Xcloud.id

Tag: Supriyanto

  • Hari Bhakti Postel Ke-80, IndoTelko Gelar Turnamen Mini Soccer Menkomdigi CUP 2025

    Hari Bhakti Postel Ke-80, IndoTelko Gelar Turnamen Mini Soccer Menkomdigi CUP 2025

    Jakarta –

    Semarak Hari Bhakti Postel ke-80 tahun makin terasa bersama HUT ke-80 RI. 12 Tim dari perusahaan telekomunikasi bertanding dalam Turnamen Mini Soccer Menkomdigi Cup 2025.

    Kompetisi olahraga tahunan itu dibuka Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Wayan Toni Supriyanto di lapangan sepak bola Aldiron, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8) kemarin. Mini Soccer Menkomdigi Cup 2025 memperebutkan piala Menteri Komdigi.

    “Saya mengikuti Hari Bhakti Postel itu dari tahun 1997, dengan terus bervariasi mengikuti perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia,” ungkap Wayan saat sambutan dalam keterangan resmi yang diterima detikINET, Minggu (10/8/2025)

    Wayan mengatakan pihaknya mengupayakan kegiatan ini terus berjalan, berkesinambungan. “Kegiatan ini tidak boleh hilang karena bagian dari sejarah yang harus kita jaga,” imbuhnya.

    Sebagai penyuka sepak bola, Wayan menyebut pertandingan mini soccer yang digelar Indotelko Group adalah wadah silaturahmi untuk memperkuat ekosistem telekomunikasi dan digital di Tanah Air. Apalagi menjelang perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI menambah momen semarak.

    “Jaga sportivitas, karena inti dari kegiatan ini adalah memperkuat ekosistem digital yang selama ini sudah kita bangun dan besarkan,” ungkapnya.

    Co Founder IndoTelko Group, Heru Sutadi menyebut ini merupakan tahun ke-16 pertandingan bola meramaikan Hari Bhakti Postel. Di tahun-tahun sebelumnya, kompetisi yang digelar adalah turnamen futsal.

    Heru memastikan kompetisi ini melibatkan wasit dan hakim garis profesional. Ada persyaratan ketat yaitu pemain adalah para pegawai perusahaan telekomunikasi yang terlibat dalam Hari Bhakti Postel serta jurnalis.

    “Ada 12 tim yang ikut pertandingan ini, dan kita benar-benar melakukan seleksi ketat supaya pertandingan ini berjalan fair. Dari kita untuk kita, dan sportivitas harus kita junjung tinggi,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Panitia Hari Bhakti Postel 2025, Setia Gunawan menyebut, Turnamen Mini Soccer Menkomdigi Cup 2025 merupakan rangkaian kegiatan menuju puncak perayaan pada 27 September 2025 di Bandung.

    Di pekan sebelumnya sudah digelar Konferensi dan Pameran Transformasi Digital Indonesia (DTI-CX), serta program Detikcom Leaders Forum yang masih akan berlangsung hingga September.

    “Masih di bulan ini juga, akan ada funwalk di Jakarta. Kemudian IdFest untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang perayaan Hari Bhakti Postel, yang Insya Allah akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Lalu ada juga kegiatan donor darah di bulan September, sebelum puncak perayaan Hari Bhakti Postel di Bandung,” ungkap Setia.

    Sebagai informasi, Hari Bhakti Postel diperingati setiap tahun untuk mengenang sejarah perkembangan pos dan telekomunikasi di Indonesia. Pada 27 September 1945, para pejuang Indonesia berhasil merebut gedung pusat telekomunikasi dan pos di Bandung dari penjajah Jepang.

    (fay/ask)

  • Ancaman Komdigi Cabut Izin Starlink Sudah Tepat, Ini Alasannya

    Ancaman Komdigi Cabut Izin Starlink Sudah Tepat, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat telekomunikasi turut mengomentari rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencabut izin operasi Starlink jika nekat menjual perangkat yang dapat digunakan secara jelajah di Indonesia.

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, mengatakan langkah tersebut selaras dengan tujuan regulasi yang menjaga integritas industri telekomunikasi sekaligus melindungi ekosistem lokal.

    “Komdigi sebagai regulator berkewajiban menyeimbangkan tiga kepentingan sekaligus, yaitu pemerintah, industri, dan pelanggan,” kata Agung, Selasa (5/8/2025).

    Dia menjelaskan di industri telekomunikasi terdapat dua klasifikasi layanan, yakni bergerak (mobile) dan tidak bergerak (fixed). Untuk menjaga konsistensi dan keadilan, klasifikasi ini perlu diatur, diawasi, dan dikendalikan.

    Oleh sebab itu, pihaknya sepakat dengan langkah Komdigi, karena izin Starlink adalah fixed satellite service (FSS). 

