Xcloud.id

Tag: Supriyanto

  • 80% Target PNBP Komdigi Disumbang dari BHP Frekuensi dan ISR

    80% Target PNBP Komdigi Disumbang dari BHP Frekuensi dan ISR

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap sebanyak 80% dari total target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Komdigi akan disumbangkan dari biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi, sertifikasi alat, dan izin stasiun radio (ISR). 

    Untuk diketahui, ISR adalah singkatan dari Izin Stasiun Radio, sebuah izin yang dikeluarkan oleh Komdigi, untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Baik BHP frekuensi maupun ISR mewajibkan penggunanya untuk membayarkan sejumlah dana. 

    Adapun pada tahun ini, Komdigi menargetkan total PNBP yang mereka kontribusikan ke negara mencapai Rp25,25 triliun atau naik sekitar 11% dibandingkan dengan 2024. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan PNBP Komdigi berasal dari berbagai pos. Khusus untuk Ditjen Infrastruktur digital, PNBP akan disumbangkan dari BHP Frekuensi, ISR, dan sertifikasi alat teknologi dai informasi. Total target yang akan dikontribusikan dari infrastruktur digital sekitar Rp20 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 80% dari total target Komdigi secara keseluruhan. 

    “Target di kami Rp20 triliun kurang lebih,” kata Wayan kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025). 

    Wayan mengatakan target tersebut telah melalui perhitungan dan pengukuran yang matang dengan merujuk pada nilai ISR dan BHP, termasuk lelang frekuensi pada periode lalu 

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat realisasi penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,66 triliun hingga 4 Juli 2025, atau setara 34,32% dari target tahun ini yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp25,25 triliun.

    Adapun pada 2024, realisasi PNBP Komdigi mencapai Rp22,6 triliun. 

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan Kemkomdigi menjadi penyumbang terbesar PNBP dari seluruh kementerian/lembaga (K/L) pada kuartal I/2025.

    “Target realisasi PNBP dan postur pagu Kemkomdigi Tahun Anggaran (TA) 2025 disampaikan oleh Kementerian Keuangan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI pada 8 Mei 2025 bahwa pada kuartal I/2025 Kemkomdigi menjadi penyumbang terbesar PNBP dari semua kementerian/lembaga (K/L) di tahun 2025,” kata Meutya dalam Raker dengan Komisi I DPR RI di Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Dia menyebut, kinerja penerimaan akan meningkat signifikan pada paruh kedua tahun ini.  Meutya juga menyampaikan bahwa Kemkomdigi telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun 2024. 

    “Keuangan Kemkomdigi tahun anggaran 2024 telah selesai diaudit oleh BPK RI dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kami dua tahun WDP (Wajar Dengan Pengecualian), kami tahun ini mendapat WTP atau tanpa pengecualian mudah-mudahan menjadi semangat kepemimpinan kami,” lanjut Meutya.

    Menurutnya, apresiasi dari BPK RI juga mencakup penyajian aset yang dilakukan secara wajar serta peningkatan koordinasi intensif antarunit organisasi dalam menindaklanjuti temuan-temuan audit.

    “Dalam rangka rekomendasi laporan hasil atas laporan keuangan TA 2024 Kemkomdigi juga terdapat beberapa catatan yang ditindaklanjuti dalam 60 hari, di antaranya adalah peningkatan kualitas layanan yang menjadi potensi pendapatan PNBP, optimalisasi pengendalian intern dalam pelaksanaan belanja negara, dan penataan usaha aset tetap pada Kemkomdigi ke depannya agar dapat lebih memadai,” kata Meutya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail memaparkan pagu anggaran Komdigi Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp7,73 triliun berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-867. 

    Anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp2,17 triliun, PNBP Rp1,21 triliun, Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp773,25 miliar, dan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) Rp3,58 triliun.

    Namun demikian, Ismail menjelaskan terdapat dinamika terkait pembukaan blokir anggaran dan saldo kas. 

    “Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Kemkomdigi pada saat itu mendapat blokir anggaran sebanyak Rp3,84 triliun dan per hari ini kita sudah direlaksasi sebesar Rp1,88 triliun dan pembukaan saldo kas BLU Bakti sebesar Rp2,96 triliun. Sehingga posisi pagu anggaran Kemkomdigi per 7 Juli sudah mencapai Rp8,73 triliun, jadi sudah berada di atas pagu anggaran yang ditetapkan Rp7,73 triliun,” terang Ismail.

