Xcloud.id

Tag: Supriyanto

  • DPR RI: Putusan MK soal pemisahan pemilu berpotensi langgar konstitusi

    DPR RI: Putusan MK soal pemisahan pemilu berpotensi langgar konstitusi

    MK telah memasuki ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah

    Ponorogo, Jatim (ANTARA) – Anggota DPR RI Supriyanto menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah berpotensi melanggar konstitusi.

    “Pemilu seharusnya digelar setiap lima tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Kalau dipisah dan jaraknya 2,5 tahun, ini jelas tidak sesuai konstitusional,” ujar Supriyanto dalam keterangannya, Minggu.

    Supriyanto menyebut, jeda waktu yang terlalu panjang antara dua jenis pemilu tersebut mengakibatkan siklus pemilihan anggota DPRD tidak lagi 5 tahunan, sehingga tidak sesuai dengan amanat Pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    Selain itu, menurut Supriyanto, MK telah memasuki ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah.

    “MK bukan pembuat undang-undang. Tugas pokok MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, bukan menambahkan norma baru dalam perundang-undangan,” ujarnya.

    Ia juga menilai putusan terbaru MK tersebut menunjukkan inkonsistensi, merujuk pada sikap MK sebelumnya dalam perkara presidential threshold yang selalu menyebutnya sebagai ranah open legal policy.

    Sebelumnya, dalam putusan yang dibacakan pada 26 Juni 2025 tersebut, MK menyatakan pemilu nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, serta DPD RI digelar terpisah dari pemilu daerah yang meliputi pemilihan DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    Pemilu Daerah dijadwalkan dilaksanakan 2 hingga 2,5 tahun setelah Pemilu Nasional.

    “Dulu uji materi presidential threshold selalu ditolak dengan alasan itu wewenang pembentuk undang-undang. Tapi sekarang, MK justru menambahkan norma baru soal pemisahan pemilu,” katanya.

    Supriyanto juga mengingatkan bahwa pada 2019, MK telah mengeluarkan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menyarankan model pemilu serentak.

    Atas dasar putusan itu, pemerintah dan DPR menyusun regulasi dan menyelenggarakan Pemilu Serentak pada 2024.

    “Pemilu serentak sudah dijalankan 2024. Tapi belum lama, MK kembali mengubah arah dengan putusan baru ini yang justru memisahkan pemilu nasional dan daerah,” ujarnya.

    Ia menilai keputusan tersebut dapat mengganggu konsistensi siklus kepemimpinan serta sistem pelembagaan pemilu yang telah dibangun secara lima tahunan.

    “Kita butuh kepastian hukum dan konsistensi dari MK sebagai penjaga konstitusi. Bukan justru memperumit tata kelola demokrasi,” pungkasnya.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemensos Danai Penyediaan Internet Komdigi untuk Sekolah Rakyat

    Kemensos Danai Penyediaan Internet Komdigi untuk Sekolah Rakyat

    JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berbagi tugas dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam mengurus sekolah rakyat. Khusus Komdigi, mereka hanya fokus pada penyediaan infrastruktur.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto menyatakan bahwa pendanaan sekolah rakyat ditangani oleh Kemensos. Komdigi hanya fokus menyediakan internet 100 Mbps di berbagai sekolah rakyat.

    “Jadi, internet sekolah rakyat sudah diputuskan pembiayaannya oleh Kemensos. Kami (Komdigi) hanya memastikan infrastruktur sekolah rakyat dan menjaga quality of service-nya,” kata Wayan saat ditemui wartawan pada Jumat, 4 Juli.

    Wayan pun mengungkapkan kapasitas internet yang akan diberikan. Lembaga tersebut akan menggunakan fixed broadband, yakni layanan internet yang memanfaatkan kabel serat opik untuk menyediakan koneksi internet rumah tangga dalam bentuk WiFi.

    “Karena kebutuhannya untuk sekolah rakyat, (layanannya) itu fixed broadband, bukan seluler,” tambah Wayan. Fixed broadband pun lebih menguntungkan karena konektivitas jaringannya lebih cepat dan stabil dibandingkan mobile broadband.

    Sekolah rakyat merupakan program pendidikan gratis berbasis boarding atau asrama. Sekolah ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk tujuan pemerataan pendidikan. Di sekolah ini, anak-anak akan mendapatkan fasilitas layaknya asrama pada umumnya.

