Xcloud.id

Tag: Supratman Andi Agtas

  • Pulang Ibadah Haji, Khofifah Langsung Tancap Gas dan Pecahkan Rekor MURI

    Pulang Ibadah Haji, Khofifah Langsung Tancap Gas dan Pecahkan Rekor MURI

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa langsung tancap gas usai rampung melaksanakan rangkaian ibadah haji.

    Tiba di tanah air pada Jumat (13/6/2025) malam, Sabtu (14/6/2025) pagi ini Khofifah secara khusus hadir dalam kegiatan Kick Off Pelatihan Paralegal yang diselenggarakan PP Muslimat NU bersama Kementerian Hukum RI mencatatkan rekor MURI.

    Menghadirkan 2.500 peserta, kegiatan ini memecahkan rekor MURI dengan peserta paralegal perempuan terbanyak yang pernah diselenggarakan di Indonesia.

    Tak hanya itu, kegiatan ini sekaligus mencatatkan langkah besar Muslimat NU dalam sejarah pemberdayaan perempuan Indonesia.

    Gubernur Jawa Timur yang juga selaku Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa secara langsung menerima Piagam Penghargaan dan Sertifikat Rekor MURI tersebut.

    “Alhamdulillah kami tiba di Indonesia tadi malam. Pagi ini kami langsung hadir di kegiatan ini, yang sebenarnya pelatihan paralegal kali ini merupakan tindak lanjut arahan dari Ketua Umum PBNU pada saat Rakernas Muslimat NU di Kalimantan Timur (Mei 2025),” ujarnya.

    Menurutnya, pelatihan paralegal muslimat NU ini mendukung pembentukan pos bantuan hukum (Posbankum) desa/kelurahan sebagai akses keadilan bagi masyarakat desa.

    Sebanyak 2.500 paralegal yang mengikuti pelatihan hari ini akan membentuk 1.794 pos bantuan hukum desa dan memberi kontribusi terhadap pembentukan 7.000 Posbankum yang ditargetkan oleh Kementerian Hukum.

    “Pelatihan ini dirancang untuk membekali kader-kader Muslimat NU sebagai paralegal komunitas, dengan pemahaman hukum dasar, pendampingan kasus, mediasi, serta advokasi sosial berbasis komunitas khususnya ibu-ibu Muslimat NU sampai ke tingkat desa,” tegasnya.

    Pelatihan paralegal ini, lanjut Khofifah merupakan langkah konkret Muslimat NU dalam mendorong partisipasi dan pengabdian perempuan dalam sistem hukum dan perlindungan masyarakat, bangsa dan negara khususnya mengurai permasalahan sosial hingga lini terbawah pada tingkat desa/kelurahan.

    “Pelatihan ini juga menegaskan peran perempuan dalam memperkuat sistem hukum yang berkeadilan dan inklusif di tengah masyarakat,” urainya.

    Dengan adanya pelatihan paralegal Muslimat NU diharapkan agar masyarakat desa bisa lebih mudah mendapatkan layanan informasi dan konsultasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, mediasi dan rujukan oleh pemberi bantuan hukum maupun advokat terutama kasus perempuan dan anak lebih mudah mendapatkan perlindungan dan konsultasi hukum.

    “Kick off Paralegal ini menjawab kebutuhan masyarakat membantu mengatasi persoalan sosial di lini paling bawah hingga pelosok desa. Bagaimana proses mediasi, informasi, konsultasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat di lini bawah terbantu dalam proses penyelesaian hukum serta kita aktif membantu proses mediasi,” ungkapnya.

    Khofifah mencontohkan persoalan hukum yang sering terjadi di lini terbawah seperti kasus warisan hingga kasus inses yang membutuhkan proses mediasi di lini terbawah .

    “Kami ingin menjadi bagian dalam penyelesaian masalah dilini paling bawah masyarakat. Semoga nanti di Bulan September setelah melalui permagangan dan menemui kasus pelatian paralegal organisasi perempuan Muslimat NU akan mendapatkan sertifikasi paralegal dan siap membantu masyarakat,” sebutnya.

    Menteri PPPA yang juga Ketua PP Muslimat NU Arifah Choiri Fauzi menuturkan kegiatan ini merupakan wujud nyata dalam memperkuat kapasitas Muslimat NU ditengah tengah masyarakat hingga di tingkat akar rumput.