    “Maka jika Starlink memberikan layanan mobile, maka dikenai sanksi [pencabutan izin],” imbuhnya.

    Menurut Agung, langkah ini sejalan dengan tujuan regulasi, yakni menjaga kepastian dan integritas regulasi, melindungi ekosistem industri, dan menjaga kedaulatan digital. Tujuan mendasar Komdigi adalah mendorong kolaborasi antarpelaku industri untuk menghadirkan layanan internet yang berkualitas, merata, stabil, dan berkelanjutan.

    “Larangan pada Starlink untuk memberikan layanan mobile terutama pada daerah 3T, agar tidak mematikan ISP lokal yang berbasis modal yang relatif kecil. Sebaliknya, diharapkan ada kolaborasi antara Starlink dan ISP lokal,” tambahnya.

    Dia menilai regulasi yang melindungi operator ISP lokal merupakan bentuk perlindungan pasar yang tepat. Regulasi itu diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan antara keterbukaan terhadap inovasi global dan pemberdayaan ekosistem lokal tanpa mengorbankan tujuan utama, yaitu pemerataan akses internet berkualitas di seluruh Indonesia.

    “Jadi, Komdigi dalam hal ini mendorong adanya coexistence with fair play. Dalam hal ini terdapat dorongan agar terjadi kemitraan Starlink-ISP lokal; sehingga keduanya akan memperoleh keuntungan,” kata Agung.

    Sebelumnya, Komdigi mengungkap akan mencabut izin operasional Starlink di Indonesia apabila layanan internet satelit milik Elon Musk itu terbukti menjual atau mengoperasikan perangkat jelajah untuk penggunaan bergerak di dalam negeri.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan perangkat jelajah yang dimaksud adalah perangkat Starlink yang digunakan secara bergerak misalnya dipasang di mobil atau kendaraan lain untuk tetap terhubung ke internet melalui Wi-Fi saat berpindah tempat.

    “Jelajah itu maksudnya bagaimana? Ditaruh di mobil, terus mobil bergerak, bisa pakai Wi-Fi di mobil, pakai Starlink enggak boleh. Kecuali di kapal laut. Kalau di kapal laut, kami izinkan selama 7 hari itu boleh,” kata Wayan, Senin (4/8/2025).

    Wayan menekankan perangkat Starlink hanya diperbolehkan untuk kebutuhan tetap di rumah. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran di lapangan.

    “Starlink itu untuk di rumah. Kalau ada ditemui, misalnya dia menjelajah di dalam mobil, kami akan cabut landing right-nya di Indonesia. Pokoknya kami tegur, kami akan hentikan sampai dia memenuhi syaratnya itu,” ungkap Wayan. 

    Komdigi sebelumnya telah kembali memberikan hak labuh (landing right) kepada Starlink setelah sempat menghentikan sementara layanan bagi pelanggan baru. Izin tersebut diperpanjang menggunakan frekuensi E-Band, spektrum 71-76 GHz dan 81-86 GHz yang dinilai cocok untuk komunikasi satelit.

  • Pembangunan Jaringan Internet Cepat Frekuensi 1,4 GHz Butuh 5 Tahun

    Pembangunan Jaringan Internet Cepat Frekuensi 1,4 GHz Butuh 5 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut pembangunan jaringan internet cepat yang memanfaatkan pita frekuensi 1,4 GHz membutuhkan waktu hingga 5 tahun ke depan.

    Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menjelaskan tahapan pemanfaatan pita frekuensi tersebut untuk layanan akses nirkabel pitalebar (broadband wireless access) masih membutuhkan waktu sebelum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terlebih pemenang lelang kemungkinan baru akan terlihat pada Oktober 2025.

    “Pembangunan jaringan akan dilakukan secara bertahap selama lima tahun sesuai komitmen pemenang lelang,” kata Wayan ditemui saat Kick Off Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Banten pada Senin (4/8/2025).

    Tahun pertama, industri akan melakukan persiapan karena sejumlah vendor telah menyiapkan perangkat seperti Base Transceiver Station (BTS) dan modem untuk pemakaian di rumah.

    “Desember mungkin sudah mulai membangun,” ujarnya. 

    Wayan menjelaskan pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz nantinya akan difokuskan untuk akses ke rumah-rumah, bukan untuk backbone jaringan. Menurutnya, saat ini terdapat hampir 30 juta homepass yang akan dijual menggunakan frekuensi 1,4 GHz, dengan backbone tetap menggunakan jaringan Evo. 

    Dia menambahkan, frekuensi 1,4 GHz akan digunakan dari BTS ke rumah pelanggan, sementara backbone sepenuhnya memanfaatkan Evo.

    “Jadi makanya fixed broadband. Ini bukan untuk seluler. Nah seluler tunggu nanti 700 MHz,” imbuhnya.

