang lebih luas daripada Wi-Fi, 4G/5G, hingga satelit. 

    Hinet (Berca) dan Bolt adalah beberapa merek Wimax yang terkenal pada masanya. 

    Komdigi menyampaikan terobosan kebijakan tersebut nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto  mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz, kemudian baru pita frekuensi 700 MHz. 

    Wayan tidak menjelaskan alasan seleksi 1,4 GHz lebih diprioritaskan, tetapi diduga berkaitan dengan rencana mendorong hadirnya internet cepat tetap nirkabel (FWA) yang mumpuni. 

    “Rencana kami saat ini, setelah seleksi/evaluasi pita frekuensi 1,4 GHz akan disusul kemudian dengan proses seleksi pita frekuensi 700 MHz dan pita frekuensi seluler lainnya,” kata Wayan. 

  • Pabrik Sanken di Cikarang yang Tutup Bukan Bagian PT Sanken Argadwija

    Pabrik Sanken di Cikarang yang Tutup Bukan Bagian PT Sanken Argadwija

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pabrik PT Sanken Indonesia di Kawasan Industri MM2100, Cikarang, Jawa Barat akan menghentikan produksinya pada Juni 2025. Saat ini proses produksi masih dilakukan. Penutupan pabrik berdampak pada 459 pekerja aktif yang berpotensi terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Ketua PUK SPEE FSPMI PT Sanken Indonesia, Dedy Supriyanto mengungkapkan PT Sanken Indonesia merupakan bagian dari Sanken Electric yang merupakan induk perusahaan di Jepang.

    “PT Sanken Indonesia anak perusahaan Sanken Electric yang Jepang,” ungkap Dedy kepada CNBC Indonesia, Kamis (20/2/2025).

    Dedy juga menegaskan bahwa PT Sanken Indonesia tidak ada hubungan dengan PT Sanken Argadwija meskipun keduanya memiliki entitas yang sama yaitu Sanken.

    “Tidak ada hubungan,” sebutnya.

    Untuk PT Sanken Indonesia, pabrik yang berlokasi di kawasan MM2100 memproduksi transformator (trafo), UPS (Uninterruptible Power Supply) dan power supply, bukan alat-alat rumah tangga elektronik seperti lemari es, showcase, water dispenser, solar water heater, mesin cuci, air conditioner, television, rice cooker, kipas angin dan produk-produk rumah tangga lainnya.

    “Untuk di PT Sanken Indonesia produksi Power Suplai, transformers dan komponen elektronik lain,” sebutnya.

    Sementara itu, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Ronggolawe Sahuri mengungkapkan PT Sanken Argadwija yang memproduksi peralatan rumah tangga masih beroperasi. PT Sanken Argadwija berada di Tangerang, Banten. Adapun pabrik ini juga melayani pasar ekspor yang cukup besar, sehingga barangnya bukan hanya dipasarkan di dalam negeri.

    “Produk yang dihasilkan diekspor sebesar 40%. Sisanya dijual di dalam negeri,” sebut Ronggolawe.

    (wur)

  • Internet Murah 100 Mbps Disrupsi Bisnis ISP? Komdigi Buka Suara

    Internet Murah 100 Mbps Disrupsi Bisnis ISP? Komdigi Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan kehadiran internet 100 Mbps dengan tarif yang terjangkau lewat seleksi pita 1,4 GHz, tidak akan mengganggu bisnis penyedia jasa internet eksisting. Kebijakan ini justru akan membuat operator lebih efisien. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menjelaskan bahwa layanan broadband wireless acces (BWA) atau internet cepat nirkabel 1,4 GHz nantinya akan bersifat open access, yang artinya operator BWA 1,4 GHz harus membuka jaringannya termasuk serat optiknya untuk dapat dimanfaatkan bersama (sharing) oleh penyelenggara telekomunikasi lain.

    Dengan cara ini ongkos penggelaran lebih efisien karena bersifat kolaborasi.

