Tag: Supriyanto

  • Makam Tanpa Nama di TPU Nyi Resik Indramayu: Tempat Peristirahatan Mereka yang Tak Pernah Dicari
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        23 November 2025

    Makam Tanpa Nama di TPU Nyi Resik Indramayu: Tempat Peristirahatan Mereka yang Tak Pernah Dicari Regional 23 November 2025

    Makam Tanpa Nama di TPU Nyi Resik Indramayu: Tempat Peristirahatan Mereka yang Tak Pernah Dicari
    Tim Redaksi
    INDRAMAYU, KOMPAS.com
    – Di sudut sepi TPU Nyi Resik, Desa/Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berderet gundukan tanah tanpa nisan.
    Tidak ada nama, tanggal, atau identitas. Hanya tanah yang mengeras dan rumput liar yang tumbuh tinggi.
    Di bawah gundukan-gundukan itu bersemayam mereka yang meninggal tanpa ada satu pun yang mencari. Tubuh mereka ditemukan tanpa identitas, dan saat jasadnya tiba di pemakaman, tidak ada keluarga yang datang.
    “Udah enggak kehitung ada berapa jasad yang dikubur di sana. Memang tempatnya untuk makam orang-orang yang nggak ada identitasnya,” ujar Rusja (83), penjaga makam, Minggu (23/11/2025).
    Area
    makam tanpa nama
    berada di tepi paling luar pemakaman, dekat persawahan.
    Beberapa makam hanya ditandai potongan batu bata, sementara lainnya tanpa tanda sama sekali—hanya gundukan tanah.
    Rumput liar menutupi sebagian besar area, membuat siapa pun tak akan menyangka bahwa di balik tanah-tanah itu tersimpan banyak kisah hidup yang tak pernah selesai.
    “Keluarganya enggak ada yang nyariin, namanya siapa juga enggak tahu, jadi dibiarkan begitu saja,” kata Rusja.
    Sepanjang 2025, sudah lima jenazah tanpa identitas dikuburkan di sana. Salah satunya dikebumikan pekan lalu, tanahnya masih basah. Tidak ada yang datang mencari.
    “Kalau yang ini kurang tahu penyebab kematiannya gimana. Mayatnya dari RSUD, sama, nggak ada identitas,” katanya.
    Menurut Rusja, jenazah yang dimakamkan di area ini datang dari beragam kondisi.
    Banyak yang merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang sakit dan meninggal di jalan.
    Ada juga korban kecelakaan: tertabrak kereta, tersambar kendaraan di jalan raya, atau ditemukan di sungai dan laut dalam kondisi tak lagi utuh sehingga sulit dikenali.
    “Dulu sebelum ada Tol Cipali dan Pantura masih ramai, sering ada kecelakaan. Kalau nggak tahu identitasnya, dimakamkannya di sini,” ujar Rusja.
    Lahan untuk jenazah tanpa identitas kini hampir habis. Sebagian makam dibuat hingga tiga lapis—tulang jenazah lama diangkat dan ditimbun kembali bersama jenazah baru.
    “Nanti jenazah yang sudah jadi tulang ditimbun kembali di atasnya. Sekarang sudah tiga lapis untuk satu makam,” jelasnya.
    Meski sebagian besar tetap tanpa nama selamanya, ada beberapa jenazah yang akhirnya ditemukan keluarganya.
    Rusja menunjuk dua makam yang kini sudah dikeramik. Awalnya juga tidak bernama, namun seminggu setelah pemakaman, keluarga datang setelah mendapat informasi dari rumah sakit.
    “Itu korban tenggelam di laut. Ternyata orang Cirebon. Sekarang makamnya keurus, keluarganya sering ke sini,” katanya.
    Tiga tahun terakhir, area makam tanpa nama jarang tersentuh perawatan. Rusja yang sudah sepuh hanya mampu merawat makam-makam yang rutin diziarahi keluarga.
    “Kalau mau dibersihkan bingung. Tidak ada keluarganya yang datang. Belum lagi buat bersihin rumput harus keluar modal. Ini juga beli obat pakai uang sendiri,” ujarnya.
    Ia mengaku khawatir jika kelak dirinya sudah tidak mampu lagi mengurus pemakaman. Selama ini ia hanya dibantu putranya, Ade Supriyanto (30). Keduanya mengurus makam secara sukarela, tanpa gaji maupun honor dari pemerintah.
    Sumbangan pelayat pun tidak bisa diandalkan karena hanya datang pada momen seperti Lebaran.
    “Saya nggak bisa ngebayangin kalau nanti saya nggak ada, siapa yang mau rawat makam di sini,” tuturnya.
    Di balik sunyi dan rumput liar, makam-makam tanpa nama itu tetap berbaring tanpa identitas—menunggu seseorang sekadar mengingat bahwa mereka pernah hidup.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia perkuat kolaborasi global pengelolaan gambut tropis di COP30

