Tag: Supriyanto

Berapa Jumlah Peminat Lelang 1,4 GHz per Juli 2025? Ini Kata Komdigi

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) buka suara mengenai jumlah peminat lelang spektrum 1,4 GHz.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan para penyelenggara telekomunikasi yang ingin mengikuti lelang diberikan waktu sejak 28 Juli hingga 11 Agustus 2025 untuk menyiapkan persyaratan yang diminta.

“Mulai kemarin, 28 Juli sampai 11 Agustus 2025 adalah tahapan untuk menyiapkan persyaratan yang diminta dalam pengumuman dan mendapatkan akun untuk pendaftaran,” kata Wayan kepada Bisnis, Selasa (29/7/2025).

Wayan menambahkan, setelah tanggal 11 Agustus, barulah peserta dapat melakukan pendaftaran dan mengunduh dokumen seleksi. Oleh karena itu, Komdigi saat ini belum mengetahui siapa saja yang akan mengikuti proses seleksi.

“Setelah tanggal 11 Agustus baru ketahuan berapa yang daftar dan siapa saja ya,” katanya.

Lebih rinci, jadwal pengambilan akun sistem e-Auction akan dilaksanakan pada 11–13 Agustus 2025 pukul 09.00–15.00 WIB di Sekretariat Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz, Gedung Sapta Pesona Lantai 8, Jakarta Pusat.

Sementara itu, pengambilan dokumen seleksi dilakukan secara daring melalui sistem e-Auction setelah akun diperoleh, yakni mulai Senin, 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB hingga Rabu, 20 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

Lebih lanjut, pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan bagi peserta seleksi. Pertama, memiliki perizinan berusaha untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched melalui media fiber optik, atau jaringan tetap lokal berbasis circuit-switched melalui media fiber optik terestrial, dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 61100.

Kedua, memiliki perizinan berusaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk penyelenggaraan jaringan tetap tertutup melalui media fiber optik terestrial dengan KBLI 61100 dan jenis proyek utama (bukan pendukung).

Ketiga, NIB untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched melalui media nonkabel (broadband wireless access/BWA) dengan KBLI 61200 dan juga berjenis proyek utama (bukan pendukung).

Selanjutnya, memiliki perizinan berusaha sebagai penyelenggara layanan Internet Service Provider (ISP) dengan KBLI 61921, serta tidak sedang dalam pengawasan pengadilan terkait kepailitan, tidak dinyatakan pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Selain itu, peserta tidak boleh terafiliasi dengan peserta seleksi lainnya. Peserta juga wajib menyerahkan dokumen permohonan keikutsertaan seleksi, yang terdiri atas formulir permohonan, jaminan keikutsertaan seleksi (bid bond), dan proposal teknis.

Adapun proposal teknis harus memuat target jumlah rumah tangga yang akan terlayani akses internet nirkabel pita lebar dengan kecepatan akses minimal hingga (up to) 100 Mbps menggunakan pita frekuensi radio 1,4 GHz dalam jangka waktu lima tahun. Jumlah rumah tangga yang terlayani harus memenuhi target minimal yang telah ditentukan pada Regional I, Regional II, dan Regional III sebagaimana diatur dalam dokumen seleksi.

29/07/2025 18:09
Seleksi Frekuensi 1,4 GHz Menunggu Kesiapan Infrastruktur

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih menyiapkan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz hingga pertengahan Juli 2025. Salah satu yang menjadi penghambat adalah kesiapan infrastruktur untuk menggelar seleksi secara elektronik.

Selain itu, kebijakan yang disusun secara komprehensif berjalan secara lancar, adil, dan transparan juga menjadi perhatian.

“Sesuai komitmen di atas, setelah kebijakan seleksi dan infrastruktur seleksi siap, maka Kemkomdigi akan mengumumkan pelaksanaan seleksi sesegera mungkin,” Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto kepada Bisnis, Jumat (18/7/2025).

Setelah beberapa kali mundur, Komdigi menargetkan pemenang lelang frekuensi 1,4 Ghz dapat diumumkan pada Juli atau Agustus 2025. Selain peminat lainnya, Surge (WIFI) dan Sinergi Inti (INET) menjadi dua emiten yang secara gamblang menyatakan tertarik pada lelang frekuensi 1,4 Ghz yang diarahkan untuk internet murah itu.

PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge, emiten yang terafiliasi dengan Hashim Djojohadikusumo bahkan optimistis bakal menang lelang frekuensi 1,4 Ghz itu. WIFI mengklaim telah menyiapkan secara komprehensif untuk menggarap segmen baru untuk internet murah berkecepatan 100 Mbps itu.