    “Dengan model gotong royong seperti ini kita dapat menciptakan ekosistem yang lebih kolaboratif dan efisien dalam rangka menyediakan layanan internet yang lebih luas dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Wayan kepada Bisnis, Kamis (20/2/2025). 

    Wayan menambahkan Komdigi membuka ruang sebesar-besarnya kepada para penyelenggara telekomunikasi untuk turut berkontribusi dalam mempercepat penetrasi layanan fixed broadband di Indonesia, termasuk lewat seleksi pita 1,4 GHz. 

    Untuk kriteria peserta seleksi pita frekuensi 1,4 GHz, akan ditentukan kemudian di dalam Dokumen Seleksi. 

    “Dengan berpegang pada tujuan bahwa layanan internet murah ini yaitu hanya untuk layanan Internet yang sifat penerimaannya adalah tetap, seperti misalnya di rumah-rumah, sekolah, puskesmas, dan lain-lain,” kata Wayan. 

    Komdigi menegaskan bahwa tujuan utama dari seleksi pita frekuensi 1,4 GHz adalah menghadirkan layanan internet tetap (fixed broadband) yang terjangkau bagi masyarakat.

    Inisiatif ini diharapkan dapat menyediakan akses internet cepat di perumahan dengan biaya yang ramah di kantong, alih-alih mengejar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih tinggi. Dalam proses seleksi pita frekuensi, pemerintah berpotensi memperoleh PNBP. 

    Sebagai contoh, pada seleksi pita 2,1 GHz sebelumnya, negara berhasil meraup Rp605,05 miliar per tahun dari pemenang lelang. Dengan kewajiban pembayaran tambahan sebanyak dua kali pada tahun pertama, total pendapatan yang diperoleh mencapai sekitar Rp1,82 triliun.

    Menanggapi potensi PNBP dari seleksi 1,4 GHz, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan angka pasti karena besaran PNBP baru dapat ditentukan setelah proses seleksi atau evaluasi selesai.

    “Saat ini, fokus kami bukan pada perolehan PNBP setinggi-tingginya, tetapi lebih kepada penggelaran layanan akses internet ke rumah-rumah (fixed broadband) dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat,” ujar Wayan kepada Bisnis, Minggu (16/2/2025).

    Wayan menambahkan bahwa penyediaan pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan Broadband Wireless Access (BWA) memiliki beberapa tujuan strategis mulai dari meningkatkan penetrasi layanan akses tetap internet pita lebar (fixed broadband) hingga Mendukung penetrasi jaringan serat optik.

    Komdigi memperkirakan harga layanan internet rumah dari pita 1,4 GHz ini bisa mencapai Rp100.000-Rp150.000 per bulan untuk kecepatan 100 Mbps.

  • APJII Wanti-wanti Konsistensi Kecepatan Layanan Program Internet Murah 100 Mbps

    APJII Wanti-wanti Konsistensi Kecepatan Layanan Program Internet Murah 100 Mbps

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mengkhawatirkan konsistensi kecepatan internet dalam program internet murah 100 Mbps seharga Rp100.000. Dari sisi ongkos dan teknologi, terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan.

    Sekjen APJII Zulfadly Syam mengatakan harga paket Rp100.000 untuk 100 Mbps hanya akan dapat tercapai dengan instalasi infrastruktur di tempat yang tepat. Masyarakat dengan daya beli rendah, akan sulit mendapat layanan tersebut meski harganya terbilang relatif murah dibandingkan harga layanan internet lainnya.

    Selain itu, kata Zul, masalah lainnya adalah bagaimana nanti operator atau pemenang ini benar-benar menata frekuensinya, mengingat frekuensi memiliki kapasitas tampung yang terbatas. Jika terlalu padat penggunanya,  trafik akan tersendat dan melambat.

    Di sisi lain, operator pemenang lelang harus mencari pelanggan sebanyak-banyaknya agar tetap cuan dengan harga layanan yang berkisar Rp100.000-Rp150.000.