    Indonesia perkuat kolaborasi global pengelolaan gambut tropis di COP30

    Restorasi yang efektif dan pengelolaan berkelanjutan dapat menurunkan emisi sebesar 1,3-2,6 GtCO₂e per tahun.

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia melalui Forestry Interim Secretariat of the International Tropical Peatlands Centre (ITPC) bersama Greifswald Mire Centre (GMC) menandatangani Deklarasi Bersama untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tropis.

    Penandatanganan deklarasi dilakukan oleh Wakil Ketua Forestry Interim Secretariat of ITPC Bambang Supriyanto dan Direktur GMC Franziska Tanneberger, di sela kegiatan Konferensi Para Pihak ke-30 (COP30) UNFCCC, di Belem, Brasil, Jumat (21/11).

    Bambang Supriyanto dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu, menyampaikan Forestry Interim Secretariat ITPC akan terus menjalankan peran sebagai pusat kolaborasi internasional untuk pengelolaan gambut tropis di Asia Tenggara, Cekungan Kongo, dan Amazon.

    “Kolaborasi kami dengan Greifswald Mire Centre akan membawa kerja sama internasional ke tingkat yang lebih tinggi, khususnya dalam pemetaan, pemantauan, pengembangan riset, pertukaran pembelajaran, serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan, webinar, dan konferensi,” katanya pula.

    Kerja sama ini, ujarnya lagi, diharapkan semakin memperkuat kontribusi kawasan gambut terhadap target iklim global, termasuk pencapaian Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Indonesia.

    Bambang juga menyatakan ITPC siap memperluas kemitraan dengan pemerintah negara-negara sahabat, lembaga penelitian, sektor swasta, perguruan tinggi, dan organisasi internasional, seiring dengan agenda penguatan aksi kolaborasi pada 2026 dan seterusnya.

    Deklarasi ini juga mengakui kontribusi serta dukungan mitra global seperti: UNEP, FAO, CIFOR, dan lembaga riset nasional, serta menegaskan pentingnya ekosistem gambut dalam berbagai konvensi dan agenda internasional, antara lain: UNCBD, UNCCD, UNFCCC, Konvensi Ramsar, Perjanjian Paris, Deklarasi Brazzaville, Global Peatlands Initiative, dan Peatland Breakthrough.

    Penasihat Senior Bidang Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan RI Haruni Krisnawati yang turut hadir dalam penandanganan tersebut menegaskan bahwa ekosistem gambut memiliki posisi strategis dalam aksi iklim Indonesia.

    Menurut dia, dengan luas sekitar 24 juta hektare, dengan 74 persen di antaranya berada di kawasan hutan negara, hutan gambut tropis Indonesia menyimpan sekitar 89 gigaton karbon, setara dengan kurang lebih 20 tahun emisi bahan bakar fosil global.

    “Restorasi yang efektif dan pengelolaan berkelanjutan dapat menurunkan emisi sebesar 1,3-2,6 GtCO₂e per tahun,” ujarnya.

