Xcloud.id

Tag: Supratman Andi Agtas

  • Menkum Bawa Usulan Global Tata Kelola Royalti Digital ke Pertemuan China–ASEAN IP ke-16

    Menkum Bawa Usulan Global Tata Kelola Royalti Digital ke Pertemuan China–ASEAN IP ke-16

    Xi’an (beritajatim.com) – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mewakili Pemerintah Indonesia dalam Pertemuan ke-16 China–ASEAN Heads of Intellectual Property Offices yang digelar di Xi’an, Tiongkok, pada Minggu (26/10/2025). Dalam forum tersebut, Supratman membawa usulan penting Indonesia terkait tata kelola royalti hak cipta di era digital yang akan diajukan ke tingkat global.

    Pada kesempatan itu, Supratman meminta dukungan Pemerintah Tiongkok terhadap inisiatif Indonesia bertajuk The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in the Digital Environment. Usulan ini akan secara resmi disampaikan dalam sidang Komite Tetap WIPO tentang Hak Cipta dan Hak Terkait (SCCR) di Jenewa, Desember mendatang.

    “Kami sangat menghargai dan mengapresiasi dukungan dari Republik Rakyat Tiongkok sebagai anggota WIPO dalam memajukan upaya kolektif ini. Usulan ini penting untuk memastikan tata kelola royalti hak cipta yang adil, transparan, dan berkelanjutan di lingkungan digital,” tegas Menteri Supratman.

    Ia juga menekankan bahwa pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan kekayaan intelektual sebagai pilar utama pembangunan nasional. Melalui visi ASTA CITA, pemerintah berkomitmen memperkuat ekonomi kreatif, inovasi, serta industri berbasis kekayaan intelektual.

    Menurutnya, Indonesia tengah memodernisasi kerangka hukum melalui revisi Undang-Undang Desain Industri dan Hak Cipta, serta mendorong kebijakan pemanfaatan sertifikat kekayaan intelektual sebagai agunan pinjaman perbankan guna mendukung UMKM dan wirausaha lokal.

    “Kami memandang KI bukan sekadar isu teknis, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memberdayakan masyarakat, memperkuat daya saing usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujar Supratman.

    Komisioner China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Shen Changyu, menyampaikan bahwa Tiongkok saat ini tengah menyusun pedoman teknis kelima yang diperbarui setiap 15 tahun. Ia menegaskan dukungan terhadap langkah Indonesia di forum internasional. “Terkait proposal inisiasi Indonesia, China tentu saja mendukung dalam sidang ICCR dan akan kami pelajari,” ungkap Shen.

    Pertemuan ke-16 China–ASEAN IP ini menjadi wadah penting bagi dialog kebijakan serta pertukaran pengalaman antara negara-negara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok. Forum ini juga akan merumuskan Rencana Aksi 10 Tahun Baru yang mencakup kolaborasi di bidang pelatihan, pelindungan budaya tradisional, serta pengembangan inovasi teknologi kawasan.

    Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, pada Senin (27/10/2025), Menteri Supratman menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan CNIPA. Perjanjian ini menggantikan kerja sama sebelumnya yang telah berakhir pada 18 Juni 2024, sekaligus menjadi tonggak baru hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok di bidang kekayaan intelektual.

    “MoU ini merupakan bukti nyata dari komitmen bersama kita untuk memperkuat kolaborasi di bidang kekayaan intelektual. Kerja sama ini tidak hanya akan mempererat hubungan antar-lembaga, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan ekonomi kedua negara,” ujar Menteri Supratman dalam sambutannya.

    MoU tersebut mencakup penguatan sistem kekayaan intelektual di kedua negara, meliputi paten, desain industri, merek, dan indikasi geografis. Kolaborasi juga diarahkan pada pertukaran pandangan strategis, peningkatan praktik pemeriksaan KI, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, isu pelindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional turut menjadi fokus, sejalan dengan agenda kerja sama ASEAN–Tiongkok di bidang pelestarian ekspresi budaya tradisional.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, turut menandatangani Nota Kesepahaman tentang Patent Prosecution Highway (PPH) antara DJKI dan CNIPA. Kerja sama ini ditujukan mempercepat proses pemeriksaan paten melalui pertukaran hasil pemeriksaan dan pengakuan timbal balik atas keputusan substantif dari kedua negara. [beq]

  • Kata Menteri-menteri Usai Diperintah Prabowo Pakai Maung untuk Jadi Mobil Dinas Nasional 23 Oktober 2025

