Tag: Supriyanto

  • Cerita Bu Susi, Guru Honorer SD Jadi Korban Pungli Rp 55 Juta untuk Jadi PPPK
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        13 Juni 2025

    Cerita Bu Susi, Guru Honorer SD Jadi Korban Pungli Rp 55 Juta untuk Jadi PPPK Surabaya 13 Juni 2025

    Cerita Bu Susi, Guru Honorer SD Jadi Korban Pungli Rp 55 Juta untuk Jadi PPPK
    Editor
    BOJONEGORO, KOMPAS.com
    – Berharap memperoleh kehidupan yang lebih baik justru berubah menjadi pilu, inilah secuil kisah dari
    guru honorer
    di Kabupaten Bojonegoro yang terpedaya iming-iming diangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
    Nasib pilu ini dialami oleh Dwi Susilowati, guru di SDN Dander II, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.
    Perempuan sederhana ini harus menelan kenyataan pahit setelah ditipu hingga Rp 55 juta oleh oknum pegawai di lingkungan Disdik yang menjanjikannya lolos menjadi pegawai PPPK.
    Dwi Susilowati yang akrab disapa Bu Susi ini dengan lugu bertutur mengakui awalnya tergiur dengan iming-iming diangkat derajatnya dari yang semula guru honorer menjadi pagawai PPPK pada rekruitmen tahun 2019 silam.
    “Saya korban tahun 2019, senilai Rp 55 juta. Saat itu, usia kami kan 35 tahun ke atas, dijanjikan untuk dipermudah,” ujar Bu Susi, Jumat (13/6/2025).
    Sebagai
    single mom
    , harapan Bu Susi hanya sederhana, dapat hidup lebih baik mendapat upah layak dari peluhnya mengajar puluhan tahun.
    “Saya hanya ingin hidup lebih baik. Anak saya butuh biaya sekolah, dan saya satu-satunya tulang punggung keluarga. Tapi malah tertipu,” timpalnya.
    Bu Susi juga mengaku nasib pilu ini tidak hanya dialami oleh dirinya saja.
    Ada sebanyak 22 rekan sejawatnya juga menjadi korban.
    Para guru honorer tersebut dijanjikan akan diloloskan menjadi PPPK oleh SW, seorang oknum yang mengaku ‘sakti’ memiliki akses dan pengaruh di lingkungan Disdik.
    Bu Susi bersama puluhan guru honorer lainnya pun terpedaya hingga menyetor sejumlah uang kepada SW.
    Jumlahnya bervariasi. Bu Susi sendiri menyebut telah menyetorkan uang senilai total Rp 55 juta.
    “Saya waktu itu berpikir positif. Mungkin ini jalan dari Tuhan untuk mengubah nasib saya. Tapi ternyata saya ditipu,” tuturnya lirih.
    Ironisnya, uang yang disetorkan tak kunjung membawa kejelasan.
    Dari tahun ke tahun, Bu Susi bersama korban yang lainnya menanti namun hasilnya nihil.
    Praktik nakal yang dilakoni oleh SW pun akhirnya mencuat.
    Bu Susi mengaku beberapa kali dipanggil oleh Disdik bersama sejumlah korban lainnya untuk dimediasi dengan terduga pelaku.
    Namun hingga kini, tak ada itikad baik maupun kepastian soal pengembalian uang.
    Lebih lanjut, Bu Susi menegaskan bahwa SW tidak pernah mencatut nama pejabat tertentu saat melakukan aksinya.
    Tak dinyana, Bu Susi dinyatakan lolos dan telah menerima SK pengangkatan PPPK secara murni.
    Meski menjadi korban penipuan, Bu Susi dan sejumlah guru lainnya belum melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum.
    Alasannya sederhana, mereka hanya ingin uang mereka kembali.
    “Kami sudah lolos PPPK secara murni. Kami tidak ingin masalah ini merusak status kami. Kami hanya ingin keadilan,” pungkasnya.
    Kasus pungli pada guru honorer ini pun mendapat sorotan serius dari Komisi C
    DPRD Bojonegoro
    .
    Sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) serta para korban di panggil ke DPRD dalam rapat tertutup di ruangan Komisi C, pada Kamis (12/6/2025).
    Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, yang memimpin jalannya hearing menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami kasus ini lebih jauh.
    Supriyanto menduga praktik pungli ini tidak dilakukan oleh satu orang semata, melainkan melibatkan lebih dari satu pihak.
    “Jangan berhenti pada SW. Kami mencium ada indikasi sindikat. Ini tidak bisa dianggap kasus tunggal,” tegas politisi Partai Golkar.
    Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul
    Cerita Bu Susi Guru Honorer SD, Hidup Sebagai Single Mom, Jadi Korban Pungli Rp55 Juta untuk PPPK
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dianggap Sukses Kelola Sampah, Banyumas Dapat Hibah 150.000 Dolar AS dari UNCDF
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        11 Juni 2025

