Xcloud.id

Tag: Supriyanto

  • Terkuak Identitas Orang Berpakaian Putih-putih Lakukan ‘Tawaf’ di Gunung Lawu, Ternyata Jemaah NU

    Terkuak Identitas Orang Berpakaian Putih-putih Lakukan ‘Tawaf’ di Gunung Lawu, Ternyata Jemaah NU

    GELORA.CO – Sekretaris Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Tengah, Agus Supriyanto Ganasari menjelaskan identitas rombongan berpakaian putih di Puncak Hargo Dumilah Gunung Lawu, Senin (14/7/2025).

    Rombongan berpakaian putih itu merupakan peziarah yang berasal dari jemaah Nahdlatul Ulama (NU) Desa Sambongbangi, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

    “Mereka merupakan rombongan NU asal Kabupaten Grobogan,” kata Agus, Senin (14/7/2025).

    Agus mengatakan, mereka berjumlah kurang lebih 100 orang.

    Dia mengatakan, mereka naik ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu, Kamis (10/7/2025).

    “Saat akan naik, mereka berpakaian seperti biasa layaknya pendaki gunung, hingga sampai puncak Lawu, mereka ganti pakaian putih,” ucap dia.

    Ia mengatakan, kedatangan mereka ke Hargo Dumilah yaitu berziarah ke Sunan Gunung Lawu.

    Dia mengatakan, mereka melakukan berdoa bersama dengan bacaan tawasul dan Sholat Jum’at bersama.

    “Kegiatan seperti ini rutin setiap bulan Suro setelah tanggal 11 Muharam dan kegiatan tersebut yang ke 14 kali,” kata dia.

    “Setelah kegiatan selesai rombongan turun gunung via jalur Cemoro Sewu,” pungkas dia.

    Lantumkan Langgam Jawa

    Dalam video viral, sekelompok orang berpakaian serba putih terlihat melakukan aktivitas spiritual sembari menyenandungkan langgam Jawa yang berisi pujian kepada Sang Pencipta dan utusan-Nya.

    Mereka duduk bersila menghadap Tugu Triangulasi yang berada di puncak gunung, menyuarakan bait-bait dalam irama khas Jawa yang menciptakan suasana sakral di tengah kabut pegunungan.

    Dalam video lain berdurasi 34 detik, kelompok ini juga terlihat melakukan tawaf atau mengelilingi tugu dengan arah searah jarum jam, berbeda dari arah putaran tawaf jemaah haji pada umumnya. 

    Suasana hening dan gerakan teratur mereka menambah kesan khusyuk dari ritual tersebut.

    Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Karanganyar, Hari Purnomo, menyatakan bahwa kelompok tersebut tidak melalui pintu pendakian resmi di wilayah Karanganyar.

    “Sudah kami cek, mereka tidak masuk ke salah satu gerbang pendakian gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar,” kata Hari, Senin (14/7/2025).

    Menurutnya, kelompok itu naik sejak Kamis (10/7/2025), namun mereka mengenakan pakaian biasa dari bawah dan baru mengenakan jubah putih saat sudah berada di atas.

    “Jadi naiknya Kamis dan mereka dari bawah menggunakan pakaian biasa,” kata dia.

    Hari juga menyebut bahwa kejadian ini baru pertama kali terjadi di kawasan Lawu.

    “Kalau dari penganut kepercayaan tidak sampai seperti itu, menggunakan jubah putih dan mengelilingi Hargo Dumilah, kami mengimbau kepada petugas penjaga pendakian di Gunung Lawu untuk memperketat pengawasan masuk keluar orang yang mendaki, karena ini pertama kali terjadi,” ujarnya.

    Relawan Anak Gunung Lawu (AGL), Best Haryanto, menambahkan bahwa kelompok tersebut sempat mampir ke Bancolono, sebuah situs ritus yang terletak di sekitar Cemoro Kandang, Desa Gondosuli, Tawangmangu, sebelum melakukan pendakian.

    “Mereka sempat ke sini hari Rabu sebelum naik mendaki gunung,” katanya singkat.

    Ia menjelaskan bahwa sekitar 30 orang dalam rombongan tersebut berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali, dan kedatangan mereka berkaitan dengan ritual spiritual di bulan Sura.

    “Intinya katanya mau naik ya tapi enggak tahu naiknya kapan, intinya mau nginap dulu gitu tapi ya mau nginap sambil nunggu teman-temannya gitu,” ucapnya.