    “Kuantiti yang sedemikian besar akan melemahkan dari frekuensi itu sendiri. Nah, jadi apakah ini akan tercapai? Jawaban saya ya dan tidak. Tetapi apakah akan bisa sustain dan menguntungkan provider? Nah, ini kita masih belum tahu,” kata Zul kepada Bisnis, Rabu (19/2/2025).

    Dia juga mengatakan bahwa ISP pemenang 1,4 GHz juga harus berhitung mengenai ongkos, karena hal ini sangat berpengaruh pada harga yang diberikan kepada masyarakat.

    APJII menilai Indonesia membutuhkan broadband wireless access atau fixed broadband melalui wireless, karena di beberapa daerah itu memang kesulitan membangun serat optik.

    Meski demikian untuk menjalankan BWA, dibutuhkan serat optik, sehingga keduanya saling terhubung.

    “Jadi, kalau tidak pakai fiber optic itu akan kelimpungan sendiri nanti itu. Jadi, ISP existing sebenarnya bisa menjadikan ini sebagai sebuah solusi di daerah-daerah yang memang sulit membangun fiber optic dari rumah ke rumah,” kata Zul.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa tujuan utama dari seleksi pita frekuensi 1,4 GHz adalah menghadirkan layanan internet tetap (fixed broadband) yang terjangkau bagi masyarakat.

    Inisiatif ini diharapkan dapat menyediakan akses internet cepat di perumahan dengan biaya yang ramah di kantong, alih-alih mengejar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih tinggi. Dalam proses seleksi pita frekuensi, pemerintah berpotensi memperoleh PNBP. 

    Sebagai contoh, pada seleksi pita 2,1 GHz sebelumnya, negara berhasil meraup Rp605,05 miliar per tahun dari pemenang lelang. Dengan kewajiban pembayaran tambahan sebanyak dua kali pada tahun pertama, total pendapatan yang diperoleh mencapai sekitar Rp1,82 triliun.

    Menanggapi potensi PNBP dari seleksi 1,4 GHz, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan angka pasti karena besaran PNBP baru dapat ditentukan setelah proses seleksi atau evaluasi selesai.

    “Saat ini, fokus kami bukan pada perolehan PNBP setinggi-tingginya, tetapi lebih kepada penggelaran layanan akses internet ke rumah-rumah (fixed broadband) dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat,” ujar Wayan.

  • Telkomsel Bersiap Ikut Lelang Pita Frekuensi 1,4 GHz

    Telkomsel Bersiap Ikut Lelang Pita Frekuensi 1,4 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah memastikan anak usahanya yaitu PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) akan berpartisipasi dalam lelang spektrum 1,4 GHz. Adapun, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana menggelar seleksi spektrum 1,4 GHz pada kuartal I/2025. 

    Spektrum 1,4 GHz adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk telekomunikasi dan penyiaran. Frekuensi ini berada dalam rentang Ultra High Frequency (UHF).

    “Tanya ke Telkomsel. Ya, Telkomsel akan ikut (lelang),” kata Ririek di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Diketahui, Komdigi berencana mengalokasikan pita frekuensi 1,4 GHz untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA) atau layanan internet cepat tetap nirkabel. Komdigi pun menunggu masukan publik guna menyusun regulasi pemanfaatan seleksi tersebut. 

    BWA adalah teknologi khusus akses internet berkecepatan tinggi secara nirkabel (tanpa kabel) di area yang luas.

    Beberapa teknologi yang termasuk dalam BWA antara lain Wi-Fi, WiMAX atau teknologi nirkabel jarak jauh yang dapat mencakup area yang lebih luas daripada Wi-Fi, 4G/5G, hingga satelit. Hinet (Berca) dan Bolt adalah beberapa merek Wimax yang terkenal pada masanya. 

    Komdigi menyampaikan terobosan kebijakan tersebut nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto  mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz, kemudian baru pita frekuensi 700 MHz. 

