Xcloud.id

Tag: Supratman Andi Agtas

  • Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Teken Surat Permohonan Ekstradisi Paulus Tannos

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Teken Surat Permohonan Ekstradisi Paulus Tannos

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan telah menandatangani surat permintaan ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) Paulus Tannos.

    Dia menyampaikan, hal tersebut merupakan salah satu isu aktual yang menjadi fokus dalam kementeriannya itu. Supratman berkata demikian saat menghadiri rapat bersama Komisi XIII DPR RI.

    “Saya juga sudah menandatangani surat untuk permintaan ekstradisi yang bersangkutan [Paulus Tannos],” ujarnya dalam rapat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Dilanjutkan dia, dalam prosesnya itu pihaknya berkoordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh aparat penegak hukum (APH) terkait, mulai dari KPK, Kejagung, hingga Polri.

    “Kami bersama-sama semua untuk melengkapi dokumen supaya secepatnya dan alhamdulillah kemarin harusnya sih dokumennya insyaallah sesegera mungkin,” tuturnya.

    Eks Ketua Baleg DPR ini menuturkan dirinya telah berkonsultasi dengan Jaksa Agung terkait dengan letter confirmation dan sudah dikirimkan kepada Kementerian Hukum sebagai kelengkapan persyaratan ekstradisi.

    “Dan segera mungkin surat yang dimaksud, yang diminta oleh pihak Singapura akan segera kita kirim,” ujarnya sehabis rapat kepada wartawan.

    Supratman berujar, adanya peluang Paulus Tannos diekstradisi lantaran tak lepas dari hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura. 

    Kemudian juga terus dilakukaan koordinasi antara KPK dan Kementerian Hukum, karena nanti yang mengirim surat permohonan untuk ekstradisi adalah kementerian Hukum. Sementara itu, perihal teknisnya akan ditangani oleh KPK dan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri.

    “Harus optimis [dikabulkan ekstradisi]. Kan ini dua negara sahabat dan sudah menandatangani perjanjian ekstradisi,” pungkasnya.

  • Menkum Klaim Telah Teken Dokumen Ekstradisi Paulus Tannos

    Menkum Klaim Telah Teken Dokumen Ekstradisi Paulus Tannos

    loading…

    Menkum Supratman Andi Agtas menghadiri rapat kerja (raker) Komisi XIII DPR RI di ruang rapat Komisi XIII DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). FOTO/ACHMAD AL FIQRI

    JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengaku telah meneken dokumen ekstradisi Paulus Tannos , buronan kasus dugaan korupsi KTP elektronik, yang ditangkap di Singapura.

    Hal itu diungkapkan Supratman dalam rapat kerja (raker) Komisi XIII DPR RI di ruang rapat Komisi XIII DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Mulanya, Supratman menyampaikan, pihaknya telah berkomunikasi dengan seluruh aparat penegak hukum baik KPK, Kejaksaan RI hingga Polri untuk melengkapi dokumen ekstradisi Paulus Tannos.

    “Terkait tugas otoritas pusat yang ada di Ditjen AHU terutama permintaan ekstradisi atas nama inisial PT (Paulus Tannos). Alhamdulillah kemarin komunikasi kami dengan seluruh APH baik KPK, Kejagung dan Polri, kami bersama-sama sekua untuk melengkapi dokumen supaya secepatnya,” ucap Supratman dalan rapat.

    Lantas, politisi Partai Gerindra itu menegaskan, dokumen permohonan ekstradisi Paulus Tannos akan segera rampung. Bahkan, ia mengaku telah meneken dokumen permohonan ekstradisi buronan kasus dugaan korupsi KTP elektronik itu.

    “Dan alhamdulillah kemarin harusnya sih dokumennya insya Allah sesegera mungkin. Saya juga sudah mendatangani surat untuk permintaan ekstradisi yang bersangkutan,” terang Supratman.

    Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut dokumen ekstradisi buronan kasus E-KTP Paulus Tannos bisa selesai pada pekan depan. Diketahui, saat ini Paulus Tannos berada di Singapura.

    Supratman menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan seluruh aparat penegak hukum dalam rangka menyiapkan seluruh dokumen ekstradisi tersebut.

    “Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan,” kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

    (abd)

  • Ekstradisi Paulus Tannos, KPK Sebut Singapura Minta Proses Hukumnya Berjalan

    Ekstradisi Paulus Tannos, KPK Sebut Singapura Minta Proses Hukumnya Berjalan

    Ekstradisi Paulus Tannos, KPK Sebut Singapura Minta Proses Hukumnya Berjalan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) akan menyerahkan berkas proses ekstradisi buron kasus e-KTP,
    Paulus Tannos
    kepada pihak
    Singapura
    melalui Kementerian Hukum pada pekan depan.
    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, salah satu dokumen yang diserahkan ke Pemerintah Singapura adalah pernyataan Indonesia bahwa Paulus Tannos akan langsung diproses hukum setelah diekstradisi.
    “Ada permintaan, salah satunya pernyataan dari Indonesia, dalam hal ini saudara PT bila nanti diekstradisi, bisa dan akan dilakukan penuntutan, itu salah satunya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Sabtu (15/2/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Lebih lanjut, Tessa menyebut, KPK dibantu berbagai instansi untuk melengkapi berkas persyaratan yang diminta Pemerintah Singapura untuk mengekstradisi Paulus Tannos.
    Pasalnya, menurut dia, ada perbedaan dalam sistem hukum yang digunakan oleh Indonesia dan Singapura. Sehingga, KPK bekerja sama dengan semua instansi terkait seperti Kementerian Hukum.
    “Diperlukan adanya kerja sama, antarlembaga, antarinstansi, baik KPK, Kejaksaan, Kementerian Hukum, maupun Kepolisian untuk melengkapi berkas-berkas yang cenderung tidak ada dasar hukumnya di Indonesia, kita mencari kesamaannya di situ,” ujarnya.
    Kemudian, Tessa berharap proses pemenuhan syarat tersebut berjalan lancar sehingga Paulus Tannos dapat segera diekstradisi ke Indonesia.
    “Dan kita harapkan dalam waktu dekat ini bisa segera dipulangkan dan dapat segera dilakukan penuntutan terhadap saudara Paulus Tannos,” katanya.
    Paulus Tannos merupakan buron KPK dalam kasus proyek KTP elektronik. Dia sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021.
    Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
    Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (
    provisional arrest request
    ) kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan Paulus Tannos.
    Pada tanggal 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Paulus Tannos sudah ditangkap. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya agar Tannos diekstradisi.
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Pemerintah Indonesia punya waktu selama 45 hari untuk melengkapi berkas tersebut, sehingga paling lama berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk ekstradisi Tannos harus diajukan pada 3 Maret 2025.
    “Tapi saya yakinkan bahwa kami tidak akan menunggu sampai dengan 3 Maret (2025). Ya, dalam waktu dekat,” ujar Supratman saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta, beberapa waktu lalu.
    Setelah dokumen dilengkapi, Supratman menjelaskan pengajuan ekstradisi Tannos akan diproses terlebih dahulu di Pengadilan Singapura.
    Namun, Supratman mengatakan, Indonesia tidak bisa ikut campur terkait proses persidangan Paulus Tannos di Singapura. Sebab, setelah selesai dan terdapat putusan pengadilan tingkat pertama di Singapura, masih akan ada proses banding.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Prabowo Cium Tangan Try Sutrisno saat Tiba di HUT ke-17 Gerindra

    Momen Prabowo Cium Tangan Try Sutrisno saat Tiba di HUT ke-17 Gerindra

    Jakarta –

    Ketua Umum sekaligus Presiden Prabowo Subianto sempat mencium tangan Wapres ke-6 Jenderal (Purn) Try Sutrisno beberapa saat. Momen itu terjadi saat Prabowo tiba di HUT ke-17 Gerindra yang digelar di SICC, Bogor, Jawa Barat.