  • Komdigi Tagih Elon Musk Bayar PNBP Starlink di Indonesia

    Komdigi Tagih Elon Musk Bayar PNBP Starlink di Indonesia

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) buka suara terkait Starlink yang menghentikan penambahan jumlah pelanggan baru di wilayah Indonesia. Keputusan SpaceX, perusahaan yang dimiliki Elon Musk, itu karena penuhnya kapasitas satelit.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan bahwa saat ini Starlink sedang dalam proses penambahan kapasitas jaringan melalui pita frekuensi E-Band untuk komunikasi dari gateway ke satelit miliknya.

    “Proses evaluasi dilakukan oleh Komdigi untuk memastikan penggunaan frekuensi E-Band tersebut memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” ujar Wayan kepada detikINET, Selasa (15/7/2025).

    Sebagai informasi, frekuensi E-Band merujuk pada spektrum di rentang frekuensi radio antara 71-76 GHz dan 81-86 GHz. Rentang frekuensi ini memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, sekitar 3,33 mm hingga 5 mm, yang memungkinkan penggunaan untuk aplikasi komunikasi dengan bandwidth tinggi, seperti backhaul radio frekuensi tinggai (RF) dan gelombang mikro. Karekter itu yang menjadikannya cocok dalam komunikasi satelit, salah satunya diterapkan SpaceX dalam jaringan Starlink.

    “Pita frekuensi E-Band tersebut akan dapat digunakan setelah Hak Labuh diperbaharui dan Starlink membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak-red) Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi sebagai tahap akhir prosesnya,” sambungnya.

    Disampaikan Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi ini besaran kapasitas tambahan dari adanya pita frekuensi E-Band ini tergantung pada skema impelementasinya di lapangan oleh Starlink.

    “Misalnya, jumlah stasiun gateway yang menggunakan E-Band, daya pancar, lebar bandwidth yang diutilisasi, dan lain sebagainya,” ucap Wayan.

    Terkait berapa proses penambahan kapasitas Starlink ini, Wayan mengatakan bahwa itu tergantung dari kelengkapan dokumen yang diselesaikan oleh SpaceX.

    “Sama dengan proses izin, tergantung kelengkapan dokumennya,” ucap Wayan.

    Diberitakan sebelumnya bahwa SpaceX, perusahaan antariksa milik Elon Musk, mengungkapkan layanan internet berbasis satelit Starlink tidak bisa menambah jumlah pengguna baru di Indonesia. Keputusan tersebut dilakukan SpaceX karena kapasitas Starlink saat ini diklaim telah habis digunakan untuk seluruh wilayah Indonesia.

    “Layanan Starlink saat ini tidak tersedia untuk pelanggan baru di wilayah Anda karena kapasitasnya telah habis terjual di seluruh Indonesia,” ujar Starlink dikutip dari website-nya, Minggu (13/7/2025).

    Kendati begitu, SpaceX tetap membuka keran pemesanan dari pelanggan Indonesia yang ingin antre untuk mendapatkan layanan internet miliknya itu. Perlu menjadi perhatian, SpaceX belum mengungkapkan kepastian kapan layanan tersebut akan tersedia.

    Starlink yang merupakan penyedia layanan internet berbasis satelit orbit rendah (low earth orbit/LEO) pertama kali resmi tersedia untuk pelanggan bisnis dengan menggandeng Telkomsat, anak perusahaan Telkom, sebagai backhaul pada Juni 2022.

    Kemudian, Elon Musk memperluas cakupan bisnis Starlink dengan menyasar segmen konsumen pada Mei 2024. Bahkan, Musk turut hadir dalam peresmian tersebut menandakan layanan ritel Starlink tersedia untuk masyarakat umum di Indonesia.

    Di sisi lain, Pemerintah Indonesia disorot terkait sikap lunaknya terhadap operasional dan investasi Starlink milik Elon Musk. Pelaku usaha dalam negeri mendorong perlindungan dan pemberdayaan satleit nasional agar tetap memiliki ruang tumbuh yang adil dan berkelanjutan. Hal itu untuk menjaga kedaulatan dan ketahanan infrastruktur digital Indonesia di masa mendatang.

    “Prinsip keadilan akses dan pemerataan digital tetap harus menjadi pegangan utama dalam setiap kebijakan konektivitas nasional,” kata Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) Firdaus Adinugroho

    (agt/agt)

  • Starlink Stop Layani Pelanggan Baru di RI, Kontrol Pemerintah jadi Sorotan

    Starlink Stop Layani Pelanggan Baru di RI, Kontrol Pemerintah jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA — Langkah SpaceX, perusahaan dirgantara milik Elon Musk, menghentikan layanan internet Starlink dinilai sebagai tanda Indonesia belum memiliki kontrol kuat atas satelit orbit rendah tersebut. 