    Kata Menteri-menteri Usai Diperintah Prabowo Pakai Maung untuk Jadi Mobil Dinas Nasional 23 Oktober 2025

    Kata Menteri-menteri Usai Diperintah Prabowo Pakai Maung untuk Jadi Mobil Dinas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gurauan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), berbuah keseriusan di kalangan para menteri.
    Ucapan ringan Prabowo yang meminta para menterinya segera beralih menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad disambut dengan dukungan luas para pejabat pemerintahan.
    Di hadapan para menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo melontarkan kelakar bahwa tidak lama lagi kendaraan dinas mereka akan berganti.
    “Dan sebentar lagi saudara-saudara harus pakai Maung semua. Saya enggak mau tahu,” ujar Prabowo disambut tawa dan tepuk tangan peserta sidang.
    Suasana santai tak mengaburkan pesan serius di balik gurauan itu.
    Prabowo menegaskan, penggunaan produk dalam negeri menjadi salah satu langkah memperkuat kemandirian industri.
    Oleh karena itu, kepala negara berseloroh bahwa mobil para menteri dengan merek lain hanya bisa digunakan pada saat libur.
    “Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya enggak panggil, kau bolehlah kau pakai mobil itu,” lanjut Prabowo, masih dengan nada bercanda.
    Presiden bercerita bahwa dirinya sempat menikmati kembali kenyamanan Toyota Alphard saat bepergian
    incognito
    .
    Namun, dia segera mengingatkan dirinya sendiri akan tanggung jawab memberi contoh kepada anak buah dan masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri.
    “Sudah lama saya enggak menikmati Alphard. Enak juga ini. Tapi, Prabowo ingat, kamu Presiden RI harus beri contoh, pakai Maung terus,” tutur Prabowo.
    Menanggapi arahan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mengalokasikan anggaran pengadaan Maung bagi para pejabat negara.
    Pemerintah, kata Purbaya, sebenarnya sudah menyiapkan dana pengadaan kendaraan taktis ringan itu dalam tahun anggaran berjalan.
    “Tahun ini harusnya ada (anggaran), tapi rupanya kapasitasnya (PT Pindad) belum cukup. Jadi, (anggaran) dibalikkan tahun ini,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
    Menurut dia, realisasi pengadaan kendaraan dinas baru bisa dilakukan setelah industri otomotif nasional siap memproduksi dalam jumlah memadai.
    “Penyalurannya bergantung pada kesiapan industri dalam negeri,” ucap Purbaya.
    Dukungan serupa datang dari Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
    Dia menilai kebijakan Prabowo adalah momentum untuk membangkitkan rasa bangga terhadap produk nasional.
    “Oh, kita dukung sepenuhnya. Pokoknya apa pun namanya produk nasional, kita dukung,” kata Hanif di Kompleks Parlemen, Jakarta.
    Hanif menyebut Indonesia sudah seharusnya memiliki mobil nasional dan tidak boleh kalah bersaing dengan negara lain.
    “Karena kita sudah malu dong. Masa Vietnam punya (mobil nasional), kita enggak punya,” ujar dia.
    Saat ini, Hanif masih menggunakan kendaraan dinas berteknologi hybrid yang disewa pemerintah.
    “Soalnya kami sering ke lapangan, ke kampung-kampung. Jadi, butuh kendaraan yang tahan jarak jauh,” ucapnya.
    Secara terpisah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai penggunaan mobil Maung adalah bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap karya anak bangsa.
    “Oh, dengan senang hati. Menggunakan produksi dalam negeri wajib. Buktinya, saya tiap hari pakai batik,” ujar Supratman di Kompleks Parlemen, Rabu (22/10/2025).
    Meski demikian, dia mengaku belum menggunakan Maung karena masih menunggu produksi massal kendaraan tersebut.
    “Yang disiapkan oleh negara, kita pakai,” katanya.
    Dukungan juga datang dari lembaga legislatif.
    Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno berharap perintah penggunaan Maung tak hanya berlaku bagi para menteri, tetapi juga bagi pimpinan MPR.
    “Saya mendukung penuh, dan mudah-mudahan tidak hanya para menteri, tetapi pimpinan MPR juga bisa menggunakan,” ujarnya.
    Menurut Eddy, langkah Prabowo menunjukkan komitmen nyata terhadap kemajuan industri nasional.
    “Kalau kita menggunakan produksi anak bangsa, itu merupakan kebanggaan. Mudah-mudahan bisa menular kepada masyarakat,” katanya.
    Dia menambahkan, kebijakan tersebut menunjukkan sikap egaliter Presiden karena tak membeda-bedakan jenis kendaraan dengan anak buahnya.
    “Yang paling penting adalah komitmen beliau untuk mendukung industri dalam negeri,” ucap Eddy.
    Rencana penggunaan Maung sebagai kendaraan dinas pejabat pemerintah sebenarnya bukan hal baru dan pernah disampaikan pada tahun lalu.
    Dalam retret kabinet di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada akhir Oktober 2024, Prabowo sudah memberikan arahan agar mobil Maung digunakan oleh para menteri, kepala lembaga, dan pejabat eselon I.
    Kepala Staf Kepresidenan (KSP) saat itu, AM Putranto, bahkan mengungkapkan bahwa pemerintah telah memesan 10.000 unit Maung kepada PT Pindad.
    Dari jumlah itu, sekitar 5.000 unit ditargetkan selesai pada 100 hari kerja pertama pemerintahan Prabowo.
    “Untuk program itu 10.000 (unit Maung) ke depan, untuk yang 100 hari kerja diharapkan 5.000 sekian dan itu akan berlanjut,” ujar Putranto (30/10/2024).
    Mobil Maung diketahui memiliki kandungan lokal hingga 70 persen, sementara 30 persen komponen masih diimpor dari Korea Selatan.
    “Prioritas di sini (pemerintah pusat), nanti kalau dibagi semua kan enggak kebagian. Kalau (produksi) 10.000 artinya kan diprioritaskan (di pemerintah pusat),” kata Putranto.
    Bagi Prabowo, penggunaan Maung boleh jadi bukan sekadar soal pergantian kendaraan dinas, melainkan simbol kemandirian ekonomi dan kepercayaan diri bangsa.
    Dari ruang sidang kabinet hingga halaman pabrik PT Pindad, semangat untuk menegakkan kebanggaan nasional kini kembali menggeliat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Hukum: Perdebatan TNI Jadi Penyidik Pidana Siber Sudah "Clear" Nasional 23 Oktober 2025