    Saat ini, proses seleksi masih berada pada tahap pengumuman hingga 11 Agustus 2025, di mana operator dapat menyiapkan seluruh persyaratan administrasi dan teknis. Oleh sebab itu, Wayan menyebut pihaknya belum bisa memastikan berapa peminat lelang hingga saat ini. 

    “Setelah tanggal 11 itu mendownload dokumen lelang. Nah baru ketahuan berapa peminatnya. Nanti setelah ketahuan berapa [peminatnya],” katanya.

    Sebelumnya, Komdigi telah membuka seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk layanan broadband wireless access pada 28 Juli 2025.

    Objek seleksi ini terdiri atas tiga regional, masing-masing mencakup rentang frekuensi radio 1432 MHz, satu blok (80 MHz), mode frekuensi time division duplexing, dan masa berlaku izin penggunaan pita frekuensi radio (IPFR) selama 10 tahun.

    Adapun, syarat peserta seleksi yaitu penyelenggara telekomunikasi yang memenuhi sejumlah ketentuan. Pertama, memiliki perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet- switched melalui media fiber optik atau penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis circuit switched melalui media fiber optik teresterial dengan KBLI 61100.

    Kedua, perizinan berusaha atau nomor induk berusaha (NIB) penyelenggaraan jaringan tetap tertutup melalui media fiber optik teresterial dengan KBLI 61100 dan jenis proyek utama (bukan  pendukung).  Ketiga, NIB penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched melalui media nonkabel (BWA) dengan KBLI 61200 dan jenis proyek utama (bukan pendukung).

    Kemudian, perizinan berusaha penyelenggaraan Internet Service Provider (ISP) dengan KBLI 61921 tidak dalam pengawasan pengadilan terkait kepailitan; tidak dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

    Lalu, tidak terafiliasi dengan peserta seleksi lainnya; dan menyerahkan dokumen permohonan keikutsertaan Seleksi yang terdiri atas formulir permohonan keikutsertaan seleksi, jaminan keikutsertaan Seleksi (bid bond), dan proposal teknis.

    Adapun, proposal teknis memuat target jumlah rumah tangga yang terlayani internet akses nirkabel pitalebar dengan kecepatan akses internet paling sedikit sampai dengan (up to) 100 Mbps menggunakan pita frekuensi radio 1,4 GHz dalam jangka waktu lima tahun dengan jumlah rumah tangga terlayani wajib memenuhi minimal target rumah tangga pada Regional I, Regional II, dan Regional III yang diatur dalam Dokumen Seleksi. 

    Jadwal pengambilan akun sistem e-Auction akan dilaksanakan pada 11–13 Agustus 2025 pukul 09.00–15.00 WIB di Sekretariat Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz, Gedung Sapta Pesona Lantai 8, Jakarta Pusat.

    Sementara itu, pengambilan dokumen seleksi dilakukan secara daring melalui sistem e-Auction setelah akun diperoleh, yakni mulai Senin, 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB hingga Rabu, 20 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

  • Komdigi & Kemensos Pastikan Akses Digital CKGS hingga Pelosok Lewat Satelit

    Komdigi & Kemensos Pastikan Akses Digital CKGS hingga Pelosok Lewat Satelit

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan dukungan penuh terhadap kelancaran pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis di Sekolah (CKGS), termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

    Salah satu aspek krusial yang menjadi perhatian Komdigi adalah kesiapan infrastruktur digital, khususnya jaringan internet untuk mendukung pengumpulan data secara masif dari pelaksanaan program ini di berbagai satuan pendidikan.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto, menegaskan untuk wilayah perkotaan, kapasitas internet dan bandwidth yang disiapkan oleh para operator sudah memadai.

    “Kalau daerah-daerah seperti sekarang perkotaan itu semuanya aman. Baik si kapasitas internet dan juga kapasitas bandwidth yang disiapkan oleh para operator. Operator kan banyak, operator fixed broadband,” kata Wayan ditemui disela acara Menkomdigi menghadiri Kick Off Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Banten pada Senin (4/8/2025). 

    Menurut Wayan, pengukuran kualitas jaringan sudah dilakukan, dan hasilnya menunjukkan infrastruktur fixed broadband di wilayah-wilayah ini mencukupi. Hal ini dinilai penting karena koneksi data dari sekolah dalam pelaksanaan CKGS mayoritas menggunakan jaringan tetap (fixed broadband), bukan seluler.

    “Tapi kan untuk data di sini pakai fixed broadband. Tadi sudah diukur. Kalau diukur dari sisi kapasitas, artinya di sini sudah mencukupi. Jadi tidak ada isu untuk internet,” jelasnya.

    Namun, dia tidak menampik tantangan di daerah-daerah terpencil, yang masih memiliki keterbatasan akses jaringan. Sebagai solusinya, Komdigi bersama Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan penyelenggara satelit nasional, seperti Telkom dan lainnya, untuk memastikan pemerataan akses digital hingga ke pelosok.