    Dianggap Sukses Kelola Sampah, Banyumas Dapat Hibah 150.000 Dolar AS dari UNCDF Regional 11 Juni 2025

    Dianggap Sukses Kelola Sampah, Banyumas Dapat Hibah 150.000 Dolar AS dari UNCDF
    Tim Redaksi
    BANYUMAS, KOMPAS.com
    – United Nations Capital Development Fund (
    UNCDF
    ), lembaga keuangan pembangunan PBB, akan memberikan
    hibah
    sebesar 150.000 Dolar AS untuk
    pengelolaan sampah
    di
    Banyumas
    , Jawa Tengah.
    Pemberian hibah ini dilakukan karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas dinilai sebagai salah satu daerah di Indonesia yang berhasil dalam pengelolaan sampah.
    “Ada hibah dari UNCDF, dari PBB, untuk penanganan sampah,” ujar Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, usai menerima perwakilan UNCDF dan Kementerian Lingkungan Hidup di rumah dinasnya, Rabu (11/6/2025).
    Sadewo menjelaskan bahwa hibah tersebut akan disalurkan melalui PT Greenprosa Adikara Nusa (Greenprosa) sebagai mitra UNCDF, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Banyumas Investama Jaya (BIJ).
    Direktur BIJ, Andharu Haryo Nugroho, menambahkan bahwa BIJ akan menerima 120.000 Dolar AS yang akan disalurkan secara bertahap hingga akhir tahun 2025.
    Dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pengolahan limbah sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif yang dapat menggantikan batu bara dalam industri semen dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
    “Kami ditargetkan oleh UNCDF untuk menghasilkan RDF sebanyak 56 ton per hari, meningkat dari sebelumnya yang hanya 8 ton per hari, sehingga kami bisa membantu Pemkab dalam pengelolaan sampah,” jelas Andharu.
    Sementara itu, Direktur Greenprosa, Arky Gilang Wahab, mengungkapkan bahwa hibah sebesar 30.000 Dolar AS akan disalurkan kepada kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang mengelola sampah.
    Agus Supriyanto, perwakilan Direktorat Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, menambahkan bahwa konsistensi Banyumas dalam mengelola sampah sejak tahun 2018 menjadi perhatian khusus bagi lembaga-lembaga internasional.
    “UNCDF melihat Banyumas begitu baik dibandingkan dengan negara-negara lain dan kota-kota lain. Makanya, beberapa tahun lalu pernah ada kegiatan di sini yang diselenggarakan oleh UNCDF,” kata Agus.
    Agus berharap daerah lain dapat mencontoh sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Banyumas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah secara nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komdigi Targetkan Lelang Pita 1,4 GHz Digelar Bulan Ini

    Komdigi Targetkan Lelang Pita 1,4 GHz Digelar Bulan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan proses seleksi atau lelang pita frekuensi 1,4 GHz dapat digelar pada semester pertama 2025, sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto mengatakan pemerintah terus berupaya untuk tetap menjaga momentum digitalisasi nasional melalui optimalisasi spektrum frekuensi.

    Pemerintah ingin seleksi pita frekuensi 1,4 GHz dapat terealisasi semester ini. Artinya, waktu yang dimiliki pemerintah untuk menggelar seleksi pita frekuensi terakhir bulan Juni ini, mengingat bulan depan sudah masuk semester baru.

    “Kami upayakan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz tetap di semester 1 tahun 2025,” kata Wayan kepada Bisnis, Senin (9/6/2025).

    Diketahui,  Komdigi berencana mengalokasikan pita frekuensi 1,4 GHz untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA) atau layanan internet cepat tetap nirkabel. Komdigi menunggu masukan publik guna menyusun regulasi pemanfaatan seleksi tersebut.  BWA adalah teknologi khusus akses internet berkecepatan tinggi secara nirkabel (tanpa kabel) di area yang luas.

    Beberapa teknologi yang termasuk dalam BWA antara lain Wi-Fi, WiMAX atau teknologi nirkabel jarak jauh yang dapat mencakup area yang lebih luas daripada Wi-Fi, 4G/5G, hingga satelit.  Hinet (Berca) dan Bolt adalah beberapa merek Wimax yang terkenal pada masanya

    Dalam draf Rancangan Peraturan Menteri tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz diketahui bahwa hak penggunaan frekuensi diberikan dalam bentuk IPFR kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet Switched dengan wilayah layanan regional. 

    Ada 3 regional dengan jumlah zona layanan yang berbeda-beda. Regional 1 terdiri atas zona 4, zona 5, zona 6, zona 7, zona 9, dan zona 10.  Sementara itu regional 2 terdiri dari zona 1, zona 2, zona 3, zona 8, dan zona 15. Terakhir, Regional 3 terdiri dari zona 11, zona 12, zona 13, dan zona 14. 

    Wayan belum dapat memberi tahu jumlah peserta yang akan terlibat seleksi. Jumlah peserta baru diketahui setelah seluruh dokumen lengkap dan lelang digelar.

    “Jumlah peminat yang akan mengikuti seleksi baru akan diketahui setelah pengumuman resmi seleksi dilakukan,” kata Wayan.

    Laporan Global Momentum and Economic Impact yang dikeluarkan oleh Plum untuk GSMA pada 2015 menyebutkan bahwa pita 1,4 GHz – 1,5 GHz telah digunakan di sejumlah negara Eropa dan Asia.

    Jepang menjadi salah satu negara yang telah memanfaatkan pita 1427-1518 MHz untuk internet sejak 2015. Sementara itu, di Eropa disebut terdapat 28 negara pada 2015, yang telah menggunakan pita frekuensi 1452-1492 MHz untuk internet, dengan konsultasi lelang di Prancis, Italia, dan Irlandia.

    Brasil menjadi negara perwakilan di Amerika Latin, sementara itu Asia Pasifik, India masih sebatas rencana untuk memanfaatkan spektrum tersebut.

    Pita 1,4 GHz menjadi pita tambahan bagi layanan internet seluler dengan cakupan luas, cocok untuk pedesaan dan dalam gedung.  Frekuensi tersebut juga dapat mengantarkan internet dengan baik karena penggunaannya masih minim.

    Bahkan, 1 dekade lalu memperkirakan potensi manfaat ekonomi global mencapai dalam memanfaatkan 1,4 GHz untuk FWA dapat mencapai US$50 miliar dari penggunaan 40 MHz (downlink), dengan tambahan 20% jika 40 MHz lagi tersedia 5 tahun kemudian.

  • Kronologi Kecelakaan Maut yang Tewaskan Wakil Ketua DPRD Ngawi – Page 3

    Kronologi Kecelakaan Maut yang Tewaskan Wakil Ketua DPRD Ngawi – Page 3

    Terkait kronologi kejadian, Kapolres menjelaskan, dari hasil olah kejadian perkara Satuan Lalu Lintas Polres Sragen, kecelakaan bermula saat kedua kendaraan melaju dari arah barat menuju timur. Fortuner yang berada di belakang truk tronton melaju di lajur cepat, sementara truk berada di lajur lambat.