    Menteri Hukum: Perdebatan TNI Jadi Penyidik Pidana Siber Sudah "Clear" Nasional 23 Oktober 2025

    Menteri Hukum: Perdebatan TNI Jadi Penyidik Pidana Siber Sudah “Clear”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan, perdebatan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) di kalangan pemerintah sudah selesai.
    Perdebatan terkait RUU itu di antaranya meliputi norma Pasal 56 Ayat (1) huruf d yang menyatakan TNI termasuk sebagai penyidik tindak pidana siber.
    “Semua yang menjadi perdebatan terkait dengan penyidik dan lain-lain sebagainya sudah
    clear
    ,” kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
    Supratman mengeklaim, kini tidak ada lagi yang perlu diragukan dari RUU KKS tersebut.
    Menurut dia, panitia antar kementerian telah sampai pada kesepakatan bulat terkait draft RUU KKS.
    Kementerian Hukum bahkan telah mengajukan RUU KKS itu ke Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian ditindaklanjuti kepala pemerintah.
    “Nanti presiden yang akan kirim Surpres (Surat Presiden) ke DPR, saya enggak tahu kapan,” ujar Supratman.
    Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, tidak ada lagi klausul yang menyebut penyidik di antaranya terdiri dari unsur TNI.
    Sebab, aturannya sudah jelas bahwa penyidik TNI hanya bisa menindak jika pelakunya anggota TNI.
    “Kita kan mau sahkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Jadi kalau pelakunya TNI ya otomatis. Tapi enggak perlu di-
    statement
    di undang-undang,” kata dia.
    Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menilai, RUU KKS bisa mengancam hak asasi manusia (HAM) karena melibatkan TNI sebagai penyidik tindak pidana siber.
    Koalisi ini terdiri dari Raksha Initiatives, Centra Initiative, Imparsial, dan De Jure.
    Mereka menilai, keterlibatan TNI dalam rumusan pasal itu jelas bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan TNI bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara kedaulatan negara.
    “Pelibatan TNI sebagai penyidik tindak pidana keamanan dan ketahanan siber justru akan semakin mengancam hak asasi manusia dan negara hukum,” kata Koalisi Masyarakat Sipil dalam siaran pers, Sabtu (4/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkum Supratman Umumkan Protokol Jakarta di IDC 2025, Tegaskan Perlindungan Hak Cipta atas Berita di Era AI

    Menkum Supratman Umumkan Protokol Jakarta di IDC 2025, Tegaskan Perlindungan Hak Cipta atas Berita di Era AI

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas resmi mengumumkan inisiatif penyusunan regulasi perlindungan royalti bagi pelaku industri kreatif, termasuk media dan jurnalis, melalui Protokol Jakarta. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kedaulatan intelektual dan kemandirian industri media nasional di tengah disrupsi digital akibat kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI).