    “Untuk di daerah-daerah, Kemsos juga sudah bekerja sama dengan penyelenggara satelit. Misalnya dengan Telkom, dengan penyelenggara lain. Jadi solusinya itu secara teknologi sudah memungkinkan,” kata Wayan.

    Dalam pelaksanaan CKGS, Wayan menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi intensif dengan penyelenggara telekomunikasi untuk menjamin kualitas sinyal baik dari sisi seluler maupun fixed broadband. 

    “Jangan sampai ada data yang tidak terkirim untuk data apapun yang digunakan oleh pelanggan. Jadi kami kondisi terus berkoordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi,” tambahnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, turut meninjau langsung pelaksanaan kick-off program CKGS yang digelar serentak di 12 lokasi sekolah di seluruh Indonesia pada Senin (4/8/2025). 

    Dalam kunjungannya ke SMPK Penabur Gading Serpong, Meutya menegaskan kehadiran Komdigi dalam program ini tidak hanya membawa unsur komunikasi, tetapi juga memastikan kesiapan teknologi untuk mendukung keberlanjutan program kesehatan.

    “Kementerian Komunikasi dan Digital hari ini hadir. Tentu program pemerintah perlu disampaikan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik. Dalam rangka transparansi, dalam rangka pertanggungjawaban publik. Selain juga unsur komunikasinya, kami juga membawa tadi infrastruktur yang bisa mempercepat koneksi,” kata Meutya.

    Dia juga menekankan pentingnya integrasi sistem pendataan, mengingat program CKGS akan menghasilkan data dalam jumlah besar. Pemerintah menargetkan program ini menjangkau sekitar 53 juta siswa dari seluruh Indonesia.

    Meutya juga menyampaikan pentingnya program ini untuk mendeteksi dini masalah kesehatan yang muncul akibat perkembangan zaman, termasuk gangguan penglihatan akibat paparan layar (screen time).

    “Baik anak-anak maupun juga remaja yang paling juga diukur adalah kesehatan matanya. Karena memang di era digitalisasi ini kita sangat terpapar dengan screen time,” ujarnya.

    Program CKGS merupakan bagian dari percepatan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor kesehatan. Pemeriksaan yang dilakukan di sekolah meliputi status gizi, tekanan darah, kesehatan mata, gigi, telinga, mental, hingga kebugaran. Untuk jenjang SMP dan SMA, pemeriksaan juga mencakup anemia, talasemia, dan kesehatan reproduksi.

    Lokasi kick-off CKGS serentak pada 4 Agustus 2025 antara lain:

        •    SD Cideng 02 Jakarta Pusat

        •    MIN 8 Jagakarsa Jakarta Selatan

        •    SMKN 26 Jakarta Timur

        •    Pesantren Asshiddiqiyah Kedoya, Jakarta Barat

        •    SMA Negeri 6 Tangerang Selatan

        •    SD Prestasi Global, Depok

        •    SMPN 5 Kota Bandung

        •    MTs Persis 1-2 Kota Bandung

        •    SLB Negeri Semarang

        •    SMPN 1 Padangan Bojonegoro

        •    Pesantren Al-Amanah, Sidoarjo

        •    SMPK Penabur Gading Serpong

  • Lelang Frekuensi 1,4 GHz Dibuka, Kapan Internet Tetap RI 100 Mbps?

    Lelang Frekuensi 1,4 GHz Dibuka, Kapan Internet Tetap RI 100 Mbps?

    Tangerang –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru saja membuka lelang frekuensi 1,4 GHz yang akan memacu kecepatan internet tetap (fixed broadband) Indonesia mencapai 100 Mbps. Pemenang dari seleksi spektrum itu akan diumumkan awal Oktober. Lalu, kapan internet cepat itu terealisasi?

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto mengatakan sejauh ini belum mengetahui berapa banyak peminatnya. Sebab, itu akan diketahui sampai penutupan pada 11 Agustus 2025 nanti.

    “Baru ketahuan peminatnya. Kalau pemenangnya itu kemungkinan kalau lihat jadwal di awal Oktober,” ujar Wayan ditemui di sela-sela peninjauan program Cek Kesehatan Gratis Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Senin (4/8/2025).

    Wayan menjelaskan dalam proses lelang frekuensi 1,4 GHz tersebut, Komdigi akan mengevaluasi secara administrasi hingga teknis dari peserta yang mengikutinya. Jika peserta memenuhi persyaratan yang telah diajukan oleh Komdigi, pemerintah kemudian meminta komitmen dari operator tersebut.

    “Misalnya kita menargetkan sekian juta misalnya, dia komitmen dalam lima tahun kurang dari target, maka dia nggak memenuhi syarat,” kata Wayan.