    Melalui laman resminya, perusahaan menyebut kapasitas Starlink sudah habis terjual di seluruh wilayah Indonesia. Starlink melayani wilayah rural dan perkotaan, termasuk kota-kota yang telah terjangkau serat optik. 

    Kondisi ini kembali memicu sorotan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang dinilai terlalu longgar dalam mengatur kehadiran Starlink

    Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (Assi) Firdaus Adinugroho mengatakan pelaku usaha mendorong agar pemerintah bersikap lebih tegas kepada Starlink.

    Mereka berharap pemerintah dapat memastikan kapasitas yang tersedia dari penyedia layanan satelit global, seperti Starlink, diprioritaskan untuk mendukung konektivitas di wilayah-wilayah yang belum terlayani, khususnya di daerah 3T.

    Dengan hadir di daerah tertinggal, misi pemerataan digital akan lebih maksimal. Adapun yang terjadi saat ini, Starlink 

    “Prinsip keadilan akses dan pemerataan digital tetap harus menjadi pegangan utama dalam setiap kebijakan konektivitas nasional,” kata Daus kepada Bisnis, Selasa (15/7/2025).

    Assi juga mendorong perlindungan dan pemberdayaan industri satelit nasional agar tetap memiliki ruang tumbuh yang adil dan berkelanjutan, demi menjaga kedaulatan dan ketahanan infrastruktur digital Indonesia.

    Kedaulatan Data

    Sementara itu, Syauqillah dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG UI) memberi peringatan keras atas dampak dari operasional layanan luar angkasa Starlink tanpa kontrol ketat dari dalam negeri. 

    Dalam kajian yang disusun SKSG UI pada 2023, disebutkan Starlink bisa beroperasi di wilayah-wilayah sensitif seperti Papua tanpa melewati jaringan nasional. 

    Hal ini dinilai berpotensi mengganggu kontrol informasi dan keamanan negara.

    “Ini bukan sekadar soal koneksi, ini soal siapa yang mengendalikan informasi di wilayah rawan separatisme,” tulis Syauqillah.

    Syauqillah juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap lalu lintas data Starlink yang tidak melewati gateway nasional, serta tidak tunduk pada aturan hukum lokal. 

    “Apakah data intelijen, data kesehatan, dan komunikasi strategis kita boleh begitu saja terbang ke luar angkasa dan kembali tanpa melewati kontrol nasional? Ini preseden yang sangat berbahaya,” tegas Syauqillah. 

    Komdigi

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons langkah Starlink yang menghentikan layanan untuk pelanggan baru di Indonesia

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto menilai keputusan ini merupakan inisiatif dari penyedia layanan internet berbasis satelit tersebut karena keterbatasan kapasitas jaringan yang mereka miliki saat ini. 

    “Karena memang inisiatif mereka karena kapasitas jaringan mereka sudah habis untuk pelanggan eksisting,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis.

    Wayan juga menekankan pasar layanan satelit Indonesia tidak hanya bergantung pada Starlink. Kehadiran Starlink sebelumnya digadang-gadang sebagai solusi konektivitas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Masih banyak layanan satelit lainnya misalnya seperti milik Telkomsat, PSN, OneWeb, dan lain-lain,” kata Wayan.

  • Respons Komdigi soal Starlink Hentikan Pendaftaran Pelanggan Baru di Indonesia

    Respons Komdigi soal Starlink Hentikan Pendaftaran Pelanggan Baru di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons langkah Starlink yang menghentikan layanan untuk pelanggan baru di Indonesia

    Keputusan tersebut diumumkan Starlink melalui situs resminya dan mulai berlaku sejak awal Juli 2025.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto menilai keputusan ini merupakan inisiatif dari penyedia layanan internet berbasis satelit tersebut karena keterbatasan kapasitas jaringan yang mereka miliki saat ini. 

    “Karena memang inisiatif mereka karena kapasitas jaringan mereka sudah habis untuk pelanggan eksisting,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis pada Senin (14/7/2025). 

    Wayan juga menekankan pasar layanan satelit Indonesia tidak hanya bergantung pada Starlink. Kehadiran Starlink sebelumnya digadang-gadang sebagai solusi konektivitas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Masih banyak layanan satelit lainnya misalnya seperti milik Telkomsat, PSN, OneWeb, dan lain-lain,” kata Wayan.

    Terkait dengan tarif layanan Starlink yang selama ini dinilai lebih kompetitif dibandingkan penyedia layanan lainnya, Komdigi menegaskan pihaknya tetap memantau kesesuaian harga dengan regulasi yang berlaku. 

    “Untuk tarif kami melihatnya masih sesuai ketentuan yang ada,” imbuhnya.

