Tag: Suprianto

  • Akhir Cerita Staf yang Rampok BLT Rp 600 Juta dan Bacok Kepala Kantor Pos Takalar

    Akhir Cerita Staf yang Rampok BLT Rp 600 Juta dan Bacok Kepala Kantor Pos Takalar

    Sebelumnya, Kepala Kantor Pos Cabang Takalar, Sulawesi Selatan, Suwanto Tahir, mengalami luka parah setelah menjadi korban penganiayaan berat yang diduga dilakukan oleh pegawainya sendiri. Peristiwa ini terjadi pada Jumat malam, sekitar pukul 19.30 Wita, di Kantor Pos Cabang Takalar, saat aktivitas pelayanan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) baru saja selesai dan kantor bersiap ditutup.

    Saat kejadian, korban tengah mengamankan uang BLT senilai ratusan juta rupiah ke dalam brankas kantor. Namun secara tiba-tiba, korban diserang dari belakang oleh Suprianto Gassing, yang diketahui merupakan staf Kantor Pos Cabang Takalar.

    Pelaku memukul kepala dan tubuh korban menggunakan tabung alat pemadam api ringan (APAR), lalu membacok korban dengan senjata tajam jenis badik hingga korban terjatuh bersimbah darah. Pelaku juga merampas telepon genggam milik korban sebelum melarikan diri.

    Meski dalam kondisi luka serius, korban masih sempat dipapah keluar oleh warga sekitar dan segera dilarikan ke RSUD Padjonga Dg Ngalle Takalar untuk mendapatkan perawatan intensif.

    “Saya dipukul dari belakang, lalu dibacok. Dia mau ambil uang BLT itu. Pelakunya Suprianto, staf kami sendiri,” ujar Suwanto Tahir.

    Kesaksian tersebut turut dibenarkan oleh salah satu pegawai kantor pos, Daeng Senga, yang melihat langsung kondisi lokasi kejadian usai insiden berdarah itu.

    “Betul, yang menikam itu teman sekantor. Waktu saya lihat, lantai kantor sudah penuh darah,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Kantor Pos Indonesia Wilayah Makassar, Adi, yang mendatangi lokasi, menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Ia pun enggan berspekulasi ihwal dugaan perampokan itu, ia mengaku menyerahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian.

    “Kami sangat prihatin. Korban dan pelaku sama-sama merupakan karyawan kami. Saat ini kami menunggu hasil penyelidikan dari Polres Takalar,” ujarnya.

    Mendapat laporan dari warga, tim Satreskrim bersama Inafis Polres Takalar langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari lokasi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dan memastikan uang BLT ratusan juta rupiah masih tersimpan aman di dalam brankas.

    Hingga dini hari, Kantor Pos Cabang Takalar masih dijaga ketat aparat kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sisi lain, tim Resmob Polres Takalar terus melakukan pencarian terhadap pelaku yang melarikan diri usai melakukan penganiayaan.

     

  • Dianggarkan Tiga Tahun Berturut-turut, DPRD Bojonegoro Tinjau Kesiapan RSUD Temayang

    Dianggarkan Tiga Tahun Berturut-turut, DPRD Bojonegoro Tinjau Kesiapan RSUD Temayang

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Komisi C DPRD Bojonegoro melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Temayang. Sidak ini dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional rumah sakit yang sudah menelan anggaran puluhan miliar rupiah tersebut.

    Namun, hasil peninjauan di lapangan menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Gedung yang pembangunannya rampung tahun 2025 itu ternyata belum diserahterimakan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) kepada Dinas Kesehatan Bojonegoro.

    Selain itu, sejumlah dokumen perizinan juga masih belum lengkap. “Kami ingin memastikan alasan mengapa RSUD Temayang hingga akhir tahun ini belum juga bisa beroperasi,” ujar Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Suprianto, usai sidak, Sabtu (8/11/2025).

    Politisi Partai Golkar itu menegaskan, pihaknya cukup heran karena bangunan rumah sakit yang sudah berdiri megah itu ternyata belum memiliki izin mendasar seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun izin operasional lainnya. Kondisi tersebut membuat rumah sakit belum bisa difungsikan untuk pelayanan masyarakat.

    Menurutnya, Komisi C akan segera memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Kesehatan, DPKPCK, dan Dinas Perizinan Bojonegoro. Tujuannya untuk meminta kejelasan sekaligus mendorong percepatan penyelesaian administrasi agar RSUD Temayang bisa segera dibuka.