    Lebih lanjut, Ismail mengatakan  Komdigi juga telah mengajukan penyesuaian anggaran kepada Kementerian Keuangan. 

  • XLSMART Sebut Sekolah Rakyat Butuh Ekosistem Digital, Tak Cukup Internet Cepat

    XLSMART Sebut Sekolah Rakyat Butuh Ekosistem Digital, Tak Cukup Internet Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA – PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) menyebut program internet cepat 100 Mbps yang digagas pemerintah untuk Sekolah Rakyat (SR) memerlukan kelengkapan ekosistem digital. Perusahaan berkodesaham EXCL itu siap mendukung.

    Direktur & Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSMART Andrijanto Muljono menjelaskan kelengkapan ekosistem digital yang dimaksud mulai dari platform e-learning dan konten edukasi digital, hingga sistem dan infrastruktur yang terintegrasi.

    “Kami melihat Sekolah Rakyat membutuhkan lebih dari sekadar internet. Mereka membutuhkan ekosistem digital lengkap,” kata Andrijanto kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).

    Perusahaan, sambungnya, siap mendukung program Internet 100 Mbps untuk 100 Sekolah Rakyat. Sebab, kata dia, program ini sejalan dengan tujuan perseroan, yaitu menghubungkan setiap anggota masyarakat Indonesia untuk kehidupan yang lebih baik.

    Tidak hanya menyediakan konektivitas, tetapi juga mendorong inklusivitas khususnya untuk kemajuan pendidikan dan literasi digital.

    “XLSMART sangat antusias untuk menjadi bagian integral dari perjalanan digitalisasi pendidikan di Indonesia ini, mengubah tantangan menjadi peluang nyata untuk menciptakan dampak positif dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Perusahaan sebelumnya menyoroti pentingnya dukungan regulasi yang berkelanjutan guna mensukseskan program internet cepat minimal 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat.

     Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penyediaan layanan internet cepat bagi Sekolah Rakyat (SR) akan sepenuhnya didanai oleh Kementerian Sosial (Kemensos). 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan pembiayaan program internet di SR telah ditetapkan oleh Kemensos. Komdigi sendiri akan menyiapkan infrastruktur digital dan berfokus memastikan jaringan sampai ke titik sekolah serta menjaga kualitas layanan.

    “Jadi internet Sekolah Rakyat sudah diputuskan pembiayanya oleh Kemensos. Kami, Komdigi hanya memastikan infrastruktur mendekatkan ke Sekolah Rakyat dan menjaga quality of service-nya sesuai dengan kapasitas yang diberikan,” kata Wayan ditemui usai Private Screening Film “Cyberbullying” di Jakarta pada Jumat (4/7/2025). 

    Dia menegaskan internet yang disiapkan di SR akan menggunakan jaringan tetap berbasis fiber optik atau fixed broadband, bukan jaringan seluler. Menurutnya, kebutuhan sekolah harus didukung oleh koneksi stabil dan berkecepatan tinggi.

    Wayan juga menyebut kecepatan internet 100 Mbps yang disiapkan tidak hanya ditujukan untuk sekolah, tetapi juga dapat melayani berbagai sektor publik dan rumah tangga.

    “Bisa ke rumah tangga, bisa ke sekolah, bisa ke pesantren, bisa ke layanan-layanan publik seperti puskesmas, kelurahan dan lain sebagainya nanti menjadi pelanggan mereka. Itu semua sasarannya sudah diputuskan,” kata Wayan.

    Komdigi sebelumnya memastikan seluruh Sekolah Rakyat akan terhubung dengan jaringan internet berbasis fiber optik (FO) dengan kecepatan minimal 100 Mbps. 

    Penugasan tersebut merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari agenda transformasi pendidikan digital nasional.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis pada Minggu (29/6/2025). 

  • Politik kemarin, dari calon nama dubes hingga isu pemisahan pemilu

    Politik kemarin, dari calon nama dubes hingga isu pemisahan pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa menarik terkait isu politik terjadi sepanjang Minggu (6/7). Dari calon mana duta besar (dubes) hingga isu pemisahan pemilu.

    Berikut adalah rangkaian berita politik yang telah dirangkum Antara.