    Diberitakan sebelumnya, Starlink saat ini tidak tersedia untuk pelanggan baru di Indonesia lataran kehabisan kapasitas.  

    Perusahaan menyebut aktivasi perangkat baru juga dihentikan sementara bagi pelanggan yang membeli melalui toko ritel atau penjual pihak ketiga. 

    “Layanan Starlink saat ini tidak tersedia untuk pelanggan baru di wilayah Anda karena kapasitasnya telah habis terjual di seluruh Indonesia,” demikian tulis Starlink di laman resminya pada Minggu, 13 Juli 2025. 

    Starlink hadir di Indonesia sejak Juni 2022, beroperasi di bawah kerja sama dengan PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat). Belakangan, penjualan internet besutan Elon Musk itu memang meningkat khususnya untuk penjualan layanan satelit orbit rendah untuk Starlink untuk segmen korporasi mengalami peningkatan. Pun, dengan layanan satelit GEO seperti High Throughput Satellite (HTS) Merah Putih. 

    SpaceX menyediakan layanan Starlink Business yang menawarkan kecepatan unduh hingga 220 Mbps dan latensi rendah di sebagian besar lokasi, untuk memastikan kelancaran operasional bisnis. Starlink Business menyasar berbagai sektor, termasuk migas, pertambangan, perkebunan, dan operasi lepas pantai, yang seringkali beroperasi di lokasi terpencil.  Adapun di Indonesia perusahaan yang terdaftar sebagai reseller Starlink antara lain telkomsat, Primacom, dan Data Lake Indonesia.

  • DPR: RUU KUHAP Tak Atur Penyadapan!

    DPR: RUU KUHAP Tak Atur Penyadapan!

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR memastikan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang sedang dibahas pihaknya tidak mengatur ketentuan soal penyadapan.

    “Soal penyadapan, kita sepakati tidak dibahas di KUHAP. Penyadapan akan dibahas di undang-undang khusus terkait penyadapan,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Menurut Habiburokhman, hal ini sudah disepakati saat pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU KUHAP bersama pemerintah sehingga regulasi soal penyadapan akan dibahas terpisah.

    Ia menambahkan UU khusus terkait penyadapan akan memakan proses yang panjang dan pembahasan nantinya bakal dilakukan secara terbuka.

    “Kita uji publik, minta partisipasi masyarakat. Tidak ada pengaturan penyadapan di KUHAP ini,” tegas politikus Partai Gerindra itu.

    Sebelumnya, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengusulkan agar penyadapan dihapus dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP karena khawatir akan disalahgunakan.

    Menurut Waketum Peradi Sapriyanto Refa, mekanisme penyadapan dalam tindak pidana sudah diatur dalam sejumlah undang-undang lain meliputi Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hingga Undang-Undang Kepolisian. Oleh karena itu, penyadapan tak perlu lagi disebutkan dalam KUHAP yang baru.

    Ia mengusulkan agar bentuk upaya paksa yang diatur dalam RUU KUHAP diubah. Artinya, upaya paksa hanya meliputi penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan larangan bagi tersangka keluar wilayah Indonesia.

    “Dalam upaya paksa yang dimiliki ini untuk tindak pidana umum yang ada di dalam KUHAP ini, penyadapan harus dihilangkan,” kata Supriyanto saat rapat dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen pada 17 Juni 2025.

    Adapun isu penyadapan terus menyita perhatian Tanah Air karena menyangkut hak privasi masyarakat. Selain itu, dikhawatirkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang jika penyadapan tidak diatur secara ketat dan transparan.

  • Pembunuhan penjaga parkir di Jaktim terjadi karena tersinggung

    Pembunuhan penjaga parkir di Jaktim terjadi karena tersinggung

    Jakarta (ANTARA) – Perkelahian antara dua penjaga parkir yang memiliki hubungan saudara di depan minimarket sekitar Jalan H Jenih RT 012/RW 001, Ciracas, Jakarta Timur, yang mengakibatkan satu korban tewas terjadi karena tersinggung.

    “Korban merasa tak terima, tersinggung karena ditelepon juru sekretaris atau bendahara parkir atas inisal D yang sebelumnya ditelepon sama pelaku,” kata Kapolsek Ciracas Kompol Rohmad Supriyanto saat konferensi pers di Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, Jumat.

    Rohmad menyebutkan, kejadian bermula ketika pelaku mendapatkan jatah kerja menjadi tukang parkir di minimarket tersebut pada Rabu (9/7) sekitar pukul 16.00 WIB.

    Pengelola lahan parkir sudah membagi jam jaga di minimarket sekitar tiga jam sekali. Korban menjaga lahan parkir dari pukul 08.00-11.00 WIB dan pelaku bertugas dari pukul 16.00-22.00 WIB.