    Sementara itu, Franziska Tanneberger menekankan pentingnya kerja sama yang berbasis sains.

    “Deklarasi bersama ini mencerminkan komitmen kami untuk membekali pengambil kebijakan, praktisi, dan komunitas lokal dengan informasi yang kredibel, analisis yang kuat, serta perangkat praktis guna mendukung konservasi dan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan,” katanya lagi.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Petani Asal Bojonegoro Tutup Usia di Sawah, Diduga Serangan Jantung

    Petani Asal Bojonegoro Tutup Usia di Sawah, Diduga Serangan Jantung

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Seorang petani asal Dusun Kawung, Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro berinisial BYT (55) meninggal dunia secara mendadak saat tengah membajak sawah pada Jumat, (21/11/2025). Korban diduga kuat mengalami serangan jantung.

    Peristiwa tragis itu terjadi sekitar pukul 08.30 WIB di lahan persawahan milik Tanah Kas Desa (TKD) Bumirejo. Saat itu, korban bermaksud membajak sawah seluas 2.500 meter persegi bersama satu rekannya, Budi.

    “Korban, BYT, berangkat ke sawah sejak pukul 06.00 WIB untuk membajak sawah,” ujar Kapolsek Kepohbaru, Iptu Supriyanto, Jumat (21/11/2025).

    Sekitar dua setengah jam kemudian, saat bekerja di bawah terik matahari, korban tiba-tiba mengeluhkan kondisi kesehatan yang menurun drastis. “Pukul 08.30 WIB, korban mengeluh kepada saksi Budi bahwa dadanya sakit. Saksi kemudian bergegas mengantar korban ke gubuk yang berada di pinggir sawah untuk beristirahat,” lanjutnya.

    Namun, belum sempat pulih, kondisi BYT memburuk. Ia kehilangan keseimbangan dan langsung tersungkur. Meskipun tetangga dan rekan-rekan korban segera berdatangan dan berupaya menolong, nyawa BYT tidak tertolong. Ia sudah meninggal dunia sebelum sempat dibawa ke fasilitas kesehatan.

    Setelah mendapat laporan dari Kepala Desa Bumirejo, petugas Polsek Kepohbaru dan tim medis dari Puskesmas segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan. Pemasangan garis polisi dan dokumentasi juga dilakukan di TKP.

    Berdasarkan keterangan dari saksi Budi dan pihak keluarga, korban memang sempat mengeluhkan nyeri dada sebelum kejadian. “Dari hasil pemeriksaan di tempat, kami simpulkan bahwa korban meninggal dunia di duga karena sakit jantung. Tidak ada tanda-tanda kekerasan yang kami temukan di tubuh korban,” tegas Iptu Supriyanto.

    Pihak keluarga almarhum telah menyatakan menerima kejadian ini sebagai musibah dan menolak untuk dilakukan otopsi. Penolakan tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan resmi. Jenazah kemudian diserahkan kembali kepada keluarga untuk proses pemakaman. [lus/ian]

  • FKDM Jatim Perkuat Sinergi Deteksi Dini untuk Jaga Stabilitas Sosial

    FKDM Jatim Perkuat Sinergi Deteksi Dini untuk Jaga Stabilitas Sosial

    Surabaya (beritajatim.com) – Guna memperkuat peran sebagai mitra pemerintah dalam sistem kewaspadaan dini, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan “Rapat Koordinasi dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Pengurus FKDM se-Jawa Timur”. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Arya Centra Surabaya ini digelar atas kerjasama FKDM Provinsi Jatim dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur.

    Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari dua malam ini dihadiri oleh Pengurus FKDM Provinsi, pengurus FKDM kabupaten/kota se-Jawa Timur, serta staf Bakesbangpol kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk memperkuat sinergi dalam deteksi dini potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di masyarakat guna menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah.

