Xcloud.id

Tag: Supriyanto

  • Biar Internet RI Makin Kencang, Infrastruktur Jaringan 5G Bakal Diperluas

    Biar Internet RI Makin Kencang, Infrastruktur Jaringan 5G Bakal Diperluas

    Jakarta –

    Meski jaringan 5G sudah dikomersialisasikan sejak pertengahan 2021, perkembangan jaringan generasi seluler kelima itu seakan masih jalan di tempat. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan meningkatkan pembangunan infrastruktur jaringan 5G.

    Upaya tersebut merupakan salah satu perintah Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang mengintruksikan seluruh jajaran Komdigi untuk bergerak cepat dan serempak.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto mengatakan dari sisi infrastruktur yang akan digenjot itu terkait sinyal 5G.

    “Kita karena punya sumber daya frekuensi, ya frekuensi 5G-nya akan kita juga rilis, tapi kita lihat dulu bagaimana perencanannya,” ujar Wayan saat ditemui awak media di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Untuk diketahui, dibutuhkan alokasi lebar pita 100 MHz untuk mendapatkan pengalaman koneksi internet cepat 5G. Sedangkan saat ini operator seluler masih membagikan sumber daya frekuensi yang mereka gunakan untuk layanan 4G dan 5G. Alhasil, layanan 5G yang ada sekarang belum optimal.

    Adapun beberapa waktu lalu, Komdigi menyebutkan cakupan sinyal 5G di Indonesia baru 4,44% sejak diperkenalkan ke publik empat tahun lalu. Hal ini yang akan difokuskan Komdigi untuk ditingkatkan lagi cakupan jaringan 5G di Tanah Air.

    Ada empat pita frekuensi yang dipersiapkan oleh Komdigi untuk diseleksi di 2025, yaitu di antaranya di band 700 MHz, 1,4 GHz, 2,6 GHz, dan 26 GHz.

    Sebagai informasi, pita frekuensi 700 MHz mempunyai digital dividen 112 MHz hasil penerapan penghentian siaran TV analog dan dialihkan TV digital atau dikenal dengan Analog Switch Off (ASO). Dari 112 MHz itu, 2 x 45 MHz atau 90 MHz dialokasikan untuk layanan telekomunikasi.

    Komdigi juga menyiapkan frekuensi 1,4 GHz dengan lebar pita 80 MHz yang dialokasikan untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA) atau atau layanan internet cepat tetap nirkabel.

    Kemudian, frekuensi 26 GHz pada rentang 24,25 – 25,85 GHz yang nanti ditujukan untuk keperluan penyelenggara jaringan bergerak seluler. Selain itu, yang terbaru Komdigi ingin seleksi spektrum 2,6 GHz dengan lebar pita 190 MHz di rentang 2500-2690 MHz dengan moda TDD untuk penyelenggara jaringan bergerak seluler juga di tahun ini.

    “Kalau 700 MHz kan masih peningkatan penetrasi untuk seluler juga, tapi bukan, ya dari sisi teknis dia belum, mungkin di 4G lah. Tapi kita di 2,6 GHz untuk 5G,” pungkasnya.

    (agt/agt)

  • 200 Sekolah Rakyat yang Dialiri Internet 100 Mbps akan Dibiayai Kemensos

    200 Sekolah Rakyat yang Dialiri Internet 100 Mbps akan Dibiayai Kemensos

    Jakarta –

    Sebanyak 200 Sekolah Rakyat akan mendapatkan kecepatan internet 100 Mbps. Koneksi dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu akan didanai oleh langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Jadi, internet Sekolah Rakyat sudah diputuskan pembiayaannya oleh Kemensos),” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto ditemui awak media di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Penyediaan koneksi internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat merupakan kewajiban Kementerian Komdigi. Nantinya internet tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar-mengajar di era digital seperti saat ini.