    “Kita sudah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pembangunan RSUD Temayang ini. Harapan kami, akhir tahun ini rumah sakit harus sudah bisa beroperasi agar masyarakat di wilayah selatan Bojonegoro mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” tegas Mas Pri, sapaan Ahmad Supriyanto.

    Sebagai informasi, pembangunan RSUD Temayang dibiayai melalui anggaran yang digelontorkan selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp 20,5 miliar, dilanjutkan Rp 50,9 miliar pada tahun 2024. Sementara pada tahun 2025, anggaran kembali dikucurkan untuk pembangunan pagar senilai Rp 923,6 juta dan penataan halaman sekitar Rp 2 miliar. [lus/kun]

  • Oknum Polwan Diduga Selingkuh dengan Anggota DPRD, Digerebek Suaminya yang Juga Polisi

    Oknum Polwan Diduga Selingkuh dengan Anggota DPRD, Digerebek Suaminya yang Juga Polisi

    GELORA.CO – Oknum polisi wanita ( Polwan) digerebek karena diduga selingkuh dengan seorang anggota DPRD.

    Dugaan perselingkuhan oknum Polwan dengan anggota DPRD tersebut digerebek setelah ada laporan dari suami.

    Suami si Polwan ternyata juga seorang anggota polisi, sama-sama tugas di Polres Blitar Kota.

    Sosok polwan tersebut berinisial NW yang belakangan diketahui berpangkat Brigadir Polisi (Brigpol).

    Dilansir dari pemberitaan Tribunnews.com, Brigpol merupakan kepangkatan anggota Polri golongan Bintara. Lambang Brigpol berupa 3 balok panah perak di pundaknya.

    Polwan NW sehari-hari bertugas di wilayah hukum Polres Blitar Kota, Polda Jawa Timur.

    Dikutip dari TribunJatim.com, suami NW juga berstatus sebagai anggota Polri. Ia sama-sama bertugas di Mapolres Blitar Kota.

    Sementara diduga pasangan selingkuh Polwan NW tercatat sebagai anggota DPRD Kota Blitar.

    Kronologi penggerebekan

     

    Kasat Reskrim Polres Batu, Iptu Joko Suprianto membeberkan kronologi penggerebekan polwan NW.

    Semua bermula saat suami sah dari polwan NW melaporkan dugaan perselingkuhan.

    Jajaran Polres Batu kemudian berkoordinasi untuk melakukan penggerebekan.

    Diketahui polwan NW sedang berada di sebuah hotel pada Sabtu (18/10/2025).

    Singkat cerita, penggerebekan dilakukan dan benar ditemukan polwan NW dalam kamar.

    Akan tetapi, ia hanya seorang diri di hotel tersebut.

    Polwan NW mengaku anggota DPRD yang diduga jadi selingkuhan pergi terlebih dahulu sebelum petugas datang.

    Iptu Joko menegaskan, masih mendalami kasus dugaan perselingkuhan ini.

    “Masih kami lakukan penyelidikan.”

    “Untuk keterlibatan dewannya masih kami dalami,” katanya, dikutip dari Suryamalang.com, Senin (20/10/2025).

    Pernyataan senada juga datang dari Humas Polres Blitar Kota, Iptu Samsul Anwar.

    Ia membenarkan telah terjadi penggerebekan yang melibatkan polwan NW.

    “Saat diamankan, laki-lakinya tidak ada. (Dugaan selingkuh) itu hasil setelah dilakukan pemeriksaan terhadap si perempuan. Informasinya, laki-lakinya anggota dewan,” katanya, dikutip dari Suryamalang.com.

    Iptu Samsul memastikan kasus akan diusut, terkait tindak pidana akan ditangani Polres Batu.

    Sementara terkait etik anggota Polri sedang ditangani Polres Blitar Kota.

    “Penanganan kasusnya di Polres Batu, karena lokasinya di Kota Batu.”

    “Polres Blitar Kota akan menangani soal kode etik, karena seorang anggota Polri,” tegasnya.

    Penjelasan BK DPRD Kota Blitar

    Dugaan perselingkuhan oknum polwan dan anggota DPRD sudah terdengar ke telinga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Blitar, Aris Dedi Arman.