Direktur Solusi Sinergi Digital Shannedy Ong menjelaskan WIFI akan mengikuti lelang spektrum 1,4 GHz. Menurutnya, spektrum 1,4 GHz memang tidak aman dari sisi ekosistem karena belum dikembangkan atau ter-develop.

Namun, perseroan sudah mengembangkan dengan berkolaborasi dengan para vendor global baik dari sisi teknologi hingga jaringan.

“Jadi secara jaringan dan juga secara device, semuanya kami sudah lengkap, sudah komprehensif,” kata Shannedy dalam Shareholders Insight Forum WIFI, di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Menara telekomunikasi pemancar internet

PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart) masih mengkaji lebih lanjut rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan membuka skema jaringan terbuka (open access) berbasis spektrum frekuensi baru.

Group Head Government Relation & Regulatory XLSMART Alvin Aslam mengatakan pihaknya saat ini masih mempelajari kebijakan tersebut dan secara aktif menjalin komunikasi dengan Komdigi.

“Saat ini kami masih mempelajari hal tersebut serta tentunya berkomunikasi dengan Komdigi,” kata Alvin saat dihubungi Bisnis pada Selasa (17/6/2025).

Alvin mengakui bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah menyatukan pemahaman serta menyelaraskan strategi dan kepentingan seluruh pihak dengan semangat untuk mengedepankan kepentingan bersama dan mendorong kemajuan demi memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pihaknya berharap agar regulasi yang sedang disusun pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang lebih sehat.

“Pada akhirnya memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart) masih mengkaji lebih lanjut rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan membuka skema jaringan terbuka (open access) berbasis spektrum frekuensi baru.

Group Head Government Relation & Regulatory XLSMART Alvin Aslam mengatakan pihaknya saat ini masih mempelajari kebijakan tersebut dan secara aktif menjalin komunikasi dengan Komdigi.

“Saat ini kami masih mempelajari hal tersebut serta tentunya berkomunikasi dengan Komdigi,” kata Alvin saat dihubungi Bisnis pada Selasa (17/6/2025).

Alvin mengakui bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah menyatukan pemahaman serta menyelaraskan strategi dan kepentingan seluruh pihak dengan semangat untuk mengedepankan kepentingan bersama dan mendorong kemajuan demi memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pihaknya berharap agar regulasi yang sedang disusun pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang lebih sehat.

“Pada akhirnya memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” imbuhnya.

Etta Rusdiana Putra, Analis Maybank Sekuritas Indonesia mengatakan kecepatan internet Indonesia tertinggal dari negara lain lantaran penundaan perluasan jaringan 5G dan terbatasnya pengembangan fix broadband (FBB).

Dia berharap Telkomsel, Indosat dan XL Axiata berpartisipasi aktif untuk memenangkan persaingan lelang frekuensi 1,4 GHz guna meredam persaingan di masa mendatang.

Ilustrasi jaringan 5GPasalnya, pemain di luar ketiga operator juga memiliki hasrat yang tinggi untuk memenangkan spektrum ini guna memanfaatkan infrastruktur fiber yang dimiliki.

“Jika pemerintah memberikan kepada non-MNO [Mobile Network Operator], kami memiliki dua kekhawatiran yakni sebesar besar bandwidth-nya dan ke mana perusahaan itu ekspansi,” tulisnya pada riset tertanggal 27 Februari 2025.

Menurutnya, jika operator di luar MNO memperoleh lebih dari 40 MHz, persaingan bakal makin ketat dan kemungkinan akan menyasar pasar yang mudah diraih yakni Jawa dan akan menyerang dengan harga yang lebih rendah.

“Kami yakin MNO harus memenangkan 1400 MHz, terutama Telkomsel,” imbuhnya.

18/07/2025 07:00
Jika Kebijakan dan Infrastruktur Siap, Seleksi 1,4 GHz Segera Digelar

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih menunggu kesiapan infrastruktur sebelum memutuskan untuk menggelar seleksi 1,4 GHz, yang rencanya akan digunakan untuk layanan internet tetap fixed broadband

Sebelumnya, lelang ini ditargetkan berlangsung pada Juni, namun mundur dan diupayakan dapat dilaksanakan pada Juli 2025.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan pihaknya masih berharap proses lelang tersebut bisa digelar bulan ini.

“Iya mudah-mudahan [pada Juli 2025],” kata Wayan saat dihubungi Bisnis pada Kamis (17/7/2025).

Wayan menegaskan Komdigi tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan seleksi pita 1,4 GHz rampung tahun ini.

Saat ini, kementerian sedang merampungkan kebijakan seleksi yang komprehensif agar proses seleksi berjalan secara lancar, adil, dan transparan.

Selain itu, Komdigi juga tengah memastikan kesiapan infrastruktur guna mendukung pelaksanaan seleksi secara elektronik.