    “Langkah strategis ini tidak hanya menunjukkan komitmen Muslimat NU dalam menciptakan agen-agen perubahan yang tangguh dan berdaya, tetapi menjadi bukti bahwa organisasi perempuan mampu mengambil peran penting dalam memperkuat sistem keadilan yang inklusif, responsif, dan berpihak pada kelompok rentan, terutama perempuan dan anak,” tegasnya.

    Pihaknya berharap kader yang dilatih hari ini, tidak hanya sebatas melakukan penyuluhan hukum saja, tetapi menjadi figur yang dapat menjadi tempat konsultasi bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, serta membantu mereka menemukan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi.

    “Saya percaya pelatihan paralegal ini akan memberikan dampak positif dan menjadi kekuatan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan,” ujarnua

    “Pelatihan paralegal jadi langkah konkret menuju keadilan yang inklusif sehingga akses keadilan hadir di tengah-tengah masyarakat, hingga ke tingkat paling dasar,” harapnya.

    Di sisi lain, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengapresiasi upaya Muslimat NU dalam mendukung dan membantu tugas pemerintah dalam mengedukasi sekaligus memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap pemahaman hukum hingga tingkat desa.

    “Pelatihan Paralegal hari ini menunjukkan NU dan Muslimat NU memiliki kemampuan SDM, keilmuan yang kuat dan mumpuni,” tegasnya.

    Dalam paparannya, Menkum menjelaskan bahwa saat ini telah terbentuk 5.008 Posbankum diseluruh desa/kelurahan dengan target pembentukan Posbankum sebanyak 7.000 diseluruh Indonesia.

    Ia meyakini, kontribusi Muslimat NU yang nantinya selesai mengikuti pelatihan paralegal bisa terwujud sekitar 1.794 posbankum.

    Supratman sependapat dengan, Gubernur Khofifah yang mengedepankan pendekatan dengan arif bijaksana dalam menghadapi persoalan sosial terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    “Kekerasan terhadap perempuan, anak, kasus inses hingga persoalan wakaq yang terjadi di masyarakat tidak mudah diselesaikan secara formalistik namun membutuhkan pendekatan dengan arif bijaksana,” tegasnya.

    “Kami yakin melalui Pelatihan Paralegal ini Muslimat NU yang memiliki anggota 36 juta anggota akan terus bergerak membantu masyarakat mengatasi segala persoalan sosial masyarakat,” imbuhnya.

    Di tempat yang sama, Ketua PBNU Prof. Rumadi Ahmad menilai bahwa kegiatan pelatihan paralegal yang dilaksanakan oleh Muslimat NU ini merupakan upaya dari Muslimat dalam merespons serta responsif melihat persoalan sosial yang terjadi di tengah tengah masyarakat.

    “Kegiatan ini merupakan wujud cita cita Islam dan NU terkait pentingnya akses bagi masyarakat dalam memberikan asas keadilan. Pelatihan paralegal ini memberikan banyak manfaat serta menjadi upaya strategis dan bisa menjadi contoh bagi banom-banom lainnya yang ada di NU,” pungkasnya.

    Hadir dalam acara tersebut Menkumham RI Supratman Andi Agtas dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Arifah Choiri Fauzi, Wamendes RI Riza Patria, Ketua PBNU Prof. Rumadi Ahmad. (tok/ian)

  • 4 JK Sebut 4 Pulau Masuk Sumut Cacat Formil, Menkum: Tupoksi Kemendagri Nasional