    “Bagi Menteri Hukum, tugas utama kami dalam ekosistem royalti adalah menciptakan perlindungan,” ujar Supratman dalam pidato kunci Indonesia Digital Conference (IDC) 2025 yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bertema Sovereign AI Menuju Kemandirian Digital di The Hub Sinarmas Land, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Menurut Supratman, setiap kreasi yang dihasilkan masyarakat harus mendapatkan perlindungan hukum agar memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya. “Perlindungan hak cipta tidak hanya berhenti pada pengakuan formal, tetapi juga harus memberi nilai ekonomi yang adil bagi para pencipta dan penerbit,” katanya. Ia menegaskan, pengakuan tanpa nilai ekonomi tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan kreator.

    Kementerian Hukum telah mengembangkan sistem digital yang memungkinkan pendaftaran hak cipta dilakukan secara mudah dan cepat. Hanya dalam dua menit melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sertifikat hak cipta bisa diterbitkan sebagai bentuk pengakuan negara atas karya intelektual warga.

    Menkum juga menyoroti pentingnya publisher right sebagai bentuk perlindungan bagi jurnalis dan pekerja media di tengah derasnya disrupsi digital. Menurutnya, media merupakan pilar utama demokrasi yang harus dijaga kemandiriannya. “Dari kesadaran itulah, lahir inisiatif Protokol Jakarta,” ujarnya.

    Supratman menjelaskan, gagasan Protokol Jakarta muncul dari pengalamannya dalam berbagai forum internasional, termasuk World Intellectual Property Organization (WIPO), lembaga PBB yang menangani kekayaan intelektual. Dalam forum tersebut, ia menyoroti pentingnya keadilan dalam pembagian royalti antara platform digital, industri penerbitan, dan para pencipta karya.

    “Saya tidak bicara soal tarif, tapi soal keadilan. Mengapa platform digital mendapat porsi 30 persen, industri lokal 50 persen, sementara pencipta hanya 15 persen? Ini yang harus diperjuangkan,” tegasnya.

    Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan di ekosistem media untuk mendukung dan menyempurnakan usulan Protokol Jakarta, yang telah dijadwalkan akan dibahas dalam sidang WIPO di Jenewa, Swiss, awal Desember 2025 mendatang.

    Selain pembagian royalti, Kemenkum juga menyiapkan regulasi yang memungkinkan sertifikat kekayaan intelektual dijadikan collateral atau jaminan pinjaman. Indonesia kini menjadi negara ke-15 di dunia yang mengakui kekayaan intelektual sebagai aset tak berwujud bernilai ekonomi.

    Supratman menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja media dan jurnalis adalah fondasi bagi keberlanjutan industri media nasional. “Kita harus melindungi dari bawah, agar perusahaan medianya juga terlindung,” ujar dia.

    Sebagai bentuk dukungan, pengurus nasional AMSI menyerahkan kanvas putih bertanda tangan seluruh ketua wilayah AMSI dari 28 provinsi kepada Menteri Supratman. “Jika perlindungan hak cipta atas konten berita bisa masuk dalam regulasi nasional dan global, maka inilah kontribusi bersejarah Indonesia untuk kemandirian digital ekosistem informasi kita,” kata Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika.

    AMSI kembali menyelenggarakan ajang tahunan Indonesia Digital Conference (IDC) 2025 di The Hub Epicentrum, Jakarta Selatan, pada 22–23 Oktober 2025. Tahun ini, IDC mengangkat tema “Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital” yang menyoroti pentingnya kedaulatan dan kemandirian industri media dalam menghadapi transformasi digital berbasis AI.

    National Sales Department Head Sinar Mas Land, Johan Triono, turut memberikan selamat atas terselenggaranya IDC 2025 dan menyampaikan dukungan agar media digital Indonesia terus bertahan di tengah tantangan industri saat ini.

    Selain Sinar Mas Land, event IDC dan AMSI Awards 2025 juga didukung oleh PT Astra International Tbk, Djarum Foundation, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Harita Nickel, PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk, PT Telkom Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Indofood Sukses Makmur, Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Merdeka Copper Gold Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Indosat Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. [ian]

  • Gelar IDC 2025, AMSI Soroti Kedaulatan AI hingga Kemandirian Digital Nasional

    Gelar IDC 2025, AMSI Soroti Kedaulatan AI hingga Kemandirian Digital Nasional

    Jakarta (beritajatim.com) – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) kembali menyelenggarakan ajang tahunan Indonesia Digital Conference (IDC) 2025 di The Hub Epicentrum, Jakarta Selatan, pada 22–23 Oktober 2025.

