Xcloud.id

Tag: Supratman Andi Agtas

  • Politik kemarin, Karlinah wafat hingga Prabowo minta alat steril MBG

    Politik kemarin, Karlinah wafat hingga Prabowo minta alat steril MBG

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Karlinah Umar Wirahadikusumah istri dari Wakil Presiden (Wapres) Ke-4 Umar Wirahadikusumah meninggal dunia hingga Presiden Prabowo Subianto memerintahkan semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dilengkapi alat sterilisasi.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    Istri Wapres Ke-4 RI Karlinah Umar Wirahadikusumah tutup usia

    Karlinah Umar Wirahadikusumah, istri dari Wakil Presiden Ke-4 Republik Indonesia Umar Wirahadikusumah, dikabarkan meninggal dunia di Jakarta pada Senin.

    Adapun informasi tersebut di antaranya disampaikan oleh organisasi istri prajurit TNI yakni Pengurus Pusat Dharma Pertiwi melalui akun Instagram-nya. Karlinah wafat pada usia 95 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, setelah menjalani perawatan medis.

    “Semoga amal ibadah almarhumah diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta keikhlasan,” tulis unggahan akun Dharma Pertiwi di Instagram.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menkum tegaskan rekonsiliasi murni internal PPP, tanpa andil Presiden

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan rekonsiliasi dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) murni dari internal partai tersebut, dan tanpa andil Presiden Prabowo Subianto.

    “Tidak ada (andil Presiden, red.). Ini inisiatif dari teman-teman semua di internal PPP,” ujar Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut Supratman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalahnya sendiri bila memiliki persoalan.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pangkostrad benarkan satu prajurit gugur saat persiapan HUT TNI

    Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Mohammad Fadjar membenarkan ada satu prajuritnya yang meninggal dunia dalam kecelakaan saat persiapan acara perayaan HUT Ke-80 TNI di Jakarta pada Sabtu (4/10).

    “Jenazahnya sudah diantar ke Aceh Tenggara kemarin malam dan hari ini dimakamkan secara militer,” kata Fadjar saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Fadjar menjelaskan prajurit yang meninggal dunia itu atas nama Prajurit Satu Johari Alfarizi.

    Baca selengkapnya di sini.

    PSI: Pertemuan Prabowo-Jokowi, pikiran dan hati mereka untuk rakyat

    Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut positif pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan mengatakan keduanya rutin bertemu untuk membahas berbagai isu kebangsaan.

    “Pertemuan kedua tokoh tersebut menghangatkan hati. Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah dua pemimpin yang, kata anak sekarang, bestie. Mereka rutin membicarakan nasib bangsa. Pikiran dan hati mereka selalu untuk rakyat,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Presiden Prabowo di kediaman pribadinya menerima kedatangan Presiden Ke-7 Jokowi. Dalam pertemuan itu, keduanya makan siang bersama, dan lanjut bertemu empat mata. Pertemuan itu berlangsung pada Sabtu (4/10) pukul 13.00 WIB.

    Baca selengkapnya di sini.

    Prabowo perintahkan semua dapur MBG wajib dilengkapi alat sterilisasi

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk memastikan seluruh dapur makan bergizi gratis telah dilengkapi dengan alat-alat sterilisasi dan perangkat uji makanan (test kit), serta filter air bersih.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Minggu malam, menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Kepala BGN dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam.

    “Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit yakni mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dilengkapi air hangat, dan alat khusus untuk menghindari bakteri, dan penyediaan filter air bersih,” kata Seskab Teddy.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkum sebut penyidik TNI di RUU KKS hanya berperan tindak anggota

    Menkum sebut penyidik TNI di RUU KKS hanya berperan tindak anggota

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan penyidik TNI dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) hanya berperan untuk menindak anggota yang terlibat tindak pidana siber.

    “Kan sudah jelas, kalau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, penyidiknya siapa? (TNI), ya sudah kalau begitu ya,” ujar Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin.