    4 JK Sebut 4 Pulau Masuk Sumut Cacat Formil, Menkum: Tupoksi Kemendagri Nasional

    JK Sebut 4 Pulau Masuk Sumut Cacat Formil, Menkum: Tupoksi Kemendagri
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Hukum (Menkum)
    Supratman Andi Agtas
    menyatakan, polemik mengenai penetapan empat pulau yang disengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ), bukan domain Kementerian Hukum.
    Hal ini disampaikannya menanggapi kritik dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), yang menyebut Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) terkait status empat pulau tersebut cacat formil.
    “Iya, masalahnya kan itu tupoksinya, tusinya Kemendagri,” kata Supratman di Kementerian Hukum Jakarta, Sabtu (14/6/2025).
    Empat pulau yang dimaksud, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek (Mangkir Kecil), dan Pulau Mangkir Gadang (Mangkir Besar), ditetapkan dalam Kepmendagri sebagai bagian dari wilayah Sumatera Utara.
    Penetapan itu menuai keberatan dari Pemerintah Aceh dan sejumlah tokoh nasional, termasuk JK. Meski begitu, Supratman menyebut pemerintah saat ini sedang mempersiapkan rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur secara lebih spesifik tentang Pemerintahan Aceh, termasuk potensi pengaturan ulang wilayah administratif.
    “Iya itu nanti. Makanya saya bilang tupoksinya bukan di sini. Ya kita lagi mempersiapkan RUU tentang Pemerintah Aceh,” ujarnya.
    Lebih lanjut, ia menegaskan kembali bahwa penyelesaian atas sengketa administratif wilayah tetap akan ditangani oleh Kemendagri sebagai instansi teknis.
    “Wah kalau itu kan nanti akan diselesaikan oleh Pak Mendagri. Bukan domain Kementerian Hukum,” tambahnya.
    Sebelumnya, Jusuf Kalla menilai Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) yang menetapkan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil masuk wilayah Sumut cacat formil.
    Sebab, kata JK, keempat pulau itu secara historis masuk wilayah Aceh jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 yang mengatur pemisahan Aceh dari Sumut.
    “Jadi, kemarin juga saya berdiskusi dengan Pak Menteri Mendagri, Pak Tito Karnavian mengenai hal ini. Wah, tentu karena ini didirikan dengan Undang-Undang, tidak mungkin (dipindahkan),” ujar JK saat diwawancarai di kediamannya, Jumat (13/6/2025).
    “Itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen, karena Undang-Undang lebih tinggi daripada Kepmen,” kata dia melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkum: Revisi KUHAP Akan Dibahas Usai Masa Reses DPR

    Menkum: Revisi KUHAP Akan Dibahas Usai Masa Reses DPR

    Menkum: Revisi KUHAP Akan Dibahas Usai Masa Reses DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Hukum
    Supratman Andi Agtas
    memastikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (
    RKUHAP
    ) akan segera dilakukan setelah
    masa reses DPR
    berakhir pada 23 Juni 2025.
    Dia menyebut, pembahasan akan dimulai dalam waktu dekat karena proses di internal pemerintah sudah nyaris rampung.
    “Kalau RUU
    KUHAP
    kita akan bahas dalam waktu yang singkat ini,” kata Supratman di Kementerian Hukum Jakarta, Sabtu (14/6/2025).
    Dia menegaskan, sebenarnya pemerintah sudah satu suara dan tidak ada masalah di internal.
    “Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)-nya sudah hampir rampung,” tambahnya.
    Ia menjelaskan bahwa tahap selanjutnya tinggal menunggu paraf dari sejumlah pejabat tinggi sebelum DIM diserahkan secara resmi ke DPR.
    “Dengan demikian, begitu nanti diparaf oleh Menteri Hukum, Kapolri, Jaksa Agung, dan MA, DIM-nya akan kita serahkan ke DPR,” katanya.
    Supratman juga memastikan bahwa aspirasi masyarakat sudah diakomodasi dalam proses penyusunan DIM tersebut.
    “Semua sudah. Ini belum pernah terjadi sebelumnya karena kita ikutin. Bahkan kita kemarin lakukan sosialisasi itu diikuti hampir 20.000 peserta. Dan semua kampus, semua stakeholder, semuanya kita dengar,” tegasnya.
    Sebelumnya, DPR akan mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (
    RUU KUHAP
    ) yang telah lama masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
    Pimpinan DPR telah mengeluarkan izin untuk menggelar rapat dengar pendapat dan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada saat reses.
    “Jadi semua nunggu KUHAP. Nunggu KUHAP. KUHAP-nya selesai. Makanya KUHAP dikebut, minta izin rapat-rapat pada saat reses,” ujar Wakil Ketua DPR Adies Kadir di Gedung DPR RI, Rabu (28/5/2025).
    “Jadi itu supaya kebut, ya kita izinkan biar kebut, karena dua undang-undangnya nunggu,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua MA Sunarto: Jangan Gadaikan Jabatan Hakim Hanya dengan Ukuran Dolar maupun Rupiah – Page 3

    Ketua MA Sunarto: Jangan Gadaikan Jabatan Hakim Hanya dengan Ukuran Dolar maupun Rupiah – Page 3

     Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pengukuhan ribuan hakim Mahkamah Agung (MA) di Gedung MA, Jakarta, Kamis (12/6/2025). Total ada 1.451 hakim yang diangkat dari empat peradilan.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Prabowo tiba di Gedung MA sekitar pukul 10.33 WIB.  Prabowo tampak mengenakan setelan jas dan peci bewarna hitam. Kedatangan Prabowo disambut langsung Ketua MA Sunarto. Ribuan para hakim MA juga kompak bertepuk tangan saat Prabowo memasuki Gedung MA.