    Terkait kapan internet tetap bisa tembus 100 Mbps, Wayan mengatakan bahwa itu memerlukan waktu, salah satunya menyangkut membangun ekosistem di frekuensi 1,4 GHz yang terbilang baru.

    “Mereka akan lima tahun membangun sesuai dengan komitmennya. Tahun pertama sambil industri ini siap karena kan sudah beberapa vendor sudah menyiapkan, baik BTS sama modemnya untuk yang di rumah. Ya, potensi kesiapan November, Desember, mungkin sudah mulai bangun, kan sebenarnya ini untuk akses,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Wayan menambahkan, pada saat ini jumlah homepass di Indonesia itu sudah menyentuh angka 30 juta. Dengan lelang frekuensi 1,4 GHz diharapkan dapat meningkatkan penetrasi internet tetap dalam negeri.

    “Makanya sering disebut voorijder kan. Program ini voorijder bagaimana menarik FO (fiber optik) ini sampai ke titik akhir BTS (base transceiver station) baru ke rumah-rumah untuk menggunakan frekuensi 1,4 GHz. Ini untuk fixed broadband, bukan seluler,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, lelang frekuensi 1,4 GHz akan dialokasikan Komdigi untuk layanan akses nirkabel pita lebar atau broadband wireless access (BWA). Lebar pita 80 MHz di rentang pita 1423-1512 MHz di spektrum itu dibagi ke dalam tiga regional yang terdapat 15 zona.

    Komdigi mengatakan bahwa penggunaannya nanti diberikan dalam bentuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched dengan wilayah layanan berdasarkan regional.

    (agt/fay)

  • Komdigi Mulai Proses Penyediaan Internet 100 Mbps untuk 200 Sekolah Rakyat Nasional 4 Agustus 2025

    Komdigi Mulai Proses Penyediaan Internet 100 Mbps untuk 200 Sekolah Rakyat Nasional 4 Agustus 2025

    Komdigi Mulai Proses Penyediaan Internet 100 Mbps untuk 200 Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Pemerintah tengah mempersiapkan infrastruktur
    internet
    berkecepatan tinggi hingga 100 Mbps untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar di 200
    Sekolah Rakyat
    .
    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi Digital (
    Komdigi
    ), Wayan Toni Supriyanto, menyatakan bahwa pemasangan jaringan tersebut sudah mulai berjalan.
    “Sudah berproses sekarang. Teman-teman itu sudah berproses. Bahkan teman-teman dari Balmon (Balai Monitoring) sudah meninjau langsung ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar Sekolah Rakyat,” ujar Toni usai meninjau pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CGK) di SMPK Penabur Gading Serpong Tangerang, Senin (4/7/2025).
    Ia menjelaskan bahwa penyediaan akses internet ini bertujuan agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih lancar dan terjangkau.
    “
    Internet
    100 Mbps ini kapasitas yang diharapkan untuk menunjang pembelajaran,” kata dia.
    “Tujuannya agar internet bisa lebih terjangkau,
    affordable
    dari sisi tarif, dan kapasitasnya memadai,” jelasnya.
    Menurut Toni, tidak menutup kemungkinan bahwa kapasitas internet bisa ditingkatkan lebih dari 100 Mbps, tergantung pada kebutuhan masing-masing sekolah dan masyarakat sekitarnya.
    Pada tahap awal hingga Juli 2025, proyek pengadaan infrastruktur ini akan mencakup 100 Sekolah Rakyat.
    Toni bilang, Balai Monitor (Balmon) telah melakukan pemetaan infrastruktur di lapangan, dan sebagian besar lokasi sekolah sudah berdekatan dengan
    Optical Distribution Point
    (ODP).
    “Paling jauh jaraknya hanya sekitar 400 meter dari titik sekolah ke ODP,” jelasnya.
    Sebagian besar ODP tersebut dimiliki oleh operator telekomunikasi tetap (
    fixed broadband
    ), termasuk Telkom dan operator lainnya, terutama di wilayah perkotaan.
    Toni menambahkan bahwa pembiayaan infrastruktur telah disepakati bersama Kementerian Sosial (Kemensos).
    “Nanti tinggal Kemensos datang dan koordinasi dengan operator, dan juga dengan Komdigi, lalu akan dipasang,” katanya.
    Untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan fiber optik, pemerintah menyiapkan solusi melalui teknologi satelit.
    Ia juga memastikan bahwa secara umum, kapasitas dan
    bandwidth
    internet di wilayah perkotaan sudah cukup memadai dan tidak akan menjadi kendala dalam implementasi program ini.
    “Kalau daerah-daerah seperti sekarang perkotaan itu semuanya aman, bagi kapasitas internet dan juga kapasitas bandwidth yang disiapkan oleh para operator,” kata dia.
    “Kalau diukur dari sisi kapasitas, artinya disini sudah mencukupi. Jadi tidak ada isulah untuk internet,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komdigi Ancam Cabut Izin Starlink Bila Jual Perangkat Jelajah di Indonesia