    Tahun ini, IDC mengangkat tema “Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital”, yang menyoroti pentingnya kedaulatan dan kemandirian industri media dalam menghadapi gelombang transformasi digital berbasis kecerdasan buatan (AI).

    Dua pembicara kunci akan hadir, yakni Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.

    Dalam kesempatan tersebut, AMSI juga akan menyerahkan dukungan simbolis terhadap revisi UU Hak Cipta dan Proposal Indonesia untuk Copyright & Digital environment, yang diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kedaulatan digital serta melindungi ekosistem media dari ketimpangan distribusi nilai ekonomi konten di era AI.

    Selain kedua pembicara utama, IDC 2025 menghadirkan beragam narasumber lintas sektor, antara lain:

    • Martin Hartono (CEO GDP Venture)
    • Willson Cuaca (Co-Founder & Managing Partner East Ventures)
    • Angela Tanoesoedibjo (CEO iNews Media Group)
    • Anggini Setiawan (Communications Director TikTok Indonesia)
    • Arya Dwi Paramita (Corporate Secretary PT Pertamina Persero)
    • Erik Somba (CEO Valid News)
    • Qaris Tajudin (Direktur Tempo Institute)
    • Dwi Eko Lokononto (CEO Berita Jatim)
    • Hana Novitriani (Vice President ICE IDN Media)

    Selama dua hari, para pembicara dengan kepakaran dan pengalaman di bidangnya akan berbagi pandangan tentang peluang dan tantangan industri digital di tengah kemajuan teknologi AI.

    Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika mengatakan, tema Indonesia Digital Conference tahun ini sengaja dipilih terkait kedaulatan AI karena semua pemangku kepentingan industri kita harus memahami kunci untuk selamat dari disrupsi teknologi ini.

    “Tanpa kedaulatan AI, semua sektor industri dan bisnis kita, terutama ekosistem informasi dan media, bisa mengalami krisis eksistensial.” ujarnya

    Perkembangan AI membawa risiko disrupsi bagi industri media, namun juga membuka peluang bisnis dan inovasi baru. Media berbasis digital dituntut untuk mampu beradaptasi, meningkatkan kinerja organisasi, serta tetap menjaga kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi agar tercipta ekosistem digital yang inklusif dan demokratis.

    Ketua Panitia Indonesia Digital Conference 2025, Ismoko Widjaya mengatakan, kondisi bisnis industri media digital hari ini sangat menantang. Mulai dari disrupsi AI, perubahan algoritma, sampai dengan badai PHK.

    Indonesia Digital Conference (IDC 2025) dengan tema “Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital” ini menghadirkan narasumber-narasumber yang ekspertis bahkan market leader di industrinya masing-masing.

    “Semoga dengan hadirnya IDC AMSI 2025 dapat memberikan angin segar, solusi, sekaligus harapan bagi industri media digital agar tak cuma bisa bertahan di industri ini tapi juga bisa tumbuh dan berkelanjutan.” ujarnya

    IDC 2025 juga akan menghadirkan sesi-sesi yang memberikan wawasan praktis kepada media, termasuk tentang strategi mendapatkan pendanaan dan menemukan model bisnis baru yang berkelanjutan di era digital.

    Selain diskusi panel, hari kedua IDC 2025 akan diisi dengan workshop tematik yang mempertemukan media arus utama (mainstream) dan media baru (new media) untuk memperkuat kolaborasi dan kapasitas di tengah perubahan lanskap digital.

    Sebagai penutup rangkaian kegiatan, AMSI akan menganugerahkan AMSI Award 2025, penghargaan bagi media yang menunjukkan komitmen tinggi dalam berinovasi dan menjaga kualitas jurnalisme di tengah disrupsi teknologi.

    Event IDC dan AMSI Awards 2025 yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia ini juga mendapatkan dukungan dari PT Astra International Tbk, Djarum Foundation, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Pertamina (Persero), PT Harita Nickel, PT AlamTri Resources Indonesia Tbk., PT Telkom Indonesia Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Indofood Sukses Makmur, Mining Industry Indonesia atau MIND ID, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Merdeka Copper Gold Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Indosat Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. [ian]

  • Prabowo gelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahan

    Prabowo gelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahannya berjalan, digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah pejabat mulai mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 14.10, diantaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani.