    Prabowo lalu menyerahkan Surat Keputusan (SK) Presiden tentang Pengangkatan Hakim kepada 40 hakim yang mewakili empat peradilan. Sementara itu, Ketua MA mengalungkan medali kepada para 40 hakim.

    Sejumlah menteri dan kepala lembaga tampak hadir yakni, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin.

    Kemudian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

     

  • Presiden Prabowo saksikan pengukuhan 1.451 hakim Mahkamah Agung

    Presiden Prabowo saksikan pengukuhan 1.451 hakim Mahkamah Agung

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung pengukuhan 1.451 hakim di Gedung Mahkamah Agung (MA) Jakarta, Kamis.

    Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas biru dan peci hitam tiba di Gedung MA sekitar pukul 10.34 WIB yang disambut langsung oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto dan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non Yudisial Suharto.

    Usai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua MA Sunarto.

    Presiden Prabowo kemudian melakukan prosesi wisuda secara simbolis kepada 40 hakim terpilih dari masing-masing peradilan.

    Presiden juga menyerahkan Keputusan Presiden (Keppres) dan melakukan pengalungan medali.

    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang mendampingi Presiden dalam pengukuhan ribuan hakim ini, antara lain Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang tiba lebih dahulu.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, hakim baru yang akan dikukuhkan sebanyak 1.451 orang dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

    Dari 1.451 hakim yang dikukuhkan, sebanyak 40,7 persen merupakan perempuan.

    Di penghujung acara, Presiden Prabowo juga memberikan arahan dan sambutan kepada ribuan hakim yang sudah dikukuhkan.

    Untuk diketahui, pengukuhan hakim 2025 ini dilakukan setelah lima tahun negara tidak mengangkat hakim. Pengangkatan hakim karir terakhir dilakukan pada 2020.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sebut RUU Perampasan Aset Inisiatif Pemerintah, Menkum: Yang Penting Selesai Dibahas

    Sebut RUU Perampasan Aset Inisiatif Pemerintah, Menkum: Yang Penting Selesai Dibahas

    JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih menjadi inisiatif pemerintah lantaran konsep dan draf RUU itu sudah diajukan oleh pemerintahan sebelumnya.

    Menurutnya, belakangan terdapat keinginan DPR untuk menarik draf tersebut dan menyusunnya kembali agar menjadi penginisiasi RUU Perampasan Aset.

    “Bagi kami pemerintah secara menyeluruh, terutama Presiden, siapa pun yang menjadi penginisiasi itu tidak penting. Entah pemerintah atau DPR, yang penting bagi pemerintah dan Presiden adalah RUU itu selesai dibahas,” kata Supratman saat ditemui di Jakarta, Jumat 6 Juni, disitat Antara.

    Jika nantinya terdapat naskah akademik RUU Perampasan Aset baru yang diinisiasi DPR, dia menegaskan draf itu akan dikaji lebih dalam dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari semua pemangku kepentingan.

    Adapun RUU Perampasan Aset sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025-2029, namun belum masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025.

    Kendati demikian, Supratman menuturkan nantinya akan terdapat evaluasi prolegnas setelah masa reses DPR saat ini selesai.

    Apabila setelah dievaluasi DPR ingin menginisiasi RUU Perampasan Aset, dia tak mempermasalahkan hal tersebut, yang terpenting RUU bisa selesai dibahas.

    Sejauh ini, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mengomunikasikan perihal RUU Perampasan Aset dengan para ketua umum partai politik.

    “Saya selalu katakan apa gunanya RUU ini masuk dalam prolegnas kalau nanti pemerintah serahkan, kemudian tidak selesai juga. Nah, sekarang Presiden sudah melakukan komunikasi dengan ketum partai politik, saya yakin pasti akan lebih baik,” ungkapnya.

    RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa yang lalu, sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008.