    “Kami, Komdigi, hanya memastikan infrastruktur mendekatkan ke Sekolah Rakyat dan menjaga Quality of Service-nya sesuai dengan kapasitas yang diberikan. Tapi rata-rata ingat, karena kebutuhannya untuk Sekolah Rakyat. Artinya apa? Itu fixed broadband juga, bukan seluler, kalau coverage kan selular,” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid beberapa waktu meninjau kesiapan internet ngebut di dua Sekolah Rakyat di Yogyakarta, yakni Sekolah Rakyat Menengah 19 Kabupaten Bantul dan Sekolah Rakyat Menengan Atas 20 Kabupaten Sleman.

    Dengan adanya internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat, pemerintah menyebutkan akan menciptakan pendidikan berbasis digital, di mana hal itu sejalan dengan agenda besar pemerintah terkait transformasi digital nasional.

    Direncanakan Sekolah Rakyat akan mulai dibuka Agustus hingga September 2025. Kemensos mengatakan fasilitas pendidikan tersebut memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) baik milik Kementerian Ketenagakerjaan maupun pemerintah daerah di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tahap program prioritas Prabowo.

    “Konsepnya sama persis seperti di SMA Taruna Nusantara dengan nanti di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN,” ungkap Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico.

    Selama masa rintisan, pemerintah menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun. Gedung tersebut direnovasi dan akan dikembalikan dalam kondisi layak guna kepada Pemda.

    (agt/rns)

  • Komdigi Gandeng Swasta Aliri Internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat, Ini Kata Indosat

    Komdigi Gandeng Swasta Aliri Internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat, Ini Kata Indosat

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Indosat Tbk. (ISAT) siap mendukung program internet cepat minimal 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat (SR) yang tengah digalakkan pemerintah. 

    Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat pemerataan akses digital dengan menghadirkan jaringan andal untuk mendorong inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia. 

    Pihaknya melihat keberhasilan upaya ini turut bergantung pada mekanisme infrastruktur yang tepat. 

    “Hal tersebut untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan pengembangan jaringan yang optimal kedepan,” kata Buldansyah kepada Bisnis pada Kamis (3/7/2025). 

    Buldansyah mengatakan sinergi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan secara adil, efisien, dan berdampak positif bagi semua pihak.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh SR akan terhubung dengan jaringan internet cepat berbasis fiber optik (FO) dengan kecepatan minimal 100 Mbps. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan penugasan ini berasal langsung dari Instruksi Presiden dan menjadi bagian penting dari transformasi pendidikan digital nasional.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” katanya. 

    Wayan menambahkan apabila di lokasi SR belum tersedia jaringan FO, Komdigi akan menggandeng operator untuk membangun infrastruktur digital hingga titik sekolah. 

    Dua sekolah percontohan telah terpasang koneksi FO, yakni SR Menengah Atas 19 Bantul (200 Mbps) dan SR Menengah Atas 20 Sleman (100 Mbps), yang kini menunjang kegiatan belajar lebih dari 275 siswa.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari konsep smart school sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya.

    Adapun peluncuran resmi 100 Sekolah Rakyat dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli 2025 dan akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo.

  • Internet 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat, XLSMART Berharap ada Regulasi dan Insentif

    Internet 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat, XLSMART Berharap ada Regulasi dan Insentif

    Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) menyoroti pentingnya dukungan regulasi yang berkelanjutan guna mensukseskan program internet cepat minimal 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat (SR) yang tengah digalakkan pemerintah.

    Head of External Communications XLSMART, Henry, mengatakan pihaknya berharap adanya dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengenai regulasi yang bisa menciptakan terwujudkan ekosistem yang berkelanjutan bagi industri

    “Termasuk kebijakan yang menjamin adanya equal playing field, kemudahan perizinan serta insentif regulatory charges dan stimulus untuk kolaborasi dengan stakeholders terkait,” kata Henry saat dihubungi Bisnis pada Selasa (1/7/2025).

