Xcloud.id

Tag: Supriyanto

  • Sumbar 95%, Sumut 90%, dan Aceh 60%

    Sumbar 95%, Sumut 90%, dan Aceh 60%

    Bisnis.com, JAKARTA —  Pemulihan jaringan seluler di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra Barat dan Sumatra Utara menunjukkan progres signifikan. Sementara itu di Aceh, masih terkendala pasokan listrik.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemulihan layanan komunikasi menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan kebutuhan warga dan koordinasi penanganan bencana tetap berjalan.

    “Para operator seluler melaporkan, di Sumbar sudah 95 persen pulih dan Sumut 90 persen. Untuk Aceh, kendala listrik masih menyebabkan sekitar 60 persen menara tidak beroperasi. Pemerintah bersama operator dan PLN terus bekerja agar layanan segera normal kembali,” ujar Meutya usai memimpin rapat koordinasi di Medan, Senin (01/12/2025).

    Per Senin (01/12/2025) pukul 00.00 WIB, total menara yang mengalami gangguan di tiga provinsi berjumlah 2.804 menara, terdiri dari 1.969 menara di Aceh, 681 di Sumatra Utara, dan 154 di Sumatra Barat.

    Pemulihan di Aceh ditargetkan meningkat signifikan dalam empat hari ke depan seiring perbaikan pasokan listrik oleh PLN. Pemerintah juga bekerja sama dengan TNI untuk mempercepat pengiriman material perbaikan ke daerah yang sulit dijangkau.

    Selain pemulihan teknis, Meutya mengapresiasi langkah operator seluler yang memberikan diskon tarif dan perpanjangan masa aktif kartu bagi pengguna di wilayah terdampak.

    Meutya mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan petugas, serta memanfaatkan kanal resmi untuk informasi bencana melalui tautan https://s.id/TanggapBencanaSumatra.

    Rapat koordinasi di Balai Monitoring Frekuensi Kota Medan dihadiri Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Direktur Utama PT Telkomsel, Direktur & Chief Regulatory Officer XL Axiata, CRO Indosat Ooredoo, Perwakilan Starlink Indonesia, PT Pos Indonesia, RRI, TVRI, ANTARA dan pemerintah daerah terdampak. Turut mendampingi Menkomdigi, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto dan Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar.

    Sebelumnya, pemulihan jaringan di Aceh–Sumatra terus dikebut. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) berhasil memulihkan 79% layanannya, sementara PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) menambah genset untuk menjaga operasional BTS di tengah sulitnya akses dan gangguan pasokan listrik.

    Telkomsel dan XLSMART, bergerak cepat memastikan layanan komunikasi tetap bisa diakses masyarakat, terutama di area pengungsian dan lokasi tanggap darurat.

    Upaya pemulihan paling signifikan terlihat dari Telkomsel. Hingga 1 Desember 2025, operator tersebut mencatat 76,5% site seluler dan 79,7% jaringan IndiHome telah kembali beroperasi. Fokus pemulihan diarahkan ke wilayah yang terdampak paling parah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

  • Sinyal Darurat Dikebut, Satria & Starlink Dikerahkan Pulihkan Internet Sumatera

    Sinyal Darurat Dikebut, Satria & Starlink Dikerahkan Pulihkan Internet Sumatera

    Medan –

    Guna mempercepat pemulihan akses telekomunikasi yang terdampak banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera, pemerintah bersama operator menambah layanan berbasis satelit untuk memastikan konektivitas di lokasi bencana tetap tersedia.

    Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadhilah Mathar, memaparkan bahwa pihaknya telah menambah titik akses internet di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menjadi 14 lokasi dari sebelumnya 10 titik.

    “Hari ini kita sudah menyediakan sampai 14 lokasi. Memang ada lokasi yang belum bisa kita tempuh karena ada jalan yang putus. Alhamdulillah, kita dibantu oleh Basarnas, TNI, dan BNPB bisa memobilisasi ke lokasi-lokasi tersebut yang sangat membantu kami penyediaan backup akses internet,” ujar Fadhilah di Balai Monitoring Komdigi Medan, Senin (1/12/2025).