    RUU itu sempat masuk prolegnas pada 2023, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun yang sama, juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR.

    Walaupun demikian, sejauh ini RUU itu belum kembali dibahas secara formal, baik oleh pemerintah maupun DPR.

  • Pratikno dan AHY Tekankan Semangat Berkorban untuk Sesama Dalam Iduladha 2025

    Pratikno dan AHY Tekankan Semangat Berkorban untuk Sesama Dalam Iduladha 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kompak memaknai Hari Raya Iduladha 2025 sebagai teladan untuk berkorban pada negara.

    Mulanya, Pratikno bersyukur bahwa salat Id hari ini, Jumat (6/6/2025) di Masjid Istiqlal berlangsung dengan suasana yang sejuk, tenang, dan menyentuh karena kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS yang memberikan tauladan perlunya pengorbanan.

    Menurutnya, Iduladha bukan sekadar hanya ritual mengkurbankan hewan. Lebih dari itu, momen ini dijadikan sebagai pengingat untuk melakukan pengorbanan untuk bangsa dan negara.

    “Pengorbanan untuk berbakti, bekerja lebih baik, terutama apalagi pemerintah, kepada masyarakat bangsa negara. Itu saya kira nilainya hampir sama. Berkorban, mengorbankan adanya apa yang kita ada, untuk yang kita sayangi, untuk kepentingan masyarakat bangsa negara,” jelasnya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

    Sependapat, AHY juga menilai semangat kurban harus menjadi pedoman dalam hidup, termasuk untuk pengabdian terhadap negara. Dia berpendapat demikian lantaran menurutnya pengorbanan bukan hanya antara manusia dengan Allah SWT, tetapi juga dengan sesama umat manusia.

    “Bukan hanya sesama umat Islam tapi juga sesama anak bangsa. Saya rasa spirit kurban ini tentu harus menjadi pedoman dalam hidup kita termasuk dalam pengabdian kita untuk negara,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Masjid Istiqlal menggelar salat Id tadi pagi yang juga diikuti oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Menko PMK Pratikno, Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Mendagri Tito Karnavian, Menkum Supratman Andi Agtas.

    Selanjutnya ada Menbud Fadli Zon, Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani, Ketua MPR Ahmad Muzani, hingga Ketua DPD Sultan B Najamudin. Selain itu juga ada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAL Muhammad Ali.

  • Menteri Hukum Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih jadi Inisiatif Pemerintah

    Menteri Hukum Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih jadi Inisiatif Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) masih merupakan inisiasi dari pemerintah. 

    Namun yang jelas, dia menegaskan hingga sejauh ini RUU Perampasan Aset masih menjadi inisiatif pemerintah. Namun, nanti akan ada evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) setelah masa reses DPR usai.

    “Apakah DPR ingin menginisiasi atau tetep pemerintah, bagi saya dan bagi presiden terutama yang penting RUU itu siapapun yang inisiasi tapi hasilnya selesai,” ungkapnya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

    Dengan ini, menurutnya hingga kini belum ada pembicaraan lebih lanjut soal RUU PA karena masih menunggu evaluasi Prolegnas, meskipun draf priode lalu dari pemerintah sudah ada.

    “Kan drafnya yang lalu udah ada, sekarang ada keinginan DPR untuk meminta mengambil alih. Ya bagi kami sekali lagi, kementerian hukum dan pemerintah, dalam hal ini presiden, siapapun yang menjadi penginisiasi itu tidak penting. Entah pemerintah atau DPR, yang penting bagi pemerintah dan presiden itu RUU itu selesai dibahas,” beber Supratman.

    Supratman turut mengklaim bahwa pihak pemerintah sudah mendorong agar pembahasan RUU Perampasan Aset ini dilakukan, seperti saat Presiden Prabowo Subianto pidato di Hari Buruh beberapa waktu lalu.

    Dia juga berujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sudah menyatakan bahwa tidak hanya ke Parlemen, Prabowo juga sudah mengkomunikasikan soal ini dengan ketum-ketum partai politik (parpol).

    “Apa gunanya masuk Prolegnas kalo kemudian nanti pemerintah serahkan kemudian itu tidak selesai juga. Nah sekarang presiden sudah melakukan komunikasi dengan ketum-ketum parpol, saya yakin itu pasti akan lebih baik,” ungkapnya.