    Oleh sebab itu, dia menjelaskan penyidik yang dimaksud dalam RUU KKS tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kalau dia tindak pidana umum, penyidiknya siapa? Kalau ada PPNS-nya (penyidik pegawai negeri sipil), penyidiknya siapa? Kalau pelakunya TNI, penyidiknya siapa? Jadi, enggak perlu lagi (dipertanyakan, red.), karena barang itu sudah clear (jelas, red.) semua,” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan pemerintah saat ini masih menyusun draf RUU KKS.

    Sebelumnya, Menkum pada 3 Oktober 2025, menjelaskan penyusunan draf RUU KKS melibatkan panitia antarkementerian yang terdiri atas Kementerian Hukum, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Lebih lanjut dia mengatakan bila pemerintah telah selesai menyusun RUU KKS, maka drafnya akan diajukan kepada DPR RI.

    Adapun RUU KKS menjadi salah satu RUU dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas untuk tahun 2026 setelah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 23 September 2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usai rekonsiliasi, pimpinan PPP minta maaf dan janji tidak ada PAW

    Usai rekonsiliasi, pimpinan PPP minta maaf dan janji tidak ada PAW

    Jakarta (ANTARA) – Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah rekonsiliasi dua kubu menyatakan permintaan maaf, hingga berjanji tidak ada pergantian antarwaktu (PAW) bagi anggota DPRD dari partai tersebut.

    “Saya sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat seluruh Indonesia kalau kemudian terganggu dengan adanya atau terjadinya kegaduhan di dalam penyelenggaraan Muktamar. Insyaallah ini akan menjadi evaluasi,” ujar Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin.

    Mardiono mengatakan PPP ke depan akan menjadi organisasi yang kokoh dan kuat, serta menjadi bagian dari perjuangan umat.

    Sementara itu, pernyataan tidak ada PAW disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PPP Agus Suparmanto.

    “Tadi sudah disepakati, tidak akan ada PAW dari DPRD, mukercab (musyawarah kerja cabang), mukerwil (musyawarah kerja wilayah), termasuk hal-hal lain. Nah ini supaya diketahui semua bahwa tadi sudah sepakat dengan Pak Mardiono,” kata Agus.

    Sebelumnya, PPP menggelar Muktamar Ke-10 di kawasan Ancol, Jakarta. Kemudian Mardiono di Jakarta, pada 27 September 2025, menyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

    Setelah itu, Muktamar tetap berlangsung dan memutuskan Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP periode 2025-2030.

    Pada 6 Oktober 2025, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerbitkan Surat Keputusan mengenai kepengurusan PPP yang baru.

    Dalam SK tersebut, Ketua Umum PPP adalah Muhamad Mardiono, Agus Suparmanto selaku Wakil Ketua Umum, Taj Yasin Maimoen sebagai Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum dijabat Imam Fauzan Amir Uskara.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkum tegaskan rekonsiliasi murni internal PPP, tanpa andil Presiden

    Menkum tegaskan rekonsiliasi murni internal PPP, tanpa andil Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan rekonsiliasi dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) murni dari internal partai tersebut, dan tanpa andil Presiden Prabowo Subianto.

    “Tidak ada (andil Presiden, red.). Ini inisiatif dari teman-teman semua di internal PPP,” ujar Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut Supratman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalahnya sendiri bila memiliki persoalan.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan pemerintah bersyukur karena PPP mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

    “Ternyata bisa selesai. Semua bisa. Tadi kami berangkulan semua menerima Surat Keputusan Menteri, dan hari ini (Senin 6/10) kelihatan kan tidak ada masalah antara Ketua Umum (Mardiono), Pak Agus, dan Gus Yasin,” katanya.

    Sementara itu, dia berharap kondisi internal PPP semakin membaik setelah rekonsiliasi tersebut, terutama di tingkat bawah.

    “Semua sekarang dalam posisi yang sangat baik-baik saja. Mudah-mudahan ini ke bawah pun akan sama,” harapnya.