“Sesuai komitmen di atas, setelah kebijakan seleksi dan infrastruktur seleksi siap, maka Kemkomdigi akan mengumumkan pelaksanaan seleksi sesegera mungkin,” ungkapnya.

Pada awal Juli lalu, Wayan juga menyampaikan lelang diupayakan bisa dilakukan dalam waktu dekat.

“As soon as possible ya. Ini ya di bulan-bulan Juli mudah-mudahan, kalau gak ada kendala,” kata Wayan saat ditemui usai Private Screening Film “Cyberbullying” di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Teknisi memperbaiki BTS

Wayan menjelaskan proses seleksi pita frekuensi membutuhkan tahapan yang tidak bisa dilakukan secara instan. Salah satu tahap krusial adalah finalisasi regulasi teknis dan administratif, termasuk menampung masukan dari publik serta pelaku industri.

“Itu kan berproses. Tidak seperti membalikkan tangan nanti, itu berproses,” katanya.

Lebih lanjut, Wayan menuturkan wilayah padat penduduk di perkotaan sudah relatif terlayani. Oleh karena itu, frekuensi 1,4 GHz diharapkan bisa menjadi solusi untuk memperluas konektivitas di daerah yang belum terjangkau layanan tetap.

Pemerintah juga tidak akan menetapkan tarif secara regulasi. Sebaliknya, calon peserta lelang diberi keleluasaan untuk mengajukan penawaran tarif terbaik, dengan layanan internet hingga 100 Mbps.

“Kami tidak mematokannya secara regulasi. Di undang-undang komunikasi kita tidak mengatur tarif, tapi kita mengatur formula tarif,” ungkapnya.

Meski belum menyebutkan secara pasti siapa saja peserta seleksi, Wayan memastikan bahwa seluruh operator tetap lokal diperbolehkan ikut serta. Dia menyarankan para penyelenggara untuk memulai ekspansi bisnis dari daerah-daerah yang belum terlalu padat sebelum masuk ke wilayah dengan persaingan yang sudah ketat.

“Jadi silakan nanti pemain itu bisnisnya, mencari bisnisnya kemana saja,” ungkapnya.

Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga menyambut baik kehadiran pita frekuensi 1,4 GHz untuk kebutuhan broadband wireless access (BWA) atau internet cepat nirkabel. Ketua Umum APJII Muhammad Arif menyebut kehadiran frekuensi ini akan membuka peluang pertumbuhan bisnis bagi anggotanya.

“Harapan besar kami bahwa kolaborasi tersebut benar-benar terjadi, yakni bisnis internet anggota APJII dapat bertumbuh dengan tersedianya infrastruktur nirkabel tersebut,” kata Arif kepada Bisnis, Minggu (26/1/2025).

Arif menilai kebijakan ini merupakan terobosan yang tidak merugikan pemain eksisting. Menurutnya, teknologi BWA tidak akan menggantikan layanan seluler ataupun pemain internet yang sudah ada, selama tetap dibatasi hanya untuk menjangkau wilayah yang belum memiliki akses internet.

“Makanya hanya untuk area tertentu saja. Ini kan bukan mobile. Jadi untuk area yang tersegmentasi saja,” ujarnya.

17/07/2025 17:12
Terkuak Identitas Orang Berpakaian Putih-putih Lakukan ‘Tawaf’ di Gunung Lawu, Ternyata Jemaah NU

GELORA.CO – Sekretaris Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Tengah, Agus Supriyanto Ganasari menjelaskan identitas rombongan berpakaian putih di Puncak Hargo Dumilah Gunung Lawu, Senin (14/7/2025).

Rombongan berpakaian putih itu merupakan peziarah yang berasal dari jemaah Nahdlatul Ulama (NU) Desa Sambongbangi, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

“Mereka merupakan rombongan NU asal Kabupaten Grobogan,” kata Agus, Senin (14/7/2025).

Agus mengatakan, mereka berjumlah kurang lebih 100 orang.

Dia mengatakan, mereka naik ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu, Kamis (10/7/2025).

“Saat akan naik, mereka berpakaian seperti biasa layaknya pendaki gunung, hingga sampai puncak Lawu, mereka ganti pakaian putih,” ucap dia.

Ia mengatakan, kedatangan mereka ke Hargo Dumilah yaitu berziarah ke Sunan Gunung Lawu.

Dia mengatakan, mereka melakukan berdoa bersama dengan bacaan tawasul dan Sholat Jum’at bersama.

“Kegiatan seperti ini rutin setiap bulan Suro setelah tanggal 11 Muharam dan kegiatan tersebut yang ke 14 kali,” kata dia.

“Setelah kegiatan selesai rombongan turun gunung via jalur Cemoro Sewu,” pungkas dia.