    Meski konsepnya asrama, anak-anak tidak perlu melakukan tes untuk bersekolah di sana. Mereka hanya perlu mengikuti tahap seleksi administrasi dan tes kesehatan. Jika lolos dua tahapan tersebut dan tergolong sebagai anak yang membutuhkan, mereka bisa masuk sekolah rakyat.

    Dikarenakan sekolah rakyat adalah sekolah asrama, pemerintah akan memastikan bahwa anak-anak yang bersekolah dalam keadaan sehat. Jika ada yang memiliki penyakit menular, mereka akan disembuhkan terlebih dahulu melalui kemitraan dengan Kementerian Kesehatan.

  • Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

    Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap proses seleksi pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan internet tetap (fixed broadband) dipastikan masih terus berjalan. 

    Meski sebelumnya sempat ditargetkan rampung pada Juni 2025, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Wayan Toni Supriyanto mengatakan pelaksanaannya kini diupayakan dapat dilakukan pada bulan Juli 2025.

    “As soon as possible ya. Ini ya di bulan-bulan Juli mudah-mudahan, kalau tidak ada kendala,” katanya usai ditemu di Jakarta, Jumat (4/7/2025). 

    Wayan menjelaskan proses seleksi pita frekuensi tersebut memang memerlukan tahapan yang tidak bisa instan. 

    Salah satu tahap penting adalah finalisasi regulasi teknis dan administratif, termasuk menampung masukan dari publik dan pelaku industri.

    “Itu kan berproses. Tidak seperti membalikkan tangan nanti,” katanya. 

    Seleksi pita 1,4 GHz dinilai penting sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penetrasi internet berkualitas tinggi di berbagai wilayah Indonesia, terutama kawasan nonperkotaan. 

    Menurut Wayan, wilayah padat penduduk di perkotaan sudah relatif terlayani, sehingga frekuensi ini diharapkan dapat menjadi solusi konektivitas di daerah yang belum terjangkau layanan tetap.

    Dalam prosesnya, pemerintah tidak akan mematok tarif secara regulasi, tetapi memberikan ruang bagi peserta lelang untuk mengajukan penawaran tarif terbaik dengan kecepatan layanan hingga 100 Mbps.

    “Kami tidak mematokannya secara regulasi. Di undang-undang komunikasi kita tidak mengatur tarif, tapi kita mengatur formula tarif,” ungkapnya.

    Meski belum dapat memastikan detail peserta seleksi yang akan ikut serta, Wayan menyebut seluruh operator tetap lokal akan diperbolehkan mengikuti proses seleksi.

    Dia menyarankan agar penyelenggara dapat mengembangkan bisnis dari daerah yang belum padat terlebih dahulu sebelum menjangkau kawasan yang sudah ramai kompetisi.

    “Jadi silakan nanti pemain itu mencari bisnisnya ke mana saja. Itu lebih bagus dari luar dulu, baru masuk ke dalam. Ya, karena di dalam sudah banyak kan sekarang. Di galur-galur sudah semua mekanisme bisnis. Semua bisnis yang mengatur dia mau ngejarnya kemana,” ungkapnya .

    Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) turut menyambut baik kehadiran pita frekuensi 1,4 GHz untuk broadband wireless access (BWA) atau internet cepat nirkabel, 

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan hal itu memberikan dampak positif bagi APJII untuk berkontribusi dalam penyaluran internet kepada masyarakat. 

    “Harapan besar kami bahwa kolaborasi tersebut benar-benar terjadi, yakni bisnis internet anggota APJII dapat bertumbuh dengan tersedianya infrastruktur nirkabel tersebut,” kata Arif kepada Bisnis.com, Minggu (26/1/2025).  

    Arif menilai kebijakan terobosan itu tidak merugikan pemain eksisting. Teknologi BWA diyakini tak mampu menggantikan seluler ataupun pemain internet eksisting, selama pemain BWA hanya diperbolehkan bermain di pasar yang belum terjangkau akses internet.  

    Saat ini jumlah pemain internet di Indonesia lebih dari 1.000 dengan mayoritas pemain di Pulau Jawa, Kehadiran pemain dengan teknologi baru tersebut berpotensi membuat bisnis internet eksisting makin berdarah-darah karena persaingan yang semakin ketat.  