    Henry memastikan  XLSMART berkomitmen mendukung pemerataan akses internet, khususnya di wilayah yang belum terjangkau, melalui investasi pada teknologi 4G dan 5G. Serta optimalisasi spektrum frekuensi dan meaningful broadband coverage dengan memperhatikan semua aspek yang berkaitan. 

    “Tidak hanya kecepatan, tapi juga kestabilan dan keberlanjutan industri,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh SR akan terhubung dengan jaringan internet cepat berbasis fiber optik (FO) dengan kecepatan minimal 100 Mbps. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan penugasan ini berasal langsung dari Instruksi Presiden dan menjadi bagian penting dari transformasi pendidikan digital nasional.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” katanya. 

    Wayan mengungkapkan apabila di lokasi SR belum tersedia jaringan FO, Komdigi akan menggandeng operator untuk membangun infrastruktur digital hingga titik sekolah. 

    Dua sekolah percontohan telah terpasang koneksi FO, yakni SR Menengah Atas 19 Bantul (200 Mbps) dan SR Menengah Atas 20 Sleman (100 Mbps), yang kini menunjang kegiatan belajar lebih dari 275 siswa.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari konsep smart school sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya.

    Adapun peluncuran resmi 100 Sekolah Rakyat dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli 2025 dan akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo.

  • Internet 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat Pengaruhi Harga ISP ke Masyarakat?

    Internet 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat Pengaruhi Harga ISP ke Masyarakat?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat telekomunikasi menyoroti faktor biaya dalam program internet cepat 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat. 

    Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai menggulirkan program penyediaan internet cepat dengan kecepatan minimal 100 Mbps di Sekolah Rakyat (SR). Rencananya, seluruh Sekolah Rakyat akan mendapat fasilitas internet cepat ini.

    Pakar telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo mencermati struktur biaya (cost structure) dari sisi penyelenggara layanan. 

    Struktur biaya ini nantinya akan sangat memengaruhi harga layanan yang dibebankan kepada pelanggan akhir. Selain itu, Agung menyoroti pentingnya penerapan prinsip keadilan dan pemerataan dalam implementasi program ini. 

    Pemerintah daerah juga diminta aktif menciptakan iklim regulasi yang sehat dan tidak membebani pelaku industri.

    “Semua pihak, Pemerintah Pusat maupun Daerah, membuat kebijakan, regulasi, dan kemudahan untuk penggelaran infrastruktur telekomunikasi. Pungutan berupa retribusi dan pajak mesti dihitung secara cermat agar tidak membebani industri,” kata Agung kepada Bisnis, Senin (30/6/2025).

    Di sisi lain, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyuarakan kekhawatiran terhadap keberlanjutan program penyediaan internet cepat hingga 100 Mbps, termasuk untuk Sekolah Rakyat (SR) yang menjadi bagian dari prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

    Sekretaris Umum APJII, Zulfadly Syam, menilai inisiatif ini harus dijalankan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak pelaku industri, khususnya penyelenggara jasa internet (ISP) lokal.

    “Kekhawatiran kami adalah seberapa sustain model bisnis dari pemerintah ini terhadap penyelenggara internet. Kami sudah mencatat beberapa kegagalan akselerasi pengadaan internet hanya karena ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan model ini,” kata Zulfadly.

    Menurutnya, penting bagi pemerintah untuk memastikan apakah penyediaan layanan internet akan diberikan kepada satu perusahaan besar atau didistribusikan ke ISP-ISP setempat. Dia menegaskan, apabila hanya satu penyelenggara yang ditunjuk, maka pemerintah tidak akan memiliki kepekaan terhadap ekosistem yang telah diatur dalam regulasi.

    Zulfadly juga menekankan pentingnya program ini menghasilkan manfaat tidak hanya bagi pengguna akhir, tetapi juga bagi para penyelenggara internet tanpa unsur monopoli.