Lantumkan Langgam Jawa

Dalam video viral, sekelompok orang berpakaian serba putih terlihat melakukan aktivitas spiritual sembari menyenandungkan langgam Jawa yang berisi pujian kepada Sang Pencipta dan utusan-Nya.

Mereka duduk bersila menghadap Tugu Triangulasi yang berada di puncak gunung, menyuarakan bait-bait dalam irama khas Jawa yang menciptakan suasana sakral di tengah kabut pegunungan.

Dalam video lain berdurasi 34 detik, kelompok ini juga terlihat melakukan tawaf atau mengelilingi tugu dengan arah searah jarum jam, berbeda dari arah putaran tawaf jemaah haji pada umumnya.

Suasana hening dan gerakan teratur mereka menambah kesan khusyuk dari ritual tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Karanganyar, Hari Purnomo, menyatakan bahwa kelompok tersebut tidak melalui pintu pendakian resmi di wilayah Karanganyar.

“Sudah kami cek, mereka tidak masuk ke salah satu gerbang pendakian gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar,” kata Hari, Senin (14/7/2025).

Menurutnya, kelompok itu naik sejak Kamis (10/7/2025), namun mereka mengenakan pakaian biasa dari bawah dan baru mengenakan jubah putih saat sudah berada di atas.

“Jadi naiknya Kamis dan mereka dari bawah menggunakan pakaian biasa,” kata dia.

Hari juga menyebut bahwa kejadian ini baru pertama kali terjadi di kawasan Lawu.

“Kalau dari penganut kepercayaan tidak sampai seperti itu, menggunakan jubah putih dan mengelilingi Hargo Dumilah, kami mengimbau kepada petugas penjaga pendakian di Gunung Lawu untuk memperketat pengawasan masuk keluar orang yang mendaki, karena ini pertama kali terjadi,” ujarnya.

Relawan Anak Gunung Lawu (AGL), Best Haryanto, menambahkan bahwa kelompok tersebut sempat mampir ke Bancolono, sebuah situs ritus yang terletak di sekitar Cemoro Kandang, Desa Gondosuli, Tawangmangu, sebelum melakukan pendakian.

“Mereka sempat ke sini hari Rabu sebelum naik mendaki gunung,” katanya singkat.

Ia menjelaskan bahwa sekitar 30 orang dalam rombongan tersebut berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali, dan kedatangan mereka berkaitan dengan ritual spiritual di bulan Sura.

“Intinya katanya mau naik ya tapi enggak tahu naiknya kapan, intinya mau nginap dulu gitu tapi ya mau nginap sambil nunggu teman-temannya gitu,” ucapnya.

15/07/2025 21:37
Komdigi Tagih Elon Musk Bayar PNBP Starlink di Indonesia

Jakarta –

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) buka suara terkait Starlink yang menghentikan penambahan jumlah pelanggan baru di wilayah Indonesia. Keputusan SpaceX, perusahaan yang dimiliki Elon Musk, itu karena penuhnya kapasitas satelit.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan bahwa saat ini Starlink sedang dalam proses penambahan kapasitas jaringan melalui pita frekuensi E-Band untuk komunikasi dari gateway ke satelit miliknya.

“Proses evaluasi dilakukan oleh Komdigi untuk memastikan penggunaan frekuensi E-Band tersebut memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” ujar Wayan kepada detikINET, Selasa (15/7/2025).

Sebagai informasi, frekuensi E-Band merujuk pada spektrum di rentang frekuensi radio antara 71-76 GHz dan 81-86 GHz. Rentang frekuensi ini memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, sekitar 3,33 mm hingga 5 mm, yang memungkinkan penggunaan untuk aplikasi komunikasi dengan bandwidth tinggi, seperti backhaul radio frekuensi tinggai (RF) dan gelombang mikro. Karekter itu yang menjadikannya cocok dalam komunikasi satelit, salah satunya diterapkan SpaceX dalam jaringan Starlink.

“Pita frekuensi E-Band tersebut akan dapat digunakan setelah Hak Labuh diperbaharui dan Starlink membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak-red) Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi sebagai tahap akhir prosesnya,” sambungnya.

Disampaikan Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi ini besaran kapasitas tambahan dari adanya pita frekuensi E-Band ini tergantung pada skema impelementasinya di lapangan oleh Starlink.

“Misalnya, jumlah stasiun gateway yang menggunakan E-Band, daya pancar, lebar bandwidth yang diutilisasi, dan lain sebagainya,” ucap Wayan.

Terkait berapa proses penambahan kapasitas Starlink ini, Wayan mengatakan bahwa itu tergantung dari kelengkapan dokumen yang diselesaikan oleh SpaceX.