    Ia mengakui sudah menerima laporan dan masih menunggu informasi lebih lanjut dari polisi.

    “Betul, memang sudah masuk informasinya,” katanya.

    Aris menekankan terkait prinsip praduga tak bersalah.

    Meskipun demikian, ia mengakui kasus tersebut sudah menjadi konsumsi publik hingga viral di media sosial.

    Oleh karenanya, Aris akan berkomunikasi dengan pimpinan DPRD Blitar Kota guna membahas perihal etik.

    “Nanti kami proses, kami sudah komunikasi dengan pimpinan DPRD, kami menunggu proses dari pelapor untuk melapor ke Badan Kehormatan,” tegasnya, dikutip dari Suryamalang.com.(*)

  • Siapa Mau? Ada Pajero Sport Dilelang Mulai Rp 200 Jutaan, Kondisinya Begini

    Siapa Mau? Ada Pajero Sport Dilelang Mulai Rp 200 Jutaan, Kondisinya Begini

    Jakarta

    Ada Pajero Sport dilelang mulai Rp 200 jutaan. Bagaimana kondisinya?

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang sejumlah barang sitaan. Salah satunya di antaranya berupa mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5 L Exceed beserta satu buah kuncinya. Mobil ini ditawarkan dengan skema open bidding. Harganya dibuka mulai Rp 230,526 juta. Kalau berminat ikut lelang, kamu harus membayar uang jaminan sebesar Rp 50 juta.

    Kondisi Pajero Sport yang dilelang mulai Rp 200 jutaan. Foto: Dok.lelang.go.id

    Soal kondisinya, jelas apa adanya. Terlihat dalam foto di laman lelang.go.id, kondisinya tidak buruk-buruk amat. Namun di bagian interior tampak kotor. Sedangkan eksteriornya tak nampak ada penyok. Mobil ini juga dilengkapi satu bundel bukti kepemilikan berupa BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Suprianto. Pajero Sport dengan pelat KT 1230 ZH itu terdaftar atas nama Suprianto. Mobil itu disita dari terdakwa Rachmat Fadjar.

    Lelang akan dilaksanakan pada Rabu, 17 September 2025 dengan mengakses laman https://lelang/go.id. Batas akhir penawaran adalah Rabu 17 September 2025 pukul 10.00 WIB. Lelang akan ditetapkan setelah batas akhir penawaran. Buat kamu yang mau ikutan, berikut ini persyaratan yang harus dipenuhi.

    Pajero Sport dilelang mulai Rp 200 jutaan Foto: Dok.lelang.go.idSyarat Lelang KPK

    1. Memiliki akun yang terverifikasi pada website https://lelang/go.id
    2. Syarat dan ketentuan serta tata cara lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada alamat website tersebut
    3. Calon peserta lelang diwahibkan untuk mengetahui dan menyetujui segala aspek legal dari obyek yang dilelang sesuai apa adanya
    4. Apabila karena suatu hal terdapat pembatalan atau penundaan pelaksaaan lelang terhadap obyek lelang di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Jakarta III/pejabat lelang dan Komisi Pemberantasan Korupsi/Pejabat Penjual
    5. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang dan harus sudah efektif paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account peserta lelang, yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang

    (dry/din)

  • Berawal dari Cari "Orang Pintar" dan Ritual di Gunung Bromo, Tukang Sayur Ajak 2 Rekannya Jadi Polisi Gadungan Lalu Peras Korban
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        5 Juli 2025

    Berawal dari Cari "Orang Pintar" dan Ritual di Gunung Bromo, Tukang Sayur Ajak 2 Rekannya Jadi Polisi Gadungan Lalu Peras Korban Surabaya 5 Juli 2025