    “Kita juga tahu orang Indonesia ketika diberikan fasilitas, malah akan menjadi penikmat fasilitas. Bukan menjadikan fasilitas sebagai landasan untuk menghasilkan inovasi. Artinya, bahwa penting literasi setelah kecepatan internet diberdayakan,” ungkap Zulfadly.

    Dia menambahkan, program SR tidak akan mempengaruhi persaingan di industri fixed broadband asalkan pemerintah membagi instalasi secara merata kepada ISP sesuai kapabilitas dan zona daerah masing-masing. Skema ini diyakini mampu memperkuat infrastruktur dan layanan teknis secara lokal.

    “Kekuatan infrastruktur masing-masing Penyelenggara berbeda-beda. Ada yang kuat di Jawa namun tidak kuat di Sumatera. Berdasarkan hal tersebut, maka model bisnis terbaik adalah prioritaskan Penyelenggara dari lokal daerah tersebut,” katanya.

    Sebelumnya, Komdigi menegaskan seluruh SR yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan terhubung dengan jaringan internet cepat berbasis fiber optik.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan pihaknya mendapat penugasan langsung dari Instruksi Presiden (Inpres) untuk memastikan layanan internet cepat tersedia di seluruh lokasi SR.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat, dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” kata Wayan.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” ujar Meutya.

  • APJII Soroti Keberlanjutan Program Internet Cepat 100 Mbps di Sekolah Rakyat

    APJII Soroti Keberlanjutan Program Internet Cepat 100 Mbps di Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menaruh harapan agar program penyediaan internet cepat hingga 100 Mbps di Sekolah Rakyat (SR) dapat berjalan secara berkelanjutan. 

    Sekretaris Umum APJII, Zulfadly Syam menilai inisiatif ini harus dijalankan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak pelaku industri, khususnya penyelenggara jasa internet (ISP) lokal. 

    Dia menyebut, ada sejumlah kegagalan dalam akselerasi pengadaan internet di masa lalu akibat ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan model bisnis yang tepat.

    “Kami sudah mencatat beberapa kegagalan akselerasi pengadaan internet hanya karena ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan model ini,” kata Zulfadly saat dihubungi Bisnis pada Minggu (29/6/2025). 

    Menurutnya, penting bagi pemerintah untuk memastikan apakah penyediaan layanan internet akan diberikan kepada satu perusahaan besar atau didistribusikan ke ISP-ISP setempat. 

    Dia menegaskan, apabila hanya satu penyelenggara yang ditunjuk, maka pemerintah tidak akan memiliki kepekaan terhadap ekosistem yang telah diatur dalam regulasi. 

    Zulfadly juga menekankan pentingnya program ini menghasilkan manfaat tidak hanya bagi pengguna akhir, tetapi juga bagi para penyelenggara internet tanpa unsur monopoli.

    Lebih jauh, dia menyoroti bahwa penyediaan internet cepat seharusnya disertai dengan peningkatan literasi digital agar dapat mendorong inovasi, bukan sekadar konsumsi layanan.

    “Kita juga tahu orang Indonesia ketika diberikan fasilitas, malah akan menjadi penikmat fasilitas. Bukan menjadikan fasilitas sebagai landasan untuk menghasilkan inovasi. Artinya, bahwa penting literasi setelah kecepatan internet diberdayakan,” ungkap Zulfadly.

    Menkomdigi Meutya Hafid mengecek kecepatan internet di salah satu Sekolah Rakyat di Yogyakarta

    Dia menambahkan, program SR tidak akan mempengaruhi persaingan di industri fixed broadband asalkan pemerintah membagi instalasi secara merata kepada ISP sesuai kapabilitas dan zona daerah masing-masing. Skema ini diyakini mampu memperkuat infrastruktur dan layanan teknis secara lokal.

    “Kekuatan infrastruktur masing-masing Penyelenggara berbeda-beda. Ada yang kuat di Jawa namun tidak kuat di Sumatera. Berdasarkan hal tersebut, maka model bisnis terbaik adalah prioritaskan Penyelenggara dari lokal daerah tersebut,” katanya .