    “Makanya hanya untuk area tertentu saja. Ini kan bukan mobile. Jadi untuk area yang tersegmentasi saja,” kata Arif.

  • Internet Sekolah Rakyat Dibiayai Kemensos, Kemkomdigi Akan Pastikan Kualitasnya

    Internet Sekolah Rakyat Dibiayai Kemensos, Kemkomdigi Akan Pastikan Kualitasnya

    Direktur Jenderal PPI Kemkomdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan bahwa fasilitas internet yang didapat murid Sekolah Rakyat akan dibiayai oleh Kementerian Sosial.

    Ia menyebutkan bahwa Kemkomdigi akan memastikan kualitas dan memastikan kapasitas yang diberikan.

    Tonton video-video menarik lainnya di 20detik.

  • Program Internet Murah Akan Menyasar Daerah Dulu

    Program Internet Murah Akan Menyasar Daerah Dulu

    Video Kemkomdigi: Program Internet Murah Akan Menyasar Daerah Dulu

    415 Views | Jumat, 04 Jul 2025 22:21 WIB

    Wayan Toni Supriyanto selaku Direktur Jenderal PPI Kemkomdigi berikan perkembangan terbaru untuk program Internet Murah 100 Mbps. Ia tegaskan untuk internet murah dari Komdigi merupakan internet tetap atau fixed broadband.

    Internet murah ini juga akan fokus untuk wilayah-wilayah terpencil dulu. Hal itu karena di kota besar sudah hampir semua menggunakan internet.

    Tonton video-video menarik lainnya di 20detik.

    Ammaarza Akhmal – 20DETIK

  • Internet Cepat untuk Sekolah Rakyat Didanai Kemensos, Komdigi Siapkan Infrastruktur

    Internet Cepat untuk Sekolah Rakyat Didanai Kemensos, Komdigi Siapkan Infrastruktur

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penyediaan layanan internet cepat bagi Sekolah Rakyat (SR) akan sepenuhnya didanai oleh Kementerian Sosial (Kemensos). 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan pembiayaan program internet di SR telah ditetapkan oleh Kemensos. Komdigi sendiri akan menyiapkan infrastruktur digital dan berfokus memastikan jaringan sampai ke titik sekolah serta menjaga kualitas layanan.

    “Jadi internet Sekolah Rakyat sudah diputuskan pembiayanya oleh Kemensos. Kami, Komdigi hanya memastikan infrastruktur mendekatkan ke Sekolah Rakyat dan menjaga quality of service-nya sesuai dengan kapasitas yang diberikan,” kata Wayan ditemui usai Private Screening Film “Cyberbullying” di Jakarta pada Jumat (4/7/2025). 

    Dia menegaskan internet yang disiapkan di SR akan menggunakan jaringan tetap berbasis fiber optik atau fixed broadband, bukan jaringan seluler. Menurutnya, kebutuhan sekolah harus didukung oleh koneksi stabil dan berkecepatan tinggi.

    Wayan juga menyebut kecepatan internet 100 Mbps yang disiapkan tidak hanya ditujukan untuk sekolah, tetapi juga dapat melayani berbagai sektor publik dan rumah tangga.

    “Bisa ke rumah tangga, bisa ke sekolah, bisa ke pesantren, bisa ke layanan-layanan publik seperti puskesmas, kelurahan dan lain sebagainya nanti menjadi pelanggan mereka. Itu semua sasarannya sudah diputuskan,” kata Wayan.

    Komdigi sebelumnya memastikan seluruh Sekolah Rakyat akan terhubung dengan jaringan internet berbasis fiber optik (FO) dengan kecepatan minimal 100 Mbps. 

    Penugasan tersebut merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari agenda transformasi pendidikan digital nasional.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis pada Minggu (29/6/2025). 

    Wayan menjelaskan apabila di lokasi sekolah belum terdapat jaringan FO, Komdigi akan bekerja sama dengan operator untuk membangun infrastruktur digital hingga titik sekolah. 

    Sejauh ini, dua sekolah percontohan telah terhubung dengan jaringan FO, yakni SR Menengah Atas 19 Bantul dengan kecepatan 200 Mbps dan SR Menengah Atas 20 Sleman dengan internet 100 Mbps. Koneksi tersebut telah mendukung aktivitas belajar lebih dari 275 siswa.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid menambahkan, penyediaan layanan internet di SR merupakan bagian dari konsep smart school yang digagas Presiden Prabowo. Konsep ini menempatkan teknologi dan konektivitas sebagai elemen penting dalam proses pembelajaran.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya.