    Diduga karena kurang konsentrasi, pengemudi Fortuner oleng ke kiri dan masuk ke lajur lambat, tepat saat truk melintas di lajur tersebut. Tabrakan pun tak terhindarkan ketika bagian depan Fortuner menghantam bak belakang truk tronton.

    Evakuasi korban melibatkan dua mobil ambulans dan membawa para korban ke RSUD Sragen.

    “Kami juga telah mengamankan barang bukti dan mengumpulkan keterangan saksi,” katanya.

    Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Sragen, Joko Supriyanto saat dikonfirmasi wartawan membenarkan jika korban merupakan Wakil Ketua DPRD Ngawi dan Ketua DPC Partai Gerindra Ngawi. Ia turut berbelasungkawa atas meninggalnya Waluyo Jati.

    “Benar, Bapak Waluyo itu Ketua DPC Gerindra Kabupaten Ngawi dan mengalami kecelakaan di Tol Sragen,” ungkap Joko.

    Sumber: Merdeka.com

  • Survei Kepuasan Publik 100 Hari Kerja, Bupati Bojonegoro Dapat Nilai Positif

    Survei Kepuasan Publik 100 Hari Kerja, Bupati Bojonegoro Dapat Nilai Positif

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kinerja 100 hari pemerintahan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah mendapatkan apresiasi publik. Hasil survei dari lembaga The Republic mencatat tingkat kepuasan masyarakat mencapai 78 persen.

    Capaian ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Mereka menilai hasil tersebut adalah modal awal yang baik, namun tetap perlu ditingkatkan ke depan.

    “Ini kerja keras kita semua. Tapi belum selesai, harus ditingkatkan jadi lebih baik lagi,” ujar Bupati Setyo Wahono saat dikonfirmasi, Senin (2/6/2025).

    Sementara Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto juga menyebut hasil ini sebagai starting point yang menjanjikan. Namun menurut politisi Partai Golkar itu, kepala daerah harus lebih fokus dalam merealisasikan visi dan misinya.

    “Bojonegoro punya modal besar, baik dari sisi APBD, potensi sumber daya, hingga jaringan yang luas. Tinggal dikelola dengan baik dan benar, InsyaAllah masyarakat akan sejahtera,” katanya.

    Sementara itu, Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto melihat hasil survei sebagai cermin kepercayaan publik, termasuk pada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Ia menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan Pemkab dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung investasi.

    “Iklim investasi yang aman akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Bojonegoro,” tegasnya.

    Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Letkol Czi Arif Rahman Hakim, yang merupakan putra daerah, mengaku bangga atas capaian pemerintahan Wahono–Nurul dalam 100 hari pertama. Ia menilai kebijakan mereka berpihak kepada masyarakat kecil, termasuk program-program seperti Gayatri, bantuan peternakan dan perikanan, serta modernisasi pertanian.

    “Dengan dukungan program seperti itu, kami yakin kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” ucapnya.

    Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Muji Martopo, turut mengapresiasi hasil survei. Ia berharap ke depan kinerja pemerintah daerah bisa lebih baik lagi. “Kami Forkopimda siap mendukung upaya Pemkab dalam memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Dukungan juga datang dari Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Bojonegoro, Lasuri. Ia menyebut hasil survei menempatkan Bojonegoro di delapan besar se-Jawa Timur untuk kepuasan publik, dan lima besar dalam bidang sumber daya manusia (SDM).

    “Kalau dilihat, lima besar itu hampir semuanya kota madya. Artinya capaian Bojonegoro ini sangat prospektif,” jelasnya.

    Lasuri menekankan bahwa 100 hari kerja bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang mewujudkan visi pembangunan. Ia mengingatkan agar program-program unggulan seperti Gayatri, BPJS Ketenagakerjaan bagi warga rentan, Dana Abadi, dan digitalisasi layanan kesehatan benar-benar sampai ke masyarakat bawah.

    “Tantangan Bojonegoro masih besar, mulai dari kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga pengangguran. Program pro rakyat harus dijalankan secara konsisten dan masif,” pungkasnya. [lus/ian]

  • MK kembali terima gugatan hasil PSU Pilkada 2024

    MK kembali terima gugatan hasil PSU Pilkada 2024

    Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan permohonan Pemohon akan diperiksa. Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e

    Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU pada pertengahan dan akhir Mei lalu.

    Pada laman resmi MK yang diunduh hari Senin menyebutkan MK menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik untuk gugatan yang dilayangkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran, Lampung, Nomor Urut 1 Supriyanto dan Suriansyah Rhalieb.

    “Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan permohonan Pemohon akan diperiksa. Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK),” demikian akta dimaksud dari laman resmi MK.

    Supriyanto dan Suriansyah merupakan satu dari dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesawaran yang mengikuti PSU pada Sabtu (24/5). Adapun PSU digelar sebagai tindak lanjut putusan MK sebelumnya yang mendiskualifikasi calon bupati nomor urut 1 Aries Sandi Darma Putra.

    Pada Senin (24/2) lalu, MK mendiskualifikasi Aries Sandi, peraih suara terbanyak Pilkada Pesawaran tanggal 27 November 2024, karena tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan. Aries Sandi yang ketika itu berpasangan dengan Supriyanto dinyatakan terbukti tidak memiliki ijazah SLTA.

    Oleh karena itu, MK memerintahkan KPU Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan PSU yang diikuti oleh pasangan calon nomor urut 2 Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali serta pasangan calon pengganti yang diusulkan oleh partai pengusung Aries Sandi sebelumnya.

    Berdasarkan rekapitulasi hasil PSU, KPU Kabupaten Pesawaran menyatakan Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali unggul dengan 128.715 suara. Sementara itu, Supriyanto dengan pasangan barunya, Suriansyah, meraih 88.482 suara.

    Hasil rekapitulasi PSU tersebut kini digugat oleh Supriyanto dan Suriansyah. MK tengah memeriksa kelengkapan permohonan. Jika lengkap, Mahkamah akan meregistrasi gugatan itu untuk kemudian disidangkan.

    Sebelumnya, MK telah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU Pilkada 2024.

    Sidang putusan akhir gelombang pertama diucapkan pada Rabu (14/5). MK mendiskualifikasi seluruh pasangan calon pada Pilkada Kabupaten Barito Utara karena terbukti melakukan politik uang, serta menolak gugatan PSU Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud.

    Selain Barito Utara dan Kepulauan Talaud, MK juga menyidangkan sengketa hasil PSU dari lima daerah lainnya pada gelombang pertama itu, yakni Kabupaten Puncak Jaya, Siak, Buru, Pulau Taliabu, dan Banggai. Namun, kelimanya dinyatakan gugur dalam sidang dismissal, Senin (5/5).

    Untuk gelombang kedua pun rampung pada Senin (26/5). Dalam sidang dismissal itu, MK menyatakan tidak dapat menerima tujuh perkara dari lima daerah, yakni Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tasikmalaya (masing-masing dua perkara) serta Kabupaten Gorontalo Utara, Bengkulu Selatan, dan Empat Lawang (masing-masing satu perkara).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pipa Air Rusak, Perumdam Probolinggo Sebut Akibat Kecelakaan

    Pipa Air Rusak, Perumdam Probolinggo Sebut Akibat Kecelakaan

    Probolinggo (beritajatim.com) – Sebuah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo pada Selasa (27/5/2025), menyebabkan kerusakan serius pada jaringan pipa milik Perumdam Tirta Argapura. Truk yang terlibat dalam insiden tersebut menghantam pipa air bersih, hingga menyebabkan putus dan penyok.

    Akibat kejadian ini, distribusi air ke sekitar 500 pelanggan di wilayah Kecamatan Leces dan Tigasan terganggu. Untuk sementara, Perumdam harus menyuplai air menggunakan armada tangki ke sejumlah titik pelanggan terdampak.

    Sejak Rabu (28/5/2025), tim teknis dari Perumdam terlihat melakukan perbaikan darurat di lokasi. Mereka menelusuri sambungan pipa yang rusak dan menutup aliran agar tidak terjadi kebocoran lebih lanjut.