    Pantauan detikcom, Sabtu (15/2/2025), Prabowo tiba di lokasi acara sekitar pukul 09.07 WIB bersama dengan Wapres Gibran Rakabuming, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, hingga Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

    Tiba di lokasi, Prabowo langsung menyalami satu per satu tokoh yang hadir, termasuk Try Sutrisno. Saat itu, Prabowo memegang dan mencium tangan Try Sutrisno beberapa saat. Try Sutrisno lalu menyambut momen itu dan memegang bahu Prabowo.

    Sejumlah tokoh hadir dalam perayaan HUT ke-17 Gerindra ini, di antaranya para ketua umum partai politik yakni Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, hingga Ketum PSI Kaesang Pangarep.

    Selain itu, hadir juga jajaran Kabinet Merah Putih, yakni Menko Polkam Budi Gunawan, Menko PMK Pratikno, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menkomdigi Meutya Hafid, Mendagri Tito Karnavian, Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Wamendagri Bima Arya Sugiharto, Wamendagri Ribka Haluk, Wamenaker Immanuel Ebenezer.

    Kemudian Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ketua DPD Sultan Nadjamudin, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzili, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, eks Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.

    (eva/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prabowo Hadiri HUT ke-17 Gerindra Bareng Gibran dan Jokowi

    Prabowo Hadiri HUT ke-17 Gerindra Bareng Gibran dan Jokowi

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat. Prabowo tiba bersama Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wapres Gibran Rakabuming, hingga Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (15/2/2024), Prabowo tiba pukul 09.07 WIB. Prabowo, Gibran, dan Jokowi kompak mengenakan kemeja lengan panjang putih.

    Tiba di lokasi, Prabowo tampak menyalami satu per satu tokoh yang hadir. Gibran dan Jokowi tampak berada di belakang Prabowo dan turut menyalami para tokoh.

    Sementara Gibran dan Jokowi duduk, Prabowo menghampiri para kader Gerindra. Prabowo melayani kader yang antusias ingin bersalaman dengan Prabowo.

    Sufmi Dasco dan Mensesneg Prasetyo Hadi tampak mendampingi Prabowo dalam momen tersebut. Prabowo lalu kembali ke tengah untuk duduk di kursi yang telah disediakan.

    Adapun tokoh yang hadir dalam HUT Gerindra ini diantaranya, Menko Polkam Budi Gunawan; Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas; Menko PMK Pratikno; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra.

    Hadir pula, Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Menkomdigi Meutya Hafid; Mendagri Tito Karnavian; Menteri ESDM Bahlil Lahadalia; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi; Menkes Budi Gunadi Sadikin; Menteri Agama Nasaruddin Umar; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan; Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim; Wamendagri Bima Arya Sugiharto; Wamendagri Ribka Haluk; Wamenaker Immanuel Ebenezer.

    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla; Ketua DPD Sultan Nadjamudin; Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzili; Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno; Cagub Sumatera Utara terpilih, Bobby Nasution; Cagub Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi; eks Ketua MPR Bambang Soesatyo; Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko;

    Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh; Plt Ketum PPP Mardiono; Presiden PKS Ahmad Syaikhu; Ketua DPP PDIP Said Abdullah; Bendum PDIP Olly Dondokambey.

    (eva/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ahmad Dani Soal Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo: Pokoknya Kita Puasa Dulu 3 Tahun – Halaman all

    Ahmad Dani Soal Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo: Pokoknya Kita Puasa Dulu 3 Tahun – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani menjawab arahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran.

    Arahan tersebut juga disampaikan Prabowo Subianto dalam silaturahmi KIM plus yang berlangsung di kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025) sore.

    Ahmad Dhani bilang, Prabowo meminta semua pihak berpuasa dulu selama 3 tahun ke depan demi efisiensi anggaran.