    Sebelumnya, PPP menggelar Muktamar ke-10 di kawasan Ancol, Jakarta. Kemudian Mardiono di Jakarta, pada 27 September 2025, menyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

    Setelah itu, Muktamar tetap berlangsung dan memutuskan Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP periode 2025-2030.

    Pada 6 Oktober 2025, Menteri Hukum menerbitkan Surat Keputusan mengenai kepengurusan PPP yang baru.

    Dalam SK tersebut, Ketua Umum PPP adalah Muhamad Mardiono, Agus Suparmanto selaku Wakil Ketua Umum, Taj Yasin Maimoen sebagai Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum dijabat Imam Fauzan Amir Uskara.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mardiono dan Agus Suparmanto Akhirnya Bersatu, Kemenkum Minta Segera Lengkapi Kepengurusan

    Mardiono dan Agus Suparmanto Akhirnya Bersatu, Kemenkum Minta Segera Lengkapi Kepengurusan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perseteruan dua kubu di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipastikan telah berakhir. Itu setelah kedua kubu sepakat untuk bergabung satu sama lain.

    Bahkan, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang baru dengan mengakomodir kedua kubu dalam struktur tersebut.

    Dalam SK kepengurusan PPP yang baru yang diterbitkan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, kepengurusan PPP menyatukan kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.

    Mardiono menjabat sebagai ketua umum PPP dan Agus Suparmanto menjadi wakil ketum. “Hari ini (Senin 6/10) saya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum baru yang mana Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Agus menjadi Wakil Ketua Umum, Taj Yasin menjadi Sekretaris Jenderal, dan Fauzan menjadi Bendahara Umum,” ujar Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10).

    Dia menambahkan total terdapat enam orang yang didaftarkan sebagai pengurus dalam SK Menkum mengenai kepengurusan PPP.

    “Mudah-mudahan dengan keluarnya SK yang baru ini ada kesejukan kembali kepada keluarga besar PPP,” katanya.

    Setelah terbitnya SK kepengurusan yang baru itu, Kemenkum berharap kepengurusan baru PPP tersebut dapat melengkapi susunan pengurus yang lengkap dengan sesegera mungkin.

    Dia menyampaikan pernyataan itu, sebab dua kubu yang telah bergabung tersebut akan menyelenggarakan musyawarah kerja nasional (mukernas).

    “Waktunya nanti kami serahkan sepenuhnya, tetapi saya bermohon untuk bisa dalam segera mungkin itu bisa dilakukan. Saya rasa itu dari saya,” katanya.

  • Mardiono sebut ada orang baik fasilitasi rekonsiliasi PPP

    Mardiono sebut ada orang baik fasilitasi rekonsiliasi PPP

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengatakan ada orang baik yang memfasilitasi rekonsiliasi PPP antara kubunya dengan kubu Agus Suparmanto.

    “Saya tadi sampaikan kepada Menteri Hukum bahwa dua hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan yang difasilitasi oleh orang-orang baik, yaitu untuk pertemuan antara Taj Yasin, Agus, dan saya,” ujar Mardiono di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin.

    Adapun saat ini Mardiono telah ditetapkan sebagai Ketua Umum PPP, sedangkan Agus Suparmanto menjadi Wakil Ketua Umum PPP.

    Ia mengatakan dari pertemuan tersebut disepakati rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang maupun pendapat yang kemudian menjadi tajam dan berkesinambungan.

    “Segera mungkin karena sudah menyatu antara Agus dan saya, dan nanti juga di bawahnya juga demikian kami satukan, yaitu dengan membentuk kepengurusan yang segera akan kami sempurnakan,” ujarnya.

    Setelah itu, kata Mardiono, akan dilakukan rekonsiliasi nasional melalui forum musyawarah kerja nasional (mukernas) yang akan melahirkan berbagai macam keputusan.

    Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan telah menerbitkan surat keputusan baru mengenai kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menyatukan kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.