    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    “Saya dapat undangan rapat paripurna kabinet,” ujar Wamenag Romo Syafi’i.

    Romo Syafi’i mengatakan Sidang Kabinet Paripurna itu akan membahas tentang satu tahun jalannya pemerintahan. “Kaitannya setahun lah, kan hari ini tepat setahun jadi Presiden,” kata dia.

    Adapun Sidang Kabinet Paripurna terakhir dilaksanakan oleh Presiden Prabowo bersama para menteri Kabinet Merah Putih pada 31 Agustus 2025.

    Saat itu, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna setelah mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, usai situasi aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dan menewaskan pengemudi ojek online.

    Sementara itu, masa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran jatuh pada hari ini, Senin. Prabowo dilantik di Gedung DPR/MPR, di depan para legislator hingga presiden dan wakil presiden sebelumnya, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, pada 20 Oktober 2024.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik, dari Menhan bertemu pimpinan PKS hingga HUT Presiden Prabowo

    Politik, dari Menhan bertemu pimpinan PKS hingga HUT Presiden Prabowo

    “Dengan penuh rasa hormat, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto,”

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa di bidang politik terjadi sepanjang Jumat (17/10). Dari mulai pertemuan petinggi PKS dengan Menteri Pertahanan hingga HUT Presiden Prabowo Subianto.

    Berikut rangkaian berita yang telah disusun Antara

    1. Menhan bertemu Ketua Majelis Syura PKS bahas isu pertahanan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membahas isu pertahanan dengan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Jakarta Pusat, Jumat.

    Pembahasan itu terjadi ketika Sjafrie menerima rombongan petinggi PKS di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat.

    Baca di sini

    2. Ketua MPR: Ada arah baru pembangunan di bawah kepemimpinan Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengemukakan satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan arah dan orientasi baru dalam pembangunan nasional, khususnya pada bidang sumber daya manusia dan hilirisasi industri.

    “Saya kira ada arah dan orientasi baru dalam pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Baca di sini

    3. Prabowo berpesan tak perlu dikirimi karangan bunga ulang tahun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta kepada masyarakat untuk tidak perlu mengirim karangan bunga sebagai bentuk ucapan kepada Kepala Negara yang sedang berulang tahun.

    Prasetyo menjelaskan bahwa jika belum terlanjur mengirim bunga, masyarakat maupun para pimpinan lembaga disarankan untuk membantu masyarakat yang lebih membutuhkan.

    Baca di sini

    4. Para pejabat-anggota kabinet syukuran ulang tahun Prabowo di Istana.

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pejabat parlemen hingga anggota Kabinet Merah Putih menghadiri acara syukuran hari ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat siang.

    Momen itu diunggah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melalui akun Instagram resminya pada Jumat petang. Presiden Prabowo pun tampak berada di tengah-tengah perayaan ulang tahun itu.

    Baca di sini

    5. Menkum harap Prabowo diberi kebijaksanaan pimpin RI pada HUT Ke-74

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berharap Presiden Prabowo Subianto senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, adil, serta berdaulat, pada Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74.

    “Dengan penuh rasa hormat, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto,” kata Supratman, yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkum harap Prabowo diberi kebijaksanaan pimpin RI pada HUT Ke-74

    Menkum harap Prabowo diberi kebijaksanaan pimpin RI pada HUT Ke-74

    Dengan penuh rasa hormat, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berharap Presiden Prabowo Subianto senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, adil, serta berdaulat, pada Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74.

    “Dengan penuh rasa hormat, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto,” kata Supratman, yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Di bawah kepemimpinan Presiden, ia menuturkan Kementerian Hukum (Kemenkum) berkomitmen untuk terus memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

    Supratman pun berterima kasih atas keteladanan, semangat juang, dan dedikasi Prabowo bagi bangsa dan negara.

    Dia berharap agar setiap langkah Presiden selalu mendapatkan ridha dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa.

    “Semoga panjang umur dan selalu dalam lindungan-Nya demi Indonesia yang semakin kuat dan bermartabat,” tuturnya.

    Presiden RI Prabowo Subianto hari ini genap berusia 74 tahun. Beragam ucapan dan doa mengalir dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh nasional hingga pimpinan kementerian dan lembaga negara.

    Prabowo lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951 dari pasangan Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Marie Sigar.

    Ayahnya, Soemitro, dikenal sebagai ekonom dan politikus yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, serta Menteri Riset pada era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.