    Layanan internet berbasis satelit Starlink milik SpaceX juga turut membantu penyediaan konektivitas kepada pemerintah dengan memberikan 32 unit perangkat, termasuk dukungan genset untuk menghidupkan perangkat tersebut di lapangan.

    “Dan sekarang sudah mulai on air di beberapa tempat, termasuk misalnya di Tapanuli Tengah, antara lain di SMA dan juga posko-posko BNPB,” ucapnya.

    Ia menambahkan, kebutuhan titik baru masih terus berkembang. “Selain itu, kami harapkan apabila nanti di lokasi-lokasi penambahan baru karena per hari ini usulan dari BNPB, Pemda, maupun Kemendagri itu 139 lokasi. Nanti setelah ini kita koordinasi kembali untuk penyediaan backup berupa WiFi di lokasi-lokasi tersebut,” tutur perempuan yang disapa Indah ini.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan bahwa pengerahan akses internet satelit menjadi langkah kolaboratif untuk menjaga akses telekomunikasi di tengah belum pulihnya infrastruktur darat.

    “Memang saat ini kita sangat mengandalkan Satria dan Starlink ya untuk memenuhi kebutuhan emergensi dalam masa kritis ini, artinya di mana dalam persiapan untuk recovery keseluruhannya,” pungkas Wayan.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memimpin rapat koordinasi penanganan akses telekomunikasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

    Berdasarkan pantau detikINET yang berada di lokasi ada pimpinan penyelenggara telekomunikasi, yakni Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Direktur Utama Telkomsel Nugroho, Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison Desmond Cheung, Director & Chief Regulatory Officer XLSmart Merza Fachys, dan Market Access Manager Starlink Indonesia Tommy Des Mulianta.

    (afr/afr)

  • Update Pemulihan Jaringan Telco Pasca Banjir Bandang Sumatera

    Update Pemulihan Jaringan Telco Pasca Banjir Bandang Sumatera

    Medan –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan perkembangan terbaru upaya pemulihan jaringan telekomunikasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pasca banjir bandang dan tanah longsor yang menyebabkan hilangnya sinyal internet di berbagai wilayah.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan bahwa jumlah base transceiver station (BTS) terdampak terus bergerak dinamis sejak kejadian bencana. Ia memaparkan perkembangan harian berdasarkan laporan langsung dari operator seluler.

    Menurut Wayan, pada 29 November 2025, terdapat 1.756 BTS yang terdampak. Jumlah itu melonjak pada 30 November 2025 menjadi 2.349 BTS, atau naik 593 titik.

    “Dan kemudian hari ini meningkat lagi 455, menjadi 2.804,” ujar Wayan di Balai Monitoring (Balmon) Komdigi Medan, Senin (1/12/2025).

    Update jaringan telekomunikasi di tiga provinsi sebagai berikut:

    Aceh

    • Semula: 1.608 BTS down
    • Per 1 Desember 2025: naik 361 BTS, menjadi 1.969 BTS
    Aceh menjadi wilayah dengan kenaikan tertinggi. Penyebab utamanya adalah ketidaktersediaan pasokan listrik dan terbatasnya bahan bakar untuk genset.

    Sumatera Utara

    • Semula: 667 BTS down
    • Naik 14 BTS, menjadi 681 BTS
    Gangguan mayoritas disebabkan masalah power, meski beberapa titik transmisi telah membaik.

    Sumatera Barat

    • Semula: 74 BTS down
    • Naik 80 BTS, menjadi 154 BTS
    Wilayah ini sebelumnya relatif stabil, namun kembali mengalami lonjakan gangguan.

    Komdigi memastikan monitoring dilakukan sejak 26 November hingga cut-off pukul 24.00 malam ini, sembari terus berkoordinasi dengan operator seluler untuk mempercepat pemulihan layanan telekomunikasi di wilayah terdampak.

    Pada kesempatan ini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memimpin rapat koordinasi penanganan akses telekomunikasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

    Berdasarkan pantau detikINET yang berada di lokasi ada pimpinan penyelenggara telekomunikasi, yakni Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Direktur Utama Telkomsel Nugroho, Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison Desmond Cheung, Director & Chief Regulatory Officer XLSmart Merza Fachys, dan Market Access Manager Starlink Indonesia Tommy Des Mulianta.

    (agt/fyk)

  • Respons Telkomsel soal Rencana Komdigi Buka Lelang Frekuensi 2,6 GHz Tahun Ini

    Respons Telkomsel soal Rencana Komdigi Buka Lelang Frekuensi 2,6 GHz Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menggelar lelang frekuensi 2,6 GHz pada tahun ini. Pita frekuensi rendah tersebut memiliki lebar bandwidh yang besar hingga 190 MHz.

    VP Network Strategic Collaboration and Settlement Telkomsel Nizar Fuadi mengatakan perusahaan mendukung rencana pemerintah yang ingin membuka lelang frekuensi di pita 2,6 GHz. Menurut Nizar, hadirnya spektrum baru menjadi peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan layanan yang lebih optimal melalui pita menengah (mid band).

    “Kami operator dengan pelanggan telekomunikasi terbesar pasti terbuka untuk mengembangkan jaringan di dengan spektrum tersebut [2,6 GHz]” kata Nizar kepada Bisnis, dikutip Senin (1/12/2025).

    Nizar mengatakan layanan yang dihadirkan di pita 2,6 GHz, dapat memberikan pengalaman yang baik kepada pelanggan. Adapun jika dibandingkan dengan layanan di pita 700 MHz, akan banyak tergantung dari perangkat dan ekosistem.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan lelang pita frekuensi 2,6 GHz kemungkinan akan dibuka pada tahun ini.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto dalam peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

    “Kemungkinan tahun ini paling hanya membuka aja,” kata Wayan. 

    Namun, Wayan belum dapat memberikan rincian mengenai waktu pasti pelaksanaan lelang pita frekuensi 2,6 GHz tersebut. Dia menjelaskan, pemerintah masih menyiapkan perangkat regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang tersebut.

    “Kan harus ada permen [peraturan menteri], ada KM [keputusan menteri], ada KM itu pun KM tentang pengadaan, dan KM sertifikasi perangkatnya gitu ya,” katanya. 

    Sekadar informasi, pita frekuensi 2,6 GHz adalah spektrum radio mid-band (sekitar 2.600 MHz) yang digunakan untuk komunikasi nirkabel seperti jaringan 4G dan 5G, menawarkan keseimbangan antara cakupan luas dan kapasitas data tinggi dengan bandwidth hingga 190 MHz menggunakan moda Time Division Duplex (TDD).

    Di Indonesia, pita ini menjadi fokus Komdigi untuk mempercepat penggelaran 5G dan meningkatkan kecepatan internet nasional hingga 100 Mbps pada 2029 .

    Kelebihan frekuensi ini menjangkau area lebih luas dibanding pita tinggi seperti 5 GHz atau mmWave, sambil mendukung kecepatan hingga gigabit per detik untuk streaming video 4K/8K, gaming, dan aplikasi berat tanpa lag.

    Kekurangannya, rentang sinyal lebih pendek dibanding pita rendah seperti 700 MHz atau 1,4 GHz, sehingga memerlukan lebih banyak menara base station untuk cakupan optimal.

    Sebelumnya, Komdigi telah melaksanakan lelang pita frekuensi 1,4 GHz, yang bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.

    Seleksi tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum bagi layanan akses nirkabel pita lebar (wireless broadband). 

  • Gangguan Listrik Picu Krisis Sinyal Internet, Aceh Paling Parah

    Gangguan Listrik Picu Krisis Sinyal Internet, Aceh Paling Parah

    Medan –

    Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Wayan Toni Supriyanto, melaporkan perkembangan terbaru jumlah Base Transceiver Station (BTS) yang terdampak gangguan akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Dalam paparan di rapat koordinasi penanganan akses telekomunikasi di Balai Monitoring Medan, Wayan mengungkapkan bahwa data pemulihan jaringan telekomunikasi di lokasi bencana ini terus bergerak dinamis mengikuti kondisi suplai listrik di lapangan. Wayan mengatakan data laporan ini merupakan rekap langsung dari operator seluler.

    “Tanggal 29 November 2025, BTS yang terdampak adalah 1.756. Kemudian di 30 November 2025, naik sebesar 593, menjadi 2.349 BTS. Dan kemudian hari ini meningkat lagi 455, menjadi 2.804,” ujar Wayan, Senin (1/12/2025).

    Secara khusus ia menyoroti kondisi per wilayah lokasi bencana. Untuk Aceh, pada 1 Desember 2025, terjadi kenaikan 361 BTS, dari 1.608 menjadi 1.963. Sementara itu, Sumatera Utara mengalami tambahan 14 BTS down, dan Sumatera Barat bertambah 80 BTS, dari 74 menjadi 154.

    Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Angka menara telekomunikasi yang lumpuh ini memperlihatkan kondisi jaringan di Aceh yang mengalami kenaikan. Sedangkan Sumut relatif stabil meski ada penambahan, begitu juga di Sumbar.

    Lebih lanjut, Wayan menjelaskan, pergerakan jumlah BTS yang terdampak akan terus berubah mengikuti kondisi pasokan listrik.

    “Datanya terus bergerak, naik turun, naik turun, tergantung teman-teman bagaimana up and down terhadap listriknya,” ungkap Wayan.

    Penyebab utama belum stabilnya jaringan telekomunikasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar ini masih berkaitan dengan gangguan daya listrik.

    “Jadi memang dampaknya karena listrik, beberapa yang tadinya sudah pakai genset, mungkin bahan bakarnya nggak bisa, jadinya down juga,” jelasnya.

    Selain itu, suplai bahan bakar untuk genset dan distribusi catu daya yang belum stabil menjadi persoalan lainnya dalam upaya pemulihan jaringan telekomunikasi ini.

    (rns/rns)

  • Menkomdigi Pimpin Rapat, Percepat Hidupkan Sinyal di Aceh, Sumut, Sumbar

    Menkomdigi Pimpin Rapat, Percepat Hidupkan Sinyal di Aceh, Sumut, Sumbar

    Medan –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memimpin langsung rapat koordinasi penanganan akses telekomunikasi dampak banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Rapat tersebut berlangsung di Balai Monitoring (Balmon) Medan, Senin (1/12/2025). Menkomdigi didampingi Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto dan Direktur Utama Bakti Komdigi Fadhilah Mathar.

    Berdasarkan pantau detikINET yang berada di lokasi, ada pimpinan penyelenggara telekomunikasi, yakni Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Direktur Utama Telkomsel Nugroho, Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison Desmond Cheung, Director & Chief Regulatory Officer XLSmart Merza Fachys, dan Market Access Manager Starlink Indonesia Tommy Des Mulianta.

    “Kami ingin sampaikan bahwa sejak dari awal, fokus dari Kementerian Komdigi bersama-sama dengan para operator adalah satu, yaitu mempercepat pemulihan akses telekomunikasi di seluruh wilayah terdampak, agar masyarakat dapat menghubungi keluarganya, menerima informasi resmi, dan juga mengakses layanan-layanan darurat,” ujar Meutya saat membuka rapat koordinasi.

    Menkomdigi Pimpin Rapat, Percepat Hidupkan Sinyal di Aceh, Sumut, Sumbar. Foto: Agus Tri Haryanto

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memantau bahwa akibat banjir dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatera ini, telah memutuskan akses telekomunikasi, termasuk sinyal internet.

    Berdasarkan data per tanggal 25 November, kerusakan jumlah base transceiver station (BTS) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara total mencapai 1.310 BTS.

    “Lalu, di tanggal 28 November naik ke 2.400-an. Lalu tim pemerintah maupun juga operator seluler berhasil menghidupkan kembali sampai 707 titik BTS, namun demikian karena ada gangguan listrik di hari berikutnya ini juga ada tambahan BTS yang terdampak,” tutur Meutya.

    Situasi tersebut yang kini sedang diatasi Komdigi bersama operator seluler agar dapat menghidupkan kembali akses telekomunikasi di wilayah yang terdampak bencana.

    “Pada prinsipnya, per hari ini kita masih memiliki tantangan-tantangan yang insya Allah dengan kerja bersama, maka dari itu kita perlu melakukan rakor, ini bisa kita lakukan percepatan-percepatan,” ucapnya menambahkan.

    (agt/fyk)

  • Pengusaha Telekomunikasi Ingin Harga Lelang Frekuensi 2,6 GHz Lebih Terjangkau

    Pengusaha Telekomunikasi Ingin Harga Lelang Frekuensi 2,6 GHz Lebih Terjangkau

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berharap Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan harga yang lebih terjangkau dalam lelang pita frekuensi 2,6 GHz. 

    Pemerintah berencana membuka lelang pita tengah tersebut setelah sebelumnya merampungkan lelang frekuensi 1,4 GHz. Pita frekuensi 2,6 GHz termasuk dalam kategori mid-band yang memiliki keunggulan kapasitas dengan ketersediaan bandwidth mencapai 190 MHz. 

    Selain itu, pita 2,6 GHz dengan moda Time Division Duplex (TDD) juga memiliki ekosistem perangkat 4G dan 5G terbesar kedua secara global. Pemanfaatan pita ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konektivitas broadband secara signifikan.

    Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam membuka lelang frekuensi, termasuk 2,6 GHz. Namun, ATSI meminta agar harga yang ditawarkan pemerintah tidak terlalu tinggi.

    “Harapannya harganya affordable untuk pemain. Dari ATSI kami memang tidak ikut melihat dokumen lelangnya, tetapi kami peduli dengan anggota kami,” ujar Marwan seusai acara Seminar Penguatan Perlindungan Konsumen melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang digelar Indonesia Fintech Society (IFSoc) pada Senin (1/12/2025) di Jakarta.

    Menurut Marwan, harga lelang yang terjangkau akan mempercepat implementasi jaringan 5G melalui pemanfaatan pita 2,6 GHz sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.

    “Harganya bagus, masyarakat dapat internet yang lebih baik speednya [kecepatannya],” katanya.

    Marwan menambahkan, yang terpenting adalah memastikan harga lelang tetap terjangkau agar beban biaya regulasi operator turun. Saat ini, beban biaya regulasi mencapai sekitar 12,4% hingga hampir 13% dari rata-rata pendapatan kotor operator.

    “Nah kalau itu diberi insentif, harga rata-rata di lelang yang sekarang bisa turun,” ujarnya.

    Sebelumnya, Komdigi menyatakan berencana membuka lelang spektrum frekuensi 2,6 GHz tahun ini. Uji publik untuk pita frekuensi tersebut telah dilakukan sejak Mei 2025. 

    “Kemungkinan tahun ini hanya membuka saja,” kata Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto pada November 2025 di saat peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 

    Wayan belum dapat memberikan rincian mengenai waktu pasti pelaksanaan lelang pita frekuensi 2,6 GHz tersebut. 

    Dia menjelaskan, pemerintah masih menyiapkan perangkat regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang tersebut.

  • Mantan Camat Padangan Bojonegoro Ditahan dalam Kasus Korupsi BKKD Rp1,6 M, Diduga Ini Perannya

    Mantan Camat Padangan Bojonegoro Ditahan dalam Kasus Korupsi BKKD Rp1,6 M, Diduga Ini Perannya

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro menahan mantan Camat Padangan, Heru Sugiharto, setelah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap 2) dari Penyidik Polda Jawa Timur pada Kamis (27/11/2025).

    Penahanan dilakukan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Kecamatan Padangan tahun anggaran 2021 yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp1,6 miliar.

    Penahanan Heru Sugiharto dilakukan setelah namanya disebut sebagai pihak yang diduga menjadi dalang dalam perkara tersebut. Peran itu terungkap dalam persidangan sebelumnya terhadap para terdakwa lain yang telah lebih dulu diproses dalam kasus serupa.

    Heru tiba di kantor Kejari Bojonegoro sekitar pukul 11.40 WIB dan menjalani pemeriksaan selama kurang lebih dua jam. Setelah pemeriksaan selesai, JPU memutuskan menahan yang bersangkutan.

    “Tersangka ditahan di Lapas Kelas IIA Bojonegoro selama 20 hari, terhitung mulai hari ini (Kamis),” ujar Kasi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya Wardhana.

    Reza menjelaskan bahwa penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim menjerat Heru dengan Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ia menambahkan bahwa berkas perkara akan segera diselesaikan agar dapat dilimpahkan sebelum masa penahanan berakhir.

    “Setelah ini tim penuntut umum akan segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor Surabaya,” ungkap Reza.

    Dalam kasus korupsi BKKD Kecamatan Padangan ini, Polda Jatim sebelumnya telah menjerat sejumlah pihak. Di antaranya kontraktor tunggal Bambang Soedjatmiko, serta empat kepala desa, yakni Wasito (Kades Tebon), Supriyanto (Kades Dengok), Sakri (Kades Purworejo), dan Mohammad Syaifudin (Kades Kuncen).

    Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya telah menjatuhkan vonis kepada para terdakwa tersebut pada 2023–2024. Bambang Soedjatmiko divonis tujuh tahun enam bulan penjara, sementara empat kepala desa masing-masing dijatuhi hukuman lima tahun penjara. [lus/beq]

  • WIFI di Pusaran Internet Rakyat, Untung atau Buntung?

    WIFI di Pusaran Internet Rakyat, Untung atau Buntung?

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) dan PT Eka Mas Republik (MyRepublic) mengemban kewajiban menghadirkan layanan internet terjangkau bagi puluhan juta masyarakat setelah mereka memenangkan pita frekuensi 1,4 GHz.

    PT Telemedia Komunikasi Pratama telah terlibat dalam penggelaran Internet Rakyat Rp100.000, sementara itu MyRepublic belum mengumumkan. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan para pemenang seleksi memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan layanan internet dengan harga per bulan yang terjangkau.

    Perluasan layanan internet murah diarahkan ke kelompok masyarakat menengah ke bawah yang jumlahnya mencapai 34,5 juta rumah tangga serta 2,8 juta rumah tangga di segmen low-income dengan pengeluaran telekomunikasi Rp17.000 sampai Rp180.000 per bulan.

    “Ini tidak hanya wajib dilaksanakan oleh PT Telemedia Komunikasi Pratama, namun juga wajib dilaksanakan oleh PT Eka Mas Republik selaku pemenang seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz,” kata Wayan kepada Bisnis, dikutip Kamis (27/11/2025).

    Dia mengatakan langkah tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah menghadirkan internet di rumah dengan kecepatan akses sampai dengan (up to) 100 Mbps dengan harga layanan yang terjangkau dan andal.

    Pemerintah menargetkan penetrasi internet tetap  berbasis fiber to the home (FTTH) dan fixed wireless access (FWA) dapat menyentuh 30% pada 2026. 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan layanan internet tetap yang stabil dibutuhkan sebagai menjadi fondasi utama pembelajaran digital, serta untuk memberdayakan UMKM. 

    “Jadi FTTH dan FWA tahun depan kita targetkan 30 persen rumah memiliki koneksi tetap. Pendidikan dan UMKM memerlukan koneksi yang lebih secure dan lebih stabil,” kata Meutya.

    Komdigi resmi menutup lelang frekuensi 1,4 GHz dengan PT Telemedia Komunikasi Pratama memenangkan regional I dan PT Eka Mas Republik mendapat regional II dan regional III.

    Dengan berakhirnya lelang ini, Komdigi juga akan berkontribusi terhadap pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp805,5 miliar per tahun, dengan tahun pertama 2x dari angka yang disetorkan. 