    Eks Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini kembali menegaskan untuk soal draf memakai yang periode lalu atau tidak, itu tergantung dari Prolegnasnya terlebih dahulu.

    “Begitu Prolegnasnya DPR mau minta, ya drafnya kita kasih. Apakah ini digunakan ya tergantung DPR. Tapi kalo DPR menyatakan lebih bagus pemerintah, ya draf yang yg akan kita masukan,” pungkasnya.

  • Puan Ajak Pemimpin Tetap Dahulukan Kepentingan Rakyat di Momen Iduladha 2025

    Puan Ajak Pemimpin Tetap Dahulukan Kepentingan Rakyat di Momen Iduladha 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menumbuhkan semangat berbagai kepada sesama dan memperkuat solidaritas, dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha 2025.

    Puan beranggapan esensi berkurban bukan hanya terletak pada penyembelihan hewan. Dia berpesan Iduladha terletak pada nilai keikhlasan, solidaritas, dan keberpihakan kepada sesama.

    “Iduladha mengajarkan kita untuk peduli, khususnya bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan. Bagi yang memiliki kelapangan rezeki, inilah saat yang tepat untuk berbagi dan memperkuat persaudaraan,” ucapnya dalam keterangan tertulis sebagaimana dikutip pada Jumat (6/6/2025).

    Lebih jauh, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini mendorong agar momentum kurban dapat menjadi sarana untuk memberdayakan peternak lokal.

    “Semoga kurban yang kita tunaikan tahun ini tidak hanya menjadi amal ibadah, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam membangun ketahanan sosial dan ekonomi rakyat kecil,” tutur Puan.

    Tak hanya itu, mantan Menko PMK ini berpandangan nilai-nilai Iduladha ini menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa terletak pada solidaritasnya. 

    Sebab itu, sebagai lembaga perwakilan rakyat Puan berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan mengawasi setiap program pemerintah agar benar-benar dirasakan rakyat.

    “Mari kita jadikan Iduladha sebagai momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan, bahwa dalam setiap langkah dan keputusan, rakyat harus selalu menjadi yang utama,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Puan salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Mengenakan busana muslim berwarna putih dan kerudung senada, dia tiba di masjid sekitar pukul 06:20 WIB. 

    Sebelum salat dimulai, dia sempat menunggu di ruang holding bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

    Adapun, berdasarkan pantauan Bisnis sejumlah tokoh lainnya yang terlihat salat Id di Masjid Istiqlal ada Menko PMK Pratikno, Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Mendagri Tito Karnavian, Menkum Supratman Andi Agtas.

    Selanjutnya ada Menbud Fadli Zon, Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani, Ketua MPR Ahmad Muzani, hingga Ketua DPD Sultan B Najamudin.

  • Mendagri: Iduladha kontemplasi bekerja lebih baik demi masyarakat

    Mendagri: Iduladha kontemplasi bekerja lebih baik demi masyarakat

    Berkorban, mengorbankan adanya apa yang kita ada, untuk yang kita sayangi, untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa Iduladha 1446 Hijriah merupakan momentum berkontemplasi untuk tidak hanya berkurban hewan, tetapi juga melakukan pengorbanan pada bangsa, salah satunya dengan bekerja lebih baik demi masyarakat.

    “Saya kira perlu berkontemplasi untuk meningkatkan supaya lebih banyak berkurban bukan dalam bentuk hewan, melainkan dalam bentuk pengorbanan untuk berbakti dan bekerja lebih baik, terutama pemerintah kepada masyarakat, bangsa, negara,” kata Tito usai salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat.

    Mendagri memaknai kurban dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pengorbanan demi kemaslahatan bangsa.

    “Saya kira nilainya hampir sama. Berkorban, mengorbankan adanya apa yang kita ada, untuk yang kita sayangi, untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” tuturnya.

    Tito pada hari Jumat ini melaksanakan salat Id di masjid terbesar di Asia Tenggara itu bersama dengan Presiden RI Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih lainnya.

    Selain Mendagri, menteri lainnya yang salat bersama Presiden di Masjid Istiqlal, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno,

    Tampak pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

    Mendagri menyebut suasana salat berlangsung sejuk.

    “Dalam suasana yang sejuk, tenang, dan banyak juga menyentuh [khotbah] yang menceritakan tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail a.s., perlunya pengorbanan, ya, yang jadi teladan kita,” ucapnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya/Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.