    Wayan tidak menjelaskan alasan seleksi 1,4 GHz lebih diprioritaskan, tetapi diduga berkaitan dengan rencana mendorong hadirnya internet cepat tetap nirkabel (FWA) yang mumpuni. 

    “Rencana kami saat ini, setelah seleksi/evaluasi pita frekuensi 1,4 GHz akan disusul kemudian dengan proses seleksi pita frekuensi 700 MHz dan pita frekuensi seluler lainnya,” kata Wayan. 

    Dalam draf Rancangan Peraturan Menteri tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz diketahui bahwa hak penggunaan frekuensi diberikan dalam bentuk IPFR kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet Switched dengan wilayah layanan regional. 

    Ada 3 regional dengan jumlah zona layanan yang berbeda-beda. Regional 1 terdiri atas zona 4, zona 5, zona 6, zona 7, zona 9, dan zona 10. 

    Sementara itu regional 2 terdiri dari zona 1, zona 2, zona 3, zona 8, dan zona 15. Terakhir, Regional 3 terdiri dari zona 11, zona 12, zona 13, dan zona 14. 

  • Ajak Mahasiswa Peduli Lingkungan, BLDF Gelar Literasi Digital

    Ajak Mahasiswa Peduli Lingkungan, BLDF Gelar Literasi Digital

    JABAR EKSPRES – Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) menggelar Kampus Literasi Digital bersama civitas akademik Institut Pertanian Bogor (IPB).

    Kegiatan tersebut melibatkan 600 mahasiswa IPB atau dikenal dengan Kampus Biodiversitas dan memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan lewat beragam aksi inovatif.

    Direktur Komunikasi BLDF Mutiara Diah Asmara mengharapkan, generasi muda dapat mewujudkan bumi yang lestari di masa mendatang.

    Menurutnya, BLDF sebagai wadah gerakan bagi para mahasiswa untuk melakukan kepedulian serta aksi yang berkelanjutan.

    BACA JUGA: Industri Perhotelan dan Restoran di Kota Bogor Terancam Loyo hingga PHK Massal?

    “Maka itu, sejak 2018, BLDF menginisiasi gerakan berbasis digital Siap Sadar Lingkungan (Siap Darling) sebagai wadah bagi mahasiswa untuk melakukan kepedulian serta aksi lingkungan yang berkelanjutan,” jelas Mutiara di IPB, Drama, Kabupaten Bogor, pada Selasa (18/2).

    “Kami memperluas inisiatif ini dengan mendorong generasi muda dapat terlibat langsung dalam aksi-aksi peduli dan menerapkan pola hidup yang ramah lingkungan,” lanjutnya.

    Ia juga berharap, pihak IPB dapat membuat konten positif tentang lingkungan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

    BACA JUGA: Geger! Pengunjung Turun dari Mobil saat Safari Journey, TSI Bogor Ambil Tindakan Ini!

    Mutiara menambahkan, langkah ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa IPB, yang sebelumnya telah memiliki pemahaman mendalam tentang isu lingkungan untuk tetap relevan dengan situasi terkini.

    Pada akhirnya, mereka dapat mengomunikasikan tantangan terkait lingkungan dengan baik ke publik dan mendorong penerapan gaya hidup berkelanjutan.

    Senada dengan Mutiara, Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Deni Noviana menjelaskan, penyebaran isu tentang kepedulian lingkungan semakin mudah karena adanya acara Kampus Literasi Digital.

    BACA JUGA: Pemkot Bogor Efisiensi Anggaran hingga Rp50 M, BKAD Bilang Begini!

    Menurut Deni, penyebaran lewat media sosial dapat menjangkau dan memberikan dampak tanpa adanya batasan.

    “Media sosial bisa menjangkau dan berdampak secara internasional, tidak ada batasnya, termasuk membahas isu lingkungan,” jelasnya.

    Selain itu, musisi sekaligus pegiat lingkungan hidup Gede Robi Supriyanto atau dikenal Robi Navicula turut hadir dan berkesempatan menjadi pembicara pada acara tersebut.