    Senada, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menegaskan pentingnya pemerataan akses internet berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dia menilai kecepatan minimal 100 Mbps kini menjadi standar global yang juga harus diadopsi Indonesia jika ingin bersaing dalam ekonomi digital.

    “Layanan internet harus disediakan secara merata di seluruh Indonesia dan berkecapatan tinggi. Banyak negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara, sudah menetapkan kecepatan minimal 100 Mbps. Dan kalau nggak mau tertinggal dari persaingan ekonomi digital global, Indonesia juga harus merata,” kata Heru kepada Bisnis pada Minggu (29/6/2025). 

    Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak, atau yang dirinya sebut dengan kerja sama penta-helix, melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media.

    “Sebab kalau semua dikerjakan pemerintah pasti gagal, sebab SDM terbatas dan anggaran juga terbatas,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai menyediakan akses internet cepat di dua SR di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. SR di Sleman mendapatkan koneksi 100 Mbps untuk mendukung kegiatan belajar 75 siswa, sedangkan SR di Bantul menerima koneksi 200 Mbps untuk 200 siswa dari lima kabupaten/kota di DIY.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan  dua sekolah tersebut nantinya didesain sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto adalah yakni menjadi smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet. 

    Sementara itu, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto mengatakan internet 100 Mbps akan hadir di 100 titik Sekolah Rakyat. 

    Komdigi mendapat penugasan langsung dari Instruksi Presiden (Inpres) terkait program SR untuk memastikan ketersediaan jaringan internet di seluruh lokasi SR.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat, dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis.

    Dia menambahkan, apabila di lokasi SR belum tersedia jaringan FO, maka Komdigi akan bekerja sama dengan operator untuk memastikan kabel fiber optik ditarik hingga ke titik sekolah. Menurut Wayan, program ini juga memprioritaskan SR yang berada di wilayah belum terjangkau jaringan FO.

    “Sehingga ketika SR beroperasi, di semua lokasi SR sudah terdapat jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk layanan internet dengan kecepatan 100 Mbps,” jelasnya.

  • Komdigi Pastikan 100 Sekolah Rakyat Bakal Dibekali Internet Cepat 100 Mbps

    Komdigi Pastikan 100 Sekolah Rakyat Bakal Dibekali Internet Cepat 100 Mbps

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh Sekolah Rakyat (SR) yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto akan mendapatkan akses internet cepat berbasis fiber optik (FO) dengan kecepatan minimal 100 Mbps. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto menegaskan pihaknya mendapat penugasan langsung dari Instruksi Presiden (Inpres) terkait program SR untuk memastikan ketersediaan jaringan internet di seluruh lokasi SR

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat, dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis pada Minggu (29/6/2025). 

    Dia menambahkan, apabila di lokasi SR belum tersedia jaringan FO, maka Komdigi akan bekerja sama dengan operator untuk memastikan kabel fiber optik ditarik hingga ke titik sekolah. Menurut Wayan, program ini juga memprioritaskan SR yang berada di wilayah belum terjangkau jaringan FO.

    “Sehingga ketika SR beroperasi, di semua lokasi SR sudah terdapat jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk layanan internet dengan kecepatan 100 Mbps,” jelasnya.

    Dia menambahkan, penyediaan jaringan FO ini dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai operator internet, mencakup instalasi jaringan hingga pemeliharaan dan monitoring kualitas layanan secara berkelanjutan.

    “Penyediaan jaringan FO ini bekerja sama dengan berbagai operator ISP/FO dari penyediaan jaringan ke lokasi SR sampai pemeliharaan dan monitoring kualitas jaringan,” tegas Wayan.

    Sebelumnya, ada dua sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah menerima layanan internet cepat dari Komdigi. Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 di Kabupaten Bantul menerima koneksi internet 200 Mbps, sedangkan SR Menengah Atas 20 di Kabupaten Sleman mendapatkan akses 100 Mbps. Layanan ini mendukung proses belajar 75 siswa di Sleman dan 200 siswa di Bantul.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan inisiatif ini merupakan bagian dari transformasi pendidikan nasional berbasis digital.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya dikutip dari laman resmi Komdigi pada Sabtu (28/6/2025).