    Adapun peluncuran resmi 100 Sekolah Rakyat akan dilangsungkan pada 14 Juli 2025 dan dijadwalkan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo.

  • Bukan Komdigi, Anggaran Internet Sekolah Rakyat Ada di Kemensos

    Bukan Komdigi, Anggaran Internet Sekolah Rakyat Ada di Kemensos

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa pogram internet cepat Sekolah Rakyat sudah diputuskan akan didanai oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Jadi internet Sekolah Rakyat sudah diputuskan pembiayaannya oleh Kemensos,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Komdigi dalam hal ini hanya bertugas memastikan infrastruktur mendekat ke sekolah-sekolah rakyat dan menjaga kualitas layanannya sesuai kapasitas yang diberikan.

    “Kami Komdigi hanya memastikan infrastruktur mendekatkan ke sekolah rakyat. Dan menjaga quality of servicenya sesuai dengan kapasitas yang diberikan,” kata Wayan.

    Dikabarkan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyerahkan langsung bantuan layanan internet cepat bagi dua sekolah rakyat di Yogyakarta, yakni Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Kabupaten Bantul dan Sekolah Rakyat Menengah Atas 20 Kabupaten Sleman.

    Sekolah rakyar di kabupaten Sleman menerima layanan internet 100 Mbps untuk mendukung 75 siswa dari tiga rombongan belajar, sementara di kabupaten Bantul mendapat dukungan 200 Mbps yang akan digunakan oleh 200 siswa dari lima kabupaten/kota di Yogyakarta.

    Rencananya, program Sekolah Rakyat akan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo pada 14 Juli 2025 sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berkeadilan.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Biar Internet RI Makin Kencang, Infrastruktur Jaringan 5G Bakal Diperluas

    Biar Internet RI Makin Kencang, Infrastruktur Jaringan 5G Bakal Diperluas

    Jakarta –

    Meski jaringan 5G sudah dikomersialisasikan sejak pertengahan 2021, perkembangan jaringan generasi seluler kelima itu seakan masih jalan di tempat. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan meningkatkan pembangunan infrastruktur jaringan 5G.

    Upaya tersebut merupakan salah satu perintah Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang mengintruksikan seluruh jajaran Komdigi untuk bergerak cepat dan serempak.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto mengatakan dari sisi infrastruktur yang akan digenjot itu terkait sinyal 5G.

    “Kita karena punya sumber daya frekuensi, ya frekuensi 5G-nya akan kita juga rilis, tapi kita lihat dulu bagaimana perencanannya,” ujar Wayan saat ditemui awak media di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Untuk diketahui, dibutuhkan alokasi lebar pita 100 MHz untuk mendapatkan pengalaman koneksi internet cepat 5G. Sedangkan saat ini operator seluler masih membagikan sumber daya frekuensi yang mereka gunakan untuk layanan 4G dan 5G. Alhasil, layanan 5G yang ada sekarang belum optimal.

    Adapun beberapa waktu lalu, Komdigi menyebutkan cakupan sinyal 5G di Indonesia baru 4,44% sejak diperkenalkan ke publik empat tahun lalu. Hal ini yang akan difokuskan Komdigi untuk ditingkatkan lagi cakupan jaringan 5G di Tanah Air.

    Ada empat pita frekuensi yang dipersiapkan oleh Komdigi untuk diseleksi di 2025, yaitu di antaranya di band 700 MHz, 1,4 GHz, 2,6 GHz, dan 26 GHz.

    Sebagai informasi, pita frekuensi 700 MHz mempunyai digital dividen 112 MHz hasil penerapan penghentian siaran TV analog dan dialihkan TV digital atau dikenal dengan Analog Switch Off (ASO). Dari 112 MHz itu, 2 x 45 MHz atau 90 MHz dialokasikan untuk layanan telekomunikasi.

    Komdigi juga menyiapkan frekuensi 1,4 GHz dengan lebar pita 80 MHz yang dialokasikan untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA) atau atau layanan internet cepat tetap nirkabel.