    Dalam sambutannya, Ketua FKDM Provinsi Jawa Timur, Dr. Listiyono Santoso, S.S., M.Hum., menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan sinergitas antara FKDM dengan Bakesbangpol. “FKDM merupakan mitra pemerintah dalam rangka melakukan upaya deteksi dini terkait dengan kerawanan, baik kerawanan sosial maupun kerawanan akibat bencana alam,” ujarnya.

    Listiyono menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada koordinasi, tetapi juga memberikan pelatihan kepada pengurus untuk mendeteksi potensi AGHT sekaligus mencari solusi mengatasi persoalan tersebut.

    Rapat Koordinasi dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Pengurus FKDM se-Jawa Timur.

    Acara secara resmi dibuka dengan keynote speech dari Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM., yang mewakili Bakesbangpol Jatim. Dalam pemaparannya, Eddy mengulas berbagai potensi kerawanan sosial yang kerap muncul di Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa konflik yang lahir dari kerawanan sosial tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial, dengan sumber yang beragam seperti ekonomi, politik, dan keagamaan.

    “Potensi-potensi inilah yang harus selalu dapat dibaca oleh pengurus FKDM, dideteksi, diidentifikasi, kemudian dilakukan kajian untuk kemudian melahirkan rekomendasi bagi pemerintah untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan,” pesan Eddy.

    Secara lebih rinci, tujuan khusus dari kegiatan ini adalah:

    1. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi antar anggota FKDM, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan.

    2. Memperlancar Pertukaran Informasi dan Data sebagai wadah untuk menjaring dan mengomunikasikan informasi terkini dari masyarakat.

    3. Mendukung Perumusan Kebijakan dengan menyediakan laporan dan rekomendasi untuk pimpinan daerah.

    4. Melakukan Evaluasi Kinerja terhadap kegiatan FKDM yang telah dilaksanakan untuk identifikasi hambatan dan perbaikan ke depan.

    Untuk mendukung tujuan tersebut, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Prof. Bagong Suyanto, Novri Susan, Ph.D., dan Hikmah Bafaqih. Dengan pelatihan ini, diharapkan kapasitas pengurus FKDM di seluruh Jawa Timur semakin kuat sehingga dapat berkontribusi lebih maksimal dalam menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tenteram. [but]

  • Diparkir di Garasi Rumah, Gran Max di Pacitan Berubah Jadi Sepeda Ontel

    Diparkir di Garasi Rumah, Gran Max di Pacitan Berubah Jadi Sepeda Ontel

    Pacitan (beritajatim.com) – Nasib apes dialami Supriyanto, warga Dusun Ngunut, Desa Menadi, Kecamatan Pacitan, setelah mobil Daihatsu Gran Max bernomor polisi B 9006 UAN yang diparkir di garasi rumahnya hilang pada Kamis pagi, 20 November 2025. Mobil yang sehari-hari digunakan untuk mengangkut kelapa itu raib tanpa diketahui siapa pelakunya.

    Peristiwa ini pertama kali diketahui sekitar pukul 06.00 WIB. Pipit Suryani, istri Supriyanto, menuturkan bahwa ibunya yang hendak berangkat ke pasar menanyakan keberadaan mobil tersebut. Saat dicek ke garasi, kendaraan yang biasanya terparkir di tempat itu sudah tidak ditemukan.

    “Namun ketika dicek, kendaraan yang biasa terparkir di garasi sudah tidak ada,” katanya.

    Yang membuat keluarga terkejut, di halaman rumah justru ditemukan sebuah sepeda ontel yang tidak diketahui pemiliknya. Temuan itu memunculkan dugaan bahwa pelaku datang ke rumah dengan mengendarai sepeda ontel, kemudian meninggalkannya dan membawa kabur Gran Max yang saat itu tidak dalam kondisi terkunci.

    “Sekitar pukul 23.00 mobil masih ada. Tengah malam ada tetangga yang mendengar suara mobil melaju kencang keluar, tapi mereka tidak curiga kalau itu mobil kami yang dicuri,” ungkap Pipit.