    Berawal dari Cari “Orang Pintar” dan Ritual di Gunung Bromo, Tukang Sayur Ajak 2 Rekannya Jadi Polisi Gadungan Lalu Peras Korban
    Tim Redaksi
    BATU, KOMPAS.com
    – Petugas Kepolisian Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Batu mengamankan tiga pelaku
    pemerasan
    . Dua di antaranya nekat mengaku sebagai anggota polisi.
    Para pelaku, berinisial FS (29), YN (63), dan SF (49), kini harus mendekam di sel tahanan setelah memeras korbannya hingga Rp 20 juta.
    Ketiga tersangka berasal dari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.
    FS merupakan pedagang sayur, YN seorang satpam, dan SF adalah pengangguran.
    Kasat Reskrim Polres Batu, Iptu Joko Suprianto menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan korban bernama Agung alias Dipo pada Jumat (3/7/2025).
    “Kami merespons cepat laporan masyarakat dan berhasil mengamankan ketiga tersangka di lokasi berbeda kurang dari 24 jam,” kata Iptu Joko pada Sabtu (5/7/2025).
    Peristiwa ini bermula pada 21 Juni 2025, ketika tersangka FS meminta tolong kepada korban Agung untuk mencarikan “orang pintar” yang bisa menggandakan uang.
    Keduanya lantas bersepakat untuk melakukan ritual di kawasan Gunung Bromo.
    “Saat dalam perjalanan, tersangka FS mengetahui korban membawa tas berisi uang mainan pecahan Rp 100.000 bergambar Doraemon dalam jumlah banyak sebanyak sembilan bendel. Merasa ada kesempatan, di situlah muncul niat jahat tersangka FS untuk melakukan
    pemerasan
    ,” ujarnya.
    FS, tanpa sepengetahuan korban, kemudian menghubungi dua rekannya, YN dan SF, untuk melancarkan aksinya.
    Korban yang sedang menuju Bromo diarahkan untuk berhenti di sebuah minimarket di
    Kota Batu
    ,
    Jawa Timur
    .
    Di minimarket tersebut, YN dan SF masuk ke dalam mobil korban dan langsung mengaku sebagai petugas kepolisian palsu dari Polres Batu.
    Dengan postur tubuh tegap layaknya aparat, karena YN berprofesi sebagai satpam hotel, berhasil membuat korban percaya.
    “Para pelaku langsung menggeledah, menyita ponsel, dan memborgol korban. Mereka menuduh korban membawa uang palsu,” katanya.
    Tak dibawa ke Polres Batu, korban justru dibawa berputar-putar hingga ke Jalur Lingkar Barat (Jalibar), Desa Oro-Oro Ombo,
    Kota Batu
    .
    Di sana, para pelaku meminta uang sebesar Rp 25 juta dengan dalih agar kasus uang palsu yang dibawa korban tidak sampai diproses hukum.
    Karena tidak memiliki uang, korban disekap selama satu malam di kediaman salah satu tersangka dalam kondisi tangan masih terborgol.
    Korban bahkan sempat mengalami diare, tetapi tidak diizinkan ke kamar mandi karena kunci borgol rusak.
    Keesokan harinya, korban dipaksa menghubungi istrinya untuk meminta uang tebusan.
    “Korban menyampaikan, ‘Bantu saya, saya ditangkap polisi, butuh uang Rp 25 juta kalau tidak mau masuk penjara’,” kata Iptu Joko menirukan ucapan korban.
    Istri korban yang panik mengumpulkan uang hingga Rp 20 juta dengan menggadaikan emas milik pamannya.
    Uang tersebut diserahkan langsung kepada tersangka, dan korban pun dilepaskan.
    Namun, sepeda motor dan ponsel korban tetap ditahan dengan dalih sebagai barang bukti.
    Merasa curiga karena barang-barangnya tak kunjung dikembalikan, Agung akhirnya melapor ke Polres Batu.
    Tim Opsnal Satreskrim menangkap FS di kediamannya pada Jumat (4/7/2025) pukul 20.00 WIB, yang ternyata otak dari kejahatan tersebut.
    Berdasarkan pengembangan, dua tersangka lainnya, YN dan SF, diringkus di sebuah kafe di rest area Jalibar pada Sabtu (5/7/2025) pukul 02.00 WIB dinihari.
    “Dari hasil pemeriksaan, uang sebesar Rp 20 juta itu telah mereka bagi tiga dan sebagian dihabiskan untuk berfoya-foya dengan minuman keras dan pemandu karaoke,” katanya.
    Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu unit sepeda motor Yamaha Aerox milik korban, dua buah borgol beserta kuncinya, dan mobil yang digunakan sebagai sarana kejahatan.
    Akibat perbuatannya, ketiga tersangka yang merupakan warga wilayah hukum Polres Batu itu dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang
    Pemerasan
    .
    “Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 9 tahun,” katanya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenkomdigi Minta Orang Tua Dukung Penuh Anak Belajar di Sekolah Rakyat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Juni 2025