“Sama dengan proses izin, tergantung kelengkapan dokumennya,” ucap Wayan.

Diberitakan sebelumnya bahwa SpaceX, perusahaan antariksa milik Elon Musk, mengungkapkan layanan internet berbasis satelit Starlink tidak bisa menambah jumlah pengguna baru di Indonesia. Keputusan tersebut dilakukan SpaceX karena kapasitas Starlink saat ini diklaim telah habis digunakan untuk seluruh wilayah Indonesia.

“Layanan Starlink saat ini tidak tersedia untuk pelanggan baru di wilayah Anda karena kapasitasnya telah habis terjual di seluruh Indonesia,” ujar Starlink dikutip dari website-nya, Minggu (13/7/2025).

Kendati begitu, SpaceX tetap membuka keran pemesanan dari pelanggan Indonesia yang ingin antre untuk mendapatkan layanan internet miliknya itu. Perlu menjadi perhatian, SpaceX belum mengungkapkan kepastian kapan layanan tersebut akan tersedia.

Starlink yang merupakan penyedia layanan internet berbasis satelit orbit rendah (low earth orbit/LEO) pertama kali resmi tersedia untuk pelanggan bisnis dengan menggandeng Telkomsat, anak perusahaan Telkom, sebagai backhaul pada Juni 2022.

Kemudian, Elon Musk memperluas cakupan bisnis Starlink dengan menyasar segmen konsumen pada Mei 2024. Bahkan, Musk turut hadir dalam peresmian tersebut menandakan layanan ritel Starlink tersedia untuk masyarakat umum di Indonesia.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia disorot terkait sikap lunaknya terhadap operasional dan investasi Starlink milik Elon Musk. Pelaku usaha dalam negeri mendorong perlindungan dan pemberdayaan satleit nasional agar tetap memiliki ruang tumbuh yang adil dan berkelanjutan. Hal itu untuk menjaga kedaulatan dan ketahanan infrastruktur digital Indonesia di masa mendatang.

“Prinsip keadilan akses dan pemerataan digital tetap harus menjadi pegangan utama dalam setiap kebijakan konektivitas nasional,” kata Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) Firdaus Adinugroho

(agt/agt)

15/07/2025 16:53
Starlink Stop Layani Pelanggan Baru di RI, Kontrol Pemerintah jadi Sorotan

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah SpaceX, perusahaan dirgantara milik Elon Musk, menghentikan layanan internet Starlink dinilai sebagai tanda Indonesia belum memiliki kontrol kuat atas satelit orbit rendah tersebut.

Melalui laman resminya, perusahaan menyebut kapasitas Starlink sudah habis terjual di seluruh wilayah Indonesia. Starlink melayani wilayah rural dan perkotaan, termasuk kota-kota yang telah terjangkau serat optik.

Kondisi ini kembali memicu sorotan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang dinilai terlalu longgar dalam mengatur kehadiran Starlink

Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (Assi) Firdaus Adinugroho mengatakan pelaku usaha mendorong agar pemerintah bersikap lebih tegas kepada Starlink.

Mereka berharap pemerintah dapat memastikan kapasitas yang tersedia dari penyedia layanan satelit global, seperti Starlink, diprioritaskan untuk mendukung konektivitas di wilayah-wilayah yang belum terlayani, khususnya di daerah 3T.

Dengan hadir di daerah tertinggal, misi pemerataan digital akan lebih maksimal. Adapun yang terjadi saat ini, Starlink

“Prinsip keadilan akses dan pemerataan digital tetap harus menjadi pegangan utama dalam setiap kebijakan konektivitas nasional,” kata Daus kepada Bisnis, Selasa (15/7/2025).

Assi juga mendorong perlindungan dan pemberdayaan industri satelit nasional agar tetap memiliki ruang tumbuh yang adil dan berkelanjutan, demi menjaga kedaulatan dan ketahanan infrastruktur digital Indonesia.

Kedaulatan Data

Sementara itu, Syauqillah dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG UI) memberi peringatan keras atas dampak dari operasional layanan luar angkasa Starlink tanpa kontrol ketat dari dalam negeri.

Dalam kajian yang disusun SKSG UI pada 2023, disebutkan Starlink bisa beroperasi di wilayah-wilayah sensitif seperti Papua tanpa melewati jaringan nasional.

Hal ini dinilai berpotensi mengganggu kontrol informasi dan keamanan negara.

“Ini bukan sekadar soal koneksi, ini soal siapa yang mengendalikan informasi di wilayah rawan separatisme,” tulis Syauqillah.

Syauqillah juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap lalu lintas data Starlink yang tidak melewati gateway nasional, serta tidak tunduk pada aturan hukum lokal.