    Kepala Bagian Teknis Perumdam Tirta Argapura, Hari Supriyanto, mengatakan bahwa perbaikan memakan waktu dua hari. “Kerusakan mencapai sekitar 10 meter. Kami mulai pengerjaan pagi ini, dan untuk daerah Leces, aliran sudah mulai tersambung dengan sistem pipa darurat,” ujarnya dalam pesan singkat.

    Hari menambahkan bahwa meski pipa sementara ini belum memenuhi standar teknis permanen, langkah tersebut diambil agar kebutuhan air warga tetap terpenuhi. “Kami akan lanjutkan pemasangan jalur baru untuk Kecamatan Tigasan besok,” jelasnya.

    Diperkirakan, jika dilakukan perbaikan permanen sesuai standar teknis, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 200 juta. Saat ini, biaya perbaikan sementara masih ditanggung oleh Perumdam. “Soal ganti rugi masih belum bisa dipastikan karena kasus kecelakaan ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian,” terang Hari.

    Perumdam berkomitmen menyelesaikan perbaikan secepat mungkin agar aliran air bersih kembali normal dan layanan kepada masyarakat tidak terganggu lebih lama. (ada/but)

  • Lonjakan Pendaki Gunung Lawu saat Libur Panjang, Perhutani Waspadai Open Trip Nakal

    Lonjakan Pendaki Gunung Lawu saat Libur Panjang, Perhutani Waspadai Open Trip Nakal

    Magetan (beritajatim.com) – Jalur pendakian Gunung Lawu melalui Cemoro Sewu, Desa Ngancar, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, ramai oleh para pendaki. Kepala Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Sarangan, BKPH Lawu Selatan, Supriyanto, menyebutkan bahwa sejak Kamis (29/5/2025) dini hari pukul 00.00 hingga pukul 12.35 WIB siang, tercatat sekitar 650 pendaki telah memasuki jalur pendakian.

    “Kemungkinan jumlahnya akan meningkat menjadi 600 hingga 800 orang pada hari-hari libur berikutnya, terutama saat long weekend. Kalau di hari libur biasa paling banyak 300 orang saja,” ujarnya.

    Supriyanto juga memperkirakan jumlah pendaki bisa menembus angka 3.000 orang jika kondisi cuaca terus membaik hingga Minggu (1/6/2025). Ia menjelaskan bahwa minat pendakian sempat menurun beberapa waktu terakhir karena hujan, namun cuaca pada hari ini (29/5/2025) terpantau cukup cerah, memicu lonjakan pendaki.

    Menariknya, tren pendakian saat ini didominasi oleh sistem “tektok” — pendakian tanpa menginap yang dilakukan dalam satu hari. “Sekarang jarang yang camping. Kebanyakan pendaki naik dini hari dan langsung turun di hari yang sama,” kata Supriyanto. Beberapa juga melakukan pendakian lintas jalur, seperti naik dari Cemoro Sewu dan turun lewat Cemoro Kandang.

    Meski arus pendaki meningkat, pihak Perhutani menyatakan belum ada laporan resmi terkait blacklist terhadap rombongan open trip, meskipun ditemukan praktik yang meresahkan. Supriyanto menjelaskan, penyaring untuk para pendaki nakal berada di Paguyuban Giri Lawu (PGL), selaku bagian dari petugas SAR di Cemoro Sewu.

    “Sering kali, open trip mendaftarkan hanya sebagian dari total rombongan. Misalnya, 40 orang ikut, tapi hanya 25 yang terdaftar. Ini menyulitkan kami dalam hal tanggung jawab bila terjadi sesuatu. Nah, yang memiliki data terkait pendaki nakal ini di PGL. Kami hanya memblacklist satu nama yang kemarin bikin konten di salah satu sumber Gunung Lawu, itu saja,” ungkapnya.