    Kemenkomdigi Minta Orang Tua Dukung Penuh Anak Belajar di Sekolah Rakyat Nasional 29 Juni 2025

    Kemenkomdigi Minta Orang Tua Dukung Penuh Anak Belajar di Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Komunikasi dan Digital (
    Kemenkomdigi
    ) mengajak para orangtua untuk memberikan dukungan penuh kepada anak-anak mereka yang akan menempuh pendidikan di
    Sekolah Rakyat
    , program prioritas nasional yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu.
    Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal
    Infrastruktur Digital
    Kemenkomdigi,
    Wayan Toni Suprianto
    , saat meninjau Sekolah Rakyat 19 dan 20 Sonosewu, di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (28/6/2025).
    “Saya dulu sekolah nyeker, alhamdulillah sekarang bisa seperti ini. Maka ikhlaskanlah negara yang mengelola, insyaallah anak-anak kita bisa sukses,” ujar Wayan dengan penuh haru.
    Wayan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan orang tua, terutama dalam mendukung pemanfaatan teknologi digital yang kini menjadi bagian integral dari proses belajar-mengajar di Sekolah Rakyat.

    Infrastruktur digital
    dan fasilitas sekolah yang disiapkan negara ini luar biasa. Kita dari Komdigi sudah siapkan internet cepat dan sistem digitalnya. Maka orang tua juga harus mendukung anaknya semaksimal mungkin,” lanjutnya.
    Wayan menegaskan bahwa peran Kemenkomdigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah untuk menyediakan
    infrastruktur digital
    serta melakukan komunikasi publik terkait program Sekolah Rakyat agar masyarakat bisa memahaminya dengan baik.
    “Kami bersama Ibu Menteri Komdigi hadir langsung di Sekolah Rakyat. Kami pastikan akses internet cepat tersedia dan siap digunakan dalam mendukung proses belajar mengajar,” kata Wayan.
    Ia juga memastikan dua Sekolah Rakyat yang ditinjau tersebut siap diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dan telah dilengkapi dengan jaringan internet fiber optic untuk mendukung sistem pembelajaran berbasis Learning Management System (LMS).
    Rencananya, Sekolah Rakyat akan dimulai pada tahun ajaran baru 2025 dan tersebar di segala penjuru negeri.
    Pemerintah telah menyiapkan 100 Sekolah Rakyat termasuk kurikulum, perlengkapan, renovasi bangunan, siswa, murid, guru, dan kepala sekolahnya.
    Di sisi lain, pemerintah juga mengejar persiapan 100 Sekolah Rakyat tahap dua, yang akan diluncurkan bersamaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Sidoarjo Geger, Perempuan Ditemukan Tak Sadarkan Diri usai Diduga Minum Cairan Pencuci Piring

    Warga Sidoarjo Geger, Perempuan Ditemukan Tak Sadarkan Diri usai Diduga Minum Cairan Pencuci Piring

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Lingkungan kos-kosan di Dusun Pilangbangu RT 8 RW 03, Desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo mendadak gempar pada Senin (17/6/2025) siang. Seorang penghuni kamar kos, Dwi Aprilia Sari (31), warga asal Dusun Sidomukti RT 8 RW 2, Desa Kraton, Kecamatan Krian, ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri usai diduga melakukan percobaan bunuh diri dengan menenggak cairan pencuci piring di kamar mandi.

    Informasi yang dihimpun menyebutkan, kasus ini pertama kali terungkap saat Ketua RT 8 RW 3 Kemangsen, Suprianto, didatangi oleh Adinda Ramadani. Kepada Suprianto, Adinda mengaku memiliki hubungan utang piutang dengan korban dan merasa khawatir karena korban sempat mengirim pesan pamitan melalui WhatsApp.

    “Adinda menunjukkan percakapan chat korban berpamitan untuk mengakhiri hidupnya,” ungkap Suprianto.

    Karena merasa curiga dan cemas, Adinda kemudian mendatangi langsung tempat kos korban yang berada di kamar nomor 6. Setibanya di lokasi, ia mendapati pintu kamar terkunci dari dalam dan jendela dalam kondisi terbuka. Meski sudah memanggil nama korban berulang kali, tidak ada respons dari dalam kamar.

    Melihat situasi mencurigakan, Adinda kemudian berkoordinasi dengan pemilik kos dan beberapa saksi lainnya. Saat upaya membuka pintu tak membuahkan hasil, seorang saksi bernama Farid akhirnya memutuskan merusak teralis jendela untuk masuk ke dalam kamar.