    Komdigi Ancam Cabut Izin Starlink Bila Jual Perangkat Jelajah di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan mencabut izin operasional Starlink di Indonesia apabila layanan internet satelit milik Elon Musk itu terbukti menjual atau mengoperasikan perangkat jelajah (roaming) untuk penggunaan bergerak di dalam negeri.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menjelaskan, perangkat jelajah yang dimaksud adalah perangkat Starlink yang digunakan secara bergerak, misalnya dipasang di mobil atau kendaraan lain untuk tetap terhubung ke internet melalui Wi-Fi saat berpindah tempat.

    “Jelajah itu maksudnya bagaimana? Ditaruh di mobil, terus mobil bergerak, bisa pakai Wi-Fi di mobil, pakai Starlink enggak boleh. Kecuali di kapal laut. Kalau di kapal laut, kami izinkan selama 7 hari itu boleh,” kata Wayan di sela acara Menkomdigi menghadiri Kick Off Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Banten pada Senin (4/8/2025). 

    Wayan menekankan perangkat Starlink hanya diperbolehkan untuk kebutuhan tetap di rumah. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran di lapangan.

    “Starlink itu untuk di rumah. Kalau ada ditemui, misalnya dia menjelajah di dalam mobil, kami akan cabut landing right-nya di Indonesia. Pokoknya kami tegur, kami akan hentikan sampai dia memenuhi syaratnya itu,” ungkap Wayan. 

    Komdigi sebelumnya telah kembali memberikan hak labuh (landing right) kepada Starlink setelah sempat menghentikan sementara layanan bagi pelanggan baru. Izin tersebut diperpanjang menggunakan frekuensi E-Band, spektrum 71-76 GHz dan 81-86 GHz yang dinilai cocok untuk komunikasi satelit.

    “Ibarat kita punya toren, toren yang kemarin sudah habis untuk yang sekian pelanggan. Dia menambah lagi satu toren untuk dijual pelanggan baru. Supaya enggak mengganggu kinerjanya,” lanjutnya.

    Menurut Wayan, penggunaan E-Band diperuntukkan bagi sekitar tujuh hub Starlink yang telah dibangun di Indonesia. SSE atau Starlink Services Indonesia sebagai penyelenggara lokal telah membayar sesuai ketentuan perizinan yang berlaku.

    Wayan juga menegaskan meskipun Starlink merupakan bagian dari SpaceX yang memiliki ribuan satelit, operasinya di Indonesia tetap dibatasi oleh aturan lokal. Layanan ini harus tunduk pada prinsip kesetaraan perlakuan (equal treatment) dalam industri telekomunikasi.

    “Starlink jangan dipikirkan Starlink SpaceX ya, tapi ini adalah Starlink Service Indonesia adalah penyelenggara Indonesia dia. Jadi mereka sama dengan internet-internet yang lain yang ada di Indonesia. Jadi kami pemerintah harus memberlakukan yang namanya level playing field yang sama,” tegas Wayan.

    Sebelumnya, SpaceX mengumumkan layanan Starlink kembali tersedia untuk pelanggan baru di Indonesia per Rabu (23/7/2025), setelah sempat menghentikan sementara pendaftaran pada 13 Juli 2025. 

    Kini, berdasarkan laman resmi Starlink, wilayah Indonesia kembali ditandai dengan warna biru muda dalam Peta Ketersediaan, yang artinya layanan dapat dipesan. 

  • Starlink Dilarang Jual Perangkat Jelajah di RI, Komdigi Ancam Cabut Izin

    Starlink Dilarang Jual Perangkat Jelajah di RI, Komdigi Ancam Cabut Izin

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menerbitkan kembali hak labuh (landing right) kepada Starlink di wilayah Indonesia setelah sebelumnya layanan internet berbasis satelit itu setop tambah pelanggan baru. Komdigi pun memberi peringatan tegas kepada Starlink untuk tidak berjualan perangkat jelajah.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan izin Starlink sudah diperpanjang dengan menggunakan frekuensi E Band. Sebagai informasi, E-Band ini merujuk pada rentang frekuensi radio antara 71-76 GHz dan 81-86 GHz yang dinilai cocok dalam komunikasi satelit, salah satunya diterapkan SpaceX dalam jaringan Starlink.

    “Jadi, ibarat kita punya toren, toren yang kemarin sudah habis untuk sekian pelanggan. Dia menambah lagi satu toren untuk dijual pelanggan baru, supaya nggak mengganggu kinerjanya,” ujar Wayan ditemui di sela-sela peninjauan program Cek Kesehatan Gratis Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Senin (4/8/2025).