  • Tunggu Putusan MK, Aries Sandi-Supriyanto Dipastikan Tak Ikut Pelantikan Kepala Daerah di Istana

    Tunggu Putusan MK, Aries Sandi-Supriyanto Dipastikan Tak Ikut Pelantikan Kepala Daerah di Istana

    Paslon nomor urut 2, Nanda Indira B dan Antonius Muhammad Ali, menggugat keabsahan pencalonan Aries Sandi-Supriyanto. Mereka menilai proses pencalonan paslon nomor urut 1 tersebut inkonstitusional dan menuding KPU Pesawaran meloloskan Aries Sandi meski tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat.

    Tak hanya itu, Nanda-Antonius juga menyoroti dugaan kewajiban keuangan Aries Sandi terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Saat menjabat sebagai Bupati Pesawaran pada 2015, Aries Sandi disebut memiliki kewajiban sebesar Rp457 juta, namun baru membayar Rp70 juta.

    Dengan demikian, Aries Sandi masih memiliki tanggungan sebesar Rp386 juta. Atas dasar tersebut, pihak Pemohon meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 1635 Tahun 2024 serta mendiskualifikasi paslon Aries Sandi-Supriyanto dari Pilkada Pesawaran 2024.

  • Resah dengan Lahan Bekas Tambang Pasir yang Mangkrak, Warga Magetan Wadul Dewan Tuntut Reklamasi

    Resah dengan Lahan Bekas Tambang Pasir yang Mangkrak, Warga Magetan Wadul Dewan Tuntut Reklamasi

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

    TRIBUNJATIM.COM, MAGETAN – Beberapa perwakilan masyarakat Desa Sobontoro, dan Desa Sumursongo, Kecamatan Karas, Magetan, Jawa Timur, mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Magetan, Senin (17/2/2025).

    Mereka mengeluhkan keberadaan lahan bekas tambang pasir, dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri Komisi D, Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Suratno, pemilik tambang, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

    Perwakilan warga yang didampingi Forum Rumah Kita, resah lantaran tambang pasir di dua desa tersebut, sudah lama berhenti beroperasi alias mangkrak.

    Warga Desa Sumursongo, Harun Al Rasyid, meminta segera dilakukan reklamasi.

    Menurutnya, kondisi lahan bekas tambang mengakibatkan terjadinya banyak gundukan dan tidak layak dipakai.

    “Sudah tidak bisa ditanami. Kami bersikukuh minta direklamasi. Tambang pasir beroperasi sejak 2015, tapi tidak ada aktivitas sejak 3 tahun lalu,” ujar Harun.

    Menurutnya, luas lahan bekas tambang di Desa Sobontoro mencapai 11,7 hektare.

    Sementara di Desa Sumursongo, luas lahan sekitar 6 hektare.

    “Kami tetap minta reklamasi. Biar lahan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan Nusron.

    Warga Desa Sobontoro tersebut, mengaku belum puas setelah mengikuti rapat dengar pendapat.

    “Belum puas sama sekali. Tidak ada kepastian kapan direklamasi saja intinya begitu. Penambang sudah hilang tidak ada tanggung jawab,” ucap Nusron.

    Di tempat yang sama, Ketua Forum Rumah Kita, Rudi Setiawan menambahkan, pertemuan ini untuk mencari solusi terbaik, terkait tambang yang ada di Sobontoro dan Sumursongo.

    “Di atas kertas ada kesepakatan bahwa penambang mau bertanggung jawab untuk mereklamasi. Pihak DPRD mau memfasilitasi untuk nanti pengukuran dan penerbitan sertifikat. Insyaallah arahnya ke situ,” imbuhnya.

    Artinya, lanjut Rudi, semua pihak sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk eksekusi.

    Di satu sisi, pihaknya juga menginginkan ada informasi lebih lanjut dari DPRD Magetan, perihal tindak lanjut pasca rapat dengar pendapat, agar ke depan tidak ada masalah serupa.