    “Usai kamar mandi kos korban dibuka, terlihat korban dalam keadaan telungkup sambil memegang 1 botol yang berisi cairan pencuci piring (Sunlight) di dalam kamar mandi kos-kosan,” jelas Suprianto.

    Mengetahui kejadian tersebut, para saksi langsung melapor ke Polsek Balongbendo. Petugas kemudian tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Berdasarkan pemeriksaan awal, korban ditemukan masih hidup meskipun dalam kondisi tidak sadarkan diri.

    “Pada saat petugas identifikasi akan mengangkat tubuh korban, ternyata korban batuk masih hidup namun tidak sadarkan diri,” ungkap Kanit Reskrim Polsek Balongbendo, Iptu Ali Mahmud.

    Korban segera dilarikan ke RS Anwar Medika oleh pihak kepolisian. “Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di IGD RS Anwar Medika,” tegas Iptu Ali Mahmud. [isa/beq]

  • Bangkang Mendagri, Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin Hotel di Jabar Sekarat

    Bangkang Mendagri, Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin Hotel di Jabar Sekarat

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi mengambil langkah berbeda dari kebijakan pemerintah pusat. Saat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperbolehkan pemerintah daerah (pemda) menggelar rapat di hotel dan restoran demi menghidupkan industri perhotelan, Dedi justru bersikukuh menolak.

    Lewat unggahan Instagram pribadinya, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan agar seluruh kepala daerah di Jawa Barat tetap melaksanakan rapat di kantor pemerintahan masing-masing.

    Baginya, kantor-kantor yang sudah tersedia cukup representatif untuk digunakan tanpa harus mengeluarkan dana tambahan.

    “Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati, wali kota, kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat,” kata Dedi Mulyadi, dikutip Beritasatu.com pada Jumat (13/6/2025).

    Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi penggunaan APBD. Namun, langkah ini menimbulkan dampak serius terhadap industri hotel dan restoran di Jawa Barat yang menggantungkan pendapatan dari kegiatan rapat dan kunjungan dinas.

    Hotel dan Restoran di Jawa Barat Sekarat

    Sejak diberlakukan larangan menggelar rapat di hotel, industri perhotelan di berbagai daerah Jawa Barat, seperti Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur mengalami penurunan okupansi secara signifikan.

    Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bandung Barat, Eko Suprianto menyebut tingkat hunian hotel selama Januari hingga Mei 2025 tak pernah menyentuh angka 50%. Bahkan pada Maret hanya 18%.

    Menurut Eko, momentum liburan bersama dan hari besar keagamaan tidak mampu mengangkat tingkat okupansi. Saat libur Kenaikan Isa Almasih, tak satu pun hotel yang mencapai okupansi 100%.

    Hal serupa juga terjadi di Cianjur. Ketua PHRI setempat, Nano Indra Praja mengungkapkan, saat libur panjang Iduladha 2025, okupansi hotel di wilayahnya hanya mencapai 20%.

    Kondisi ini memaksa banyak pengusaha hotel mengurangi jam kerja karyawan demi mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Ketua PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, turut mengungkapkan bahwa selama masa cuti bersama Iduladha 2025, okupansi rata-rata hanya menyentuh 52,4%, jauh dari angka ideal.

    Mendagri Izinkan Rapat di Hotel dan Restoran

    Sikap Dedi Mulyadi berseberangan dengan kebijakan Mendagri Tito Karnavian. Dalam pernyataannya di Mataram, Tito menegaskan bahwa pemda tetap boleh melakukan kegiatan rapat di hotel dan restoran, sebagai bagian dari upaya membantu industri MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).

    Tito menambahkan, pemerintah pusat hanya memotong anggaran sekitar Rp 50 triliun dari total dana untuk 552 daerah. Artinya, masih ada ruang bagi daerah untuk tetap melaksanakan kegiatan yang memberi efek ekonomi.

    “Jangan terlalu kaku. Kalau pun ingin efisiensi, lakukan secara rasional. Hotel dan restoran juga menyerap tenaga kerja dan punya rantai pasok yang panjang,” ucap Tito.