    Lalu, pukul 17.40 WIB korban datang dan nongkrong di minimarket tersebut. Pukul 20.00 WIB korban meminta waktu tambahan menjaga parkir kepada pelaku.

    Pelaku pun memberikan waktunya dari jam 21.30 WIB sampai 22.00 WIB untuk mengatur parkir di toko minimarket. Kemudian, korban meminta waktu parkir kembali kepada pelaku karena ada peraturan parkir baru bahwa parkir di toko tidak boleh sampai malam hari.

    Tak sampai di situ, korban kembali meminta waktu parkir menjaga parkiran. Pelaku tidak memberikan jam tambahan jaga karena sudah sesuai aturan yang berlaku.

    Pelaku langsung menghubungi bendahara yang kas parkiran berinisial D untuk menanyakan kebenaran soal peraturan baru.

    “Lalu dijawab tidak ada, kemudian D menelepon korban yang kemungkinan D menegur korban. Di situlah korban tidak terima kepada pelaku dengan berteriak ‘Lo ngadu ya?’ dan pelaku menjawab ‘iya’. Korban juga langsung memukul pelaku”,” katanya.

    Terjadi adu mulut hingga perkelahian fisik antara keduanya hingga salah satu rekan pelaku berinisial E sempat mencoba melerai. Setelah itu, pelaku pulang ke rumah, namun korban FF mengikuti sambil membawa batu bata.

    Merasa terancam, pelaku berlari ke lapak kebab terdekat dan mengambil pisau dapur tanpa izin. Korban lebih dulu memukul dan menendang hingga pelaku terjatuh, namun saat itu pelaku sudah menggenggam pisau.

    Dalam kondisi emosi, pelaku menusuk korban di bagian ulu hati dan kepala sebelah kiri. Setelah menusuk, pelaku mengembalikan pisau ke tempat semula dan pergi meninggalkan lokasi.

    Sementara korban yang terluka parah sempat meminta tolong di lapak gorengan dan diantar warga ke Rumah Sakit Harapan Bunda. Namun, nyawanya tak tertolong akibat luka tusukan yang cukup dalam.

    “Pelaku bangun dan langsung menusukan pisau yang dipegang di tangan kanan pelaku ke perut korban sebanyak satu kali tusukan dan menusuk kembali kepala korban sebelah kiri korban,” katanya.

    Polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang pria berinisial FF (36) di Ciracas, Jakarta Timur (Jaktim) karena rebutan lahan parkir di minimarket sekitar Jalan H Jenih RT 012/RW 001.

    Pelaku berinisial AN (24) merupakan adik sepupu korban. Atas perbuatannya, pelaku AN dijerat perkara pembunuhan terhadap orang dan atau penganiayaan berat yang menyebabkan kematian sebagaimana Pasal 338 dan atau 351 ayat (3) KUHP dengan ancaman kurungan penjara kurang lebih selama 15 tahun.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lelang Spektrum Tak Serta-merta Mahal

    Lelang Spektrum Tak Serta-merta Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA —  Target kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk tahun 2025 dinilai tidak serta-merta menandakan bahwa harga lelang spektrum frekuensi akan melonjak.

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan PNBP Komdigi bersumber dari berbagai pos, mulai dari biaya hak penggunaan frekuensi, BHP Telekomunikasi, sertifikasi, hingga layanan lainnya, bukan semata-mata dari lelang spektrum.

    Menurut Heru, harga lelang spektrum lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pasar seperti permintaan operator, nilai strategis pita frekuensi—termasuk 1,4 GHz yang tengah disiapkan—dan kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi digital.

    “Tanpa pernyataan eksplisit dari Komdigi, keterkaitan langsung antara kenaikan PNBP dan harga lelang masih spekulatif,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).

    Heru menambahkan, Komdigi saat ini lebih berfokus pada peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan aset untuk mendongkrak pendapatan, yang secara tidak langsung bisa memengaruhi strategi lelang di masa depan.

    Diketahui Komdigi menargetkan pencapaian PNBP sebesar Rp25.25 triliun pada 2025. Nilai tersebut naik 11% dibadingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Heru menilai peluang Komdigi untuk mencapai target PNBP Rp25,25 triliun di 2025 cukup terbuka.

    Komdigi, ujar Heru, berada pada posisi penyumbang PNBP terbesar pada kuartal I/2025 menunjukkan kinerja kuat dan kepercayaan dari Kementerian Keuangan.

    Dukungan anggaran yang meningkat, dari Rp7,73 triliun menjadi Rp12,75 triliun setelah relaksasi blokir, memberikan ruang fiskal untuk proyek strategis seperti seleksi pita 1,4 GHz dan peningkatan infrastruktur digital.