    “Nah, E-Band ini untuk hub yang ada kurang lebih tujuh hub yang sudah ada dibangun di Indonesia. Dia sudah bayar BHP (Biaya Hak Pengguna) karena ada di landing right-nya,” ucapnya menambahkan.

    Pada kesempatan ini, Wayan mengungkapkan kepada Starlink Services Indonesia untuk tidak memperjualbelikan perangkat jelajah serupa modem kepada pelanggan. Sebab, itu bagian dari komitmen satelit kepunyaan Elon Musk jika mau beroperasi di Indonesia.

    “Kami setiap saat melihat komitmen-komitmen dia, misalnya (perangkat) jelajah kan nggak boleh. Jelajah itu maksudnya ditaruh di mobil, terus mobilnya bergerak dan bisa pakai WiFi di mobil pakai Starlink itu nggak boleh, kecuali di kapal laut itu kita izinkan selama kapal bergerak selama tujuh hari itu boleh,” tutur Dirjen Infrastruktur Digital ini.

    Dengan demikian, penggunaan Starlink diperbolehkan selama layanan tersebut dimanfaatkan dalam keadaan statis, misalnya untuk di rumah maupun area-area yang membutuhkan koneksi internet.

    “Kalau ada, ditemukenali, misalnya dia menjelajah di dalam mobil, kita akan cabut landing right di Indonesia. Pokoknya kita tegur, kita akan minta hentikan sampai dia memenuhi syaratnya. Itu kewajiban dia untuk tidak menjual itu,” jelasnya.

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebelumnya telah melakukan kajian terkait masuknya Starlink ke bisnis ritel yang kemudian merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan jangkauan penyediaan internet berbasis satelit low earth orbit (LEO) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Kami sebenarnya mendukung bagaimana penetrasi broadband ini dengan cepat. Jadi, Starlink itu nanti secara mekanisme pasar dibutuhkan di daerah-daerah terkecil,” kata Wayan.

    (agt/fay)

  • Komdigi Ungkap Progres Internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat

    Komdigi Ungkap Progres Internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap perkembangan terbaru terkait kesiapan infrastruktur jaringan internet untuk Sekolah Rakyat (SR). 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan saat ini proses penyambungan internet berbasis fiber optik (FO) di sekolah-sekolah sudah mulai berjalan.

    “Sudah berproses sekarang. Bahkan kami, teman-teman Balmon [Balai Monitoring] sudah meninjau juga langsung ke sekolah-sekolah yang ada di sekitaran sekolah rakyat,” kata Wayan disela acara Menkomdigi menghadiri Kick Off Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Banten pada Senin (4/8/2025).

    Wayan mengatakan hingga Juli 2025, sebanyak 100 Sekolah Rakyat menjadi prioritas awal penyambungan internet. Dia menyebut timnya telah melakukan pemantauan lapangan, dan menemukan bahwa jarak terjauh antara titik sekolah ke Optical Distribution Point (ODP) hanya sekitar 400 meter.

    Wayan melanjutkan sebagian besar titik ODP tersebut dimiliki oleh PT Telkom Indonesia, meskipun di kota-kota besar juga terdapat banyak operator fixed broadband lainnya yang telah siap secara infrastruktur. Dia menyebutkan  pembiayaan penyambungan jaringan telah disepakati dan akan dikoordinasikan bersama Kementerian Sosial (Kemensos) serta para operator.

    “Jadi tinggal Kemensos datang dengan koordinasi dengan operator dengan kita, nanti beliau akan pasang,” tuturnya.

    Wayan juga menyoroti koneksi internet 100 Mbps bukan hanya soal kecepatan, melainkan juga untuk memastikan akses internet yang terjangkau dan mendukung kebutuhan pembelajaran digital.

    “Ya ini tujuannya salah satunya internet terjangkau, affordable dari sisi tarif, kapasitasnya di up to 100 Mbps. Kalau bisa malah lebih dari itu. Tergantung nanti kebutuhan daripada sekolah rakyat dan lain-lainnya, dan masyarakat juga,” jelasnya.

    Sebelumnya, Komdigi memastikan seluruh Sekolah Rakyat akan terhubung dengan jaringan internet berbasis fiber optik dengan kecepatan minimal 100 Mbps. Penugasan ini merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden tentang Sekolah Rakyat (Inpres SR), sebagai bagian dari strategi transformasi pendidikan digital nasional.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis pada Minggu (29/6/2025).

    Dia menambahkan, jika di lokasi sekolah belum tersedia jaringan FO, maka Komdigi akan bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk membangun infrastruktur hingga ke titik sekolah.