    “Pokoknya puasa dulu selama 3 tahun. Puasa menghambur-hamburkan uang,” ujar Ahmad Dhani saat ditanya mengenai arahan efisiensi anggaran.

    Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo juga sempat menyampaikan arahan mengenai efisiensi dalam silaturahmi kebangsaan KIM plus.

    “Tadi dijelaskan bahwa adanya efisiensi anggaran dan manfaat efisiensi anggaran. Kemudian tadi sudah dijelaskan efisiensi anggaran tidak mengurangi hak-hak terutama pelayanan publik,” ujar Dasco.

    Dasco menyebut acara tersebut juga dihadiri oleh kepala daerah yang diusung KIM plus di seluruh Indonesia. Namun, mereka tidak diberikan arahan untuk efisiensi.

    “Nggak ada, kalau untuk kepala daerah tadi hanya perkenalan dan silaturahmi,” jelasnya.

    Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas mengatakan semua kabinet merah putih yang hadir dalam silaturahmi kebangsaaan KIM plus sepakat dengan arahan efisiensi.

    “Bahas efisiensi, dalam rangka untuk penghematan yang dilakukan memang untuk yang tidak perlu. Semua kabinet merah putih setuju untuk itu,” pungkasnya.

     

     

  • Pembahasan RUU BUMN dalam Raker Komisi VI DPR

    Pembahasan RUU BUMN dalam Raker Komisi VI DPR

    Kamis, 23 Januari 2025 17:24 WIB

    Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berbincang dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kiri) saat bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025). Rapat tersebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

    Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kiri), Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto (kedua kanan) dan Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025). Rapat tersebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

  • Menkeu: Efisiensi Anggaran Pemerintah bakal Jadi Budaya Baru

    Menkeu: Efisiensi Anggaran Pemerintah bakal Jadi Budaya Baru

    TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran yang telah dijalankan pada 2025. Hal itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025.

    Efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) 2025 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemangkasan anggaran yang saat ini dilakukan pemerintah untuk menciptakan budaya baru di lingkungan kementerian dan lembaga (K/L).

    “Kami juga menyetujui bahwa dari efisiensi-efisiensi kementerian lembaga di 2025, akan dijadikan sebagai baseline kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh K/L. Sehingga tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga,” katanya, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI, dikutip Jumat (14/2).

    Menurut dia, efisiensi anggaran itu selain menjadikan budaya baru juga sebagai penekanan pada pelaksanaan tugas secara efisien, cepat, dan baik.

    Sri Mulyani berpendapat, efisiensi anggaran itu bertujuan untuk mempertajam Asta Cita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami juga menyetujui bahwa permintaan atau pandangan dari seluruh anggota dan pimpinan agar tidak mempengaruhi output, out come, dan target, kami juga akan fokus kepada hal itu,” ucapnya.

    Ia pun memastikan target kerja yang ada tetap berjalan tanpa ada efisiensi program, dan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

    “Pelayanan publik tidak dikorbankan, dan tentu berbagai target-target tidak akan kami lakukan pengurangan,” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wijanto berujar, kebijakan efisiensi anggaran perlu dilanjutkan di 2026 agar alokasi dana negara dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat.

    “Efisiensi tetap harus dilakukan. Bagaimanapun juga kita harus memberikan suatu efisiensi. Karena dengan efisiensi itu program-program uang yang ada di efisiensi itu bisa untuk kepentingan rakyat. Ini kan langsung kepada rakyat,” tuturnya, saat ditemui usai rapat.

    Seperti yang diketahui, Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 memerintah penghematan anggaran belanja hingga Rp 306,70 triliun. Dari jumlah itu, penghematan anggaran K/L di antaranya mencapai Rp 256,1 triliun.

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto membahas efisiensi dalam silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, pada Jumat (14/2).

    Hal itu diungkapkan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, yang turut hadir di pertemuan tersebut.