    Supriyanto diketahui setiap hari memanfaatkan mobil Gran Max tersebut untuk mengangkut kelapa dari kebun ke pasar, sehingga kehilangan kendaraan ini langsung berdampak pada aktivitas ekonominya. Karena itu, keluarga segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pacitan untuk ditindaklanjuti. [tri/beq]

  • Bupati Pamekasan Rombak Komposisi Kepala OPD

    Bupati Pamekasan Rombak Komposisi Kepala OPD

    Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman merombak komposisi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan melantik dan mengukuhkan puluhan pejabat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Selasa (18/11/2025). Pergeseran jabatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kinerja birokrasi sekaligus memastikan sejumlah posisi penting terisi secara optimal.

    Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung di Peringgitan dalam Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Jalan Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan. Rotasi pejabat tersebut merujuk pada SK Bupati Pamekasan Nomor 821.2/55, 56, 57/432.403/2025, serta SK Mendagri Nomor 800.1.3.3–74 Tahun 2025 yang menjadi dasar penyusunan ulang struktur pimpinan di berbagai OPD.

    Sebagian besar pejabat yang dilantik merupakan peserta uji kompetensi yang sebelumnya telah disiapkan untuk kebutuhan mutasi dan rotasi jabatan. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan agar setiap OPD mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pelayanan publik yang semakin dinamis.

    Dengan perombakan ini, Pemkab Pamekasan menegaskan upaya untuk menata ulang distribusi pejabat sesuai kebutuhan dan kompetensi. Rotasi ini juga diharapkan memberi dorongan pada OPD untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat program prioritas daerah, serta memperkuat kinerja lintas sektor di bawah koordinasi pemerintah daerah.

    Adapun daftar lengkap rotasi pejabat eselon II Pemkab Pamekasan adalah sebagai berikut:

    Abdul Fata (Kepala Dinas Perikanan)
    Ach Faisol (Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan)
    Achmad Sjaifudin (Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja)
    Agus Budi Santoso (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
    Akhmad Zaini (Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah)
    Akhmad Basri Yulianto (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
    Akmalul Firdaus (Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata)
    Amin Jabir (Staf Ahli Bupati Pamekasan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemekaran)
    Fathorrachman (Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian)
    Herman Hidayat Santoso (Kepala Dinas Sosial)
    Kusairi (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
    Masrukin (Staf Ahli Bupati Pamekasan Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan)
    Mohamad Alwi (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah)
    Mohammad Yusuf Wibiseno (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)
    Muharram (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
    Munapik (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)
    Muttaqin (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika)
    Saudi Rahman (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB)
    Sigit Priyono (Staf Ahli Bupati Pamekasan Bidang Kemasyarakatan dan SDM)
    Raden Budi Santoso (Dokter Madya pada RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo)
    Supriyanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup).

    [pin/beq]

  • Ponorogo kaji ulang mutasi 138 ASN pastikan layanan publik stabil

    Ponorogo kaji ulang mutasi 138 ASN pastikan layanan publik stabil

    Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mengkaji secara menyeluruh terhadap mutasi 138 aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan Bupati nonaktif Sugiri Sancoko sesaat sebelum operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (8/11).

    Kajian ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan publik di lingkungan Pemkab Ponorogo.

    “Mutasi kemarin jalan, tapi kami mau lihat lagi, pelajari dulu seperti apa. Yang terpenting pelayanan tetap berjalan,” ujar Pelaksana Tugas Bupati Ponorogo, Lisdyarita di Ponorogo, Sabtu.

    Mutasi tersebut sebelumnya dijadwalkan berlaku per 10 November sesuai terhitung mulai tanggal (TMT).

    Namun hingga kini para ASN masih menempati jabatan lama sambil menunggu keputusan resmi pemerintah daerah.

    Lisdyarita mengatakan, pemerintah daerah berkewajiban memastikan setiap kebijakan kepegawaian memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak berdampak pada stabilitas pelayanan kepada masyarakat.

    Senada, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Ponorogo Sugeng Prakoso, menegaskan seluruh ASN yang masuk dalam daftar mutasi tetap melaksanakan tugas seperti biasa.