    Kemudian, frekuensi 26 GHz pada rentang 24,25 – 25,85 GHz yang nanti ditujukan untuk keperluan penyelenggara jaringan bergerak seluler. Selain itu, yang terbaru Komdigi ingin seleksi spektrum 2,6 GHz dengan lebar pita 190 MHz di rentang 2500-2690 MHz dengan moda TDD untuk penyelenggara jaringan bergerak seluler juga di tahun ini.

    “Kalau 700 MHz kan masih peningkatan penetrasi untuk seluler juga, tapi bukan, ya dari sisi teknis dia belum, mungkin di 4G lah. Tapi kita di 2,6 GHz untuk 5G,” pungkasnya.

    (agt/agt)

  • 200 Sekolah Rakyat yang Dialiri Internet 100 Mbps akan Dibiayai Kemensos

    200 Sekolah Rakyat yang Dialiri Internet 100 Mbps akan Dibiayai Kemensos

    Jakarta –

    Sebanyak 200 Sekolah Rakyat akan mendapatkan kecepatan internet 100 Mbps. Koneksi dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu akan didanai oleh langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Jadi, internet Sekolah Rakyat sudah diputuskan pembiayaannya oleh Kemensos),” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto ditemui awak media di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Penyediaan koneksi internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat merupakan kewajiban Kementerian Komdigi. Nantinya internet tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar-mengajar di era digital seperti saat ini.

    “Kami, Komdigi, hanya memastikan infrastruktur mendekatkan ke Sekolah Rakyat dan menjaga Quality of Service-nya sesuai dengan kapasitas yang diberikan. Tapi rata-rata ingat, karena kebutuhannya untuk Sekolah Rakyat. Artinya apa? Itu fixed broadband juga, bukan seluler, kalau coverage kan selular,” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid beberapa waktu meninjau kesiapan internet ngebut di dua Sekolah Rakyat di Yogyakarta, yakni Sekolah Rakyat Menengah 19 Kabupaten Bantul dan Sekolah Rakyat Menengan Atas 20 Kabupaten Sleman.

    Dengan adanya internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat, pemerintah menyebutkan akan menciptakan pendidikan berbasis digital, di mana hal itu sejalan dengan agenda besar pemerintah terkait transformasi digital nasional.

    Direncanakan Sekolah Rakyat akan mulai dibuka Agustus hingga September 2025. Kemensos mengatakan fasilitas pendidikan tersebut memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) baik milik Kementerian Ketenagakerjaan maupun pemerintah daerah di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tahap program prioritas Prabowo.

    “Konsepnya sama persis seperti di SMA Taruna Nusantara dengan nanti di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN,” ungkap Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico.

    Selama masa rintisan, pemerintah menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun. Gedung tersebut direnovasi dan akan dikembalikan dalam kondisi layak guna kepada Pemda.

    (agt/rns)

  • Komdigi Gandeng Swasta Aliri Internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat, Ini Kata Indosat

    Komdigi Gandeng Swasta Aliri Internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat, Ini Kata Indosat

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Indosat Tbk. (ISAT) siap mendukung program internet cepat minimal 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat (SR) yang tengah digalakkan pemerintah. 

    Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat pemerataan akses digital dengan menghadirkan jaringan andal untuk mendorong inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia. 

    Pihaknya melihat keberhasilan upaya ini turut bergantung pada mekanisme infrastruktur yang tepat. 

    “Hal tersebut untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan pengembangan jaringan yang optimal kedepan,” kata Buldansyah kepada Bisnis pada Kamis (3/7/2025). 

    Buldansyah mengatakan sinergi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan secara adil, efisien, dan berdampak positif bagi semua pihak.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh SR akan terhubung dengan jaringan internet cepat berbasis fiber optik (FO) dengan kecepatan minimal 100 Mbps. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan penugasan ini berasal langsung dari Instruksi Presiden dan menjadi bagian penting dari transformasi pendidikan digital nasional.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” katanya. 

    Wayan menambahkan apabila di lokasi SR belum tersedia jaringan FO, Komdigi akan menggandeng operator untuk membangun infrastruktur digital hingga titik sekolah. 

    Dua sekolah percontohan telah terpasang koneksi FO, yakni SR Menengah Atas 19 Bantul (200 Mbps) dan SR Menengah Atas 20 Sleman (100 Mbps), yang kini menunjang kegiatan belajar lebih dari 275 siswa.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari konsep smart school sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya.

    Adapun peluncuran resmi 100 Sekolah Rakyat dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli 2025 dan akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo.