Xcloud.id

Tag: Suprianto

  • Okupansi Hotel di Bandung Barat Saat Libur Lebaran 2025 Alami Penurunan?

    Okupansi Hotel di Bandung Barat Saat Libur Lebaran 2025 Alami Penurunan?

    JABAR EKSPRES – Libur Lebaran 2025, hotel dan penginapan di Kawasan Wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengalami penurunan 3 persen.

    Berdasarkan data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bandung Barat, tercatat sejak H+1 hingga hari ketiga Lebaran. Tren kenaikan okupansi hotel dan penginapan terus melejit hingga 70 persen.

    Meski begitu, jika dibandingkan dengan libur Lebaran tahun lalu, keterisian kamar hotel di Bandung Barat mencapai 73 persen. Artinya libur Lebaran 2025 turun 3 persen.

    Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) KBB Eko Suprianto menilai salah satu penyebab penurunan okupansi karena bergesernya tren pemesanan kamar antara skema booking dan walk in.

    BACA JUGA:Jumlah Pemudik Lebaran 2025 Diprediksi Meningkat, Dishub KBB Siapkan Hal Ini

    “Kalau dibanding tahun lalu bisa sampai 73 persen. Jadi gak lebih baik dari tahun lalu, tapi penurunan gak signifikan,” ujar Eko Suprianto, Rabu (2/4/2025).

    Jika berkaca pada tahun 2024, dikatakan Eko, baik skema booking maupun walk in ini sama-sama punya kontribusi besar dalam mendongkrak okupansi. Namun saat ini, ada kecenderungan wisatawan mayoritas datang mendadak atau “walk-in“.

    “Meski begitu, kita masih optimis bahwa okupansi bisa naik kembali seperti sebelum Pandemik. Apa pun tantangannya, kita yakin wisata bisa bangkit lagi karena wisata sudah jadi kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

    Mengenai hal tersebut, Eko enggan mengaitkan penurunan okupansi dengan kondisi ekonomi seperti daya beli masyarakat yang terus menurun, hingga kecenderungan penghematan yang dilakukan oleh kalangan kelas menengah ke bawah yang lebih memilih untuk memprioritaskan kebutuhan hidup dan persiapan Lebaran dibandingkan dengan berwisata atau menginap di hotel.

    Dirinya justru menilai salah satu faktor penurunan okupansi kamar hotel pasca Pandemi Covid 19 adalah kebijakan pemerintah sendiri. Seperti Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta larangan study tour. Dua kebijakan ini sangat instan terasa langsung oleh pengusaha hotel.

    BACA JUGA:Turuti Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Larangan Study Tour, Disdik KBB: Sekolah Bandel Kena Sanksi

    “Untuk faktor daya beli masyarakat sejauh ini kita belum milihat. Justru kebijakan Inpres efisiensi dan larangan study tour. Kunjungan bulanan kita turun sampai 40 persen,” jelasnya.

  • 133 SMA/SMK di Jabar Nekat Study Tour, Pemprov Jabar Dapat Arahan dari Dedi Mulyadi: Lagi Didalami – Halaman all

    133 SMA/SMK di Jabar Nekat Study Tour, Pemprov Jabar Dapat Arahan dari Dedi Mulyadi: Lagi Didalami – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suyatman, mengungkapkan pihaknya tengah memeriksa dan melakukan pendalaman terhadap 111 SMA dan 22 SMK di Jabar yang nekat melakukan study tour.

    Data itu diketahui lewat pendataan yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik), Inspektorat, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sesuai arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Selain soal pendataan itu, kata Herman, Dedi juga mengarahkan agar dilakukan pendalaman lebih lanjut terhadap ratusan SMA/SMK itu, apakah melanggar Surat Edaran mengenai larangan study tour atau tidak.

    Diketahui, larangan study tour tertuang dalam SE Nomor: 64/PK.01/Kesra yang dikeluarkan oleh Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin.

    “Informasi terakhir yang kami dapatkan ada 111 SMA ada 22 SMK yang (study tour) keluar Jawa Barat dan ini berkembang terus ya, karena Alhamdulillah banyak yang melaporkan sehingga kami jadi tahu juga,” ujar Herman, Jumat (28/2/2025), dilansir TribunJabar.id.

    “Ini lagi didalami, apakah hanya melanggar SE atau ada aturan lain yang memang dilanggar ya, karena apabila hanya melanggar SE itu apakah masuk pelanggaran disiplin ringan atau sedang,” imbuh dia.

    Lebih lanjut, Herman menyinggung soal adanya kemungkinan pelanggaran berat yang dilakukan pihak sekolah untuk pelaksanaan study tour.

    Pelanggaran berat itu, kata Herman, termasuk soal biaya study tour yang dibebankan kepada wali murid secara keseluruhan.

    Menurutnya, apabila pihak sekolah melakukan hal tersebut, maka kemungkinan akan dilaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang bisa berujung pencopotan terhadap kepala sekolah.

    “Tapi kalau ada pembebanan ada pemberatan, misalnya pengelolaan keuangannya oleh sekolah ada hal lain terkait integritas, itu kan dugaan pelanggaran disiplin berat, maka harus dilaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT)” jelas Herman.

    “Nanti kita lihat, kan masih ada pengawasan dengan tujuan tertentu, tentunya sedang dilakukan,” pungkas dia.

    Alasan Dedi Mulyadi Larang Study Tour

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menjelaskan mengenai larangan study tour bagi sekolah-sekolah di Jabar.

    Lewat sebuah video yang diunggah di akun Instagram resminya, Selasa (25/2/2025), Dedi menegaskan kegiatan study tour, kunjungan ilmiah, hingga kunjungan industri yang biasa dilakukan SMA/SMK, tegas dilarang.

    Dedi mengungkapkan, larangan itu berlaku bagi apapun kegiatan yang berkaitan dengan study tour, yang membebani keuangan orang tua siswa.

    Sebab, selama ini, diketahui biaya study tour selalu dibebankan secara penuh kepada pihak wali murid.

    “Saya tegaskan kembali ya, yang kami larang itu adalah kegiatan-kegiatan study tour, kunjungan ilmiah, study industry, kunjungan industri, apapun namanya, yang di dalamnya melakukan pembebanan kepada orang tua siswa,” kata Dedi, Selasa, di akun Instagram @dedimulyadi71.

    Menurut Dedi, selama ini sebagian besar orang tua siswa harus berutang demi membayar biaya study tour.

    Hal itu, lanjut dia, justru menjadi beban ekonomi bagi orang tua siswa karena memiliki tanggungan utang.

    “Banyak orang tua siswa yang tidak dalam posisi punya kemampuan keuangan harus ngutang ke sana kemari, yang berakibat pada beban ekonomi hidupnya semakin berat,” imbuh Dedi.

    Alasan selanjutnya yang membuat Dedi tegas melarang study tour adalah soal keamanan.

    Dedi menyinggung kecelakaan SMK di Depok ketika melakukan study tour yang berujung pada meninggalnya 11 siswa.

    Menurutnya, kecelakaan tersebut harus dijadikan pelajaran penting agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

    “Kedua, jaminan keselamatan terhadap siswa, seperti terjadi pada waktu kecelakaan SMK di Depok yang mengakibatkan meninggalnya jumlah org yang banyak.”

    “Itu adalah pelajaran penting bagi kita semua agar tidak mengulangi peristiwa yang sama,” pungkas Dedi.

    Diketahui, sejak resmi menjabat sebagai Gubernur Jabar setelah dilantik pada Kamis (20/2/2025), Dedi gencar menyuarakan larangan study tour bagi SMA/SMK di Jawa Barat.

    Bahkan, di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jabar, Dedi mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang ngotot melaksanakan study tour ke luar provinsi.

    Sejumlah Sekolah Batalkan Study Tour

    Imbas larangan yang disampaikan Dedi Mulyadi, sejumlah sekolah di Jawa Barat membatalkan kegiatan study tour ke Kabupaten Bandung Barat (KBB).

    Hal ini disampaikan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) KBB, Eko Suprianto.

    Eko mengatakan, dari data enam objek wisata di KBB, sudah ada 18 kunjungan wisata sekolah yang dibatalkan.

    “Sudah banyak sekolah-sekolah yang cancel (study tour)” kata Eko, Senin (24/2/2025).

    “Ada 18 event yang batal dengan total pesanan 4.300 pax. Itu data bulan Februari (2025)” imbuhnya.

    Atas larangan study tour, Eko mengatakan PHRI Jawa Barat akan menjadwalkan pertemuan dengan Dedi.

    Pertemuan itu diharapkan bisa menjadi  jembatan diskusi untuk membahas dampak dari adanya pelarangan study tour.

    “Iya, rencananya dari pengurus PHRI Jabar yang mau menghadap,” ujar Eko.

    Terpisah, pengusaha perjalanan wisata di bawah naungan organisasi Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Jawa Barat, mengaku khawatir dengan adanya larangan study tour.

    Ketua ASITA DPR Jabar, Daniel Guna Nugraha, mengungkapkan kekhawatiran itu menjalar hingga ke Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali.

    Sebab, menurut dia, selama ini pasar terbesar pelajar ketiga provinsi itu berasal dari Jawa Barat.

    Ia pun mengaku khawatir larangan study tour bagi SMA/SMK di Jawa Barat, bisa berdampak pada boikot berwisata ke Jabar.

    “Efek pelarangan ini telah menimbulkan kekhawatiran, bukan hanya oleh pelaku industri pariwisata di Jawa Barat tetapi juga menjalar ke Provinsi lain di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Bali.”

    “Pasar terbesar pelajar mereka adalah dari Jawa Barat, mungkin saja nantinya bisa berdampak boikot berwisata ke Jawa Barat,” jelas Daniel, Senin.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Ratusan SMA dan SMK di Jabar Diduga Langgar SE Larangan Study Tour, Sanksi Disiapkan Pemprov Jabar

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman/Rahmat Kurniawan/Kisdiantoro)

  • 2 Alasan Dedi Mulyadi Tegas Larang Study Tour bagi Sekolah Jabar, Singgung Beban Ekonomi Ortu Siswa – Halaman all

    2 Alasan Dedi Mulyadi Tegas Larang Study Tour bagi Sekolah Jabar, Singgung Beban Ekonomi Ortu Siswa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menyinggung soal larangan study tour bagi sekolah-sekolah di Jabar.

    Lewat sebuah video yang diunggah di akun Instagram resminya, Selasa (25/2/2025), Dedi menegaskan kegiatan study tour, kunjungan ilmiah, hingga kunjungan industri yang biasa dilakukan SMA/SMK, tegas dilarang.

    Dedi mengungkapkan, larangan itu berlaku bagi apapun kegiatan yang berkaitan dengan study tour, yang membebani keuangan orang tua siswa.

    Sebab, selama ini, diketahui biaya study tour selalu dibebankan secara penuh kepada pihak wali murid.

    “Saya tegaskan kembali ya, yang kami larang itu adalah kegiatan-kegiatan study tour, kunjungan ilmiah, study industry, kunjungan industri, apapun namanya, yang di dalamnya melakukan pembebanan kepada orang tua siswa,” kata Dedi, Selasa, di akun Instagram @dedimulyadi71.

    Menurut Dedi, selama ini sebagian besar orang tua siswa harus berutang demi membayar biaya study tour.

    Hal itu, lanjut dia, justru menjadi beban ekonomi bagi orang tua siswa karena memiliki tanggungan utang.

    “Banyak orang tua siswa yang tidak dalam posisi punya kemampuan keuangan harus ngutang ke sana kemari, yang berakibat pada beban ekonomi hidupnya semakin berat,” imbuh Dedi.

    Alasan selanjutnya yang membuat Dedi tegas melarang study tour adalah soal keamanan.

    Dedi menyinggung kecelakaan SMK di Depok ketika melakukan study tour yang berujung pada meninggalnya 11 siswa.

    Menurutnya, kecelakaan tersebut harus dijadikan pelajaran penting agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

    “Kedua, jaminan keselamatan terhadap siswa, seperti terjadi pada waktu kecelakaan SMK di Depok yang mengakibatkan meninggalnya jumlah org yang banyak.”

    “Itu adalah pelajaran penting bagi kita semua agar tidak mengulangi peristiwa yang sama,” pungkas Dedi.

    Diketahui, sejak resmi menjabat sebagai Gubernur Jabar setelah dilantik pada Kamis (20/2/2025), Dedi gencar menyuarakan larangan study tour bagi SMA/SMK di Jawa Barat.

    Bahkan, di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jabar, Dedi mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang ngotot melaksanakan study tour ke luar provinsi.

    Sejumlah Sekolah Batalkan Study Tour

    Imbas larangan yang disampaikan Dedi Mulyadi, sejumlah sekolah di Jawa Barat membatalkan kegiatan study tour ke Kabupaten Bandung Barat (KBB).

    Hal ini disampaikan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) KBB, Eko Suprianto.

    Eko mengatakan, dari data enam objek wisata di KBB, sudah ada 18 kunjungan wisata sekolah yang dibatalkan.

    “Sudah banyak sekolah-sekolah yang cancel (study tour)” kata Eko, Senin, dikutip dari TribunJabar.id.

    “Ada 18 event yang batal dengan total pesanan 4.300 pax. Itu data bulan Februari (2025)” imbuhnya.

    Atas larangan study tour, Eko mengatakan PHRI Jawa Barat akan menjadwalkan pertemuan dengan Dedi.

    Pertemuan itu diharapkan bisa menjadi  jembatan diskusi untuk membahas dampak dari adanya pelarangan study tour.

    “Iya, rencananya dari pengurus PHRI Jabar yang mau menghadap,” ujar Eko.

    Terpisah, pengusaha perjalanan wisata di bawah naungan organisasi Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Jawa Barat, mengaku khawatir dengan adanya larangan study tour.

    Ketua ASITA DPR Jabar, Daniel Guna Nugraha, mengungkapkan kekhawatiran itu menjalar hingga ke Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali.

    Sebab, menurut dia, selama ini pasar terbesar pelajar ketiga provinsi itu berasal dari Jawa Barat.

    Ia pun mengaku khawatir larangan study tour bagi SMA/SMK di Jawa Barat, bisa berdampak pada boikot berwisata ke Jabar.

    “Efek pelarangan ini telah menimbulkan kekhawatiran, bukan hanya oleh pelaku industri pariwisata di Jawa Barat tetapi juga menjalar ke Provinsi lain di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Bali.”

    “Pasar terbesar pelajar mereka adalah dari Jawa Barat, mungkin saja nantinya bisa bedampak boikot berwisata ke Jawa Barat,” jelas Daniel, Senin.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Gubernur Jabar Larang Studi Tour, Sekolah-sekolah Mulai Batalkan Kunjungan Wisata ke Bandung Barat

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Rahmat Kurniawan/Kisdiantoro)

  • Tak Hanya Jurnalis Tribun, Wartawan Wanita Juga Dianiaya saat Liput Demo Indonesia Gelap di Ternate – Halaman all

    Tak Hanya Jurnalis Tribun, Wartawan Wanita Juga Dianiaya saat Liput Demo Indonesia Gelap di Ternate – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang jurnalis Tribun Ternate bernama M Julfikram Suhadi dianiaya anggota Satpol PP saat meliput demonstrasi Indonesia Gelap di depan Kantor Wali Kota Ternate, Maluku Utara, Senin (24/2/2025).

    Jadi korban kekerasan saat meliput, M Julfikram Suhadi pun melaporkan apa yang dialaminya ke Polres Ternate didampingi rekan jurnalis lainnya.

    Ternyata, tak hanya Julfikram Suhadi saja yang jadi korban kekerasan terhadap jurnalis.

    Ada satu jurnalis wanita yang ikut jadi korban saat tengah melerai aksi kekerasan terhadap jurnalis Tribun Ternate ini.

    Ia adalah Fitriyanti Safar dari media Halmaheraraya.

    Ia terkena pukulan saat melerai aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP.

    “Saat Julfiram dipukul lagi, kami para jurnalis mencoba mengamankannya,”

    “Saya juga ikut membantu, tapi malah mengalami kekerasan serupa hingga bibir saya pecah,” kata Fitriyanti, Selasa (25/2/2025).

    Mengutip Kompas.com, Fitriyanti juga melaporkan apa yang menimpanya ke Polres Ternate.

    AKP Umar Kombong, Kasi Humas Polres Ternate mengonfirmasi adanya pelaporan tersebut.

    AKP Umar menuturkan, pihaknya telah meminta keterangan kedua pelapor dan dua orang saksi.

    “Untuk kedua pelapor maupun dua orang saksi lain sudah dimintai keterangan awal pascalaporan dimasukkan ke SPKT,” terangnya.

    Kronologi Kejadian

    Kejadian kekerasan terhadap jurnalis ini terjadi sekira pukul 15.00 WIT.

    Julfikram menceritakan, ia mendapatkan kekerasan saat tengah mengambil gambar dari aksi massa yang chaos dengan petugas Satpol PP.

    “Saya sedang ambil gambar saat masa aksi mulai chaos. Saat massa dan aparat saling dorong, tiba-tiba tangan saya dipukul,” ungkap Julfikram, dikutip dari TribunTernate.com.

    Saat tangannya dipukul, Julfikram sempat marah dan mengatakan bahwa ia adalah wartawan.

    Namun, tiba-tiba ia dipukul laki di bagian rusuk dan wajahnya.

    “Saya liputan dilengkapi id card pers. Dalam kerumunan itu ada polisi dan Satpol PP, dan saya yakin yang pukul itu anggota Satpol PP,” tandasnya.

    Buntut dari kejadian ini, jurnalis di Maluku utara pun menggelar aksi demo di depan Kantor Wali Kota Ternate, Selasa (25/2/2025).

    Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate, Ikram Salim pun mengecam tindakan aparat terhadap jurnalis.

    Ia menegaskan bahwa jurnalis memiliki hak meliput tanpa tekanan dan ancaman kekerasan.

    “Kami tidak bisa diam. Jurnalis adalah pilar demokrasi yang tugasnya memberikan informasi dan edukasi kepada publik. Kekerasan terhadap jurnalis tidak bisa dibenarkan dalam keadaan apa pun. Oknum Satpol PP yang terlibat harus ditindak tegas, dan kami mendesak Kasatpol PP Kota Ternate dicopot,” tegas Ikram dalam orasinya, dikutip dari TribunTernate.com.

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunTernate.com, Randi Basri/M Julfikram Suhadi)(Kompas.com, Agus Suprianto)

  • Kasih Palestina Berhasil Salurkan Bantuan ke Pengungsi Palestina di Yordania dan Gaza

    Kasih Palestina Berhasil Salurkan Bantuan ke Pengungsi Palestina di Yordania dan Gaza

    loading…

    Lembaga kemanusiaan Kasih Palestina sukses menyelesaikan misi penyaluran bantuan kepada pengungsi Palestina di Yordania dan Gaza. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Lembaga kemanusiaan Kasih Palestina sukses menyelesaikan misi penyaluran bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Palestina di Yordania dan Gaza . Di kamp pengungsian Palestina di Yordania, bantuan yang diberikan meliputi hotmeal, sembako, jaket, dan selimut. Sementara itu, bantuan berupa tepung gandum telah berhasil dikirimkan ke Gaza untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat di wilayah tersebut.

    Tim Kasih Palestina kembali ke Indonesia pada 27 Januari 2025 setelah menjalankan misi selama sembilan hari. Mereka yakni Sopian Suprianto (CEO Kasih Palestina), Yeremia Purwadi Sastra (Chief Program Officer), Ai Hidayatunnajah (Staff Program Officer), dan S. Febrianti Patimah (Chief Fundraising Officer).

    “Kami bersyukur atas kelancaran misi ini. Bantuan yang kami salurkan diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan dukungan bagi para pengungsi Palestina yang menghadapi berbagai tantangan dalam situasi sulit ini,” kata Sopian Suprianto dalam siaran pers, Kamis (30/1/2025).

    Selain penyaluran bantuan, tim Kasih Palestina juga melakukan kunjungan strategis ke KBRI di Yordania, kantor UNRWA (United Nations Relief and Works Agency), serta bertemu dengan JHCO (Jordan Hashemite Charity Organization). Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi kemanusiaan dan memastikan distribusi bantuan dilakukan secara tepat sasaran.

    Sebagai bagian dari misi kemanusiaan ini, tim juga menyalurkan bantuan kesehatan kepada penderita kanker asal Palestina yang dirawat di Jordan University Cancer Hospital. “Bantuan ini merupakan wujud kepedulian kami untuk meringankan beban pasien kanker Palestina. Kami ingin mereka merasakan bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi perjuangan ini,” ujarnya.

    Misi ini merupakan bagian dari program unggulan Kasih Palestina, yaitu “Selamatkan Palestina”. Meliputi berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi.

    Melalui program ini, Kasih Palestina terus bekerja sama dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional, guna memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Keberhasilan misi ini kembali memperkokoh peran Kasih Palestina sebagai lembaga kemanusiaan terpercaya yang senantiasa hadir memberikan solusi nyata bagi rakyat Palestina di tengah tantangan yang dihadapi.

    (poe)

  • Nelayan di Lampung Timur Tewas Akibat Bom Ikan yang Meledak Saat Dirakit

    Nelayan di Lampung Timur Tewas Akibat Bom Ikan yang Meledak Saat Dirakit

    Lampung Timur, Beritasatu.com – Seorang nelayan di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Lampung tewas terkena bom ikan yang meledak saat dirakit. Nelayan itu mengalami luka parah di sekujur tubuh akibat terkena ledakan bom ikan yang ia racik sendiri.

    Korban sempat mendapatkan tindakan medis, tetapi nyawanya tidak tertolong akibat mengalami luka berat. Nelayan malang itu berinisial M.

    Peristiwa yang menggegerkan warga tersebut terjadi di sebuah rumah yang berada di Dusun 4 Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Minggu (26/1/2025).

    Ledakan bom ikan tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. Saat kejadian, korban diduga sedang merakit bom ikan di teras rumah kontrakannya tersebut.

    Akibat ledakan tersebut, nelayan berusia 21 tahun tersebut tewas akibat luka parah di sekujur tubuhnya. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit akibat mengalami luka cukup parah di bagian tangan, tubuh, dada, dan wajahnya.

    Tidak hanya menewaskan korban, akibat ledakan itu, atap dan dinding rumah kontrakan korban yang terbuat dari asbes jebol. Suara ledakan terdengar hingga berjarak satu kilometer oleh warga sekitar.

    Beruntung saat kejadian, korban hanya seorang diri di rumah kontrakannya, sedangkan tetangga kontrakan sedang berada bekerja. Berdasarkan informasi, korban M merupakan warga Cirebon, Jawa Barat yang bekerja sebagai nelayan bagan tancap.

    Setelah kejadian, polisi langsung melakukan pemeriksaan intensif di rumah kontrakan korban yang yang menjadi tempat kejadian perkara. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi memasang garis polisi di TKP dan tim Inafis dari Polres Lampung Timur melakukan olah TKP.

    Dari TKP polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Dari pantauan di TKP, tim Inafis terlihat mengamankan sejumlah botol bekas minuman yang diduga sebagai tempat wadah untuk membuat bom ikan rakitan.

    Kapolsek Labuhan Maringgai, Kompol Suprianto mengatakan, peristiwa ledakan bom ikan yang menewaskan nelayan itu masih dalam penyelidikan.

    Hingga Senin (27/1/2025) siang, rumah kontrakan nelayan tewas akibat ledakan bom ikan tersebut masih terpasang garis polisi. Rencananya, Senin petang jenazah korban akan dibawa pihak ke keluarga untuk dimakamkan di daerah asalnya di Cirebon, Jawa Barat.
     

  • Ada Laut Ber-SHM Juga di Sumenep, BPN Anggap Sebagai Daratan Terkena Abrasi

    Ada Laut Ber-SHM Juga di Sumenep, BPN Anggap Sebagai Daratan Terkena Abrasi

    Sumenep (beritajatim.com) – Polemik area pesisir laut seluas 21 hektare yang memiliki sertifikat hak milik (SHM) di Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep masih bergulir.

    Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan warga Dusun Tapakerbau berbeda pendapat tentang lahan itu. Versi BPN, lahan yang bersertifikat hak milik itu bukan merupakan laut, melainkan daratan yang tergenang air saat pasang dan terlihat kembali saat air laut surut.

    “Ini sesuai dengan keterangan kepala desa setempat. Dulu lahan itu memang daratan, kemudian terkena abrasi sehingga tampak seperti laut ketika air pasang. Kalau ada yang keberatan, silakan menggugat lewat jalur hukum,” ungkap Kasi Pendaftaran Hak pada ATR/BPN Sumenep, Suprianto, Jumat (24/01/2025).

    Sementara versi berbeda disampaikan salah satu Ketua RT di Dusun Tapakerbau, Siddik. Ia meyakini bahwa lahan yang telah bersertifikat hak milik itu murni laut, bukan daratan yang mengalami abrasi.

    “Sejak puluhan tahun lalu, itu memang laut. Bukan daratan yang mengalami abrasi. Saya ini orang Tapakerbau. Di tempat itu, kami warga kampung Tapakerbau mencari nafkah dengan mencari ikan. Kalau itu direklamasi, sama saja dengan membunuh mata pencarian kami,” tandasnya.

    Sebelumnya, 21 hektare laut di Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep diketahui telah mengantongi sertifikat hak milik (SHM) atas nama perorangan.

    Penerbitan SHM pada kawasan pantai laut Gersik Putih tersebut tertulis tahun 2009. Sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut atas nama beberapa orang dengan luas beragam.

    Laut yang telah ber-SHM itu rencananya akan direklamasi menjadi tambak garam, seluas yang tertera pada sertifikat, yakni 21 hektare.

    Namun rencana itu mendapat penolakan keras dari warga Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih. Mereka adalah warga yang tinggal paling dekat dengan kawasan ber-SHM itu. Warga Tapakerbau keberatan, karena selama ini lahan tersebut merupakan mata pencarian mereka sebagai nelayan. Apabila lahan tersebut direklamasi, maka nelayan setempat akan kehilangan penghasilan.

    Rencana reklamasi itu sempat akan dilakukan pada April 2023, dengan memasang pagar laut dan mendatangkan alat berat berupa escavator. Namun kegiatan itu mendapat perlawanan keras dari warga. Mereka menghadang escavator dan mencabut pagar laut. Rencana itu akhirnya gagal dilaksanakan.

    Setelah terhenti, rencana serupa muncul kembali di Januari 2025. Warga setempat tetap bersikukuh menolak. Mereka membuat posko dan bergantian berjaga di sekitar lokasi agar jangan sampai reklamasi itu dilaksanakan. (tem/ian)

  • 21 Hektar Laut di Sumenep Ber-SHM sejak 2009, Ini Penjelasan BPN

    21 Hektar Laut di Sumenep Ber-SHM sejak 2009, Ini Penjelasan BPN

    Sumenep (beritajatim.com) – Seluas 21 hektare laut di Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep diketahui telah mengantongi sertifikat hak milik (SHM) atas nama perorangan.

    Penerbitan SHM pada kawasan pantai laut Gersik Putih tersebut tertulis tahun 2009. Sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut atas nama beberapa orang dengan luas beragam.

    Kasi Pendaftaran Hak pada ATR/BPN Sumenep, Suprianto, membenarkan bahwa wilayah laut di Gersik Putih itu telah memiliki sertifikat resmi sejak 2009.

    Ia menjelaskan, proses sertifikasi itu dilakukan melalui ajudikasi dengan pengukuran lahan yang melibatkan pihak ketiga. Berdasarkan hasil pengukuran saat itu, lahan 21 hektare tersebut dianggap bukan laut.

    “Itu bukan laut, tapi daratan yang tergenang air saat pasang dan terlihat kembali saat air laut surut. Nah kalau ada pihak yang merasa keberatan atau dirugikan, silahkan ajukan gugatan. Tapi SHM itu secara hukum tetap dinyatakan sah,” terangnya.

    Namun demikian,.sesuai instruksi Kanwil BPN Jawa Timur, pihaknya segera melakukan inventarisasi ulang atas temuan lahan seluas 21 hektar yang telah memiliki SHM.

    Kasus laut ber-SHM tersebut sempat mencuat di Sumenep pada 2023, ketika akan dilakukan reklamasi pantai seluas yang tertera pada sertifikat, yakni 21 hektare. Rencananya, akan dibangun tambak garam pada lahan bersertifikat perorangan itu.

    Namun rencana itu mendapat penolakan keras dari warga Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih. Mereka adalah warga yang tinggal paling dekat dengan kawasan ber-SHM itu. Warga Tapakerbau keberatan, karena selama ini lahan tersebut merupakan mata pencarian mereka sebagai nelayan. Apabila lahan tersebut direklamasi, maka nelayan setempat akan kehilangan penghasilan. (tem/kun)

  • Meutya Hafid Lantik Raline Shah Jadi Staf Khusus di Kementerian Komdigi

    Meutya Hafid Lantik Raline Shah Jadi Staf Khusus di Kementerian Komdigi

    Meutya Hafid Lantik Raline Shah Jadi Staf Khusus di Kementerian Komdigi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi)
    Meutya Hafid
    melantik jajaran pejabat di lingkungan
    Kementerian Komunikasi dan Digital
    pada hari ini, di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2025).
    Salah satu yang dilantik adalah selebriti
    Raline Shah
    yang dipercaya menjadi Staf Khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital.
    Selain Raline, Meutya juga melantik sekretaris jenderal, lima direktur jenderal (dirjen), satu inspektur jenderal, dan tiga staf khusus dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
    Lima dirjen itu adalah Dirjen Infrastruktur Digital, Dirjen Teknologi Pemerintah Digital, Dirjen Ekosistem Digital, Dirjen Pengawasan Ruang Digital, serta Dirjen Komunikasi Publik dan Media.
    Berikut daftar pejabat yang dilantik oleh Meutya Hafid:
    Daftar Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya:
    1. Sekjen Kementerian Komdigi: Ismail
    2. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital: Mira Tehib
    3. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital: Wayantoni Suprianto
    4. Direktur Jenderal Ekosistem Digital: Edwin Hidayat Abdullah
    5. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital: Alexander Sabar
    6. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital: Fifi Aleyda Yahya
    7. Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital: Arief Tri Hartianto
    8. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Digital: Raden Wijaya Kusuma Wardana
    9. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa, Kementerian Komunikasi dan Digital: Andara Moli Prabowati
    10. Staf Ahli Bidang Teknologi: Mochamad Hadiyana
    11. Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga: Aida Azhar
    12. Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital: Raline Shah
    13. Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi: Rudi Sutarto
    Daftar Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama:
    1. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal: Yustina Dwiratna
    2. Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital: Indra Maulana
    3. Sekretaris Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital: Nada Fitria
    4. Sekretaris Direktorat Jenderal Ekosistem Digital: Aryo Pamoragung
    5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital: Mediodecci Lustarini
    6. Sekretaris Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media: Very Radian Wicaksono
    7. Sekretaris Inspektorat Jenderal: Nizam
    8. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital: I Nyoman Adhiama
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dongkrak Ekonomi, Produk Pertanian dan Perkebunan Kolaka Timur Sultra Dikembangkan ke Pasar Ekspor – Halaman all

    Dongkrak Ekonomi, Produk Pertanian dan Perkebunan Kolaka Timur Sultra Dikembangkan ke Pasar Ekspor – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), memiliki produk perkebunan dan pertanian yang berpotensi untuk digenjot kegiatan ekspornya.

    Satu di antara komoditas perkebunan yang dapat dikembangkan yakni kakao, yang pada tahun 2022 luas perkebunannya mencapai 57.916 ha dan produksi 18.188 ton. 

    Selain itu, ada komoditas lain setelah kakao adalah cengkeh, kelapa dalam, kopi robusta, lada, pala, dan kelapa sawit. 

    Dalam mengembangkan potensi ekspor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Kolaka Timur, DPRD Kabupaten Kolaka Timur yang diwakili Ketua Komisi I, Eka Saputra; Ketua Komisi II, Suprianto; dan Ketua Komisi III, Irwansyah beserta anggota tiap-tiap komisi melakukan kunjungan kerja ke Bea Cukai Kendari, pekan kemarin.

    “Kunjungan perwakilan DPRD Kabupaten Kolaka Timur merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam mengembangkan perekonomian, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bea Cukai,” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Kendari, Trisman dikutip Selasa (7/1/2025).

    Kabupaten Kolaka Timur juga mengembangkan pertanian terpadu yang memadukan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. 

    Diharapkan, perkembangan pertanian dan perkebunan Kabupaten Kolaka Timur dapat membuat daerah ini menjadi pemasok pangan nasional.

    “Kami sangat berterima kasih kepada perwakilan DPRD yang telah melakukan kunjungan ke sini. Semua anggota dewan yang hadir kami beri kesempatan untuk memberikan pertanyaan, dan sebagian besar bertanya bagaimana Kolaka Timur yang dengan peraturan daerah terbarunya akan menjadikan Kolaka Timur menuju kota agropolitan,” tuturnya.