    Menurut dia, evaluasi diperlukan karena mutasi dilakukan hanya sekitar satu jam sebelum OTT, sehingga perlu verifikasi legalitas demi menjaga tertib administrasi pemerintahan.

    “Kami lihat dulu seperti apa. Sementara masih dalam kajian. Yang jelas pemerintahan tidak boleh berhenti,” katanya.

    Dari 138 ASN yang dimutasi, dua merupakan pejabat eselon II. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Hery Sutrisno, dipindahkan menjadi Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispertahankan).

    Sedangkan pejabat sebelumnya di dinas tersebut, Supriyanto, dipindahkan menjadi Kepala BKPSDM Ponorogo.

    Mutasi lainnya mencakup sekretaris dinas, camat, kepala bidang hingga lurah.

    Pemkab Ponorogo memastikan evaluasi dilakukan secara objektif dan mengedepankan integritas agar tidak mengganggu jalannya pelayanan publik di seluruh satuan kerja.

    Pemerintah daerah menegaskan setiap langkah penataan ASN akan mempertimbangkan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan layanan kepada masyarakat.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirjen: Kabel Palapa Ring Tengah yang putus harus diselesaikan

    Dirjen: Kabel Palapa Ring Tengah yang putus harus diselesaikan

    “Jadi yakin kalau sudah dikoneksikan baik oleh telkom, ini akan mempercepat memberikan pemerataan konektivitas di Indonesia,”

    Manado (ANTARA) – Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Wayan Toni Supriyanto mengatakan kabel ‘Palapa Ring Tengah’ yang putus harus diselesaikan.

    “Palapa Ring semacam jaringan fiber optik yang menjadi tambahan untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang dimiliki berbagai macam operator,” kata Wayan di Manado, Kamis.

    Apabila semua sudah tersambung, artinya semua daerah dilalui kabel optik, mudah-mudahan tidak ada lagi daerah yang tidak terlayani jaringan telekomunikasi.

    Wayan mengatakan, memang sampai hari ini ada sebanyak 57 kabupaten dan kota sebagai bagian dari komitmen industri dan pemerintah tidak dibangun oleh operator, tapi untuk yang lain akan didorong operator untuk berinvestasi.

    “Jadi yakin kalau sudah dikoneksikan baik oleh telkom, ini akan mempercepat memberikan pemerataan konektivitas di Indonesia,” ujarnya.

    Wayan menjelaskan, ‘Palapa Ring’ adalah kontraktual antara Bakti dengan PT LTI sehingga keduanya akan melakukan diskusi terkait dengan proses survei, kemudian bagaimana skema pembiayaan, dan bagaimana kontraktualnya.

    “Mereka akan koordinasi dari sisi administrasi dulu baru akan ketahuan kapan selesainya,” ujar Wayan.

    Wayan berharap, apabila infrastruktur digital telah merata dapat dimanfaatkan masyarakat sebaik-baiknya untuk kemajuan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, serta untuk pendayagunaan.

    “Manfaatkanlah sebaik-baiknya baiknya untuk hal positif, bukan untuk judi, bukan untuk kirim hoaks, itu pesan saya,” ajak Wayan.

    Sebelumnya, sejak tahun 2019 kabel jaringan Palapa Ring Tengah putus, salah satunya disebabkan aktivitas gunung api di Kabupaten Kepulauan Sitaro, pemerintah kemudian akan melakukan revitalisasi untuk memperbaiki kabel yang putus tersebut.

    Pewarta: Karel Alexander Polakitan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dianggarkan Tiga Tahun Berturut-turut, DPRD Bojonegoro Tinjau Kesiapan RSUD Temayang

    Dianggarkan Tiga Tahun Berturut-turut, DPRD Bojonegoro Tinjau Kesiapan RSUD Temayang

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Komisi C DPRD Bojonegoro melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Temayang. Sidak ini dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional rumah sakit yang sudah menelan anggaran puluhan miliar rupiah tersebut.