    “Bahas efisiensi. Efisiensi dalam rangka untuk penghematan dilakukan memang yang tidak perlu,” tukasnya.
    Menurut dia, seluruh menteri di Kabinet Merah Putih sepakat tentang efisiensi anggaran tersebut. “Dan semua Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Merah Putih setuju dengan itu,” bebernya.

    Supratman menyatakan, mereka juga membahas bagaimana Indonesia bisa bersatu demi kemakmuran.

    “Untuk Koalisi Indonesia Maju dalam rangka untuk menjadikan Indonesia lebih makmur. Harus presiden mengimbau persetujuan untuk kita bersatu. Ya, jadi semua menyatu untuk bangsa,” jelasnya. (Tribunnews/Nitis Hawaroh/Kompas.com/Adhyasta Dirgantara)

     

  • Tak ada Pembahasan Reshuffle dalam Silaturahmi KIM di Hambalang

    Tak ada Pembahasan Reshuffle dalam Silaturahmi KIM di Hambalang

    loading…

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan tidak ada pembahasan mengenai isu perombakan atau reshuffle dalam silaturahmi KIM dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, pada hari ini. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan tidak ada pembahasan mengenai isu perombakan atau reshuffle dalam silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, pada hari ini.

    “Enggak ada (pembahasan reshuffle). Prinsipnya beliau mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk bersatu membangun Republik ini. Demi untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” kata Supratman usai pertemuan, Jumat (14/2/2025).

    Andi Agtas juga mengungkapkan pembicaraan dalam silaturahmi membahas soal efisiensi dalam rangka penghematan. “Bahas efisiensi. Efisiensi dalam rangka untuk penghematan dilakukan memang yang tidak perlu,” katanya.

    Baca Juga

    Supratman memastikan semua jajaran Kabinet Merah Putih setuju dengan efisiensi tersebut. “Dan semua Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Merah Putih setuju dengan itu,” katanya.

    Politikus Partai Gerindra itu juga mengungkapkan pada pertemuan tersebut turut membahas mengenai persatuan khususnya Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Indonesia ke depan.

    “Untuk Koalisi Indonesia Maju dalam rangka untuk menjadikan Indonesia lebih makmur. Harus Presiden mengimbau persetujuan untuk kita bersatu. Ya, jadi semua menyatu untuk bangsa,” ungkapnya.

    (cip)

  • Prabowo Bahas Efisiensi Anggaran di Hambalang, Semua Menteri Setuju!

    Prabowo Bahas Efisiensi Anggaran di Hambalang, Semua Menteri Setuju!

    Bisnis.com, BOGOR – Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengungkapkan isi pembicaraan yang terjadi dalam acara silaturahmi kebangsaan Koalisi Indonesia Maju bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bojong Koneng, Bogor, Jumat (14/2/2025).

    Salah satu pembahasan yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah soal efisiensi anggaran yang kini tengah digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Supratman, topik efisiensi anggaran dibahas sebagai langkah penghematan dengan fokus pada pengeluaran yang tidak perlu.

    “Bahas efisiensi. Efisiensi dalam rangka untuk penghematan dilakukan memang yang tidak perlu,” katanya saat memberikan keterangan kepada wartawan setelah pertemuan, Jumat (14/2/2025).

    Lebih lanjut, Supratman menjelaskan bahwa seluruh anggota Kabinet Merah Putih, termasuk para menteri, sepakat untuk mendukung langkah efisiensi anggaran tersebut.

    “Dan semua Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Merah Putih setuju dengan itu,” ucapnya.

    Supratman juga menambahkan bahwa agenda utama dalam pertemuan tersebut bukan hanya efisiensi, tetapi juga tentang persatuan bangsa.

    “Untuk Koalisi Indonesia Maju dalam rangka untuk menjadikan Indonesia lebih makmur. Harus presiden menghimbau persetujuan untuk kita bersatu. Ya, jadi semua menyatu untuk bangsa,” tandas Supratman.