    “Hari ini (Senin, 6/10) saya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum yang baru, di mana Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Agus menjadi Wakil Ketua Umum, Taj Yasin menjadi Sekretaris Jenderal, dan Fauzan menjadi Bendahara Umum,” ujar Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin.

    Supratman mengatakan total terdapat enam orang yang didaftarkan sebagai pengurus dalam SK Menkum mengenai kepengurusan PPP.

    “Mudah-mudahan dengan keluarnya SK yang baru ini, ada kesejukan kembali kepada keluarga besar PPP,” katanya.

    Sebelumnya, PPP menggelar Muktamar ke-10 di kawasan Ancol, Jakarta. Kemudian Mardiono di Jakarta pada 27 September 2025 menyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

    Setelah itu, Muktamar PPP tetap berlangsung dan memutuskan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mardiono Sebut Rekonsiliasi PPP Difasilitasi Orang-orang Baik Nasional 6 Oktober 2025

    Mardiono Sebut Rekonsiliasi PPP Difasilitasi Orang-orang Baik Nasional 6 Oktober 2025

    Mardiono Sebut Rekonsiliasi PPP Difasilitasi Orang-orang Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono mengatakan upaya rekonsiliasi di tubuh PPP terjadi pada dua hari yang lalu. Siapa yang memfasilitasi?
    Dia menyatakan, pertemuan kedua kubu PPP difasilitasi oleh orang-orang baik, kemudian disepakati untuk dilakukan rekonsiliasi.
    Namun, ia tidak secara spesifik mengungkapkan sosok orang-orang baik tersebut.
    “Saya tadi sampaikan dengan Pak Menteri bahwa dua hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan, difasilitasi oleh orang-orang baik, yaitu untuk pertemuan itu antara Gus Taj Yasin, Pak Agus, dan saya, kemudian disepakati untuk kita lakukan rekonsiliasi,” kata Mardiono di Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10/2025).
    Mardiono menjelaskan, rekonsiliasi dilakukan agar tidak terjadi perbedaan pendapat yang tajam dan berkesinambungan di tubuh PPP.
    “Kita akan sepakat untuk lakukan rekonsiliasi, kemudian akan mengakhiri perbedaan pandangan itu,” ujarnya.
    Mardiono menambahkan, dengan bersatunya kedua kubu, seluruh kader PPP diharapkan ikut bersatu.
    Sebab, kata dia, dalam kepengurusan PPP baru memiliki anggota majelis dan mahkamah partai.
    “Jadi untuk menjadikan organisasi ini utuh, kita harus terbentuknya kepengurusan yang baru,” tuturnya.
    Lebih lanjut, Mardiono menyampaikan bahwa PPP akan menggelar forum Mukernas sebagai bentuk rekonsiliasi nasional yang nantinya akan menghasilkan keputusan bersama.
    Dalam kesempatan ini, Mardiono meminta maaf kepada pemerintah, media, dan seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan di tubuh partai berlogo Kakbah itu.
    “Saya sampaikan juga permohonan maaf kepada masyarakat seluruh Indonesia kalau kemudian terganggu adanya terjadinya kegaduhan di dalam penyelenggaraan muktamar. Insyaallah, ini akan menjadi evaluasi dan introspeksi bagi Partai Persatuan Pembangunan bagaimana untuk ke depan organisasi ini menjadi kokoh dan kuat,” ucap dia.
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan baru PPP, di mana Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP.
    Sementara itu, Agus Suparmanto menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PPP, sedangkan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin sebagai Sekretaris Jenderal.
    “Hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru, di mana Pak Haji Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum, kemudian Pak Gus Yasin menjadi Sekretaris Jenderal, dan Fauzan menjadi Bendahara Umum,” kata Supratman.