    Menurutnya, program SR merupakan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk memberikan akses pendidikan berkualitas. Peluncuran resmi 100 SR dijadwalkan akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 Juli 2025.

  • Komdigi Sambungkan Internet Cepat 200 Mbps ke Sekolah Rakyat di Yogyakarta

    Komdigi Sambungkan Internet Cepat 200 Mbps ke Sekolah Rakyat di Yogyakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai merealisasikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan penyediaan akses internet cepat ke dua Sekolah Rakyat (SR) di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

    Dua sekolah yang menjadi sasaran awal program ini adalah Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Kabupaten Bantul dan Sekolah Rakyat Menengah Atas 20 Kabupaten Sleman.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya Hafid dikutip dari laman resmi Komdigi pada Sabtu (28/6/2025)

    Adapun SR di Sleman mendapatkan layanan internet berkecepatan 100 Mbps untuk mendukung kegiatan belajar 75 siswa dari tiga rombongan belajar. 

    Sementara itu, SR di Bantul menerima koneksi lebih besar, yakni 200 Mbps, yang akan dimanfaatkan oleh 200 siswa dari lima kabupaten/kota di DIY.

    Meutya Hafid menegaskan SR adalah program Presiden yang diamanahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Menurutnya program ini merupakan bagian dari komitmen Kemkomdigi dalam mendukung agenda besar transformasi digital nasional. 

    “Terutama bagi kelompok rentan. Internet cepat dinilai sebagai elemen vital untuk menunjang konsep smart school yang diusung Presiden,” katanya. 

    Dalam kesempatan tersebut, Meutya Hafid didampingi oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto yang menegaskan bahwa dukungan teknis terhadap infrastruktur digital sekolah akan terus dipantau dan ditingkatkan. Turut hadir pula Kepala BPSDM Kementerian Komdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto. Di sisi lain, bantuan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico. 

    “Sinergi antar kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia,” katanya. 

    Peluncuran resmi program Sekolah Rakyat direncanakan akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo pada 14 Juli 2025 mendatang.

    Target Sekolah Rakyat

    Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menjelaskan program ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi sekaligus menciptakan harapan baru bagi keluarga kurang mampu.

    Agus menjelaskan, sejak perintah turun pada Januari lalu, Kemensos berupaya keras mewujudkan 100 Sekolah Rakyat. 

    “Kami membentuk tim formatur yang diketuai Prof. M. Nur, mantan Menteri Pendidikan, serta satgas-satgas lintas kementerian untuk memastikan seluruh aspek berjalan baik, mulai dari guru, sarana prasarana, hingga anggaran,” ujar Agus dalam acara Diskusi Redaksi (Diksi) di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

    Kemensos menargetkan pada tahap 1 akan Sekolah Rakyat akan dibangun di 100 lokasi dengan total siswa yang dapat ditampung sebanyak 9.755 siswa. Kemudian untuk jumlah guru dan tenaga pendidik masing-masing berjumlah 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik. 

    Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengungkap rencana pengembangan Sekolah Rakyat

    Jika tahap I berjalan baik, akan dilanjutkan  tahap II dengan potensi lokasi sebanyak 167 lokasi.

    Pada tahap ini jumlah siswa yang ditampung targetnya sebanyak 10.600 siswa. Alhasil, total siswa yang mengikuti Sekolah Rakyat lebih dari 20.000 siswa.

    Kemudian pada tahap II, jumlah guru dan tenaga pendidik terlibat masing-masing sebanyak 2.180 guru dan 4.069 tenaga pendidik. 