“Apakah data intelijen, data kesehatan, dan komunikasi strategis kita boleh begitu saja terbang ke luar angkasa dan kembali tanpa melewati kontrol nasional? Ini preseden yang sangat berbahaya,” tegas Syauqillah.

Komdigi

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons langkah Starlink yang menghentikan layanan untuk pelanggan baru di Indonesia

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto menilai keputusan ini merupakan inisiatif dari penyedia layanan internet berbasis satelit tersebut karena keterbatasan kapasitas jaringan yang mereka miliki saat ini.

“Karena memang inisiatif mereka karena kapasitas jaringan mereka sudah habis untuk pelanggan eksisting,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis.

Wayan juga menekankan pasar layanan satelit Indonesia tidak hanya bergantung pada Starlink. Kehadiran Starlink sebelumnya digadang-gadang sebagai solusi konektivitas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Masih banyak layanan satelit lainnya misalnya seperti milik Telkomsat, PSN, OneWeb, dan lain-lain,” kata Wayan.

15/07/2025 05:51
Respons Komdigi soal Starlink Hentikan Pendaftaran Pelanggan Baru di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons langkah Starlink yang menghentikan layanan untuk pelanggan baru di Indonesia

Keputusan tersebut diumumkan Starlink melalui situs resminya dan mulai berlaku sejak awal Juli 2025.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto menilai keputusan ini merupakan inisiatif dari penyedia layanan internet berbasis satelit tersebut karena keterbatasan kapasitas jaringan yang mereka miliki saat ini.

“Karena memang inisiatif mereka karena kapasitas jaringan mereka sudah habis untuk pelanggan eksisting,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis pada Senin (14/7/2025).

Wayan juga menekankan pasar layanan satelit Indonesia tidak hanya bergantung pada Starlink. Kehadiran Starlink sebelumnya digadang-gadang sebagai solusi konektivitas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Masih banyak layanan satelit lainnya misalnya seperti milik Telkomsat, PSN, OneWeb, dan lain-lain,” kata Wayan.

Terkait dengan tarif layanan Starlink yang selama ini dinilai lebih kompetitif dibandingkan penyedia layanan lainnya, Komdigi menegaskan pihaknya tetap memantau kesesuaian harga dengan regulasi yang berlaku.

“Untuk tarif kami melihatnya masih sesuai ketentuan yang ada,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Starlink saat ini tidak tersedia untuk pelanggan baru di Indonesia lataran kehabisan kapasitas.

Perusahaan menyebut aktivasi perangkat baru juga dihentikan sementara bagi pelanggan yang membeli melalui toko ritel atau penjual pihak ketiga.

“Layanan Starlink saat ini tidak tersedia untuk pelanggan baru di wilayah Anda karena kapasitasnya telah habis terjual di seluruh Indonesia,” demikian tulis Starlink di laman resminya pada Minggu, 13 Juli 2025.

Starlink hadir di Indonesia sejak Juni 2022, beroperasi di bawah kerja sama dengan PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat). Belakangan, penjualan internet besutan Elon Musk itu memang meningkat khususnya untuk penjualan layanan satelit orbit rendah untuk Starlink untuk segmen korporasi mengalami peningkatan. Pun, dengan layanan satelit GEO seperti High Throughput Satellite (HTS) Merah Putih.

SpaceX menyediakan layanan Starlink Business yang menawarkan kecepatan unduh hingga 220 Mbps dan latensi rendah di sebagian besar lokasi, untuk memastikan kelancaran operasional bisnis. Starlink Business menyasar berbagai sektor, termasuk migas, pertambangan, perkebunan, dan operasi lepas pantai, yang seringkali beroperasi di lokasi terpencil. Adapun di Indonesia perusahaan yang terdaftar sebagai reseller Starlink antara lain telkomsat, Primacom, dan Data Lake Indonesia.

14/07/2025 14:28
DPR: RUU KUHAP Tak Atur Penyadapan!

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR memastikan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang sedang dibahas pihaknya tidak mengatur ketentuan soal penyadapan.

“Soal penyadapan, kita sepakati tidak dibahas di KUHAP. Penyadapan akan dibahas di undang-undang khusus terkait penyadapan,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Menurut Habiburokhman, hal ini sudah disepakati saat pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU KUHAP bersama pemerintah sehingga regulasi soal penyadapan akan dibahas terpisah.

Ia menambahkan UU khusus terkait penyadapan akan memakan proses yang panjang dan pembahasan nantinya bakal dilakukan secara terbuka.

“Kita uji publik, minta partisipasi masyarakat. Tidak ada pengaturan penyadapan di KUHAP ini,” tegas politikus Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengusulkan agar penyadapan dihapus dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP karena khawatir akan disalahgunakan.