    Anak ketiga dari empat bersaudara ini memiliki dua kakak perempuan, Biantiningsih Miderawati dan Maryani Ekowati, serta satu adik laki-laki, Hashim Djojohadikusumo.

    Prabowo menikah dengan Siti Hediati Hariyadi, putri Presiden Ke-2 RI Soeharto, dan dikaruniai seorang anak bernama Ragowo Didiet Hediprasetyo.

    Prabowo telah menjadi tokoh penting dalam perjalanan sejarah militer dan politik Indonesia. Kini, ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia berpasangan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Hukum Supratman Mendesak Dievaluasi

    Menteri Hukum Supratman Mendesak Dievaluasi

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto diharapkan mengevaluasi Menteri Hukum Supratman Andi Agtas karena telah melanggar salah satu butir Asta Cita terkait keputusannya mengakui ormas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) kubu Mukhamad Misbakhun.

    “Kebijakan Menteri Supratman dalam kasus legalitas SOKSI justru menimbulkan ketidakpastian dan membuka peluang akan intervensi politik dalam urusan ormas,” kata Ketua SOKSI Ferry Juan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 17 Oktober 2025.

    Ferry Juan menilai Menteri Supratman telah membuat keputusan keliru dan menyesatkan, karena telah menyetujui perubahan legalitas SOKSI berdasarkan surat Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kepada Kementerian Hukum (Kemkum).

    Padahal, kata Ferry Juan, dalam mengambil keputusan Menteri Agus sepatutnya berpedoman pada UU Ormas dan AD/ART SOKSI yang sudah disahkan tahun 2023, jo tahun 2018 jo tahun 2016, dan Surat Dirjen AHU 18 Desember 2023 yang menegaskan bahwa pembukaan blokir badan hukum SOKSI hanya dapat dilakukan atas permintaan Ketua Umum SOKSI Ali Wongso Sinaga.

    “Langkah Menkum ini bukan hanya menyimpang tetapi juga berpotensi menjadi preseden berbahaya bagi ormas-ormas lain jika tidak segera dikoreksi,” kata Ferry Juan. 

    Ferry Juan meminta Presiden Prabowo agar memerintahkan Menteri Supratman mencabut keputusan soal SOKSI yang keliru tersebut sesuai asas contarius actus.

    “Pembatalan inipenting bukan hanya untuk memulihkan kemandirian SOKSI, tetapi juga  untuk menghindari kesalahan serupa terhadap ormas pendiri Partai Golkar lainnya, seperti Kosgoro 1957 dan MKGR,” pungkas Ferry Juan yang juga ketua umum Baladhika Karya ini. 

  • Kepatuhan Masih Rendah, Baru 51% Perusahaan Lapor Pemilik Manfaat

    Kepatuhan Masih Rendah, Baru 51% Perusahaan Lapor Pemilik Manfaat

    Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat kepatuhan pelaporan terkait dengan kepemilikan manfaat atau beneficial ownership (BO) atas entitas usaha baru mencapai 51,7%.

    Pemerintah pun mendorong agar mekanisme deklarasi kepemilikan manfaat dipertebal dengan upaya konfirmasi langsung dan diintegrasikan dengan data pajak hingga penegak hukum.

    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Ditjen AHU Kemenkum) per 14 Oktober 2025 yang diterima Bisnis, total korporasi yang terdata di pangkalan data pemerintah mencapai 3.578.765 entitas. 

    Sampai dengan data terbaru itu, tingkat pelaporan baru mencapai 1.853.371 entitas atau 51,7% dari total entitas yang wajib melaporan kepemilikan manfaat. 

    Secara terperinci, misalnya jumlah korporasi yang terdata di AHU adalah berbentu perseroan terbatas (PT) yakni 1.475.401 entitas. Namun, yang sudah melapor BO melalui notaris baru 786.192 atau 53,2%. Sementara itu, entitas berbentuk CV yang sudah melapor adalah 554.625 atau 67,8% dari total 816.882 entitas. 

    Kemudian, sebanyak 160.999 perseroan perseorangan sudah melapor BO atau 57,1% dari total 281.580 entitas. Adapun koperasi yang sudah melapor BO berjumlah 127.716 atau 37,2% dari total 342.803 entitas. 

    Direktur Jenderal AHU Kemenkum, Widodo menyebut pihaknya ingin meningkatkan pelaporan BO oleh korporasi ke depannya.