    Hingga saat ini, dua sekolah percontohan telah berhasil terhubung dengan jaringan internet berbasis FO. Sekolah tersebut yakni SR Menengah Atas 19 Bantul yang menikmati layanan internet hingga 200 Mbps dan SR Menengah Atas 20 Sleman dengan kecepatan 100 Mbps. Infrastruktur tersebut telah mendukung kegiatan belajar mengajar lebih dari 275 siswa.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid juga menekankan penyediaan internet di SR menjadi bagian integral dari konsep smart school yang tengah digagas pemerintah.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya.

  • Menkomdigi Pastikan Internet untuk Program Cek Kesehatan Gratis Sekolah Lancar

    Menkomdigi Pastikan Internet untuk Program Cek Kesehatan Gratis Sekolah Lancar

    Bisnis.com, TANGERANG— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid turut meninjau langsung pelaksanaan kick off program Cek Kesehatan Gratis di Sekolah (CKGS) yang dilakukan serentak di 12 lokasi di Indonesia pada Senin (4/8/2025). 

    Dalam kunjungannya ke SMPK Penabur Gading Serpong, Meutya menekankan keberadaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam program ini tak hanya membawa unsur komunikasi, tetapi juga memastikan kesiapan teknologi untuk mendukung keberlanjutan program.

    “Kementerian Komunikasi dan Digital hari ini hadir. Tentu program pemerintah perlu disampaikan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik. Dalam rangka transparansi, dalam rangka pertanggungjawaban publik. Selain juga unsur komunikasinya, kami juga membawa tadi infrastruktur yang bisa mempercepat koneksi,” kata Meutya di SMPK Penabur Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin (4/8/2025). 

    Meutya menambahkan, pelaksanaan program CKGS secara masif nantinya akan menghasilkan data dalam jumlah sangat besar. Oleh karena itu, menurutnya, penting untuk memastikan sistem pendataan yang terintegrasi dan terkoneksi dengan baik agar program berjalan efektif.

    Adapun, pemerintah menargetkan program CKGS menjangkau seluruh peserta didik dari Sabang hingga Merauke, dengan total sasaran mencapai sekitar 53 juta siswa.

    Meutya juga menyampaikan pentingnya program ini untuk mendeteksi dini masalah kesehatan yang muncul akibat perkembangan zaman, termasuk gangguan penglihatan akibat paparan layar (screen time).

    “Baik anak-anak maupun juga remaja yang paling juga diukur adalah kesehatan matanya. Karena memang di era digitalisasi ini kita sangat terpapar dengan screen time,” kata Meutya.

    Di sisi lain, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan para penyelenggara telekomunikasi untuk memastikan kualitas jaringan internet selama pelaksanaan CKGS berlangsung.

    Dia menjelaskan pengukuran kualitas sinyal dilakukan, baik dari sisi seluler maupun fixed broadband. Kualitas internet menjadi hal krusial untuk menjamin kelancaran pengumpulan data dari pemeriksaan yang dilakukan secara masif di sekolah.

    “Jangan sampai ada data yang tidak terkirim untuk data apapun yang digunakan oleh pelanggan. Jadi kami kondisi terus berkoordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi,” katanya. 

    Hari ini, pemerintah secara resmi meluncurkan program CKG di sekolah-sekolah secara serentak sebagai bagian dari upaya percepatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan. 

    Peluncuran perdana digelar di 12 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk SD, SMP, SMA/SMK, madrasah, pesantren, dan SLB. Program ini merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional yang kini mengedepankan pendekatan promotif dan preventif. 

    Sejak 6 bulan terakhir, program CKG telah menjangkau 16,4 juta masyarakat. Dengan perluasan ke satuan pendidikan, target program ini meluas hingga menjangkau seluruh populasi Indonesia, yaitu sekitar 280 juta jiwa setiap tahun.

    Pelaksanaan CKG di sekolah dilakukan secara kolaboratif antara tenaga kesehatan dari puskesmas dan tenaga pendidik di sekolah. Pemeriksaan meliputi status gizi, tekanan darah, mata, telinga, gigi, kesehatan mental, hingga kebugaran. Khusus untuk jenjang SMP dan SMA, pemeriksaan juga mencakup skrining anemia, talasemia, dan kesehatan reproduksi.

    Adapun, lokasi pelaksanaan kick-off CKGS pada 4 Agustus 2025, antara lain:

        •    SD Cideng 02 Jakarta Pusat

        •    MIN 8 Jagakarsa Jakarta Selatan

        •    SMKN 26 Jakarta Timur

        •    Pesantren Asshiddiqiyah Kedoya, Jakarta Barat

        •    SMA Negeri 6 Tangerang Selatan

        •    SD Prestasi Global, Depok

        •    SMPN 5 Kota Bandung

        •    MTs Persis 1-2 Kota Bandung

        •    SLB Negeri Semarang

        •    SMPN 1 Padangan Bojonegoro

        •    Pesantren Al-Amanah, Sidoarjo

        •    SMPK Penabur Gading Serpong