    Petugas dari Perhutani dan penyaring dari PGL Cemoro Sewu terus melakukan pemantauan, terutama terhadap rombongan besar dan pendaki yang melakukan pendaftaran kolektif. Untuk saat ini, sanksi seperti blacklist masih belum diberlakukan secara tegas, kecuali untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pendaftar individu via sistem online.

    Terkait isu lingkungan, kesadaran pendaki terhadap sampah dinilai cukup baik. “Rata-rata semua membawa sampahnya turun, terutama yang menginap. Tapi yang tektok kadang-kadang ada yang meninggalkan sampah,” tambah Supriyanto.

    Perhutani mengimbau agar para pendaki tetap mematuhi aturan, menjaga kebersihan, dan melakukan pendaftaran sesuai prosedur untuk memastikan keselamatan bersama dan kelestarian Gunung Lawu. [fiq/ian]

  • Telkomsel Siap Terapkan Biometrik, Tunggu Regulasi Turunan Pemerintah

    Telkomsel Siap Terapkan Biometrik, Tunggu Regulasi Turunan Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengungkapkan telah melakukan uji coba penerapan sistem registrasi biometrik bagi pelanggan.

    Vice President Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono mengatakan pihaknya sudah melakukan trial beberapa hari lalu dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid.

    “Sudah trial, kemarin bu menteri dengan Pak Dirut waktu itu ya, di bulan puasa kemarin ya, itu sudah trial kita waktu itu di GBK,” kata Saki di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Meski secara teknis Telkomsel telah siap dengan perangkat untuk verifikasi biometrik, Saki menyebut perusahaan masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) aturan ini.

    Selaim itu, pihaknya juha menunggu aturan resmi dari pemerintah agar penerapan dapat dilakukan secara menyeluruh dan sesuai regulasi.

    “Kita sudah punya alatnya dan kita tinggal nunggu turunan juklaknya dari pemerintah, peraturannya seperti apa, dan kita pasti akan mengikuti,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Saki menjelaskan bahwa saat ini proses registrasi biometrik telah dipilotkan di sejumlah Grapari, meski masih dalam tahap terbatas.

    “Tapi sambil melihat nanti kita selalu mereport apa yang sudah, data yang kita dapat, dan juga apa semua prosesnya seperti apa kita selalu mereport kepada Komdigi,” ucap Saki.

    Adapun, Wayan Toni Supriyanto yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo mengatakan bahwa dengan diterapkannya biometrik untuk registrasi kartu, kasus penipuan registrasi prabayar akan turun drastis bahkan menghilang.

    “Jadi tidak ada lagi penipuan-penipuan registrasi prabayar, sehingga nomor itu tidak bisa digunakan lagi oleh orang lain karena sudah menggunakan NIK, No.KK dan face recognition ini. [berlaku] mudah-mudahan tahun depan, ” kata Wayan saat ditemui di Kemenkominfo, Senin (14/10/2024).

    Lebih lanjut, dengan sudah adanya operator selular yang menerapkan biometrik untuk registrasi kartu prabayar, Wayan menyebut operator sudah menjalankan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Kominfo tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

    Dimana, operator sudah menerapkan standar Know Your Customer (KYC) untuk memastikan validitas data pelanggan serta mengurangi risiko penipuan dan penyalahgunaan identitas pelanggan. 

    “Artinya pada saat registrasi online maupun sendiri datang ke gerai dengan adanya face recognition, nanti ditambah sehingga NIK No KK ditambah wajah aslinya,” ujarnya.

  • Fakta Baru Kecelakaan KA Malioboro Ekspres di Magetan, CCTV Tak Fungsi Hingga 7 Saksi Diperiksa

    Fakta Baru Kecelakaan KA Malioboro Ekspres di Magetan, CCTV Tak Fungsi Hingga 7 Saksi Diperiksa

    Magetan (beritajatim.com) – Sejumlah fakta baru ditemukan saat Polres Magetan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi kejadian tujuh sepeda motor yang tertabrak KA Malioboro Ekspres, yakni di Jalan Pelintasan Langsung (JPL) 08 Kelurahan Mangge Kecamatan Barat, Magetan.