    Supratman berharap, dengan diterbitkannya SK Kepengurusan yang baru ini dapat memberikan kesejukan dalam keluarga besar PPP.
    “Mudah-mudahan dengan keluarnya SK yang baru ini ada kesejukan kembali kepada keluarga besar PPP,” ujarnya.
    Supratman juga mendorong agar PPP segera melengkapi susunan kepengurusan PPP.
    “Dan PPP akan segera menyelenggarakan Mukernas, dan itu akan dilakukan oleh pengurus yang baru hari ini. Waktunya nanti kami serahkan sepenuhnya, tetapi saya bermohon untuk bisa sesegera mungkin itu bisa dilakukan,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkum terbitkan SK baru PPP, satukan kubu Mardiono dan Agus Suparmanto

    Menkum terbitkan SK baru PPP, satukan kubu Mardiono dan Agus Suparmanto

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerbitkan Surat Keputusan (SK) baru mengenai kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang menyatukan kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.

    “Hari ini (Senin 6/10) saya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum yang baru di mana Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Agus menjadi Wakil Ketua Umum, Taj Yasin menjadi Sekretaris Jenderal, dan Fauzan menjadi Bendahara Umum,” ujar Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut Supratman mengatakan total terdapat enam orang yang didaftarkan sebagai pengurus dalam SK Menkum mengenai kepengurusan PPP.

    “Mudah-mudahan dengan keluarnya SK yang baru ini ada kesejukan kembali kepada keluarga besar PPP,” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan Kemenkum berharap kepengurusan PPP yang baru tersebut dapat melengkapi susunan kepengurusan yang lengkap dengan sesegera mungkin.

    Ia menyampaikan pernyataan itu sebab dua kubu yang telah bergabung tersebut akan menyelenggarakan musyawarah kerja nasional (mukernas).

    “Waktunya nanti kami serahkan sepenuhnya, tetapi saya bermohon untuk bisa dalam segera mungkin itu bisa dilakukan. Saya rasa itu dari saya,” ujarnya.

    Sebelumnya, PPP menggelar Muktamar ke-10 di kawasan Ancol, Jakarta. Kemudian Mardiono di Jakarta, pada 27 September 2025, menyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

    Setelah itu, Muktamar tetap berlangsung dan memutuskan Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP periode 2025-2030.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PPP Jember Tolak Keputusan Pemerintah yang Sahkan Mardiono

    PPP Jember Tolak Keputusan Pemerintah yang Sahkan Mardiono

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menolak keputusan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas yang mengesahkan kepengurusan PPP kubu Muhammad Mardiono.

    Ketua DPC PPP Jember Madini Farouq dan Sekretaris Abu Yazid Merdeka sepakat untuk melawan dan mendukung perlawanan terhadap keputusan itu. “Tentu ada perlawanan. Tapi kita masih menunggu bentuk perlawanannya seperti apa,” kata Madini, Jumat (3/10./2025).

    Yazid menyamakan keputusan pemerintah itu dengan kezaliman. “Harus dilawan. Semua berkas sudah lengkap, termasuk surat dari Mahkamah Partai. Jika ada sengketa internal, kan harus ada putusan Mahkamah Partai,” katanya.

    DPC PPP Jember mendukung penuh Agus Suparmanto menjadi ketua umum PPP sebagaimana hasil Muktamar X di Jakarta, 27-29 September 2025. “Pak Agus terpilih secara aklamasi setelah menjalani semua tahapan muktamar,” kata Yazid.

    Menurut Yazid, DPC PPP Jember akan melayangkan surat penolakan terhadap keputusan Menkum tersebut. “Kami juga bertanya-tanya. Dari sidang pertama hingga laporan pertanggungjawaban, sidang tata tertib, dan sidang pemilihan, kami lalui sesuai prosedur dan aturan,” katanya.

    Posisi Agus Suparmanto semakin kuat, setelah Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan menyatakan hasil muktamar tersebut sah. “Agus Suparmanto dan Gus Taj Yasin adalah hasil dari muktamar yang sah,” kata Yazid.

    Ini kesekian kalinya PPP mengalami konflik internal. “Capek sebenarnya. Dulu konflik tiga tahun berlarut-larut, waktu Romihumuziy versus Djan Faridz. Mudah-mudahan ini lebih cepat penyelesaiannya,” kata Yazid.