    “Kami akan minta waktu lagi, bagaimana sumber daya alam di Kabupaten Magetan itu terkelola dengan baik. Mulai pajak, kontribusi, termasuk konflik pasca tambang, infrastruktur terdampak,” bebernya.

    Sementara itu, Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, Supriyanto, mengungkapkan, sejatinya ada tiga penambang yang dikeluhkan oleh masyarakat.

    Akan tetapi hanya satu perwakilan penambang yang hadir dalam hearing ini.

    “Satu penambang siap mereklamasi. Makanya ini nanti akan kami lakukan pertemuan kembali untuk membicarakan teknis kapan dimulainya,” ungkapnya.

    Supriyanto berjanji, pihaknya bakal memperbaiki lokasi bekas tambang, sembari menunggu respons dari penambang lain, yang tidak hadir dalam hearing karena berada di luar kota.

    “Nanti kami temui atau kami undang. Kalau tidak ada tindak lanjut baru ke ESDM untuk minta surat tugas reklamasi,” pungkasnya.

    Ketua DPRD Magetan, Suratno, memandatkan secara penuh penyelesaian masalah, kepada APRI. Serta memfasilitasi bersama mengenai pengawasan tambang.

    “Sebetulnya perizinan itu ke provinsi, harus mengajukan surat dulu kepada Pj Bupati. Namun demikian ini langkah awal, peran aktif semua elemen untuk membawa Magetan kembali sejuk,” kata Suratno.

    Politisi PKB tersebut mengaku sudah meneruskan keluhan ini ke Pj Bupati Magetan. Termasuk keberadaan tanah pasca reklamasi, ada keterkaitan dengan pajak. 

    “Kami mohon beliau untuk difasilitasi setelah adanya reklamasi pemetaan tanah, patok biar nanti bayar pajaknya jelas juga. Selepas reklamasi bisa dimanfaatkan,” tandas Suratno.

  • Komdigi Prioritaskan Internet Rumah Terjangkau, Bukan PNBP

    Komdigi Prioritaskan Internet Rumah Terjangkau, Bukan PNBP

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa tujuan utama dari seleksi pita frekuensi 1,4 GHz adalah menghadirkan layanan internet tetap (fixed broadband) yang terjangkau bagi masyarakat.

    Inisiatif ini diharapkan dapat menyediakan akses internet cepat di perumahan dengan biaya yang ramah di kantong, alih-alih mengejar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih tinggi. Dalam proses seleksi pita frekuensi, pemerintah berpotensi memperoleh PNBP. 

    Sebagai contoh, pada seleksi pita 2,1 GHz sebelumnya, negara berhasil meraup Rp605,05 miliar per tahun dari pemenang lelang. Dengan kewajiban pembayaran tambahan sebanyak dua kali pada tahun pertama, total pendapatan yang diperoleh mencapai sekitar Rp1,82 triliun.

    Menanggapi potensi PNBP dari seleksi 1,4 GHz, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan angka pasti karena besaran PNBP baru dapat ditentukan setelah proses seleksi atau evaluasi selesai.

    “Saat ini, fokus kami bukan pada perolehan PNBP setinggi-tingginya, tetapi lebih kepada penggelaran layanan akses internet ke rumah-rumah (fixed broadband) dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat,” ujar Wayan kepada Bisnis, Minggu (16/2/2025).

    Wayan menambahkan bahwa penyediaan pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan Broadband Wireless Access (BWA) memiliki beberapa tujuan strategis mulai dari meningkatkan penetrasi layanan akses tetap internet pita lebar (fixed broadband) hingga Mendukung penetrasi jaringan serat optik.

    Komdigi memperkirakan harga layanan internet rumah dari pita 1,4 GHz ini bisa mencapai Rp100.000-Rp150.000 per bulan untuk kecepatan 100 Mbps.

    Diketahui, Komdigi berencana menggelar seleksi pita frekuensi 1,4 GHz untuk mempercepat pemerataan internet cepat di seluruh Indonesia.