    1. Komisi I laporkan 24 nama calon dubes ke Pimpinan DPR

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 24 nama calon duta besar (dubes) kepada Pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan bahwa semua proses uji kelayakan dan kepatutan sudah dilalui. Hasil dari tes tersebut, kata dia, akan diserahkan ke Pimpinan DPR RI untuk dilanjutkan penempatan di berbagai Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di berbagai negara sahabat dan Perwakilan Tetap RI di organisasi internasional.

    Baca di sini

    2. Prabowo tiba di Museum Seni Modern Rio untuk hadiri pleno KTT BRICS

    Rio De Janeiro, Brasil (ANTARA) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Museum Seni Modern Rio De Janeiro, Brasil, Minggu, untuk menghadiri rangkaian kegiatan rapat pleno KTT BRICS 2025 bersama negara anggota dan mitra.

    Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 10.52 waktu setempat dengan dikawal Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Wamenkeu Thomas Djiwandono dengan menggunakan mobil sedan Mercedes-Maybach hitam berbendera RI.

    Baca di sini

    3. Prabowo dinilai catat sejarah emas diplomasi RI dengan Pangeran MBS

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Menteri Agama bidang kerja sama dan hubungan luar negeri sekaligus cendekiawan muda Indonesia Gugun Gumilar mengapresiasi catatan emas diplomasi RI Presiden Prabowo Subianto dengan Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS).

    Hal tersebut terkait dengan adanya peluncuran pertemuan perdana Dewan Koordinasi Tertinggi Saudi-Indonesia, sebuah platform kelembagaan baru yang bertujuan mengakselerasi kerja sama lintas sektor dan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi

    Baca di sini

    4. Menhan, Panglima TNI, dan Kapolri lepas kontingen untuk Hari Bastille

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melepas keberangkatan kontingen Patriot Indonesia II untuk mengikuti perayaan Hari Bastille di Prancis.

    “Dalam rangka mengikuti Hari Bastille tanggal 14 Juli sebagai kontingen kehormatan, yang memperingati kebangkitan revolusi Prancis” ujar Menhan di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu.

    Baca di sini

    5. DPR RI: Putusan MK soal pemisahan pemilu berpotensi langgar konstitusi

    Ponorogo, Jatim (ANTARA) – Anggota DPR RI Supriyanto menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah berpotensi melanggar konstitusi.

    “Pemilu seharusnya digelar setiap lima tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Kalau dipisah dan jaraknya 2,5 tahun, ini jelas tidak sesuai konstitusional,” ujar Supriyanto dalam keterangannya, Minggu

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI: Putusan MK soal pemisahan pemilu berpotensi langgar konstitusi

    DPR RI: Putusan MK soal pemisahan pemilu berpotensi langgar konstitusi

    MK telah memasuki ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah

    Ponorogo, Jatim (ANTARA) – Anggota DPR RI Supriyanto menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah berpotensi melanggar konstitusi.

    “Pemilu seharusnya digelar setiap lima tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Kalau dipisah dan jaraknya 2,5 tahun, ini jelas tidak sesuai konstitusional,” ujar Supriyanto dalam keterangannya, Minggu.

    Supriyanto menyebut, jeda waktu yang terlalu panjang antara dua jenis pemilu tersebut mengakibatkan siklus pemilihan anggota DPRD tidak lagi 5 tahunan, sehingga tidak sesuai dengan amanat Pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    Selain itu, menurut Supriyanto, MK telah memasuki ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah.

    “MK bukan pembuat undang-undang. Tugas pokok MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, bukan menambahkan norma baru dalam perundang-undangan,” ujarnya.

    Ia juga menilai putusan terbaru MK tersebut menunjukkan inkonsistensi, merujuk pada sikap MK sebelumnya dalam perkara presidential threshold yang selalu menyebutnya sebagai ranah open legal policy.

    Sebelumnya, dalam putusan yang dibacakan pada 26 Juni 2025 tersebut, MK menyatakan pemilu nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, serta DPD RI digelar terpisah dari pemilu daerah yang meliputi pemilihan DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    Pemilu Daerah dijadwalkan dilaksanakan 2 hingga 2,5 tahun setelah Pemilu Nasional.

    “Dulu uji materi presidential threshold selalu ditolak dengan alasan itu wewenang pembentuk undang-undang. Tapi sekarang, MK justru menambahkan norma baru soal pemisahan pemilu,” katanya.