    “Optimisme tentang kenaikan penggunaan PNBP hingga Rp9,19 triliun juga didukung oleh pembukaan saldo kas BLU Bakti secara bertahap, yang memungkinkan investasi lebih besar di sektor telekomunikasi,” kata Heru.

    Di sisi lain, kata Heru, tantangan yang dihadapi juga signifikan. Dinamika blokir anggaran awal (Rp3,84 triliun) menunjukkan ketidakpastian fiskal yang bisa menghambat proyek.

    Tindak lanjut rekomendasi BPK, seperti peningkatan kualitas layanan dan pengendalian intern, membutuhkan koordinasi intensif antarunit, yang bisa terhambat oleh birokrasi.

    Selain itu, target ambisius ini bergantung pada kemampuan Komdigi mengelola aset tetap dan memaksimalkan potensi pendapatan dari layanan digital, di tengah persaingan ketat dan kebutuhan teknologi yang cepat berubah.

    Penanganan 3 juta situs judi online juga menunjukkan beban operasional yang besar, yang bisa mengalihkan fokus dari target PNBP.

    “Target Rp.25,25 Triliun dipastikan tidak akan tercapai jika tidak alokasi anggaran memadai bagi Komdigi dan Komdigi tidak bisa lepas dari kasus-kasus korupsi yang mendera pejabatnya seperti terjadi dalam kasus judi online, pembangunan PDNS dan lainnya,” kata Heru.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap sebanyak 80% dari total target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Komdigi akan disumbangkan dari biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi, sertifikasi alat, dan izin stasiun radio (ISR). 

    Untuk diketahui, ISR adalah singkatan dari Izin Stasiun Radio, sebuah izin yang dikeluarkan oleh Komdigi, untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Baik BHP frekuensi maupun ISR mewajibkan penggunanya untuk membayarkan sejumlah dana. 

    Adapun pada tahun ini, Komdigi menargetkan total PNBP yang mereka kontribusikan ke negara mencapai Rp25,25 triliun atau naik sekitar 11% dibandingkan dengan 2024. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan PNBP Komdigi berasal dari berbagai pos. Khusus untuk Ditjen Infrastruktur digital, PNBP akan disumbangkan dari BHP Frekuensi, ISR, dan sertifikasi alat teknologi dai informasi. Total target yang akan dikontribusikan dari infrastruktur digital sekitar Rp20 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 80% dari total target Komdigi secara keseluruhan. 

    “Target di kami Rp20 triliun kurang lebih,” kata Wayan kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025). 

    Wayan mengatakan target tersebut telah melalui perhitungan dan pengukuran yang matang dengan merujuk pada nilai ISR dan BHP, termasuk lelang frekuensi pada periode lalu 

  • 80% Target PNBP Komdigi Disumbang dari BHP Frekuensi dan ISR

    80% Target PNBP Komdigi Disumbang dari BHP Frekuensi dan ISR

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap sebanyak 80% dari total target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Komdigi akan disumbangkan dari biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi, sertifikasi alat, dan izin stasiun radio (ISR). 

    Untuk diketahui, ISR adalah singkatan dari Izin Stasiun Radio, sebuah izin yang dikeluarkan oleh Komdigi, untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Baik BHP frekuensi maupun ISR mewajibkan penggunanya untuk membayarkan sejumlah dana. 

    Adapun pada tahun ini, Komdigi menargetkan total PNBP yang mereka kontribusikan ke negara mencapai Rp25,25 triliun atau naik sekitar 11% dibandingkan dengan 2024. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan PNBP Komdigi berasal dari berbagai pos. Khusus untuk Ditjen Infrastruktur digital, PNBP akan disumbangkan dari BHP Frekuensi, ISR, dan sertifikasi alat teknologi dai informasi. Total target yang akan dikontribusikan dari infrastruktur digital sekitar Rp20 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 80% dari total target Komdigi secara keseluruhan. 

    “Target di kami Rp20 triliun kurang lebih,” kata Wayan kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025). 

    Wayan mengatakan target tersebut telah melalui perhitungan dan pengukuran yang matang dengan merujuk pada nilai ISR dan BHP, termasuk lelang frekuensi pada periode lalu 

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat realisasi penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,66 triliun hingga 4 Juli 2025, atau setara 34,32% dari target tahun ini yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp25,25 triliun.

    Adapun pada 2024, realisasi PNBP Komdigi mencapai Rp22,6 triliun. 

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan Kemkomdigi menjadi penyumbang terbesar PNBP dari seluruh kementerian/lembaga (K/L) pada kuartal I/2025.