Menurut Waketum Peradi Sapriyanto Refa, mekanisme penyadapan dalam tindak pidana sudah diatur dalam sejumlah undang-undang lain meliputi Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hingga Undang-Undang Kepolisian. Oleh karena itu, penyadapan tak perlu lagi disebutkan dalam KUHAP yang baru.

Ia mengusulkan agar bentuk upaya paksa yang diatur dalam RUU KUHAP diubah. Artinya, upaya paksa hanya meliputi penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan larangan bagi tersangka keluar wilayah Indonesia.

“Dalam upaya paksa yang dimiliki ini untuk tindak pidana umum yang ada di dalam KUHAP ini, penyadapan harus dihilangkan,” kata Supriyanto saat rapat dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen pada 17 Juni 2025.

Adapun isu penyadapan terus menyita perhatian Tanah Air karena menyangkut hak privasi masyarakat. Selain itu, dikhawatirkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang jika penyadapan tidak diatur secara ketat dan transparan.

11/07/2025 23:59
Pembunuhan penjaga parkir di Jaktim terjadi karena tersinggung

Jakarta (ANTARA) – Perkelahian antara dua penjaga parkir yang memiliki hubungan saudara di depan minimarket sekitar Jalan H Jenih RT 012/RW 001, Ciracas, Jakarta Timur, yang mengakibatkan satu korban tewas terjadi karena tersinggung.

“Korban merasa tak terima, tersinggung karena ditelepon juru sekretaris atau bendahara parkir atas inisal D yang sebelumnya ditelepon sama pelaku,” kata Kapolsek Ciracas Kompol Rohmad Supriyanto saat konferensi pers di Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, Jumat.

Rohmad menyebutkan, kejadian bermula ketika pelaku mendapatkan jatah kerja menjadi tukang parkir di minimarket tersebut pada Rabu (9/7) sekitar pukul 16.00 WIB.

Pengelola lahan parkir sudah membagi jam jaga di minimarket sekitar tiga jam sekali. Korban menjaga lahan parkir dari pukul 08.00-11.00 WIB dan pelaku bertugas dari pukul 16.00-22.00 WIB.

Lalu, pukul 17.40 WIB korban datang dan nongkrong di minimarket tersebut. Pukul 20.00 WIB korban meminta waktu tambahan menjaga parkir kepada pelaku.

Pelaku pun memberikan waktunya dari jam 21.30 WIB sampai 22.00 WIB untuk mengatur parkir di toko minimarket. Kemudian, korban meminta waktu parkir kembali kepada pelaku karena ada peraturan parkir baru bahwa parkir di toko tidak boleh sampai malam hari.

Tak sampai di situ, korban kembali meminta waktu parkir menjaga parkiran. Pelaku tidak memberikan jam tambahan jaga karena sudah sesuai aturan yang berlaku.

Pelaku langsung menghubungi bendahara yang kas parkiran berinisial D untuk menanyakan kebenaran soal peraturan baru.

“Lalu dijawab tidak ada, kemudian D menelepon korban yang kemungkinan D menegur korban. Di situlah korban tidak terima kepada pelaku dengan berteriak ‘Lo ngadu ya?’ dan pelaku menjawab ‘iya’. Korban juga langsung memukul pelaku”,” katanya.

Terjadi adu mulut hingga perkelahian fisik antara keduanya hingga salah satu rekan pelaku berinisial E sempat mencoba melerai. Setelah itu, pelaku pulang ke rumah, namun korban FF mengikuti sambil membawa batu bata.

Merasa terancam, pelaku berlari ke lapak kebab terdekat dan mengambil pisau dapur tanpa izin. Korban lebih dulu memukul dan menendang hingga pelaku terjatuh, namun saat itu pelaku sudah menggenggam pisau.

Dalam kondisi emosi, pelaku menusuk korban di bagian ulu hati dan kepala sebelah kiri. Setelah menusuk, pelaku mengembalikan pisau ke tempat semula dan pergi meninggalkan lokasi.

Sementara korban yang terluka parah sempat meminta tolong di lapak gorengan dan diantar warga ke Rumah Sakit Harapan Bunda. Namun, nyawanya tak tertolong akibat luka tusukan yang cukup dalam.

“Pelaku bangun dan langsung menusukan pisau yang dipegang di tangan kanan pelaku ke perut korban sebanyak satu kali tusukan dan menusuk kembali kepala korban sebelah kiri korban,” katanya.

Polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang pria berinisial FF (36) di Ciracas, Jakarta Timur (Jaktim) karena rebutan lahan parkir di minimarket sekitar Jalan H Jenih RT 012/RW 001.