    Sementara itu, Madini membeberkan empat alasan utama tidak sahnya Mardiono. “Prosesnya tidak sah, karena dilakukan dalam sidang paripurna pertama yang agendanya seharusnya hanya pengesahan jadwal dan tata tertib muktamar,” katanya.

    Saat itu, lanjut Madini, mayoritas peserta menolak Mardiono. “Ini terlihat dari video protes keras dari peserta akibat pimpinan sidang, Amir Uskara,” katanya.

    Penolakan terhadap Mardiono diperkuat dengan ditolaknya laporan pertanggungjawaban Mardiono oleh mayoritas dewan pimpinan wilayah. “Klaim aklamasi Mardiono diumumkan segelintir orang, bukan melalui forum resmi yang sah. Padahal peserta muktamar berjumlah 1.304 orang,” kata Madini.

    Ini berbeda dengan terpilihnya Agus, yang menurut Madini, sesuai dengan aspirasi mayoritas peserta dalam sidang paripurna ketujuh sesuai agenda resmi Muktamar X. “Terpilihnuya beliau juga diumumkan terbuka dalam Sidang Paripurna kedelapan,” kata Madini. [wir]

  • Mardiono Harap Tak Ada Gugatan SK Menkum soal Kepengurusan PPP

    Mardiono Harap Tak Ada Gugatan SK Menkum soal Kepengurusan PPP

    Bisnis.com, JAKARTA – Muhammad Mardiono meyakini tidak ada gugatan soal SK Menteri Hukum mengenai pengesahan kepengurusan PPP di Bawah pimpinannya.

    Mardiono menyampaikan semua pengurus partai berlambang Ka’bah merupakan satu keluarga dan memiliki tujuan untuk membangun persatuan dan kesatuan guna menjaga demokrasi.

    “Insyaallah mudah-mudahan tidak ada. Saya yakin karena kita semua itu sebenarnya satu keluarga partai persatuan pembangunan dan kita berkumpul ini dalam rangka untuk membangun persatuan dan kesatuan, menjaga demokrasi,” kata Mardiono dalam keterangannya, dikutip Jumat (3/10/2025).

    Bahkan dirinya berencana menjalin komunikasi untuk mengajak kubu Suparmanto masuk dalam kepengurusannya serta mempererat silaturahmi antar pengurus PPP.

    “Tentu, tentu. saya masih menunggu, bukan hanya menunggu tapi mengajak. Yuk kita sekali lagi, bukan hanya yang ada di Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Kita bersatu kembali untuk kita memperkokoh perjuangan Partai Persatuan Pembangunan,” ujarnya.

    Dia menekankan tidak ada istilah ‘kubu’ dalam kepengurusan PPP, baginya semua pengurus adalah keluarga yang memiliki tujuan yang sama. 

    Dia membuka peluang memberikan posisi strategis apabila Muhammad Romahurmuziy merapat ke koalisinya.

    “Oh, bukan seandainya, itu harus.Ya, nanti kan di dalam musyawarah, jadi segala keputusan yang diputuskan oleh Partai Persatuan Pembangunan itu melalui asas musyawarah ya, jadi pasti nanti akan kita musyawarahkan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy yang mewakili kubu Agus Suparmanto, menyatakan menolak surat keputusan (SK) yang diteken Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Muhammad Mardiono.

    “Sehubungan dengan terbitnya SK Menkum RI tentang kepengurusan PPP yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum dan Imam Fauzan Amir Uskara sebagai Sekjen, yang disampaikan Menkum RI hari ini di media, bersama ini kami sampaikan, bahwa kami bersama seluruh muktamirin dan kader PPP se-Indonesia menolak SK Menkum RI sebagaimana dimaksud,” kata Romahurmuziy dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Menurutnya Pengajuan SK kepengurusan Mardiono tidak mendapatkan persyaratan poin 6 Permenkumham 34/2017 yaitu: “Surat Keterangan tidak dalam Perselisihan Internal Partai Politik dari Mahkamah Partai Politik”.