    Meski Mendagri membuka peluang, Dedi Mulyadi tetap kukuh menerapkan efisiensi sebagai langkah prioritas, termasuk larangan study tour bagi pelajar. Kebijakan ini, meski bermaksud baik, dinilai banyak pihak sebagai penyebab utama kelesuan sektor perhotelan dan restoran di Jawa Barat.

  • DPRD Bojonegoro Mediasi Dugaan Pungli Pengangkatan PPPK di Dinas Pendidikan

    DPRD Bojonegoro Mediasi Dugaan Pungli Pengangkatan PPPK di Dinas Pendidikan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro mulai mendapat sorotan serius dari kalangan legislatif. Komisi C DPRD Bojonegoro resmi menggelar mediasi untuk mengusut dugaan tersebut, Kamis (12/6/2025).

    Mediasi berlangsung secara tertutup di ruang Komisi C dan dihadiri oleh sejumlah pihak, antara lain dua korban pungli, Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Anwar Murtadlo, Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro Hari Kristianto, serta perwakilan internal Komisi C. Namun, oknum yang diduga sebagai pelaku pungli tidak terlihat dalam forum tersebut.

    Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Suprianto memimpin langsung jalannya mediasi. Tujuan utama pertemuan ini adalah menindaklanjuti laporan masyarakat sekaligus membuka ruang klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.

    Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Natasha Devianti mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan adanya dugaan pungli yang melibatkan oknum pegawai Dinas Pendidikan. Total terdapat 24 orang korban yang tercatat dalam laporan tersebut.

    “Dari total korban, masih ada 12 orang yang belum menerima pengembalian uang dengan nilai mencapai Rp449 juta,” jelas Natasha Devianti.

    Kasus ini mencuat setelah beberapa calon PPPK mengaku dimintai sejumlah uang untuk memperlancar proses pengangkatan mereka sebagai aparatur sipil negara melalui jalur perjanjian kerja. Dugaan praktik pungli tersebut menimbulkan keresahan di kalangan tenaga honorer dan memantik reaksi publik.

    Komisi C DPRD Bojonegoro berkomitmen menindaklanjuti pengaduan ini secara serius demi menjaga integritas proses rekrutmen ASN di lingkungan Pemkab Bojonegoro, khususnya sektor pendidikan. Mereka juga mendorong pengembalian uang kepada para korban serta meminta penegak hukum ikut mengawal penanganan kasus ini jika ditemukan unsur pidana. [lus/beq]

  • Mobil Porsche Hilang Kendali Tabrak Toyota Rush di Tol Sidoarjo

    Mobil Porsche Hilang Kendali Tabrak Toyota Rush di Tol Sidoarjo

    Liputan6.com, Sidoarjo – Kasat PJR Ditlantas Polda Jawa Timur, AKBP Hendrix Kusuma Wardhana membenarkan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan, yakni Toyota Rush putih dengan nomor polisi W-1853-ON dan Porsche biru metalik L-1322-DBI di ruas tol Sidoarjo arah Porong pada kilometer 759,600/A.

    “Iya benar, kejadianya pada Minggu 1 Juni kemarin, sekitar pukul 09.45 WIB,” ujar AKBP Hendrix, Selasa (2/6/2025).

    AKBP Hendrix mengungkapkan, identitas pengemudi Toyota Rush diketahui bernama Tito Suprianto (43) warga Sidoarjo, sedangkan pengemudi Porsche biru metalik adalah Hazelle Joewono You (21).

    “Pengemudi Porsche seorang wanita asal Surabaya. Dia mengalami luka ringan dalam kecelakaan tersebut,” ucapnya.

    Dari hasil analisa sementara, kata AKBP Hendrix, kecelakaan diduga terjadi akibat Porsche melaju dengan kecepatan tinggi sehingga pengemudi kehilangan kendali atas kendaraannya.

    “Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut dan kondisi lalu lintas saat kejadian itu terpantau ramai lancar dengan cuaca cerah,” ujarnya.

    Diketahui, kecelakaan tabrak belakang terjadi saat Toyota Rush melaju di lajur tengah. Tiba-tiba, dari arah belakang, Porsche biru metalik yang melaju dengan kecepatan tinggi.

    Pengemudi mobil Porsche diduga tidak bisa mengendalikan lajunya dan berusaha menghindari tabrakan dengan membanting setir ke kiri.

    Tak pelak, kendaraan tetap menghantam bagian belakang kiri Toyota Rush hingga mobil terdorong dan terbalik ke parit.