    “Target realisasi PNBP dan postur pagu Kemkomdigi Tahun Anggaran (TA) 2025 disampaikan oleh Kementerian Keuangan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI pada 8 Mei 2025 bahwa pada kuartal I/2025 Kemkomdigi menjadi penyumbang terbesar PNBP dari semua kementerian/lembaga (K/L) di tahun 2025,” kata Meutya dalam Raker dengan Komisi I DPR RI di Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Dia menyebut, kinerja penerimaan akan meningkat signifikan pada paruh kedua tahun ini.  Meutya juga menyampaikan bahwa Kemkomdigi telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun 2024. 

    “Keuangan Kemkomdigi tahun anggaran 2024 telah selesai diaudit oleh BPK RI dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kami dua tahun WDP (Wajar Dengan Pengecualian), kami tahun ini mendapat WTP atau tanpa pengecualian mudah-mudahan menjadi semangat kepemimpinan kami,” lanjut Meutya.

    Menurutnya, apresiasi dari BPK RI juga mencakup penyajian aset yang dilakukan secara wajar serta peningkatan koordinasi intensif antarunit organisasi dalam menindaklanjuti temuan-temuan audit.

    “Dalam rangka rekomendasi laporan hasil atas laporan keuangan TA 2024 Kemkomdigi juga terdapat beberapa catatan yang ditindaklanjuti dalam 60 hari, di antaranya adalah peningkatan kualitas layanan yang menjadi potensi pendapatan PNBP, optimalisasi pengendalian intern dalam pelaksanaan belanja negara, dan penataan usaha aset tetap pada Kemkomdigi ke depannya agar dapat lebih memadai,” kata Meutya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail memaparkan pagu anggaran Komdigi Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp7,73 triliun berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-867. 

    Anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp2,17 triliun, PNBP Rp1,21 triliun, Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp773,25 miliar, dan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) Rp3,58 triliun.

    Namun demikian, Ismail menjelaskan terdapat dinamika terkait pembukaan blokir anggaran dan saldo kas. 

    “Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Kemkomdigi pada saat itu mendapat blokir anggaran sebanyak Rp3,84 triliun dan per hari ini kita sudah direlaksasi sebesar Rp1,88 triliun dan pembukaan saldo kas BLU Bakti sebesar Rp2,96 triliun. Sehingga posisi pagu anggaran Kemkomdigi per 7 Juli sudah mencapai Rp8,73 triliun, jadi sudah berada di atas pagu anggaran yang ditetapkan Rp7,73 triliun,” terang Ismail.

    Lebih lanjut, Ismail mengatakan  Komdigi juga telah mengajukan penyesuaian anggaran kepada Kementerian Keuangan. 

  • XLSMART Sebut Sekolah Rakyat Butuh Ekosistem Digital, Tak Cukup Internet Cepat

    XLSMART Sebut Sekolah Rakyat Butuh Ekosistem Digital, Tak Cukup Internet Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA – PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) menyebut program internet cepat 100 Mbps yang digagas pemerintah untuk Sekolah Rakyat (SR) memerlukan kelengkapan ekosistem digital. Perusahaan berkodesaham EXCL itu siap mendukung.

    Direktur & Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSMART Andrijanto Muljono menjelaskan kelengkapan ekosistem digital yang dimaksud mulai dari platform e-learning dan konten edukasi digital, hingga sistem dan infrastruktur yang terintegrasi.

    “Kami melihat Sekolah Rakyat membutuhkan lebih dari sekadar internet. Mereka membutuhkan ekosistem digital lengkap,” kata Andrijanto kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).

    Perusahaan, sambungnya, siap mendukung program Internet 100 Mbps untuk 100 Sekolah Rakyat. Sebab, kata dia, program ini sejalan dengan tujuan perseroan, yaitu menghubungkan setiap anggota masyarakat Indonesia untuk kehidupan yang lebih baik.

    Tidak hanya menyediakan konektivitas, tetapi juga mendorong inklusivitas khususnya untuk kemajuan pendidikan dan literasi digital.

    “XLSMART sangat antusias untuk menjadi bagian integral dari perjalanan digitalisasi pendidikan di Indonesia ini, mengubah tantangan menjadi peluang nyata untuk menciptakan dampak positif dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Perusahaan sebelumnya menyoroti pentingnya dukungan regulasi yang berkelanjutan guna mensukseskan program internet cepat minimal 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat.

     Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penyediaan layanan internet cepat bagi Sekolah Rakyat (SR) akan sepenuhnya didanai oleh Kementerian Sosial (Kemensos). 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan pembiayaan program internet di SR telah ditetapkan oleh Kemensos. Komdigi sendiri akan menyiapkan infrastruktur digital dan berfokus memastikan jaringan sampai ke titik sekolah serta menjaga kualitas layanan.