    Namun, hasil peninjauan di lapangan menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Gedung yang pembangunannya rampung tahun 2025 itu ternyata belum diserahterimakan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) kepada Dinas Kesehatan Bojonegoro.

    Selain itu, sejumlah dokumen perizinan juga masih belum lengkap. “Kami ingin memastikan alasan mengapa RSUD Temayang hingga akhir tahun ini belum juga bisa beroperasi,” ujar Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Suprianto, usai sidak, Sabtu (8/11/2025).

    Politisi Partai Golkar itu menegaskan, pihaknya cukup heran karena bangunan rumah sakit yang sudah berdiri megah itu ternyata belum memiliki izin mendasar seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun izin operasional lainnya. Kondisi tersebut membuat rumah sakit belum bisa difungsikan untuk pelayanan masyarakat.

    Menurutnya, Komisi C akan segera memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Kesehatan, DPKPCK, dan Dinas Perizinan Bojonegoro. Tujuannya untuk meminta kejelasan sekaligus mendorong percepatan penyelesaian administrasi agar RSUD Temayang bisa segera dibuka.

    “Kita sudah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pembangunan RSUD Temayang ini. Harapan kami, akhir tahun ini rumah sakit harus sudah bisa beroperasi agar masyarakat di wilayah selatan Bojonegoro mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” tegas Mas Pri, sapaan Ahmad Supriyanto.

    Sebagai informasi, pembangunan RSUD Temayang dibiayai melalui anggaran yang digelontorkan selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp 20,5 miliar, dilanjutkan Rp 50,9 miliar pada tahun 2024. Sementara pada tahun 2025, anggaran kembali dikucurkan untuk pembangunan pagar senilai Rp 923,6 juta dan penataan halaman sekitar Rp 2 miliar. [lus/kun]

  • RSUD Syamrabu Bangkalan Pecat 3 Pegawai yang Terlibat Narkoba

    RSUD Syamrabu Bangkalan Pecat 3 Pegawai yang Terlibat Narkoba

    Bangkalan (beritajatim.com) – RSUD Syamrabu Bangkalan bertindak tegas dengan memecat tiga pegawai yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Pihak rumah sakit juga menggelar tes urine massal terhadap seluruh karyawan.

    Ketiga pegawai berinisial MZ (33), YN (25), dan NR (24) itu ditangkap Satresnarkoba Polres Bangkalan di sebuah rumah kos di Kelurahan Pejagan. Mereka seluruhnya merupakan warga Bangkalan.

    Direktur RSUD Syamrabu, dr Farhat Suryaningrat, membenarkan adanya pemecatan terhadap ketiganya. “Kami lakukan pemutusan hubungan kerja,” ujarnya, Kamis (06/11/2025).

    Menurut Farhat, keterlibatan pegawai dalam kasus narkoba tergolong pelanggaran etik berat yang tidak bisa ditoleransi.

    “Itu masuk pelanggaran etik berat, sanksinya memang PHK,” tegasnya.

    Sebagai tindak lanjut, pihak rumah sakit mengeluarkan nota dinas berisi peringatan keras kepada seluruh pegawai agar menjauhi narkoba.

    Dalam surat tersebut, pegawai yang sudah terlanjur menggunakan narkoba diminta segera melapor ke bagian kepegawaian untuk dilakukan rehabilitasi.

    Namun, Farhat menegaskan, pegawai yang terbukti positif narkoba berdasarkan hasil tes urine dan tidak melapor sebelumnya akan langsung dipecat.

    “Aturannya sudah jelas dan semua pegawai sudah mengetahui,” katanya.

    Sementara itu, Kasat Resnarkoba Polres Bangkalan, Iptu Kiswoyo Supriyanto, membenarkan penangkapan tiga pegawai RSUD Syamrabu tersebut, namun belum memberikan keterangan lebih lanjut. “Nanti tunggu rilis,” singkatnya. [sar/but]