    Agus menjelaskan dalam mewujudkan target tersebut, Kemensos berperan sebagai penyedia data siswa calon peserta didik, sedangkan kementerian lain seperti Kemendikbud, Kemenkeu, dan KemenPUPR terlibat dalam penyediaan guru, fasilitas, dan pendanaan. 

    “Kami juga menginventarisasi aset Kemensos, mengirim surat ke gubernur, bupati, dan walikota untuk dukungan aset daerah, serta memanfaatkan sentra-sentra rehabilitasi sosial untuk direvitalisasi menjadi sekolah,” tambahnya.

  • Ada Internet 100 Mbps, Komdigi Proyeksi Penetrasi Fixed Broadband Naik di Atas 20%

    Ada Internet 100 Mbps, Komdigi Proyeksi Penetrasi Fixed Broadband Naik di Atas 20%

    Bisnis.com, JAKARTA—  Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong percepatan perluasan layanan internet tetap (fixed broadband) berkecepatan tinggi dengan target kecepatan 100 Mbps dan harga yang terjangkau masih berjalan sesuai rencana.

    Program ini utamanya menyasar wilayah yang belum terlayani jaringan serat optik (fiber optic). 

    Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan spektrum frekuensi 1,4 GHz yang akan dilelang kepada operator telekomunikasi pada tahun ini.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi, Ismail, mengatakan program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar ketertinggalan penetrasi layanan fixed broadband di Indonesia, yang saat ini baru menjangkau sekitar 21% rumah tangga. 

    Program ini diharapkan mampu meningkatkan penetrasi fixed broadband secara signifikan dalam lima tahun ke depan.

    “Ini kan salah satu cara kita untuk mengejar ketinggalan fixed broadband. Karena [penetrasi] fixed broadband itu kan dikisaran 20 sekian persen rumah yang baru dikoneksi,” kata Ismail ditemui disela acara Symposium & MOU Signing yang digelar Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) dan Victoria Government di Jakarta pada Kamis (26/6/2025). 

    Menurut Ismail, banyak rumah tangga di segmen menengah dan bawah belum memiliki akses internet tetap karena belum tersedia jaringan atau tarif layanan yang belum terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya solusi yang affordable bagi masyarakat.

    “Jadi ujungnya kami dorong fixed broadband itu untuk menjadi internet murah buat masyarakat,” imbuhnya .

    Ismail menambahkan pemerintah akan mengoptimalkan spektrum 1,4 GHz untuk mendukung layanan Broadband Wireless Access (BWA) yang akan digunakan kali ini sepenuhnya dirancang untuk layanan tetap (fixed), bukan untuk penggunaan bergerak (mobile) seperti yang sempat dicoba pada penerapan sebelumnya. 

    Menurutnya, sistem ini sejak awal memang dibatasi secara teknis agar hanya bisa digunakan di lokasi tetap, tanpa dukungan nomor pelanggan maupun kemampuan handover seperti pada jaringan seluler.

    Dia juga menekankan program ini tidak ditujukan untuk area blank spot yang benar-benar tanpa akses, melainkan wilayah padat penduduk yang sulit dijangkau jaringan fiber karena kendala geografis atau teknis.

    “Jadi ini bukan blank spot yang benar-benar di remote, nggak ada akses sama sekali. Ini kan fixed broadband. Ini yang sudah ada rumah-rumah yang harus dilalui optic dulu, di ujungnya waktu masuk ke perumahan itu kan sulit sampai fiber, kadang-kadang ada yang digang, di mana disitulah dipakaikan wireless,” jelasnya.

    Proyek ini, menurut Ismail, menggabungkan jaringan fiber untuk jalur utama hingga base transceiver station (BTS), dan teknologi wireless hanya digunakan pada jalur akhir ke rumah pelanggan.

    “Ya itu karena dia hanya di ujungnya saja pakai, di belakangnya optic. Jadi sampai di BTS ujung baru pakai wireless, tapi dari belakang BTS sampai ke core itu pakai optic. Itu bisa, kita sudah lakukan, sudah dicoba,” ungkapnya. 