Pelaku berinisial AN (24) merupakan adik sepupu korban. Atas perbuatannya, pelaku AN dijerat perkara pembunuhan terhadap orang dan atau penganiayaan berat yang menyebabkan kematian sebagaimana Pasal 338 dan atau 351 ayat (3) KUHP dengan ancaman kurungan penjara kurang lebih selama 15 tahun.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

11/07/2025 18:26
Lelang Spektrum Tak Serta-merta Mahal

Bisnis.com, JAKARTA — Target kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk tahun 2025 dinilai tidak serta-merta menandakan bahwa harga lelang spektrum frekuensi akan melonjak.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan PNBP Komdigi bersumber dari berbagai pos, mulai dari biaya hak penggunaan frekuensi, BHP Telekomunikasi, sertifikasi, hingga layanan lainnya, bukan semata-mata dari lelang spektrum.

Menurut Heru, harga lelang spektrum lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pasar seperti permintaan operator, nilai strategis pita frekuensi—termasuk 1,4 GHz yang tengah disiapkan—dan kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi digital.

“Tanpa pernyataan eksplisit dari Komdigi, keterkaitan langsung antara kenaikan PNBP dan harga lelang masih spekulatif,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).

Heru menambahkan, Komdigi saat ini lebih berfokus pada peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan aset untuk mendongkrak pendapatan, yang secara tidak langsung bisa memengaruhi strategi lelang di masa depan.

Diketahui Komdigi menargetkan pencapaian PNBP sebesar Rp25.25 triliun pada 2025. Nilai tersebut naik 11% dibadingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Heru menilai peluang Komdigi untuk mencapai target PNBP Rp25,25 triliun di 2025 cukup terbuka.

Komdigi, ujar Heru, berada pada posisi penyumbang PNBP terbesar pada kuartal I/2025 menunjukkan kinerja kuat dan kepercayaan dari Kementerian Keuangan.

Dukungan anggaran yang meningkat, dari Rp7,73 triliun menjadi Rp12,75 triliun setelah relaksasi blokir, memberikan ruang fiskal untuk proyek strategis seperti seleksi pita 1,4 GHz dan peningkatan infrastruktur digital.

“Optimisme tentang kenaikan penggunaan PNBP hingga Rp9,19 triliun juga didukung oleh pembukaan saldo kas BLU Bakti secara bertahap, yang memungkinkan investasi lebih besar di sektor telekomunikasi,” kata Heru.

Di sisi lain, kata Heru, tantangan yang dihadapi juga signifikan. Dinamika blokir anggaran awal (Rp3,84 triliun) menunjukkan ketidakpastian fiskal yang bisa menghambat proyek.

Tindak lanjut rekomendasi BPK, seperti peningkatan kualitas layanan dan pengendalian intern, membutuhkan koordinasi intensif antarunit, yang bisa terhambat oleh birokrasi.

Selain itu, target ambisius ini bergantung pada kemampuan Komdigi mengelola aset tetap dan memaksimalkan potensi pendapatan dari layanan digital, di tengah persaingan ketat dan kebutuhan teknologi yang cepat berubah.

Penanganan 3 juta situs judi online juga menunjukkan beban operasional yang besar, yang bisa mengalihkan fokus dari target PNBP.

“Target Rp.25,25 Triliun dipastikan tidak akan tercapai jika tidak alokasi anggaran memadai bagi Komdigi dan Komdigi tidak bisa lepas dari kasus-kasus korupsi yang mendera pejabatnya seperti terjadi dalam kasus judi online, pembangunan PDNS dan lainnya,” kata Heru.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap sebanyak 80% dari total target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Komdigi akan disumbangkan dari biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi, sertifikasi alat, dan izin stasiun radio (ISR).

Untuk diketahui, ISR adalah singkatan dari Izin Stasiun Radio, sebuah izin yang dikeluarkan oleh Komdigi, untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Baik BHP frekuensi maupun ISR mewajibkan penggunanya untuk membayarkan sejumlah dana.

Adapun pada tahun ini, Komdigi menargetkan total PNBP yang mereka kontribusikan ke negara mencapai Rp25,25 triliun atau naik sekitar 11% dibandingkan dengan 2024.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan PNBP Komdigi berasal dari berbagai pos. Khusus untuk Ditjen Infrastruktur digital, PNBP akan disumbangkan dari BHP Frekuensi, ISR, dan sertifikasi alat teknologi dai informasi. Total target yang akan dikontribusikan dari infrastruktur digital sekitar Rp20 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 80% dari total target Komdigi secara keseluruhan.

“Target di kami Rp20 triliun kurang lebih,” kata Wayan kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).

Wayan mengatakan target tersebut telah melalui perhitungan dan pengukuran yang matang dengan merujuk pada nilai ISR dan BHP, termasuk lelang frekuensi pada periode lalu

08/07/2025 20:49