    Salah satu cara baru yang didorong adalah peluncuran sistem BO gateway, di mana data AHU korporasi terintegrasi dengan data dari kementerian/lembaga lain seperti Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Selama ini, terang Widodo, pelaporan BO dilakukan dengan deklarasi secara mandiri atau self-declare melalui notaris. Tidak ada upaya konfirmasi atau verifikasi lebih lanjut, sehingga otoritas menduga terdapat berbagai modus ketidakpatuhan pemilik manfaat. 

    “Banyak kejadian kadang-kadang orangnya [pemilik manfaat] enggak terkonfirmasi. Misalnya, ada orang bikin perusahaan terus mencatumkan A sebagai penerima manfaat, dengan alamat ini, nomor telepon ini, email ini, segala macam. Ini tidak terkonfirmasi, ini beberapa kasus yang terjadi,” terangnya saat dihubungi Bisnis, dikutip Kamis (16/10/2025).

    Sampai dengan akhir tahun, Ditjen AHU berupaya agar sistem pelaporan BO nantinya bisa terintegrasi dengan berbagai institusi seperti Ditjen Pajak Kemenkeu, OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Widodo menyebut sejatinya saat ini data korporasi di AHU sudah bisa dilihat oleh instansi-instansi tersebut. Upaya konfirmasi BO ini diklaim sudah bisa dimanfaatkan oleh Ditjen Pajak, sehingga mendorong penerimaan pajak lebih tinggi dengan deklarasi BO yang terkonfirmasi. 

    “Kemarin Ditjen Pajak berterima kasih, dengan mirroring [data AHU dan pajak] naik pendapatannya menjadi Rp500 miliar lebih. Kami sudah bekerja sama dan dia [Ditjen Pajak] melihat itu sebagai peluang yang bisa terus ditingkatkan,” paparnya.

    Adapun dengan sistem BO gateway, pemilik manfaat korporasi bisa dipastikan identitasnya dan bisa dicocokkan dengan data-data pajak, OJK, PPATK hingga penegak hukum. 

    “Ada sinkronisasi [dengan] data laporan pajak. Bagi teman-teman penegak hukum juga bisa jelas, oh ternyata yang bersangkutan [pemilik manfaat] ini asetnya di mana-mana. Sehingga ketika terjadi perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara ya bisa dibekukan [asetnya] atau ditindaklanjuti dari pertanggungjawaban keuangannya itu,” terang Widodo.

    Perusahaan Wajib Lapor

    Di sisi lain, Widodo menerangkan bahwa data 3,5 juta korporasi yang berada di pangkalan data AHU masih terus diverifikasi lebih lanjut. Selain mendorong kejelasan kepemilikan manfaat, pemerintah turut memastikan lebih lanjut apabila perusahaan itu masih aktif dan bukan sekadar perusahaan cangkang. 

    Salah satu upaya untuk memastikan perusahaan tersebut jelas adalah dengan mewajibkan setiap perusahaan khususnya yang memiliki pendapatan menengah ke atas turut menyampaikan laporan tahunan ke AHU. 

    Pada pekan lalu, Senin (6/10/2025), Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa akan mulai mensosialisasikan kewajiban bagi perseroan terbatas untuk menyampaikan laporan keuangan serta bukti pembayaran pajaknya kepada Ditjen AHU Kemenkum. 

    Supratman menyebut telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak Kemenkeu mengenai hal tersebut. Perusahaan-perusahaan yang akan diwajibkan melapor akan dibedakan juga berdasarkan klasifikasi besaran modalnya. 

    Kewajiban itu, terang Supratman, akan mulai diberlakukan mulai tahun depan tepatnya pada satu hingga dua bulan setelah pelaporan SPT yakni April 2026.

    “Kewajiban perseroan terbatas adalah melaporkan kepada Kementerian Hukum lewat Dirjen AHU, lewat Sistem Administrasi Badan Hukum dua hal: yang pertama adalah laporan keuangan yang sudah diambil, dan yang kedua bukti pembayaran pajak. Kalau ini tidak dilakukan, maka sistem otomatis akan memblokir perusahaan yang bersangkutan,” terangnya di kantor Kementerian Hukum, Jakarta.

    Supratman menitikberatkan bahwa kewajiban itu guna mendorong penerimaan negara dari kewajiban yang belum ditunaikan oleh perusahaan-perusahaan khususnya yang berukuran besar. 

    “Ini adalah keupayaan kita semua untuk transparansi, akuntabilitas, tetapi yang lebih penting adalah meningkatkan penerimaan negara yang memang seharusnya negara berhak untuk terima. Tidak membebani kepada dunia usaha, tapi itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan di dalam undang-undang,” paparnya.