    “Jadi internet Sekolah Rakyat sudah diputuskan pembiayanya oleh Kemensos. Kami, Komdigi hanya memastikan infrastruktur mendekatkan ke Sekolah Rakyat dan menjaga quality of service-nya sesuai dengan kapasitas yang diberikan,” kata Wayan ditemui usai Private Screening Film “Cyberbullying” di Jakarta pada Jumat (4/7/2025). 

    Dia menegaskan internet yang disiapkan di SR akan menggunakan jaringan tetap berbasis fiber optik atau fixed broadband, bukan jaringan seluler. Menurutnya, kebutuhan sekolah harus didukung oleh koneksi stabil dan berkecepatan tinggi.

    Wayan juga menyebut kecepatan internet 100 Mbps yang disiapkan tidak hanya ditujukan untuk sekolah, tetapi juga dapat melayani berbagai sektor publik dan rumah tangga.

    “Bisa ke rumah tangga, bisa ke sekolah, bisa ke pesantren, bisa ke layanan-layanan publik seperti puskesmas, kelurahan dan lain sebagainya nanti menjadi pelanggan mereka. Itu semua sasarannya sudah diputuskan,” kata Wayan.

    Komdigi sebelumnya memastikan seluruh Sekolah Rakyat akan terhubung dengan jaringan internet berbasis fiber optik (FO) dengan kecepatan minimal 100 Mbps. 

    Penugasan tersebut merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari agenda transformasi pendidikan digital nasional.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis pada Minggu (29/6/2025). 

  • Politik kemarin, dari calon nama dubes hingga isu pemisahan pemilu

    Politik kemarin, dari calon nama dubes hingga isu pemisahan pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa menarik terkait isu politik terjadi sepanjang Minggu (6/7). Dari calon mana duta besar (dubes) hingga isu pemisahan pemilu.

    Berikut adalah rangkaian berita politik yang telah dirangkum Antara.

    1. Komisi I laporkan 24 nama calon dubes ke Pimpinan DPR

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 24 nama calon duta besar (dubes) kepada Pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan bahwa semua proses uji kelayakan dan kepatutan sudah dilalui. Hasil dari tes tersebut, kata dia, akan diserahkan ke Pimpinan DPR RI untuk dilanjutkan penempatan di berbagai Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di berbagai negara sahabat dan Perwakilan Tetap RI di organisasi internasional.

    Baca di sini

    2. Prabowo tiba di Museum Seni Modern Rio untuk hadiri pleno KTT BRICS

    Rio De Janeiro, Brasil (ANTARA) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Museum Seni Modern Rio De Janeiro, Brasil, Minggu, untuk menghadiri rangkaian kegiatan rapat pleno KTT BRICS 2025 bersama negara anggota dan mitra.

    Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 10.52 waktu setempat dengan dikawal Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Wamenkeu Thomas Djiwandono dengan menggunakan mobil sedan Mercedes-Maybach hitam berbendera RI.

    Baca di sini

    3. Prabowo dinilai catat sejarah emas diplomasi RI dengan Pangeran MBS

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Menteri Agama bidang kerja sama dan hubungan luar negeri sekaligus cendekiawan muda Indonesia Gugun Gumilar mengapresiasi catatan emas diplomasi RI Presiden Prabowo Subianto dengan Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS).

    Hal tersebut terkait dengan adanya peluncuran pertemuan perdana Dewan Koordinasi Tertinggi Saudi-Indonesia, sebuah platform kelembagaan baru yang bertujuan mengakselerasi kerja sama lintas sektor dan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi

    Baca di sini

    4. Menhan, Panglima TNI, dan Kapolri lepas kontingen untuk Hari Bastille

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melepas keberangkatan kontingen Patriot Indonesia II untuk mengikuti perayaan Hari Bastille di Prancis.

    “Dalam rangka mengikuti Hari Bastille tanggal 14 Juli sebagai kontingen kehormatan, yang memperingati kebangkitan revolusi Prancis” ujar Menhan di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu.

    Baca di sini

    5. DPR RI: Putusan MK soal pemisahan pemilu berpotensi langgar konstitusi

    Ponorogo, Jatim (ANTARA) – Anggota DPR RI Supriyanto menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah berpotensi melanggar konstitusi.

    “Pemilu seharusnya digelar setiap lima tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Kalau dipisah dan jaraknya 2,5 tahun, ini jelas tidak sesuai konstitusional,” ujar Supriyanto dalam keterangannya, Minggu

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.