    Izin penggunaan spektrum frekuensi ini akan dibagi menjadi 15 zona. 

    Dalam draf Rancangan Peraturan Menteri tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz, hak penggunaan frekuensi akan diberikan dalam bentuk Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR) kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched dengan wilayah layanan regional.

    Terdapat tiga regional dengan pembagian zona layanan yang berbeda:

    -Regional 1: Zona 4, Zona 5, Zona 6, Zona 7, Zona 9, dan Zona 10.

    -Regional 2: Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 8, dan Zona 15.

    -Regional 3: Zona 11, Zona 12, Zona 13, dan Zona 14..

    Pembagian Zona:

    Berikut adalah pembagian wilayah di masing-masing dari 15 zona tersebut:

    Zona 1: Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

    Zona 2: Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi.

    Zona 3: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung.

    Zona 4: Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

    Zona 5: Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi).

    Zona 6: Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Zona 7: Provinsi Jawa Timur.

    Zona 8: Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

    Zona 9: Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

    Zona 10: Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.

    Zona 11: Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

    Zona 12: Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah.

    Zona 13: Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat.

    Zona 14: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur.

    Zona 15: Provinsi Kepulauan Riau.

  • Gresik United vs Persewar Waropen, Laga Hidup Mati Laskar Joko Samudro, Djanur: Kami Perjuangkan

    Gresik United vs Persewar Waropen, Laga Hidup Mati Laskar Joko Samudro, Djanur: Kami Perjuangkan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Willy Abraham

    TRIBUNJATIM.COM, GRESIK – Gresik United akan menghadapi laga penting melawan Persewar Waropen di Stadion Gelora Joko Samudro, Minggu (16/2/2025) sore.

    Pertandingan ini menentukan langkah Gresik United ke depannya.

    Andai Gresik United menang, masih berharap hasil tim lain di Grup J babak play off degradasi. Andai kalah atau imbang, peluang tembus dua besar untuk bertahan di Liga 2 musim depan dipastikan semakin tertutup.

    Saat ini Gresik United berada di peringkat tiga Grup J dengan nilai 8. Andai meraih tiga poin, menjadi 11 poin, Gresik United masih belum bisa beranjak dari peringkat tiga. Karena Persiku Kudus yang ada di peringkat dua meraih 12 poin.

    Pesaing terdekat Gresik United adalah Persibo Bojonegoro dengan mengoleksi poin 6 di peringkat empat. Persibo akan menghadapi Persekat Tegal pada Senin (17/2) mendatang.

    Artinya, Gresik United harus menyapu dua kali kemenangan melawan Persewar Waropen dan bermain di markas Persibo Bojonegoro 21 Februari mendatang. Dengan catatan Persiku Kudus menelan hasil minor di dua laga terakhirnya.

    Pelatih Gresik United Djajang Nurjaman mengatakan, pertandingan melawan Persewar Waropen ini sangat mepet. Usai kalah dari Persiku Kudus pada Kamis, kemarin. Tim Gresik United langsung pulang ke Gresik malam harinya.

    Hari Jumat, tim pelatih memberikan libur. Hari Sabtu, hanya menjalani official training atau OT selama 60 menit. Minggu besok, pertandingan dimulai.

    Mantan pelatih Persib Bandung memberikan recovery bagi pemain yang bertanding lawan Persiku Kudus. Sementara pemain yang tidak bertanding, tim pelatih memberikan conditioning. Hal ini semata-mata untuk menjaga fisik para pemain.

    “Kita harus siap menghadapi Persewar Waropen dan menurut kami pertandingan sangat maha penting, walaupun boleh dikatakan tipis, peluang kita masih ada. Untuk itu akan kami perjuangkan,” ujar Djanur sapaan akrabnya.

    Pemain Gresik United, Joko Supriyanto menambahkan, para pemain dalam kondisi siap memperjuangkan kemenangan pada laga besok.

    “Kami berkomitmen terus berjuang waktunya kita berjuang bersama-sama,” tegasnya.