    Mengutip laman resmi, Selasa (25/11/2025),  sesuai ketentuan Dokumen Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access) Tahun 2025, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) resmi memenangkan lelang regional I yang meliput Pulau Jawa, Maluku, dan Papua. Telemedia menang dengan harga penawaran Rp403,7 miliar.

    Sementara itu Eka Mas Republik, perusahaan telekomunikasi milik Sinar Mas, mendapat regional II dengan harga penawaran Rp308,8 miliar, dan regional III dengan harga penawaran Rp100,8 miliar.

    Adapun regional II meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara, sementara regional III meliputi Kalimantan dan Sulawesi.

    Menkomdigi menetapkan kemenangan mereka melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital no.489/2025, 490/2025, dan Kepmen no.491/2025 tanggal 24 November 2025.

    “Penetapan Pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 bersifat final dan mengikat,” tulis Komdigi dalam websitenya.

    Pasar luas …

  • MyRepublic Wajib Gelar Layanan Internet Murah seperti Internet Rakyat WIFI

    MyRepublic Wajib Gelar Layanan Internet Murah seperti Internet Rakyat WIFI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan para pemenang lelang 1,4 GHz diwajibkan untuk menggelar layanan internet dengan harga terjangkau.

    PT Telemedia Komunikasi Pratama telah terlibat dalam penggelaran Internet Rakyat Rp100.000, sementara itu MyRepublic belum mengumumkan. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan para pemenang seleksi memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan layanan internet dengan harga per bulan yang terjangkau.

    Perluasan layanan internet murah diarahkan ke kelompok masyarakat menengah ke bawah yang jumlahnya mencapai 34,5 juta rumah tangga serta 2,8 juta rumah tangga di segmen low-income dengan pengeluaran telekomunikasi Rp17.000 sampai Rp180.000 per bulan.

    “Ini tidak hanya wajib dilaksanakan oleh PT Telemedia Komunikasi Pratama, namun juga wajib dilaksanakan oleh PT Eka Mas Republik selaku pemenang seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz,” kata Wayan kepada Bisnis, Selasa (25/11/2025).

    Dia mengatakan langkah tersebut salah satu upaya pemerintah menghadirkan internet di rumah dengan kecepatan akses sampai dengan (up to) 100 Mbps dengan harga layanan yang terjangkau dan andal.

    Sebelumnya, Komdigi menargetkan penetrasi internet tetap  berbasis fiber to the home (FTTH) dan fixed wireless access (FWA) dapat menyentuh 30% pada 2026. 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan layanan internet tetap yang stabil dibutuhkan sebagai menjadi fondasi utama pembelajaran digital, serta untuk memberdayakan UMKM. 

    “Jadi FTTH dan FWA tahun depan kita targetkan 30 persen rumah memiliki koneksi tetap. Pendidikan dan UMKM memerlukan koneksi yang lebih secure dan lebih stabil,” kata Meutya.

    Komdigi resmi menutup lelang frekuensi 1,4 GHz dengan PT Telemedia Komunikasi Pratama memenangkan regional I dan PT Eka Mas Republik mendapat regional II dan regional III.

    Dengan berakhirnya lelang ini, Komdigi juga akan berkontribusi terhadap pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp805,5 miliar per tahun, dengan tahun pertama 2x dari angka yang disetorkan. 

    Mengutip laman resmi, Selasa (25/11/2025),  sesuai ketentuan Dokumen Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access) Tahun 2025, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) resmi memenangkan lelang regional I yang meliput Pulau Jawa, Maluku, dan Papua. Telemedia menang dengan harga penawaran Rp403,7 miliar.

    Sementara itu Eka Mas Republik, perusahaan telekomunikasi milik Sinar Mas, mendapat regional II dengan harga penawaran Rp308,8 miliar, dan regional III dengan harga penawaran Rp100,8 miliar.

    Adapun regional II meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara, sementara regional III meliputi Kalimantan dan Sulawesi.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) menetapkan kemenangan mereka melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital no.489/2025, 490/2025, dan Kepmen no.491/2025 tanggal 24 November 2025.

    “Penetapan Pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 bersifat final dan mengikat,” tulis Komdigi dalam websitenya.