    Tak hanya polisi, insiden yang terjadi pada Senin (19/5/2025) itu jadi atensi Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan. Tim dari Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Surabaya juga meninjau sarana prasarana di Pos penjagaan JPL 08.

    Berikut sederet temuan fakta baru dari kejadian tragis yang menewaskan empat orang pengendara motor itu:

    1. Kamera CCTV di POs Penjagaan Tak Berfungsi Sejak 2023
    Sekitar tiga kamera CCTV di sekitar Pos JPL 08 ternyata tidak berfungsi sejak 2023 lalu. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BTP Kelas 1 Surabaya Denny Michels Adlan. Menurut hasil tinjauannya di lokasi, dia menemukan bahwa kamera CCTV tidak berfungsi atau tidak beroperasi. Artinya, kamera tersebut tidak merekam seluruh kejadian apapun sejak mati pada 2023 lalu.

    “Ada CCTV tapi tidak beroperasi. Kami sudah tanyakan pada rekan-rekan PT KAI, ternyata memang tidak berfungsi,” terang Denny.

    2. Sarana dan Prasarana Berfungsi Baik
    Tak hanya soal CCTV, Denny juga menilik semua sarana prasarana untuk mengamankan jalur kereta dan para pengguna jalan. Utamanya fungsi dari palang pintu, sirine, alat komunikasi dan perangkat pendukung lainnya. Dia tak menemukan satupun peralatan yang tidak berfungsi ataupun mengalami kerusakan. Menurutnya seluruh sarpras dalam kondisi baik.

    “Memang sudah kami lihat dan didampingi juga dari teman-teman dari PT. Kereta Api yang mana mereka yang melakukan penjagaan di JPL 08 ya. dari sinyal sebenarnya sudah cukup baik beroperasi dengan baik,” terangnya.

    3. Ada Empat Orang Petugas Jaga di JPL 08, Bekerja Shift
    Masih kata Denny Michels Adlan, ada empat orang yang bertugas menjaga di Pos JPL 08. Keempatnya bekerja shift. Masing-masing shift yakni sekitar 8 jam. Menurutnya, jam kerja ini masih tergolong ideal. Artinya tak sampai membuat petugas terlalu lelah. ”Jam kerja ini masih ideal. Artinya tidak sampai kelelahan,” terangnya.

    4. Polisi Periksa 7 Saksi, termasuk Kepala PT KAI Daop 7 Madiun
    Kapolres Magetan AKBP Erik Bangun Prakasa menjelaskan, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi. Mulai Agus Supriyanto (49) penjaga palang pintu saat kejadian, Masinis dan Asisten Masinis KA Malioboro Ekspres, Kepala PT KAI Daop 7 Madiun, Petugas Polsuska, dan sejumlah warga yang menyaksikan kejadian itu.

    ”Semua saksi sudah kami ambil keterangannya, akan kami cocokkan dengan hasil olah TKP,” terang Erik.

    5. Penyelidikan Libatkan Tim TAA Subdit Gakkum POlda Jawa Timur
    Penyelidikan diperkuat dengan penggunaan metode Traffic Accident Analysis (TAA) yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Timur. Teknologi ini memungkinkan rekonstruksi kejadian secara tiga dimensi untuk menggambarkan posisi kendaraan, korban, dan kereta saat tabrakan.

    “Dengan scientific identification yang kita miliki di Polda Jawa Timur, kita nanti bisa menggambarkan kejadian tiga dimensi, bagaimana posisi terjadinya kecelakaan, bagaimana posisi korban dan juga bagaimana posisi akhir dari kereta yang ketika menyambar ketujuh kendaraan tersebut itu bisa tergambarkan melalui TAA yang dimiliki oleh Polda Jawa Timur yang tadi dipimpin langsung oleh Kasubdit Gakkum AKBP Septa,” jelas Kapolres.

    Hingga Rabu (21/5/2025), pihak kepolisian belum menentukan tersangka dari kejadian ini. Sekaligus, belum menyimpulkan adanya unsur kesengajaan ataupun kelalaian dari kejadian ini. [fiq/beq]