    Supriyanto juga mengingatkan bahwa pada 2019, MK telah mengeluarkan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menyarankan model pemilu serentak.

    Atas dasar putusan itu, pemerintah dan DPR menyusun regulasi dan menyelenggarakan Pemilu Serentak pada 2024.

    “Pemilu serentak sudah dijalankan 2024. Tapi belum lama, MK kembali mengubah arah dengan putusan baru ini yang justru memisahkan pemilu nasional dan daerah,” ujarnya.

    Ia menilai keputusan tersebut dapat mengganggu konsistensi siklus kepemimpinan serta sistem pelembagaan pemilu yang telah dibangun secara lima tahunan.

    “Kita butuh kepastian hukum dan konsistensi dari MK sebagai penjaga konstitusi. Bukan justru memperumit tata kelola demokrasi,” pungkasnya.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemensos Danai Penyediaan Internet Komdigi untuk Sekolah Rakyat

    Kemensos Danai Penyediaan Internet Komdigi untuk Sekolah Rakyat

    JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berbagi tugas dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam mengurus sekolah rakyat. Khusus Komdigi, mereka hanya fokus pada penyediaan infrastruktur.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto menyatakan bahwa pendanaan sekolah rakyat ditangani oleh Kemensos. Komdigi hanya fokus menyediakan internet 100 Mbps di berbagai sekolah rakyat.

    “Jadi, internet sekolah rakyat sudah diputuskan pembiayaannya oleh Kemensos. Kami (Komdigi) hanya memastikan infrastruktur sekolah rakyat dan menjaga quality of service-nya,” kata Wayan saat ditemui wartawan pada Jumat, 4 Juli.

    Wayan pun mengungkapkan kapasitas internet yang akan diberikan. Lembaga tersebut akan menggunakan fixed broadband, yakni layanan internet yang memanfaatkan kabel serat opik untuk menyediakan koneksi internet rumah tangga dalam bentuk WiFi.

    “Karena kebutuhannya untuk sekolah rakyat, (layanannya) itu fixed broadband, bukan seluler,” tambah Wayan. Fixed broadband pun lebih menguntungkan karena konektivitas jaringannya lebih cepat dan stabil dibandingkan mobile broadband.

    Sekolah rakyat merupakan program pendidikan gratis berbasis boarding atau asrama. Sekolah ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk tujuan pemerataan pendidikan. Di sekolah ini, anak-anak akan mendapatkan fasilitas layaknya asrama pada umumnya.

    Meski konsepnya asrama, anak-anak tidak perlu melakukan tes untuk bersekolah di sana. Mereka hanya perlu mengikuti tahap seleksi administrasi dan tes kesehatan. Jika lolos dua tahapan tersebut dan tergolong sebagai anak yang membutuhkan, mereka bisa masuk sekolah rakyat.

    Dikarenakan sekolah rakyat adalah sekolah asrama, pemerintah akan memastikan bahwa anak-anak yang bersekolah dalam keadaan sehat. Jika ada yang memiliki penyakit menular, mereka akan disembuhkan terlebih dahulu melalui kemitraan dengan Kementerian Kesehatan.

  • Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

    Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap proses seleksi pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan internet tetap (fixed broadband) dipastikan masih terus berjalan. 

    Meski sebelumnya sempat ditargetkan rampung pada Juni 2025, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Wayan Toni Supriyanto mengatakan pelaksanaannya kini diupayakan dapat dilakukan pada bulan Juli 2025.

    “As soon as possible ya. Ini ya di bulan-bulan Juli mudah-mudahan, kalau tidak ada kendala,” katanya usai ditemu di Jakarta, Jumat (4/7/2025). 

    Wayan menjelaskan proses seleksi pita frekuensi tersebut memang memerlukan tahapan yang tidak bisa instan. 

    Salah satu tahap penting adalah finalisasi regulasi teknis dan administratif, termasuk menampung masukan dari publik dan pelaku industri.

    “Itu kan berproses. Tidak seperti membalikkan tangan nanti,” katanya. 

    Seleksi pita 1,4 GHz dinilai penting sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penetrasi internet berkualitas tinggi di berbagai wilayah Indonesia, terutama kawasan nonperkotaan. 