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebutkan proyek internet murah ini merupakan bagian dari percepatan pemerataan digital nasional, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Meutya menyampaikan program ini akan mengadopsi model open access, yakni infrastruktur yang dibangun oleh pemenang lelang wajib dibuka untuk digunakan bersama oleh operator lain.

    “Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri,” kata Meutya.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menambahkan pemanfaatan spektrum frekuensi akan menjadi solusi alternatif dari penggelaran kabel fiber optic, terutama di daerah yang sulit dijangkau.

    “Tarifnya pasti murah sesuai dengan kemampuan masyarakat. Tapi harapannya, kapasitasnya itu 100 Mbps. Itu harapan kami. Itu namanya program internet murah,” kata Wayan usai acara di Makassar pada Senin (16/6/2025).

    Data Komdigi menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan besar dalam layanan internet tetap: sekitar 86% sekolah (190.000 unit), 75% Puskesmas (7.800 unit), dan lebih dari 32.000 kantor desa masih belum memiliki akses internet tetap.

  • BNI Sabet 16 Penghargaan di Ajang BSEA 2025, Bukti Konsistensi Layanan dan Inovasi Berkelanjutan

    BNI Sabet 16 Penghargaan di Ajang BSEA 2025, Bukti Konsistensi Layanan dan Inovasi Berkelanjutan

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memboyong 16 penghargaan di berbagai kategori layanan perbankan konvensional dan digital pada ajang Infobank 22nd Banking Service Excellence Awards (BSEA) 2025.

    Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Muliaman D Hadad kepada Direktur Operations BNI Ronny Venir dalam acara yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Selasa, 24 Juni 2025.

    Turut menyaksikan penyerahan penghargaan tersebut adalah Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Chairman Infobank Media Group Eko B Supriyanto dan President Director MRI Harry Puspito.

    Ronny menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi bukti nyata keberhasilan BNI dalam menjaga kualitas layanan yang berkelanjutan dan relevan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan nasabah dari masa ke masa.

    “Kami bersyukur atas apresiasi ini. Pencapaian ini adalah hasil kerja keras seluruh insan BNI dalam menghadirkan layanan yang tangguh, adaptif, dan relevan bagi nasabah,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

    Salah satu pencapaian paling membanggakan adalah penghargaan The Best Conventional Bank in Service Excellence selama 20 tahun berturut-turut sejak 2006. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa BNI mampu menjaga kualitas layanannya secara berkelanjutan, meskipun tantangan industri terus berkembang.

    Selain itu, BNI juga memboyong penghargaan The Best in Excellence E-Banking selama 10 tahun beruntun sejak 2015, The Best in Excellence Digital Channel selama lima tahun terakhir dan The Best Conventional Bank in Service Excellence 2025 – Contact Center tiga tahun berturut-turut. Raihan ini mencerminkan keberhasilan BNI dalam melakukan transformasi digital secara konsisten dan menciptakan customer experience yang positif.

    Tidak hanya menyabet gelar utama, BNI juga unggul dalam kategori spesifik seperti Call Center, SMS Banking, Phone Banking, Mobile Opening Account, hingga layanan ATM dan Media Sosial. Layanan ini menjadi bukti perhatian BNI terhadap setiap titik interaksi nasabah.

    BNI juga dinilai unggul dalam mengelola berbagai kanal layanan digital dan fisik secara seimbang. Hal ini terlihat dari keberhasilan BNI meraih posisi ke-2 dalam kategori E-Banking, Digital Channel, Mobile Banking, serta E-mail Service, memperlihatkan performa solid di tengah persaingan ketat.

    Ronny juga menambahkan bahwa capaian ini bukanlah titik akhir, melainkan pemicu semangat baru untuk terus berinovasi.

    “Kami berkomitmen untuk terus melompat lebih tinggi dengan menghadirkan solusi dan layanan yang selaras dengan harapan serta kebutuhan nasabah di era digital ini,” pungkasnya.***