    Menurut Wayan, wilayah padat penduduk di perkotaan sudah relatif terlayani, sehingga frekuensi ini diharapkan dapat menjadi solusi konektivitas di daerah yang belum terjangkau layanan tetap.

    Dalam prosesnya, pemerintah tidak akan mematok tarif secara regulasi, tetapi memberikan ruang bagi peserta lelang untuk mengajukan penawaran tarif terbaik dengan kecepatan layanan hingga 100 Mbps.

    “Kami tidak mematokannya secara regulasi. Di undang-undang komunikasi kita tidak mengatur tarif, tapi kita mengatur formula tarif,” ungkapnya.

    Meski belum dapat memastikan detail peserta seleksi yang akan ikut serta, Wayan menyebut seluruh operator tetap lokal akan diperbolehkan mengikuti proses seleksi.

    Dia menyarankan agar penyelenggara dapat mengembangkan bisnis dari daerah yang belum padat terlebih dahulu sebelum menjangkau kawasan yang sudah ramai kompetisi.

    “Jadi silakan nanti pemain itu mencari bisnisnya ke mana saja. Itu lebih bagus dari luar dulu, baru masuk ke dalam. Ya, karena di dalam sudah banyak kan sekarang. Di galur-galur sudah semua mekanisme bisnis. Semua bisnis yang mengatur dia mau ngejarnya kemana,” ungkapnya .

    Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) turut menyambut baik kehadiran pita frekuensi 1,4 GHz untuk broadband wireless access (BWA) atau internet cepat nirkabel, 

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan hal itu memberikan dampak positif bagi APJII untuk berkontribusi dalam penyaluran internet kepada masyarakat. 

    “Harapan besar kami bahwa kolaborasi tersebut benar-benar terjadi, yakni bisnis internet anggota APJII dapat bertumbuh dengan tersedianya infrastruktur nirkabel tersebut,” kata Arif kepada Bisnis.com, Minggu (26/1/2025).  

    Arif menilai kebijakan terobosan itu tidak merugikan pemain eksisting. Teknologi BWA diyakini tak mampu menggantikan seluler ataupun pemain internet eksisting, selama pemain BWA hanya diperbolehkan bermain di pasar yang belum terjangkau akses internet.  

    Saat ini jumlah pemain internet di Indonesia lebih dari 1.000 dengan mayoritas pemain di Pulau Jawa, Kehadiran pemain dengan teknologi baru tersebut berpotensi membuat bisnis internet eksisting makin berdarah-darah karena persaingan yang semakin ketat.  

    “Makanya hanya untuk area tertentu saja. Ini kan bukan mobile. Jadi untuk area yang tersegmentasi saja,” kata Arif.

  • Internet Sekolah Rakyat Dibiayai Kemensos, Kemkomdigi Akan Pastikan Kualitasnya

    Internet Sekolah Rakyat Dibiayai Kemensos, Kemkomdigi Akan Pastikan Kualitasnya

    Direktur Jenderal PPI Kemkomdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan bahwa fasilitas internet yang didapat murid Sekolah Rakyat akan dibiayai oleh Kementerian Sosial.

    Ia menyebutkan bahwa Kemkomdigi akan memastikan kualitas dan memastikan kapasitas yang diberikan.

    Tonton video-video menarik lainnya di 20detik.

  • Program Internet Murah Akan Menyasar Daerah Dulu

    Program Internet Murah Akan Menyasar Daerah Dulu

    Video Kemkomdigi: Program Internet Murah Akan Menyasar Daerah Dulu

    415 Views | Jumat, 04 Jul 2025 22:21 WIB

    Wayan Toni Supriyanto selaku Direktur Jenderal PPI Kemkomdigi berikan perkembangan terbaru untuk program Internet Murah 100 Mbps. Ia tegaskan untuk internet murah dari Komdigi merupakan internet tetap atau fixed broadband.

    Internet murah ini juga akan fokus untuk wilayah-wilayah terpencil dulu. Hal itu karena di kota besar sudah hampir semua menggunakan internet.

    Tonton video-video menarik lainnya di 20detik.

    Ammaarza Akhmal – 20DETIK

  • Internet Cepat untuk Sekolah Rakyat Didanai Kemensos, Komdigi Siapkan Infrastruktur

    Internet Cepat untuk Sekolah Rakyat Didanai Kemensos, Komdigi Siapkan Infrastruktur

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penyediaan layanan internet cepat bagi Sekolah Rakyat (SR) akan sepenuhnya didanai oleh Kementerian Sosial (Kemensos). 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan pembiayaan program internet di SR telah ditetapkan oleh Kemensos. Komdigi sendiri akan menyiapkan infrastruktur digital dan berfokus memastikan jaringan sampai ke titik sekolah serta menjaga kualitas layanan.

    “Jadi internet Sekolah Rakyat sudah diputuskan pembiayanya oleh Kemensos. Kami, Komdigi hanya memastikan infrastruktur mendekatkan ke Sekolah Rakyat dan menjaga quality of service-nya sesuai dengan kapasitas yang diberikan,” kata Wayan ditemui usai Private Screening Film “Cyberbullying” di Jakarta pada Jumat (4/7/2025). 

    Dia menegaskan internet yang disiapkan di SR akan menggunakan jaringan tetap berbasis fiber optik atau fixed broadband, bukan jaringan seluler. Menurutnya, kebutuhan sekolah harus didukung oleh koneksi stabil dan berkecepatan tinggi.

    Wayan juga menyebut kecepatan internet 100 Mbps yang disiapkan tidak hanya ditujukan untuk sekolah, tetapi juga dapat melayani berbagai sektor publik dan rumah tangga.

    “Bisa ke rumah tangga, bisa ke sekolah, bisa ke pesantren, bisa ke layanan-layanan publik seperti puskesmas, kelurahan dan lain sebagainya nanti menjadi pelanggan mereka. Itu semua sasarannya sudah diputuskan,” kata Wayan.

    Komdigi sebelumnya memastikan seluruh Sekolah Rakyat akan terhubung dengan jaringan internet berbasis fiber optik (FO) dengan kecepatan minimal 100 Mbps. 

    Penugasan tersebut merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari agenda transformasi pendidikan digital nasional.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis pada Minggu (29/6/2025). 

    Wayan menjelaskan apabila di lokasi sekolah belum terdapat jaringan FO, Komdigi akan bekerja sama dengan operator untuk membangun infrastruktur digital hingga titik sekolah. 

    Sejauh ini, dua sekolah percontohan telah terhubung dengan jaringan FO, yakni SR Menengah Atas 19 Bantul dengan kecepatan 200 Mbps dan SR Menengah Atas 20 Sleman dengan internet 100 Mbps. Koneksi tersebut telah mendukung aktivitas belajar lebih dari 275 siswa.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid menambahkan, penyediaan layanan internet di SR merupakan bagian dari konsep smart school yang digagas Presiden Prabowo. Konsep ini menempatkan teknologi dan konektivitas sebagai elemen penting dalam proses pembelajaran.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya.

    Adapun peluncuran resmi 100 Sekolah Rakyat akan dilangsungkan pada 14 Juli 2025 dan dijadwalkan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo.

  • Bukan Komdigi, Anggaran Internet Sekolah Rakyat Ada di Kemensos

    Bukan Komdigi, Anggaran Internet Sekolah Rakyat Ada di Kemensos

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa pogram internet cepat Sekolah Rakyat sudah diputuskan akan didanai oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Jadi internet Sekolah Rakyat sudah diputuskan pembiayaannya oleh Kemensos,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Komdigi dalam hal ini hanya bertugas memastikan infrastruktur mendekat ke sekolah-sekolah rakyat dan menjaga kualitas layanannya sesuai kapasitas yang diberikan.

    “Kami Komdigi hanya memastikan infrastruktur mendekatkan ke sekolah rakyat. Dan menjaga quality of servicenya sesuai dengan kapasitas yang diberikan,” kata Wayan.

    Dikabarkan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyerahkan langsung bantuan layanan internet cepat bagi dua sekolah rakyat di Yogyakarta, yakni Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Kabupaten Bantul dan Sekolah Rakyat Menengah Atas 20 Kabupaten Sleman.

    Sekolah rakyar di kabupaten Sleman menerima layanan internet 100 Mbps untuk mendukung 75 siswa dari tiga rombongan belajar, sementara di kabupaten Bantul mendapat dukungan 200 Mbps yang akan digunakan oleh 200 siswa dari lima kabupaten/kota di Yogyakarta.

    Rencananya, program Sekolah Rakyat akan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo pada 14 Juli 2025 sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berkeadilan.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]